RechtsVinding Online
Sulit Berantas Kartel, KPPU Butuh Apa Lagi? Oleh: M. Nurfaik* Naskah diterima: 2 November 2015; disetujui: 6 November 2015
Dalam Kamus Oxford, kartel atau
usaha atau perjanjian tidak tertulis dalam
cartel didefinisikan, “Cartel is a group of
bentuk persengkongkolan antara lain
separate
membatasi produksi mengatur harga atau
business
firms
wich
work
together to increase profits by not
membagi wilayah pasar.
competing with each other”. artinya,
Perilaku
kartel
pelaku
usaha,
dilakukan
dari berbagai badan hukum usaha yang
terutama pada sektor usaha yang jumlah
berlainan
untuk
pemainnya
sedikit,
menaikkan keuntungan masing-masing
merugikan
masyarakat.
tanpa melalui persaingan usaha dengan
menyepakati
pelaku usaha lainnya. mereka adalah
distribusi ataupun penetapan harga yang
sekelompok produsen atau pemilik usaha
dilakukan oleh sekelompok pengusaha ini
yang
untuk
sudah menjadi permasalahan yang terus
melakukan penetapan harga, pengaturan
menggerogoti perekonomian Indonesia.
distribusi dan wilayah distribusi, termasuk
Akibatnya, masyarakat harus membayar
membatasi suplai.
barang atau jasa dengan harga yang lebih
membuat
Kartel
sama
kesepakatan
pembatasan
sangat Perbuatan produksi,
mahal dari yang seharusnya. Sedangkan
sangat
para pengusaha kaya menjadi pihak yang
diawasi oleh otoritas persaingan usaha di
memperoleh keuntungan yang berlipat
berbagai
ganda.
pelaku
usaha
negara
karena
salah
dinilai
satu
tindakan
merupakan
para
kerap
kartel adalah sebuah kelompok atau grup
yang bekerja
oleh
yang
yang
dampaknya
Maraknya
kasus kartel
yang
sangat merugikan masyarakat. Bahkan
dilakukan oleh para pelaku usaha di
oleh penegak hukum persaingan usaha,
Indonesia tentunya memberikan dampak
kartel dianggap setara dengan korupsi
yang
atau kejahatan berat lainnya. Modus
perekonomian nasional.
kartel
sangat
beragam
mulai
dari
perjanjian tertulis diantara para pelaku
sangat
Kejahatan
buruk
kartel
terhadap
merupakan
extraordinary crime atau kejahatan yang
RechtsVinding Online
luar biasa, lebih jahat dari korupsi. Kalau
produk lama yang sudah tidak sesuai
korupsi yang diambil hanya APBN, APBN
dengan perkembangan zaman dan kondisi
itu jumlahnya juga tidak seberapa. Tapi
hukum
kalau kejahatan kartel, itu adalah kerugian
perubahan dalam UU Persaingan Usaha
konsumen yang diambil oleh para pencari
tersebut supaya KPPU selaku wasit dalam
keuntungan
regulasi tersebut mempunyai posisi yang
sendiri.
Perilaku
kartel
sat
ini.
Sehingga
biasanya terjadi dalam kondisi oligopoli,
lebih kuat.
dimana hanya terdapat sejumlah kecil
Pengaturan saat ini
pelaku usaha yang menawarkan barang
KPPU
sebagai
diperlukan
lembaga
yang
atau melayani jasa tertentu. Kondisi inilah
mempunyai eksistensi dalam bertugas
yang
mengawal UU Persaingan Usaha masih
sangat
berpotensi
menciptakan
terjadinya kartel. Bahkan pihak Komisi
belum
jelas
dalam
masalah
Pengawas
kelembagaan.
Dalam
UU
Persaingan
Usaha
(KPPU)
status
Persaingan
menjelaskan bahwa kondisi ekonomi di
Usaha tersebut tidak memberi kejelasan
Indonesia sudah dikendalikan oleh kartel,
apakah KPPU merupakan instansi swasta
karena hanya dikuasai oleh segelintir
atau
orang. Konsentrasi ekonomi Indonesia ini
komisioner di KPPU juga masih belum
dikuasasi oleh segelintir pengusaha kaya,
jelas
kelihatannya
setelah
pendanaannya dibiayai oleh APBN. Hal ini
ditelusuri lebih lanjut ternyata dikuasai
bisa menjadi kendala terkait hubungan
oleh 40 orang saja. (www.kppu.go.id)
antara
banyak
Mengingat perilaku
yang
perekonomian
tapi
kartel dapat
di
merupakan
membahayakan
Indonesia,
instansi
meski
KPPU
pemerintah.
menjadi
dan
Status
lembaga
instansi
yang
lainnya.
Sehubungan dengan itu, status pegawai kesekretariatan
KPPU
juga
belum
maka
mendapatkan kejelasan apakah mereka
diperlukan aturan hukum yang kuat untuk
termasuk dalam aparatur sipil negara atau
menangkalnya. UU Nomor 5 Tahun 1999
swasta. Ketidakjelasan ini berimplikasi
tentang Larangan Praktik Monopoli dan
tidak maksimalnya kinerja Sekretariat
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang biasa
KPPU yang merupakan supporting system
disebut UU Persaingan Usaha belum
kelancaran tugas KPPU.
cukup mampu untuk mengatasi bahaya
Pengaturan tentang merger yang
kartel tersebut. UU tersebut merupakan
berlaku saat ini belum efektif untuk
RechtsVinding Online
mencegah praktik kartel di Indonesia.
mengalami kesulitan dalam membongkar
Sistem merger yang berlaku saat ini
praktik kartel di Indonesia. Selain itu,
adalah sistem post merger. Dalam sistem
KPPU juga cukup sulit untuk menang di
tersebut pelaku usaha diwajibkan melapor
pengadilan
ke KPPU setelah melakukan merger.
kewenangan yang dimiliki.
