Superstruktur Berita Tentang RTRWP Bali

Lampiran 1 Superstruktur Berita Tentang RTRWP Bali Level Analisis Yang Diamati Struktursuper/ Summary (ringkasan) Skema

Elemen Analisis Proposisi Judul 1. “Terkait Pasal ‘Bisnis’ dalam Ranperda RTRWP, Krama Bali Harus Bersikap” (berita 1) 2. “Revisi terhadap Perda RTRW Inisiatif Eksekutif” (berita 2) 3. “Raperda RTRWP Bali, ODTWK Ciptakan Peluang Langgar Tata Ruang” (berita 3) 4. “Sedikitnya Ada 133 Kata “Arahan”. 10 Poin Diatur Gubernur” (berita 4) Teras berita 1. Munculnya pasal-pasal “bisnis” pada Ranperda RTRWP Bali rupanya dikritisi juga oleh Kepala Pusreg Lingkungan Hidup Bali Nusra, Ir. R. Sudirman, M.M. Dihubungi Kamis, (16/4) kemarin, ia mengaku sudah mendengar paparan masalah RTRWP di Gedung DPRD Bali. “Saya berharap jangan sampai perda ini disusun hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi yang pada akhirnya merugikan kepentingan penyelamatan alam. Antara aspek ekonomi dan penyelamatan alam Bali harus balance,” tegasnya.” (berita 1) 2. “Revisi Perda RTRWP Bali kini banyak disorot. Sebab, dinilai banyak pasal “bisnis”, pasal pesanan dan raperda yang tidak lagi mengakomodasi

Level Analisis Yang Diamati

Story (kisah)

Situasi

Episode

Elemen Analisis Proposisi kearifan lokal Bali. Sorotan ini tak hanya datang dari pemerhati. Anggota DPRD Bali pun mengkhawatirkan bila revisi Raperda RTRWP ini lolos, diyakini akan merusak Bali yang kini telah bopeng dan “sesak napas” karena kehadiran investasi yang tak lagi mengindahkan Perda RTRW No.3/2005 maupun Bhisama PHDI.” (berita 2) 3. “Dua objek wisata di Kabupaten Buleleng, yakni sepanjang Pantai Air Sanih Kubutambahan hingga Tejakula dan kawasan Buyan-Tamblingan Desa Pancasari, tampaknya sedang laris-larisnya didatangi investor. Akibatnya, pembangunan akomodasi pariwisata di dua wilayah itu seakan tak terkontrol akibat ketentuan yang terkesan mudah disiasati.” (berita 3) 4. Makin banyak saja terkuak kelemahan Ranperda RTRWP Bali 2009. Selain tak tercantumnya falsafah tri hita karana, Bhisama PHDI, dicantumkannya kewenangan gubernur mangatur status pura dan menetapkan ODTW di luar perda, kini para ahli Unud mengkritisi bahwa Ranperda RTRWP sebagian masih menggunakan data kedaluwarsa. (berita 4) Peristiwa utama 1. Kritik terhadap RTRWP (berita 1). 2. Revisi Raperda merupakan inisiatif eksekutif (berita 2).


Elemen Analisis Proposisi 3. Pembangunan akomodasi pariwisata di dua wilayah objek wisata (Air Sanih dan Buyan – Tamblingan) seakan tak terkontrol akibat ketentuan yang terkesan mudah disiasati (berita 3). 4. Dari isi, Ranperda dengan XVIII bab itu banyak hal menarik yang terungkap yang selama ini belum banyak dketahui masyarakat. (berita 4) Konsekuensi 1. Krama Bali harus berani mengambil sikap jika pemimpin mengakomodasi investasi dengan melabrak aturan main. Proposisi ini merupakan konsekuensi atas adanya “pasal bisnis” dalam RTRWP. (berita 1, par.2, kal.3) 2. “Anggota DPRD Bali pun mengkhawatirkan bila Ranperda RTRWP ini lolos, diyakini akan mendesak Bali yang kini telah bopeng dan “sesak napas” karena kehadiran investasi yang tak lagi mengindahkan Perda RTRW tahun 2005 maupun Bhisama PHDI”. (berita 2, par. 1, kal.3) 3. Namun, dalam kenyataannya ketentuan itu masih bisa disiasati dan pemegang kebijakan juga tak memiliki alat kontrol yang tegas. Sehingga ODTWK yang dulunya menarik sebagai objek wisata, pada akhirnya bisa menjadi objek bagi sekumpulan pondok wisata atau vila. (berita 3, par.4) 4. Akibat ODTWK yang mudah disiasati, maka pembangunan hotel melati dan pondok wisata di


