(Studi Kasus Pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang)

JURNAL ILMIAH PROGRESIF MANAJEMEN BISNIS (JIPMB), Volume 5, Nomor 2, November 2015 ISSN 2354-5682

1

ANALISIS PENGARUH KOORDINASI, KOMUNIKASI, DAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (Studi Kasus Pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang) RIA SARI RIZAL R MANULLANG ANGGO RUDI Management Program STIE-IBEK Bangka Belitung Pangkal Pinang, Indonesia [email protected] Abstract-This study aims to determine how much influence Coordination, Communication, and Public Service Effectiveness Against Hajj at the Ministry of Religious Pangkalpinang. This study used quantitative analysis. Total population of this study were 167 pilgrims with a total sample of 62 respondents using slovin formula with 10% error level. Selection of samples using techniques Probability Sampling Simple Random Sampling types. Data were collected using a questionnaire with Likert scale and documentation. Test requirements analysis using normality test, and test multikolinieritas. The analytical method used is a simple regression analysis. And hypothesis testing; t-test (partial) and F-test (simultaneous).The results showed that: (1) There is a significant influence on the effectiveness of the Coordination variable Hajj at the Ministry of Religious Pangkalpinang. This is evidenced by the tcount of 3.241, while the value ttable2.00030 thereby thitung (3241)> ttable (2.00030). (2) There is a significant influence on the effectiveness of the Coordination variable Hajj at the Ministry of Religious Pangkalpinang. This is evidenced by the tcount of 3,194, while the value ttable 2.00030 thereby thitung (3.194) ttable (2.00030). (4) There is a significant influence of variables Coordination, Communication, and Public Service Effectiveness Against Hajj at the Ministry of Religious Pangkalpinang. This is evidenced by the value F hitung 5.968, while the value Ftable thus Fhitung 2.76 (5.968)>Ftable(2.76). Keywords: Coordination, Communication and Public Services

I. PENDAHULUAN Salah satu rukun Islam yang mendapat perhatian dari perhatian dari pemerintah adalah ibadah haji.Secara Real setiap tahun minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat, seiring dengan meningkatnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Krisis moneter dan multi dimensional yang dialami bangsa Indonesia, tidak menyurutkan tekad masyarakat untuk menunaikan ibadah yang wajib diselesaikan dalam kehidupannya. Sekilas ada yang menganggap kegiatan umat beragama dalam mengamalkan ibadahnya, terutama dalam ibadah haji yang memerlukan biaya yang besar dan tidak

sedikit, tetapi dalam kenyataan minat masyarakat muslim untuk menunaikan ibdah haji tetap tinggi, sehingga pelayanan dari pemerintah harus ditingkatkan. Undang–undang No 17 Tahun 1999 menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji. Selanjutnya sebagai upaya untuk menjamin pelaksanaan ibadah haji yang aman, lancar dan tertib, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan sepenuhnya oleh pemer-intah, namun terbuka juga peluang bagi masayrakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraanibadah haji dengan adanya penyelenggaraan ibadah haji khusus. Prakteknya, ibadah haji melibatkan beberapa departemen, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Kementerian kehakiman, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan Keamanan, Bank Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi, sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Keputusan Mentri Agama RI Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Mengacu kepada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dalam KMA tersebut, pada pasal 2 dan 3 dikemukakan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota mempunyai tugas pokok dan fungsi departemen agama dalam wilayah kota berdasarkan kebijakan menteri agama dan peraturan perundang–undangan (pasal 2), kemudian pasal 3 dikemukakan bahwa dalam melaksanakan

