Supervisi dan sebagainya), pedoman teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif

KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Perluasan Areal Tebu dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas Perkebunan khususnya yang menangani perluasan areal tebu, baik di Propinsi, Kabupaten/Kota maupun petugas lapang dalam melaksanakan kegiatan perluasan areal perkebunan yang bersumber dari dana APBN maupun dana lainnya. Para petugas teknis diharapkan mempelajari dan mencermati pedoman teknis ini dengan seksama sehingga tidak akan terjadi keraguan dalam implementasi kegiatan di lapangan agar dapat tercapai kinerja yang optimal. Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional sehingga Dinas Perkebunan lingkup Provinsi perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas Perkebunan lingkup Kabupaten/Kota

perlu

menerbitkan

Petunjuk

Teknis

yang

menjabarkan secara lebih rinci pedoman teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing. Diharapkan petugas Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta tingkat lapangan memiliki pemahaman yang sama terhadap pedoman teknis ini, sehingga mempermudah gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu dalam berbagai kesempatan yang ada (misalnya Acara Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan TA 2013

i

Supervisi dan sebagainya), pedoman teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif. Akhirnya sangat diharapkan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang telah ditentukan agar kegiatan ini benar-benar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya, khususnya bagi petani.

Jakarta, Januari 2013 Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan,

Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc NIP. 19580526 198703 1 002

Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan TA 2013

ii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………….

i

DAFTAR ISI …………………………………………………………

iii

DAFTAR LAMPIRAN .………………………………………………

v

I.

PENDAHULUAN ……………………………………………..

1

1.1. Latar Belakang …………………………………………..

1

1.2. Tujuan …………………………………………………….

2

1.3. Sasaran …………………………………………………..

2

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN…....

3

2.1. Pengertian .............................................................

3

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan .........................................

4

II.

III. SPESIFIKASI TEKNIS ………………………………………..

5

3.1. Norma ...................................................................

5

3.2. Standar Teknis .......................................................

5

3.3. Kriteria ..................................................................

5

3.3.1. Kriteria Lokasi …………………………………….

6

3.3.2. Kriteria Petani ……………………………....……

7

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN …………………………........

9

4.1. Cara Pelaksanaan .................................................

9

4.2. Tahapan Pelaksanaan ...……………........................

9

V. PEMBIAYAAN ................................................................. 5.1. Sumber Pembiayaan ............................................. Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan TA 2013

14 14 iii

5.2. Pengelolaan Dana ..........……………........................

15

VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ...............................................................

16

6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi .................................................................

16

6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota .....................................................

16

6.3. Format Laporan .............…………….........................

17

6.4. Alur Laporan ………..........……………......................

18

6.5. Bobot Laporan .................……………......................

19

VII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREAL KAWASAN PERKEBUNAN.... ………………………......…

20

7.1. Indikator Masukan (Input) .......................................

20

7.2. Indikator Keluaran (Output) .....................................

20

7.3. Indikator Hasil (Outcome) …………...………………...

21

7.4. Indikator Manfaat (Benefit) ………..…..……………….

21

7.5. Indikator Dampak (Impact) ….………...……………….

21


iv

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1

Jadwal Palang Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan Tahun 2013...................................................................

22

Contoh Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi Perluasan Areal Perkebunan……………………….

23

Lampiran 3

Contoh RUKK Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan

24

Lampiran 4

Contoh Pengembangan Kawasan Perkebunan............

26

Lampiran 5a

Form PSP 01, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tingkat Kabupaten ............................

27

Form PSP 02, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tingkat Provinsi ....................................

28

Contoh Outline Laporan Teknis Akhir Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan TA. 2013....

29

Lampiran 5d

Form PSP 03, Laporan Manfaat Tingkat Kabupaten

30

Lampiran 5e

Form PSP 04, Laporan Manfaat Tingkat Provinsi ...

31

Lampiran 5f

Laporan Dampak Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan ...................................................

32

Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan Tahun 2013 .........................................

33

Lampiran 2

Lampiran 5b Lampiran 5c

Lampiran 6


v

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berawal dari kondisi pergulaan Indonesia yang kurang menggembirakan pada awal reformasi tahun 1998 sampai tahun 2001 serta potensi pengembangan dan pangsa pasar dalam negeri yang masih sangat luas akibat produksi belum dapat sepenuhnya menutupi kebutuhan gula secara keseluruhan, maka Pemerintah bersama Stakeholders pergulaan nasional sepakat untuk meningkatkan produktivitas dan produksi gula nasional. Sejak bergulirnya program Akselerasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tebu pada tahun 2002 perjalanan pergulaan nasional telah mencapai swasembada gula konsumsi satu tahun lebih cepat dari targetnya yaitu pada tahun 2008 dengan produksi 2,702 juta ton dan konsumsi 2,69 juta ton. Mulai tahun 2010 target swasembada konsumsi ditingkatkan menjadi swasembada gula nasional selain untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga juga Industri Makanan, Minuman dan Farmasi melalui program Swasembada Gula Nasional 2010 – 2014. Untuk memenuhi sasaran pencapaian Swasembada Gula Nasional tersebut dilakukan upaya terpadu sektor on farm dan off farm. Melalui peningkatan produktivitas dan rendemen gula secara intensifikasi dan revitalisasi PG serta meningkatkan produksi melalui perluasan dan pembangunan PG baru. Sebagaimana produktivitas

dipahami bahwa gula merupakan

Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

produksi dan kunci pokok 1

keberhasilan program swasembada gula nasional, oleh karena itu penurunan kualitas teknis budidaya dan kecenderungan penurunan luas areal tanam akibat dari pergeseran kewilayahan pengembangan pada lahan kering yang kurang potensial, yang direfleksikan oleh merosotnya minat petani sebagai reaksi rasional terhadap rendahnya pendapatan riil dan nilai tukar (term of trade) selama satu dekade terakhir perlu menjadi perhatian kita semua. Keterbatasan modal petani menyebabkan ketidakmampuan petani untuk melakukan perbaikan teknik budidaya dan perluasan areal. Hal ini berakibat proporsi luasan tanaman keprasan yang semakin meluas disetiap tahunnya dan pengembangan areal baru semakin jauh dari harapan. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mengupayakan untuk menambah jumlah modal kerja petani berupa kredit program dengan subsidi bunga, akan tetapi kurang dimanfaatkan secara optimal oleh petani disebabkan bukan saja jumlahnya tidak memadai akan tetapi juga penyalurannya selalu terlambat dan prosedur yang masih dirasakan sulit oleh petani. Kondisi semacam ini akan semakin menambah sulitnya meningkatkan produksi dan produktivitas gula nasional, jika tidak didukung dengan kebijakan dan program pemerintah yang akomodatif. Apalagi jika melihat kondisi perubahan iklim global yang tengah terjadi saat ini, petani membutuhkan sebuah keyakinan dan dukungan yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan perluasan garapannya.


2

Kondisi industri gula berbasis tebu secara umum di Indonesia sangat tergantung dari pasokan bahan baku tebu yang sebagian besar masih mengandalkan tebu rakyat, yang baik jumlah maupun mutunya cenderung menurun, sementara pabrik gula bekerja dibawah kapasitas sehingga efisiensinya menjadi rendah, hal ini tergambar dari masih tingginya ratarata Biaya Pokok Produksi ditingkat petani dan Harga Pokok Produksi disebagian besar PG yang ada. Kemitraan antara petani dengan PG yang seharusnya terikat erat serta sinergis belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum mencapai kesepakatan yang konsisten. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan adanya beragam dasar pembelian kepada petani yaitu adanya pola beli putus tebu dan masih banyak tebu yang wira-wiri. Kondisi diatas jika tidak ditangani akan membawa dampak ekonomi dan sosial cukup luas mengingat industri gula sampai saat ini masih tergolong industri dengan serapan tenaga kerja cukup besar dan pada gilirannya dapat membuat Indonesia dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia akan sangat tergantung pada negara produsen gula dunia, yang lebih lanjut dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial dan politik. Pada tahun 2007, khusus untuk Jawa, telah diprogramkan upaya khusus berupa harmonisasi komposisi tanaman tebu rakyat seluas 301.760 Ha dengan perbandingan tanaman pertama (Plant Cane/PC) dan tanaman keprasan (ratoon) yakni 33 : 67%, dimana PC merupakan hasil dari bongkar ratoon dan upaya perluasan areal sedangkan ratoonnya Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

3

hanya maksimal 3 hingga 4 kali.Demikian juga untuk luar Pulau Jawa, yang mulai dilaksanakan tahun 2006 melalui revitalisasi tanaman dengan bongkar ratoon, rawat ratoon dan perbaikan bahan tanam yang diharapkan dapat mendongkrak produktivitas tanaman serta perluasan areal tanaman dengan memanfaatkan potensi yang ada dan pendirian pabrik gula baru oleh investor sebagai upaya peningkatan produksi. Upaya ini membutuhkan dukungan benih bermutu, insentif pembongkaran tanaman ratoon dan perluasan areal yang setiap hektar membutuhkan pembiayaan yang relatif mahal serta upaya lain yang menunjang. Oleh karena itu, pemerintah harus turun tangan untuk membantu membiayai agar program bisa berjalan. Melalui dana APBN yang disalurkan antara lain dalam bentuk Dana Bantuan Sosial sebagai Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) ditujukan untuk membantu petani memperluas dan merehabilitasi tanamannya, serta pada waktunya memupuk modal usaha dan membangun lembaga usaha milik petani yang lebih kokoh. Sejak tahun anggaran 2011 dan selanjutnya, fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan tahuntahun sebelumnya yakni berupa penyediaan bibit/benih unggul bermutu melalui Pembangunan Kebun Bibit Datar kultur jaringan yang sesuai dengan tipologi wilayah, iklim dan kemasakan tanaman, pemberdayaan petani dalam upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petani, perluasan areal tanaman yang merupakan bagian penting dalam Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

4

upaya peningkatan produksi gula, ditambah bongkar ratoon/rawat ratoon dalam upaya pemenuhan rasionalisasi atau peningkatan mutu bahan tanam untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu dan hasil gula. Pada tahun 2012 dilakukan Kegiatan Pencapaian Swasembada Gula Nasional merupakan bagian dari Kegiatan Pembangunan Perkebunan serta sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat pertanian perkebunan, dilaksanakan melalui penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada petani dalam bentuk Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dengan sumber pembiayaan berasal dari dana APBN Adapun rencana kegiatan yang dibiayai APBN TA 2012 adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perluasan areal (ekstensifikasi) Pembangunan Kebun Bibit Datar Penataan Varietas Tanaman Tebu Penilaian Penangkar Benih Tebu Pengembangan Pertanian Terpadu Tebu - Ternak Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tebu 7. Bantuan Alat Pengairan 8. Bantuan Traktor dan Implement 9. Pemetaan Kecocokan Lahan Untuk Pengembangan Tebu dan Pengembangan Beberapa Varietas (Uji Adaptasi) 10. Rekruitmen Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapang TKP Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Teknis Penanaman Tebu Tahun 2012 yang disusun mengacu


5

kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sedangkan pelaksanaan di lapangan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan yang disusun oleh Provinsi dan Petunjuk Teknis oleh Kabupaten. Pembangunan Kebun Bibit Datar dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan merupakan hasil dari penataan varietas (sebagaimana Pedoman Penataan Varietas Tahun 2009) dan secara teknis mengacu kepada Permentan No. 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tebu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kemampuan kelembagaan petani atas dasar kondisi lapangan serta lembaga petani yang ada di masing-masing lokasi dengan mengacu kepada Pedoman Pemberdayaan Petani Tebu (Tahun 2011). Selain sumber dana APBN, pengembangan tebu juga dapat berasal dari sumber dana lain yaitu Kredit Perbankan melalui Skim KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

6

198/PMK.05/2010 (Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi). Dengan berkembangnya situasi, saat ini sedang diproses usulan bahwa Koperasi Tebu yang Bankable dapat menjadi avalis bagi anggotanya yang memanfaatkan dana KKP-E. B. Sasaran Nasional Sasaran yang diharapkan dari perluasan areal tanaman tebu adalah: a. Berkembangnya usaha petani tebu melalui peningkatan penguasaan lahan garapan. b. Peningkatan pendapatan petani dan pemenuhan kebutuhan kapasitas PG Lama maupun PG Baru melalui peningkatan produksi tebu. c. Peningkatan produksi gula dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula dalam negeri melalui target swasembada gula nasional. d. Memperkuat, memperluas dan terbangunnya sistem dan usaha agribisnis berbasis tebu di kawasan pabrik gula secara lebih efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. e. Meningkatnya daya saing produksi gula petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha yang didukung oleh usaha jasa lainnya, serta berkembangnya upaya pengembangan produk (product development). Sedangkan sasaran dari dana TP APBN 2012 adalah untuk mendukung keberhasilan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan dengan fokus Swasembada Gula Nasional.