Latar

Elemen Analisis Proposisi kawasan pesisir Air Sanih, Desa Bukti, hingga sepanjang pantai di Kecamatan Tejakula mulai dijamuri pondok wisata” (berita 3, par.5,kal.5). 5. “Jika itu yang terjadi, apakah OTDWK masih bisa dikatakan sebagai objek daya tarik wisata khusus?” (berita 3, par.6, kal.4) 6. Akibatnya, pembangunan akomodasi pariwisata di dua wilayah itu seakan tak terkontrol akibat ketentuan yang terkesan mudah disiasati” (berita 3, par. 1). 7. Belakangan, daerah itu terus didatangi investor sehingga dikhawatirkan lereng-lereng bukit di daerah itu nantinya akan dipenuhi vila” (berita 3, par. 6, kal. 2). 8. Dua pasal ini, 161 dan 162 akan membuat kerancuan dalam penentuan ODTW tersebut. Mereka akan berlomba-lomba menentukan ODTW. (berita 4, par. 12, kal. 1 – 2 . Konteks 1. “Selama ini ada kesan tak ada pertimbangan ilmiah dalam menentukan kelayakan sebuah investasi. Ada kecenderungan kepentingan ekonomi mengalahkan agenda penyelamatan bumi Bali,” ujarnya (berita 1. par.4, kal.1). 2. Namun, dari dua kali sosialisasi, sebagian besar yang diundang menyatakan revisi ini tidak lebih baik dari perda sebelumnya. Bahkan, ada yang menyebutkan sebuah kemunduran. Sebab,


Elemen Analisis Proposisi sejumlah pasal yang sering disebut pasal “bisnis” malah memberikan peluang kepada investor untuk merambah kawasan yang selama ini disakralkan (berita 2. par.6, kal.2). 3. Pada kawasan pantai dari Air Sanih dan Bukti hingga Desa Tembok di Tejakula terdapat ratusan vila atau pondok wisata. Anehnya di dalamnya terdapat sejumlah hotel yang memiliki kamar lebih dari ketentuan maksimal 25 kamar. Namun, investornya tak bisa disalahkan karena hotel tersebut dipayungi dua perusahaan, padahal manajemennya berada dalam satu atap. Akibat OTDWK yang mudah disiasati, maka pembangunan hotel melati dan pondok wisata di kawasan pesisir Air Sanih, Desa Bukti, hingga sepanjang pantai d Kecamatan Tejakula mulai dijamuri pondok wisata. (berita 3, par.5) 4. Di Desa Pancasari juga terjadi hal yang mirip. Di lereng sebelah selatan Danau Buyan juga terdapat hotel dengan kapasitas lebih dari 25 kamar. Belakangan daerah itu terus didatangi investor sehingga dikhawatirkan lereng-lereng bukit di daerah itu nantinya akan dipenuhi vila. Jika itu yang terjadi, apakah ODTWK masih bisa dikatakan sebagai objek daya tarik wisata khusus? (berita 3, par.6) 5. Tim perumus kajian akademis Unud (BP, 10/5)


Komentar

Elemen Analisis Proposisi menyatakan bahwa dokumen RTRWP kedaluwarsa karena memakai Renstra (Rencana Strategis) tahun 2003 – 2008. (berita 4, par.2) Historis 1. “Revisi Perda RTRW ini mencuat ke permukaan ketika muncul kasus panggung terapung di Danau Buyan. Ketika itu, Gubernur Mangku Pastika menyatakan sanksi yang diatur dalam perda itu sangat lemah sehingga tak mampu menjangkau kasus pelanggaran di Uluwatu maupun Bukit Mimba, Karangasem” (berita 2. par 4). Kesimpulan Harapan 1. Oleh karena itu, krama Bali harus berani mengambil sikap jika pemimpinnya mengakomodasi investasi dengan melabrak aturan (berita 1. par 1, kal 3). 2. Semestinya, Perda yang dibuat mengatur atau membuat secara detail ruang yang boleh dimanfaatkan. Sehingga pejabat yang ada tidak bisa main-main lagi di luar ketentuan Perda tersebut

