PENGARUH PEMAHAMAN MANAJER TENTANG STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BPRS DI ACEH
Suazhari dan Syarifah Rahmawati
RINGKASAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman manajer tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah terhadap kualitas laporan keuangan BPRS dan pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan BPRS. Sampel pada penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Aceh. Responden penelitian berjumlah 35 orang yang memiliki jabatan di BPRS sebagai direktur, kepala bagian dan Dewan Pengawas Syariah. Pengambilan sampel secara purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pemahaman manajer tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah terhadap kualitas laporan keuangan dan juga adanya pengaruh yang signifikan antara peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan.
Kata kunci: SAK syariah, peran DPS, kualitas laporan keuangan
BAB I. PENDAHULUAN Perkembangan bank syariah di Indonesia sedang berlangsung dengan pesat. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank. Dalam opersionalnya perbankan syariah menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari
kegiatan spekulatif dalam
bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia. 1
Ditinjau dari pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan
hubungan antara sektor
keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksitransaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong
pertumbuhannya
secara
lebih
cepat
lagi.
Dengan
progress
perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Berdasarkan data statistik dari Bank Indonesia pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp 87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Berdasarkan data triwulan III tahun 2010 telah menunjukkan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp 124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%. Sampai dengan triwulan III 2010 telah ada 10 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jumlah kantor sebanyak 1.388 unit. Data juga menunjukkan bahwa pada saat ini juga telah berdiri 146 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Peran BPRS dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia semakin signifikan. Ini ditunjukkan dengan total assetnya per September 2010 mencapai Rp 2,52 trilyun dengan intermediasi yang berfungsi baik tercermin dari Financing to Deposit Ratio (FDR) sampai dengan September 2010 telah mencapai 35,82%. Selain itu kualitas pembiayaan BPRS pada periode yang sama cenderung membaik dimana rasio Non Performing Financing (NPF) net sebesar 6,12%, atau lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama tahun 2009 sebesar 6,65%. 2
BPRS seperti juga entitas syariah lainnya, dalam melakukan suatu transaksi, ia terikat pada bahwa transaksi yang dijalankan haruslah sesuai syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Produk akhir dari transaksi keuangan dalam akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan Keuangan merupakan output dari akuntansi keuangan yang memberikan informasi yang bersifat baku, terstandar dan bertujuan umum (general purpose). Format informasinya sudah memiliki pola yang ditetapkan lembaga resmi yang berhak menyusun standar pelaporan akuntansi. Di Indonesia standar pelaporan akuntansi yang dimaksud adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh IAI. Khusus untuk Pelaporan Akuntansi secara syariah IAI telah menghasilkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang telah disahkan per 27 Juni 2007 sebagai acuan dalam pelaporan akuntansi secara syariah. Penggunaan laporan keuangan oleh stakeholders khususnya eksternal dalam berbagai hal pengambilan keputusan mengakibatkan laporan keuangan dilindungi dan diawasi oleh pemerintah (Harahap 2009:76). Penelitian kualitas laporan keuangan dapat dilakukan dengan dua pendekatan (Cohen, 2003; Pagalung, 2006). Pendekatan yang pertama adalah penelitian yang berkaitan dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pelaporan keuangan yang dihasilkan berkualitas, dan pendekatan yang kedua sejauh mana
kualitas laporan
keuangan direspon oleh pemakai laporan keuangan. Pendekatan ini berkaitan dengan kajian faktor-faktor penentu yang menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam KDPPLKS para.44 menetapkan bahwa laporan keuangan berkualitas memiliki karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan.
3
Perkembangan yang pesat dalam bidang perbankan syariah belum diimbangi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang mengelola perbankan syariah tersebut (manajer). Masih banyak dijumpai bank syariah yang manajer dan karyawannya berasal dari lulusan ekonomi konvensional. Sumber daya manusia lulusan
ekonomi
konvensional ini walaupun secara pemahaman mereka sudah mendapatkan ilmu dan konsep perbankan syariah melakui workshop dan pelatihan namun dalam pelaksanaan opersional lapangan masih banyak dijumpai yang melanggar prinsip- prinsip syariah. Antonio (1990) menjelaskan bahwa untuk menjaga kemurnian praktik bank Syariah maka perlu dibentuk Dewan pengawas Syariah (DPS). Adanya DPS ini merupakan salah satu hal pokok yang yang membedakan antara bank konvensional dengan bank konvensional. Tugas DPS umumnya adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari aturan syariah. Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah sudah dibentuk mulai tahun 1997 dengan rekomendasi dari Dewan Syariah nasional sebagai lemabaga tertinggi yang mengayomi dan mengawasi praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah ini seharusnya berfungsi untuk
mengawasi
pelaksanaan prinsip syariah oleh bank ternyata belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini disampaikan Agustianto (2008) yang menyebutkan bahwa manajemen turut berperan dalam pelanggaran kaidah syariah dalam operasional bank. Kurangnya pengetahuan manajemen tentang SAK Syariah berkontribusi dalam pelanggaran ini. Faktor lain yang membuat pihak manajemen melanggar ketentuan syariah adalah tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik serta penilaian kinerja pada suatu bank syariah yang masih dominan dilakukan berdasarkan indikator kinerja keuangan. Dampak pelanggaran ini mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu perbankan syariah yang sedang intensif dikembangkan oleh Bank Indonesia, keberadaannya dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah, dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil, dan mikro baik di perdesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum. Di Aceh per 16 Mei
2011
BPR
yang
telah
terdaftar
sebagai
anggota di Perhimpunan Bank
Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Aceh berjumlah 15 unit, 10 diantaranya berbentuk BPRS. 4
Berdasarkan pemaparan kondisi latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Pengaruh Pemahaman Manajer tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah, dan Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPRS di Aceh.
