Studi Batas Wilayah Menggunakan Metode Kartometrik ............................................................................................. (Hafidzah et al. )
STUDI BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK Studi Kasus: Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya (Study of Delimitation Boundaries using Cartometry Method) 1
2
Renita Purwanti dan Yanto Budisusanto 1 Badan Informasi Geospasial 2 Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong 16911, Indonesia E-mail:
[email protected] Diterima (received): 30 Juni 2015;
Direvisi(revised): 07 Juli 2015;
Disetujui dipublikasikan (accepted): 28 Juli 2015
ABSTRAK Permasalahan garis batas wilayah administrasi baik di lingkup antar kecamatan atau antar kabupaten/kota dapat menjadi potensi konflik di masa yang akan datang bila tidak segera diselesaikan. Daerah-daerah perbatasan yang mempunyai sumber daya alam yang besar diperkirakan akan menjadi sumber sengketa antar kabupaten/kota dan antar provinsi. Batas wilayah memiliki peranan penting sebagai pemisah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Ketidakjelasan batas suatu daerah akan menghambat proses pembangunan di daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, proses penetapan segmen garis batas desa/kelurahan dapat dilakukan dengan menggunakan metode kartometrik. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap. Selain itu, solusi untuk percepatan penetapan batas wilayah adalah delineasi batas kecamatan, desa/kelurahan melalui metode pemetaan partisipatif dengan melibatkan perangkat pemerintahan dan masyarakat diatas peta kerja. Penelitian ini menggunakan citra resolusi tinggi dan batas kelurahan dari RBI keluaran Bakosurtanal sebagai batas indikatif, kemudian membandingkan batas indikatif tersebut dengan batas hasil verifikasi. Penelitian ini menghasilkan kajian awal penegasan batas kelurahan melalui proses perbandingan antara data peta RBI dengan hasil verifikasi yang disajikan dalam peta citra. Kata kunci: batas wilayah, metode kartometrik, pemetaan partisipatif
ABSTRACT Boundary problems between regions both in the scope of the district or inter-district/city can be a potential conflict in the future if not resolved immediately. Border areas which usually has natural resources are expected to be a source of dispute between districts/cities and even possibly between provinces. Land boundaries have important role as an arbiter in the government administration. The indefiniable line boundaries may lead a conflict and will hold up the development process in that area. Regulation of Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 27/2006 as a technical guideline to resolve administrative regional boundary, states that delimitation boundaries can be done using Cartometry Method. Furthermore, participatory mapping can be used as other solutions to solve the boundaries conflict fastly by involving the government apparatus. This research also use high resolution imagery and land boundaries that already exist in RBI as indicative boundary then compared with the verification boundaries. The result of this research is an early study of delimitation boundary using cartometry and participatory mapping methods which shown in imagery map. Keywords: land boundaries, cartometry method, participatory mapping
PENDAHULUAN Batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain dan bukan merupakan alokasi teritorial sehingga tidak menentukan kedaulatan (Kementerian Dalam Negeri, 2011). Kesalahan dan tidak akuratnya gambar garis batas wilayah di peta berpotensi menimbulkan perselisihan posisional antar daerah yang berbatasan (Adler, 1995). Konflik permasalahan batas yang terjadi biasanya bersumber pada pemberian izin kegiatan, pembagian hasil pengelolaan kegiatan di suatu wilayah, maupun akibat dari interaksi antara masyarakat disekitar lokasi kegiatan ekonomi. Disamping itu permasalahan batas daerah muncul antara lain disebabkan oleh pemekaran Daerah