Akibatnya,
KPPU
cukup
mengalami
karena
terbatasnya
Menjelang berlakunya Masyarakat
kesulitan dalam melakukan pengawasan
Ekonomi
ASEAN
(MEA),
lingkungan
dan pencegahan terhadap praktik kartel
persaingan usaha akan berubah dengan
yang terjadi.
signifikan. Transaksi lintas batas dan
Ketentuan mengenai nilai denda
persaingan semakin ketat. Sementara itu,
terhadap pelaku kartel yang terdapat
kedatangan MEA sudah di depan mata.
dalam UU Persaingan Usaha terlalu
Sehubungan dengan masalah tersebut,
ringan, sehingga tidak bisa memberikan
KPPU
efek
mempunyai
jera.
Padahal,
tidak
sedikit
sampai
saat
ini
juga
kewenangan
belum untuk
perusahaan yang nilai asetnya mencapai
menginvestigasi transaksi lintas batas
triliunan rupiah. Hal ini menyebabkan
negara tersebut.
praktik kartel akan tetap tumbuh subur di
Kondisi yang diharapkan
Indonesia. Dalam UU Persaingan Usaha
1. Perlu adanya kejelasan bahwa KPPU
disebutkan
bahwa
pengenaan
denda
adalah lembaga negara yang dalam
terhadap kartel serendah-rendahnya Rp
pelaksanaan tugas dan wewenangnya
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
bersifat independen yang terlepas dari
setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00
pengaruh pemerintah atau pihak lain.
(dua puluh lima miliar rupiah).
Kemudian
Anggota
KPPU
juga
Sejauh ini KPPU hanya berwenang
mendapat kejelasan bahwa mereka
meneliti, menyelidik, memanggil, dan
adalah pejabat Negara. Sebagai unsur
menyidang perkara, namun lembaga ini
pendukung kelancaran tugas KPPU,
belum
Kesekretariatan
diberi
kewenangan
untuk
KPPU
terdiri
dari
melakukan penyitaan dokumen serta
Sekretariat Jenderal yang dipimpin
pendukung lainnya untuk membuktikan
oleh Sekretaris Jenderal Eselon 1A dan
dugaan adanya praktik kartel pada badan
kedeputian yang dipimpin oleh Deputi.
usaha.
Sehubungan dengan itu maka para
Hal
ini
menyebabkan
KPPU
RechtsVinding Online
pegawai KPPU bisa diangkat menjadi
4. Menambah
kewenangan
KPPU,
aparatur sipil negara. Tetapi untuk
sehingga lembaga tersebut memiliki
masalah pengangkatan pegawai KPPU
wewenang
menjadi aparatur sipil negara perlu
jaminan dan penggeledahan. KPPU
memperhatikan UU Nomor 5 Tahun
juga dapat memberikan pengampunan
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
atau
supaya tidak terjadi pertentangan.
pelaku usaha yang mengakui atau
2. Mengubah rezim merger yang berlaku
untuk
melakukan
pengurangan
melaporkan
hukuman
perbuatannya
sita
bagi
yang
saat ini dengan cara mengganti sistem
melakukan praktek kartel (leniency
post merger menjadi pre merger.
program). Program leniensi ini mirip
Sehingga pelaku usaha diwajibkan
dengan
melapor ke KPPU sebelum melakukan
terdapat dalam lembaga KPK. Tetapi
merger.
cara
untuk program leniensi ini diperlukan
tersebut KPPU bisa lebih mudah dalam
penyesuaian dengan aturan-aturan
mengawasi dan mencegah terjadinya
yang dapat diberlakukan leniensi.
Diharapkan
dengan
justice
collaborator
yang
praktik kartel. Dengan menggunakan
5. Perluasan definisi pelaku usaha yang
sistem pre merger tersebut, KPPU
terdapat dalam UU Persaingan Usaha
dapat mengetahui lebih dini apabila
sehingga dapat mencakup aktivitas
terdapat indikasi praktik kartel.
usaha di luar negeri yang berdampak
3. Menaikkan
denda
menjadi
administratif
pada perekonomian di Indonesia.
setinggi-tingginya
Dengan adanya perluasan definisi
RP.1000.000.000.000,00 (satu triliun
tersebut,
rupiah).
denda
transaksi bisnis di luar negeri yang
tersebut maka akan lebih memberikan
dilakukan oleh kartel internasional,
efek jera kepada para pelaku kartel
khususnya
dan mencegah para pelaku usaha
kesepakatan MEA.
untuk
Dengan
melakukan
besarnya
praktik
kartel
KPPU
dapat
menjelang
mengawasi
diberlakukan
Akhirnya, untuk menciptakan iklim
tersebut. Dalam formulasi denda ini
persaingan
usaha
yang
sehat
dan
tidak perlu ditentukan batas minimal
menangkal praktik kartel yang dapat
seperti ketentuan yang berlaku saat
mengganggu perekonomian di Indonesia
ini.
diperlukan KPPU yang lebih kuat. Oleh
RechtsVinding Online
karena itu, amandemen UU persaingan
kartel. Pada hakikatnya praktik kartel
Usaha adalah suatu keniscayaan. Selama
justru bahayanya lebih besar terhadap
ini kita lebih banyak berfokus pada
perekonomian nasional jika dibandingkan
kejahatan korupsi dan kurang begitu
dengan korupsi.
menaruh perhatian terhadap kejahatan
*
Penulis adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan Badan Keahlian DPR RI