www.stie-ibek.ac.id © 2015, Jurnal Progresif Manajemen Bisnis STIE-IBEK


2

tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi pemb-inaan, Rekomendasi Kebijakan Dalam penyeleng-garaan Otonomi pelayanan dan bimbingan masyarakat muslim, pelayanan haji Daerah.Di dalamnya terkandung salah satu prinsip dan umroh, pengembangan zakat wakaf, pondok pesantren “Penyeleng-garaan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dan agama islam pada masyarakat, serta pemberdayaan dengan menekan pada prinsip demokrasi, serta peran dari masjid. Dalam hal ini haji dan umroh yang ditujukan sebagai masyarakat”. koordinator penyelenggaraan haji diatur dalam keputusan Untuk dapat merealisasikan peran serta masyarakat Menteri Agama RI Nomor 224 tahun 1999 tentang secara menyeluruh diperlukan koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yang mengatur yang baik.Koordinasi dalam organisasi sangat diperlukan bahwa pertanggung jawaban dan koordinator penyelenggaraan untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan efektifitas ibadah haji tingkat nasional adalah Kementerian. pembagian kerja, sedangkan komunikasi berfungsi untuk Penunjukan Gubernur sebagai koordinator penyelengmencapai tujuan dari sistem organisasi. garaan haji Pemerintah Kota dilaksanakan atas dasar Fungsifungsi komunikasi lebih luas meliputi pesan– dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pada ketentuan umum pesan mengenai pekerjaan, pemeli-haraan, motivasi, integritas Undang– undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan dan inovasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.Pelayanan daerah, dikemukakan bahwa: publik koordinasi dan komunikasi memegang peranan penting a) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari dalam mencapai keberh-asilan, pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan suatu organisasi khususnya pemerintahan. dan atau perangkat pusat didaerah. Program peningkatan mutu keimanan dan ketaqwaan b) Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dimasukkan dalam Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai agenda reformasi pembangunan menunjukkan bahwa kegiatan dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang pembangunan nasional bangsa Indonesia harus dijiwai, dilimpahkan digerak dan dikendalikan oleh norma – norma keimanan dan c) Ketentuan tersebut diperbaharui dalam Undang–Undang ketaqwaan sebagai landasan spritual, moral dan etika. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pandangan tersebut dapat menumbuhkembangkan walaupun secara yuridis tidak ada ketentuan itu, namun kesadaran masyarakat tentang kehidupan beragama dan secara real masih banyak ditemui berbagai kendala sebagai masyarakat berupaya untuk memegang teguh nilai – nilai akibat dari terlambatnya fungsi – fungsi koordinasi dan keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran agama yang komunikasi. dianutnya.Akhir–akhir ini kehidupan umat beragama di Beranjak dari konsep tersebut, maka yang menjadi Indonesia dihadapkan kepada situasi yang kurang masalah adalah Gubenur yang telah disertai wewenang kondusif.Apabila hal ini dibiarkan pada masa- masa koordinatif telah mampu membangun koordinasi dan mendatang dapat menimbulkan masalah lebih besar dan rumit, komunikasi yang dapat diterima dengan unit kerja lain di serta mengancam integritas bangsa. daerah dalam memberikan pelayanan ibadah haji kepada Berikut ini dikemukakan indikator kondisi kehidupan masyarakat. Proses kegiatan pembangunan di indonesia telah beragama. Agama Islam yang dianut oleh sebagian besar lama dilakukan, tetapi pembangunan agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia mengandung nilai dan kaidah, panutan masih perlu peningkatan. yang harus digali dan ditanamkan, serta implementasi dalam Saat ini mutu keimanan dan ketaqwaan masyarakat kehidupan sehari–hari, dalam rangka mening-katkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, moral dan dan ketaqwaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, etika luhur cenderung menurun, sehingga perlu segera tuntunan tersebut secara tertulis tercantum dalam Al-Qur’an dilakukan upaya–upaya peningkatannya agar dapat terwujud yang merupakan rukun Iman. sesuai dengan yang diharapkan. Upaya dalam menanggulangi Berdasarkan observasi yang dilakukan pada kota krisis dibidang kehidupan beragama dan sosial budaya Pangkalpinang, bahwa pelayanan ibadah haji belumlah ditunjukkan untk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dilakukan secara optimal, hal ini terlihat dari banyaknya kepada Tuhan Yang Maha Esa, membang-kitkan semangat aspirasi masyarakat yang menghendaki masalah bimbingan optimisme dan keyakinan masyarakat indonesia bahwa krisis jemaah, pengurus paspor haji, pemeriksaan kesehatan dan nasional dapat diatasi dengan kekuatan sendiri dalam rangka pemberang-katan jemaah diserahkan pada masyarakat melalui meletakkan dasar – dasar masyarakat yang madani. koordinasi pemerintah. Berdasarkan kenyataan diatas, bangsa Indonesia Belum optimalnya pelayanan jamaah haji disebabkan bermaksud untuk melakukan perbaikan di bidang politik dan oleh beberapa faktor, yaitu: pemerintahan. Untuk itu perlu suatu model birokrasi yang a) Belum adanya persamaan persepsi tentang pengertian dan sesuai dengan cita – cita reformasi yang berkaitan erat dengan makna koordinasi dan komunikasi, serta belum penanganan kebijakan publik yang diharapkan mampu dikomunikasikan dengan baik bagaimana caranya menciptakan nuansa pemerintahan yang baik (Good berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik dalam Governance ). Norma good governance yang diperlukan bagi memberikan pelayanan terhadap calon jemaah haji. bangsa Indonesia adalah hubungan lintas pelaku atau b) Masih terdapat kelemahan dalam pelayanan publik, berkaitan antar stakeholder pembangunan. Dalam proses terutama pelayanan administrasi, manasik, kesehatan, pembangunan, sudah tentu akan melibatkan pemerintah selaku embarkasi dan debarkasi, sehingga kemandirian jemaah pemegang birokrasi dan pengusaha. dalam melakukan ibadah haji masih perlu ditingkatkan. Berkaitan dengan model birokrasi, saat ini pengkajian c) Tujuan ibadah haji berupa keselamatan, keamanan, model birokrasi pemerintahan lokal sangat ketertiban dan kelancaran yang merupakan salah satu diperlukan.Mengingat bahwa Bangsa Indonesia memikul indikator keberhasilan dari penyelenggaraannya. amanat berupa TAP.MPR NO.VI/MPR/2000, tentang www.stie-ibek.ac.id © 2015, Jurnal Progresif Manajemen Bisnis STIE-IBEK


Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pangkalpinang dengan Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui apa yang hendak dicapai dan manfaat yang aka diperoleh dengan adanya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk Mengetahui koordinasi berpengaruh positif secara parsial terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji di Kementrian Agama Kota Pangkalpinang. 2) Untuk Mengetahui komunikasi berpengaruh positif secara parsial terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji di Kementrian Agama Kota Pangkalpinang. 3) Untuk Mengetahui pelayanan publik berpengaruh positif secara parsial terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji di Kementrian Agama Kota Pangkalpinang. 4) Untuk Mengetahui koordinasi, komunikasi, dan pelayanan publik berpengaruh secara simultan terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji di Kementrian Agama kota Pangkalpinang. II. LANDASAN TEORI 1. Pengertian Koordinasi Koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinare yang berarti to regulate. Dari pendekatan empiris yang dikaitkan dengan estimology, koordinasi daiartikan sebagai-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat ( equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu. Sedangkan Menurut Ndraha (2003) menyatakan bahwa “Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain”. Menurut Leonard D. White dalam Inu Kencana (2011) berpendapat bahwa “Koordinasi adalah penyesuaian dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”. Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011) menyatakan adalah “suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi”.Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaikbaiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan

3

yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda- beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain. 2. Pengertian Komunikasi Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasl dari bahasa Latin communis yang berarti “sama”, communico, communicatio, atau communicare yang berarti “membuat sama” (to make common). Istilah pertama (communis) adalah istilah yang paling sering sebagai asal usul komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama (Mulyana, 2005). Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap masyarakat manusia, baik yang primitif maupun yang modern, berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi. Dikatakan vital karena setiap individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu – individu lainnya sehingga meningkatkan kesemp-atan individu itu untuk tetap hidup (Rakhmat, 1998) Secara paradigmatis, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tal langsung melalui media (Effendy, 2006 ). Dari kutipan pengertian diatas dapat dilihat bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dapat berupa pesan informasi, ide, emosi, keterampilan dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan dengan media-media tertentu.