7

C. Tujuan Perluasan areal tanaman tebu rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan lahan garapan petani dan meningkatkan produksi serta pendapatan petani dalam memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku pabrik gula dalam rangka pencapaian swasembada gula nasional. Sedangkan perluasan areal tebu bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan areal pertanaman tebu sehingga mampu memenuhi kebutuhan bahan baku PG baik kapasitas yang ada maupun pembangunan PG baru yang akan segera beroperasi. Kegiatan pembangunan Kebun Bibit Datar Tebu dan Penataan Varietas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan bibit/benih unggul bermutu dan sehat dengan jenis sesuai dengan kondisi lokasi areal tebu serta tingkat kemasakan yang dibutuhkan, yang penyediaannya dilakukan dengan cepat dan terjamin bebas Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Pengembangan Pertanian Terpadu Tebu – Ternak, dimaksudkan untuk menciptakan pengembangan usahatani secara terpadu antara komoditi yang saling menunjang. Pucuk tebu diharapkan dapat diproses sebagai sumber pakan ternak, sedangkan kotoran ternak beserta seresah dapat sebagai pupuk pada lahan tebu. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tebu, bertujuan untuk memberdayakan petani dan lembaga petani agar mampu mandiri dan tangguh dalam berusaha tani. Pemberdayaan petani dan Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

8

lembaga petani ditumbuhkan melalui berbagai pelatihan dan penyuluhan/pendampingan sehingga dapat meningkatkan kemampuan teknis, adminstratif, manajerial dan organisasi serta memberi respon yang tepat terhadap berbagai perubahan. Dengan demikian petani selanjutnya mampu mengendalikan masa depannya dan mendorong agar lebih mandiri. Bantuan Alat Pengairan diberikan kepada daerahdaerah yang mengalami masalah pengairan khususnya untuk di daerah kering dan diutamakan untuk kegiatan Pembangunan Kebun Bibit. Diharapkan dengan adanya alat pengairan, maka usahatani tebu dapat menghasilkan produktivitas yang optimal. Traktor, merupakan kebutuhan dasar petani tebu untuk membuka lahannya dalam rangka bongkar ratoon dan perluasan tanaman tebu. Bantuan Traktor diharapkan dapat dikelola sebagaimana mestinya dan dimanfaatkan oleh petani tebu secara optimal dengan pengaturan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. D. Pengertian Dalam implementasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanaman Tanaman Tebu beberapa istilah yang perlu dipahami adalah sebagai berikut: 1. Perluasan areal merupakan upaya percepatan peningkatan luas areal pertanaman tebu untuk meningkatkan produksi tebu sebagai pemenuhan


9

kebutuhan bahan baku PG dan peningkatan produksi gula. 2. Pembangunan Kebun Bibit tebu adalah pembangunan kebun bibit/benih yang berasal dari bibit/benih kultur jaringan maupun bibit/benih berjenjang. kultur jaringan tebu adalah 3. Bibit/benih bibit/benih yang berasal dari jaringan tebu yang dibiakkan di media khusus. 4. Bibit/benih G2 adalah bibit/benih yang berasal dari kultur jaringan yang telah mengalami aklimatisasi dan siap untuk diaplikasikan di pendederan. 5. Penangkar Profesional adalah perorangan atau lembaga atau institusi yang pernah berhasil melakukan penangkaran benih tebu paling tidak selama 2 (dua) kali berturut-turut. 6. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani tebu berupa Petani Tebu Rakyat atau yang sejenis dengan tujuan mengusahakan dan mengembangkan usaha berbasis tanaman tebu secara profesional. 7. Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) adalah kelembagaan Koperasi yang mengelola tebu, yang selanjutnya disebut Koperasi, adalah Koperasi yang dibentuk oleh dan beranggotakan para petani tebu serta berbadan hukum.


10

8. Kelompok Sasaran penerima Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah Kelompok Tani yang usahanya berbasis tanaman tebu di Wilayah PG. 9. Koperasi Primer adalah sekumpulan petani tebu atau kelompok petani tebu yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam mengelola usaha tani tebu, yang berkedudukan di wilayah kerja Pabrik Gula. 10. Koperasi Sekunder adalah sekumpulan koperasi primer yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam pengembangan agribisnis berbasis komoditas tebu, yang berkedudukan di Provinsi. 11. Pemberdayaan Kelompok Sasaran adalah upaya fasilitasi agar petani mampu menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan agribisnis tebu untuk mencapai tujuan mensejahterakan petani anggotanya. Pemberdayaan disini mencakup upaya pada aspek produksi, bisnis, manajemen dan aspek peningkatan sumber daya manusia. 12. Usaha Kelompok Sasaran adalah segala jenis usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Jenis usaha tersebut pada dasarnya sangat luas mulai dari usaha agribisnis tebu sebagai unit usaha pokok hingga jenis usaha komersial lainnya yang berbasis tebu. Tetapi prioritas usaha diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas perkebunan tebu melalui perbaikan mutu Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

11

bibit/benih, rehabilitasi tanaman serta sarana dan prasarana. 13. Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah bantuan yang diperoleh dari eks dana APBN (Bansos) yang disalurkan dalam mendukung penguatan modal untuk usaha kelompok yang selanjutnya dapat diusahakan sebagai penguatan modal dan dikelola secara terorganisasi dengan mekanisme, cara, bentuk ikatan dan pengambilan keputusan yang disepakati bersama sesuai dengan aturan yang berlaku. 14. Kerjasama Operasional (KSO) adalah kerjasama antara dua belah pihak secara temporer untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 15. Tripple account adalah rekening gabungan atas nama 3 orang yaitu wakil Tim Teknis Provinsi/ Kabupaten, KPTR dan Kelompok Tani yang dibuat sesuai dengan ketentuan untuk mengelola dana PMUK, antara lain pengeluaran dan atau penarikan dana wajib ditandatangani oleh pemegang rekening secara bersama-sama. 16. Tim Teknis Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur terkait : Dinas yang membidangi Perkebunan, wakil Direksi PTPN / PT. Gula, Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR), P3GI dan instansi lain yang dianggap perlu. Keanggotaan Tim Teknis Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan kemampuan pembiayaan. Tugas Tim Teknis Provinsi adalah menyusun pelaksanaan Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

12

kegiatan dan kebijakan operasional yang dituangkan kedalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak); melakukan pemantauan, pengendalian dan memberikan arahan serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan termasuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi. 17. Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur terkait : Dinas yang membidangi Perkebunan, Pabrik Gula (PG), Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Wilayah PG dan instansi lain yang dianggap perlu dan mempunyai kompetensi untuk memfasilitasi kelancaran kegiatan.


13

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat melalui kegiatankegiatan Perluasan areal tanaman Tebu, Pembangunan Kebun Benih/Bibit Datar, Penataan Varietas Tebu, Penilaian Penangkar Benih/Bibit Tebu Kultur Jaringan, Pengembangan Pertanian Terpadu Tebu – Ternak serta Bantuan Alat Pengairan dan Traktor dilaksanakan dengan prinsip pendekatan pemberdayaan petani dengan cara : 1. Pelaksanaan perluasan areal tanaman tebu dengan penyediaan bantuan benih dan pupuk bersubsidi, serta kebutuhan lainnya yang dilaksanakan pada areal baru bukan areal bongkar ratoon. 2. Pengembangan usaha dilaksanakan dalam manajemen kelompok sasaran untuk meningkatkan efisiensi usaha, memperlancar pengadaan sarana produksi serta meningkatkan posisi tawar petani terhadap mitra usahanya/ Pabrik Gula. 3. Pengembangan manajemen usaha Kelompok Sasaran dilakukan secara profesional dengan partisipasi aktif para anggotanya. 4. Pemanfaatan fasilitasi modal kepada Kelompok Sasaran, motor penggeraknya adalah pada kerjasama yang harmonis antar anggota kelompok sasaran itu sendiri. 5. Pembangunan Kebun Benih/Bibit Datar Tebu dilaksanakan dalam suatu wadah Koperasi Tebu Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

14

Primer bersama-sama dengan penangkar tebu profesional, dan akan menjadi aset Koperasi tersebut. Koperasi pelaksana merupakan koperasi terpilih yang mempunyai kinerja baik pada tahuntahun sebelumnya. 6. Penataan Varietas Tebu Penataan varietas tebu dilaksanakan pada wilayah binaan PG bersama-sama antara petugas Dinas yang menangani perkebunan Provinsi dan Kabupaten, pihak Pabrik Gula selaku mitra di wilayahnya dan institusi Risbang. 7. Penilaian Penangkar Bibit/Benih Penilaian Calon Penangkar Bibit/Benih dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur Pusat, BBP2TP, Provinsi/UPTD Perbenihan, dan Kabupaten dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menangani bidang Perkebunan Provinsi. 8. Pengembangan Pertanian Terpadu Tebu-Ternak Setiap paket bantuan terdiri dari ternak sapi potong, bantuan obat-obatan, kandang dan pakan, alat pencacah daun, alat biogas, serta kelengkapan lainnya dengan tetap berpegang pada pendekatan kelompok sesuai dengan tujuan pokok kegiatan. Idealnya setiap paket bantuan ternak sapi potong diharapkan dapat mencapai 50 – 100 ekor / kelompok. Namun mengingat harga setiap ekor sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan cukup beragam, maka pada paket yang ada dapat disesuaikan tergantung ketersedian bibit, kesepakatan dengan petani dan ketersedian anggaran.


15

9. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Dilakukan melalui Peningkatan kapabilitas petani dalam hal kemampuan teknis budidaya, manajemen dan pengembangan organisasi, serta usaha Kelompok dan atau Koperasi melalui Penyuluhan/pendampingan yang dalam implementasi di lapangan dilakukan baik dalam hal teknis budidaya maupun pengelolaan kelembagaan. Pelaksanaannya mengacu kepada Pedoman Pemberdayaan Petani Tanaman Semusim (Tahun 2011). 10. Bantuan Alat Pengairan Bantuan Alat Pengairan diserahkan kepada Kelompok Tani/Koperasi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, untuk dikelola dan dimanfaatkan secara bersama. 11. Bantuan Traktor Pengadaan Traktor dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, mengacu kepada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bantuan Traktor diberikan dalam bentuk pinjam pakai kepada KPTR yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Asset Belanja Barang yang berlaku. 12. Pengawalan oleh Tim Teknis Provinsi Kabupaten berupa bimbingan teknis Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

dan dan 16

manajemen sejak perencanaan, proses administrasi, pelaksanaan kegiatan, panen, pengelolaan hasil sampai dengan pemanfaatan dana PMUK. 13. Rekruitmen TKP dan PL-TKP Rekruitmen Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Pembantu Lapang (PL)-TKP dilakukan sesuai dengan prosedur rekruitmen pegawai yang tertuang dalam Pedoman Umum Rekruitmen Tenaga Pendamping Tanaman Semusim Tahun 2012, sehingga diperoleh tenaga yang dapat diandalkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu dan mendampingi petani dalam melakukan usaha tani tebu.Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) merupakan tenaga dengan kualifikasi minimal S1 bidang pertanian, sedangkan Pembantu Lapang (PL)-TKP merupakan tenaga dengan kualifikasi minimal setingkat SLTA, diutamakan bidang Pertanian. TKP dan (PL)-TKP dalam melaksanakan tugasnya ditempatkan di KPTR melalui penugasan Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi. B. Spesifikasi Teknis 1. Perluasan Tebu (KTG) a. Pelaksanaan Teknis Perluasan Areal KTG Perluasan areal tanaman tebu dilakukan dilahan sawah atau lahan tegalan dilaksanakan sesuai baku teknis yang mengacu pada Standar, Norma, Pedoman, Kriteria dan Prosedur (SNPKP) serta Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

17

Budidaya yang disesuaikan dengan kondisi wilayah pengembangan setempat. Persyaratan teknis untuk perluasan areal meliputi 2 (dua) Aspek: • Aspek Pola bukaan (jarak tanam, lebar guludan, jumlah laci) • Aspek Agro input (pupuk organik dan anorganik, varietas dan jumlah bibit/benih, katalisator) dilakukan inovasi rakitan tehnik budidaya atau desain produksi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas (back to future). Kedua aspek tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : • Aspek pola bukaan lahan: Jarak tanam tebu yang digunakan adalah 108 Cm, Lebar guludan adalah 64 cm, dengan panjang laci 7,5 m dan jumlah laci 1.120/ha. • Aspek Agro Input : Untuk mengetahui kebutuhan unsur hara dalam tanah terlebih dulu dilakukan uji laboratorium analisa tanah di daerah masing-masing. Sebagai acuan kebutuhan pupuk anorganik, yakni pupuk N = 180kg/ha, pupuk P = 75 kg/ha, K = 75 kg/ha. Kebutuhan bibit/benih per laci sejumlah 30 stek mata atau kurang lebih 6 ton/ha. Bibit/benih yang tidak tumbuh/mati harus dilakukan penyulaman.