BAB II. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah pemahaman manajer tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 2) Apakah peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
BAB III TINJAUAN PUSTAKA 3.1. Kualitas Laporan Keuangan Penelitian kualitas laporan keuangan dapat dilakukan dengan dua pendekatan (Cohen, 2003; Pagalung, 2006). Pendekatan yang pertama adalah penelitian yang berkaitan dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pelaporan keuangan yang dihasilkan berkualitas, dan pendekatan yang kedua sejauhmana kualitas laporan keuangan direspon oleh pemakai laporan keuangan. Pendekatan ini berkaitan dengan kajian faktor-faktor penentu yang menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut KDPPLK Syariah para.44 menyatakan bahwa ada empat karateristik kualitatif pokok laporan keuangan yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. - Dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian,
5
informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapatdipahami oleh pemakai tertentu. - Relevan. Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan. Agar relevan laporan keuangan harus memiliki nilai prediksi dan nilai umpan balik serta harus disajikan tepat waktu. -
Keandalan. Syarat ini berhubungan dengan tingkat keandalan informasi yang dihasilkan. Hal ini tidak berarti harus akurat secara absolute, tetapi juga dapat diandalkan sesuai dengan kondisi yang melekat pada transaksi termasuk penggunaan cara/metode, untuk penghitungan dan/atau pengungkapan dari suatu transaksi. Walaupun estimasi dan judgment tidak konsisten dengan prinsip syariah tetapi hal ini diperbolehkan jika tidak adanya bukti yang memadai. Dalam syarat ini harus memiliki penyajian yang wajar, objektif, dan netral sesuai dengan perintah Allah pada Q.S 5:8.
-
Dapat Dibandingkan. Informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama.
3.2 2 Standar Akuntansi Keuangan Syariah Munculnya perbankan syariah telah mendorong secara cepat adanya kebutuhan untuk menstandarisasi sistem operasionalnya yang akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagi basis dalam sistem pelaporan untuk memenuhi berbagai kelompok kepentingan yang membutuhkan informasi tersebut guna mengukur akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan sumber . Saat ini standar pelaporan keuangan di Indonesia mengacu pada 3 standar umum pelaporan yaitu: Standar Akuntansi Keuangan Umum yang mengacu ke IFRS, Standar Akuntansi Keuangan ETAP (Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik) dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Untuk perbankan syariah baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) penyusunan laporan keuangan haruslah mengacu ke SAK Syariah. Perbedaan filosofis yang cukup mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah mempunyai implikasi terhadap standar penyajian laporan keuangan
6
bank syariah mengingat fungsi bank syariah mencakup fungsi pengelola investasi, investor, penyedia jasa lalu lintas keuangan, pengelola zakat dan dana sosial. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah digunakannya konsep bagi hasil sehingga dalam bank syariah tidak mengenal cost of fund atau biaya dana sebagai pengurang atas pendapatan bunga untuk menghasilkan spread / margin sebelum dikurangi dengan beban operasi. Itulah mengapa dalam bank syariah tidak mengenal negatif spread karena bagi hasil pada investor atau deposan betul-betul berdasar nisbah bagi hasil yang disepakati sebelumnya dari hasil pengelolaan investasi dan bisnis bank sematamata atas dana yang dipercayakan oleh pemilik dana atau deposan pada bank. Hubungan antara nasabah pemilik dana dengan bank adalah hubungan investor dengan pengelola investasi sehingga dana tersebut dalam standar akuntansi bank syariah harus dicatat sebagai rekening investasi (investment account) dan bukan sebagai kewajiban atau liabilities. Sedangkan dana yang hanya dititipkan bukan atas dasar akad mudharabah tetapi atas dasar akad wadiah akan dicatat sebagai kewajiban atau liabilities meskipun atas dana tersebut bank mempunyai hak untuk menginvestasikan dan mendapatkan hasil bagi keuntungan bank sendiri tanpa ada kewajiban memberikan bagi hasil. Namun demikian bank boleh
memberikan
imbalan bagi pemilik dana wadiah sesuai dengan kebijakan bank bahkan yang lazim bank berhak memungut beban pengelolaan dana tersebut (beban administratif). 3.3 Manajer Perbankan Syariah Dalam BPRS, manajer sebagai agen dituntut oleh principle (pemegang saham dan nasabah) bukan saja keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana yang diharapkan atau sumber daya yang diserahkan principle tapi agen juga dituntut dalam menjalankan tugasnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang di tetapkan dalm prinsipprinsip syariah. Menurut Nabhani (2003) tentang perilaku islami menyatakan bahwa mahfum atau pemahaman tentang nilai-nilai islam (pemahaman yang terinternalisasi dalam diri seseorang) akan mempengaruhi perilaku atas tindakan orang tersebut. Menurut Agustianto (2008) perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar’i. Tuntutan target tingkat keuntungan yang lebih baik serta penilaian kinerja pada setiap bank syariah yang masih didominasi oleh kinerja keuangan akan mendorong manajer yang opportunis untuk melanggar
7
ketentuan syariah. Padahal salah satu pilar penting pengembangan lembaga keuangan syariah adalah syariah compliance. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu selain manajer diperlukan juga institusi yang bertugas untuk mengawasi opersional perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh standar akuntansi syariah. Institusi yang tersebut disebut Dewan Syariah Nasional. Oleh Dewan Syariah nasional kemudian dibentuklah Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi dan menjamin diterapkannnya prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. 3.4 Peran Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi / pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsipprinsip syariah. DPS melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama sekali mengesahkan dan mengawasi produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi bank konvensional dan bank syariah adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah sedangkan pada bank konvensional tidak ada aturan yang demikian. Dewan pengawas syariah merupakan satu dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqh mu’amalah (Islamic commercial jurisprudence) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional bank dan semua produk-produknya agar sesuai dengan ketentuanketentuan syariat Islam. Dewan pengawas syariah (The Shari’a Supervisory Board) mesti melihat secara teliti bagaimana bentuk-bentuk perikatan / akad (agrements, appointment and engagement) yang dilaksanakan oleh institusi keuangan syariah. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ayat 2 dan 3 pasal 19 tanggal 12 Mei 1999, disebutkan bahwa : Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (head office). Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.
