STUDI JAJAK PENDAPAT KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL *) THE POLLING STUDY OF UNIVERSAL SECONDARY EDUCATION POLICY

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 20, Nomor 1, Maret 2014

STUDI JAJAK PENDAPAT KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL*) THE POLLING STUDY OF UNIVERSAL SECONDARY EDUCATION POLICY Subijanto Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemdikbud Gedung E Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman,Senayan-Jakarta Pusat e-mail: [email protected] Naskah diterima tanggal: 27/01/2014; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 30/01/2014; Disetujui tanggal: 05/02/2014 Abstrak: Studi jajak pendapat (polling) tentang kebijakan pendidikan menengah universal (PMU) bertujuan untuk memperoleh tanggapan masyarakat terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan program PMU. Studi dilakukan melalui jajak pendapat (polling) dengan membagikan kuesioner kepada responden. Pemilihan responden ditentukan dengan teknik purposive sampling. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar masyarakat setuju terhadap kebijakan penyelenggaraan PMU dan bersedia membantu penyelenggaraan sosialisasi kebijakan PMU. Kebijakan ini dinilai dapat: a) menanggulangi kesulitan akses bagi setiap anak usia sekolah menengah karena faktor ekonomi, geografi, dan teknologi; b) meningkatkan kesiapan kerja bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan dapat meningkatkan target angka partisipasi kasar (APK) di tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten/kota secara bertahap; c) meningkatkan daya saing bangsa, mutu, dan daya tampung peserta didik; d) meningkatkan proporsi jumlah SMA:SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah; e) meningkatkan dukungan anggaran baik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk DUDI; f) meningkatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta fasilitas sarana prasarana sangat diperlukan, sehingga dukungan terhadap model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan lapangan kerja dapat terpenuhi. Kata kunci: jajak pendapat, kebijakan, pendidikan menengah universal Abstract: The aims of polling study for universal secondary education is to gather responses from the society concerning on the implementation of universal secondary education policy by the Ministry of Education and Culture (MoEC). The method used in this study is polling and data collection using questionare. Respondents are chosen by using the purposive sampling technique. The result of the study shows that generally most of the stakeholders fully support the universal secondary education policy. This policy is viewed to be able: a) to overcome problems of inaccessible education by each secondary school age children due to economic, gheographic, and technology problems; b) to improve the vocational secondary education graduate readiness to work and to improve the national, regional, and local gross participation rate (APK); c) to improve the nation competitiveness, quality, and students capacity; d) to improve the composition of general secondary school and vocational school in relation with the local needs; e) to increase fully needed financial support from central government, provincial government, and district/ municipality government, societies including enterpreneurships and industries; and f) to improve the quality of teachers and administrators, educational facilities which are fully needed. Thus, the teaching model which are relevant to the studen’s needs and match the needs of industries and enterprices would be met. Keywords: polling study, policy, universal secondary education

*)

Artikel ini merupakan pengembangan dari hasil studi polling yang dilakukan oleh Sekretariat Balitbang, Kemdikbud Tahun 2011

14

Subijanto, Studi Jajak Pendapat Kebijakan Pendidikan Menengah Universal

Pendahuluan

tumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa,

Pada tahun ajara n 2013/ 2014 K emente rian

peningkatan kehidupan sosial, politik, serta

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meng-

kesejahteraan masyarakat (Setditjen Dikmen,

implementasikan kebijakan pendidikan menengah

2013).

universal (PMU). Tepatnya pada tanggal 25 Juni

Pemerintah dalam menetapkan ketuntasan

2013, program tersebut telah di-launching oleh

Wa jib Bela jar 9 Ta hun menggunakan dasar

Mendikbud. Program PMU dimaksudkan agar

pencapa ian angk a pa rtisipasi ka sar (APK ).

semua peserta didik mendapatkan akses layanan

Keberhasilan program tersebut diindikasikan

pendidika n samp ai lul us pendidika n ting kat

dengan telah dicapainya angka partisipasi kasar

menengah, yang mencakup pendidikan umum dan

(APK) nasional sebesar 97% (Arifah, 2013). Hal

kejuruan. Hal ini didukung oleh keberhasilan

ter sebut se suai dengan kete tapa n ka tegori

program wajib belajar (Wajar) Dikdas 9 tahun

tahapan pencapaian ketuntasan Wajib Belajar 9

pada tahun 2011. Sekalipun demikian, program

Tahun, yaitu: a) tuntas pratama, bila APK mencapai

Wajar Dikdas 9 tahun perlu dilanjutkan agar

80% s.d. 84%; 2) tuntas madya, bila APK mencapai

seluruh anak usia pendidikan dasar di Indonesia

85% s.d. 89%; 3) tuntas utama, bila APK mencapai

dapat menyelesaikan pendidikannya sampai SMP

90% s.d. 94%; dan 4) tuntas paripurna, bila APK

atau yang sederajat (Simorangkir, 2013). Dengan

mencapai minimal 95% (Simorangkir, 2013).

adanya program PMU, maka pada tahun 2020

Atas keberhasilan program Wajar Dikdas 9

diharapkan akan tercapai angka partisipasi kasar

tahun, Kem dikbud merasa perlu untuk me-

(APK) 97% di mana masyarakat yang berusia 15-

ningkat kan kual itas pendidi kan bagi War ga

18 tahun, minimal lulus SMA/MA/SMK/MAK, atau

Negara Indonesia (WNI) dari 9 tahun menjadi 12

sederajat (Ditjen. Pendidikan Menengah, 2012).

tahun. Secara logis, keberhasilan program Wajar

Penggunaan istilah Pendidikan Menengah

Dikdas 9 tahun akan berdampak pada: 1) ke-

Universal (PMU) oleh Kemdikbud, dikarenakan

wajiban anak usia 16-18 tahun untuk mengikuti

istilah Wajib Belajar 12 tahun belum memiliki dasar

pendidikan lanjutan setelah lulus SMP/MTs; 2)

hukum yang kuat. Sampai saat ini, Undang-Undang

biaya penyelenggaraan program PMU ditanggung

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Pemerintah; dan 3) anak usia 16-18 yang tidak

Sistem Pendidikan Nasional tidak mengamanat-

mengikutinya dikenakan sanksi.

kan perlunya Wajib Belajar 12 Tahun. Esensi

Pertimbangan Pemerintah tidak memberla-

penyelenggaraan PMU pada hakikatnya sama

kuk an PMU sebag ai program waj ib b elaj ar

dengan wajib belajar, namun PMU tidak mene-

se baga imana me stinya d ikar enak an k ondi si

rapkan sanksi dan pemaksaaan bagi anak usia

masyara kat Indonesi a ma sih bany ak y ang

16-18 tahun. Untuk mendukung penyelenggaraan

mengalami berbagai kendala, seperti kendala

PMU tersebut, Pemerintah Pusat melalui Undang-

geografis, sarana, sosial ekonomi, kultur dan

Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

budaya. Dengan demikian, dalam pelaksanaan

Tentang Perimbangan Keuangan antara Peme-

program tersebut tidak diberlakukan adanya

rintah Pusa t da n Pe meri ntah Dae rah, tel ah

hukuman atau sanksi bagi ana k yang t idak

menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai

mengikuti program tersebut. Bagi Kemdikbud,

salah satu sumber penerimaan daerah dalam

program PMU merupakan “himbauan”, namun

pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Peme-

“sangat disarankan” (sunnah muakadah) bagi

ri ntah Pusat d an p emer inta h da erah dap at

lulusa n SM P/MTs at au yang sede raja t ag ar

menggunakan penyediaan DAK, antara lain untuk

melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan

meningkatkan pelayanan pendidikan menengah

menengah (SMA/MA/SMK/MAK). Kendati sebagai

yang merata, terjangkau, dan berkualitas. Perlu

himbauan, beberapa daerah kabupaten/kota

adanya penyamaan persepsi, pola pikir, dan

telah mengimplementasikan program wajib belajar

tindakan agar pelaksanaan DAK bidang pendidikan

12 tahun, sejalan dengan kebijakan PMU yang

menengah dapat berjalan sesuai dengan tuju-

merupakan implementasi kebijakan otonomi

annya, yai tu untuk meningk atka n kualit as

desentralisasi pendidikan di daerah.