18

b. Persyaratan Lokasi 1) Iklim • Curah Hujan 1000-1300 mm/tahun dengan sekurang-kurangnya 3 bulan kering • Temperatur 240 C - 340 C. • Sinar matahari 12 - 14 jam tiap hari. • Kecepatan angin kurang dari 10 km/jam. • Kelembaban udara 45 – 65 %. 2) Lahan • Ketinggian tempat 0 - 1400 m di atas permukaan laut. • Lahan bergelombang 0-15 %. • Tanah gembur, mampu menahan air, dan pada kedalaman minimal 50 cm tidak ada lapisan kedap air. • Kedalaman drainase ± 1 m. • Lokasi lahan dekat dengan pabrik gula. c. Bibit/Benih Bibit/benih unggul tebu yang digunakan harus bersertifikat. d. Teknologi Penanaman 1) Pengolahan Tanah dan Penanaman a) Persiapan Lahan : • Dibersihkan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. • Dihindari pembukaan lahan dengan cara dibakar. • pH tanah asam dinetralkan dengan pemberian dolomit. b) Pengolahan Lahan : • Menjelang musim kemarau (Pola I). Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

19

• Menjelang musim hujan (Pola II). • Khusus Sumatera Utara dapat dilakukan pada Bulan Januari-Juni. • Pengolahan tanah cukup dalam (25 cm). • Untuk tanah relatif gembur, bersolum dalam, dan tanah tidak memiliki lapisan keras : bajak singkal - bajak (garu 32”) garu akhir (garu 28”) - kair. • Tegalan yang mempunyai lapisan keras, solum dangkal, bertekstur liat : bajak I bajak II - garu - subsoiling - kair. • Pengelolaan ratoon/keprasan: trash raking – kepras – tining - pupuk. c) Penanaman : • Jarak kairan 0,95-1,25m. Panjang kairan minimum 50 m. • Jarak tanaman pusat ke pusat (PKP) 108 cm. 2) Masa Tanam Optimal a) Pola I: awal musim kemarau sekitar MeiAgustus. b) Pola II : awal musim hujan sekitar September-November. c) Khusus Sumatera Utara dilaksanakan Januari-Juni. 3) Penggunaan Varietas Unggul dan Bibit/Benih Bermutu a) Pemilihan varietas yang sesuai lokasi, tipe iklim dan jenis tanah. b) Komposisi varietas: perbandingan luas tanaman yang bersifat masak awal, Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

20

masak tengah, masak akhir 30:40:30. c) Bibit/benih • Kebutuhan bibit/benih per laci sejumlah 30 stek mata per laci atau kurang lebih 6 ton/ha. • Sumpingan” untuk sulam ditanam pada setiap juring sebanyak 10% dari jumlah benih. • Bersihkan bibit/benih dari kotoran. • Pada periode I, bibit/benih ditutup lebih dari 5 cm dan tanah penutup dipadatkan. • Bibit/benih yang digunakan : (1) Bibit/benih stek batang/bagal bersertifikat yang mata tunasnya belum tumbuh dan terdiri atas 2-3 mata, berasal dari kebun bibit datar (KBD). 4) Pemupukan Berimbang dan Penambahan Pupuk Organik. Jumlah kebutuhan/dosis pupuk disesuaikan dengan standar teknis wilayah setempat. a) Pola I : pemupukan pertama saat tanam, pupuk ZA 1/3 dosis dan pupuk SP-36 1 dosis. Pemupukan kedua dilakukan sebelum bumbun kedua, pupuk ZA 2/3 dosis dan pupuk KCL 1 dosis. b) Pola II : pemupukan pertama saat tanam, pupuk ZA 1/3 dosis, pupuk SP-36 1 dosis, dan pupuk KCL 1/3 dosis. Pemupukan kedua dilakukan sebelum bumbun kedua, pupuk ZA 2/3 dosis dan pupuk KCL 2/3 dosis. Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

21

5) Pemeliharaan Tanaman a) Penyulaman • Jika dalam barisan tanaman tebu terdapat lebih dari 50 cm kosong (tidak ada tanaman). • Dilakukan pada umur 4-5 minggu. • Penyulaman II menjelang musim hujan. • Bahan sulam seumur dan varietasnya sama. b) Pembumbunan • Pembumbunan pertama: bersamaan dengan pemupukan kedua, tanah sekedar untuk menutupi pupuk. • Pembumbunan kedua : umur tanaman 3 - 3,5 bulan. c) Pengendalian gulma • Secara mekanis : disiang minimal 3 - 4 kali dengan interval tiap minggu. • Secara kimia : dengan herbisida. • Sejak awal penanaman sampai umur 4 bulan harus bebas gulma. Jika sampai umur 4 bulan masih terdapat gulma, maka harus disiang secara manual, tidak dengan herbisida. d) Klentek/ pengelupasan pelepah daun • Klentek I : umur 4 - 5 bulan • Klentek II : umur 7 - 8 bulan • Klentek III : umur 1 - 2 bulan sebelum tebang e) Pengairan • Tanaman tebu memerlukan pengairan yang maksimal sampai berumur 3 bulan. • Mulsa digunakan jika kemarau lebih dari 6 bulan. Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

22

6) Pengendalian Hama dan Penyakit secara Terpadu. 7) Drainase disesuaikan dengan tinggi rendahnya permukaan. e. Panen/Tebang 1) Penentuan saat panen/tebang: dilakukan analisis kemasakan tebu secara periodik (15 hari sekali) sejak 2-3 bulan sebelum mulai giling. Pelaksanaan tebang dilakukan dengan kriteria Manis, Bersih, dan Segar (MBS), penebangan tebu dilakukan dengan cara menebang tebu rata dengan tanah. 2) Hasil tebangan • Kotoran kurang dari 5%. • Tebu tunas dan bagian pucuk dibuang. • Untuk keperluan tanaman keprasan, pangkal tebu disisakan sebatas permukaan tanah asli (tanah waras). • Tebu harus sudah tergiling maksimal 36 jam setelah tebang. 2. Pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) Tebu Benih/bibit tebu yang digunakan untuk pembangunan KBD adalah benih/bibit kultur jaringan generasi 2 (G2) maupun benih/bibit berjenjang. Penyedia benih/bibit kultur jaringan akan menyalurkan dalam bentuk budset bagal mikro G2 (1 mata tunas). Benih/bibit G2 harus diaklimatisasi terlebih dahulu dengan pendederan selama 1,5 bulan sebelum ditanam di KBD. Selanjutnya benih G2 dikelola seperti budidaya Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

23

KBD pada umumnya yang pada dasarnya sama dengan Teknis Budidaya Penanaman Tebu. Panen dilakukan pada umur 6-7 bulan. Bentuk bibit/benih untuk KTG berupa bagal normal, sama dengan Bibit/benih KTG yang berasal dari KBD konvensional. Alur benih kultur jaringan : G2 dederan 1,5 bulan KBD 6-7 bulan KTG. 3. Penataan Varietas Tanaman Tebu Penataan varietas tebu bertujuan untuk optimalisasi produktivitas melalui pengaturan penggunaan varietas tebu berdasarkan : • Kesesuaian tipologi wilayah • Rencana tebang sesuai sifat kemasakan • Optimalisasi dan dinamisasi potensi varietas Tahapan pelaksanaan penataan varietas adalah : 3.1. Identifikasi tipologi wilayah berdasarkan : • Tekstur (B = Berat, R= Ringan) • Ketersediaan air (P = Berpengairan, H = Tadah hujan) • Drainase (L = Lancar, J = Jelek) 3.2. Pembuatan peta digital tipologi wilayah PG. 3.3. Penetapan proporsi kemasakan ideal sesuai tipologi. 3.4. Penyusunan action plan dari kondisi saat ini menuju kondisi ideal. 3.5. Penetapan varietas berdasarkan tipologi dan sifat kemasakan. 3.6. Perencanaan tanam dan tebang yang sesuai dengan kemasakan.


24

3.7. Menyelenggarakan uji adaptasi untuk menyediakan varietas pengganti. 3.8. Integrasi data dan peta digital untuk membangun sistem pendukung pengambilan keputusan berbasis GIS. Pelaksanaan kegiatan Penataan Varietas dimasingmasing provinsi dilakukan secara terkoordinasi oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi, PG, P3GI, Puslitbangbun, B2P2TP dan Direktorat Tanaman Semusim. 4. Penilaian Penangkar BenihTebu Penilaian penangkar benih tebu dilaksanakan dalam rangka memilih petani penangkar yang benar-benar mampu dan mau melaksanakan penangkaran benih tebu dengan melaksanakan pembangunan Kebun Benih Kultur Jaringan. Adapun ruang lingkup kegiatan sebagai berikut : a. Penilaian calon petani pelaksana Pembangunan Kebun Benih asal Kultur Jaringan dan Calon Penangkar, dilaksanakan oleh Tim Teknis Provinsi. calon petani pelaksana b. Penetapan Pembangunan Kebun Benih asal Kultur Jaringan dan Calon Penangkar oleh Kepala Dinas yang menangani Perkebunan. c. Workshop, dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan dan pembangunan kebun bibit/benih tebu, bekerjasama dengan Puslitbangbun/PG serta Calon Penyedia benih, di masing-masing daerah.


25

5. Pemberdayaan / Pelatihan Petani / Kelembagaan Petani Tebu. Pemberdayaan petani/kelembagaan petani adalah serangkaian upaya fasilitasi, bimbingan, pendampingan pada suatu proses yang berkelanjutan untuk upaya meningkatkan kemampuan petani/kelembagaan petani dalam pengembangan usaha/kegiatan taninya secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan petani/kelembagaan petani mengacu kepada Buku Pedoman Pemberdayaan Petani Tanaman Semusim (Tahun 2011). Kegiatan pelatihan pemberdayaan petani/ kelembagaan petani dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten bekerjasama dengan Balai Penelitian, PG, Balai Latihan Pertanian ataupun Lembaga yang terkait lainnya. 6. Bantuan Alat Pengairan Bantuan Alat Pengairan merupakan pemberian fasilitasi dalam bentuk pompa air dan perlengkapannya untuk pemeliharaan tanaman guna meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman yang pengadaannya bersifat kontraktual sesuai dengan jenis belanjanya (Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat). Spesifikasi Teknis Alat Pengairan dapat dilihat pada lampiran 3. 7. Bantuan Traktor dan Implement Bantuan alat pengolah tanah berupa Traktor dan Implement (perlengkapannya) yang merupakan Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

26

kebutuhan dasar petani tebu dalam rangka pembukaan lahan untuk perluasan areal tebu dan bongkar ratoon, diberikan guna meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman dengan spesifikasi yang cocok untuk lahan perkebunan khususnya tanaman tebu. Spesifikasi teknis Traktor dan Implement dapat dilihat pada lampiran 4 dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokasi sepanjang perubahannya tidak bersifat mendasar.


27

III.PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu rakyat dilaksanakan pada sentra pengembangan tebu dan atau pengembangan wilayah baru. Pengelolaan kegiatan perluasan areal dilaksanakan oleh dinas teknis provinsi dan kabupaten serta Pabrik Gula (PG) sebagai pembina teknis. Ruang lingkup kegiatan pembangunan kebun benih / bibit dimulai dari perencanaan, penataan kelembagaan / organisasi pelaksana dan pengelola kebun benih/bibit, pelaksanaan pembangunan kebun bibit, monitoring, evaluasi dalam kegiatan yang terkoordinasi. Diharapkan keberhasilannya akan mendorong kemampuan usaha mandiri koperasi. B. Pelaksana Kegiatan Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu Rakyat dilaksanakan oleh petani / kelompok tani / KPTR dengan pembinaan teknis dari dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan serta berkoordinasi dengan pabrik gula. Kegiatan ini dapat pula dilakukan dengan pola Kerjasama Operasional antara Kelompok Tani/KPTR dengan Pabrik Gula. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan adalah : 1. Penentuan Petani / Kelompok Tani / Koperasi Sasaran.


28

Pada dasarnya Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat menetapkan sendiri kriteria calon Kelompok Sasaran pelaksana pengembangan tebu sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya di masing-masing daerah. Namun demikian perlu dipedomani kriteria umum yang mempertimbangkan prinsip-prinsip keberhasilan pencapaian sasaran, keadilan dan tertib administrasi serta mengacu kepada ketentuanketentuan yang berlaku. Kriteria acuan umum dimaksud adalah : a. Sasaran peserta penerima bantuan adalah Kelompok Tani/Koperasi Tebu. b. Petani/Kelompok Tani/Koperasi Sasaran mempunyai lahan usaha tebu dan bagi Petani/Kelompok Tani telah menjadi anggota Koperasi Tebu. c. Kelompok Tani/Koperasi Sasaran memiliki kemampuan menerapkan teknologi anjuran secara penuh. d. Kelompok Tani/Koperasi Sasaran tidak sedang bermasalah dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya. Disamping kriteria tersebut diatas, terdapat kriteria khusus sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : a. Perluasan Tebu (KTG), diperuntukkan bagi Kelompok Tani yang sudah terbentuk (dapat merupakan bentukan baru) dan mempunyai lahan usaha baru (bukan bongkar ratoon) serta berminat dalam pengembangan tanaman tebu.