8
Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peranan yang sangat penting dalam perbankan / institusi keuangan syariah yaitu: 1) Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). 2) Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (annual report) institusi syariah, maka laporan dari Dewan Pengawas Syariah mesti dibuat dengan jelas. 3) Dewan Pengawas Syariah wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnnya enam bulan sekali. 4) Dewan Pengawas Syariah juga berkewajiban meneliti dan
membuat
rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). 5) Membantu sosialisasi perbankan/institusi keuangan syariah kepada masyarakat. 6) Memberikan masukan (input) bagi pengembangan dan kemajuan institusi kewangan syariah. Dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi bank syariah diletakkan pada posisi satu tingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank syariah. Posisi yang demikian bertujuan agar Dewan Pengawas Syariah lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan pandangan (opinion) dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi produk perbankan syariah. Hasil penelitian Bank Indonesia kerjasama dengan Ernst & Young tahun 2008 menyimpulkan bahwa peran DPS belum optimal. Dilanggarnya syariah compliance yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah akibat lemahnya pengawasan DPS memiliki dampak terhadap risk management. Jenis manajemen resiko yang
9
terkait dengan peran DPS adalah resiko reputasi yang selanjutnya berdampak
pada
displaced commercial risk seperti resiko likuidasi atau resiko lainnya. Jika peran DPS tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah terhadap praktik syariah yang berakibat pada pelanggaran syariah maka citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat akan menurun. Berhubungan dengan ini Shanin A. Shayan, CEO and Board Member of Barakat Foundation dalam Agustianto (2008) menyatakan: “ The biggest risk facing the global financial system is not a fall its earning power but most importantly a loss of faith and credibility on how it works.” 3.5 Hubungan Pemahaman Manajer Pemahaman Manajer tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pemahaman yang baik oleh manajer tentang Standar Akuntansi Keuangan yang dikuti dengan kepatuhan menjalankan SAK Syariah akan menjadikan praktik operasional BPRS akan sesuai syariah yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun sebaliknya bila manajer mempraktikan operasional BPRS tanpa didasari atas pemahaman yang baik terhadap SAK Syariah akan mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak layak dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan (laporan keuangan yang menyesatkan).
3.6 Hubungan Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat bahwa Peran DPS merupakan salah satu point yang sangat penting bagi terjadinya praktik BPRS. Bila DPS benar-benar menjalankan wewenang dan kewajibannya (peran) bisa dipastikan bahwa laporan keuangan yang terjadi adalah laporaran keaungan yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip syariah.
3.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitan sebelumnya tentang kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Fanani, Ningsih dan Hamidah (2006) yang mengkaji tentang apakah
atribut
akuntansi kualitas laporan keuangan (kualitas akrual, persistensi, prediksi, smoothness) dan market base (relevance value, timeliness, dan conservatism) merupakan representasi dari kualitas laporan keuangan yang berbeda antara satu 10
dengan lainnya. Penelitian lainnya dilakukan oleh Bauwhede (2001) yang mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi praktik pelaporan keuangan, perbedaan antara Anglo Saxon dengan Eropa Continental. Penelitian pada dasarnya merupakan replikasi dari Nasim (2010) yang mengkaji Pengaruh Pemahaman Manajer tentang SAK syariah, Peran DPS dan Kualitas laporan Keuangan terhadap Loyalitas Nasabah. Berdasarkan penelitiannya yang dilakukan di daerah Banten, Jawa Barat dan Yogyakarta, ia menyimpulkan bahwa pemahaman manajer atas Standar Akuntansi Keuangan Syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Bila ditinjau dari peran DPS diperoleh bahwa peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Bila dilihat dari sisi loyalitas nasabah, pemahaman manajer atas Standar Akuntansi Keuangan Syariah berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah namun hal ini tidak terjadi pada Dewan Pengawas Syariah dimana peran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah demikian juga dengan kualitas laporan keuangan yang tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. BAB IV. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: (1)
Pengaruh pemahaman manajer tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah terhadap kualitas laporan keuangan.
(2)
(Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan BAB V. METODE PENELITIAN
5.1. Desain Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory survey yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala, mengetahui hubungan antar variabelvariabel. Penelitian eksplanasi dimaksud untuk memperoleh kejelasan atau menjelaskan suatu fenomena, menjelaskan hubungan, menguji pengaruh (hubungan sebab akibat) antar variabel, melakukan evaluasi, dan mengetahui perbedaan atau komparasi satu atau lebih kelompok (yang dikenai perlakuan dengan yang tidak dikenai perlakuan) atau perbedaan kondisi satu atau lebih kelompok.
