SUARA DPRDedisi II tahun 2015

buletin

SUARA DPRD

DPRD Desak Gubernur NTB Sikapi Pembangunan “Smelter”

3

edisi II tahun 2015

DPRD Optimalkan Kinerja Komisi untuk Awasi Scrap PT. NNT

5

BULETIN SUARA DPRD | EDISI 2 TAHUN 2015 2

SUSUNAN REDAKSI P

SALAM REDAKSI Assalamualaikaum WR. WB.

PENASEHAT

Puji syukur kami haturkan kehadirat ALLAH SWT Tuhan semesta Alam yang karena karunia-nya kami dapat menyelesaiakan Buletin Suara DPRD KSB edisi Tahun 2015 ini tepat waktu. Salawat serta salam kami haturkan kehadapan junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang karena suar Risalahnya kita dapat menikmati indahnya islam. M. NASIR, S.T., M.M

PENGARAH

Ir. IRHAS R. RAYES, M.Si

PENANGGUNG JAWAB

Semoga apa yang tertuang dalam Buletin yang kami jadikan sebagai media silaturrahmi ini dapat menjadi cerminan Kerja keras , kerja cepat dan kerja ikhlas dalam menjalankan Tugas dan fungsi kami untuk melayani para wakil Rakyat, Dalam perjalanan usia yang telah menginjak Periode ke- III ini ( 2004- 2009, 2009- 2014, 2014-2019) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sumbawa Barat sebagai Representasi perpanjangan Aspirasi Rakyat telah beruasaha maksimal untuk memegang dan melaksanakan amanat tesebut, meski pada perjalanannya seringkali kali terjadi dinamika- dinamika guna penetapan kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Rakyat Kab. Sumbawa Barat . Karenanya kami berupaya mengahdirkan walaupun hanya sebagian kecil dari aktifitas dan agendaagenda Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sumbawa Barat kehadapan para pambaca melalui Buletin Suara DPRD – KSB ini. Demikian Buletin Suara DPRD-KSB ini kami hadirkan kehadapan para pembaca meski jauh dari kata sempurna, semoga dapat memuaskan dan bermanfaat .

SAHREN. AW, S.AP

PIMPINAN REDAKSI

Drs. MULYADI

REDAKSI

SOFIAN HADI WIJAYA, SH

AMIR MAHMUD, S.AP

RANDI ID’HAM

TATY KHAYANTI, S.AP

NANA LIANTY, S.AP

FOTOGRAFER

Wassalammualaiakum. WR. WB DPRD Desak Gubernur NTB Sikapi Pembangunan “Smelter”

3

KOMISI III DESAK UJI MUTU SELURUH PROYEK PEMERINTAH

13

KOMISI II GELAR PERTEMUAN DENGAN GAPOKTAN BRANG REA

4

KOMISI I DESAK PEMDA SELESAIKAN WAITING LIST

14

DPRD OPTIMALKAN KINERJA KOMISI UNTUK AWASI SCRAP PT. NNT

5

DPRD MINTA PEMDA INTERVENSI HARGA GABAH

14

DPRD APRESIASI MoU BARU PROGRAM BEDAH RUMAH

6

PEMDA DAN DPRD PANGKAS SEJUMLAH PROYEK BESAR

15

DPRD TELAAH PENERAPAN PERBUP 65 TAHUN 2014

8

SOAL MANTAR, PEMDA DINILAI TIDAK KONSISTEN

16

KOMISI I PERTANYAKAN STATUS UANG MUKA RUMAH ADAT

9

BERITA FOTO

18

KOMISI II UNDANG BPMPDES DAN CAMAT SE-KSB

10

KOMISI III HARAP PENATAAN RUANG YANG EFEKTIF

11

PILKADA, PENGARUHI AGENDA DAN KINERJA DPRD

11

SUKARDI DI PAW, DPRD KSB LANTIK MUHAMMAD AMIN DPRD KSB RESMI PAW 2 PIMPINAN SERTA USULAN CALON PIMPINAN DEWAN

DESIGN & LAYOUT EDY SUPRYADDIN S.

JHONI KHAMDANI

BENDAHARA

ANITA

SUMIATI

SUKARNO SATRIAWANAN WHO MADE CRS DITERBITKAN OLEH CV. VEKTORIKA

22 23


DPRD Desak Gubernur NTB Sikapi Pembangunan “Smelter” DPRD Sumbawa Barat mendesak Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi untuk segera bersikap terkait pembangunan “smelter” PT Newmont Nusa Tenggara. Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat Fud Syaefuddin kepada wartawan, Kamis (26/2), mengatakan sebagai pemilik kewenangan dalam izin pertambangan, Gubernur NTB semestinya segera mengambil langkah strategis untuk menyikapi keinginan masyarakat agar dibangun fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang di daerah ini. “Sekarang semua kewenangan menyangkut perizinan, termasuk soal tambang, sudah ditarik ke provinsi. Jadi sudah sepantasnya gubernur selaku pemilik kewenangan menyikapi aspirasi masyarakat yang sekarang semakin menguat terkait pembangunan ‘smelter’ itu,” kata Fud.

ATAS: Pabrik Smelter di Kota Gresik

TENGAH: Tempat Penyimpanan Konsentrat PT NNT

BAWAH: Proses Pemindahan Konsentrat ke Kapal Tangker di Pelabuhan Benete

Bukan hanya gubernur, kata Fud, DPRD NTB dan pemerintah kabupaten/kota lainnya di daerah ini juga harus menyikapi masalah tersebut karena meski tambang PT NNT berada di Sumbawa Barat, tetapi kabupaten/kota lainnya juga merasakan manfaat dengan adanya pembagian royalti setiap tahun.Yang terpenting, menurut dia, Pemprov NTB, DPRD dan seluruh kabupaten/kota harus memiliki sikap bersama bahwa “smelter” harus dibangun di NTB. DPRD Sumbawa

Barat, kata dia, siap untuk duduk bersama membahas masalah ini. “Soal lokasi tidak masalah, dimana pun. Kami tentu berharap dibangun di Sumbawa Barat. Tetapi yang penting dan harus diperjuangkan bersama bahwa ‘smelter’ itu wajib dibangun di NTB,” katanya.Karena dengan adanya smelter, lanjut Fud, harapan masyarakat dan pemerintah agar sumber daya alam yang dikeruk PT Newmont Nusa Tenggara bisa memberi manfaat lebih untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bisa dicapai. Sebab, katanya, dengan adanya “smelter” tentu akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor lain untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. “Mumpung sekarang ada peluang dan masyarakat mendukung, sudah saatnya gubernur tanggap. Perjuangan gubernur dan masyarakat Papua yang berhasil ‘memaksa’ PT Freeport membangun smelter di daerahnya sendiri, bisa menjadi inspirasi untuk NTB,” ujarnya.DPRD Sumbawa Barat, tambah Fud, sudah melayangkan surat ke Gubernur NTB dan DPRD terkait keinginan dibangunnya smelter di daerah ini. “Komisi III yang membidangi masalah pertambangan bersama ketua DPRD, juga sudah bertolak ke Jakarta mengantar langsung surat ke Menteri ESDM terkait keinginan itu,” katanya.