29

b. Pembangunan Kebun Bibit Datar Tebu, dikelola oleh Koperasi Primer atau Sekunder (Tebu) yang mempunyai kinerja baik pada tahun-tahun sebelumnya serta mempunyai komitmen tinggi bekerjasama dengan penangkar profesional. c. Penataan Varietas Tanaman Tebu, dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Perkebunan, PG di wilayah kerjanya serta Petani Tebu. d. Penilaian Calon Penangkar Benih Tebu, dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari unsur Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menangani Perkebunan dan B2P2TP, untuk menetapkan Penangkar Bibit/benih yang mempunyai kapabilitas dalam melakukan penangkaran bibit/benih tebu asal kultur jaringan/budsett. e. Pemberdayaan Petani Tebu, dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Perkebunan, bekerjasama dengan Balai Penelitian, Balai Latihan Pertanian ataupun Lembaga yang terkait lainnya. f. Bantuan Alat Pengairan Bantuan Alat Pengairan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan bersamasama dengan Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Perkebunan. Sasaran penerima bantuan Alat Pengairan (Pompa Air) adalah Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

30

kelompok tani yang berada di daerah pengembangan tanaman tebu yang mengalami masalah pengairan. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan mengadakan pelatihan kepada kelompok tani penerima alat pengairan tentang perawatan mesin dan operasionalnya. Sedangkan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan menyiapkan calon operator untuk mengoperasikan Alat Pengairan tersebut. g. Bantuan Traktor dan Implementnya Bantuan Traktor dan Implementnya, dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan. Sasaran penerima bantuan traktor dan implement (perlengkapannya) adalah kelompok tani yang dikelola oleh KPTR dan menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untuk dikembangkan. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan mengadakan pelatihan kepada kelompok tani penerima traktor tentang perawatan mesin dan operasional traktor. Sedangkan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan menyiapkan calon operator untuk mengoperasikan traktor tersebut. Seleksi Petani/Kelompok Tani/Koperasi Sasaran, dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten dan Tim Teknis Provinsi. Hasil seleksi selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan Bupati atau Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

31

pejabat Dinas teknis yang menangani perkebunan di Kabupaten yang ditunjuk, untuk kemudian diusulkan kepada Dinas Perkebunan Provinsi untuk ditetapkan sebagai petani/kelompok tani sasaran pelaksana kegiatan pengembangan tanaman tebu rakyat. Persyaratan dan mekanisme seleksi serta penetapan sasaran demikian juga dengan operasional pelaksanaannya di lapangan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi, dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Dinas teknis yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota dengan mengacu kepada Pedoman Teknis Pelaksanaan ini dan Pedoman lain yang berkaitan terutama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian serta Kesepakatan KPTR yang telah disetujui oleh 2/3 anggotanya. 2. Sosialisasi kepada Calon Petani/Kelompok Tani/Koperasi Sasaran. Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten baik sebelum seleksi Petani/Kelompok Tani sasaran maupun sesudah seleksi atau pada awal kegiatan lapangan dilaksanakan. 3. Pengajuan dan Penyaluran Dana. Pengajuan dan penyaluran dana dari APBN dilaksanakan sesuai dengan Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan dan Penyaluran Dana sebagaimana ketentuan yang berlaku.


32

4. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan. Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan dilaksanakan oleh Ditjen Perkebunan, Tim Teknis yang terdiri dari Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan serta instansi terkait dan Pabrik Gula di wilayah binaan masing-masing. 5. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kegiatan yang merupakan wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan C. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan pengembangan tebu dilaksanakan di wilayah pengembangan industri gula berbasis tebu (PG) yang berlokasi di Pulau Jawa dan Luar Jawa. Adapun volume perluasan areal disesuaikan dengan potensi wilayah dan kemampuan pengelolaan oleh daerah, dengan rincian sebagaimana terlihat pada lampiran.


33

IV. PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI

Tatacara pemanfaatan anggaran untuk Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan pengadaan langsung (LS) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan nomor : PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 (Perubahan atas PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2006) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, dan pelaksanaan di lapangan mengacu kepada Permentan No. 02/Permentan/ OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012. A. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Bansos Penyaluran dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Penyaluran dana Bantuan Sosial mekanisme LS dilaksanakan dengan pemindah bukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara kepada rekening Kelompok sasaran. Prosedur penyaluran dana penguatan modal kelompok sasaran dilakukan sebagai berikut : 1. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok Sasaran disahkan/ditandatangani Ketua Kelompok Sasaran, 3 (tiga) anggota Kelompok Sasaran dan diketahui/disetujui oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten. Dengan mensyaratkan 5 (lima) tanda


34

tangan tersebut diharapkan dapat diminimalkan kemungkinan penyalahgunaan modal bersama. 2. Ketua kelompok sasaran menyampaikan RUK yang dilampiri dengan nama-nama anggota calon penerima Bantuan Sosial kepada Ketua Tim Teknis Kabupaten. Selanjutnya Ketua Tim Teknis Kabupaten menyiapkan usulan sesuai rekapitulasi RUK yang disampaikan kepada Satuan Kerja di Provinsi 3. Ketua Kelompok sasaran membuka rekening kelompok pada Kantor Cabang Bank terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kabupaten. 4. Ketua kelompok sasaran mengusulkan RUK kepada PPK setelah diverifikasi oleh Tim Teknis dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis. 5. PPK meneliti rencana usaha Kelompok dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Provinsi, Kemudian KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut: • SK Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran. • Rekapitulasi RUK dengan mencantumkan : nama Kelompok Sasaran dan calon penerima PMUK, nomor rekening atas nama Ketua Kelompok Sasaran, nama dan alamat kantor Cabang Bank tempat nomor rekening Ketua Kelompok, dan jumlah dana • Kwitansi harus di tanda tangani oleh Ketua Kelompok Sasaran dan diketahui/disetujui oleh Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

35

Ketua Tim Teknis Kabupaten yang bersangkutan dan Ketua Tim Teknis Provinsi. • Surat Perjanjian Kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana Bantuan Sosial. 6. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS ke KPPN Provinsi setempat. 7. Dalam penyaluran penguatan modal Kelompok Sasaran dengan sistem LS, KPPN tidak melakukan pemotongan pajak. 8. Pajak yang timbul sebagai akibat transaksi antara kelompok dengan pihak ketiga diselesaikan oleh pihak ketiga tersebut sebagai wajib pajak. B. Pencairan dana pada Kantor Cabang Bank dilakukan sebagai berikut : 1.

2.

Berdasarkan RUK yang telah disepakati Ketua Kelompok Sasaran dapat mengajukan permintaan penarikan dana kepada Bank yang disetujui oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten. Jumlah dana yang ditarik sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pemanfaatannya.


36

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Bansos

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROVINSI SPP-LS

Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4)

KPPN SPM-LS

SP2D Rekomendasi

PPK

P e l a p o r a n

P e n g a w a l a n

Usulan RUK

P e l a p o r a n

Pembukaan Rekening Kelompok Sasaran dan Usulan Pencairan BANK

Pencairan

RUK & Pelaporan Tim Teknis Kabupaten

Kelompok Sasaran

Pembinaan Dan Pengawalan


37


38

C. Pemanfaatan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Pemupukan Modal Usaha Kelompok. Dana yang disalurkan kepada Petani/Kelompok Tani/Koperasi Sasaran berupa dana Bantuan Sosial (APBN) merupakan penyertaan modal usaha guna penguatan modal usaha kelompok yang selanjutnya terus dipupuk menjadi dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan digunakan untuk usaha tani tebu (on farm). Pemanfaatan, penyaluran dan pengembalian Dana Pemupukan Modal Usaha Kelompok (PMUK) diatur sesuai dengan ketentuan yang ada serta kesepakatan 2/3 (dua per tiga) anggota Koperasi dan menggunakan rekening tripple account. Sebagai fungsi koordinatif, Dinas Perkebunan Provinsi dapat mengaturnya pada Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan. D. Mekanisme Pengadaan, Penyaluran Bantuan Alat Pengairan dan Traktor serta Implementnya Mekanisme pengadaan dan penyaluran bantuan alat pengairan dan traktor serta implementnya sebagai berikut : 1. Mekanisme pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Bantuan Alat Pengairan Sumber Dana APBN T.A 2012 adalah sebagai berikut: a. Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi membuat juklak dengan mengacu pedoman teknis dari Pusat, yang mengatur teknis pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bantuan alat pengairan; Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

39

b. Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi melaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten tentang alokasi pengadaan dan penyaluran bantuan alat pengairan, prosedur pelaksanaan usulan dari Kabupaten; c. Kriteria penerima bantuan alat pengairan adalah wilayah yang mendapatkan kesulitan pengairan, diutamakan untuk pengairan di lokasi pembibitan; d. Proses pengadaan bersifat kontraktual dan mengacu kepada Peraturan yang berlaku. Setelah kontrak dilakukan Dinas Provinsi menyerahkan kepada Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan untuk disalurkan kepada Masyarakat yang sudah bergabung dalam koperasi yang berbadan hukum (KPTR). 2. Mekanisme Pengadaan, Penyaluran Bantuan Traktor berikut Implementnya, sumber dana APBN T.A 2012 (Belanja Barang) a. Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi membuat juklak dengan mengacu pedoman teknis dari Pusat, yang mengatur teknis pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bantuan traktor berikut implementnya. b. Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi melaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten tentang alokasi pengadaan dan penyaluran bantuan traktor dan implementnya, prosedur pelaksanaan usulan dari Kabupaten, c. Kriteria penerima bantuan alat traktor adalah wilayah yang mendapatkan kegiatan perluasan dan bongkar ratoon dengan kondisi lahan yang sulit diolah dengan manual Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

40

d. Proses pengadaan bersifat kontraktual dan mengacu kepada Peraturan yang berlaku. Setelah kontrak dilakukan Dinas Provinsi menyerahkan kepada Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan untuk disalurkan kepada Masyarakat yang sudah bergabung dalam koperasi yang berbadan hukum (KPTR), yang dikelola dalam bentuk UPJA dalam bentuk lain yang menguntungkan. E. Sanksi Penggunaan dana TP (Bantuan Sosial) dan Dekon yang tidak sesuai dengan RUK, tidak dibenarkan dan apabila terjadi penyimpangan pemanfaatan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan penyelesaiannya dapat menempuh jalur hukum. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana, perlu dibentuk tim khusus untuk penyelesaian masalah tersebut. Tim dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi. Tim yang dibentuk terdiri dari unsur-unsur : Tim Teknis Provinsi, Kabupaten, Koperasi Sekunder dan Primer serta Lembaga Hukum di wilayahnya masing-masing. F. Penataan Organisasi Usaha Kelompok Sasaran Organisasi usaha Kelompok Sasaran harus dapat mengakomodasi perkembangan usaha masing-masing anggotanya, sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis. Dengan demikian


41

aturan yang disepakati untuk mengorganisasikan aktivitas usaha setidaknya adalah sebagai berikut : 1. Kelompok sasaran harus dapat menata struktur organisasi yang tugas dan fungsinya disepakati bersama oleh anggota. 2. Pengurus harus dipilih secara demokratis oleh anggota dan bertanggung jawab kepada anggota. 3. Pengurus menetapkan mekanisme dan tata hubungan kerja secara partisipatif dan musyawarah antar berbagai komponen yang ada dalam Kelompok Sasaran. 4. Pengurus memfasilitasi proses penyampaian informasi, proses pengambilan keputusan serta proses evaluasi secara partisipatif dan transparan terhadap berbagai hal yang menyangkut kepentingan anggota Kelompok Sasaran. 5. Anggota Kelompok Sasaran melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus dan menyampaikan pendapat/saran perbaikan dalam Rapat Anggota yang intensitas dan frekuensinya ditentukan dan disepakati bersama. 6. Setiap tahun dilakukan audit terhadap Laporan Keuangan KPTR oleh Auditor Independent (sesuai kesepakatan KPTR di Yogyakarta tanggal 25 Februari 2011) G. Aspek Pemberdayaan Kelompok. Sesungguhnya ruang lingkup dari aspek dan kegiatan pemberdayaan adalah sangat luas, akan tetapi esensi dari pengertian pemberdayaan adalah “kemandirian“ yaitu bagaimana membantu petani tebu untuk dapat menolong dirinya sendiri. Prinsip yang diterapkan


42

adalah setiap anggota kelompok harus dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan kelompok, mulai dari perencanaan usaha sampai pemasaran hasil, sehingga pada gilirannya setiap anggota dapat memiliki kemampuan untuk mengelola usahanya sendiri yang terintegrasi dalam kelompok. Dengan mendasari pada permasalahan umum yang dihadapi oleh kelompok dalam mengembangkan usahanya, maka diperlukan kegiatan pemberdayaan kelembagaan petani terhadap aspek-aspek yang meliputi : 1. Aspek manajemen usaha mulai dari penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK), pengelolaan permodalan, manajemen produksi dan operasi, serta di bidang pengolahan dan pemasaran produk. 2. Aspek manajemen sumber daya manusia, mencakup peningkatan kemampuan teknis, mulai dari pra-produksi, produksi, pasca-panen, pengolahan hasil dan pemasaran. 3. Aspek manajeman organisasi, kelembagaan usaha, seperti kerjasama dalam Kelompok tani, kerjasama antar Kelompok tani, KPTR dan kemitraan usaha dengan Pabrik Gula.


43

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Prinsip Pengelolaan Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip good governance dan clean government maka kepada pengelola kegiatan, aparatur pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan agar memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Mentaati peraturan perundangan; 2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; 4. Memenuhi asas akuntabilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. B. Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan pengembangan tanaman tebu adalah kegiatan di daerah, dengan tanggung jawab teknis dan tanggung jawab koordinasi berada pada Dinas yang membidangi Perkebunan atas nama Gubernur. Kegiatan koordinasi di Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. C.