3. Pengertian Pelayanan Publik Dalam Pelayanan publik, Ndaraha (2003) mengemukakan bahwa ada dua kelompok hal yang dikaji sekaligus, yakni kebijakan pelayanan dan budaya pelayanan yang termasuk dalam kedua kelompok tersebut adalah: “Kebijakan pelayanan meliputi implementasi kebijakan perundang-undangan, kelembagaan, manajemen, sampai pada teknologi pelayanan sudah barang tentu, wawacana tentang kebijakan pelayanan harus dimulai dari hulu, yaitu filsafat, demografi dan geografi pemerintahan. Sementara itu budaya meliputi sistem-sistem nilai metodik dedaktif pemahamannya didalam diri setiap manusia, sedini mungkin sehingga seperti telah dikemukakan diatas, sistem nilai tersebut menjadi Rule of Conduct yang secara pribadi mengikat dan internal motivation (kesediaan untuk berkorban) setiap orang”. Dikemukakan oleh Istianto (2009), mengungkapkan bahwa: “secara umum penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik mencakup lingkungan pelaksanaan yang luas dan www.stie-ibek.ac.id © 2015, Jurnal Progresif Manajemen Bisnis STIE-IBEK


kompleks, rumit serta dalam prosesnya mengandung kegiatan yang saling berkaitan dengan kegiatan atau tugas dan fungsi antara unit atau instansi yang satu dengan yang lainnya”. Berdasarkan definisi di atas, dapat diartikan bahwa suatu kegiatan pelayanan cakupannya sangat luas dan kompleks yang harus dilakukan instasi atau unit yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan tersebut dan saling berkaitan pula satu sama lain, guna kepentingan bersama dalam pemberian kepuasan terhadap para pengguna jasa. Penyelenggaraan fungsi pelayanan publik yang lebih demokratis dan transparan tersebut adalah perwujudan penyelenggaraan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.Sedangkan menurut Pasolong di tahun 2008 dalam bukunya Kepemimpinan Birokrasi, mendefinisikan pelayanan sebagai aktivitas seseorang, kelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. 4. Pengertian Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Efektifitas berasal dari efektif yang menurut kamus besar bahasa indonesia berari keberhasilan, manjur, atau mujarab. Jadi Efektifitas mengandung pengertian keberhasilan pengajaran dalam proses untuk meningkatkan pencapaian hasil belajar dan Efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal ini sesuai dengan pengerian Efektifitas.Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program.Efektif apabila telah mencapai tujuan atau pun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini di sesuai dengan pendapat Soewarno Handayaningrat S (2000). Menurut Ndraha (2005) menyatakan bahwa “Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif”. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji.Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan tentang ibadah haji.Sedangkan pelayanan meliputi seluruh aktivitas untuk memberikan pelayanan meliputi seluruh aktivitas untuk memberikan layanan kepada calon jemaah haji dan jemaah haji mulai dari saat pendaftaran hingga kembali lagi ke tanah air, termasuk pelayanan transportasi dan akomodasi serta kesehatan.Yang dimaksud dengan keberhasilan jemaah haji adalah tercapainya tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008, Bab II pasal 3, menyatakan “Penyeleng-garaan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang banyak memerlukan peran pemerintah merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembangunan nasional, sebagai upaya pembangunan moral bangsa melalui pembinaaan mental spiritual.

4

5. Kerangka Berpikir Sejalan dengan teori yang ada, maka dalam penelitian ini efektifitas penyelenggaraan ibadah haji dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya koordinasi, komunikasi dan pelayanan publik. GAMBAR 1 KERANGKA BERPIKIR

Sumber: Data Diolah Peneliti 6. Hipotesis a) Pengaruh Antara Koordinasi Dengan Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah haji Besarnya koordinasi yang diberikan Kementerian Agama Pangkalpinang kepada calon jemaah haji akan mempengaruhi tinggi rendahnya efektifitas penyelenggaraan ibadah haji. Saat calon jemaah haji merasa nyaman dengan komunikasi yang diberikan maka efektifitas dalam penyeleng-garaan ibadah haji akan meningkat. H0= Diduga Koordinasi tidak bepeng- aruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji. H1= Diduga Koordinasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji. b) Pengaruh Antara Komunikasi Dengan Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Ada tidaknya komunikasi terhadap calon jemaah haji akan memberikan pengaruh yang positif pada peningkatan efektifitas penyeleng-garaan ibadah haji. H0= Diduga Komunikasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji. H2= Diduga Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji. c) Pengaruh Antara Pelayanan Publik Dengan Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Adanya pemberian pemberian pelayanan publik pada calon jemaah haji akan membuat calon jemaah haji merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah haji. H0= Diduga Pelayananan Publik tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji. H3= Diduga Pelayananan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji. d) Pengaruh Antara Koordinasi, Komunikasi, Dan Pelayanan publik terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji



Adanya efektifitas penyelenggaraan ibadah haji akan membuat calon jemaah haji meningkat dan dapat mempertahankan kestabilan calon jemaah haji selanjutnya di Kementerian Agama Pangkalpinang, Dengan demikian adanya efektifitas penyelenggaraan ibadah haji memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan calon jemaah haji. H0= Diduga Koordinasi, komunikasi dan pelayanan publik tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji. H4= Diduga Koordinasi, komunikasi dan pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penyelenggaraan iba dah haji. III. METODODOLOGI PENELITIAN Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan keperluan tertentu.Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri- ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Dalam melakukan penelitian serta pengumpulan data yang akan digunakan sebagai sumber penelitian, penulis mengambil tempat di Kementerian Agama Kota Pangkalpiang. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang logis dan masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah beraturan dengan sifat logis dan masuk akal (commonsense).

