Sumber Hukum:
Sumber hukum dalam arti materiil
Sumber hukum dalam arti formil
Sumber hukum dalam arti material yaitu:
Faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempegaruhi pembentukan hukum yaitu:
Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan geologi, perkembanganperkembangan perusahaan dan pembagian kerja. Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tinglkah laku yang tetap. Hukum yang berlaku Tata hukum negara-negara lain Keyakinan tentang agama dan kesusilaan Kesadaran hukum
Sumber hukum dalam arti formal, yaitu : Sumber hukum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukanya, terdiri dari:
Sumber hukum dalam arti formal yang tertulis
1. Undang-undang : a. UU dalam arti material: keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum mis. UU Teroisme, UU Pailit. b. UU dalam arti formal : keputusan penguasa yang diberi nama UU disebabkan bentuk yang menjadikannya UU, mis UU APBN
Sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis Prof. Soepomo dalam catatan mengenai pasal 32 UUD 1950 berpendapat bahwa “ Hukum adat adalah synonim dengan hukum tidak tertulis dan hukum tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh sebuah badan legislatif yaitu hukum yang hidup sebagai konvensi di badan – badan hukum negara (DPR, DPRD, dsb), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.”
Sumber Hukum Formal UU Traktat
– Perjanjian Internasional Yurisprudensi Doktrin perjanjian Kebiasaan
Undang-Undang
Perbandingan Tata Urutan Perundang-undangan TAP MPRS NO. XX /1966
1. UUD RI 1945 2. TAP MPR 3. UU/PERPU 4. PP 5. KEPPRES 6. Peraturan Pelasana Lainnya • Peraturan Mentri • Instruksi Mentri • dll
TAP MPR NO. III/2000 1.
UUD 1945 2. TAP MPR 3. UU 4. PERPU 5. PP 6. KEPPRES 7. PERDA
Undang-Undang
Perbandingan Tata Urutan Perundang-undangan TAP MPR NO. III/2000 1.
UUD 1945 2. TAP MPR 3. UU 4. PERPU 5. PP 6. KEPPRES 7. PERDA
UU NO. 10 TAHUN 2004 1.
UUD 1945 2. UU/PERPU 3. PP 4. PERPRES 5. PERDA
Undang-Undang
Perbandingan Tata Urutan Perundang-undangan UU NO. 10 TAHUN 2004 1.
UUD 1945 2. UU/PERPU 3. PP 4. PERPRES 5. PERDA
UU No 12 Tahun 2011 1.
UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3. UU/PERPU 4. PP 5. PERPRES 6. PERDA Provinsi 7. PERDA Kab/Kota
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik ( Ps. 5 UU No.12/2011) a.
kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan
Undang-Undang
Asas Perundang-undangan menurut Ilmu Hukum 1.
Lex Superior Derograt Legi Inferior 2. Lex Specialis Derograt Legi Generalis 3. Lex Posterior Derograt Legi Priori 4. Non Retro-Active
Undang-Undang TRAKTAT / PERJANJIAN INTERNASIONAL Traktat
Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu
Jenis Traktat 1. Treaty ; menyangkut hal-hal penting sehingga perlu ratifikasi 2. Agreement ; tentang hal-hal yang tidak penting tidak diperlukan ratifikasi
Yurisprudensi 3. Putusan Hakim (yurisprudensi)
Istilah yurisprudensi berasal dari kata Jurisprudentia (Bahasa Latin), yang berarti pengetahuan hukum (Rechts geleerheid). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia, sama artinya dengan kata “Jurisprudentia” (Bahasa Belanda) dan “Jurisprudence” dalam bahasa Perancis yaitu, Peradilan tetap atau hukum peradilan.
Yurisprudensi Pendapat tentang Yurisprudensi Apeldoorn
: yurisprudensi, doktrin dan perjanjian merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum. Sedangkan Lemaire: yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan kesadaran hukum sebagai determinan pembentukan hukum.
.1
Yurisprudensi
Yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya (judicature, rechtspraak) yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.
Slide 14 .1
USR; 27/06/2006
Doktrin Pendapat
para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum.[1] Ilmu hukum itu sebagai sumber hukum tapi bukan hukum karena tidak langsung mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Ilmu hukum baru mengikat dan mempunyai kekuatan hukum bila dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Disamping itu juga dikenal adagium dimana orang tidak boleh menyimpangi dari”communis opinion doctorum” (pendapat umum para sarjana).
[1] Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan.hal.110.
Syarat Doktrin
1.
Ilmuwan yang bersangkutan dikenal dan diakui luas sebagai ilmuwan yang memiliki otoritas dibidangnya dan memiliki integritas yang dapat dipercaya;
2.
Terhadap persoalan yang dimaksud memang tidak terdapat dalam peraturan tertulis yang berlaku
3.
Pendapat hukum yang dimaksud memang telah diakui keunggulannya dan diterima oleh umum
Perjanjian Apeldoorn
: Yurisprudensi, doktrin dan perjanjian merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum. Sedangkan Lemaire Yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan kesadaran hukum sebagai determinan pembentukan hukum.
TERIMA KASIH MATERI BISA DI DOWNLOAD DI : http://www.nurrois.com