Komisi II Gelar Pertemuan dengan Gapoktan Brang Rea

Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat KSB terus intens melakukan pengawasan untuk pengembangan bidang pertanian. Senin (12/1), komisi II untuk bertemu dan berdiskusi dengan para petani di kecamatan Brang Rea. Sejumlah isu menjadi topik bahasan dalam pertemuan tersebut, mulai dari ketersediaan pupuk, benih hingga pengamanan harga gabah.Komisi II DPRD KSB bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) se-Kecamatan Brang Rea, Kabid BKP5K, Kepala BP3K Brang Rea, Kepala KCD dan para Penyuluh Kecamatan Brang Rea menggelar dialog di aula kantor BP3K Brang Rea. Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi dan membahas permasalahan dan solusi terbaik terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani. Komisi II sendiri, berjanji akan menunjukkan komitmennya dalam memajukan sektor pertanian dan berusaha semaksimal mungkin agar petani tidak lagi menderita setiap panen dengan pengalokasian dana pengamanan harga gabah melalui APBD. Ketua komisi II Aheruddin Sidik SE ME,, menyampaikan, fungsi pengawasan dan penganggaran akan dimaksimalkan dimasa mendatang. “Kunjungan lapangan seperti ini juga sebagai bentuk nyata komisi II didalam melaksanakan fungsi pengawasan di lapangan,” tegas politisi muda PKP Indonesia ini.Komisi II menurutnya, telah menyetujui pengalokasian anggaran untuk pembangunan jalan usaha tani, sumur bor, irigasi, embung, pembangunan gedung BP3K, penyediaan bibit unggul di tahun 2015, hingga pengawasan terhadap kesediaan dan pendistribusian pupuk.

THINKER:

Volende occae vid qui quiatquis sam et ea quisi culpa quatem haruntis eos dolupic tectur alitaer

“Semua itu dianggarkan semata-mata untuk kemaslahatan petani Sumbawa Barat,” timpal Aher sapaan akrabnya.Ia menambahkan, berdasarkan hasil koordinasi terakhir dengan pihak Bulog, terkait dengan pengamanan harga gabah petani di masa yang akan datang, Bulog merencanakan pada bulan februari peletakan batu pertama pembangunan gedung Badan Urusan Logistics (Bulog) di KSB dan gedung akan mampu menampung 3500 ton gabah.“Komisi II akan tetap secara intens melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka


menindaklanjuti setiap laporan dan keluhan yang di sampaikan oleh petani, termasuk laporan adanya dugaan program bantuan baik dari daerah maupun pusat yang diduga fiktif,” bebernya. Ia menyatakan komisi terkait juga akan menginventarisir data dan potensi masalah pertanian terutama terhadap keberadaan kelompok tani. Pasalnya dari laporan warga dari beberapa kecamatan terkait munculnya kelompok tani fiktif yang mana bantuan atau programnya tidak diberikan kepada anggota dan hanya dinikmati oleh oknum pengurus. Untuk diketahui, data yang dikeluarkan oleh Bidang Pertanian ada kuota pupuk. Pupuk Urea yang sebelumnya sekitar 4800 ton mendapatkan tambahan sekitar 1000 ton menjadi 5800 ton. Pupuk jenis ZA, dimana sebelumnya hanya 107 ton kini menjadi 300 ton. Pupuk NPK yang sebelumnya hanya 206 ton mendapatkan tambahan sekitar 604 ton menjadi 810 ton. Penambahan juga pada pupuk organik yang sebelumnya hanya 29 ton menjadi 60 ton. Hanya pupuk Sp 36 saja yang tidak ada tambahan, karena pupuk ini juga pemakaiannya tidak terlalu banyak, makanya jatahnya tetap seperti tahun 2014 yakni 108 ton.“Dengan adanya penambahan kuota pupuk tersebut, maka sudah menjadi kewajiban kita semua, termasuk kami komisi II untuk selalu melakukan monitoring terhadap kesediaan dan pendistribusian pupuk tersebut, termasuk menyelidiki keberadaan kelompok fiktif,” tegasnya.Selain itu, pengamanan harga gabah juga menjadi skala prioritas agar tidak ada lagi keluhan akan anjloknya harga gabah di musim panen mendatang.

DPRD Optimalkan Kinerja Komisi untuk Awasi Scrap PT. NNT Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) siap untuk mengawal proses tender, penjualan hingga masukkan hasil penjualan limbah padat (scrap) PT Newmont Nusa Tengara (PTNNT) ke kas daerah. Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir ST, kepada media ini pekan lalu, menyatakan sebagai langkah kongkret dalam hal pengawasan, DPRD KSB melalui komisi terkait akan terjun langsung kelapangan dalam waktu dekat dalam rangka pendalaman masalah scrap.“Masing-masing komisi akan memanggil mitra kerjanya. Jika mengenai sumber daya mineral maka komisi III dan dinas ESDM, jika mengenai pendapatan, maka Komisi II dan DPPKD untuk menelaahnya karena hasil penjualannya akan masuk dalam daftar Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Nasir.Ia menyatakan tahun 2015 ini, merupakan tahun focus pendapatan. Kareena itu, apapun bentuknya, potensi-potnsi pendapatan daerah harus diawasi maksimal. DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan akan optimal dalam melaksanakan kinerja, mengingat scrap merupakan potensi pemasukan untuk dapat menunjang berbagai kegiatan yang ada didalam daerah. Namun Nasir menyatakan untuk pembentukan Pansus (panitia khusus) guna menyelidiki lebih maksimal persoalan scrap, masih sebatas wacana. Belum ada rencana DPRD membentuk pansus dimaksud.“Yang jelas DPRD akan mengoptimalakan laporan dari masing-masing komisi untuk mengawasi masalah scrap ini,


BERITA DPRD

DPRD Apresiasi MoU Baru Program Bedah Rumah “Sekarang MoUnya sudah ditandatangani, itu artinya dalam waktu dekat program yang sempat terhenti pelaksanaannya dilapangan itu bisa segera dilaksanakan kembali,’’

FOTO :

Bedah Rumah Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat

DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberikan apresiasi atas ditandatangani perjanjian kerjasama baru terkait program bedah rumah untuk 3.883 tidak layak huni di Bumi Pariri Lema Bariri. “Kami mengapresiasi penandatangani kerjasama ini, sebagai pengganti kerjasama sebelumnya,’’ kata wakil ketua komisi II DPRD KSB, Fud Syaifuddin, ST, kepada wartawan.Fud sapaa akrabnya mengatakan, penandatangan MoU baru antara PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpara) dan Pemda KSB itu sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat selama ini.“Sekarang MoUnya sudah ditandatangani, itu artinya dalam waktu dekat program yang sempat terhenti pelaksanaannya dilapangan itu bisa segera dilaksanakan kembali,’’ kata Fud.