Fasilitasi oleh Organisasi Struktural

Fasilitasi oleh organisasi struktural dilaksanakan untuk kelancaran dan kecermatan pelaksanaan program. Untuk fasilitasi di tingkat Pusat Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

44

dikoordinasikan oleh Direktorat Tanaman Semusim dan pada tingkat Provinsi dibentuk Tim Teknis Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten sesuai kebutuhan. 1. Koordinasi Di Pusat Untuk memfasilitasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu, di Pusat dikoordinasikan Direktorat Tanaman Semusim terutama dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan bertugas antara lain : a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar-instansi ditingkat Pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten dalam pemantauan monitoring dan pengendalian serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan. c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui kerjasama dengan instansi nonpemerintah seperti Direksi PTPN/PT. Gula, organisasi profesi bidang pergulaan, perguruan tinggi dan unsur masyarakat lainnya. d. Menyusun laporan perkembangan hasil pemantauan dan pengendalian dari Provinsi, Kab/Kota serta lapangan dan menyampaikan laporan ke Direktur Jenderal Perkebunan. Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

45

2. Tim Teknis Provinsi. Untuk memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di Provinsi dibentuk Tim Teknis Provinsi yang pembentukannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dan ditetapkan oleh Gubernur cq Kepala Dinas yang membidangi perkebunan. Anggota Tim tersebut terdiri dari unsur-unsur yang terkait antara lain : Dinas Perkebunan, wakil Direksi PTPN/PT.Gula, Koperasi Tebu, P3GI dan instansi terkait yang dianggap perlu. Keanggotaan Tim Teknis Provinsi, disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan kemampuan pembiayaan. Operasional tim teknis provinsi didukung oleh dana pembinaan bersumber dari APBN. Tugas Tim Teknis Provinsi antara lain : a. Menyiapkan dituangkan (Juklak).

kebijakan operasional yang dalam Petunjuk Pelaksanaan

b. Memberikan arahan dan membantu perencanaan serta pelaksanaan kegiatan. c. Melakukan pemantauan, memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pengendalian pelaksanaan, termasuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi. d. Melakukan pembinaan, pengawalan dan pendampingan terhadap SDM, kelembagaan serta pengembangan manajemen usaha.


46

3. Tim Teknis Kabupaten. Untuk memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten dibentuk Tim Teknis Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati cq Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota. Anggota Tim tersebut terdiri dari unsur-unsur dinas teknis di tingkat lapangan, seperti Dinas yang membidangi Perkebunan, PG, Koperasi Tebu wilayah PG dan instansi lain yang dianggap perlu dan mempunyai kompetensi untuk memfasilitasi kelancaran usaha sesuai dengan kebutuhan. Operasional tim teknis kabupaten didukung oleh dana pembinaan bersumber dari APBN dan/atau APBD. Tugas Tim Teknis Kabupaten antara lain memfasilitasi kelancaran pelaksanaan dan pembinaan di bidang teknis produksi dan operasional termasuk rencana pemanfaatan dana operasional, manejemen usaha tani dan pengembangan kelembagaan usaha kelompok, sosialisasi, seleksi calon Kelompok Sasaran, membuat laporan hasil pemantauan dan pengendalian dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis). D. Perencanaan Operasional Perencanaan operasional kegiatan disusun secara koordinatif oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kab/Kota dengan pihak-pihak terkait, didasarkan pada kondisi lapangan dan dengan


47

mengupayakan bersangkutan.

sinergi

dengan

lain

di

wilayah

Perencanaan operasional di tingkat Provinsi dilaksanakan secara koordinatif lintas sub sektor dan lintas sektor oleh Gubernur dengan memperhatikan kesinambungan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan mengupayakan sinergi kegiatan antar kegiatan pembangunan. Hasilnya antara lain dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Perencanaan operasional di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan secara koordinatif oleh Bupati/Walikota dalam rangka menjamin keterkaitan dan keharmonisan antar kegiatan sehingga dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping perencanaan kegiatan usaha yang memenuhi kaidah bisnis, penataan kelembagaan kelompok menjadi kelompok bisnis yang solid dan inovatif merupakan kunci keberhasilan dan keberlanjutan pemberdayaan hasil perencanaan di Kabupaten/Kota antara lain rencana operasional dan rencana pembinaan kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu. E. Sosialisasi Kegiatan Untuk mewujudkan dukungan dari segenap kalangan terutama pada wilayah baru/pengembangan kegiatan, agar mendapat dukungan guna keberhasilan kegiatan pemberdayaan serta menciptakan adanya transparansi publik terhadap pemanfaatan fasilitasi anggaran bantuan sosial, diperlukan sosialisasi kepada setiap pihak yang Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

48

terkait dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan antara lain terhadap pengurus dan anggota kelompok sasaran, tokoh masyarakat, aparat instansi struktural di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan kelembagaan lainnya. Sosialisasi dimaksudkan agar di setiap jenjang pemerintahan dan komponen masyarakat yang terlibat mampu menjalankan fungsi serta dapat berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. F. Pembinaan Untuk menjamin pencapaian sasaran pelaksanaan kegiatan, pemerintah telah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tk I dan Tk II setiap tahunnya. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud di harapkan peran serta pemerintah daerah dengan mengalokasikan dana untuk pembinaan, pemberdayaan petani, pengawalan serta monitoring dan evaluasi sesuai dengan Surat Menteri Pertanian Nomor 287/TU.210/M/11/2007 tanggal 30 Nopember 2007 yang ditujukan kepada Gubernur di 9 (sembilan) Provinsi wilayah pengembangan tebu yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. G. Pengendalian dan Pengawasan 1. Pengendalian Pengendalian dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional Satuan Kerja. Pengendalian Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

49

melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi sampai Tim Teknis Kabupaten. Sedangkan jalur fungsional dilakukan melalui Satuan Kerja di Provinsi. Proses pengendalian disetiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing sesuai jalurnya. 2. Pengawasan Satuan Kerja (Satker) Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk pemanfaatan anggaran pemerintah (APBN), sehingga pengelolaannya wajib dipertanggung jawabkan, baik oleh pengelola maupun kelompok masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dinas yang membidangi Perkebunan Tingkat Provinsi, Kab/Kota). Ada tujuh tahapan dalam proses pengawasan yang perlu diperhatikan, dan penanggung jawabnya yaitu : a. Tahap sosialisasi dan asistensi oleh Pusat, Tim Teknis Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten. b. Tahap persiapan operasional dan ketepatan seleksi calon kelompok sasaran penerima paket dan calon lokasi (CP/CL) serta calon kelompok penerima guliran oleh Tim Teknis Kabupaten. c. Tahap penyediaan Benih yang bersertifikat oleh B2P2TP, P3GI atau institusi yang ditunjuk.


50

d. Tahap penyaluran dana Bantuan Sosial dari KPPN ke rekening Kelompok Sasaran oleh KPA, Tim Teknis Kabupaten. e. Tahap pencairan dana Bantuan Sosial oleh Kelompok Sasaran oleh Tim Teknis Kabupaten. f. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana Bantuan Sosial oleh Tim Teknis Kabupaten. Pada tingkat lokasi/desa/kelompok, pengawasan masyarakat dilakukan oleh perangkat desa, anggota Kelompok Sasaran utamanya mengenai ketepatan sasaran program. Perangkat desa/tokoh masyarakat/anggota kelompok dapat mengadukan : a. Apabila terjadi kecurangan dalam seleksi penetapan kelompok sasaran, b. Apabila penyaluran dana tidak sampai kepada yang berhak, c. Apabila dana tersebut tidak dimanfaatkan sesuai sasaran, d. Apabila rencana kebutuhan yang diajukan dalam Rencana Usaha Kelompok/Koperasi (RUK) tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan Kelompok sasaran, Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.


51

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi 1. Monitoring a. Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Pembina Kabupaten secara berkala. b. Kegiatan monitoring dilakukan dengan cara peninjauan ke lapangan, memanfaatkan fasilitas komunikasi, membuat catatan mengenai perkembangan pelaksanaan di lapangan. 2. Evaluasi a. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan pada saat peninjauan lapangan atau melalui pertemuan koordinasi secara berkala di tingkat Kabupaten, Regional dan Nasional. b. Bahan evaluasi adalah hasil monitoring dari perkembangan di lapangan. Hal terpenting yang harus dipahami dalam melakukan evaluasi adalah jangan terfokus pada keberhasilan fisik atau indikator ekonomi yang mungkin hanya bersifat jangka pendek. Akan tetapi harus dievaluasi terutama adalah proses dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan petani untuk memberdayakan dirinya sendiri. Dengan demikian aspek peningkatan kualitas sumberdaya Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

52

manusia dan peningkatan usaha kelompok sasaran sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan proyek, seperti peningkatan motivasi, kemampuan dalam bekerjasama dalam suatu unit usaha kelompok peningkatan dan pengembangan usaha serta peningkatan kemampuan manajemen dan teknis dari unit usaha yang dimilikinya perlu mendapatkan perhatian. Diharapkan dari hasil monitoring dan evaluasi dapat diperoleh umpan balik dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat di masa yang akan datang. Prosedur dan mekanisme monitoring dan evaluasi mengacu Pedoman Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Simonev) Anggaran Berbasis Kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. B. Pelaporan Untuk mengukur kinerja kegiatan dana TP (Bantuan Sosial) dan Dekon diperlukan pelaporan rutin maupun pelaporan pengendalian yang kontinyu dan lengkap. 1. Jenis – jenis laporan yang terdiri dari : • Laporan rutin yang terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan tahunan. • Laporan pengendalian oleh Tim Teknis Kabupaten/ Kota dan Tim Provinsi dan Tim Pengendalian dan Pengawasan di Pusat. • Laporan insidentil bilamana diperlukan. 2. Kepala Satuan Kerja wajib melapor perkembangan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain : Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

53

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. 391/RC.210/A/6/05, tanggal 29 Juni 2005 tentang Pedoman Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Simonev) Anggaran Berbasis Kinerja Tahun 2005. 3. Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan bulanan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan c.q. Kabag Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan tembusan Direktur yang menangani tebu paling lambat 5 bulan berikutnya dengan menggunakan Form Simonev. Selanjutnya Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan dari seluruh Satuan Kerja Provinsi dan dilaporkan pada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian selambatlambatnya tanggal 10 dengan menggunakan Form Simonev. 4. Tim Teknis Kabupaten maupun Tim Teknis Provinsi dan Tim Pengendalian dan Pengawasan membuat laporan pengendalian secara bulanan, triwulan dan tahunan meliputi laporan : • Kemajuan pelaksanaan program melalui format laporan dari setiap pelaksana program di daerah, khususnya yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja . • Penyelesaian masalah baik yang ditangani oleh Unit Pengaduan Masyarakat di tingkat kabupaten dan tingkat Provinsi. • Penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kab/Kota.


54

• Keterlibatan organisasi non-Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan program. Laporan ini didapat dari pelaksana program di daerah. 5. Format pelaporan pengendalian menggunakan format yang telah disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juklak yang disusun oleh Tim Teknis Provinsi serta Juknis yang disusun oleh Satuan Kerja Provinsi. 6. Disamping laporan sasaran dan realisasi fisik serta keuangan proyek, juga melaporkan pencapaian sasaran fungsional kegiatan seperti pembangunan Kebun Benih, rehabilitasi tanaman ratoon/keprasan, tanam awal, perluasan, pengairan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hal tersebut agar dijabarkan lebih lanjut dalam Juklak dan Juknis serta rencana operasional dan pembinaannya.


55

VII. PENUTUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Tebu ini merupakan acuan bagi pengelola kegiatan di daerah dan seluruh instansi terkait dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan sehingga pengelolaan kegiatan dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan akuntabel. Pedoman teknis ini disusun sedemikian rupa agar terdapat fleksibilitas bagi penyusunan Juklak dan Juknis untuk menterjemahkan sesuai dengan aspirasi dan kondisi masing-masing wilayah maupun masing-masing koperasi. Demikian juga halnya, Juklak disusun sedemikian rupa agar memberi ruang bagi pelaksana kegiatan untuk menyesuaikannya dengan kondisi setempat, aspirasi dan kebutuhan petani dan masyarakat. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam pedoman teknis ini sepanjang tidak bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku dapat diatur lebih lanjut pada Juklak atau Juknis yang disusun oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten yang membidangi perkebunan. Berdasarkan Pedoman ini termasuk ketentuan-ketentuan diatasnya yang mengatur serta Juklak yang ada, maka Satuan Kerja Provinsi segera menyusun rencana operasional kegiatan dan pembinaannya. Demikian pula selanjutnya Juknis yang disusun oleh satuan kerja ditingkat Kabupaten/Kota dirinci kedalam Petunjuk Teknis Operasional.


56

lampiran 1. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2012 1. Perluasan (Ekstensifikasi) Tanaman Tebu Tahun 2012 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

LOKASI / PROVINSI Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Sumatera Utara Sumatera Selatan Lampung Sulawesi Selatan Gorontalo Aceh Papua JUMLAH

VOLUME (Ha)

KET

400 2.925 190 1.755 200 150 500 400 100 120 200 6.865

2. Pembangunan Kebun BenihDatar (KBD) Benih Kultur Jaringan Tahun 2012 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

LOKASI / PROVINSI Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Sumatera Selatan Sulawesi Selatan Papua JUMLAH


VOLUME (Ha)

KET

65 340 25 200 50 10 10 780

57

3.