penduduk Indonesia dalam mendukung per-

15


Dasar kebijakan Kemdikbud menyelengga-

pendidikan dasar; 2) Pendidikan menengah terdiri

rakan program PMU dilatarbelakangi dengan

atas pendidikan menengah umum dan pendidikan

pertimbangan: 1) pemberian kesempatan seluas-

menengah kejuruan; 3) Pendidikan menengah

luasnya kepada seluruh Warga Negara Indonesia

ber bent uk sekol ah m enengah atas (SM A),

(WNI) untuk mengikuti pendidikan menengah

mad rasa h al iyah (MA), sekol ah m enengah

yang bermutu; 2) Pemerintah memfasilitasi untuk

kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan

menampung penduduk usia sekolah menengah;

(MAK), atau bentuk lain yang sederajat (Depdiknas,

3)

2003).

pemb iaya an

d itanggung

be rsam a

ol eh

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;

Pendidikan menengah umum diselengga-

dan 4) pemberian sanksi relatif longgar bagi usia

rakan dalam bentuk sekolah menengah atas (SMA)

sekolah menengah yang tidak mengikuti (Ditjen.

atau madrasah aliyah (MA). Pendidikan menengah

Pendidikan Menengah, 2012).

kejuruan diselenggarakan dalam bentuk sekolah

Mengacu

pad a

ur aian

ter sebut,

m aka

menengah kejuruan (SMK) atau madrasah aliyah

permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 1)

kejuruan (MAK). Masing-masing jenis pendidikan

Bagaimana tanggapan para pemangku kepen-

tersebut memiliki fungsi umum dan khusus. Fungsi

ting an (stake hol ders) p end idi kan ter had ap

pendidikan menengah umum sebagaimana diatur

penyelenggaraan program PMU tahun ajaran

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

201 3/2014 ? dan 2) Ke ndala apa saja y ang

Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 76 ayat (1), di-

diprediksikan dapat menghambat penyeleng-

nyatakan bahwa pendidikan menengah umum

garaan program PMU?

berfungsi untuk: a) meningkatkan, menghayati

Atas dasar rumusan masalah, penelitian ini

dan mengamalkan nilai-nilai keilmuan, akhlak

bertujuan untuk: 1) memperoleh tanggapan atau

mulia, dan kepribadian luhur; b) meningkatkan,

pendapat para pemangku kepentingan (stake-

menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai inte-

holders) terhadap kebijakan PMU yang diim-

lektual dan cinta tanah air; c) mempelajari ilmu

plementasikan pada tahun ajaran 2013/2014; dan

pengetahuan dan teknologi; d) meningkatkan,

2) mengidentifikasi kendala yang dapat meng-

kepekaan, dan kemampuan mengapresiasi, serta

hambat dalam penyelenggaraan program PMU.

mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; e) menyalurkan bakat dan kemam-

Kajian Literatur

puannya di bidang olahraga, baik untuk ke-

Pendidikan Menengah Me ngacu

pa da

U ndang-U ndang

sehatan dan kebugaran jasmani; dan f ) meRe publ ik

ningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan

Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) dinyatakan

yang lebih tinggi dan/atau hidup mandiri di

bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib

masyarakat.

memberikan layanan dan kemudahan, serta

Selanjutnya, dalam Pasal 76 ayat (2), pen-

menjamin terselenggaranya pendidikan yang

didikan menengah kejuruan berfungsi untuk: a)

ber mutu bag i se tiap war ga negar a ta npa

meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan

diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 17 ayat (1)

nilai-nilai keilmuan, akhlak mulia, dan kepribadian

pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan

luhur; b) meningkatkan, menghayati dan meng-

yang melandasi jenjang pendidikan menengah,

amalkan nilai-nilai intelektual, dan cinta tanah air;

sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa

c) membekali peserta didik dengan kemampuan

pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD)

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kecakapan

dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain

kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan

yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama

masyarakat; d) meningkatkan kepekaan dan

(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau

kem ampuan m enga presiasi ser ta m enge ks-

bentuk lain yang sederajat. Kemudian, Pasal 18

presikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; e)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang

Tahun 2003 Tentang Sisdiknas disebutkan bahwa:

olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran

1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan

jasmani, dan f) meningkatkan kesiapan fisik dan

16


mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/

bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan

atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendi-

demikian, sasaran penyelenggaraan PMU yaitu:

dikan tinggi.

1) setiap warga negara Indonesia usia 16 tahun

Adapun tujuan pendidikan menengah se-

sampai dengan 18 tahun yang ingin melanjutkan

bagaimana diamanatkan pada Pasal 77 dimaksud-

ke jenj ang pend idik an m enengah, dan 2)

kan untuk membentuk peserta didik menjadi insan

mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar

yang: a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan

(APK) pendidikan menengah menjadi 97% pada

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepri-

tahun 2020.

badian luhur; b) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan me-

inovatif; c) sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

nyatakan bahwa pelaksanaan program PMU saat

d) toleran, peka sosial, demokratis, dan ber-

ini merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun. Hal

tanggung jawab (Depdiknas, 2010).

ini dikarenakan sampai saat ini, Wajib Belajar 12

Atas dasar fungsi dan tujuan penyeleng-

tahun tidak diamanatkan dalam Undang-Undang

garaan pendidikan menengah umum dan me-

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

ne ngah kej urua n da pat disimpulkan bahwa

Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana wajib

keluaran pendidikan menengah umum (SMA)

belajar pendidikan dasar 9 tahun. Berkenaan

diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke

dengan hal itu, Pemerintah akan menyiapkan

jenjang pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan

rancangan untuk amandemen Undang-Undang

akademik). Adapun keluaran pendidikan me-

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) untuk

nengah kejuruan (SMK) lebih ditekankan pada

melandasi perubahan wajib belajar 9 tahun

kesiapan untuk memasuki dunia kerja tertentu

menjadi wajib belajar 12 tahun (Wulandari, 2013).

sesuai dengan bidang kejuruannya.

Penyelenggarakan PMU pada hakikatnya

Selain untuk memasuki dunia kerja, keluaran

merupakan pendidikan untuk semua (education for

SMK juga dapat melanjutkan pendidikannya ke

all) dan merupakan penyediaan layanan pendi-

jenjang pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan

di kan mene ngah yang m erat a, t erja ngka u,

vokasi). Lulusan pendidikan menengah diha-

bermutu, dan berkepastian untuk memperoleh

rapkan pula menjadi insan yang beriman kepada

layanan pendidikan menengah di seluruh wilayah

Tuhan Yang Maha Esa, berk epri badi an d an

Negara Kesatuan Republik Indonesia (BPKLN,

bermartabat, tangguh dalam pemikiran, teguh

2012).

dalam pendirian dan bertanggung jawab, serta

Di samping itu, pendidikan tersebut juga

memiliki kompetensi (akademik atau kejuruan)

merupakan program “preparatif dan antisipatif”

sesuai dengan tuntutan masyarakat atau dunia

untuk menyambut “bonus emas demografi” di

usaha dan dunia industri. Lebih khusus, penye-

masa mendatang. Bonus demografi atau demo-

lenggar aan prog ram PMU diar ahka n untuk

graphic dividend dimaknai sebagai keuntungan

meningkatkan kualitas penduduk Indonesia untuk

ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio

mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing

ketergantungan sebagai hasil proses proporsi

bangsa, kehidupan sosial politik serta kesejah-

umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi

teraan masyarakat.

penduduk usia kerja (Adioetomo, 2005). Lebih lanjut, Adioetomo berpendapat bahwa

Pendidikan Menengah Universal (PMU)

perubahan struktur usia penduduk akibat transisi

Yang dimaksud dengan Pendidikan Menengah

demografi jangka panjang berdampak pada: 1)

Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah

peningkatan jumlah tenaga kerja yang apabila

program pendidikan yang memberikan layanan

mendapatkan kesempatan kerja yang produktif

seluas-luasnya kepada seluruh warga negara

akan meningkatkan total output; 2) penumpukan

Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan

kekayaan yang lebih besar, apabila ada tabungan

menengah yang bermutu (Permendikbud. No. 80/

masyarakat yang diinvestasikan secara produktif;

2013). Program ini bertujuan untuk memberikan

dan 3) tersedianya human capital yang jumlahnya

layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan

lebih besar (dibandingkan waktu sebelumnya),

memperoleh pendidikan menengah yang bermutu

sehingga manakala ada kebijakan investasi yang

17


khusus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas

Kedua, program wajib belajar 9 tahun oleh

SDM, maka Indonesia memiliki peluang untuk

Pemerintah telah dinyatakan berhasil. Sebagai

me ncip taka n pe luang te naga ker ja t ingk at

indikator keberhasilan pendidikan, pada tahun

menengah yang tangguh dan berkualitas untuk

2011 ditunjukkan dengan pencapaian angka

mngelola sumber daya alamnya.

partisipasi kasar (APK) SD dan yang sederajat

Hal ini sejalan dengan penegasan Mendikbud

sebesar 115,33%, APK SMP dan yang sederajat

bahwa penyelenggaraan PMU dimaksudkan untuk

sebesar 98,20%, sedangkan APK SM mencapai

memberi kesempatan kepada WNI usia produktif.