11
5.2. Populasi Penelitian Populasi penelitian ini adalah BPRS yang merupakan anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Aceh dengan jumlah 10 buah. Unit observasi ditujukan pada jajaran manajemen BPRS dan jajaran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Yang dikatagorikan sebagai jajaran manajemen disini adalah para direktur dan kepala bagian. Populasi penelitian ini berjumlah 50 orang dan dari jumlah tersebut sebanyak 35 orang dijadikan sebagai sampel penelitian. Pemilihan sampel penelitian ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. 5.3. Teknik Pengumpulan Data Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan
dengan
menggunakan kuesioner. Responden sasaran dari kuesioner adalah semua direktur, kepala bagian dan anggota Dewan pengawas Syariah (DPS) yang ada pada BPRS di Aceh. Untuk mendukung penelitian ini, penulis juga menggunakan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian ini. 5.4. Operasionalisasi Variabel Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan sedangkan variabel independen adalah pemahaman manajer tentang SAK syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah. 5.4.1 Kualitas Laporan Keuangan Menurut AAOIFI ( Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) menetapkan syarat kualitatif laporan keuangan adalah high quality, relevant, understandability, reliability, comparability, prudence. -
High quality. Quality is defined by the objective and qualitative characteristics of financial reporting information. it should meet three important criteria: it should present a true and fair view, it should be decision-useful and it should be transparent
-
Relevant. Accounting information is relevant if it helps the main users of financial statements evaluate the potential outcomes of maintaining or establishing relationships with the entity provided that information meets the other criteria of useful information. Relevance of accounting information requires that the information has the following three qualities: Predictive value, Feedback value, Timeliness.
12
-
Understandability. Understandability is the quality of information that enables users to comprehend its meaning. Understandibility is enhanced when information is classified, characterised and presented clearly and concisely.
-
Reliability. Reliability is the characteristic which permits users to depend upon information with confidence. Reliable accounting information should have Representational faithfulness, Neutrality, Substance and form, Completeness, Verifiability, Consistency.
-
Comparability. Comparable financial accounting information allows users to identify real similarities and differences in the entity’s performance in relation to its own performance over time and in relation to the performance of other entities.
-
Prudence. Prudence is the inclusion of a degree of caution in the exercise of the judgments needed in making the estimates required under conditions of uncertainty, such that assets or income are not overstated and liabilities or expenses are not understated. However, the exercise of prudence does not allow, for example, the creation of hidden reserves or excessive provisions, the deliberate understatement of assets or income, or the deliberate overstatement of liabilities or expenses, because the financial reports would not be neutral and, therefore, not have the quality of reliability. Menurut KDPPLK Syariah para.44 menyatakan bahwa ada empat karateristik
kualitatif pokok laporan keuangan yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. - Dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapatdipahami oleh pemakai tertentu.
13
- Relevan. Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan. Agar relevan laporan keuangan harus memiliki nilai prediksi dan nilai umpan balik serta harus disajikan tepat waktu. -
Keandalan. Syarat ini berhubungan dengan tingkat keandalan informasi yang dihasilkan. Hal ini tidak berarti harus akurat secara absolute, tetapi juga dapat diandalkan sesuai dengan kondisi yang melekat pada transaksi termasuk penggunaan cara/metode, untuk penghitungan dan/atau pengungkapan dari suatu transaksi. Walaupun estimasi dan judgment tidak konsisten dengan prinsip syariah tetapi hal ini diperbolehkan jika tidak adanya bukti yang memadai. Dalam syarat ini harus memiliki penyajian yang wajar, objektif, dan netral sesuai dengan perintah Allah pada Q.S 5:8.
-
Dapat Dibandingkan. Informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama.
5.4.2 Pemahaman terhadap Akuntansi Syariah Pemahaman terhadap akuntansi syariah diukur melalui pertanyaan yang berhubungan dengan: a.
Karakteristik Akuntansi Syariah Menurut KDPPLK Syariah ada 12 karakteristik dan persyaratan yang harus
diimplementasikan dalam transksi syariah yaitu: -
Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
-
Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib)
-
uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
-
Tidak mengandung unsur riba
-
Tidak mengandung unsur kezaliman
-
Tidak mengandung unsur maisyir
-
Tidak mengandung unsur gharar
-
Tidak mengandung unsur haram
14
-
Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)
-
Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad
-
Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar)
-
Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah)
b.
Implementasi prinsip syariah dalam produk penghimpunan dana (funding) Penghimpunan dana di Bank syariaah dapat berbentuk giro, tabungan dan
deposito. Prinsip operasional dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadia’ah dan mudharabah (Karim, 2009:107) c.