5

sampel yang termasuk dalam kategori kecamatan yang daftar berangkat haji tercatat dalam Kementerian Agama Kota Pangkalpinang tahun 2014. Berikut ini jemaah yang terdaftar dalam Kementerian Agama Kota Pangkalpinang yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu:

No 1 2 3 4 5

TABEL 1 DAFTAR KECAMATAN YANG DIJADIKAN SAMPEL Nama Jumlah Jemaah Kecamatan (Orang) Kecamatan Taman Sari 18 Kecamatan Rangkui 43 Kecamatan Pangkalbalam 36 Kecamatan Bukit Intan 22 Kecamatan Gerunggang 48 Jumlah 167

Sumber: Kementerian Agama KotaPangkalpinang 2015

b. Sampel Penelitian Menurut Sugiyono (2008) teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel.Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah non probability sampling. Menurut Sugiyono (2008) Non Probability Samplingadalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa teknik sampel ini meliputi, (a)sampling sistematis, (b)kuota, aksidental, (c)purposive, (d)jenuh, (e)snowball. Teknik Non Probability Sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini lebih tepatnya penulis menggunakan teknik purposive sampling.Pengertian purposive sampling menurut Sugiyono (2008) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya. pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sample acak (random sampling) dengan menggunakan rumus Slovin (Umar 2003) yaitu:

1. Metode Populasi dan Sampel Penelitian a. Populasi Penelitian Menurut Sugiyono (2008), pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Populasi sasaran yaitu populasi yang digunakan N untuk menjadi sasaran penelitian. Populasi sasaran n= dalam penelitian ini adalah jemaah haji yang pernah 1 + N.e2 tercatat di Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari 167 orang Dimana: jemaah haji yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di n = Ukuran Sampel Kota Pangkalpinang pada tahun 2014. N = Ukuran Populasi Menurut Sugiyono (2008) sampel adalah bagian e = Prosentase (%), toleransi ketidaktelitian karena dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh kesalahan dalam pengambilan sampel. populasi. Pada dasarnya ukuran sampel merupakan langkah untuk menentukan besarnya sampel tersebut Berdasarkan rumus Slovin tersebut, maka jumlah bisa dilakukan dengan menggunakan cara statistik sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah: ataupun besarnya estimasi penelitian. Selain itu perlu diperhatikan juga bahwa sampel 167 yang dipilih harus representatif artinya segala n= karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam 1 + 167 (10%)2 sampel yang terpilih. Sampel yang diambil untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 www.stie-ibek.ac.id © 2015, Jurnal Progresif Manajemen Bisnis STIE-IBEK


167 n=

= 62,5468164794

2,67 = 62 Responden Penentuan unsur sampling selanjutnya ditempuh dengan cara interval sampling. Interval sampel atau disebut juga dengan Rasio diperoleh dengan cara membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel yang dikehendaki (N/n). Jadi daro populasi (N) berukuran 167 dan sampel (n) 62, maka interval samplingnya adalah 167/62= 0,38.

No 1 2 3 4 5

TABEL 2 KRITERIA PEMILIHAN SAMPEL Nama Jumlah Jemaah Kecamatan (Orang) Kecamatan Taman Sari 7 Kecamatan Rangkui 16 Kecamatan Pangkalbalam 14 Kecamatan Bukit Intan 8 Kecamatan Gerunggang 18 Jumlah 63

penelitian ini merupakan adaptasi dari teori Effendi (2002), yang disajikan sebagai berikut : 1. Variabel Bebas (X), adalah variabel yang menjadi penyebab atau mempengaruhi variabel lain. Pada penelitian ini yang bertindak sebagai variabel bebas (X) adalah Koordinasi (X1), Komunikasi (X2), dan Pelayanan publik (X3). 2. Variabel Terikat (Y), adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel pengikat adalah Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu: TABEL 3 OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN Variabel Koordinasi (Awaludin Jamin 2011)

Komunikasi (Effendi2006)

Sumber: Data diolah peneliti

c. Jenis dan Sumber Data Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Nominal merupakan dalam yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari kuisioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. 1. Data Primer adalah data yang diperoleh penulis melalui observasi atau pengamatan langsung dari perusahaan,baik itu melalui observasi,kuesioner dan wawancara secara langsung dengan pimpinan dan staff instansi sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. 2. Data Sekunder adalah data yang di peroleh tidak langsung,yaitu data tersebut diperoleh dari dokumen- dokumen perusahaan dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji. 3. Operasional Variabel Penelitian Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peniliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Sedangkan sampel, menurut Sugiyono (2008) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 2. Variabel Penelitian Pengertian Variabel menurut Nazir (1999), adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.Variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan ditegaskan oleh hipotesis penelitiannya. Makin sederhan suatu rancangan penelitian, akan melibatkan variabelvariabel yang semakin sedikit jumlahnya dan sebaliknya. Variabel-variabel yang digunakan dalam

6

Pelayanan Publik (Istianto 2009)

Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji (Ndaraha 2005

Definisi Operasional uatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orng lain untuk memberi tahu atau mngubah sikap, pendapat, atau prilaku baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media

Indikator 1. Ada tidaknya informasi 2. Tingkatketaatan terhadap hasil koordinasi 3. Adanya tidak pelaksanaan kegiatan komunikasi 4. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil komunikasi 1. Kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator 2. Penyampaian informasi dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan kedua belah pihak 3. Apabila seorang komunikan menerima pesan kemudian sikapnya berubah sesuai dengan makna pesan itu 4. Komunikasi akan efektif jika kedua belak pihak setelah berkomunikasi terdapatsebuah tindakan 1. Mudah dan dapat diakses oleh semua pihak. b. Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan. 3. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara umum penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik mencakup lingkungan pelaaksanaan yang luas dan konpleks, rumit serta dalam prosesnya mengandung kegiatan yang saling berkaitan dengan kegiatan atau tugas dan fungsi antara unit atau instansi yang satu dengan yang lainnya. Seberapa baik 1. Jemaah haji yang telah pekerjaan dilakukan, terdaftar sah dan sejauh mana orang memenuhi syarat dapat menghasilkan keluaran diberangkatkan ke Tanah sesuai dengan yang Suci. diharapkan dari 2. Seluruh Jemaah haji yang rangkaian kegiatan telah berada ditanah suci yang meliputi dapat menempati pembinaan, pelayanan pemondokan. dan perlindungan 3. Seluruh jemaah haji yang pelaksanaan ibadah haji telah berada di tanah suci dapat menjalankan ibadah wukuf diarafah dan rukun haji lainnya 4. Jemaah Haji yang telah menunaikan ibadah haji dapat dipulangkan ke Tanah Air.

Sumber: Data diolah peneliti



IV. HASIL PEMBAHASAN 1. Analisis Pengujian Statistik Uji validitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa valid suatu item pernyataan mengukur variabel yang diteliti.Suatu item pernyataan dikatakan valid bila rhitung> rtabel, sebaliknya jika rhitung< rtabel maka suatu item pernyataan tersebut dikatakan tidak valid. Pada penelitian ini responden adalah populasi (sebanyak 167% dari total populasi yang telah ditetapkan peneliti) sebanyak 62 responden.rtabel pada penelitian ini adalah 0,250 (df = n-k-1 atau df =62-1-1 = 0,250) dengan α = 0,05. Hasil uji validitas disajikan sebagai berikut: a. Variabel Koordinasi (X1) Nilai koenfisien Korelasi dari hasil uji validitas untuk variabel Koordinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: TABEL 4 HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KOORDINASI X1 Nomor Item r-hitung r-tabel Keterangan Pernyataan P1 0.649 0,250 Valid P2 0,680 0,250 Valid P3 0,614 0,250 Valid P4 0,688 0,250 Valid Sumber :Data diolah peneliti Berdasarkan data yang tertera pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai koenfisien korelasi untuk uji validitas instrument variabel Koordinasi (X1), yang diperoleh rata-rata lebih besar dari rtabel dan seluruh instrument sebanyak 4 pernyataan dikatakan valid. b. Variabel Komunikasi (X2) Nilai koefisien dari hasil uji validitas untuk variabel orientasi pasar dapat dilihat pada tabel dibawah ini: TABEL 5 UJI VALIDITAS VARIABEL KOMUNIKASI (X2) Nomor Item r-hitung r-tabel Keterangan Pernyataan P1 0.789 0,250 Valid P2 0,713 0,250 Valid P3 0,740 0,250 Valid P4 0,810 0,250 Valid Sumber : Data diolah peneliti Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 5 dapat diketahui nilai koenfisien korelasi untuk uji validitas instrument variabel komunikasi (X2) yang diperoleh ratarata lebih besar rtabel dan seluruh instrument sebanyak 4 butir pernyataan dikatakan valid. c. Variabel Pelayanan Publik (X3) Nilai koefisien dari hasil uji validitas untuk variabel orientasi pasar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

7

TABEL 6 UJI VALIDITAS VARIABEL PELAYANAN PUBLIK (X3) Nomor Item r-hitung r-tabel Keterangan Pernyataan P1 0.713 0,250 Valid P2 0,700 0,250 Valid P3 0,706 0,250 Valid P4 0,757 0,250 Valid Sumber : Data diolah peneliti Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 6 dapat diketahui nilai koenfisien korelasi untuk uji validitas instrument variabel pelayanan publik (X3) yang diperoleh rata- rata lebih besar r-tabel dan seluruh instrument sebanyak 4 butir pernyataan dikatakan valid. d. Variabel Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji (Y) Nilai koenfisien korelasi dari uji validitas untuk variabel Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat dilihat pada tabel dibawah ini: TABEL 7 HASIL VALIDITAS VARIABEL EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (Y) Nomor Item r-hitung r-tabel Keterangan Pernyataan P1 0.607 0,250 Valid P2 0,786 0,250 Valid P3 0,814 0,250 Valid P4 0,817 0,250 Valid Sumber : Data diolah peneliti Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen variabel Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Hjai (Y) yang diperoleh rata-rata lebih besar dari rtabel dan seluruh instrumen sebanyak 4 butir pertanyaan dikatakan valid. e. Uji Realibilitas Uji reliabilitas adalah uji untuk melihat konsistensi suatu pengukuran dari suatu variabel. Suatu pengukuran dapat dikatakan reliabilitas apabila memiliki koefisien Cronbach Alpha lebih dari 0,60 (Sunyoto, 2011). Hasil ujireliabilitas dapat dilihat pada TABEL 8 BERIKUT INI: TABEL 8 UJI REALIBILITAS DATA Cronbach’s No Variabel Alpha Keterangan 1 Koordinasi(X1) 0,702 Reliable 2 Komunikasi (X2) 0,579 Reliable 3 Pelayanan Publik (X3) 0,607 Reliable 4 Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji ( Y ) 0,641 Reliable Sumber : Data diolah peneliti Berdasarkan data pada Tabel 8 hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel yang



digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, sehingga dapat dikatakan bahwa masingmasing variabel dari kuesioner adalah reliabel yang berarti kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya atau layak. 2. Uji Asumsi klasik a) Uji Normalitas Pengujian normalitas data, dilakukan dengan dua cara yaitu dibuat histogram untuk distribusi standardized residual, dan dibuat grafik Normal Probability Plot pada setiap model. Untuk memperoleh hasil yang akurat, penghitungan dilakukan dengan program SPSS Versi 22, hasilnya peneliti kemukakan sebagai berikut:

8

Berdasarkan hasil tersebut maka variabel budaya organisasi dan lingkungan kerja dalam model regresi di atas tidak terjadi hal ini tidak terjadi multikolinearitas. 3. AnalisisRegresi Linear Berganda a) Persamaan Regresi Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas. Mengetahui uji regresi linear dengan menggunakan program SPSS Versi 22 diperoleh nilai persamaan regresi linear bergandan antara variabel bebas X, yaitu Koordinasi (X1), Komunikasi (X2), Pelayanan Publik (X3), sedangkan variabel terikat yaitu Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji (Y). Untuk lebih jelasnya nilai-nilai dari koefisien masing-masing variabel dapat di lihat dalam

GAMBAR 2. P – P PLOT

TABEL 10. Coefficientsa Model 1

Unstandardized Coefficients B Std.Error (Constant),

,833 4,051 Koordinasi 646 ,199 Komunikasi ,511 ,160 Pelayanan Publik ,625 ,180 1) Dependent Variable: Efektivitas Sumber: Data Diolah Peneliti dengan SPSS V.22

(Sumber: Data Diolah Peneliti) Gambar Normal Probability memperlihatkan bahwa sebaran data pada chart tersebut terdapat korelasi yang kuat antara Expected Cumulative Probability dengan Observed Cumulative Probability, sehingga memenuhi persyaratan normalitas. b) Uji Multikolinearlitas Uji Multikolinearlitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara independen. Suatu model regresi dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila (Ghazali, 2006): 1. Mempunyai nilai VIF< 10 2. Mempunyai angka TOLERANCE> 0,1 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh nilai sebagai berikut: TABEL 9 UJI MULTIKOLINEARLITAS Coefficientsa Collinearity Statistics Tolerance VIF ,885 1,129 ,867 1,153 930 ,075 Sumber: Data Diolah Peneliti dengan SPSS V.22

Standardized Coefficients Beta ,395 ,087 ,148

t

Sig.

,206 3,241 3,194 3,467

,838 ,002 ,000 ,000

Dari tabel koefisien tersebut di atas, maka nilai persamaan regresi berganda dapat dituliskan sebagai berikut : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 Y = 0,833 + 0,646 X1 + 0,511bX2 + 0,625 X3 (0,838) (0,002) (0,000) (0,000) Angka-angka yang terdapat didalam kurung adalah merupakan besarnya nilai signifikan dari masing- masing variabel bebas dimana koefisien regresi < α (0,05) berati berpengaruh signifikan variabel koordinasi (X1), komunikasi (X2), dan pelayanan publik (X3) nilainya adalah positif, artinya hubungan tersebut dengan efektifitas penyelenggaraan ibadah haji (Y) adalah searah, sehingga variabelvariabel tersebut mengalami kenaikan, maka nilai variabel terikat juga akan mengalami kenaikan atau sebaliknya. Sedangkan nilai intersep dan nilai koefisien dari masing-masing variabel diantaranya koordinasi (X1), komunikasi (X2), dan pelayanan publik (X3) dan efektifitas penyelenggaraan ibadah haji (Y) dalam persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Intersep : 0,833 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel Koordinasi (X1), komunikasi (X2), dan pelayanan publik (X3) maka Efektifitas penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pangkalpinang adalah 0,833 satuan. 2) Untuk Koordinasi (X1): 0,646 artinya apabila variabel koordinasi meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan ibadah haji sebessar 0,646 satuan. 3) Untuk Komunikasi (X2): 0,511 artinya variabel komunikasi meningkat 1 satuan maka akan



meningkatkan Efektifitas penyelenggaraan Ibadah Haji (Y) sebesar 0,511 satuan. 4) Untuk Pelayanan publik (X3) : 0,625 artinya apabila variabel Pelayanan publik meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan Efektifitas penyelenggaraan ibadah haji (Y) sebesar 0,625 satuan. 2

b) Koefisien Determinasi (R ) Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besarpengaruhvariabel-variabel bebas (independen) dapat menjelaskan variasi variabel terikatnya (dependen). Tabel 11 Model 1

R

Model Summaryb Adjusted R R Square Square

Std. Error of the Estimate

.849a .720 .720 1.981 a. Predictors: (Constant), Pelayanan_Publik, Koordinasi, Komunikasi b. Dependent Variable: Efektivitas Sumber: Data Diolah Peneliti dengan SPSS V.22

Koefisien Determinasi Terlihat dari tabel 11 bahwa nilai R = 0,849 yang artinya pengaruh koordinasi, komunikasi, dan pelayanan publik secara bersama-sama mempunyai hubungan yang kuat terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji. Dari tabel diatas diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,720. Nilai ini dapat didefinisikan bahwa 72 % variabel Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat dijelaskan oleh koordinasi, komunikasi dan pelayanan publik secara bersamasama, sisanya 28 % oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 4. Pengujian Hipotesis Pengujian dilakukan terhadap masing-masing hipotesis dengan urutan langkah sebagai berikut: a) Uji t untuk b1 b) Uji t untuk b2 c) Uji t untuk b3 d) Uji F Adapun uji untuk masing- masing hipotesis adalah sebagai berikut: a. Uji t untuk b1 Uji t untuk b1 dilakukan untuk menguji hipotesa pertama, yaitu : H0: b1 = 0 : Tidak terdapat pengaruh koordinasi terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. H1: b1 ≠ 0: Terdapat pengaruh koordinasi terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang.