70,53%. Data tersebut mengindikasikan bahwa

Diperkirakan pada tahun 2010 sampai dengan

masih banyak lulusan SMP/MTs dan yang se-

tahun 2035, Indonesia akan memperoleh bonus

derajat tidak dapat melanjutkan ke pendidikan

demografi. Hal ini berarti bahwa, sepanjang

menengah (SMA) dan yang sederajat, sebanyak

re ntang ta hun tersebut ter dapa t se juml ah

1.181.844 orang peserta didik (BPS, 2011).

peserta didik usia potensial dan produktif. Pada

Ketiga, pada tahun 2010 tenaga kerja Indo-

periode bonus demografi ini Pemerintah akan

nesia masih didominasi oleh lulusan SD atau tidak

melakukan investasi besar-besaran dalam bidang

tamat SD sebanyak 50,4%; lulusan SMP/MTs

pengembangan sumber daya manusia (SDM)

sebanyak 19,1%; lulusan SMA/MA 14,7% dan 8,2%

sebagai upaya menyiapkan generasi 2045, yaitu

lulusan SMK; lulusan DI, DII, dan DIII mencapai

100 tahun Indonesia merdeka (http://www.

2,8%; dan 4,8% lulusan D4/S1. Lebih lanjut, me-

kemdikbud.go.id).

nurut data proyeksi BPS (dalam Dir.P2MU, 2011),

Kebijakan Pemerintah tersebut merupakan

pada tahun 2025 dengan kebijakan PMU, maka

upaya nyata dalam meningkatkan kualitas SDM

angkatan kerja Indonesia akan didominasi oleh

me lalui ke semp atan ak ses dan peme rata an

lulusan pendidikan menengah atau yang sede-

pendidikan bagi masyarakat. Hal ini sekaligus

rajat sebanyak 40,6%; lulusan SD atau yang se-

sebagai usaha untuk mencapai pendidikan yang

derajat sebesar 20%, lulusan SMP atau yang se-

bermutu, beradab, dan memanusiakan manusia.

derajat sebesar 115,0%; lulusan DI, DII, dan DIII

Dengan meng acu pada pri nsip pendidi kan

sebesar 9% dan lulusan DIV/S1 mencapai 10%.

sepanjang hayat (lifelong education), maka dalam

Keempat, untuk menjawab tantangan per-

pelaksanaan program PMU memperhatikan empat

saingan global yang menuntut semakin pen-

pilar pendidikan, yaitu: 1) learning to know (belajar

tingnya peningkatan kualitas SDM Indonesia

untuk mengetahui); 2) learning to do (belajar

sek urang-kurangnya b erpe ndidi kan mini mal

dengan berbuat), 3) learning to be (belajar menjadi

pendidikan menengah. Data UNDP tahun 2013

seseorang); dan 4) learning to live together with

(Jurnas.Com, 2013). Posisi Indeks Pembangunan

to live others (belajar hidup bersama).

Manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat 121

Mengacu pada Grand Design PMU (Dir. P2MU,

dari 185 negara. Namun, rata-rata IPM Indonesia

2011) beberapa alasan mengapa Kemendikbud

masih di bawah rata-rata negara kawasan Asia

menyelenggarakan pendidikan menengah uni-

Timur dan Pasifik yang terdiri atas 15 negara,

ver sal seba gai beri kut. Per tama , Indone sia

yakni 0,683, juga masih di bawah rata-rata IPM

memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang

dunia sebesar 0,694, di bawah Vietnam.

memiliki prospek perkembangan perekonomian.

Kelima, diperkirakan program PMU memiliki

Sa lah satu buk ti d ita ndai dengan adanya

korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi,

kekayaan sumber daya alam (SDA) dan jumlah

daya saing, kesehatan, dan pendapatan. Hal ini

penduduknya sebagai modal dasar bagi pening-

didukung oleh hasil penelitian di Amerika yang

katan produktivitas ekonomi. Diperkirakan pada

dilakukan oleh Harvard Dale Jorgenson dkk.

tahun 2010-2030, Indonesia memiliki jumlah

(1987) dalam Dir. P2MU, 2011, dinyatakan bahwa

penduduk usia produktif (working age) semakin

dalam rentang waktu 1948-1979 menunjukkan

besar (bonus demografi), sehingga berimplikasi

adanya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan

terhadap kesempatan dan potensi peningkatan

oleh pembentukan modal (capital formation)

produktivitas semakin tinggi.

sebesar 46,31% yang disebabkan adanya pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia, serta

18


24 % di seba bkan ole h k emaj uan teknolog i.

Meskipun de miki an, opti mali sasi upa ya

Se lanj utny a, R omer (1 991) mod al m anusia

Kem endi kbud mem beri pel ayanan t erha dap

mer ujuk pad a pe rsedi aan peng etahuan dan

pr ogra m PM U ti dak aka n te rwuj ud a pabi la

keterampilan berproduksi seseorang. Pendidikan

penyelenggaraan program PMU belum dapat

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan

mewujudkan pemenuhan delapan aspek standar

modal manusianya. Semakin tinggi pendidikan

sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 19

seseorang, diharapkan persediaan modal manu-

Tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan

sianya semakin tinggi (Romer, 1991 dalam Dir.

(SNP) dan kurang didukung oleh partisipasi

P2MU, 2011).

seluruh komponen yang bertanggung jawab

Agar penyelenggaraan program PMU sukses,

dalam pendidikan (Depdiknas, 2005).

maka diperlukan beberapa dukungan dari Peme-

Salah satu persoalan pada penyelenggaraan

rintah dan pemenuhan persyaratan, antara lain:

PMU, yaitu tentang pembiayaan. Berdasarkan

1) memiliki sistem penyaluran tenaga kerja usia

peraturan perundang-undangan bahwa pada

produktif yang dikelola secara nasional dalam satu

hakikatnya “tanggung jawab pendidikan meru-

pintu k erja sam a ya ng k ondusif dan sali ng

pakan tanggung jawab bersama antara Peme-

menguntungkan antara Kemendikbud, Kemnaker,

rintah, orang tua, da n masyarakat”. Analog

dan DUD I (t erja di m utua l si mbiosis anta ra

dengan prinsip tersebut, maka tanggung jawab

produsen dan konsumen); 2) mampu menjamin

pembiayaan penyelenggaraan program PMU tidak

se tiap lul usan SMP/MTs te rtam pung dal am

hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah,

pendidikan menengah (PMU); 3) mampu mening-

melainkan menjadi tanggung jawab bersama

katkan daya serap tenaga kerja tingkat pen-

antara Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/

didikan menengah secara nasional dan merata;

dunia industri (DUDI). Dalam konteks tersebut,

4) mampu meningkatkan kompetensi lulusan pada

perlu dibangun kerja sama yang kuat dan sinergis,

setiap jenis dan jenjang pendidikan serta penga-

sehing ga tercipt a suasana yang saling ber-

kuan sertifikasi kejuruan secara nasional bagi

manfaat (mutual simbiosis) antara Pemerintah dan

calon tenaga kerja (skill passport); dan 5) mampu

masyarakat, termasuk dengan dunia usaha dan

menciptakan penyelenggaraan program PMU

dunia industri (DUDI). Oleh karena itu, penulis

secara efektif dan efisien dalam hal manajerial

berpendapat bahwa Kemendikbud perlu menyu-

serta kualitas lulusan.

sun pa ndua n te ntang b antuan opera sional

Ke depan, implementasi program PMU di-

pr ogra m PM U, k hususny a pe ran orang tua,

harapkan berdampak pada perubahan struktur

masyarakat, dan dunia usaha dan dunia industri.

tenaga kerja Indonesia di masa mendatang.