Implementasi prinsip syariah dalam produk penyaluran dana (financing). Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk perbankan
syariah terbagi dalam empat katagori yang dibedakan berdasarkan
tujuan
penggunaannya (Karim, 2009:97): -
Pembiayaan dengan prinsip jual beli ( murabahah, salam, ishtisna)
-
Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)
-
Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil (musyarakah, mudharabah)
-
Pembiayaan dengan Akad Pelengkap (hiwalah, rahn, ard, wakalah, kafalah)
Dari empat katagori di atas, hanya pembiayaan akad pelengkap yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan (Karim 2009:105) 5.4.3 Peran Dewan Pengawas Syariah Peran Dewan Pengawas Syariah dapat dipilah menjadi dua variabel yaitu kewajiban dan fungsi. Menurut Nasim (2010) kewajiban DPS adalah: -
Menghadiri Rapat Rutin DPS
-
Memberikan Bimbingan dan Pertimbangan Syariah
15
-
Memberikan nasehat dan koreksi terhadap LKS bila ditemukan penyimpangan
-
Memberikan Opini Syariah kepada LKS
-
Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada DSN
Nasim (2010) menambahkan bahwa fungsi DPS adalah: -
Mengawasi pelaksanaan Fatwa DSN di LKS
-
Memberikan usul dan saran kepada LKS
-
Memberikan Opini Syariah
-
Mengusulkan Fatwa kepada DSN Variabel dependen dan variabel independen diukur dengan model skala Likert
yaitu mengukur sikap yaitu: Sangat setuju (SS) skor 5, Setuju (S) skor 4, Netral (N) skor 3, Tidak setuju (TS) skor 2 dan sangat Tidak Setuju (STS) skor 1. Pengukuran juga digunakan terhadap sifat pelaksanaan, yaitu: Selalu (SL) skor 5, Sering (SR) skor 4, Kadang-kadang (KK) skor 3, Jarang dilakukan (JD) skor 2 dan Tidak Pernah (TP) skor 1. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dibuat tabulasi operasionalisasi variabel sebagai berikut: Tabel 5.1 Operasionalisasi Variabel Variabel Pemahaman Terhadap Akuntansi Keuangan Syariah (X1)
Dimensi Karakteristik Akuntansi Syariah (X1.1)
-
Transaksi Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha Objek yang ditransaksikan halal dan baik (thaiyib) Uang hanya sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai bukan komoditas Tidak mengandung unsur riba Tidak mengandung unsur kezaliman Tidak mengandung unsur maisyir Tidak mengandung unsur gharar Tidak mengandung unsur haram Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) Tidak ada 2 transaksi dalam satu akad Tidak ada distorsi harga melalui
Skala Ordinal
16
Peran Dewan Pengawas Syariah (X2)
permintaan (najasy) maupun rekayasa penawaran (ikhtiar) - Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap (najasy) Prinsip syariah - Prinsip Wadiah dalam Produk - Prinsip Mudharabah Penghimpunan dana (Funding) (X1.2) Prinsip Syariah - Pembiayaan Murabahah dalam Produk - Pembiayaan Salam Pembiayaan - Pembiayaan Istishna (Financing) - Pembiayaan Ijarah (X1.3) - Pembiayaan Musyarakah - Pembiayaan Mudharabah Kewajiba - Menghadiri Rapat Rutin DPS - Melakukan review secara berkala n (X2.2) atas pemenuhan prinsip syariah terhadap produk BPRS - Memberikan nasehat dan saran terhadap direksi BPRS - Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Bank Indonesia Fungsi(X2.3)
Kualitas Laporan Keuangan (X3)
- Mengawasi pelaksanaan Fatwa DSN di LKS - Mengusulkan Fatwa kepada DSN
Relevan (X3.1) Dapat diandalkan (X3.2) Dapat dibandingka n (X3.3) -
Nilai Prediksi Nilai Umpan Balik Tepat waktu Dapat diperiksa Obyektif Jujur Disajikan dalam beberapa periode Disusun berdasarkan format standar Bisa menunjukkan persaman dan perbedaan - Informasi dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya - Informasi dapat dibandingkan dengan perusahaan lain
Konsisten (X3.4)
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
Ordinal
- Prosedur penilaian dan pencatatan Ordinal yang sama setiap periode - Ada pengungkapan jika terjadi perubahan metode dan prosedur
17
- Menggunakan bahasa dan istilah Dapat yang dipahami dimengerti(X3. Menggunakan format yang 5) dimengerti - Menggunakan klasisfikasi pos sesuai standar akuntansi - Menggunakan prosedur akuntansi yang standar
Ordinal
5.5. Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis 5.5.1 Analisis Regresi Berganda Analisis ini digunakan untuk melihat bagaimana ketergantungan variabel terikat (kualitas laporan keuangan) terhadap variabel bebas (pemahaman manajer terhadap SAK syariah dan Peran DPS). Tujuannya adalah untuk menaksir rata-rata hitung variabel terikat akibat perubahan variabel bebas. Adapun rumus regresi berganda sebagai berikut : Y = α + ß1X1 + ß2X2 + е dimana : Y
= kualitas laporan keuangan
α
= konstanta
ß1,2 = koefisien variabel bebas X1
= pemahaman manajer tentang SAK
X2
= peran DPS
е
= error term
5.5.2 Analisis Koefisien Korelasi ( R) Analisis koefisien korelasi dimaksudkan untuk mengetahui
keeratan
hubungan antara variabel bebas (pemahaman manajer terhadap SAK dan Peran DPS terhadap variabel terikat kualitas laporan keuangan). Dari angka korelasi dapat di ketahui dua arti dalam penafsiran korelasi. Arti pertama adalah besaran angka. Angka korelasi berkisar pada 0 ( tidak ada korelasi sama sekali) dan 1 (korelasi sempurna). Kekuatan hubungan ini semakin erat atau berkorelasi tinggi jika nilai koefisien korelasi mendekati +1 atau -1. Secara sederhana, angka korelasi di atas 0,5 menunjukkan korelasi yang cukup kuat, sedangkan angka korelasi di bawah 0,5 menunjukkan korelasi lemah. Arti kedua, tanda korelasi. Tanda – (negatif)
pada
18
output menunjukkan adanya arah yang berlawanan, sedangkan tanda + (positif) menunjukkan arah yang sama ( Santoso, 2002) 5.5.3 Analisis Koefisien Determinasi (R²) Analisis Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (pemahaman manajer terhadap SAK dan peran DPS) berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat kualitas laporan keuangan). Nilai koefisien determinasi atau di sebut juga R-Square (R²) berkisar pada angka 0 sampai 1. Semakin kecil nilai koefisien determinasi (R²), semakin lemah hubungan antara kedua variabel. 5.5.4 Uji t (t Test) Uji t di gunakan untuk menguji signifikan pengaruh variabel bebas (pemahaman manajer terhadap SAK dan Peran DPS) terhadap variabel terikat (kualitas laporan keuangan) secara parsial dengan tingkat keyakinan ( level of significance ) 5% (0,05), Apabila nilai t hitung lebih besar dari t table, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 5%, sebaliknya apabila nilai t hitung lebih kecil dari t table, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 5%. 5.5.5 Uji F ( F Test) Uji F digunakan untuk menguji signifikan pengaruh variabel bebas (pemahaman manajer terhadap SAK dan Peran DPS ) terhadap variabel terikat (kualitas laporan keuangan) secara simultan dengan tingkat keyakinan ( level significance) 5% (0,05), Apabila nilai F hitung lebih besar dari F table, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 5%, sebaliknya apabila nilai F hitung lebih kecil dari F table, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 5%.