Otonom Baru, perebutan sumber daya alam terkait dengan pendapatan asli daerah dan kurangnya pemahaman terhadap garis batas pada peta dasar yang ada. Oleh karena itu, penegasan batas daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik batas daerah yang dapat menimbulkan kerugian materi atau non materi. Bila tidak segera diselesaikan maka berpotensi menurunkan tingkat pelayanan kepada masyarakat. Untuk meminimalisir konflik terkait batas wilyah sekaligus melakukan percepatan penyelesaian penetapan batas wilayah, diperlukan pembuatan peta batas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan peta terkait erat dengan ilmu Geodesi dan keruangan (spasial) yaitu dilakukan dengan 25
Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 21 No. 1 Agustus 2015: 25-30
memanfaatkan metode survei sipat datar (levelling), survei gaya berat, survei GPS dan lainlain (Abidin et al., 2002; 2004; 2007), namun memerlukan tenaga dan dana yang besar. Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dimana sebelumnya adalah Permendagri No. 1 tahun 2006, menerangkan proses penetapan segmen garis batas dapat dilakukan dengan menggunakan metode kartometrik. Metode kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja ataupun peta dasar dan pengukuran atau penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan petapeta lain sebagai pelengkap (Kementerian Dalam Negeri, 2012). Selain itu, proses penetapan batas wilayah juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode pemetaan partisipatif, dimana proses pengambilan data dan informasi di lapangan mengenai batas daerah tersebut melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan perangkat pemerintahan sebagai perencana dan pemberi informasi sekaligus sebagai pelaku pemetaan (Hidayat, 2005; Prayitno, 2012; Restu Pande, 2014). Pembuatan peta batas wilayah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menghindari masalah konflik batas dan sebagai sarana optimalisasi pembangunan di daerah tersebut.
Data pendukung mengenai informasi kelurahan di Kecamatan Sukolilo. d. Peta-peta pendukung dari kelurahan terkait. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Personal Computer (PC)/Notebook, Microsoft Office, ArcGIS 10.0, Global Mapper 12.0 dan Autodesk Land Desktop 2004.
METODE
b)
Lokasi penelitian ini terletak di tujuh Kelurahan yang tersebar di Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, yaitu Kelurahan Gebang Putih, Kelurahan Keputih, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kelurahan Menur Prumpungan, Kelurahan Klampis Ngasem, Kelurahan Semolowaru dan Kelurahan Medokan Semampir.
c.
Tahapan Penelitian Diagram Alir proses pengolahan data pada penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 2. Berikut merupakan penjelasan dari diagram alir tahap pengolahan data: Data Citra WorldView Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra resolusi tinggi, WorldView 2.0 dengan area Kota Surabaya yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Citra tersebut kemudian dilakukan koreksi geometrik dengan menggunakan metodeimage to map melalui data titik kontrol Peta Rupabumi. Sampel yang digunakan untuk proses rektifikasi adalah objek-objek yang tergambar pada Peta RBI seperti kelokan sungai, percabangan sungai dan lainnya. Koreksi geometrik ini menggunakan 6 titik GCP dan menghasilkan nilai RMSE sebesar 0,0954851. a)
Overlay Data dan Penyusunan Peta Kerja Seluruh data yang sudah diolah seperti data citra WorldView yang sudah di cropping dan peta RBI yang sudah didigitasi serta di overlay–kan untuk menghasilkan suatu peta kerja yang dapat digunakan pada proses verifikasi garis batas dengan perangkat pemerintah di kelurahan terkait. c)
Delineasi Garis Batas Wilayah secara Kartometrik Penentuan batas wilayah secara kartometrik adalah penelusuran garis batas wilayah dengan menentukan posisi titik-titik koordinat dan mengidentifikasi cakupan wilayah pada peta kerja atau citra yang telah terkoreksi kemudian ditambahkan dengan data data pendukung seperti Peta PBB, Peta Desa dan dokumen batas yang pernah dikerjakan sebelumnya. d)
(Sumber: Pemerintah Daerah Kota Surabaya) Gambar 1. Lokasi Penelitian.