9

TABEL 12. thitungVARIABEL KOORDINASI (X1) Coefficientsa

Model 1 (Constant),

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std.Err B or Beta

,833 4,051 Koordinasi 646 ,199 a. Dependent Variable: Efektivitas Sumber: Data Diolah Peneliti dengan SPSS V.22

,395

t

Sig.

,206 3,241

,838 ,002

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi Y = 0,833 + 0,646 X1. Persamaan ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan 1 satuan koordinasi akan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan ibadah haji sebesar 0,646 satuan. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai thitung sebesar 3,241 sedangkan ttabel dengan derajat bebas 60 pada α (0,05) sebesar 2,00030. Dengan demikian thitung (3,241) > ttabel( 2,00030), sehinggan jelas H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Pengujian uji t adalah pemahaman tentang hubungan kondisional secara parsial variabel terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Substansinya, bila koordinasi dalam melaksanakan ibadah haji maka efektifitas penyelenggaraan ibadah haji yang dihasilkan akan meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kondisional antara koordinasi dengan efektifitaspenyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang.Dalam konteks ini, koordinasi yang didasarkan pada penelitian obyektif terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pendekatan untuk memacu efektifitas penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. b. Uji t untuk b2 Uji t b2 dilakukan dengan menguji hipotesa kedua, yaitu: H0: b2 = 0 : tidak terdapat pengaruh komunikasi terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. H1: b2 ≠ 0: terdapat pengaruh komunikasi terhadap efektifpada Koperasi itas penyelenggaraan ibadah haji Telkomsel Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Jika nilai sign < 0,05, maka keputusannya H0 ditolak dan H1 diterima atau dengan membandingkan thitung> ttabel maka keputusannya H0 ditolak dan H1 diterima.

Jika nilai sign < 0,05, maka keputusannya H0 ditolak dan H1 diterima atau dengan membandingkan thitung> ttabel maka keputusannya H0 ditolak dan H1 diterima.



Tabel 13. thitungVARIABEL KOMUNIKASI (X2) Coefficientsa Model 1 (Constant),

Unstandardized Coefficients B Std.Error

Standardized Coefficients Beta

,833 4,051 Komunikasi ,511 ,160 a. Dependent Variable: Efektivitas Sumber: Data Diolah Peneliti dengan SPSS V.22

,087

Pengukuran uji t adalah pemahaman tentang hubungan kondisional secara parsial variabel pelayanan publik terhadap efektifitas penyelenggaraan iabadah haji pada Kementerian Aagama Kota Pangkalpinang. t

Sig.

,206 3,194

,838 ,000

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi Y = 0,833 + 0,511 X2. Persamaan ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan 1 satuan komunikasi akan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan ibadah haji sebesar 0,511 satuan. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai thitung sebesar 3,194 sedangkan ttabel dengan derajat bebas 60 pada α (0,05) sebesar 2,0030. Dengan demikian t hitung (3,194) > ttabel( 2,0030), sehingga jelas H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. c. Uji t untuk b3 Uji t b3 dilakukan untuk menguji hipotesa ketiga, yaitu: H0: b3 = 0: tidak terdapat pengaruh pelayanan publik terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. H1: b3 ≠ 0: terdapat pengaruh pelayanan publik terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Aagama Kota Pangkalpinang. Jika nilai sign < 0,05, maka keputusannya H0 ditolak dan H1 diterima atau dengan membandinkan thitung> ttabel maka keputusannya H0 ditolak dan H1 diterima TABEL14. thitung VARIABEL PELAYANAN PUBLIK (X3) Coefficientsa

Model 1 (Constant),

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std.Err B or Beta

,833 4,051 Pelayanan Publik ,625 ,180 a. Dependent Variable: Efektivitas Sumber: Data Diolah Peneliti dengan SPSS V.22

,148

10

d. Uji F Uji F dilakukan untuk menguji hipotesa keempat, yaitu : H0 : b1 = b2 = b3 = 0 : tidak terdapat pengaruh koordinasi, komunikasi dan pelayanan publik secara bersama-sama terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0 : terdapat pengaruh koordinasi, komunikasi dan pelayanan publik secara bersama-sama terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji pada Kemnterian Agama Kota Pangkalpinang. Jika nilai sign < 0,05, maka keputusannya H0 ditolak dan H1 diterima atau dengan membandingkan Fhitung > Ftabel maka keputusannya H0 ditolak dan H1 diterima. TABEL V.15 FhitungVARIABEL KOORDINASI (X1), KOMUNIKASI (X2)DAN PELAYANAN PUBLIK (X3) SECARA BERSAMASAMATERHADAP EFEKTIFITASPENYELENGGARAAN IBADA HAJI (Y) a ANOVA Sum of Mean Model Squares df Square F Sig. 1 Regression 1 70,227 3 23,409 5,968 ,001b Residual 227,515 58 3,923 Total 297,742 61 a. Dependent Variable: Efektivitas b. Predictors: (Constant), Pelayanan_Publik, Koordinasi, Komunikasi Sumber: Data Diolah Peneliti dengan SPSS V.22

t

Sig.