BAB VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 6.1. Hasil Penelitian 6.1.1. Lokasi penelitian dan unit analisis Penelitian
mengambil
tempat
BPRS
yang
tersebar
pada
beberapa
kabupaten/kota di Aceh yang jumlahnya 10 unit dengan distribusi sebagai berikut: 19
Tabel 6.1 Distribusi BPRS di Aceh Kabupaten Kota Jumlah BPRS Banda Aceh 1 Aceh Besar 2 Pidie 1 Bireun 2 Lhok Seumawe 1 Aceh Tengah 1 Langsa 2 Total 10 Sumber: Perbarindo, 2012 Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disampaikan kepada responden. Responden penelitian terdiri dari direktur, kepala bagian dan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS di Aceh yang
seluruhnya
berjumlah 50 orang. Dari jumlah tersebut diambil sebanyak 35 orang sebagai sampel penelitian dengan metode purposive sampling. Dari 35 kuesioner yang disebarkan semuanya telah dikembalikan (tingkat pengembalian kuesioner penelitian 100%). Distribusi sampel responden sebagai berikut: Tabel 6.2 Distribusi Responden Jumlah Responden Banda Aceh 4 Aceh Besar 7 Pidie 4 Bireun 6 Lhok Seumawe 4 Aceh Tengah 4 Langsa 6 Total 35 Sumber: data primer 2012 (diolah) Kabupaten/Kota
6.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki sebanyak 29 orang (83%) dan perempuan sebanyak 6 orang (17%). Bila dilihat berdasarkan umur, responden yang
20
berumur 21-30 tahun sebanyak 2 orang (6%), 31-40 tahun sebanyak 6 orang (17%), 41-50 tahun sebanyak 15 orang (43%) dan lebih dari 50 tahun sebanyak 12 orang (34%). Umumnya responden berpendidikan S1 yang sebanyak 18 orang ( 51%) dan selebihnya S2 sebanyak 3 orang (9%), D3 sebanyak 13 orang (37%) dan SLTA sebanyak 1 orang (3%). Dilihat dari sisi jabatan, responden yang menjabat sebagai direktur sebanyak 11 orang (31%), kepala bagian sebanyak 16 orang (46%) dan Dewan pengawas Syariah sebanyak 8 orang (23%). Tabel 6.3 Karakteristik Responden No. 1
URAIAN Jenis kelamin: Laki-laki Perempuan 2. Umur responden: < 30 tahun 31 – 40 tahun 41 – 50 tahun > 50 tahun 3. Pendidikan terakhir: SLTA Diploma S1 S2 4. Jabatan: Direktur Kepala bagian Dewan Pengawas Syariah Sumber: data primer, 2012 (diolah)
Frekuensi
Persentase
29 orang 6 orang
83 17
2 orang 6 orang 15 orang 12 orang
6 17 43 34
1 orang 13 orang 18 orang 3 orang
3 37 51 9
11 orang 16 orang 8 orang
31 46 23
6.1.3. Hasil Pengujian 6.1.3.1 Hasil Uji Validitas Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunakan uji Person Product-Moment Coefficien of Correlation dengan bantuan software komputer Statistikal Package for Social Science (SPSS) 16.0. Berdasarkan hasil
21
pengolahan data (lampiran output SPSS) seluruh item pernyataan dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi dibawah 5% sedangkan jika dilakukan secara manual, maka nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis product moment, dimana hasilnya menunjukkan semua item pernyataan mempunyai nilai korelasi di atas nilai kritis 5% diatas korelasi hitung > nilai kritis korelasi product moment (rhitung > rtabel). Untuk lebih jelasnya mengenai hasil uji dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini Tabel 6.4 Hasil Uji Validitas Koefisien Item Pertanyaan Korelasi Pertanyaan Pemahaman SAK Syariah – 1 0,594 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 2 0,719 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 3 0,549 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 4 0,549 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 5 0,808 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 6 0,912 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 7 0,980 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 8 0,604 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 9 0,980 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 10 0,980 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 11 0,980 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 12 0,980 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 13 0,980 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 14 0,980 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 15 0,980 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 16 0,980 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 17 0,980 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 18 0,980 Pertanyaan pemahaman SAK Syariah – 19 0,980 Pertanyaan peran DPS – 1 0,401 Pertanyaan peran DPS – 2 0,898 Pertanyaan peran DPS – 3 0,775 Pertanyaan peran DPS – 4 0,558 Pertanyaan peran DPS – 5 0,775 Pertanyaan peran DPS – 6 0,775 Pertanyaan kualitas laporan keuangan – 1 0,754 Pertanyaan kualitas laporan keuangan – 2 0,775 Pertanyaan kualitas laporan keuangan – 3 0,901 Pertanyaan kualitas laporan keuangan – 4 0,754 Pertanyaan kualitas laporan keuangan – 5 0,754 Pertanyaan kualitas laporan keuangan – 6 0,754 Pertanyaan kualitas laporan keuangan – 7 0,754
Nilai Kritis 5% (N=35) 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334
Ket. Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