Adapun data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah: a. Peta RBI digital skala 1 : 25000 sheet 1608-423. b. Citra WorldView Kota Surabaya. 26
Pembahasan Garis Batas Alternatif Dari hasil pengolahan data tersebut dapat dianalisis panjang segmen batas yang berbeda antara segmen batas pada peta RBI dengan segmen batas hasil verifikasi yang dilakukan dengan cara mencocokkan peta–peta yang dimiliki oleh perangkat pemerintahan di kelurahan terkait. e)
Hasil dan Penyajian Data Hasil akhir dari penelitian ini adalah kajian awal penelusuran batas wilayah kelurahan di kecamatan Sukolilo dengan menggunakan metode kartometrik.
Studi Batas Wilayah Menggunakan Metode Kartometrik ............................................................................................. (Hafidzah et al. )
Tidak
Citra WorldView Kota Surabaya
Peta RBI digital lembar 1608-423
Koreksi Geometrik
AOI Cropping
Hasil Verifikasi RMS Error ≤ 1 Piksel
Gambar 4. Citra Terkoreksi.
c.
Ya
Overlay Data
Setelah didapat dua data yang telah diolah yaitu data citra WorldView yang telah terkoreksi dan peta digital batas administrasi wilayah Kecamatan Sukolilo, ke dua data tersebut di tampalkan (overlay). Hasil dari proses ini adalah peta kerja yang digunakan untuk proses pelacakan dan verifikasi garis batas administrasi secara kartometrik, dapat dilihat pada Gambar 5.
Citra Terkoreksi
Cropping Citra
Overlay Data
Peta Kerja Delineasi Batas Wilayah
Delineasi Batas Wilayah secara Kartometrik Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sukolilo
Gambar 5. Hasil Tumpang Susun Seluruh Data. Gambar 2. Diagram Alir Penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN a.
Peta Digital RBI Peta digital batas administrasi wilayah Kecamatan Sukolilo didapat dari hasil digitasi peta RBI di daerah tersebut. Hasil dari digitasi RBI ditampilkan pada Gambar 3.
d.
Peta Batas Wilayah Adapun kegiatan verifikasi batas Kecamatan Sukolilo ini disajikan dalam bentuk peta seperti pada Gambar 6.
Gambar 6. Peta Batas Wilayah.
Gambar 3. Peta Digital RBI Lembar 1608-423.
Citra Terkoreksi dan Cropping Sedangkan hasil citra WorldView yang sudah terkoreksi dan telah dilakukan proses cropping dapat dilihat pada Gambar 4. b.
Analisis Dari hasil di atas, dapat dilakukan analisis sebagai berikut :
27
Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 21 No. 1 Agustus 2015: 25-30
a.
Analisis Perbedaan segmen batas kecamatan hasil verifikasi dengan batas administrasi pada peta RBI Batas wilayah yang diambil dari hasil digitasi peta RBI tahun 1999 pada Kecamatan Sukolilo ditunjukkan dengan garis berwarna merah pada Gambar 6. Sementara batas hasil verifikasi ke kelurahan di Kecamatan Sukolilo ditujukan pada garis berwarna ungu.
Hasil Verifikasi Peta RBI
garis batas Kelurahan Keputih hasil verifikasi dengan garis batas hasil digitasi pada peta RBI.
Gambar 9.
3.
Gambar 7. Perbedaan Segmen Batas.
Berdasarkan perbandingan antara batas kelurahan pada peta RBI dengan batas hasil verifikasi terdapat jelas beberapa perbedaan segmen garis batas. Pada Gambar 7 setiap garis batas hasil verifikasi perkelurahan dibuat dengan layer warna yang berbeda sementara garis batas peta RBI berwarna merah. Berikut diantaranya perbedaan garis batas di tiap kelurahan: 1. Segmen Batas Kelurahan Gebang Putih Segmen Garis Batas Kelurahan Gebang Putih pada Peta RBI ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Sementara segmen garis batas kelurahan gebang putih hasil verifikasi adalah garis berwarna ungu. Berdasarkan hasil verifikasi, Kelurahan Gebang Putih terdiri dari dua daerah.
Gambar 8.
2.