Pemberian bantuan dana dari perusahaan yang

Struktur kualifikasi pendidikan ketenagakerjaan

dapat dilakukan dalam bentuk CSR (corporate social

akan bergeser secara signifikan, yaitu dari lulusan

responsibility). Diharapkan dalam hal pembiayaan

pendidikan dasar ke pendidikan menengah. Hal

program PMU, Pemerintah dan pemerintah daerah

ini berarti bahwa, struktur tenaga kerja yang saat

dapat konsisten dalam melaksanakannya. Jangan

ini berpendidikan SD/MI; SMP/MTs atau sederajat,

sampai terjadi seperti pembiayaan wajib belajar

bergeser ke sekurang-kurangnya berpendidikan

9 tahun sebagaimana diamanatkan pada Pasal

menengah (SMA/MA/SMK/MAK) atau yang sede-

34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

rajat. Dengan kata lain, pencanangan program

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

PMU yang diimplementasikan mulai tahun ajaran

Nasional, yaitu “Pemerintah dan Pemerintah

2012/2013 merupakan sebuah program yang

Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar

ditujukan untuk perluasan akses masyarakat

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa

terhadap pendidikan menengah dan akselerasi

memungut biaya. Secara faktual, Pemerintah dan

pencapaian APK pendidikan menengah. Apabila

pe meri ntah dae rah bel um k onsi sten dal am

Kemendikbud tidak menyelenggarakan program

melaksanakan ketentuan sebagaimana diama-

PMU, diperkirakan target pencapaian APK pen-

natkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Sisdiknas.

didikan menengah sebesar 97,0% secara nasional baru akan tercapai pada tahun 2040.

Untuk menga rah pada releva nsi lul usan program PMU, maka prinsip-prinsip penyeleng-

19


garaan program PMU harus berorientasi pada: 1)

tersebut. Dalam mengimplementasikan program

mutu lulusan dan ketersediaan daya tampung; 2)

tersebut, perlu persiapan yang matang, ter-

perimbangan SMA dibanding SMK sesuai potensi

program, dan berkesinambungan. Berkaitan

dan keb utuhan d aera h ma sing -masing; 3)

dengan hal tersebut, Pemerintah telah meren-

pemerataan distribusi layanan pendidikan mene-

canakan langkah-langkah persiapan pengimple-

ngah untuk menjangkau yang tidak terjangkau;

mentasian program ini terkait dengan sumber

4) peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan

daya; masukan (input) jumlah lulusan dari SMP/

(khususnya SMK); dan 5) pencapaian target APK

MTs, kebutuhan dan ketersediaan sumber daya

di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

(sarana, prasarana, dan tenaga pendidik serta

dapat terwujud secara bertahap (SindoNews.

tenaga kependidikan) yang memadai.

Com, 2013).

Beberapa negara berkembang telah meng-

Lebih lanjut, Mendikbud menegaskan bahwa

implementassikan PMU, misalnya Uganda, yang

luaran (output) keberhasilan program PMU akan

telah menerapkannya sejak tahun 2007. Di

memiliki “daya dorong” yang kuat untuk mening-

negara tersebut, program PMU merupakan tindak

katlan kualitas SDM. Program PMU memerankan

lanjut dari program pendidikan dasar universal

“fungsi penghubung” dalam peningkatan kuali-

dengan tanpa memungut biaya, kebijakan PMU

fikasi SDM dan memiliki relevansi erat, serta

tersebut terbukti memperluas akses pendidikan

menjadi salah satu “penghela” dalam upaya

menengah bagi masyarakat Uganda. Pada tahun

nasional untuk peningkatan Indeks Pembangunan

2000 dalam forum pendidikan dunia di Dakar-

Manusia (IPM) dan Indeks Daya Saing Global (CGI)

Senegal, masyarakat internasional menyatakan

Indonesia. Mendikbud juga menegaskan bahwa

bahwa masih banyak negara yang belum men-

secara nasional program PMU harus menjadi

capai tujuan pendidikan untuk semua (education

“perhatian” dan “hajat” bersama, termasuk dalam

for all) seperti yang ditetapkan pada konferensi

mengimplementasikan program dan keberha-

tersebut. Forum tersebut sepakat untuk mem-

silannya, menjadi tanggungjawab bersama pula,

perpanjang kerangka aksi Dakar melalui komitmen

serta bukan semata-mata menjadi domain instansi

mewujudkan pendidikan untuk semua pada tahun

ya ng m emil iki tuga s da n fungsi pem bina an

2015. Kerangka Aksi Dakar (2000) menetapkan

pendidikan menengah.

tujuan pendidikan yang relevan dan memiliki

Selanjutnya, Muhammad (2012) menam-

implikasi untuk pendidikan menengah, terutama

bahkan bahwa penyelenggaraan PMU memiliki

butir 3 yaitu memastikan kebutuhan belajar

manfaat yang cukup signifikan terhadap keber-

remaja dan orang dewasa terpenuhi melalui akses

hasilan program wajib belajar 9 tahun. Oleh

ya ng a dil terhadap pe mbel ajar an p rogr am

karena adanya wajib belajar, maka dampak

keterampilan hidup (life-skill).

program tersebut memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendapatan,

Jajak pendapat (polling)

dan daya saing bangsa. Lebih lanjut, pelaksanaan

Kata polling akhir-akhir ini sering kali ditemukan

program PMU akan mendukung pencapaian target

atau didengar melalui berbagai media massa,

Masterplan Percepatan Pengembangan Pemba-

seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan

ngunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan sekaligus

media lainnya. Bahkan dengan semakin berkem-

menjawab tantangan persaingan global yang

bangnya teknologi informasi dan komunnikasi,

membutuhkan sumber daya manusia (SDM)

polling dapat dilakukan melalui internet. Polling

minimal berpendidikan menengah (Arifah, 2013

merupakan metode yang bisa jadi lebih simpel

dalam KOMPAS.com).

daripada metode survei atau jenis penelitian

Memperhatikan disparitas dalam pencapaian

lai nnya . Pe nggunaan pol ling bia sany a er at

APK pendidikan menengah, pada tataran antar-

kaitannya dengan kondisi politik di suatu negara,

berbagai provinsi/kabupaten/kota dan disparitas

terutama sebagai bahan informasi untuk mene-

sumber daya antarprovinsi/kabupaten/kota untuk

tapkan keputusan secara cepat dan tepat. Selain

pencapaian sasaran APK, maka pencanangan

itu, polling juga erat kaitannya dengan urusan

program PMU tidak dapat mengabaikan kondisi

sistem pemerintahan yang demokratis. Pendapat

20


masyarakat (public opinion) merupakan sumber

untuk menarik kesimpulan keseluruhan populasi

legitimasi untuk pengambilan keputusan yang

karena hasilnya tidak mewakili seluruh populasi,

dianggap cukup dapat dipertanggungjawabkan

tetapi hanya menggambarkan keinginan res-

secara demokrasi (Mattew Mendelsohn and Jason

ponden yang mempunyai ketertarikan yang kuat

Brent, tanpa tahun dalam Sekretariat Balitbang,

yang secara sukarela berkenan berpartisipasi

2011).

untuk menjawab pertanyaan/pernyataan. Oleh

Eriyanto (1999) berpendapat bahwa polling

karena itu, hasil scientific polling dan unscientific

merupakan suatu penelitian (survei) yang di-

polling seringkali berbeda. Hal ini sangat wajar

gunakan untuk menanyakan pendapat masya-

mengingat perbedaan yang sangat mendasar

rakat mengenai suatu isu atau masalah tertentu.

pada metode penarikan sampel kedua jenis polling

Secara metodologi polling dimaknai sebagai suatu

tersebut.

teknik untuk menyelidiki apa yang sedang di-

Menurut Mendelsohn dan Brent (2004) ada

pikirkan orang terhadap isu/masalah yang sedang

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

atau akan terjadi. Dengan demikian, polling

penyelenggaraan polling, antara lain: 1) Penye-

merupakan metode untuk mengetahui pendapat

lenggara polling harus mempunyai profesionalitas

masyarakat pada umumnya (public opinion).

dan mempunyai kredibilitas, penyelenggaraan

Pendapat umum tersebut terkait dengan apa yang

polling tidak boleh didasari oleh suatu kepentingan

dipikirkan masyarakat dan sebagai pandangan

tertentu (harus netral), sehingga hasil polling

dan/atau perasaan yang sedang berkembang di

dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat ilmiah

kalangan masyarakat tentang isu/masalah yang

ser ta l ebih obje ktif; 2) Dala m menentukan

menarik perhatian publik.