Sebelumnya, program bedah rumah ini sempat terhenti. Program itu merupakan kerjasama antara Kemenpera, Newmont dan Pemda KSB. Pembiayaan bedah rumah ini dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dibiayaia Kemenpara. Untuk tahap pertama sendiri sebenarnya sudah rampung, pencairan dana tahap kedua inilah yang menjadi persoalan, dimana Rp 6 juta per satu unit rumah yang harusnya dibiayai PTNNT tidak kunjung terealisasi.

“Kita harap realisasi MoU (kerjasama) itu segera dilakukan, mengingat saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,’’ pinta Fud. Dijelaskan Fud, kerjasama yang dibangun antara PTNNT, Kemenpera dan Pemda KSB ini sendiri merupakan yang pertama dilakukan di NTB bahkan Indonesia. Dimana menggandeng pihak ketiga untuk melaksanakan program tersebut.“Hal ini menjadi contoh bagi daerah lain, dan KSB menjadi yang pertama untuk program seperti ini,’’ terangnya. Diakui Fud, protes masyarakat terkait mandeknya pencairan dana itu seharusnya dipahami bersama. ‘’Inikan lebih pada persoalan administrasi, tapi kita berharap setelah MoU itu ditandatangani bisa langsung jalan. Sehingga masyarakat tidak lagi harus menunggu,’’ harapnya.

“Hal ini menjadi contoh bagi daerah lain, dan KSB menjadi yang pertama untuk program seperti ini,’’

Hal itu disebabkan karena MoU yang ditandatangani sebelumnya sudah melebih batas waktu yang disepakati ketiga belah pihak. Khusus PTNNT sendiri, selain bantuan untuk 3.000 rumah. Perusahaan tambang tembaga dan emas asal negeri Barak Obama itu juga akan menanggung 100 persen untuk 883 unit rumah. Dimana satu rumah akan diberikan bantuan dana Rp 11 juta.


DPRD Telaah Penerapan Perbup 65 Tahun 2014

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melaksanaan telaah terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 65 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.DPRD menilai pemberlakuan Perbup yang berimbas pada diberikannya perpanjangan waktu selama 50 hari kepada para kontraktor yang gagal menyelesaikan pekerjaannya itu, masih perlu kajian yang mendalam karena terdapat berbagai ketimpangan dan keraguan dalam penerapannya. Ketua Komisi III DPRD Sumbawa Barat, Dinata PutrawanST, meyatakan pihaknya sudah melakukan kajian baik secara yuridis formil maupun secara tehnis anggaran dan tehnis pekerjaan proyek yang dimaksudkan dalam Perbup tersebut namun masih banyak terdapat pertanyaan didalam kajian lembaga ini.“Kita sudah melakukan rapat dengan komisi

ATAS: Proyek Pembangunan Jalan

KANAN: Proyek Pembangunan Irigasi

terkait, hanya saja sampai dengan saat ini belum final,” ungkap Ketua Komisi III ini kepada media ini. Menurut Dinata, alasan dinas terkait (PU), tentang penerapan Perbup 65 Tahun 2014 itu, sebagai solusi untuk bisa menuntaskan proyek yang belum terselesaikan tepat waktu diakhir tahun anggaran 2014 lalu, agar tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya pemerintah daerah, juga perlu dipertanyakan. “Saya rasa semangat kita sama dalam menyelesaikan sebuah persoalan, kita tidak mengingikan adanya pihak yang dirugikan, namun itu perlu dilakukan kajian yang mendalam oleh lembaga yang berkompeten,” tegasnya.Kendati demikian, Komisi III menurutnya, tetap akan menelaah Perbup dimaksud, karena terdapat beberapa klausul dalam aturan tersebut masih menimbulkan tanda tanya. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi persoalan dikemudian

hari, yang bisa menjerat pihakpihak yang berkaitan dengan peraturan itu. “Hal seperti itu tidak kita inginkan terjadi di daerah ini, kita lebih baik mencegah ketimbang membiarkannya, karena akan berimplikasi terhadap kinerja para pejabat dan pegawai di daerah ini,” demikian Dinata


Komisi I Pertanyakan Status Uang Muka Rumah Adat Komisi I DPRD Sumbawa Barat mempertanyakan kelanjutan status uang muka proyek pembangunan rumah adat senilai Rp 500 juta yang telah dicairkan oleh kontraktor pelaksana proyek itu.“Sampai saat ini status uang muka yang telah dicairkan itu tidak jelas. Apakah nilai uang muka itu sesuai atau tidak dengan volume yang telah dikerjakan atau sebaliknya, kami menunggu laporan Dikbudpora,” kata Sekretaris Komisi I, Masdar Arma, kemarin. Ia menjelaskan, proyek pembangunan rumah adat itu merupakan proyek tahun 2014 bernilai Rp 2 miliar dan dikerjakan oleh PT Agung Sembada Jaya. Sampai akhir masa kontrak pada 30 desember 2014, proyek itu tidak bisa diselesaikan, bahkan volume yang dikerjakan kurang dari 20 persen. Pemerintah daerah kemudian memberi tambahan waktu 50 hari kepada rekanan untuk menyelesaikan, tetapi tetap tidak ada kemajuan. PT Agung Sembada Jaya bahkan hilang dan tidak pernah muncul hingga sekarang. Padahal perusahaan itu telah mencairkan uang muka proyek sebesar 20 persen atau sekitar Rp 500 juta. Masdar menegaskan kejelasan tentang status uang muka yang telah dicairkan itu penting, mengingat itu uang daerah yang harus dipertanggungjawabkan.“Setahu kami rekanan juga dikenakan denda selama masa perpanjangan waktu, status denda itu juga tidak jelas,” sebut Masdar.Selain masalah uang

muka.dan denda, Komisi I, tambahnya, juga mendapat informasi bahwa anggaran untuk konsultan pengawas proyek yang berlokasi di alun-alun kota Taliwang itu, sudah dicairkan 100 persen. Padahal sesuai ketentuan pencairan 100 persen baru bisa dilakukan jika proyek telah dinyatakan rampung 100 persen.“Karena itu kami akan segera memanggil dinas terkait untuk meminta klarifikasi,” tandas Masdar. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pendidikan Pemuda san Olahraga (Dikbudpora), Drs Mukhlis, yang dikonfrimasi terpisah, enggan berkomentar banyak terkait status uang muka tersebut. Ia meminta wartawan mengkonfirmasi ke Sekretaris Dikbudpora sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek itu. “Baiknya di konfirmasi langsung ke PPK/KPA karena beliau yang bertanggungjawab soal proyek itu. Tapi beliau hari ini sedang tugas dinas keluar daerah,” katanya. Mengenai kelanjutan proyek tersebut, Mukhlis mengakui tidak ada anggaran yang diusulkan Dikbudpora untuk melanjutkan pembangunan rumah adat tersebut di APBD 2015 ini.“Usulannya memang dari kami melalui TAPD dan harus dibahas dengan DPRD. Tapi tahun ini tidak ada kami usulkan,”


Komisi II Undang BPMPdes dan Camat se KSB ka evaluasi terhadap pengelolaan ADD di Sumbawa Barat.“Ini wujud kepedulian dalam upaya merespons amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya dalam hal peningkatan ADD yang seharusnya diterima oleh desa,” jelas Aher sapaan akrabnya.