Pemberdayaan/Pelatihan Petani/Kelembagaan Petani Tebu Tahun 2012

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

4.

LOKASI / PROVINSI Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Selatan Lampung Sulawesi Selatan Papua Gorontalo JUMLAH

VOLUME (Paket)

KET

28 80 16 100 2 4 4 4 16 2 16 272

Pengembangan Pertanian Terpadu Tebu-Ternak Tahun 2012

NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Unit)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Aceh Sumatera Selatan Lampung Jambi Sumbar JUMLAH

2 2 1 1 1 1 2 4 14


KET

58

5.

Bantuan Alat Pengairan Tahun 2012 NO 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

LOKASI / PROVINSI Jawa Tengah Jawa Timur Sumatera Selatan Lampung Sulawesi Selatan JUMLAH

VOLUME (Unit)

KET

160 100 10 50 20 340

Bantuan Traktor dan Implement Tahun 2012

NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Paket)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Sumatera Utara Sumatera Selatan Lampung Sulawesi Selatan Gorontalo JUMLAH

2 11 1 9 1 1 2 1 2 30

KET

Penilaian Penangkar Benih TebuTahun 2012


59

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

8.

LOKASI / PROVINSI Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Sumatera Utara Sumatera Selatan Lampung Sulawesi Selatan JUMLAH

VOLUME (Paket)

KET

2 2 1 2 1 1 1 1 11

Penataan Varietas Tebu Tahun 2012

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

LOKASI / PROVINSI Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Sumatera Utara Sumatera Selatan Lampung Sulawesi Selatan Gorontalo JUMLAH


VOLUME (Paket)

KET

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

60

9.

Rekruitmen TKP dan PL-TKP Tahun 2012

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

LOKASI / PROVINSI Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Selatan Lampung Sulawesi Selatan JUMLAH


VOLUME (Paket)

KET

8 84 12 144 4 4 2 20 4 282

61

Lampiran 2.

Form Isian Kelengkapan Bantuan Sosial Format – 1. Rekapitulasi RUK/RUB Kelompok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : :

…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK/ RENCANA USAHA ........……, ..............……………… Kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran ......................... Kab/Kota ..................................................... Sesuai dengan Surat Keputusan *) ....... No……. tanggal…..... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan …….., dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian sebesar Rp ……… (terbilang....................................) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut : No. Kegiatan Jumlah Anggaran(Rp) 1 2 3 1. 2. 3. Dst. Jumlah Selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama nomor : ………… Tanggal ………, Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindah-bukukan ke rekening petani/Kelompok……………No. Rekening…………… pada cabang/ unit Bank…..……. di ………………. MENYETUJUI Ketua Tim teknis, Ketua kelompok, ………………….. NIP

…………………..

MENGETAHUI/MENYETUJUI Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota ……… ………………………….. NIP *) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk **)Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi


60

Format – 2. Kuitansi Dana Bantuan Sosial NPWP : ……………………… MAK : ……………………… TA : ……………………… KUITANSI No. …….. Sudah terima dari

: Kuasa Pengguna Anggaran ........................ Kabupaten/Kota .........................................

Uang sebanyak

:

Untuk pembayaran

: Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian ...... Desa/ Kelurahan ........................................ Kecamatan ................................................. Kabupaten/Kota ......................................... Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor …… tanggal.......

Terbilang

:

Mengetahui/Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota ……

....……,…………….. 2012 Yang Menerima, Petani/Ketua Kelompok Materai Rp. 6.000

............................................ NIP Setuju dibayar, Kuasa Pengguna Anggaran

Tgl ............................... Bendaharawan,

............................................ NIP

.................................... NIP.

......................................

*) Format kuitansi ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi


61

Format – 3. Surat Perjanjian Kerjasama SURAT PERJANJIAN KERJASAMA No. ………………………………………. ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ..........……………. KABUPATEN/KOTA..................................................... Dengan KELOMPOK …………………………….. Tentang PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN Pada hari ini,..…..tanggal...…bulan…..........tahun dua ribu...….bertempat di Kantor.............Jalan......., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. ....…(nama lengkap)

2. ....…(nama lengkap)

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)...................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).......... DIPA Tahun Anggaran 2012 No......Tanggal..........yang berkedudukan di jalan............ yang untukselanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. : Ketua Kelompok…….......,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok …………..yang berkedudukan di Desa/Kelurahan…….............…. Kecamatan............…..Kabupaten/Kota …....……. yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

DASAR PELAKSANAAN Keputusan Presiden Nomor ….Tahun …. Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Pedoman/Petunjuk Teknis tentang Kegiatan............... Tahun Anggaran 2010 yang diterbitkan oleh Dirjen/Kepala Badan................., Kementerian Pertanian; DIPA …….. Nomor ……… tanggal…………………. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/OT.140/1/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE..... tanggal...., tentang Penyediaan dan Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010; Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk......, Nomor......tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Sasaran.


62

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan Sosial Pertanian tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (dirinci sesuai dengan bidang usaha kelompok masing-masing sebagaimana terlampir). Pasal 3 SUMBER DAN JUMLAH DANA Sumber dan jumlah Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian yang diterima oleg PIHAK KEDUA adalah : 1. 2.

Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ......... Nomor : …………..tanggal …………. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. …………….. (dengan huruf). Pasal 4 PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian dimaksud pada Pasal 3 (tiga) ayat 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ditandatangani, dilaksanakan melalui melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara...................., dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok petani...................…………Desa/Kelurahan....................….. Kecamatan………...….Kabupaten/Kota………..……....pada Bank ……………….. dengan Nomor Rekening : …….……….. Pasal 5 SANKSI Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial kepada petani sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal;

Pasal 6 PERSELISIHAN 1.

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;

2.

Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri .............., sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;


63

3.

Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak. Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJUERE)

1.

Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 x 24 jam kepada PIHAK PERTAMA; Keadaan memaksa (forcé majeure) yang dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah a. b. c.

Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA; Peperangan; Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 8 LAIN-LAIN

1.

Bea materai yang timbul akibat pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;

2.

Segala lampiran yang melengkapi Surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

3.

Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak;


64

Pasal 9 PENUTUP Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksanaan dari manapun dan dibuat rangka 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaiamana mestinya. PIHAK KEDUA Ketua Kelompok….. Materai Rp. 6000 ……………………….

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota..................

……………………………. NIP. MENGETAHUI/MENYETUJUI Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten/Kota ....................

........................................... NIP.....................................

*) Format Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi


65

Format–4.

Laporan Perkembangan Kegiatan (Semester/Akhir Tahun) *) 1. Perkembangan Kegiatan Nama : Nama Kelompok : Jenis Usaha Kegiatan : Lokasi Kegiatan : - Desa/kecamatan - Kabupaten - Provinsi :

No.

Rincian Kegiatan

: :

Target Realisasi Keuangan Fisik Keuangan Fisik (Rp.) ( %) (Rp.) ( %)

Ket : *) Pilih salah satu 2. Permasalahan 3. Tindak Lanjut Yang Telah Dilakukan


66

Lampiran 3. 1. Spesifikasi Teknis Alat Pengairan: • Type 4 tak • Daya 8—9 HP • Diameter lubang Hisap 4 inchi • Debit 1,6 m3/mnt • Tinggi ttl pemompaan 17 M • Selang Hisap plastik spiral • Selang buang plastik vinyil

2. Spesifikasi Teknis Traktor & Implement: • Power: 88—110 HP • Engine: Mesin diesel, Turbocharged, 4 cylinder, 4 stroke, water cooled direct injection, 4400—4600 cc, max torque 360 Nm at 1250 Rpm • Sistem pendingin: air pendingin radiator • Transmission: constantmesh providing 8 forward and 2 reserve speeds • Brake: hand and foot operated, multiple disc oil immersed sealed within rear axle housing parking/hand brake • Steering: hydrostatic power steering • PTO Type: independent PTO • Hydraulic system: three point linkage heavy duty category II maximum lift capacity: 3100— 3165 kg • Wheel base: 4 WD ; 2650 mm • Tyres: 4 WD, front: 12,4—24 • Rear: 18,4—30 Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2012

67

• Instrumentation: complete analog instrument hour meter, fuel and water temperature gauges, engine speed indicator, warning light, alternator, oil pressure, headlight main beam • Air filter dry type • Fuel tank: 150 ltr


68

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pengembangan Subsektor Perkebunan sangat ditentukan oleh peran pemerintah, swasta dan petani. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/ OT.140/10/2010 telah ditetapkan bahwa Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) yang salah satu unit kerjanya yaitu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan perluasan areal di bidang perkebunan, khususnya komoditas tebu. Perluasan areal tebu bertujuan untuk menambah baku lahan areal tebu guna mendukung program nasional swasembada gula tahun 2014. Kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mendayagunakan sumberdaya secara optimal serta memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha di pedesaan semakin terbuka, sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat. Kegiatan perluasan areal tebu tahun 2013 dilaksanakan melalui pola Bantuan Sosial (BANSOS) dengan melibatkan petani terutama petani miskin (dalam permodalan).

Pedoman Teknis Perluasan Areal Tebu TA 2013

1

Pengembangan perkebunan rakyat melalui Perluasan Areal Perkebunan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, selain itu dapat menciptakan lapangan kerja.

1.2. Tujuan Kegiatan Perluasan Areal Tebu bertujuan : •

Menambah baku lahan dan produksi komoditas tebu

•

Menambah luas areal kawasan sentra produksi tebu

•

Memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan untuk tanaman tebu

1.3. Sasaran Kegiatan perluasan areal tebu dilaksanakan pada lahan yang sementara tidak diusahakan yang mempunyai potensi untuk pengembangan komoditas tebu. Sasaran kegiatan perluasan areal tebu TA. 2013 adalah terwujudnya penambahan luas areal tebu seluas 3.000 ha, yang tersebar di 5 provinsi dan 34 kabupaten.


2

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Pengertian a. Agropedoklimat adalah kesesuaian teknis komoditi tertentu terhadap sifat fisik, kimia tanah dan iklim setempat, termasuk temperatur, jumlah hari hujan dan faktor lingkungan lainnya. b. Bantuan Sosial; transfer uang, barang, atau jasa kepada masyarakat atau kelompok masyarakat guna melindungi terjadinya resiko sosial dan sifat bantuan tidak begulir. c. Identifikasi CPCL adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan perluasan areal tebu yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan. d. Lahan yang sementara tidak diusahakan adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun) tidak diusahakan. e. Lokasi absolut adalah Letak suatu tempat / obyek di permukaan bumi, ditinjau dari letak astronomisnya (lintang dan bujur). f. Perluasan Areal Tebu adalah usaha penambahan baku lahan tanaman tebu yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang tidak diusahakan guna meningkatkan produksi tebu.


3

g. Rancangan sederhana Perluasan Areal Tebu adalah kegiatan pengukuran dan pembuatan peta rancangan teknis secara sederhana pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan yang berisi antara lain; tata letak kepemilikan petani, tata letak pertanaman dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan teknis perluasan areal tebu meliputi : a. Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) b. Penetapan Petani dan Lokasi c. Sosialisasi Kegiatan d. Pembuatan Rancangan Sederhana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) e. Penyusunan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok) f. Konstruksi g. Pengadaan Sarana Produksi Pertanian - Pengadaan bibit - Pengadaan pupuk dan pestisida h. Penanaman dan Pemeliharaan


4

III. SPESIFIKASI TEKNIS

Pelaksanaan kegiatan perluasan areal tebu hendaknya mengacu pada norma, standar teknis dan kriteria sebagai berikut : 3.1. Norma Perluasan areal tebu merupakan usaha penambahan baku lahan areal tanaman tebu yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi tebu, sehingga menjadi pengembangan Kawasan tanaman tebu yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 3.2. Standar Teknis Standar teknis perluasan areal tebu adalah sebagai berikut : a. Bibit tanaman tebu harus bersertifikat dari instansi yang berwenang. b. Pembukaan lahan tebu diarahkan pada Kawasan Perkebunan Tebu dengan luas hamparan minimal 10 ha. c. Bantuan pembukaan lahan tebu dikelola oleh kelompok perkebunan tebu rakyat. 3.3. Kriteria Kriteria petani dan lokasi yang akan mendapatkan bantuan kegiatan perluasan areal tebu adalah sebagai berikut :


5

3.3.1. Kriteria Lokasi • Harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). • Merupakan daerah pengembangan kawasan tebu. • Dimungkinkan menggunakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. • Telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas lingkup pertanian melalui SK Penetapan Lokasi. • Bebas banjir dan atau bisa dilakukan pengendalian banjir secara mudah dan murah. • Diusahakan untuk tidak membuka Hutan Primer sekalipun masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL). • Mempunyai aksesibilitas yang baik. • Mempunyai status kepemilikan yang jelas dan tidak dalam sengketa. • Tidak tumpang tindih dengan program dan kegiatan proyek lain yang sejenis. • Diutamakan yang mempunyai vegetasi ringan (semak belukar, alang-alang dan hutan ringan). • Kesesuaian lahan sesuai untuk pertumbuhan komoditas tebu. • Terdapat sumber air untuk pengembangan tebu. • Berada dalam wilayah binaan Petugas Penyuluh Lapang (PPL).