(berita 4, par.13 – 14 ). Evaluasi

1. “Untuk mencegah praktik membijaksanai aturan, RTRWP Bali mestinya juga mengatur sanksi secara khusus bagi pimpinan daerah yang salah merekomendasikan perizinan” (berita 1. par 2, kal 1). 2. “Hal ini jarang kita dengar, karena kerap kali keputusan pimpinan daerah dianggap benar,


Elemen Analisis Proposisi padahal mungkin saja keputusan itu didasari kebijakan menyimpang” (berita 1. par 2, kal 2). 3. “Oleh karena itu, krama Bali harus berani mengambil sikap jika pemimpinnya mengakomodasi investasi dengan melabrak aturan” (berita 1. par 2, kal 3). 4. Revisi Perda RTRWP Bali kini banyak disorot (berita 2. par.1, kal.1). 5. Sebab, di dalamnya banyak pasal “bisnis”, pasal pesanan dan ranperda yang tidak lagi mengakomodasi kearifan lokal Bali (berita 2. par.1, kal.2). 6. Sorotan ini tak hanya datang dari pemerhati (berita 2. par.1, kal.3) 7. Anggota DPRD Bali pun mengkhawatirkan bila Ranperda RTRWP ini lolos, diyakini akan mendesak Bali yang kini telah bopeng dan “sesak napas” karena kehadiran investasi yang tak lagi mengindahkan Perda RTRW tahun 2005 maupun Bhisama PHDI (berita 2. par.1,kal.4). 8. Dua objek wisata di Kabupaten Buleleng, yakni sepanjang pantai Air Sanih Kubutambahan hinga Tejakula dan kawasan Buyan – Tamblingan Desa Pancasari, tampaknya sedang laris-larisnya didatangi investor (berita 3, par.1, kal.1). 9. Sebagai ODTWK, pemegang kebijakan dengan mudah menyatakan welcome kepada investor


Reaksi verbal

Elemen Analisis Proposisi yang ingin membangun di daerah itu (berita 3, par.2, kal.2). 10. Memang, membangun di daerah ODTWK ada syaratnya. Antara lain, tidak boleh dibangun hotel berbintang dan hanya diizinkan untuk pondok wisata dengan jumlah kamar maksimal 25 kamar. Namun, dalam kenyataannya ketentuan itu masih bisa disiasati dan pemegang kebijakan juga tak memiliki alat kontrol yang tegas. Sehingga ODTWK yang dulunya menarik sebagai objek wisata, pada akhirnya bisa menjadi objek bagi sekumpulan pondok wisata atau vila” (berita 3, par. 3, kal.4). 11. Makin banyak saja terkuak kelemahan Ranperda RTRWP Bali 2009. Selain tak tercantumnya falsafah Tri Hita Karana, Bhisama PHDI, dicantumkannya kewenangan gubernur mengatur status pura dan menetapkan ODTW di luar perda, kini para ahli Unud mengkritisi bahwa Ranperda RTRWP sebagian masih menggunakan data kedaluwarsa (berita 4, Par.1) Reaksi verbal 1. “Saya berharap jangan sampai perda ini disusun hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi yang pada akhirnya merugikan kepentingan penyelamatan alam. Antara aspek ekonomi dan penyelamatan alam Bali harus balance,” tegasnya (berita1. par.1, kal.2).


Elemen Analisis Proposisi 2. Ahli Geomorfologi Unud R. Suyarto juga mengingatkan agar komponen masyarakat di Bali diberi ruang yang terbuka untuk memberikan sumbang saran dalam membuat aturan terhadap wilayahnya. Bali sebagai pulai kecil memiliki kandungan risiko yang tinggi dari segi geografis sehingga pemetaan fungsi tanah di Bali harus jelas (berita 1. par.3). 3. “Selama ini ada kesan tak ada pertimbangan ilmiah dalam menentukan kelayakan sebuah investasi. Ada kecenderungan kepentingan ekonomi mengalahkan agenda penyelamatan bumi Bali,” ujarnya (berita 1. par 4). 4. Ketua Bappeda Bali, Nengah Suarca, Kamis (16/4) menampik adanya pasal pesanan dalam raperda tersebut. “Tidak ada pasal pesanan,” katanya ditemui di sela-sela rapat evaluasi APBD Bali 2009 di Ruang Wisma Sabha. (berita 2. par 2, kal 1). 5. “Segala rumusan berkaitan dengan pasal-pasal tersebut digodok di Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali,” katanya tergesa-gesa (berita 2. par.4, kal.2). 6. Anggota DPRD Bali pun mengkhawatirkan bila revisi Raperda RTRWP ini lolos, diyakini akan merusak Bali yang kini telah bopeng dan “sesak napas” karena kehadiran investasi yang tak lagi