22
Pertanyaan kualitas laporan keuangan – 8 Pertanyaan kualitas laporan keuangan – 9 Pertanyaan kualitas laporan keuangan – 10 Sumber: data primer, 2012 (diolah)
0,675 0,675 0,675
0,334 0,334 0,334
Valid Valid Valid
6.1.3.2. Hasil Uji Reliabilitas Untuk menguji keandalan kuesioner yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan uji reliabilitas. Analisis ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada. Hasil uji reliabilitas (tabel 4.5) untuk variabel dependen maupun variabel independen menunjukkan hasil yang reliable. Nilai Cronbach Alpha yang dihasilkan > 0,5 sehingga variabel pemahaman manajer tentang SAK Syariah, peran DPS dan kualitas laporan keuangan syariah yang digunakan dinyatakan reliable. Tabel 6.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman manajer tentang SAK Syariah Peran DPS Kualitas laporan keuangan syariah Sumber: data primer, 2012 (diolah)
Jumlah Item 19
Cronbach Alpha 0,974
6 10
0,754 0.924
Reliabilitas Reliabel Reliabel Reliabel
Hasil pengolahan data menunjukkan nilai Cronbach Alpha untuk masingmasing variabel yaitu sebesar 97,4% untuk variabel pemahaman manajer tentang SAK Syariah (X1), sebesar 75,4% untuk variabel peran DPS (X2) dan sebesar 92,4% untuk variabel kualitas laporan keuangan syariah (Y). 6.1.4.Analisis Pengaruh Pemahaman Manajer tentang SAK Syariah dan Peran DPS terhadap Kualitas Laporan Keuangan Syariah Seperti yang dikemukakan pada perumusan masalah dan hipotesis, penelitian ini menganalisis pengaruh pemahaman manajer tentang SAK syariah (x 1), Peran DPS (x2) sebagai variabel bebas (independent variabel) terhadap kualitas
laporan
keuangan BPRS di Aceh sebagai variabel terikat (dependent variabel) baik secara simultan maupun secara parsial. Berdasarkan analisis regresi linear berganda diperoleh seperti terlihat pada tabel berikut:
23
Tabel 6.6. Pengaruh Masing-masing Variable Bebas Terhadap Variabel Terikat Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
Nama Variabel
t hitung B
Konstanta
Std. Error
-2.721
2.701
Pemahaman Manajer tentang SAK Syariah
.474
.027
Peran DPS
.350
.067
t tabel
Sig.
Beta -1.007
.321
1.021 17.714 2,0369 .000 .302
5.239 2,0369 .000
Sumber: data primer, 2012 (diolah)
Dari tabel di atas diperoleh bahwa persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut: Y = - 2721 + 0,474 X1 + 0,350 X2 + e Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut: Koefisien Regresi (ß): -
Konstanta sebesar -2.721 yang artinya jika faktor pemahaman manajer tentang SAK syariah (x1) dan peran DPS (x2) dianggap konstan, maka besarnya nilai kualitas laporan keuangan BPRS di Aceh sebesar – 2.721 atau sangat rendah pada satuan sekala likert.
-
Koefisien regresi Pemahaman Manajer tentang SAK Syariah (x1) sebesar 0,474 yang artinya bahwa setiap 100% perubahan/perbaikan dalam variabel pemahaman manajer terhadap SAK syariah maka akan relatif meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 47,4%. Dengan demikian semakin baik pemahaman manajer terhadap SAK syariah maka akan semakin meningkat kualitas laporan keuangan BPRS di Aceh
-
Koefisien regresi Peran DPS (x2) sebesar 0,350 yang artinya bahwa setiap 100% perubahan/perbaikan dalam variabel peran DPS maka akan relatif meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 35%. Dengan demikian semakin baik peran DPS maka akan semakin meningkat kualitas laporan keuangan BPRS di Aceh 24
Berdasarkan hasil analisis ini dapat pula disimpulkan bahwa pemahaman manajer terhadap SAK Syariah lebih mempunyai kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan bila dibandingkan dibandingkan
dengan
peran DPS Koefesien Korelasi dan Determinasi Untuk melihat hubungan dan pengaruh variabel pemahaman manajer tentang SAK syariah dan peran DPS terhadap kuliatas laporan keuangan BPRS di Aceh dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6.7 Model Summary R .953a
R Square .908
Adjusted R Square (R2)
Std. Error of the Estimate
.902
.87997
Sumber: data Primer, 2012 (diolah) -
Koefisien korelasi (R) = 0,953 menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 95,3%. Ini berarti pemahaman manajer terhadap SAK Syariah dan peran DPS memiliki kaitan yang sangat erat dengan kualitas laporan keuangan BPRS di Aceh.
-
Koefesien determinasi (R2) = 0,908 menunjukkan bahwa 90,8% perubahanperubahan terhadap kualitas laporan keuangan mampu dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam pemahaman manajer tentang SAK syariah dan Peran DPS, sedangkan selebihnya atau sebesar 9,2% dijelaskan oleh faktorfaktor variabel lain di luar penelitian ini.
Pengujian secara Simultan Untuk menguji hipothesis mengenai pengaruh variabel pemahaman manajer terhadap SAK syariah, peran DPS terhadap variabel kualitas laporan keuangan BPRS di Aceh dapat dijelaskan melalui tabel berikut:
25
Tabel 6.8 Analysis Variance (Anova) Model
Sum of Squares
Regression
df
244.364 2
Residual
24.779 32
Total
Mean Square F hitung
F tabel
122.182
3,2945 .000a
157.789
Sig.