6

3.3.2. Kriteria Petani • Belum pernah menerima kegiatan yang sama/sejenis pada tahun sebelumnya. • Bersedia mengikuti

pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan

dengan ”surat pernyataan kesanggupan” sebagai peserta. • Pemilik penggarap dan atau penggarap (ada bukti tertulis sebagai penggarap). Petani penggarap agar membuat perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan minimal selama 10 (sepuluh) tahun. • Kepemilikan lahan usaha tani maksimal 1 ha (untuk di Pulau Jawa) dan maksimal 2 ha (untuk di luar Pulau Jawa). • Bersedia

membentuk

suatu

kelompok

(wadah)

untuk

bekerjasama dalam melakukan kegiatan perluasan areal tebu, diutamakan pada kelompok tani yang mempunyai respon dan partisipasi yang tinggi. • Bersedia menerima bimbingan dan segala ketentuan teknologi pembukaan lahan dan budidaya dalam kegiatan perluasan areal tebu. • Bersedia memberikan kontribusi, antara lain dalam bentuk tenaga mulai dari kegiatan konstruksi, penanaman dan pemeliharaan. • Memiliki dedikasi yang baik dan bersedia memelihara lahan dan tanaman secara berkelanjutan. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tebu TA 2013

7

• tidak menuntut ganti rugi apabila dilakukan pembangunan infrastruktur pada lahannya.


8

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Perluasan Areal Tebu pada prinsipnya akan mengembangkan suatu Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, konsisten, berkesinambungan, berskala ekonomis dan dikelola secara efisien serta ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 4.1. Cara Pelaksanaan Mekanisme pelaksanaan perluasan areal tebu dilakukan dengan melibatkan partisipasi anggota kelompok tani penerima manfaat. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki dan melestarikan / memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan perluasan areal direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok tani dengan bimbingan petugas lapangan. 4.2. Tahapan Pelaksanaan 4.2.1. Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pedoman teknis kegiatan perluasan areal tebu dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Dinas lingkup

pertanian

yang menangani perluasan areal tebu

Kabupaten/Kota.


9

4.2.2. Menyusun Jadwal Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota wajib menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan yang ada di lapangan. Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam “Jadwal Palang” seperti contoh pada lampiran 1. 4.2.3. Koordinasi Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait antara lain ; instansi lingkup pertanian yang menangani tebu, Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas PU dan Pemda serta masyarakat luas untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan. 4.2.4. Identifikasi Calon Peternak dan Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan identifikasi CPCL adalah kegiatan pengumpulan data calon kelompok peternak penerima kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian/Peternakan kabupaten (tim teknis) ke koordinasi dengan instansi terkait. 4.2.5. Penetapan Petani dan Lokasi Hasil identifikasi CPCL yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekebunan Kabupaten/Kota.


10

4.2.6. Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi bertujuan agar seluruh anggota kelompok tani penerima manfaat mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 4.2.7. Rancangan sederhana (RS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rancangan sederhana ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dibuat dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan dana, kesediaan bahanbahan setempat. Rancangan sederhana dibuat oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dengan melibatkan kelompok tani. Output Rancangan sederhana terdiri dari : a. Sket lokasi yang menggambarkan keberadaan calon lokasi perluasan areal tebu dan digambar pada peta desa. Sket lokasi dibuat dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui titik koordinat lokasi dan luas areal. b. Batas lokasi perluasan areal tebu dan batas kepemilikan lahan masing-masing petani peserta. c. Gambar tata letak tanaman tebu dibuat sesuai dengan kemiringan lahan dan searah dengan garis kontur. d. Daftar definitif peternak dan luas kepemilikan lahan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tebu TA 2013

11

e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) RAB merupakan rincian kegiatan dan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan perluasan areal tebu. 4.2.8. Penyusunan RUKK Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) disusun berdasarkan kesepakatan di dalam kelompok tani bersama-sama dengan petugas lapangan yang merupakan penjabaran dari RAB. Selanjutnya RUKK harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis Dinas Tebu Kabupaten/ Kota. RUKK sekurang-kurangnya berisi rincian kegiatan, waktu pelaksanaan, kebutuhan dan sumber pembiayaan. Contoh RUKK sebagaimana pada lampiran 3. 4.2.9. Pembuatan Perjanjian Kerjasama Pembuatan perjanjian kerjasama dilakukan antara Ketua kelompok tani dengan Kepala Dinas Tebu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 4.2.10. Konstruksi Kegiatan konstruksi perluasan areal tebu dilaksanakan secara gotong royong oleh kelompok petani penerima

manfaat.

Dimungkinkan kelompok petani menyewa alat yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi.


12

Komponen kegiatan konstruksi adalah sebagai berikut : • Land clearing (pembukaan/pembersihan lahan), besaran biaya land clearing harus disesuaikan dengan jenis/tipe vegetasi yang ada pada calon lokasi. Calon lokasi diutamakan yang mempunyai vegetasi ringan (semak alang-alang/belukar dan hutan ringan). Pembersihan lahan dilakukan dengan cara mengumpulkan pohon dan semak belukar ”tanpa pembakaran” (zero burning). • Pembuatan

bangunan

konservasi

disesuaikan

dengan

kemiringan lahan. Hal ini untuk mencegah terjadinya erosi dan untuk mempertahankan kesuburan lahan. Jenis bangunan konservasi berupa teras bangku, teras individu/kredit, guludan, Saluran Pembuangan Air (SPA), dan lain-lain. Pembuatan teras atau terasering terutama pada lahan dengan kemiringan 15-40 % memotong lereng (sejajar garis kontur). Pada lahan rawa diperlukan pembuatan surjan/tabukan. • Pengolahan tanah, dilakukan sapai siap tanam.


13

V.

PEMBIAYAAN

5.1. Sumber Pembiayaan Sumber pembiayaan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah : 5.1.1. Dana Tugas Pembantuan (TP) Pelaksanaan kegiatan perluasan areal tebu dibiayai dari dana Tugas Pembantuan (TP) tahun 2012 yang berada di Akun belanja pemberdayaan sosial. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik seperti konstruksi, pengadaan bibit dan saprotan. Rincian penggunaan dana paket masing-masing komoditas tersebut dituangkan dalam RUKK melalui musyawarah anggota kelompok tani. Contoh RUKK sebagaimana lampiran 3.

5.1.2. Dana Sharing APBD Kabupaten/Kota dan Petani Penerima Manfaat Untuk kegiatan yang bersifat non fisik seperti identifikasi CPCL dan rancangan sederhana agar difasilitasi melalui dana APBD. Dana pengadaan bibit tanaman sela, pekerjaan pembuatan lubang tanam, pemupukan dan penanaman dapat difasilitasi dari dana sharing APBD atau swadaya petani. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan pertanaman (penyulaman, penyiangan, pembuatan naungan bila diperlukan, dll) selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani penerima manfaat. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tebu TA 2013

14

5.2. Pengelolaan Dana Pengelolaan dana TP dilaksanakan melalui mekanisme bantuan sosial dengan tata cara yang dapat dilihat pada buku “Pengelolaan Dana Bantuan Sosial“ yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.


15

VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan perluasan areal tebu dilakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi Kegiatan di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dengan tugas : a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat b. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi c. Menyusun rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan perluasan areal tebu dan disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota Kegiatan perluasan areal tebu dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dengan tugas : a. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait b. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh provinsi yang disesuaikan dengan kondisi setempat c. Melaksanakan pembangunan fisik kegiatan perluasan areal tebu Pedoman Teknis Perluasan Areal Tebu TA 2013

16

d. Melakukan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perluasan areal tebu dan disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat secara berkala

6.3. Format Laporan Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut : a. Laporan Bulanan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan bulanan. Laporan tersebut selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi. Format laporan bulanan untuk kabupaten dan provinsi sebagaimana lampiran 5a dan 5b. b. Laporan Akhir Pada akhir tahun anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan akhir yang dilengkapi dengan laporan manfaat kegiatan. Laporan akhir tersebut selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi. Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif dengan dilengkapi foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan). Outline laporan akhir dan form laporan manfaat kegiatan sebagaimana lampiran 5c, 5d dan 5e.


17

c. Laporan Dampak Pelaksanaan Kegiatan Bagi Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi kegiatan sebelum tahun berjalan, wajib membuat laporan dampak pelaksanaan kegiatan. Format laporan dampak kegiatan sebagaimana lampiran 5f.

6.4. Alur Laporan Alur laporan adalah sebagai berikut : a. Laporan bulanan dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat b. Laporan

bulanan

yang

dibuat

oleh

Dinas

Perkebunan

Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi c. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Provinsi dikirim ke pusat melalui pos dengan alamat : Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550 melalui faximile dengan nomor : 021 – 7805552 melalui email : [email protected]


18

d. Laporan

akhir

dan

laporan

dampak

dibuat

oleh

petugas

kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat e. Laporan akhir dan laporan dampak yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi kemudian dikirim ke pusat f.

Waktu pengiriman •

Laporan bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

•

Laporan bulanan provinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

•

Laporan akhir dan laporan dampak kegiatan tahun sebelumnya dikirim paling lambat pada minggu kedua tahun berikutnya

6.5.

Bobot Laporan Setiap aktifitas kegiatan perluasan areal tebu dimulai dari persiapan administrasi, penyiapan lahan, pengadaan saprotan dan penanaman diberikan bobot (%) sebagai berikut : •

Persiapan (SK-SK, Pembukaan Rekening Kelompok) = 20 %

•

Penyiapan lahan = 35 %

•

Pengadaan Saprotan = 30 %

•

Penanaman = 15 %


19

VII.

INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREAL TEBU

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan perluasan areal tebu, diperlukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, dengan indikator sebagai berikut :

7.1. Indikator Masukan (Input) Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan perluasan areal tebu,yang dalam hal ini antara lain : •

Penyediaan anggaran baik berasal dari pemerintah (APBN, APBD), bantuan luar negeri, pihak swasta maupun masyarakat

•

Perangkat Peraturan Pemerintah, bahan kebijakan, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

•

Data potensi lahan yang dapat dikembangkan

•

Sumber Daya Manusia (SDM)

•

Prasarana penunjang kerja (fasilitas kantor dan lapangan)

7.2. Indikator Keluaran (Output) Indikator keluaran adalah segala sesuatu berupa produk yang dihasilkan (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan. Keluaran yang diharapkan kegiatan ini adalah bertambahnya luas areal tebu 3.000 ha.


20

7.3. Indikator Hasil (Outcome) Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan dari keluaran kegiatan pada jangka menengah yaitu meningkatnya produksi komoditas tebu.

7.4. Indikator Manfaat (Benefit) Indikator manfaat adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau yang diharapkan oleh masyarakat dari kegiatan, yaitu terbentuknya kawasan sentra produksi tebu, tersedianya produk tebu yang berkualitas.

7.5. Indikator Dampak (Impact) Indikator dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan lain dari capaian kinerja setiap indikator kegiatan, yaitu terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani.


21

Lampiran 1

CONTOH JADWAL PALANG KEGIATAN PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN TAHUN 2013

No

Nama Kegiatan

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Persiapan - Penerimaan DIPA/POK - Penerimaan Pedoman Teknis - SK KPA, PPK, dan Bendaharawan - Koordinasi dengan Instansi Terkait - Penyusunan Juklak/Juknis - Pembentukan Tim Teknis / Pengawas - Identifikasi CPCL - SK Penetapan CPCL - Sosialisasi Kegiatan - Rancangan Sederhana dan RAB - Penyusunan RUKK - Perjanjian Kerjasama antara Poktan denganDinas - Pembukaan Rekening Kelompok - Transfer Uang ke Rekening Kelompok 2 Konstruksi - Pembuatan Papan Nama Kegiatan - Penyiapan Lahan (Tebas, Tebang, Cincang, Pengumpulan) - Pengajiran - Pembuatan Lubang Tanam - Pemupukan Dasar - Penanaman Pohon Pelindung - Penanaman Bahan/Bibit Tanaman 3 Sarana Produksi dan Alsintan - Pengadaan Pupuk - Pengadaan Bibit - Pengadaan Alsintan Ringan 4 Pemeliharaan 5 Monitoring 6 Evaluasi 7 Pelaporan


22

Lampiran 2

CONTOH DAFTAR CALON PETANI DAN CALON LOKASI PERLUASAN AREAL TEBU Propinsi : ……………………………………………….………. Kabupaten : ………………………………………………………. Kecamatan : ………………………………...……………………. Desa : …………………….………..………………………. Luas Areal : ………………………………………………………. LUAS KEPEMILIKAN (Ha) SEMAK/ALANG-ALANG Nomor Urut Petani

Nama Petani

1

2

Datar Slope <5%

3

HUTAN RINGAN

Berombak Bergelombang Berbukit Slope 7 - 10 %

4

Slope (>10 - 15) %

5

Slope > 15 %

Datar Jumlah

6

7

Mengetahui, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten...................

(………................................................................)