“

Ini wujud kepedulian dalam upaya merespons amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,

khususnya dalam hal peningkatan ADD yang seharusnya diterima oleh desa,”

Taliwang — Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membahas soal mekanisme pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Badab Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMDes) dan camat Se-KSB.Ketua Komisi II, Aheruddin Sidik SE ME, menyatakan, rapat yang digelar pada Selasa (10/2) itu, merupakan upaya menyamakan persepsi dalam rang-

Komisi II, menurut Aher, akan berupaya mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan amanat Undang-undang tersebut.“Tentunya dalam rangka peningkatan ADD dimasa mendatang, mutlak diperlukan persamaan persepsi dalam membangun garis koordinasi yang jelas dengan tetap berpedoman pada regulasi yang ada, mempersiapkan secara dini langkah-langka antisipasi terhadap peluang terjadinya penyalahgunaan ADD itu sendiri,” timpal Aher.Dalam kesempatan itu anggota komisi II mendengarkan berbagai pandangan, saran dan masukan yang disampaikan oleh para camat Se-KSB, termasuk beberapa laporan tentang kondisi dan permasalahan yang sering di hadapi oleh para camat didalam melaksanakan tugas pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD. Termasuk adanya harapan para camat tentang adanya peningkatan peran dan fungsi camat yang lebih bersifat substantif bukan hanya pada sebatas administrasi dan normatif saja. Merespons berbagai permasalahan tersebut, Komisi II memberikan beberapa catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam hal ini BPMDes dan Dinas pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) diantaranya, Komisi II meminta kepada semua pihak

terkait tentang perlunya, membangun konsistensi serta garis koordinasi yang jelas dalam peningkatan peran dan fungsi pihak yang terlibat didalam pengawasan dan pendampingan ADD, serta keperpihakan anggaran dari pemerintah daerah dengan peningkatan alokasi anggaran untuk desa dimasa mendatang.“Termasuk juga perlunya revisi regulasi dalam hal ini Perda,maupun perbub yang mengatur ADD itu sendiri,” cetusnya. Sementara itu Kepala BPMdes, Ibrahim Msi, secara terpisah menyatakan, rencana pihaknya untuk melakukan pendampingan terhadap pemerintah desa dalam hal mekanisme pengelolaan dan pelaporan ADD yang sesuai denganamanat undang–undang desa No 6 tahun 2014. “Dalam waktu dekat kami akan segera melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa, utamanya berkaitan dengan pengalokasian dan pelaporannya,” ungkap Ibrahim. Disebutkannya, dalam pengalokasian dan pelaporan yang dilakukan, dirasakannya akan sulit untuk di pahami jika tidak dilakukan pembinaan, mengingat sistim pengolahan pelaporanya sangat berbeda dengan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD II. Menurutnya, kalau aggaran Desa sesuai amanat undang– undang tersebut sangat berat dan dalam pemeriksaanya akan langsung dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kita tidak ingin pemerintah desa melakukan kesalahan, itu makanya kita tetap melakukan pengawasan dan pemantauan serta pembinaan yang intens,” ujar Ibrahim.


PILKADA, PENGARUHI AGENDA DAN KINERJA DPRD

Komisi III Harap Penataan Ruang Yang Efektif Komisi III DPRD Sumbawa Barat, menggelar rapat untuk persiapan dengar pendapat umum bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang akan membahas implementasi perda nomor 2 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah dearah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2011-2031.Ketua komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan ST, menyatakan apresiasi atas usulan Ranperda megenai rencana detail tata ruang kota Taliwang dalam rangka menjabarkan lebih lanjut sebagai turunan dari Perda No.2 tahun 2012 itu.Dari aspek pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, komisi III berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini BKPRD selaku lembaga adhoc yang mengkoordinasikan penataan ruang daerah supaya seluruh proses pembangunan dan perijinan, harus didasarkan kepada peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten. Komisi III juga berharap agar betul-betul tercipta tertib ruang. Artinya ada semacam konsistensi implementasi tata ruang. Karena Perda ini

sudah menjadi produk hukum daerah, maka menjadi kewajiban konstitusional DPRD dalam rangka pungsi pengawasan.Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua BKPRD, DR Ir W Musyafirin MM bersama Sekretaris BKPRD , Ir H Amri Rakhman M.Si dan anggota BKPRD lainnya.“Kami berharap dalam pungsi koordinasi pemanfaatan ruang, betul-betul dapat menciptakan tertib ruang. Ada konsistensi penataan dengan berlandaskan pada aturan hukum Perda tersebut. Sebagai satu-satunya dasar hukum kebijakan penataaan ruang,” ujar Dinata, kepada media ini. Harapan itu, sambungnya, bertujuan untuk menghindari terjadi kesemrawutan diberbagai ruang yang terjadi di dalam daerah. Karena itu pengawasan komisi akan dioptimalkan agar tercipta ruang daerah yang benar-benar kondusif tertata dengan rapi.Politisi dari Partai Amanat Nasional itu mengigatkan pemerintah daerah melalui BKPRD supaya Perda Nomor 2 dapat menjadi landasan hukum termasuk permohonan ijin investasi dibeberapa kawasan.“Kebijakan sektoral itu mengacu kepada produk hukum yang telah dilahirkan,”