populasi dan sampel, peserta polling harus benar-

Dalam menghimpun pendapat masyarakat

benar orang yang berhak untuk mengikuti polling,

mengenai suatu masalah atau isu, pengambilan

karena akan sangat berpengaruh terhadap hasil

sampel dilakukan secara acak, sehingga me-

polling. Agar hasil polling representatif, perlu

mungkinkan setiap unsur dari populasi memiliki

dilakukan kontrol yang ketat pada saat proses

peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota

pelaksanaan polling dan mengusahakan hanya

sampel atau responden. Teknik pengambilan

peserta yang berhak saja yang dapat mengikuti

sampel yang pada umumnya digunakan dalam

polling; 3) Metode penarikan sampel, bagaimana

polling yaitu random sampling yang merupakan

cara mengambil sampel dan dari berapa banyak

teknik penentuan sampel dilakukan secara acak

sampel yang harus diambil sangat menentukan

dan setiap anggota populasi berpeluang untuk

keakuratan hasil dari polling. Peserta polling harus

dipilih (Sekretariat Balitbang Kemdikbud, 2011).

merepresentasikan dari populasi. Oleh karena itu,

Pada umumnya polling dibedakan menjadi dua

pengambilan sampel haruslah secara acak, yaitu

jenis, yaitu scientific polling dan unscientific polling

setiap komponen populasi memiliki peluang yang

(Anonim, 2004 dalam Sekretariat Balitbang, 2011).

sama untuk dipilih. Jumlah peserta polling juga

Lebih lanjut, Scientific polling merupakan polling

harus mencukupi dengan error sekecil mungkin;

yang menggunakan metode pengambilan sampel

4) Sampling error dan non-sampling error. Sampling

yang berpeluang sama, sehingga sampling error-

err or me rupa kan ting kat kesa laha n da lam

nya dapat ditentukan dan margin error dari nilai

melakukan pendugaan untuk mengambil kesim-

dugaannya dapat dihitung serta hasilnya dapat

pulan terhadap keseluruhan populasi. Adapun

ditarik sebagai suatu kesimpulan yang dapat

non-sampling error timbul akibat terjadi kesalahan

digeneralisasikan untuk keseluruhan populasi.

pada saat pelaksanaan polling, seperti susunan

Adapun unscientific polling atau pseudo polls yaitu

pertanyaan/pernyataan yang kurang tepat, terjadi

pengambilan sampel yang tidak berpeluang sama,

kesalahan program Komputer, atau pada saat

dimana responden berpartisipasi secara aktif

pengentrian data, dan juga dapat terjadi karena

dengan memberikan jawaban kepada penye-

human error oleh interviewer pada saat pengam-

lenggara polling, seperti pengiriman melalui pesan

bilan dan pengolahan data; 5) Waktu pelaksanaan

singkat, e-mail, telepon, surat, dan lainnya. Hasil

polling, hasil polling akan sangat dipengaruhi oleh

polling unscientific polling tidak dapat digunakan

waktu pada saat polling dilaksanakan.

21


Opi ni y ang terb entuk da ri hasil polli ng

pelaksanaan program PMU. FGD melibatkan

biasanya merupakan isu/masalah yang sedang

pemangku kepentingan strategis yaitu dinas

hangat dan populer di masyarakat pada waktu

pendidi kan prop insi /kab upat en/k ota, pak ar

itu. Opini ini mudah berubah seiring berjalannya

pendidikan, dan pemangku pendidikan lainnya.

waktu, karena terjadi perubahan kondisi dan

FGD dilibatkan beberapa orang dan dipandu oleh

informasi yang cepat berubah. Dengan demikian,

seorang moderator. Untuk mengarahkan FGD

polling sebaiknya dilaksanakan secara berkala

dibuat beberapa variabel kunci yang menjadi fokus

agar perkembangan opini masyarakat mengenai

dari pertanyaan dan mempunyai tujuan tertentu.

suatu isu atau masalah dap at d iikuti d an

Pe nent uan vari abel kunci d idasarka n pa da

dianalisis; serta 6) Laporan polling, bahwa harus

pr iori tas perm asal aha n ya ng m embutuhk an

menginformasikan semua jawaban dari peserta

jawaban lebih mendalam dan sesuai dengan

polling. Selain itu, perlu dikemukakan juga kendala-

tujuan kegiatan. Pertanyaan yang dapat menjadi

kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan

bahan diskusi yang diperkirakan peserta FGD

polling tersebut. Polling yang baik akan meng-

mengetahuinya.

hasilkan hasil sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat pada saat tertentu.

Populasi dan Sampel

Pernyataan yang diwujudkan dalam kuesi-

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh

oner yang diajukan kepada responden dapat

provinsi di Indonesia. Teknik sampling yang

mempengaruhi hasil polling. Suatu isu/perma-

digunakan, yaitu proportioned stratified random

salahan yang ditanyakan menggunakan pernya-

sampling. Penggunaan teknik tersebut dengan

taan berbeda akan memberi hasil yang berbeda.

pertimbangan bahwa populasi memiliki anggota/

Oleh karena itu, pertanyaan/pernyataan

polling

unsur yang tidak homogen dan berstrata secara

perlu divalidasi oleh ahli sebelum diimplemen-

proporsional (Sugiyono, 2008). Responden pene-

tasikan atau diujicoba sebelum pengambilan

litian terdiri atas: guru, kepala sekolah, komite

dat a. Valid asi/ ujicoba inst rume n di lakukan

sekolah, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota,

terhadap isi, struktur kalimat, dan format jawaban

dewan pendidikan kabupaten/kota, kepala dinas

yang ditulis dalam instrumen tersebut melalui

pendidikan provinsi, dewan pendidikan provinsi,

pertimbangan ahli (expert judgement). Validasi

dosen, pemerhati pendidikan, dan tokoh masya-

struktur kalimat pertanyaan meliputi: 1) per-

rakat sebanyak 740 responden di 20 lokasi di

tanyaan/pernyataan tidak mengandung makna

Indonesia.

yang bia s; 2) pert anyaa n/per nyata an ti dak mengandung makna yang ganda atau menim-

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

bul kan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

pena fsir an y ang berb eda;

dan

3)

pertanyaan/pernyataan mudah dipahami.

menggunakan kuesioner dalam bentuk pengukuran sikap. Untuk mempermudah pelaksanaan

Metode Penelitian

penelitian, dalam penelitian kuantitatif perlu

Dalam pelaksanaan polling ini digunakan metode

disusun instrumen untuk pengumpulan data.

survei, di mana setiap responden diberi kuesioner

Salah satu instrumen yang digunakan untuk

unt uk

te rhad ap

mengukur tanggapan terhadap sebuah perta-

sejumlah pernyataan di 20 provinsi di seluruh

nyaan/pernyataan atau masalah dapat diukur

Indonesia. Selain itu, secara terpisah dilakukan

dengan menggunakan skala Likert.

m embe rika n

pe ndap atny a

diskusi terfokus (Focus Group Discussion). FGD

Dengan Skala Likert, responden menentukan

merupakan metode pengumpulan informasi untuk

tingkat persetujuan terhadap satu pertanyaan/

membahas permasalahan tertentu secara lebih

pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan

mendalam yang melibatkan segenap pemangku

yang tersedia. Pilihan yang digunakan dalam

kepentingan strategis yang dilakukan dalam

polling ini dalam bentuk opsi jawaban: 1) Tidak

bentuk diskusi kelompok dalam rangka mem-

Setuju; 2) Kurang Setuju; 3) Setuju; dan 4) Sangat

peroleh informasi terkait dengan prediksi kendala

Setuju. Skala Likert dilakukan terhadap tanggapan

22


“positif” atau “negatif” terhadap suatu perta-

PMU dan perlunya memerlukan pendidik dan

ny aan/ pernyata an

tenaga kependidikan yang bermutu dan ber-

( Sek reta riat

Bal itba ng

Kemdikbud, 2011).

karakter; 14) Keberhasilan penyelenggaraan PMU

Hasil pengumpulan data dengan menggu-

dan perlunya model pembelajaran yang relevan

nakan polling terhadap kebijakan Kemdikbud

de ngan

dalam mengimpl ementasika n program PMU,

lapangan kerja; dan 15) Pembiayaan PMU dan

dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Data

tanggung jawab bersama oleh Pemerintah Pusat,

kuantitatif dianalisis menggunakan tabel distribusi

pemerintah daerah, dan masyarakat.

frekuensi, persentase, diagram lingkaran dan diagram batang.

keb utuhan

siswa

dan

keb utuhan

Hasil olahan data polling terhadap tanggapan para pemangku kep enting an (st akeholde rs) pendidikan sebagai berikut.

Secara rinci setiap

Waktu Pelaksanaan dan Tempat Penelitian

butir pernyataan diungkapkan sebagai berikut.

Studi polling ini dilaksanakan pada bulan Agustus

1.