Elemen Analisis Proposisi mengindahkan Perda RTRW No.3/2005 maupun Bhisama PHDI (berita 2. par.1, kal.3). 7. Bahkan, ada yang menyebut sebuah kemunduran. Sebab, sejumlah pasal yang sering disebut “pasal bisnis” malah memberikan peluang kepada investor untuk merambah yang selama ini disakralkan. (berita 2, par.5, kal.3) 8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Buleleng I Putu Tastra Wijaya didampingi Kabid Pengembangan Pariwisata Nyoman Dodi Irianto membenarkan adanya hotel berbintang atau hotel yang memiliki kamar lebih dari 25 buah dalam ODTWK di Tejakula dan Pancasari (berita 3, par. 7) 9. Tastra mengatakan pihaknya kini sedang melakukan penataan terhadap pondok wisata atau vila di daerah yang masuk ODTWK. Karena, diakui memang terdapat investor yang mencoba menyiasati peraturan agar bisa membangun sesuai dengan keinginannya” (berita 3, par 8, kal 1, 2). 10. Kami sedang melakukan kontrol sekaligus penataan, khususnya di daerah ODTWK,” katanya. (berita 3, par 8, kal 3). 11. Tim perumus kajian akademis Unud menyatakan bahwa dokumen RTRWP kedaluwarsa karena masih memakai Renstra (Rencana Strategis) tahun 2003 – 2008 (Berita 4, Par.2, Kal. 1).


Elemen Analisis Proposisi 12. Mereka mencontohkan data dan peta yang tidak akurat lagi, baik nominal serta tahunnya. Luas wilayah Kota Denpasar disebut 12.398 ha, seharusnya saat ini 12.778 ha karena sejak 1998 Pulau Serangan sudah direklamasi sehingga luas wilayahnya bertambah. Jumlah penduduk Kota Denpasar tahun 2028 diproyeksikan 570.339 jiwa. Sedangkan Denpasar dalam Angka tahun 2008 saja sudah mencapai 608.595 juga. Begitu pula peta-peta yang disajikan tak jelas sumber dan tahun pembuatannya. Banyak yang kedaluwarsa terutama peta penggunaan tanah eksisting dan peta-peta lahan. Karena itu, perlu menggunaan data satelit untuk akurasi dan pemutakhiran data (berita 4, par. 3)

Lampiran 2 Level Analisis Struktur mikro

Yang Diamati Sintaksis

Struktur Mikro Wacana Berita tentang RTRWP Bali Elemen Analisis

Kalimat aktif/pasif; Nominalisasi

Yang Terdapat pada Wacana

1. Munculnya pasal-pasal “bisnis” pada Ranperda RTRWP Bali rupanya dikritisi juga oleh Kepala Pusreg Lingkungan Hidup Bali Nusra, Ir. R. Sudirman, M.M. (berita 1, par.1, kal.1) 2. Ahli geomorfologi Unud, R. Suyarto juga mengingatkan agar komponen masyarakat di Bali diberi ruang yang terbuka untuk memberikan sumbang saran dalam membuat aturan terhadap wilayahnya. (berita 1, par 2, kal 1) 3. R. Suyarto juga mengatakan perlu adanya sebuah evaluasi yang utuh atas pengelolaan Bali dari sisi aturan dan implementasinya di lapangan” (berita 1, par 4, kal 1) 4. Revisi Perda RTRWP Bali kini banyak disorot. (berita 2, par 1, kal 1) 5. Ketua Bappeda Bali, Nengah Suarca, Kamis (16/4) kemarin menampik adanya pasal pesanan dalam ranperda tersebut. (berita 2, par 2, kal 1) 6. Ketika ditanya kenapa muncul pasal-pasal berbau bisnis dalam RTRWP Bali, Suarca tak memberikan keterangan rinci. (berita 2, par 3, kal 1). 7. ODTWK Ciptakan Peluang Langgar Tata Ruang. (judul berita 3) 8. “Sebagai ODTWK, pemegang kebijakan dengan mudah menyatakan welcome kepada investor yang ingin