Pilkada 9 Desember mendatang di Kabupaten Sumbawa Barat akan memberikan besar pengaruh terhadap jadwal dan agenda DPRD setempat. Apalagi dua unsur pimpinan DPRD saat ini dipastikan ikut bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Selain dua pimpinan dewan ,23orang anggota dewan juga dipastikan akan lebih sibuk menghadapi pilkada. ‘’Politik yang berlangung saat ini akan berpengaruh terhadap sejumlah agenda yang ada di DPRD. Termasuk agenda pembahasan APBDP tahun 2015 ini jelas akan sangat berpengruh. Termasuk agenda pembahasan APBDP murni tahun 2016 , ‘’jelas Wakil Ketua DPRD KSB, Fud Syaifudin ST, kemarin. Politisi PBB ini sejak awal sudah mengingatkan pihak eksekutif untuk segera mengajukan pembahasan APBDP. Semakin cepat pembahasan APBDP dilakukan, maka dewan akan bisa melangkah ke pembahasan APBDP tahun 2016. ‘’Harusnya pembahasan APBDP ini sudah bisa berjalan. Tapi eksekutif belum juga mengajukan usulan draf pembahasannya. Padahal yang perlu mereka ingat, kalau dua bulan sebelum dan dua bulan sesudah pilkada itu adalah bulan politik,”katanya. Gejolak politik yang terjdi selama empat bulan ke depan lanjutnya akan berimbas pada sejumlah agenda penting yang dilakukan Pemerintah.” Saat ini kita sedang memasuki bulan-bulan politik yang tinggi. Berbicara politik ya tentu saja berbicara politik secara emosional dan pribadi masing-masing. Nanti kalau ada muncul kekecewaan para politisi setelah pilkada,pasti akan imbasnya pada agenda-agenda itu. Karena dewan tidak bisa melaksanakan agenda kerja kalau tidak Kuorum,” ingatnya. Fud menyebut,saat ini DPRD di kuasai oleh tiga pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada KSB. Ada calon yang menguasai lima kursi, tujuh kursi dan 13 kursi DPRD.” Kami minta pejabat Bupati itu sudah harus punya skenario tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan. Karena APBDP dan APBD murni tahun 2016 adalah pekerjaan politik. Maka kami ingat,jangan sampai agenda eksekutif ini keluar dari desember. Karena saat itu merupakan puncak aktivitas politik,”sebutnya.


BERITA KILAS, LUGAS DAN TEPAT SASARAN Semua Berita yang dihimpun dari berbagai media.

DPRD MINTA PEMDA KSB KEJAR DEVIDEN DMB DPRD Sumbawa Barat memintah Pemerintah dearah mengejar relisasi penerimaan deviden saham PT daerah Maju bersaing (DMB) yang belum di bayarkan sejak 2011. Ketua DPRD Sumbawa Barat M. Nasir saat di komfirmasi, jum’at (31/7) mengatakan, akibat deviden belum terealisasi membuat kabupaten Sumbawa Barat mengalami kesulitan finansial. Ia mengatakan, banyak program yang telah di anggarakan APBD 2015 terpaksa di pangkas dan akan di masukan ke dalam APBDP pada pertengahan Agustus 2015. Meski sias waktu sebelum pembahasan APBD perubahan sudah mepet dan harapan untuk adanya realisasi dividen itu juga kecil,tetapi kami berharap pemda tetap mengoptimalkan upaya untuk merealisasikannya.ini penting dalam rangka meminimalisasi rasionalisasi program dan anggaran di APBD Perubahan nanti ujar Nasir. Sejauh ini kata dia, DPRD belum pernaah mendapatkan penjelasan resmi baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari manajen DMB terkait tunggakan pembayaran deviden tersebut. Saya akan masukan persoalan deviden ini dalam pengantar Paripurna pengesahan raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati dan wkil bupati beberapa hari ke depan, agar ada jawaban resmi nantinya yang di sampaikan DPRD, kata Nasir. Pemerintah kabupaten Sumbawa Barat pada APBD 2015 mengnggarkan peneriman deviden kepemilikan saham PT DMB sebesar Rp 43 miliar. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Sumbawa Barat Amin Sudiono sebelumnya mengatakan sehubungan telah di anggarakan, maka pemda wajib menggunakan anggaran diveden untuk membiayai sejumlah program APBD. Namun katanya, karena ternyata sampai saat ini belum ada realisasi , Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mengomunikasikan dengan DPRD untuk mempertimbangkan apakah nantinya APBD Perubahan masih akan mencantumkan penerimaan dividen atau tidak. Kalau seandainya tercantum,tetapi ternyata realisasi tidak ada,Pemda akan berhutang ke pihak ketiga. Padahan kiota sudah di warning oleh BPK, kalau anggaran tahun depan ada sisa utang Pemda,maaka Predikat WTP yang berhasil kita raih tahun ini tidak bisa di pertahankan, katanya. DPRD ULTIMATUM EKSEKUTIF TERKAIT PENYAMPAIAN KU-PPAS APBDP DPRD kabupaten sumbawa barat, memberi ultimatum waktu satu minggu kepada eksekutif untuk menyampaikan usulan KU PPAS APBDP 2015. “ kami memberi waktu satu minggu pasca Paripurna penetapan LKPJ Akhir Masa Jabatan dan Akhir tahun anggaran yang akan di laksanakan Selasa, kata ketua DPRD Sumbawa Barat M. Nasir, di Taliwang. Menurutnya, meski belum terlambat tetapi pembahasan APBD Perubahan mepet, karena telah memasuki triwulan ketiga. Apalagi KU-PPAS juga membuktikan waktu khusus untuk pembahasan guna memestikan program yang akan di anggarkan sesuai kebutuhan masyarakat. Apalagi ruang gerak kita di APBD Perubahan ini sangat terbatas karena tidak terealisasinya sejumlah terget pendapatan di APBD murni, kata Nasir. Dia menyebutkan item-item pendapatan yang tidak terealisasi dan tidak maksimal di capai, antara lain deviden kepemilihan saham Pemda di PT DMB senilai Rp 43 miliar (tidak terealisasi sama sekali) dan terget pendapatan dari Royalti PT NNT senilai Rp 70 miliar yang terrealisasi sampai bulan kedua hanya Rp 10 miliar. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskalkita di APBDP sangat terbatas, ujarnya. Kata dia, akibat sempitnya ruang fiskal itu, nasir memastikan jumlah program yang telah di anggarkan APBD murni akan dirasionalisasi (dipangkas) di APBD Perubahan. Ia mencontohkan program gedung kesenian yang di anggarkan senilai Rp 5 miliar. Dengan kondisi keuangan seperti ini, kita tentu Harus memilih program sesuai urgensi dan skla prioritas. Yang tidak urgent tentu harus di pangkas dan tidak