Dukungan terhadap kebijakan penyeleng-

sampai dengan bulan September 2011 di 20

garaan PMU

provinsi, yang melibatkan responden dari unsur

Hasil polling terhadap pernyataan tersebut

para pemangku kep enting an (st akeholde rs)

menunjukkan hampir semua 97,95% res-

pendidikan.

ponden meny ataka n se tuju. Per nyat aan tersebut mengindikasikan hampir seluruh

Hasil Studi dan Pembahasan

masyarakat menunnjukkan persetujuannya

Pernyataan yang disusun dalam jajak pendapat

terhadap pe rnyataan rencana kebij akan

tentang program PMU terdiri atas 15 pernyataan,

Kemendikbud tentang rencana penyeleng-

yaitu terkait dengan: 1) Dukungan penyeleng-

garaan program PMU tahun ajaran 2012/

garaan program PMU; 2) Kesediaan pemangku

2013.

ke pent inga n

me mbantu

p enye leng gara an

2.

Kesedia an m emba ntu peny elenggar aan

sosialisasi program PMU; 3) Penyelenggaraan PMU

sosialisasi kebijakan PMU

dalam menanggulangi pendidikan yang sulit

Hasil polling terhadap pernyataan terhadap

di akse s

d an

pernyataan tersebut menunjukkan hampir

teknologis; 4) Pe nyelenggaraan PMU d alam

sel uruh 9 8,30% responden m enyata kan

meningkatkan kesiapan kerja bagi lulusan SMK;

setuju. Pernyataan tersebut mengindikasikan

5) Penyelenggaraan PMU dalam meningkatkan

hampir seluruh masyarakat setuju terhadap

target Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat

kebijakan perlunya Kemendikbud menyeleng-

na sional,

seca ra

garakan sosialisasi program PMU ke seluruh

bertahap; 6) Penyelenggaraan program PMU

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

se cara

ekonom is,

geog rafi s,

prov insi /kab upat en/k ota

dalam meningkatkan daya saing bangsa; 7)

3.

Penyelenggaraan PMU dapat menanggulangi

Pelaksanaan program PMU terkait dengan mutu

pendidikan yang sulit diakses secara ekonomi,

peserta didik di setiap kelas; 8) Pelaksanaan

geografi, dan teknologi.

program PMU terkait daya tampung peserta didik

Hasil polling terhadap pernyataan penye-

di setiap kelas; 9) Kebijakan penyelenggaran

lenggaraan PMU dapat menanggulangi pen-

program PMU perlu mempertimbangkan

proporsi

didikan yang sulit diakses secara ekonomi,

jumlah SMA:SMK sesuai potensi dan kebutuhan

geografi, dan teknologi menunjukkan 96,20%

daerah; 10) Percepatan PMU perlu didukung

me nyat akan set uju dengan pernyata an

anggaran bantuan operasional sekolah (BOS)

tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa

sekolah menengah; 11) Kebijakan penyeleng-

sebagian besar responden menyetujui PMU

garaan program PMU terkait penyediaan dana

memberikan kemudahan akses pendidikan di

bantuan siswa miskin; 12) Keberhasilan pe-

seluruh wilayah geografi Indonesia.

nyelenggaraan PMU memerlukan peningkatan

4.

Penyelenggaraan PMU dapat meningkatkan

sarana prasarana (laboratarium, rehabilitasi

kesiapan kerja bagi lulusan SMK.

gedung, unit kelas baru (UKB), dan unit sekolah

Hasil polling terhadap pernyataan tersebut

baru (USB); 13) Keberhasilan penyelenggaraan

menunjukkan 9 3,40% responden setuju

23


5.

dengan pernyataan “Dukungan terhadap


kebijakan penyelenggaraan PMU”. Berdasar-

“Dukungan terhadap kebijakan penyeleng-

kan pada lokasi polling, pada umumnya

garaan PMU”. Apabila didasarkan pada lokasi

masyarakat setiap kabupaten/kota memper-

polling, menunjukkan pada umumnya masya-

lihatkan persetujuannya terhadap pernya-

rakat setiap kabupaten/kota memperlihatkan

taan tersebut.

per setujuannya

Penyelenggaraan PMU dapat meningkatkan

tersebut.

7.

10. Percepatan PMU per lu didukung de ngan

nasional, provinsi/kabupaten/kota secara

anggaran bantuan operasional sekolah (BOS)

bertahap.

sekolah menengah

Hasil polling menunjukkan bahwa 97,30%






garaan PMU”. Berdasarkan pada lokasi polling,


menunjukkan bahwa umumnya masyarakat


se tiap kab upat en/k ota memp erli hatk an


per setujuannya

per setujuannya

terhadap

per nyat aan

11. Ke bija kan peny elengga raan PMU per lu menyediakan dana bantuan siswa miskin

poll ing

95,4 0%








menunjukkan umumnya masyarakat setiap

polling, menunjukkan umumnya masyarakat

kabupaten/kota memperlihatkan persetu-

set iap kabupate n/k ota memp erli hatk an

juannya terhadap pernyataan tersebut.

per setujuannya

m enunjuk kan

bahwa

Pelaksanaan PMU perlu mempertimbangkan

terhadap

per nyat aan

tersebut. 12. Keberhasilan penyelenggaraan PMU memer-


luk an


(laboratarium, rehabilitas gedung, Unit Kelas


Baru (UKB), dan Unit Sekolah baru (USB).



pada umumnya masyarakat setiap kabu-


paten/kota memperlihatkan persetujuannya


terhadap pernyataan tersebut

garaan PMU”. Apabila ditinjau pada lokasi

Pelaksanaan PMU perlu mempertimbangkan

polling, menunjukkan bahwa pada umumnya

daya tampung

masyarakat setiap kabupaten/kota mem-

peserta didik di setiap kelas.


24

per nyat aan

meni ngkatka n daya saing ba ngsa. H asil


9.

terhadap

tersebut.

Ke bija kan peny elengga raan PMU dap at

mutu peserta didik di setiap kelas.

8.

per nyat aan


tersebut. 6.

terhadap

p eningkat an

pe rlihatka n

sarana

pe rset ujuanny a

pr asar ana

te rhad ap

pernyataan tersebut.


13. Keberhasilan penyelenggaraan PMU memer-


lukan pendidik dan tenaga kependidikan yang

menunjukkan umumnya masyarakat setiap

bermutu dan berkarakter.

kabupaten/kota memperlihatkan persetu-


juannya terhadap pernyataan tersebut.


Keb ijak an

pe rlu


mempertimbangkan proporsi jumlah SMA:

p enye leng gara n

PM U


SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah.

poll ing,


masyarakat setiap kabupaten/kota memper-

menunjukkan

pad a

umumnya


lihatkan persetujuannya terhadap pernya-

perbatasan (3T) sesuai dengan peran Pusat dan

taan tersebut.

masing-masing pemerintah daerah.

14. Keberhasilan penyelenggaraan PMU memer-

Dengan kata lain, hal yang mendesak dan

lukan model pembelajaran yang relevan

perlu mendapat perhatian dalam penanganan

kebutuhan siswa dan kebutuhan lapangan

secara tuntas, antara lain meliputi: ketersediaan

kerja.

dan distribusi guru, mutu dan relevansi, dan


sarana prasarana yang memadai serta manajerial


penyelenggara program PMU. Seperti halnya di


beberapa negara berkembang, ketersediaan guru


menjadi masalah utama karena sebagian besar


belum memenuhi standar profesi. Masalah lainnya


seperti faktor kualitas pelayanan dan isu-isu guru,

per setujuannya

dan kebutuhan pelatihan dan jenis pengetahuan/

terhadap

per nyat aan

tersebut.

keterampilan yang diperlukan.

15. Pembiayaan PMU ditanggung bersama oleh

UNESCO m emb erik an respon ter had ap

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan

masalah p enyel enggar aan PMU di beber apa

masyarakat.

Negara berkembang, yaitu dengan menginisiasi


pendidikan pelatihan guru yang dikelola oleh


pendidikan tinggi. Selanjutnya, kualitas dan


relevansi pendidikan di mana jenis pendidikan

garaan PMU”.Apabila didasarkan pada lokasi

me mili ki k eter kait an


kebutuhan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan


secara individu dan m asyar akat. Kurikulum

per setujuannya

pendidi kan mene ngah har us m ence rminkan

terhadap

per nyat aan

tersebut.

deng an p enga lama n,

hubungan dinamis antara kualitas pendidikan dan ekonomi kreatif/produktif (Jurnas.Com, 2013).