membangun di daerah itu” (berita 3, par.2,kal.2). 9. Namun, dalam kenyataannya ketentuan itu masih bisa disiasati dan pemegang kebijakan juga tak memiliki alat kontrol yang tegas. ( berita 3, par. 4, kal. 1) 10.Akibatnya, pembangunan akomodasi pariwisata di dua wilayah itu sekanan tak terkontrol akibat ketentuan yang terkesan mudah disiasati. (berita 3, par.1, kal.2) 11. Tim perumus kajian akademis Unud menyatakan bahwa dokumen RTRWP kedaluwarsa karena masih memakai Renstra (Rencana Strategis) tahun 2003 – 2008 (Berita 4, Par.2, Kal. 1). 12. Mereka (akademisi) mencontohkan data dan peta yang sudah tidak akurat lagi, baik nominal serta tahunnya (berita 4, par. 3, kal.1). 13.Dari isi, Ranperda dengan XVIII bab itu banyak hal yang menarik yang terungkap yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat (berita 4, par. 4, kal.1) 14. Bila dicermati, dalam RTRWP ini banyak kata “arahan” yang muncul dari bab VII (berita 4, par. 5, kal. 1) Koherensi lokal

Distribusi informasi

Topik/penjelas

Susunan dan koherensi

Koherensi Kondisional/temporal

1. Tema : RTRWP Bali Topik : 1) Terkait “pasal bisnis”, krama Bali harus bersikap; 2) Revisi Perda RTRWP inisiatif eksekutif; 3) ODTWK ciptakan peluang langgar tata ruang; 4) sedikitnya ada 133 kata “arahan”, 10 poin diatur gubernur. 1. Untuk mencegah praktik membijaksanai aturan, RTRWP Bali mestinya juga mengatur sanksi secara khusus bagi

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

pimpinan daerah yang salah merekomendasikan perizinan. (berita 1, par.2, kal.1) Hal ini jarang kita dengar, karena kerap kali keputusan pimpinan daerah dianggap benar, padahal mungkin saja keputusan itu didasari kebijakan menyimpang. (berita 1, par. 2, kal.2) Oleh karena itu, krama Bali harus berani mengambil sikap jika pemimpinnya mengakomodasi investasi dengan melabrak aturan main” (berita 1, par2, kal.3) Bali sebagai pulau kecil memiliki kandungan risiko yang tinggi dari segi geografis, sehingga pemetaan fungsi tanah di Bali haruslah jelas” (berita 1, par 3, kal 2) Revisi Perda RTRWP Bali kini banyak disorot. Sebab, di dalamnya banyak pasal “bisnis”, pasal pesanan dan ranperda yang tidak lagi mengakomodasi kearifan lokal Bali. (berita 2, par 1, kal 1, 2) Anggota DPRD Bali pun mengkhawatirkan bila Ranperda RTRWP ini lolos, diyakini akan merusak Bali yang kini telah bopeng dan “sesak napas” karena kehadiran investasi yang tak lagi mengindahkan Perda RTRW tahun 2005 maupun Bhisama PHDI (berita 2, par.1, kal.3). Bahkan, ada yang menyebut sebuah kemunduran. Sebab, sejumlah pasal yang sering disebut “pasal bisnis” malah memberikan peluang kepada investor untuk merambah kawasan yang selama ini disakralkan (berita 2, par.6, kal.3). Selain itu, sanksi yang sebelumnya dinyatakan lemah,

malah dalam ranperda ini makin lemah karena ada kompromi-kompromi dengan pelanggar (berita 2, par.7). 9. Akibatnya pembangunan akomodasi di dua wilayah itu seakan tak terkontrol akibat ketentuan yang terkesan mudah disiasati (berita 3, par.1,kal.2). 10. Karena sesuai ketentuan, akomodasi pariwisata seperti hotel dan restoran memang dibolehkan dibangun dalam radius OTDWK. (berita 3, parg.2, kal.3) 11. Namun, dalam kenyataannya ketentuan itu masih bisa disiasati dan pemegang kebijakan juga tak memiliki alat kontrol yang tegas. Sehingga ODTWK yang dulunya menarik sebagai objek wisata, pada akhirnya bisa menjadi objek bagi sekumpulan pondok wisata atau vila. (berita 3, par.4) 12. Mudahnya investor masuk ke dua daerah wisata itu karena memang Desa Pancasari dan Tejakula ditetapkan sebagai objek daya tarik wisata khusus (ODTWK)”. (berita 3, par.2, kal.1) 13. Tastra mengatakan pihaknya kini sedang melakukan penataan terhadap pondok wisata atau vila di daerah yang masuk ODTWK. Karena, diakui memang terdapat investor yang mencoba menyiasati peraturan agar bisa membangun sesuai dengan keinginannya. (berita 3, par 8, kal 1, 2) 14. Tim perumus kajian akademis Unud menyatakan bahwa dokumen RTRWP kedaluwarsa karena masih memakai Renstra (Rencana Strategis) tahun 2003 – 2008 (Berita 4, Par.2, Kal. 1).

