DIREKSI BANK INDONESIA Lampiran 1 No. 27 /121 /KEP /DIR
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG PENYAMPAIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERMOHONAN KREDIT
DIREKSI BANK INDONESIA
Menimbang
:
a.
bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan azas-azas perkreditan yang sehat;
b.
bahwa dalam menerapkan azas-azas perkreditan yang sehat, bank perlu memperhatikan antara lain kebenaran identitas dan laporan keuangan calon debitur;
c.
bahwa di samping itu sebagai upaya dalam membantu Pemerintah di bidang perpajakan, bank perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban calon debitur mengenai perpajakan;
d.
bahwa
berhubung
dengan
itu
dipandang
perlu
untuk
menyempurnakan ketentuan tentang penyampaian Nomor
Pokok Wajib Pajak dan ketentuan penyampaian laporan keuangan dalam permohonan kredit, dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;
Mengingat
:
1.
Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
2.
Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
3.
Undang-undang
No.
7
Tahun
1992
tentang
Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4.
Undang-undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 59);
5.
Surat
Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
No.947/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
SURAT
KEPUTUSAN
DIREKSI
BANK
INDONESIA
TENTANG
PENYAMPAIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERMOHONAN KREDIT.
Pasal 1
Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.
Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi
perpajakan
yang
digunakan
sebagai
tanda
pengenal diri atau identitas wajib pajak;
3.
Wajib pajak adalah seorang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan
ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu;
4.
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan Pajak Penghasilan yang terutang dalam satu tahun pajak;
5.
Laporan Keuangan adalah neraca dan laporan laba rugi.
Pasal 2
(1) Pada setiap pengajuan permohonan kredit, bank wajib meminta kepada pemohon kredit untuk menyampaikan foto copy kartu NPWP pemohon kredit.
(2) Dalam hal pemohonan kredit berstatus istri dengan tidak pisah harta , NPWP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah
NPWP suami.
Pasal 3
(1) Kewajiban tersebut pada pasal 2 dikecualikan bagi :
a. Pemohon kredit orang pribadi yang berpenghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak.
b. Pemohon kredit orang pribadi yang tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dari satu pemberi kerja.
(2) Dalam
hal
pemohonan
kredit
termasuk
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf mensyaratkan
agar
pemohon
kredit
yang
dalam
kriteria
b, bank cukup bersangkutan
menyampaikan foto copy lampiran SPT Tahunan PPh pasal 21, Formulir 1721-A1 atau Formulir 1721-A2.
Pasal 4 (1) Kewajiban tersebut pada pasal 2 berlaku bagi :
a. Permohonan satu atau beberapa jenis plafon keseluruhan Rp. 30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah) ke atas atau
equivalennya dalam valuta asing ; atau
b. permohonan penambahan kredit sehingga plafond kreditnya mencapai jumlah yang sama atau lebih dari jumlah tersebut pada huruf a.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit merupakan satu kelompok sepanjang plafon kredit masingmasing anggotanya di bawah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
Pasal 5
(1) Dalam hal bank mensyaratkan laporan keuangan bagi pemohon kredit yang wajib melampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunan PPh, ditetapkan ketentuan sebagai berikut :
a. Laporan Keuangan tersebut harus berupa foto copy dari laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPh pemohon kredit tahun pajak terakhir dan bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.
b. Foto copy SPT Tahunan PPh berikut Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a
tidak perlu
dilegalisasi atau disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat.
(2) Dalam hal bank masyarakat Laporan Keuangan bagi pemohon kredit orang pribadi yang tidak wajib melampirkan Laporan Keuangan SPT Tahunan PPh, ditetapkan ketentuan sebagai berikut ;
a. Pemohon kredit hanya diwajibkan menyampaikan foto copy SPT Tahunan PPh yang bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.
b. Foto copy SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak perlu dilegalisasi atau disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat.
Pasal 6 Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.
Pasal 7 Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 1982
No. 14/78/KEP/DIR/UHP tanggal 18 Maret
tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
pada Surat/Formulir Permohonan Kredit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 8 Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 25 Januari 1995 DIREKSI BANK INDONESIA
Mansjurdin Nurdin
Mukhlis Rasyid
Lampiran 2 BANK INDONESIA SE No . 27/ 3 / UKU Jakarta , 25 Januari 1995
SURAT EDARAN
kepada
SEMUA BANK DI INDONESIA
Perihal :
Penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit
Bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit.
Sehubungan dengan Surat Keputusan tersebut maka dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, Surat-Surat Edaran Bank Indonesia :
1. SE No.15/1/UKU tanggal 1 April 1982 perihal Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak pada Surat/Formulir Permohonan Kredit;
2. SE No.15/7/UKU tanggal 19 November 1982 perihal Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. SE No.16/3/UKU tanggal 7 Oktober 1983 perihal Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak pada Surat/Formulir Permohonan Kredit,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA
Mukhlis Rasyid
A. Hasibuan