ada penambahan program, jelasnya. Meski demikian, Nasir menyatakan program-program yang terpaksa harus di pangkas di APBD Perubahan akan di alihkan ke APBD murni 2016. Kalau 2016 kita sudah terlepas dari kewajiban meenyelesaikan sejumlah paket mega proyek yang sudah di selesaikan tahun ini. Jadi ruang fiskal kita cukup leluasa, kata dia. DPRD KSB DESAK PEMDA SEGERA AJUKN DRAF APBDP Kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendesak eksekutif segera mengajukan draf Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2015. Desakan di sampaikan oleh kalangan DPRD itu bukan tanpa alasan. Persoalan waktu mulai padatnya agenda para wakil rakyat dalam beberapa bulan kedepan karena pelaksanaan Pilkada menjadi salah satu alasan. Bagusnya sekarang sudah masuk pengajuan (draf APBDP) supaya terget selesai September bisa tercapai. Tapi sampai sekarang kok belum di ajukan. Timpal wakil ketua DPRD KSB, Fud Syaifuddin, ST. Menurut dia dengan waktu yang tersisa sekarang ini semakin sulit untuk mengejar target penyelesaian pembahasan APBDP tepat waktu. Pasalnya agenda Pilkada yang sudah memasuki masa kampanye secara otomatis akn membuat anggota DPRD semakin sibuk mengikuti kampanye guna memenangkan pasangan calon jangoannya. Sekarang saja anggota sudah mulai sepi yang masuk. Nah, ini baru awal saja ke depan kesibukan anggota untuk kampanye akan semakin padat, timpalnya. Tak hanya draf APBDP yang di minta agar di segerakan, politisi dari PBB ini juga menyarankan kepada eksekutif agar draf APBD murni 2016 juga sudah bisa di siapkan, jika bisa Pembahasan APBD murni 2016 sudah selesai sebelum tanggal 9 Desember 2015 yang menjadi hari pencoblosan Pilkada. Ia mengatakan, dirinya punya alasan tersendiri agar agenda pembahsasan anggran itu di selesaikan sebelum hari pencoblosan. Sebab ia khwatir, atmosfer Pilkada akan mempengaruhi jalanyan pembahasan anggaran daerah. Persaingan di Pilkada saja akan di bawah ke dalam sini. Nah imbasnya tentu kepadaa agenda-agenda lembaga. Kalau itu terjadi, maka pembahasan anggar an akan turut terlambat, urainya. Secara khusus ia pun berharap kepada penjabat Bupati agar mendorong Tim Anggran Pemerintah Daerah (TAPD) agar segera merampungkan draf APBDP 2015 dan menyiapkan draf APBD murni 2016 mendatang. Tugas penjabat Bupati itu bukan sekedar mengawal Pelaksanaan Pilkada ,tetapi lebih penting memastikan roda pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan. Makanya soal anggaran ini, harus jadi atensi juga oleh penjabat Bupati pintanya. Selanjutnya ia mengatakan tidak banyak pilihan bagi Pemerintah selain menggenjot penyelesaian draf anggaran dan segera mengajukannya ke DPRD. Terutama nanti terkait draf APBD murni 2016, sebab keterlambtan penetapan APBD akan berimbas pada jalannya program Pemerintah ke depan. Untuk APBD murni itu idealnya sudah kita bahas mulai awal bulan Nopember. Jadi selama satu bulan itu di bahas dan minimal minggu pertama Desember rampung. Nah, kalau lewat dari itu, saya pastikan APBD kita baru bisa di ketok 2016 nanti, imbuhnya.


Komisi III Desak Uji Mutu Seluruh Proyek Pemerintah “semua proyek yang telah rampung dikerjakan harus dilakukan uji mutu terlebih dahulu sebelum proses pembayaran. Tahapan itu bukan hanya memastikan bahwa fisik pekerjaan rampung, tetapi juga memberikan jaminan bahwa volume dari kualitas pekerjaan itu bisa dipertanggung jawabkan”

Proyak yang dikerjakan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dikatakan rampung jika kondisi fisik sudah sesuai, sementara mutu atau kualitas terhadap pekerjaan itu tidak masuk dalam item penting yang harus dilakukan pengajuan, sehingga wajar beberapa proyek lebih cepat rusak. Untuk memberikan keyakinan terhadap mutu proyek, komisi III berharap adanya regulasi internal pemerintah atau semacam intruksi kepada kontraktor yang diberikan kepercayaan untuk melakukan uji mutu terhadap bangunan atau fisik yang telah selsai dikerjakan, apalagi Pemerintah KSB memiliki Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) peralatan dan laboraturium. Saya sangat sepakat jika semua proyek yang telah rampung dikerjakan harus dilakukan uji mutu terlebih dahulu sebelum proses pembayaran. Tahapan itu bukan hanya memastikan bahwa fisik pekerjaan rampung, tetapi juga

memberikan jaminan bahwa volume dari kualitas pekerjaan itu bias dipertanggung jawabkan,” tegas anggota komosi III DPRD KSB, Andi Laweng, SH.MH., kepada media kemaren. Masih keterangan Andi Laweng, regulasi awal yang bisa dipergunakan untuk mengatur soal mekanisme pengujian mutu sebelum proses pembayaran atas proyek bisa dengan Peraturan Bupati (Perbub), karena untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) membutukan waktu yang cukup panjang. “Sambil proses bisa Bupati mengeluarkan Perbub, sehingga proyek tahun ini wajib dilakukan uji mutu,” lanjutnya. Wajib uji mutu terhadap proyek akan disampaikan dalam pertemuan internal komisi III, sehingga ada konsep bersama yang akan dilakukan nantinya, “Saya akan menjadikan sebagai angenda untuk didiskusikan dalam internal komisi III soal uji mutu tersebut, karena kami diintenal

Komisi III memiliki semangat yang sama mengawal pekerjaan fisik, agar lebih berkualitas,” terangnya. Andi Laweng mengingatkan kepada semua pihak bahwa wajib melakukan uji mutu itu sendiri bukan bukan sekedar memberikan jaminan mutu terhadap proyek, tetapi juga akan berdampak bagus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena setiap pengujian pasti akan dikenakan beban biaya. “Setidaknya ada tambahan PAD dari keberadaan UPTD peralatan dan laboraturium tersebut,” tuturnya. Andi Laweng juga mengaku bahwa dalam waktu dekat akan juba konfermasi pihak UPTD peralatan dan laboraturium untuk mendapatkan penjelasan secara langsung, apakah telah memiliki sarana pendukung uji mutu terhadap semua proyek atau tidak, “Kami tidak ingin mendesak semua proyek untuk dilakukan uji mutu, sementara peralatan tidak dimiliki atau belum memenuhi syarat,” timpalnya.