,206 3,467

,838 ,000

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi Y = 0,833 + 0,625 X3. Persamaan ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan 1 satuan pelayanan publik akan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan ibadah haji sebesar 0,625 satuan. Dari hasil perhitungan, diperoleh thitung sebesar 3,467 sedangkan ttabel dengan derajat bebas α (0,05) sebesar 2,0030. Dengan demikian thitung (3,467) > ttabel (2.0030), sehingga jelas H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang.

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 22 diperoleh nilai Fhitung5,968 seperti pada tabel 5.16 sedangkan harga kritis nilai Ftabel dengan derajat bebas pembilang 3 dan penyebut pada α (0,05) sebesar 2,76 sehingga jelas H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama koordinasi, komunikasi dan pelayanan publik berpengaruh secara signifikan terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Pengukuran uji F untuk mengetahui tentang hubungan kondisional variable Koordinasi, Komunikasi, dan Pelayanan Publik terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Dalam konteks ini, bila koordinasi, komunikasi dan pelayanan publik yang diberikan Kementerian Agamadapat bejalan dengan lancar dan maksimal serta memberi banyak kemudahan bagi para jemaah haji, maka jemaah dalam melaksanakan ibadah haji pun akan berjalan dengan lancar dan tidak perlu khawatir



untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan sehingga akan membuat Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pangkalpinang meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan kondisional antara koordinasi, komunikasi dan pelayanan publik terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pangkalpinang meningkat dapat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang memandang betapa pentingnya peranan koordinasi, komunikasi dan pelayanan publik dalam organisasi Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Dalam konteks ini, efektifitas penyelenggaraan ibadah haji yang didasarkan pada penelitian yang obyektif terhadap koordinasi, komunikasi dan pelayanan publik di Kementerian Agama Kota Pangkalpinang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pendekatan untuk memacu efektifitas penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Sementara itu, peningkatan koordinasi, komunikasi dan pelayanan publik yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pendekatan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan tugas dan fungsi Kementerian Agama Kota Pangkalpinang.

kuota, sistem pendaftaran dan sebagainya, maka disarankan lebih insentif jauh sebelum kebijakan baru diberlakukan, melalui cara berkomunikasi efektif, misalnya diberbagai media cetak, media audio visual dan media elektronik. b) Berdasarkan penelitian di lapangan, fakta pelayanan publik dipengaruhi oleh faktor giografis dan sarana prasarana, khususnya bagi calon jemaah haji yang berdomisili di desa-desa terpencil yang kurang lancar dalam menerima informasi haji yang diperlukan. c) Untuk memperkecil berbagai kendala yang dihadapi, maka sudah saatnya dipikirkan tentang perubahan sistem dan manajemen penyelenggaraan iabadah haji. d) Disarankan untuk meneliti faktorfaktor lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan Ibadah haji, diantaranya faktor sumber daya manusia aparatur kelembagaan haji. DAFTAR PUSTAKA 1]

2] 3]

V. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Koordinasi, Komunikasi dan Pelayanan Publik terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama KotaPangkalpinang, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Terdapat pengaruh signifikan variabel koordinasi terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pangkapinang. Hal ini ditunjukkan dari persamaan regresi Y= 0,833+0.646X1, dengan thitung (3,241) > ttabel (2,00030). b) Terdapat pengaruh signifikan variabel komunikasi terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Hal ini ditunjukkan dari persamaan regresi Y= 0,833+ 0,511X 2, dengan thitung (3,194) > ttabel (2,00030). c) Terdapat pengaruh signifikan variabel Pelayanan Publik terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Hal ini ditunjukkan dari persamaan regresi Y = 0,833 +0,625 X 3, dengan thitung (3,467) > ttabel (2,00030) d) Terdapat pengaruh signifikan variabel koordinasi, komunikasi dan pelayanan publik terhadap efektifitas penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Pangkalpinang. Persamaan regresi hubungan antar variabel adalah Y = 0,833 + 0,646X1 + 0,511X2 + 0,625 X3 dengan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 72%.

11

4]

5]

6] 7]

8] 9] 10] 11] 12] 13]

Departemen Agama Republik Indonesia.Al-Qur’an dan Terjemah Al- Jumanatul Ali. (Bandung: Cv. Penerbit JArt, 2005) Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2005. Imam Syaukani (Ed.). Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia. Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009. Istanto, Bambang. Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2009. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tentang Penunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. 2005. Ndaraha, Taliziduhu. Teori Budaya Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Risyad akar Lubis. Proses Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditinjau Dari Sudut Hukum Administrasi Negara (Study Kasus Pada Bandara Embarkasi Polonia Medan). 2008. Purwanto, Djoko. Komunikasi Bisnis. Jakarta: Erlangga, 2006. Samsudin, sadili. Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan ke-1 Bandung : Pustaka Setia. 2006. Sugiyono (2010), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D, Alfabeta Bandung. Sugiyono, “Metode Penelitian Administrasi, cetakan ke 15”, Bandung : Alfabeta. Syafiie, Inu Kencana. 2011, Pengantar Ilmu Pemerintahan Bandung: PT Refika Aditama. Syafiie, inu kencana. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) Tragedi Katerdi Tanah Suci.’ Editorial, Republika, 4 Januari 007 [http://opini. Wordpress.com/tag/haji/]. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

2. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disimpulkan saran-saran sebagai berikut : a) Berdasarkan hasil penelitian, bahwa setiap tahun selalu ada kebijakan baru berkaitan dengan perubahan situasi, penyelenggaraan ibadah haji baik, berkaitan dengan www.stie-ibek.ac.id © 2015, Jurnal Progresif Manajemen Bisnis STIE-IBEK

(Studi Kasus Pada Kementerian Agama Kota Pangkalpinang)

Recommend Documents