Koherensi fungsional

15. Dua pasal ini, 161 dan 162 akan membuat kerancuan dalam penentuan ODTW tersebut. Mereka (bupati/wali kota) akan berlomba-lomba menentukan ODTW (berita 4, par.12, kal. 1 dan 2). 1. Sangat mungkin terjadi aturan main sudah ideal, namun konsistensi pejabat publik dalam menegakkan aturan tak terbangun” (berita 1, par. 4, kal. 2) 2. Atas dasar itu, ada inisiatif dari eksekutif untuk merevisinya. Namun, dari dua kali sosialisasi, sebagian besar yang diundang menyatakan revisi ini tidak lebih baik dari perda sebelumnya (berita 2, par.6, kal. 1 dan 2). 3. Selain itu, sanksi yang sebelumnya dinyatakan lemah, malah dalam ranperda ini makin lemah karena ada kompromi-kompromi dengan pelanggar (par.7). 4. Memang, membangun di daerah ODTWK ada syaratnya. Antara lain, tidak boleh dibangun hotel berbintang dan hanya diizinkan untuk pondok wisata dengan jumlah kamar maksimal 25 kamar. Namun dalam kenyataannya, ketentuan itu masih bisa disiasati dan pemegang kebijakan juga tak memiliki alat kontrol yang tegas . Sehingga ODTWK yang dulunya menarik sebagai objek wisata, pada akhirnya bisa menjadi objek bagi sekumpulan pondok wisata atau vila” (berita 3, par.3, kal.4). 5. Terdapat juga hotel yang memiliki kamar lebih dari ketentuan maksimal 25 kamar. Namun, investornya tak bisa disalahkan karena hotel tersebut dipayungi dua perusahaan, padahal manajemennya berada dalam satu

atap” (berita 3, par.5,kal.3 – 4) 6. “Di Desa Pancasari juga terjadi hal yang mirip” (berita 3, par 6, kal 1). 7. Makin banyak saja terkuak kelemahan Ranperda RTRWP Bali 2009. Selain tak tercantumnya falsafah Tri Hita Karana, Bhisama PHDI, dicantumkannya kewenangan gubernur mengatur status pura dan menetapkan ODTW di luar perda, kini para ahli Unud mengkritisi bahwa Ranperda RTRWP sebagian masih menggunakan data kedaluwarsa (berita 4, Par.1) (perincian) 8. Mereka mencontohkan data dan peta yang tidak akurat lagi, baik nominal serta tahunnya. Luas wilayah Kota Denpasar disebut 12.398 ha, seharusnya saat ini 12.778 ha karena sejak 1998 Pulau Serangan sudah direklamasi sehingga luas wilayahnya bertambah. Jumlah penduduk Kota Denpasar tahun 2028 diproyeksikan 570.339 jiwa. Sedangkan Denpasar dalam Angka tahun 2008 saja sudah mencapai 608.595 juga. Begitu pula peta-peta yang disajikan tak jelas sumber dan tahun pembuatannya. Banyak yang kedaluwarsa terutama peta penggunaan tanah eksisting dan peta-peta lahan. Karena itu, perlu menggunaan data satelit untuk akurasi dan pemutakhiran data (berita 4, par. 3) (Contoh) 9. Bila dicermati, dalam RTRWP ini banyak kata “arahan” yang muncul dalam bab VII – arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan bab VIII tentang arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Kata-kata ini terkesan mendominasi di mana tercatat ada 133 kata “arahan”.