Prediksi Kendala dalam Implementasi

Respon UNESCO sejalan dengan kebijakan

Penyelenggaraan Program PMU

Kemdikbud bahwa untuk penjaminan kualitas

Berdasarkan hasil diskusi secara terfokus (focus

pendidik dan tenaga kependidikan ditangung

group discussion) dapat diidentifikasikan beberapa

jawabi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya

komponen yang diprediksikan akan menjadi

Manusia

kendala dan harus diselesaikan dalam pelak-

Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDM-PKPMP)

sanaan

program PMU, antara lain meliputi: 1)

yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga

kebutuhan penyelenggaraan program PMU secara

kependidikan pendidikan dasar dan pendidikan

nasional dan pendistribusiannya; 2) penyediaan

me neng ah, dan untuk p endi dik dan tena ga

tempat pembelajaran, seperti pembangunan unit

kependidikan pada perguruan tinggi ditaanggung

gedung baru (UGB) dan rung kelas baru (RKB)

jawabi oleh Direktorat Pendidik dan Tenaga

yang me mada i; 3 ) pe menuhan sara na d an

Kep endi dika n (D ir.PTK) Dire ktorat J ende ral

prasarana pembelajaran; 4) pemenuhan pendidik

Pendidikan Tinggi.

Pendidi kan

dan

Kebudaya an

d an

dan tenaga kependidikan dan pendistribusiannya; 5) kete rsed iaan div ersi kasi kur ikul um; 6)

Pembahasan

pengembangan sistem penjaminan mutu yang

Implementasi program PMU ternyata direspon

tepat guna; 7) pengembangan sistem evaluasi

positif oleh masyarakat di berbgai kabupaten/

yang sesuai dengan potensi peserta didik; 8)

kota, ditemukan kecenderungan bahwa hampir

pembiayaan operasional secara nasional; 9)

semua responden memberikan respon positif

siste m monitoring dan evaluasi yang d apat

terhadap ke lima belas pernyataan tentang PMU.

memberikan umpan balik yang tepat guna; dan

Besar kemungkinan hal tersebut dikarenakan

10) pembangunan infra struktur pendidikan di

butir-butir pernyataan yang disusun mengarah-

wilayah tertinggal, terpencil, dan terdepan/

kan masyarakat pada pernyataan yang positif.

25


Pernyataan yang demikian, tidak memberi ke-

St anda r Pe ngel olaa n, Standar Pemb iaya an

sempatan kepada responden untuk memberikan

Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

pernyataan yang cenderung negatif terhadap pe nyel engg aran

program

PMU .

Pe ndap at

Oleh karena itu, perlu secara terus-menerus bert ahap d an ber kesinam bngan melakukan

responden tersebut cenderung terbatas pada

penataan secara menyeluruh terhadap penye-

opsi-opsi pernyataan yang tersedia. Sekalipun

lenggar aan prog ram PMU. Upa ya t erse but

demikian, arah opsi yang disediakan dinilai telah

dim aksudkan aga r proses pend idik an d an

cukup proporsional terkait aspek-aspek yang

keluarannya dapat memperbaharui diri dalam

diperlukan dalam sebuah rencana pelaksanaan

menghadapi berbagai perubahan yang sedang

program PMU. Walaupun pernyataan tersebut

dan akan terjadi.

telah divalidasi dan diujicobakan secara terbatas,

Keberhasilan program Wajar Dikdas 9 Tahun

namun jawaban/pernyataan responden umumnya

dan implementasi program PMU sementara ini

tidak bervariasi sebagaimana yang diharapkan.

masih ada yang meragukan, Retno Listyarti

Hasil akhir menggambarkan sebuah opini publik

misalnya, mempertanyakan kepada Kemendikbud,

yang dianggap representatif dari sampel. Namun,

bahwa menurutnya, program rintisan PMU saat

dalam realita pelaksanaan program PMU bisa jadi

ini belum layak untuk dimulai pada tahun ajaran

keadaan yang sebenarnya tidak selalu tepat atau

2012/2013. Kemdikbud dinilai masih menyisakan

sama dengan pernyataan. Hal ini disebabkan

‘p eker jaan rum ah’ terk ait deng an p rogr am

banyak aspek yang saling mempengaruhi, lebih-

sebelumnya tentang program wajar 9 tahun yang

lebih jika setiap aspek yang diperlukan untuk

masih belum tuntas. Lebih lanjut, dinyatakan

mendukung sebuah kebijakan tersebut dilakukan

bahwa program PMU hanya mengurangi angka

secara pa rsial. Hal t ersebut suda h menj adi

melek huruf dan angka partisipasi kasar (APK),

kelaziman di mana selalu terjadi gap antara apa

tetapi secara kualitas, pendidikan wajar 9 tahun

yang direncanakan dan apa yang terlaksana (das

masih jauh bila dikatakan berkualitas. Pendidikan

sein vs das solen). Hal ini semestinya sejalan

dasar di Indonesia masih terbengkalai meskipun

de ngan rencana Kem dikb ud b ahwa dal am

Pemerintah telah mengklaim bahwa program

implementasi program PMU dilaksanakan secara

wajar 9 tahun telah tuntas secara kuantitatif

terencana, bertahap, dan berkesinambungan

dengan ditunjukkannya Angka Partisipasi Kasar

serta dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai

(APK) mencapai 97 persen.

bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan

Dalam hal pendanaan, tantangan PMU antara

program PMU. Bahkan, dalam mengantisipasi

lain terkait dengan perbaikan jumlah subsidi

ber baga i

seda ng

rintisan bantuan operasional sekolah (BOS) dan

berupaya antara lain akan segera menyiapkan

ke kura ngan,

Ke mdik bud

bantuan khusus murid (BKM) yang diharapkan

rancangan amandemen terhadap UUSPN sebagai

akan terus meningkat sampai batas yang di-

landasan hukum atas perubahan kebijakan wajib

anggap wajar untuk kebutuhan biaya pendidikan

belajar 9 tahun menjadi “wajib belajar’ 12 tahun.

setara SMA/MA/SMK/MAK. Selain itu, konsekuensi

Pengimple-mentasian program PMU merupakan

dari penyelenggaan program PMU berarti harus

penyesuaian pend idikan ter hadap tunt utan-

ada pe nyed iaan da na k husus, pena mbahan

tuntutan yang terus berkembang dalam rangka

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta

meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa

sarana dan prasarana SMA/MA/SMK/MAK

Indonesia. Dalam kerangka ini pada pelaksa-

bentuk ruang kelas baru (UKB) lengkap dengan

naannya harus mengacu pada kriteria minimal

tenaga pendidiknya.

tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah

dalam

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah,

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ham id

Kriteria minimal tersebut mengacu pada Standar

memang masih ada kesulitan untuk mewujudkan

Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri atas;

pendidikan wajib belajar 12 tahun, khususnya

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar

dal am hal k eter bata san angg aran. Di sada ri

Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Ke-

bahwa mutu pendidikan yang berkualitas harus

pendid ikan, Standar Sarana dan Prasa rana,

didukung dengan pembiayaan yang mencukupi.

26

Muhamma d

mengemukaka n

b ahwa


Namun demikian, ditegaskan bahwa keterbatasan

Ang gara n pe rlu dise diak an seper ti sekol ah

anggaran tersebut jangan sampai menjadi beban

menengah, perlu ditingkatkan dana bantuan siswa

masyarakat (Sindonews.Com., 2013). Oleh karena

miskin. Peningkatan tenaga pendidik dan tenaga

itu, pembiayaan penyelenggaraan program PMU

kependidikan (khususnya SMK) penyelenggara

harus ditanggung bersama secara sinergi antara

program PMU serta fasilitas sarana prasarana

Pemerintah, orang tua, dan masyarakat, termasuk

juga sangat diperlukan, sehingga dukungan

DUDI.

terhadap m odel pembelajaran ya ng relevan

Apapun yang telah menjadi tekat Kemdikbud untuk menyelenggararakan program PMU harus

de ngan

keb utuhan

siswa

dan

keb utuhan

lapangan kerja dapat terpenuhi.