28
Perbedaan Segmen Batas di Kelurahan Gebang Putih.
Kelurahan Keputih Kelurahan Keputih merupakan Kelurahan yang memiliki area paling luas di Kecamatan Sukolilo. Segmen garis batas Kelurahan Keputih pada Peta RBI ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Sementara segmen garis batas Kelurahan Keputih hasil verifikasi adalah garis berwarna biru. Jika diperhatikan, terdapat cukup banyak perbedaan segmen
Perbedaan Segmen Batas di Kelurahan Keputih.
Kelurahan Klampis Ngasem Segmen garis batas Kelurahan Klampis Ngasem pada Peta RBI ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Sementara segmen garis batas kelurahan Klampis Ngasem hasil verifikasi adalah garis berwarna kuning. Pada segmen garis batas ini tidak terdapat terlalu banyak perbedaan.
Gambar 10. Perbedaan Segmen Batas di Kelurahan Klampis Ngasem.
4.
Kelurahan Menur Prumpungan Segmen garis batas Kelurahan Menur Prumpungan pada Peta RBI ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Sementara segmen garis batas Kelurahan Menur Prumpungan hasil verifikasi adalah garis berwarna merah muda. Pada segmen garis batas ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan batas yang terletak di Kelurahan Menur Prumpungan ini hampir di setiap segmennya berbeda.
Gambar 11. Perbedaan Segmen Batas di Kelurahan Menur Prumpungan.
Studi Batas Wilayah Menggunakan Metode Kartometrik ............................................................................................. (Hafidzah et al. )
5.
Kelurahan Nginden Jangkungan Segmen garis batas Kelurahan Nginden Jangkungan pada Peta RBI ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Sementara segmen garis batas kelurahan Nginden Jangkungan hasil verifikasi adalah garis berwarna hijau.
bersama perangkat kelurahan terkait dengan cara mencocokkan peta kerja dengan peta yang dimiliki oleh kelurahan tersebut seperti peta PBB, sketsa wilayah kelurahan dan informasi penting lainnya yang mendukung dalam penentuan batas wilayah.
Gambar 14. Perbedaan Segmen Batas di Kelurahan Medokan Semampir.
Gambar 12. Perbedaan Segmen Batas di Kelurahan Nginden Jangkungan.
6.
Kelurahan Semolowaru Segmen garis batas Kelurahan Semolowaru pada Peta RBI ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Sementara segmen garis batas kelurahan Semolowaru hasil verifikasi adalah garis berwarna oranye. Pada segmen garis batas ini tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil digitasi dengan hasil verifikasi.
Adapun kendala yang dialami dalam penentuan batas wilayah menggunakan metode kartometrik ini muncul ketika batas-batas wilayah kelurahan sulit diidentifikasi pada citra dan terdapat ketidaksinkronan garis batas antar satu kelurahan dengan yang lainnya. Berikut ini beberapa batas yang masih belum jelas setelah proses verifikasi: 1. Batas Kelurahan Gebang Putih dengan Kelurahan Klampis Ngasem Garis batas kelurahan Gebang Putih adalah garis batas berwarna ungu. Sementara garis batas berwarna kuning merupakan garis batas Kelurahan Klampis Ngasem. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat perbedaan garis batas antara kedua kelurahan tersebut.
Versi Klampis Ngasem Versi Gebang Putih
Segmen yang Berbeda
Gambar 13. Perbedaan Segmen Batas di Kelurahan Semolowaru.
7.
b.
Kelurahan Medokan Semampir Segmen garis batas Kelurahan Medokan Semampir pada Peta RBI ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Sementara segmen garis batas kelurahan Medokan Semampir hasil verifikasi adalah garis berwarna Biru tua. Proses Pelacakan dan Verifikasi Verifikasi segmen batas di setiap kelurahan di Kecamatan Sukolilo dilakukan dengan menampilkan peta kerja baik dalam bentuk softcopy ataupun hardcopy. Proses verifikasi garis batas wilayah kelurahan ini dilakukan
Gambar 15. Perbedaan Segmen Batas antara Kelurahan Gebang Putih dengan Kelurahan Klampis Ngasem.