Praanggapan

Leksikon

Praanggapan

Kata positif/negatif

Makna kata arahan ada beberapa penafsiran di antaranya cenderung maksudnya arah bahasan permasalahan. Di sisi lain maknanya berupa arahan yang mengarahkan dan atau mengatur hal-hal yang dilakukan orang/lembaga. (berita 4, par.5) 1. Pasal bisnis (berita 1 dan berita 2) 2. Krama (berita 1) 3. Pertimbangan ilmiah (berita 1) 4. Perda (peraturan daerah) (berita 2, 4) 5. RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah (berita 1, 2, 3, 4) 6. Revisi perda (berita 2) 7. Eksekutif (berita 2) 8. Kearifan lokal (berita 2) 9. Bhisama PHDI (berita 2) 10. Bappeda (berita 2) 11. Ranperda (berita 2) 12. ODTWK (Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus) (berita 3 dan berita 4) 13. Kajian akademis (berita 4, par. 2, kal.1) 14. Renstra (rencana strategis) (berita 4, par. 2) 15. Unud (berita 4, par. 2, kal. 1 dan 2) 1. 2. 3. 4. 5.

Pasal-pasal bisnis (berita 1, berita 2) Kerap kali (berita 1) Krama (berita 1) Melabrak (berita 1) Mengalahkan (berita 1)

6. Ada kecenderungan (berita 1) 7. Ada kesan (berita 1) 8. Sangat mungkin (berita 1) 9. Pasal pesanan (berita 2) 10.Sebagian besar yang diundang (berita 2) 11. Ada yang menyebut (pengganti subjek) (berita 2) 12. Tampaknya (berita 3) 13. Laris-larisnya (berita 3) 14. Disiasati (berita 3) 15. Sejumlah (berita 3) 16. Ratusan (berita 3) 17. Kedaluwarsa (berita 4) 18. Tim yang terdiri atas guru besar Unud (berita 4, par. 2, kal. 2) Retorik

Deskripsi langsung dan laporan saksi mata

1. Pada kawasan pantai dari Air Sanih dan Bukti hingga Desa Tembok di Tejakula terdapat ratusan vila atau pondok wisata. Anehnya, di dalamnya terdapat sejumlah hotel dengan kategori berbintang. Terdapat juga hotel yang memiliki kamar lebih dari ketentuan maksimal 25 kamar. Namun, investor tak bisa disalahkan karena hotel tersebut dipayungi dua perusahaan, padahal manajemennya berada dalam satu atap. Akibat ODTWK yang mudah disiasati, maka pembangunan hotel melati dan pondok wisata di kawasan pesisir Air Sanih, Desa Bukti, hingga sepanjang pantai di Kecamatan Tejakula mulai dijamuri pondok wisata. (berita 3. par. 5) 2. Di Desa Pancasari juga terjadi hal yang mirip. Di lereng

Sumber dan kutipan

1.

2.

3.

4.

sebelah selatan Danau Buyan juga terdapat hotel dengan kapasitas lebih dari 25 kamar. Belakangan, daerah itu terus didatangi investor sehingga dikhawatirkan lerenglereng bukit di daerah itu nantinya akan dipenuhi vila. (berita 3, par.6) “Saya berharap jangan sampai perda ini disusun hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi yang pada akhirnya merugikan kepentingan penyelamatan alam. Antara aspek ekonomi dan penyelamatan alam Bali harus balance,” tegasnya. (berita 1, par.1, kal.3) “Selama ini ada kesan tak ada pertimbangan ilmiah dalam menentukan kelayakan sebuah investasi. Ada kecenderungan kepentingan ekonomi mengalahkan agenda penyelamatan bumi Bali,” ujarnya. (berita 1, par. 4) Ahli geomorfologi Unud, R. Suyarto juga mengingatkan agar komponen masyarakat di Bali diberi ruang yang terbuka untuk memberikan sumbang saran dalam membuat aturan terhadap wilayahnya. Bali sebagai pulau kecil memiliki kandungan risiko yang tinggi dari segi geografis sehingga pemetaan fungsi tanah di Bali haruslah jelas. (berita 1, par. 3) R. Suyarto juga mengatakan perlu adanya sebuah evaluasi yang utuh atas pengelolaan Bali dari sisi aturan dan implementasinya di lapangan. Sangat mungkin terjadi aturan main sudah ideal, namun konsistensi pejabat publik dalam menegakkan aturan tak terbangun. (berita 1, par.5)