Slope <5%

8

HUTAN BERAT

Berombak Bergelombang Berbukit Slope 8 - 10 %

9

Slope (>10 - 15) %

10

Slope > 15 %

11

Jumlah

12

Datar

Berombak

Slope <5%

Slope 9 - 10 %

13

14

Bergelombang Berbukit Slope (>10 - 15) %

15

Slope > 15 %

16

Jumlah

17

JUMLAH

18

Pelaksana, Identifikasi CPCL Perluasan Areal Tebu

(….....................................................)

23

Lampiran 3. CONTOH RUKK KEGIATAN PERLUASAN AREAL TEBU Kabupaten Kecamatan Desa Kelompok Tani Komoditi/Luasan (Ha) NO

JENIS KEGIATAN

A 1 2 3 4

PERSIAPAN Pembuatan Papan Nama Sosialisasi/Pertemuan Kegiatan Pemasangan Patok Batas Sewa Alat Konstruksi (apabila dibutuhkan) 5 Pengadaan Handsprayer, Parang, Sabit

B PEMBUKAAN LAHAN, PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN 6 Pembabatan Semak 7 Penebangan Pohon 8 Pengumpulan Btg Tebangan 9 Pemotongan Btg Hasil Tebangan 10 Pengumpulan Btg Hasil Tebangan 11 Pembuatan Bangunan Konservasi (Terasering, Guludan, SPA, dll) dan Pembuatan tabukan untuk Tipologi Lahan Rawa 12 Pembuatan Lubang Tanam 13 Pengolahan Tanah 14 Pembuatan Jalan Kebun 15 Pengadaan Bibit Tanaman Pokok dan Tanaman Sela 16 Pengadaan Saprotan (Pupuk, Pestisida dan Peralatan Ringan) - Urea - TSP - KCl/ZA - Organik - Herbisida 17 Pemupukan Dasar dan Penanaman 18 Pemeliharaan (Penyulaman, Penyiangan, Naungan/ Tanaman Pelindung)

: ................ : ................ : ................ : ................ : ................

WAKTU HARGA SATUAN PELAKSANAAN SATUAN (Rp)

KONTRIBUSI / SUMBER DANA TP/APBN APBD SWADAYA PETANI JML JML JML VOL VOL VOL BIAYA (Rp) BIAYA (Rp) BIAYA (Rp)

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… …………

………… …………

………… …………

………… …………

………… …………

………… …………

………… …………

………… …………

………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… ………… ………… …………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………


24

C DANA UNTUK KEGIATAN DAN BAHAN LAI N YANG DIBUTUHKAN Misalnya : Dokumentasi, Pembuatan Saung, Pembelian Selang Air, dll

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

TOTAL DANA (Rp)

Ketua Kelompok Tani

(..................................)

Mengetahui, Tim Teknis Kabupaten

(...................................)


Kepala Dinas

(...................................)

25

Lampiran 4

Contoh Pengembangan Kawasan Tebu Pengembangan model kawasan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang berskala ekonomi yang akan dilengkapi dengan infrastruktur yang menunjang pembangunan tebu. Sebagai gambaran untuk lokasi yang sebagian sudah diusahakan disampaikan model sketsa penggabungan beberapa hamparan lokasi tebu awal yang akan dijadikan pengembangan model kawasan, adalah sebagai berikut :

Gambar : Sketsa Penggabungan Beberapa Hamparan Lokasi Tebu Menjadi Satu Kawasan

Keterangan Gambar : : Calon Lokasi Pengembangan : Kawasan Sentra Produksi : Jalan Raya/Utama : Rencana Pabrik Pengolahan : Hamparan Kawasan Potensial Tebu : Jalan Kebun dan atau Jalan Produksi Penjelasan Ilustrasi Gambar : Terdapat 5 lokasi hamparan kebun dengan luasan 25 – 50 ha, dalam berbagai bentuk. Hamparan lokasi ini diikat membentuk kawasan berskala ekonomi untuk luasan minimal 75 – 250 ha. Diusahakan Rancangan Sederhana mendesain seluruh kawasan tersebut. Anggaran berasal dari dana APBD Propinsi dan atau Kabupaten/Kota, dengan total luasan kebun minimal sama dengan yang tertera dalam DIPA. Seluruh alokasi anggaran kegiatan PSP dan pengembangan lainnya yang mendukung tebu, sebaiknya terintegrasi dalam kawasan ini. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tebu TA 2013

26

Lampiran 5a Form PSP. 01

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN T.A. 2012 Dinas Kabupaten Provinsi Subsektor Program Bulan No. SP DIPA

No.

: …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : ……………………………..

Aspek/Kegiatan

1

Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Japrod 4. Optimasi Lahan 5. dst …..

2

Pengelolaan Air Irigasi 1. JITUT 2. JIDES 3. Tata Air Mikro (TAM) 4. dst ……..

3

Alat dan Mesin Pertanian 1. Tractor Roda 2 2. Tractor Roda 4 3. dst ……….

4

Pupuk dan Pestisida 1. Penguatan KP3 2. Skrening Pestisida 3. dst ……….

5

Pembiayaan 1. PUAP 2. dst …..

Pagu DIPA Anggaran Fisik (Rp) (Ha/Km/Unit)

Realisasi Terhadap Pagu DIPA Anggaran Fisik (Rp) (%) (Ha/Km/Unit)

(%)

Nama Kelompok

Lokasi Kegiatan Desa/ Kecamatan

Koordinat

Keterangan

JUMLAH Catatan : 1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan 2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected] ………………………., …………………………...…… 2012 Penanggung jawab kegiatan Kabupaten


27

Lampiran 5b Form PSP.02

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2012 Dinas Propinsi Subsektor Program Bulan

No.

1

: …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : ……………………………..

Dinas Kabupaten/Kota*)

Dinas…………………………....*) Kab/Kota ………………………… No. SP DIPA : ………..…………

Aspek/Kegiatan

Pagu DIPA Anggaran (Rp)

Fisik (Ha/Km/Unit)

Realisasi Terhadap Pagu DIPA Anggaran Fisik (Rp) (%) (Ha/Km/Unit)

Keterangan (%)

A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Japrod 4. Optimasi Lahan 5. dst ….. B. Pengelolaan Air Irigasi 1. JITUT 2. JIDES 3. Tata Air Mikro (TAM) 4. dst …….. C. Alat dan Mesin Pertanian 1. Tractor Roda 2 2. Tractor Roda 4 3. dst ………. D. Pupuk dan Pestisida 1. Penguatan KP3 2. Skrening Pestisida 3. dst ………. E. Pembiayaan 1. PUAP 2. dst …..

2

Dinas…………………………..*) Kab/Kota ………………………. No. SP DIPA : ……...…………

JUMLAH

1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Optimasi Lahan 4. JITUT 5. Tractor Roda 2 6. dst ……..

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan 2. Laporan ke Pusat ke Bag Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel. Fax : 021 7816086 atau E-mail : [email protected] *) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.


………………………., ……………………...………………. 2012 Penanggung jawab kegiatan Propinsi

28

Lampiran 5c

CONTOH OUTLINE LAPORAN AKHIR KEGIATAN PERLUASAN AREAL TEBU TA. 2013 I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Sasaran Lokasi

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN 2.1. Dukungan Pada Kawasan Komoditas 2.2. Komponen Kegiatan III. LOKASI KEGIATAN IV. PELAKSANAAN KEGIATAN 4.1. Tahapan Kegiatan 4.2. Realisasi Fisik dan Keuangan V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH 5.1. Permasalahan yang Dihadapi 5.2. Pemecahan Masalah VI. ANALISIS KINERJA Input, Output, Outcome VII. MANFAAT KEGIATAN VIII. PENUTUP LAMPIRAN


29

Lampiran 5d Form PSP.03 LAPORAN MANFAAT KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2007/2008/2009/2010/2011/2012*) Dinas Kabupaten Provinsi Subsektor NO SP DIPA

NO

1

: ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… : ………………………………

KEGIATAN

Target Fisik DIPA

Realisasi Fisik

MANFAAT

Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Japrod 4. Optimasi Lahan 5. dst …..

2

Pengelolaan Air Irigasi 1. JITUT 2. JIDES 3. Tata Air Mikro (TAM) 4. dst ……..

3

Alat dan Mesin Pertanian 1. Tractor Roda 2 2. Tractor Roda 4 3. dst ……….

4

Pupuk dan Pestisida 1. Penguatan KP3 2. Skrening Pestisida 3. dst ……….

5

Pembiayaan 1. PUAP 2. dst …..

Catatan : 1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran 2. Laporan ke Ditjen PSP cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8. Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan. Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected] 3. Manfaat harus terukur, contoh : a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000; c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton 4. *) Coret yang tidak perlu ………...………………. ………………….…. 2012 Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten


30

Lampiran 5e Form PSP.04 REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2007/2008/2009/2010/2011/2012*) Dinas Provinsi Subsektor

: …………………………………….

NO DINAS KAB/KOTA

ASPEK/KEGIATAN

1 Dinas………….**) Kab/Kota ……. No SP DIPA : …….

: ……………………………………. : …………………………………….

Target Fisik DIPA

Realisasi Fisik

MANFAAT

A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Japrod 4. Optimasi Lahan 5. dst ….. B. Pengelolaan Air Irigasi 1. JITUT 2. JIDES 3. Tata Air Mikro (TAM) 4. dst …….. C. Alat dan Mesin Pertanian 1. Tractor Roda 2 2. Tractor Roda 4 3. dst ………. D. Pupuk dan Pestisida 1. Penguatan KP3 2. Skrening Pestisida 3. dst ………. E. Pembiayaan 1. PUAP 2. dst …..

2 Dinas………….**) Kab/Kota ……. No SP DIPA : …..

Catatan : 1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran 2. Laporan ke Ditjen PSP cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected] 3. Manfaat harus terukur, contoh : a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000; c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton 4. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP. ………………. ………………….…………. 2012 Penanggungjawab Kegiatan Propinsi


31

Lampiran 5f LAPORAN DAMPAK PELAKSANAAN KEGIATAN PERLUASAN AREAL TEBU

No

Prop/Kab/Kota

1

Tahun Kegiatan *)

2

Realisasi Vol

Lokasi Kec. Distrik

Desa/Kelurahan

3

4

Keterangan :

*)

Tahun dari kegiatan yang sudah dilaksanakan

Kelompok Tani

(Ha)

%

5

6

7

Produksi Tanaman Pokok Tanaman Sela Komoditi

Keterangan Sdh/blm

8

Ton/Ha

Sdh/blm

Ton/Ha 1

……… , …………… 2012 Penanggung Jawab Kegiatan,

( ……………………………… )


32

Lampiran 6

CONTOH

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PERLUASAN AREAL TEBU TA. 2013 Dengan ini kami, Kelompok Tani Alamat Jumlah anggota Luas Alokasi Kegiatan

: : : :

................................................... ................................................... ................................................... ...................................................

Menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan perluasan areal tebu sesuai dengan pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta bersedia memberikan kontribusi, antara lain dalam bentuk tenaga mulai dari kegiatan konstruksi, penanaman dan pemeliharaan. Demikian pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kegiatan perluasan areal tebu dengan sebaikbaiknya.

............................, ......................... 2013 Kelompok Tani,

................................................... Tembusan : 1. Direktur Jenderal PSP 2. Kepala Dinas Perkebunan Prov. ..................... 3. Kepala Dinas Perkebunan Kab. ..................... Pedoman Teknis Perluasan Areal Tebu TA 2013

33

No

Nama Kegiatan

1

Persiapan - Penerimaan DIPA/POK - Penerimaan Pedoman Teknis - SK KPA, PPK, dan Bendaharawan - Koordinasi dengan Instansi Terkait - Penyusunan Juklak/Juknis - Pembentukan Tim Teknis / Pengawas - Identifikasi CPCL - SK Penetapan CPCL - Sosialisasi Kegiatan - Rancangan Sederhana dan RAB - Penyusunan RUKK - Perjanjian Kerjasama antara Poktan denganDinas - Pembukaan Rekening Kelompok - Transfer Uang ke Rekening Kelompok

2

Konstruksi - Pembuatan Papan Nama Kegiatan - Penyiapan Lahan - Pengajiran - Pembuatan Lubang Tanam - Pemupukan Dasar - Penanaman Bahan/Bibit Tanaman

3

Sarana Produksi dan Alsintan - Pengadaan Pupuk - Pengadaan Bibit - Pengadaan Alsintan Ringan

4

Pemeliharaan

5

Monitoring

6

Evaluasi

7

Pelaporan

Januari Minggu ke I II III IV

Pebruari Minggu ke I II

CONTOH JADWAL PALANG KEGIATAN PERLUASAN AREAL TEBU TAHUN 2013

Pebruari Minggu ke III IV

Maret Minggu ke I II III IV

April Minggu ke I II III IV

Mei Minggu ke I II III IV

Bulan Juni Juli Minggu ke Minggu ke I II III IV I II III IV

Agustus Minggu ke I

Agustus Minggu ke II III IV

September Minggu ke I II III IV

Oktober Minggu ke I II III IV

Nopember Minggu ke I II III IV

Desember Minggu ke I II III IV

Supervisi dan sebagainya), pedoman teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif

Recommend Documents