2.
Batas Kelurahan Keputih dan Kelurahan Klampis Ngasem. Garis batas Kelurahan Keputih adalah garis batas berwarna biru. Sementara garis batas berwarna kuning merupakan garis batas Kelurahan Klampis Ngasem. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat perbedaan garis batas antara kedua kelurahan tersebut.
29
Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 21 No. 1 Agustus 2015: 25-30
UCAPAN TERIMA KASIH
Versi Klampis Ngasem
Versi Keputih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Teknik Geomatika, Pemerintah Kota Surabaya, Perangkat Kecamatan Sukolilo dan Perangkat Kelurahan di Kecamatan Sukolilo atas kesediaannya untuk mengizinkan penulis menggunakan data–data dalam penelitian ini dan atas kesediannya untuk berdiskusi serta berpartisipasi dalam penelitian ini. DAFTAR PUSTAKA
Segmen yang Berbeda
Gambar 16. Perbedaan Segmen Batas antara Kelurahan Keputih dengan Kelurahan Klampis Ngasem.
3.
Batas Kelurahan Klampis Ngasem dan Kelurahan Menur Prumpungan Garis batas Kelurahan Menur Prumpungan adalah garis batas berwarna merah muda. Sementara garis batas berwarna kuning merupakan garis batas Kelurahan Klampis Ngasem. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat perbedaan garis batas antara kedua kelurahan tersebut. Dalam hal ini, perbedaan terjadi karena ada daerah yang tidak masuk ke kedua kelurahan yang saling berbatasan tersebut.
Abidin, H. Z., Jones, A., & Kahar, J. (2002). Survei Dengan GPS, PT. Pradnya Pramita, Jakarta. Abidin, I., Andreas, H., Gamal, M., & Surono, M. H. (2004). On the use of GPS Survey Method for Studying Land Displacements on the Landslide Prone Areas. FIG Working Week Athens, Greece. Abidin, H. Z. (2007). Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Adler, R. K. (1995). Positioning and Mapping International Land Boundaries. Ibru. Hidayat (2005). Seri Panduan Pemetaan Partisipatif No. 2 Mengenalkan Pemetaan Partisipatif,Garis Pergerakan, Bandung. Kementerian Dalam Negeri (2011). Rapat
Koordinasi Pra Grand Design Survei Dasar dan Sumber Daya Alam (Pemetaan Tematik Nasional) : slide Presentasi Direktorat
Wilayah Administrasi dan Perbatasan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri (2012a).Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 TentangPedoman Penegasan Batas Daerah. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (2012b).Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Jakarta Prayitno A.E., (2012). Studi Pembuatan Peta Batas Versi Menur Prumpungan
Versi Klampis Ngasem
Segmen yang Berbeda
Gambar 17. Perbedaan Segmen Batas antara Kelurahan Menur Prumpungan dengan Kelurahan Klampis Ngasem.
KESIMPULAN Pelacakan batas kelurahan dengan menggunakan metode kartometrik cukup efektif untuk digunakan. Ketersediaan citra satelit resolusi tinggi efektif untuk digunakan pada proses pelacakan dan delineasi batas kelurahan. Dengan menggunakan metode kartometrik dan melibatkan perangkat pemerintahan terkait dapat meminimalisir terjadinya konflik batas wilayah.
30
Daerah Kabupaten Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh dengan Data Citra Landsat ETM dan DEM SRTM. Tugas Akhir Jurusan Teknik
Geomatika. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya. 64 hlm. Restu Pande, (2014). Penentuan Batas Wilayah dengan
Metode Kartometrik (Studi Kasus : Kecamatan Gubeng dan Tambaksari). Tugas Akhir Jurusan Teknik Geomatika. Institut Nopember. Surabaya. 52 hlm
Teknologi
Sepuluh