5. “Tidak ada pasal pesanan”, katanya ditemui di sela-sela rapat penutupan evaluasi APBD Bali 2009 di Ruang Wisma Sabha (berita 2, par.2, kal.2) 6. “Segala rumusan berkaitan dengan pasal-pasal tersebut digodok di Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali”, katanya tergesa-gesa. (berita 2, par.4, kal.2) 7. Suarca menyatakan Ranperda RTRWP Bali merujuk UU 26/2007 tentang penataan ruang. Rujukan itu dijadikan pedoman dalam merevisi Perda 2/2005 tentang RTRWP Bali. Selanjutnya perumusannya diserahkan ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Bali. Hasil perumusannya digodok oleh sebuah tim bersama kelompok ahli. (berita 2, par.3) 8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Buleleng I Putu Tastra Wijaya didampingi Kabid Pengembangan Pariwisata Nyoman Dodi Irianto membenarkan adanya hotel berbintang atau hotel yang memiliki kamar lebih dari 25 buah dalam ODTWK di Tejakula dan Pancasari. (berita 3, par.7) 9. Tastra mengatakan pihaknya kini sedang melakukan penataan terhadap pondok wisata atau vila di daerah yang masuk ODTWK. Karena, diakui, memang terdapat investor yang mencoba menyiasati peraturan agar bisa membangun sesuai dengan keinginannya. (berita 3, par.8, kal. 1 dan 2) 10.“Kami sedang melakukan kontrol sekaligus penataan, khususnya di daerah ODTWK,” katanya. (berita 3, par. 8, kal.3)

Nomor

Gaya bahasa

11.Tim perumusan kajian akademis Unud menyatakan bahwa dokumen RTRWP kedaluwarsa karena masih memakai Renstra (Rencana Strategis) tahun 2003-2008. (berita 4, par. 2, kal.1) 1. Nomor 25 untuk menyampaikan jumlah kamar di penginapan kawasan ODTWK (berita 3) 2. Sedikitnya ada 133 kata “arahan”. 10 poin diatur Gubernur. (judul berita 4) 3. Luas wilayah kota Denpasar disebutkan 12.398 ha, seharusnya saat ini 12.778 ha karena sejak 1998 Pulau Serangan sudah direklamasi sehingga luas wilayahnya bertambah. (Berita 4, Par. 3, kal. 2) 4. Jumlah penduduk Denpasar tahun 2028 diproyeksikan 570.339 jiwa. Sedangkan Denpasar dalam angka tahun 2008 saja sudah mencapai 608.595 jiwa. (berita 4, par. 3, kal. 4)

1. Pasal bisnis (berita 1) 2. Aturan main (berita 1) 3. 4. 5. 6.

Disorot (berita2 ) Bopeng (berita 2) Sesak napas (berita 2) Berlomba-lomba (berita 4, par. 12, kal.2)

Lampiran 3

Kognisi Sosial pada berita tentang RTRWP Bali No Kriteria Pengetahuan Proposisi 1 Pengetahuan personal 2 Pengetahuan interpersonal 3 Pengetahuan kelompok 1. Krama (berita 1) 2. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan alam Bali (berita 1) 3. Bhisama (berita 2, 4) 4. PHDI (berita 2, 4) 5. Pura Khayangan Jagat (berita 4) 4 Pengetahuan institusional atau organisasional 5 Pengetahuan nasional 1. Pasal (berita 1, berita 2, 4) 2. RTRWP (berita 1,2,3,4 ) 3. Bali (berita 1,2,3,4) 4. Raperda (berita 1, berita 3) 5. DPRD Bali (berita 1) 6. Sanksi (berita 1, berita 2) 7. Perda (berita 2) 8. RTRW (berita 2) 9. Bali (berita 2) 10. Eksekutif (berita 2) 11. UU (berita 2) 12. Biro (berita 2) 13. HAM (berita 2) 14. ODTWK (berita 3, 4) 15. Ketentuan pembangunan di kawasan ODTWK (berita 3)

6

Pengetahuan kebudayaan

16. Gubernur, bupati/wali kota (berita 2, 4) 1. Praktik membijaksanai aturan (berita 1) 2. Pertimbangan ilmiah (berita 1) 3. Kearifan lokal Bali (berita 2) 4. Danau Buyan (berita 2) 5. Bukit/lereng bukit (berita 3) 6. Menyiasati aturan dan ketentuan (berita 3)

Lampiran 4 No

Kelompok Sosial

1

Struktur masyarakat (sistem keyakinan, prinsip, norma)

2

Struktur institusi dan organisasi

3

Hubungan antarkelompok

Keterangan 1. Pancasila 2. Nilai lokal masyarakat 1. Struktur organisasi Bali Post 2. Struktur pemerintahan daerah 3. Struktur desa adat Hubungan antara Bali Post, gubernur, DPRD Provinsi, akademisi

Superstruktur Berita Tentang RTRWP Bali

Recommend Documents