I. PENDAHULUAN
STUDI PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DESA
Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sehingga Desa mampu melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka perlu didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Menurut UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kedua struktur pemerintah di level bawah ini, memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah. APB Desa
(Anggaran Pendapatan
Belanja Desa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Tata pemerintahan
yang
baik
diantaranya
diukur
dari
proses
penyusunan
dan
pertanggungjawaban APB Desa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APB Desa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Proses pengelolaan APB Desa yang didasarkan pada prinsip partispasi, transparansi dan akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalan kan dengan baik. Adanya Alokasi Dana Desa yang memadai untuk menunjang sumber penerimaan APB Desa, diharapkan akan mampu mendorong roda pemerintahan di tingkat desa,
termasuk untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang mampu ditangani di tingkat desa. APB Desa yang memadai juga dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada prosesproses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Partisipasi warga yang tidak terakomodasi dalam APBD, dengan adanya APB Desa dapat menjawab partisipasi warga yang bersifat mikro dan mampu ditangani pada level desa. Supaya Alokasi Dana Desa dalam pelaksanan APB Desa benar-benar diimplementasikan, perlu dilakukan proses penguatan Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengelola keuangan desa, khususnya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berorientasi kepada peningkatan kesejahetraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip good governance. Penyediaan sumber-sumber pendapatan asli desa yang berhasil guna dan tepat guna selama ini tidak pernah memperhitungkan potensi yang sesungguhnya. Pada umumnya dan kebiasaan selama ini perhitungan lebih mengandalkan pada target dan realisasi yang ada. Dengan demikian ke depan Kabupaten Bintan diharapkan mampu menggali sumber-sumber pendapatan desa seoptimal mungkin yang bersumber dari potensi yang ada di masing-masing desa. Dengan berbagai potensi desa yang dimiliki dan potensi pendapatan desa yang dapat dioptimalkan dari masing-masing desa, maka perlu dilakukan kajian strategi bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan daerah pada umumnya. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam hal ini adalah desa dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan PADes, maka semakin besar pula diskresi/keleluasaan desa untuk menggunakan PADes tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa. Oleh karena itu pemerintah desa mempunyai peranan yang penting dalam sistem perekonomian suatu daerah.
II. LANDASAN / DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, tentang Desa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 3. Permendagri Nomor 32 Tahun 2006, tentang Pedoman Administrasi Desa III.PERMASALAHAN Strategi meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Desa selama ini didasarkan pada target penerimaan, belum didasarkan pada perhitungan potensi. Oleh karena permasalahan yang akan dipecahkan pada kegiatan ini adalah bagaimana strategi dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Desa didasarkan pada potensi yang dimiliki desa di Kabupaten Bintan.
IV. HASIL YANG DIHARAPKAN Kajian ini bertujuan sebagai berikut: o
Mencarikan
solusi
bagaimana
meningkatkan
Pendapatan
Asli
Desa
dalam
mengoptimalkan potensi desa di masing – masing desa. o
Pemahaman dan analisis terhadap kondisi dan potensi wilayah, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan bidang perekonomian.
o
Identifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang terdapat di masing – masing desa.
o
Penyusunan rekomendasi/indikasi program penunjang pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan yang terdapat di desa yang ada di Kabupaten Bintan.
V. LINGKUP KEGIATAN Kegiatan ini akan dilaksanakan pada desa dengan prioritas pelaksanaan pada kecamatan yang ada di daratan Kabupaten Bintan, yaitu : 1. Kecamatan Gunung Kijang 2. Kecamatan Toapaya
3. Kecamatan Teluk Sebong 4. Kecamatan Teluk Bintan 5. Kecamatan Bintan Utara 6. Kecamatan Sri Kuala Lobam
VI. HASIL Hampir sebagian besar desa yang ada di Pulau Bintan sudah memiliki potensi pendapatan asli desa diantaranya; 1
Desa Gunung Kijang
Wisata danau Biru, pemancingan alam, galian pasir rakyat dll
2
Desa Teluk Bakau
Wisata laut trikora, bukit kerang
3
Desa Malang rapat
Wisata laut Trikora
4.
Desa Toapaya
Wisata agro buah naga
5.
Desa Toapaya selatan
Pertanian sayuran eksport
6.
Desa Toapaya utara
Pertanian sayuran eksport
7.
Desa Sri Bintan
Waduk sekuning
8.
Desa Ekang anculai
Perkebunan karet
9.
Desa Sebong Pereh
Wisata pantai
10.
Desa Sebong lagoi
Wisata mangrove
11.
Desa Berakit
Gudang arang , wisata laut species ikan langka (ikan duyung/dugong)
12.
Desa Pengudang
Wisata mancing, wisata pantai
13.
Desa Tembeling
Pertanian dan pertambangan
14.
Desa Bintan Buyu
Wisata Bintan Makam Wisata air terjun Gunung Bintan
15.
Desa Penaga
Perikanan dan Pertanian dan Peternakan ayam ras
16.
Desa Pengujan
Perikanan laut dan budidaya
17.
Desa Pangkil
Tambatan
perahu,
Perikanan
laut dan
budidaya 18.
Desa Lancang Kuning
Pertanian buah salak
19
Desa Busung
Pertanian
20
Desa Teluk sasah
Industri
21
Desa Kuala sempang
Pertanian sayuran .
Hasil studi ini berupa rekomendasi hasil kajian yang terangkum dalam satu buku potensi pengembangan Pendapatan Asli desa , yang akan diarahkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan potensi bagi desa yang bersangkutan . Dengan adanya dokumen ini Pemerintah desa sudah dapat mengembangkan potensi usaha di masing masing desa dengan memanfaatkan BUMDesa yang ada di desa.