didukung oleh seluruh komponnen para pemangku

Ked ua, prog ram PMU merupaka n up aya

kepentingan (stakeholders) sesuai dengan peran

Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber

dan fungsi masing-masing. Keseriusan Kemdikbud

Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan

dal am m elak sana kan tuga s da n ta nggung

mampu bersaing dalam era globalisasi. Ketiga,

jawabnya perlu diberikan dukungan yang kuat dan

Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi/kabu-

apresiasi yang pantas dalam rangka mencer-

paten/kota dan masyarakat serta dunia usaha/

daskan kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat

dunia industri (DUDI) secara bersama-sama perlu

diberi peluang memberi saran/masukan yang

ber pera n

konstruktif sekaligus sebagai fungsi “kontrol”

penyelenggaraan program PMU sesuai dengan

masyarakat terhadap program kerja Kemdikbud,

fungsinya masing-masing. Keempat, keberadaan

sepanjang memberikan solusi untuk pemecahan

program PMU memiliki keterkaitan dengan: a)

masalah bersama. Masyarakat, sudah seharusnya

pemanfaatan bonus demografi Indonesia sebagai

me ning katk an

modal SDM; b) kesinambungan dan konsekuensi

k eped ulia n

da n

me numb uh

se rta

dan

kembangkan rasa memiliki (sense of belonging)

logis keberhasilan Wajar

terhadap pendidikan

pe ncap aian

mencerd aska n

dalam kerangka turut serta

ke hidupan

bang sa

m elal ui

pendidikan yang bermutu.

tar get

berk ontr ibusi

da lam

pendidikan 9 tahun; c)

MP3EI

da n

me njaw ab

tantangan persaingan global yang membutuhkan SDM berpendidikan menengah; d) kontribusi positi f

te rhad ap

k ehid upan

ber sosi al

d an

Simpulan dan Saran

berpolitik; dan e) usia lulusan SMP/MTs dan yang

Simpulan

sederajat masih belum layak bekerja, sehingga

Mengacu pada hasil studi dan pembahasan, dapat

jika tidak sekolah akan memiliki dampak sosial

disimpulkan sebagai berikut. Pertama, hasil polling

yang kurang baik. Kelima, PMU memiliki prinsip-

menunjukkan, bahwa secara umum sebagian

prinsip sebagai berikut: a) mutu yang terjamin

besar masyarakat setuju terhadap kebijakan

(tidak berkurang daya tampungnya); b) per-

penyelenggaraan PMU dan bersedia membantu

im bang an j umla h SM A:SMA, sesuai p otensi

sosialisasi kebijakan PMU. Kebijakan ini dipandang

da erah; c) pem erat aan dist ribusi l ayanan

dapat me nanggulangi p endidikan yang sulit

pendidikan menengah untuk menjangkau yang

diakses secara ekonomi, geografi, dan teknologi

tidak terjangkau; d) meningkatkan kebekerjaan

ol eh setia p anak usia sek olah menenga h.

(employable) lulusan khususnya SMK; dan 5)

Kebijakan ini dapat juga meningkatkan kesiapan

pencapaian target APK tingkat nasional, provinsi,

kerja bagi lulusan SMK dan dapat meningkatkan

kabupaten/kota secara bertahap (70,53% ke 97%


pada tahun 2020. Keenam, dasar penyeleng-

nasional/provinsi/kabupaten/kota secara ber-

garaan PMU, yaitu pendidikan untuk semua

tahap. Masy arak at m enil ai b ahwa dengan

(education for all) yang pada hakikatnya meru-

kebijakan ini bisa memperhatikan aspek daya

pakan penyelenggaraan pendidikan menengah

saing bangsa, mutu, dan daya tampung peserta

yang merata, terjangkau, bermutu, dan ber-

didik. Menurut para pemangku kepe ntingan

ke past ian memp erol eh laya nan pend idik an

pendidikan bahwa dukungan anggaran, baik

menengah di seluruh wilayah NKRI. Ketujuh, PMU

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah maupun

bukan merupakan wajib belajar (tidak mene-

masyarakat, termasuk DUDI mutlak diperlukan.

rapkan sanksi), namun merupakan himbauan yang

27


sangat disarankan dengan pertimbangan karena

3) pe rencanaan dan penye diaan pend anaan

kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang

khusus PMU melalui perencanaan terpadu pada

mengalami berbagai kendala (geografis, sarana,

setiap dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota

sosial ekonomi, kultur dan budaya).

sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan pembagian pendanaan yang ditetapkan secara

Saran

proporsional antara Pemerintah Pusat, peme-

Program penyele ngga raan PMU tid ak a kan

rintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan

berhasil jika tidak dilakukan kerja sama antar-

masyarakat; 4) peningkatan proporsi jumlah

ber baga i pi hak y ang berk epent inga n da lam

SMA:SMK

pendidikan. Dengan kerjasama semua pihak,

benar-benar mempertimbangkan potensi dan

setiap unsur pemangku kepentingan (stake-

kebutuhan daerah masing-masing; 5) Pemerintah

holders) memiliki tanggungjawab masing-masing

pe rlu memb erik an a presiasi ber upa hadi ah

sesuai dengan peran secara proporsional. Hal ini

(reward) kepada pemerintah daerah yang dinilai

didukung oleh peraturan perundang-undangan

berhasil melaksanakan program PMU; 6) Balitbang

bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab

bekerjasama dengan BSNP perlu menyiapkan

bersa ma antara Pemerintah, orang tua dan

kurikulum yang berdiversivikasi dan SOP UN bagi

masyarakat.

SMA/SMK yang telah menyelenggarakan pem-

di setiap provinsi/kabupaten/kota agar

Keberhasilan dalam pelaksanaan program

belajaran dengan program PMU; 7) Sekalipun

PMU perlu didukung dengan: 1) pemenuhan kebu-

penyelenggaraan program PMU saat ini bukan

tuhan guru, terutama guru SMK dengan cara alih

wajib belajar, namun para pemangku kepentingan

fungsi guru yang ada dan guru kejuruan dan

pe ndid ikan diharap kan deng an sanga t ag ar

pemberian tugas “pengampuan” mata pelajaran

mendukung sepenuhnya dalam berbagai aspek

yang se rump un m aupun mul tysubject ;

kebutuhan

2)

penyelenggaraan program tersebut,

pemberdayaan P4TK untuk mengurangi keku-

sehingg a pr ogra m te rseb ut b erha sil sesuai

rangan guru SMK Rumpun Teknologi dan Pertanian

dengan rencana Pemerintah.

serta sistem distribusi guru, khususnya guru SMK;

Pustaka Acuan Adioetomo, Setyo Sri Moertiningsih. 2005. Bonus Geografi: Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam BIdang Ekonomi Kependudukan pada fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 30 April 2005 Badan Pusat Statistik. 2011. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah, Jakarta. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. 2012. Bahan Masukan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, Setjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. 2012. Grand Design Pendidikan Menengah Universal, Jakarta.

28


Eriyanto, 1999. Metodologi Polling: Memberdayakan Suara Rakyat, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Jurnas.com. 2013. IPM Indonesia Naik Peringkat. 19 Maret 2013 http://www.jurnas.com/news/ 85371/IPM-Indonesia-Naik-Peringkat-2013/1/Sosial-Budaya/Humaniora diakses

tanggal 31

Juni 2013. Mendelsohn, M. dan Brent, J. 2004. Understanding Polling Methodology dalam www.isuma.net/ v02n03/ mendelsohn/mendlesohn_e.pdf. diakses 17 Maret 2011. Muhammad, Hamid. 2013. PMU, Upaya Menampung Semua Penduduk Usia Sekolah. Kompas.Com. 14 Oktober 2013. http://edukasi.kompas.com/read/2013/10/14/0930079/ PMU.Upaya.Menampung.Semua.Penduduk.Usia.Sekolah, diakses tanggal 3 November 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Umum. Sekretariat Balitbang Kemdikbud, 2011. Desain Studi Polling, Badan Penelitian dan Pengembangan, Jakarta. Simorangkir, Sonti. Permasalahan Mutu dalam Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

19 Pebruari,

2013. http://sontiesraoctavia.blogspot.com/2013/02/permasalahan-mutu-dalam-wajibbelajar.html, diakses tanggal 25 September 2013. Sindonews.com. 2013. Pendidikan Menengah Universal Untuk Menggapai Indonesia Emas. SindoNews.Com, 11 Desember 2013 http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/11/94/ 815789/pendidikan-universal-untuk-menggapai-indonesia-emas, diakses stanggal 24 Desember 2013 Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Wulandari, Susi. 2013. Wajib Belajar 12 Tahun. Haluankepri.com, 7 Pebruari, 2013. http:// www.haluankepri.com/opini-/41790-wajib-belajar-12-tahun.html,

diakses tanggal 25 Januari

2014.

29

STUDI JAJAK PENDAPAT KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL *) THE POLLING STUDY OF UNIVERSAL SECONDARY EDUCATION POLICY

Recommend Documents