Komisi I Desak Pemda Tuntaskan Waiting List

Berbagai peristiwa t e rg a m b a r mengenai Waiting list, terakhir belum lama ini mereka menggelar aksi hingga melakukan pemblokiran akses road salah satu akses menuju konsentrator. Menanggapi hal tersebut,komisi mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskan kasus Waiting List agar tak adalagi gejolak yang terjadi di dalam daerah. Ketua komisi I pada DPRD KSB Drs.M Thamzil mengatakan pemerintah daerah segera mencari jalan keluar. Demontrasi yang di lakukan oleh rekan-rekan waiting list bagian dari bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan ini berlansung bertahun-tahun. Mestinya Pemerintah komunikasi intens bersama manangement PT NNT tentang nasib mereka. Jangan hanya gaji,tentu di barengi dengan jawaban yang transparan. Apakah mereka bisa bekerja atau tidak. Jika tidak apa solusi yang di tawarkan,tandasnya. Thamzil menuturkan permaslahn pekerja waiting list sebuah persoalan klasik namun hingga kini realitanya

tak bisa di tampik,semuanya terpampang jelas. Mulai dari haering,aksi hingga menandatangi kantor DPRD untuk meminta kejelasan. Selama ini Pemerintah terkesan lamban dalam penanganan. Di sisi lain masyarakat butuh pekerjaan dan pendapatan untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi agar bisa sejahtera. Jika permaslahan ini berlanjut bisa teratasi tentu memberikan efek negatif di kemudian hari,ucapnya. Thamzil menegaskan Komisi I DPRD menegaskan akan mengawal hingga tuntas. Karena ini berkenaan maslah ketenaga kerjaan. Ia menyarankan Pemerintah duduk bersama dengan Management PT NNT termasuk waiting. Membahas polemic yang tengah terjadi yang berujung. Agar tak ada lagi demontasi yang menganggu ketentraman tatanan sosial kemasyrakatan. Selain duduk bersama,Pemerintah bisa memberdayakan mereka. Apakah melalui pelatihan berwirausaha hingga memberikan modal atau memberikan pekerjaan lain,demikian Thamzil.

DEWAN MINTA PEMDA INTERVENSI HARGA GABAH DPRD Sumbawa Barat meminta Pemerintah Daerah melalui SKPD teknis untuk segera mengintervensi pasar untuk menyikapi anjloknya harga gabah petani dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi cuaca yang tidak mendukung telah menyebabkan harga gabah anjlok. Karena itu kami minta Pemda segera turun tangan agar harga gabah bisa sesuai dengan HPP (harga pembelian Pemerintah). “kata Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat Fud Syaefuddin di Taliwang. Menurut Fud, sesuai data yang di dapat,curah hujan di akhir musim ini cendrung akan lebih tinggi. Kondisi itu bisa sangat berpengaruh pad kualitas berproduksi gabah petani dan menjadi alasan para tengkulak untuk mempermaikan harga. Karena itu pemerintah daerah penting untuk segera turun tangan,apabila saat ini sedang puncak masa panen dan kuota pembelian oleh Bulog yang sangat terbatas ,sebut Fud. Sebelumnya Kabid ekonomi badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbawa barat, mars anugrahinsyah, mengatakan sesuai hasil koodinasi pemerintah dengan Badan Usaha Logistik (Bulog) Drive NTB, lembaga tersebut hanya bisa memberikan kuota pembelian gabah petani di Sumbawa Barat sebanyak 4000 ton.”Kuota itu sangat jauh dari total produksi gabah di KSB yang mencapai puluhan ribu ton setiap musim tanam,kata Mars. Sementara itu pantauan terakhir harga gabah di lapangan menunjukan untuk gabah kering panen,berkisar antara Rp 2.900 sampai Rp 3000 per kg. Sementara sesuai dengan Perpres nomor 5 tahun 2015 HPP gabah di tetapkan sebesar Rp 3.700 per kg. Bahkan ada tengkulak yang menbeli denagan harga Rp 2.800 per kg,” kata Andi salah satu petani di Kecamatan Brang Rea.


PEMDA DAN DPRD PANGKAS SEJUMLAH PROYEK BESAR

D

PRD Sumbawa Barat mengakui terpaksa harus memangkas sejumlah program besar yang sebelumnya telah di tetapkan di APBD murni di tahun 2015 Pemangkasan itu karena Pemerintah bersama DPRD harus melakukan resionalisasi terkait dengan banyaknya sumber pendapatan daerah yang tidak bisa direalisasi hingga saat ini. Sejumlah Program atau pekerjaan yang di pastikan di pangkas itu antara lain pembangunan gedung kesenian,pem,bangunan area acuan kuda di kecamatan Poto Tano yang sedianya

akan menelan dana Rp 5 miliar lebih. Selain itu, salah satu program besar lain yang di pangkas adalah pembangunan gedung DPRD Sumbawa Barat, penambahan gedung DPRD juga di pastikankan di tunda tahun ini. Akan kita usulkan pada APBD 2016 mendatang,terang ketua DPRD Sumbawa Barat M. Nasir, ST.

P

emangkasan ini merupakan jalan keluar yang harus di ambil pemerintah bersama DPRD banyak realisasi keuangan yang tidak maksimal. Di antaranya scrap PT NNT yang selama dua tahun terakhir belum terealisasi dengan baik. Newmont akan membayar Rp 10 miliar dulu. Nanti akan di bahas kembali setelah semua prosesnya selesai,imbuhnya. Pendapatan daerah dari limbah perusahaan penambangan emas dan tembaga selama dua tahun terakhir di tergetkan sekitar rp 42 miliar. Jumlah itu merupakan akumulasi yang harus di terima pemerintah sejak tahun 2014 lalu sampai tahun 2015. Di tahu 2014, Pemerintah menargetkan bisa mendapat rp 22 miliar. Untuk memaksimalkan penerimaan daerah ini,Pemerintah terutama penjabat Bupati harus terus membangun komunikasi yang itensif dengan PT NNT. Sehingga semuanya bisa di realisasikan dengan baik,harap politisi Partai Amanat Nasional (PAN). Demikian dengan

sumber penerimaan daerah dari Deviden PT Daerah Maju Bersaing (DMB) yang sudah empat tahun tidak pernah di terima. Nasir berharap untuk persoalan ini, baik Gubernur NTB, Bupati Sumbawa Barat dan Smbawa harus menyikapi serius masalah deviden ini bisa segera di realisasikan. Ini sudah masuk tahun keempat tapi belum ada pembayaran. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya program Pemerintah yang tidak bisa di biayai, harap politisi yang sudah tiga priode menjabat sebagai wakil rakyat itu. Nasir menambahkan, pemangkasan atau pemangkasan tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumya sempat menyuat dan di alihkan pembayarannya pada tahun 2016 mendatang dipastikan tidak jadi di lakukan Pemerintah. Untuk TKD tidak ada yang di pangkas sepeserpun. Jadi pegawai tidak perlu khawatir, hak mereka tetap akan di bayarkan tahun ini juga setelah pembahasan APBDP selesai, katanya.