.774
269.143 34
Sumber: data Primer, 2012 (diolah) Hasil pengujian secara simultan diperoleh F hitung sebesar 157.789 sedangkan F
tabel
pada tingkat signifikansi α = 5% adalah sebesar 3,2945. Hal
ini
memperlihatkan bahwa F hitung > F tabel dengan tingkat probabilitas 0.000. Dengan demikian dapat diambil keputusan menerima hipothesis alternatif dan menolak hipotesis nol yang berarti bahwa variabel pemahaman manajer tentang SAK dan peran DPS secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS di Aceh. Hasil Uji-t secara parsial Untuk menguji faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuanagan BPRS di Aceh secara parsial (masing-masing variabel) dapat dilihat melalui uji-t. Hasil perhitungan yang diperlihatkan pada tabel 4.6 dimana dapat diketahui besarnya thitung untuk masing-masing variabel dengan tingkat kepercayaan sebesar α = 5%. -
Hasil penelitian terhadap variabel pemahaman manajer tentang SAK syariah diperoleh t
hitung
sebesar 17.714 sedangkan t
perhitungan ini menunjukkan bahwa t
hitung
>t
tabel
sebesar
tabel dengan
2,0369
Hasil
signifikansi sebesar
0.000 atau probabilitas jauh dibawah α = 5%. Dengan demikian
hasil
perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman manajer tentang SAK berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS di Aceh. -
Hasil penelitian terhadap variabel peran DPS diperoleh t
hitung
sebesar 17.714
sedangkan t tabel sebesar 2,0369 Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa
26
t hitung > t tabel dengan signifikansi sebesar 0.000 atau probabilitas jauh dibawah α = 5%. Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel peran DPS berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS di Aceh. 6.2 Pembahasan 6.2.1. Pemahaman Manajer Tentang SAK Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dalam membuktikan hipotesis alternatif diperoleh bahwa terdapat pengaruh pemahaman manajer tentang SAK syariah terhadap kualitas laporan keuangan BPRS. Hal ini dapat dilihat dari thitung > ttabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 atau probabilitas jauh dibawah α = 5%. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pemahaman manajer tentang SAK syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BPRS di Aceh. Hasil penelitian penunjukkan perbedaan hasil bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasim (2010) yang menyebutkan pemahaman manajer atas SAK Syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 6.2.2. Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan keuangan Dalam membuktikan hipotesis alternatif diperoleh bahwa terdapat pengaruh peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan BPRS. Hal ini dapat dilihat dari thitung > ttabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 atau probabilitas jauh dibawah α = 5%. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BPRS di Aceh. Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang juga dilakukan oleh Nasim (2010) yang menyebutkan
ada
pengaruh yang positif antara peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan. 4.2.3. Pemahaman tentang Standar Akuntansi Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pemahaman manajer tentang SAK syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan BPRS di Aceh. Penelitian ini sejalan hendaknya dengan penelitian dari Beuhade yang mengkaji 27
tentang
factor
yang
mempengaruhi
laporran
keuangan
yang
diantaranya
menyebutkan bahwa quality of internal governance mechanism (i.e audit quality) and regulation as to financial reporting mechanism are potencial factor that influence financial reporting quality.
BAB VII. SIMPULAN DAN SARAN 7.1. Simpulan Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian dengan menggunakan regresi linear berganda diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Pemahaman manajer tentang SAK Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BPRS di Aceh. 2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BPRS di Aceh. 3. Pemahaman manajer tentang SAK Syariah dan Peran Dewan Pengawas
Syariah (DPS) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BPRS di Aceh. 7.2 Saran Pemahaman terhadap SAK Syariah tidak sepenuhnya bisa dideteksi dengan angket/kuesioner. Pemahaman ini harus bisa dibuktikan dengan bagaimana pihak manajer memiliki kemampuan teknis terhadap implementasi SAK Syariah. Penelitian lebih dalam tentang pemahaman manajer terhadap SAK Syariah
dengan
menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif diharapkan bisa menjawab dengan pasti bagaimana sebenarnya pemahaman manajer terhadap SAK Syariah pada BPRS di Aceh.
DAFTAR PUSTAKA AAOIFI. 1995. Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions Agustianto. 2008. Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah, www.pesantrenvirtual. com.indeks.php/ekonomisyariah
28
Antonio, Muhammad Syafi’i. 1999. Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan. Tazkia Institute. Bogor Bank Indonesia. 2011. Outlook Perbankan Syariaah 2011. Jakarta Bauwhede, Heidi Vander 2001. What factors Influence Financial Statement Quality? A Farmework and Some Evidence. Working Paper. Palermo, Italy Cohen, D.A. 2003. Quality of Financial Reporting Choice: Determinants and Economic Consequences. Working Paper. Northwestern University Collins. Dechow, P.M. dan I. Dichev. 2002. The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors. The Accounting Review 77. Supplement: 35-59. Fanani, Zainal., Sri Ningsih, Hamidah. 2006. Faktor-faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan dan Kepercayaan Investor. Gul. Z., C.J Lee. dan J.G. Rosett. 2002. Information Environment and Accrual Volatility. Working Paper. A. B. Freeman School of Business. Tulane University. Harahap, Sofyan Sjafri. 2009. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Rajawali Pers. Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (KDPPLK) Syariah dan PSAK No.101-109 Karim, Adiwarman A.2009. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Rajawali Pers. Jakarta Lev, B. dan R. Thiagarajan. 1993. Fundamental Information Analysis. Journal of Accounting Research. Vol 31. Autumn. 2: 190-215. Nasim, Arim. 2010 Pengaruh Pemahaman Manajer tentang SAK Syari’ah, Peran DPS dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada BPR Syari’ah di Jawa Barat, Banten dan Yogyakarta). Desertasi. Universitas Padjajaran. Bandung. Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat. Jakarta Pagalung, G. 2006. Kualitas Informasi Laba: Faktor-Faktor Penentu Dan Economic Consequencesnya. Disertasi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
29