Soal Mantar, Buruknya kinerja sejumlah instansi Pemda Sumbawa Barat terus mendapat sorotan DPRD setempat. Rendahnya serapan program hingga menjelang berakhirnya tahun anggaran 2015 menjadi pemicu. Penataan objek wisata Mantar sebagai Desa budaya salah satu yang dikritisi lembaga ini. Alokasi anggaran yang disetujui DPRD hingga saat ini belum bisa mewujudkan Mantar sebagai salah satu desa budaya di NTB. Hasanuddin, anggota DPRD Sumbawa

Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbawa Barat III (Poto Tano, Seteluk, Brang Rea dan Brang Ene) menilai, rencana pemerintah menjadikan Mantar sebagai desa budaya masih jauh dari harapan. Anggaran yang sudah dialokasikan guna mendukung rencana itu sejauh ini belum bisa menghasilkan apapun. “Terus terang kami kecewa. Alokasi anggaran untuk mendukung program itu sudah kami berikan, tapi realisasi di lapangan masih jauh dari target yang di-


foto “by Rangga Askarani” https://www.facebook.com/rangga.askarani.9

“Terus terang kami kecewa. Alokasi anggaran untuk mendukung program itu sudah kami berikan, tapi realisasi di lapangan masih jauh dari target yang diharapkan,”

Pemda Dinilai Tidak Konsisten harapkan,” sesalnya. Politisi yang kini duduk di Komisi II ini menilai, sampai saat ini belum ada program unggulan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan rencana tersebut. Mantar yang digadang-gadang sebagai desa wisata budaya sampai saat ini masih sebatas wacana semata. “Harusnya pemerintah memikirkan hal tersebut. Dari sisi sarana pendukung harus diakui masih sangat minim. Parahnya, sampai saat ini belum ada langkahlangkah konkrit yang dilakukan

pemerintah untuk menyiapkan masyarakat menghadapi hal tersebut.” Katanya. Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sumbawa Barat III, Hasanuddin sangat berkepentingan menyuarakan persoalan ini. “Tujuan dibuatnya desa wisata budaya untuk memberikan multi player efek kepada masyarakat. Sekarang, belum ada langkah untuk menuju ke arah tersebut. Harusnya masyarakat juga ikut disiapkan, karena ini perencanaannya satu paket,” ingatnya.

ON FRAME:

Foto Kegiatan Paralayang yang di laksanakan dalam rangka memperingati hari lahir Kabupaten Sumbawa Barat ke-12 di Mantar yang berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 20-22 November 2015.


BERITA FOTO KEGIATAN PIMPINAN & ANGGOTA DPRD KSB





SUKARDI DI PAW,DPRD KSB LANTIK MUHAMMAD AMIN

A

khirnya DPRD Sumbawa Barat,resmi melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap sukardi,yang merukan kader PDI-Perjuangan dari Dapil III yang meliputi kecamatan jereweh,maluk dan sekongkang.Sebelum di PAW,yang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1. Pada rapat paripurna istimewa ke 2,masa sidang ke 3 tahun 2015,Sukardi resmi digantikan oleh M. Amin SAP yang juga merupakan kader PDI-P dari dapil yang sama dengan perolehan terbanyak kedua setelah Sukardi. Muhammad Amin menggantikan Sukardi sebagai Wakil Ketua Komisi 1 sekaligus sebagai anggota badan musyawarah (Banmus). Ketua DPRD setempat, M Nasir, ST,. MM, mengatakan PAW dilaksanakan atas rujukan pada keputusan Gubernur NTB , No. 171-548 tahun 2015, tentang peresmian dan pengangkatan PAW DPRD KSB masa jabatan 2014-2019. ‘’Keputusan gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal penguce-

pan sumpah/janji,’’ kata Nasir. Untuk diketahui,Muhammad Amin menggantikan Sukardiyang telah terbukti secara sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindakannya menggunakan ijazah yang terbukti palsu dalam pencalonan anggota legislatif pemilu 2014. Sukardi tetap tampil penuh percaya diri tanpa ekspresi kesedihan, meski rapat paripurna istimewa tersebut adalah momentum ia resmi diberhentikan dari status keanggotaannya. Tidak sedikit tamu yang menghadiri undangan PAW tersebut, memberikan komentar positif terhadap sikap gantle Sukardi ini. Pemandangan seperti ini memegang agak langka, sebab sebelumnya PAW pernah dilakukan di DPRD pada priode sebelumnya namun pihak yang di PAW jarang hadir alias

tidak hadir. Dalam waktu tidak terlalu lama, DPRD KSB kembali akan melakukan PAW terhadap Fud Syaifuddin, ST dan Iwan Panjidinata,SE.Kedua legislator ini tercatat sebagai unsur pimpinan,wakil ketua DPRD.Keduanya memutuskan mengundurkan diri guna pencalonan dalam pilkada mendatang. Adapun berkas PAW mereka saat ini dalam proses usulan ke gubernur melalui Bupati Sumbawa Barat.


DPRD KSB Resmi PAW Dua Pimpinan serta pengumuman Usulan Calon Pimpinan Dewan “anggota DPRD yang telah diambil sumpahnya untuk melaksanakan tugas serta menyesuaikan diri dengan baik, dalam mengemban amanah rakyat guna mewujudkan pembangunan KSB.”

Dua pimpinan dewan, Fud Syaifuddin ST dan Iwan Panjidinata SE resmi di PAW dalam sidang paripurna istimewah masa sidang tahun 2015, dalam rangka pengucapan sumpah/janji PAW angota DPRD masa jabatan 2014—2019 yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Selasa (27/10. Fud dan Iwan dalam PAW yang dilakukan langsung oleh Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir ST resmi diberhentikan karena permohonan pengunduran diri menyusul keikutsertaan keduanya dalam Pilkada KSB serentak tanggal 9 Desember mendatang. Sebagai gantinya, Ketua DPRD melantik H Amir Ma’ruf Husain SPdI MM salah satu kader Partai Bulan Bintang (PBB) menggantikan Fud. Sementara Iwan digantikan oleh Haerun yang juga kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dalam sidang pengambilan sumpah/janji tersebut, Ketua DPRD juga sempat mengumumkan usulan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan dewan. Berdasarkan surat DPC PBB KSB No. B-029/CPCPBB-KSBSek/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, menunjuk Amir Ma`ruf Husain SPdI MM sebagai unsur pimpinan

DPRD menggantikan Fud Syaifuddin. Sedangkan DPC Partai Gerindra sesuai surat No. 004/DPCGerindra-KSB/X/2015 tertanggal 27 Oktober 2015, menunjuk Mustafa HMS, menggantikan posisi Iwan Panjidinata. Dengan pelantikan pimpinan DPRD masa jabatan 2014—2019 tersebut, maka jabatan pimpinan dewan berakhir tanggal 24 Agustus 2015. Terkait hal itu, Ketua DPRD, Muhammad Nasir meminta Amir Ma`ruf dan Mustafa segara melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai unsur pimpinan dewan. Begitu juga terhadap Haerun yang dilantik sebagai anggota DPRD, Muhammad Nasir berharap dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Harapan yang sama juga disampaikan Penjabat Bupati, Dr Ir Abdul Hakim MM agar anggota DPRD yang telah diambil sumpahnya untuk melaksanakan tugas serta menyesuaikan diri baik, dalam mengemban amanah rakyat guna mewujudkan pembangunan KSB. (*)


SUARA DPRDedisi II tahun 2015

Recommend Documents