STRUKTUR KALIMAT, STRUKTUR PARAGRAF, DAN POLA PENGEMBANGAN PARAGRAF DALAM WACANA PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENDIDIKAN TAHUN 2014

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

STRUKTUR KALIMAT, STRUKTUR PARAGRAF, DAN POLA PENGEMBANGAN PARAGRAF DALAM WACANA PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENDIDIKAN TAHUN 2014

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia

Oleh: Novie Lita Istiqomah 121224025

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016 i


ii


iii


HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan sebagai tanda syukur dan terima kasih kepada: 1. Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kelancaran dan kehendak-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 2. Bapak dan Ibuku tercinta dan tersayang, Samiyo dan Lilis Eni Rokhimah yang selama ini selalu memberikan doa, restu, kasih sayang, motivasi, dan kepercayaan. 3. Adik tersayang, Maylisa Audry Istiqomah yang selama ini selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan. 4. Teman-teman PBSI kelas A, B, dan C yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa, motivasi, dan semangat yang diberikan selama ini.

iv


MOTTO

“Sabar dan Ikhlas.” -G.A.-

“Kunci utama untuk meraih kesuksesan adalah kerja keras, pantang menyerah, dan doa.” -Bapak-

“Berbahagialah orang yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri.” -Pramoedya Ananta Toer-

v


vi


vii


ABSTRAK

Istiqomah, Novie Lita. 2016. Struktur Kalimat, Struktur Paragraf, dan Pola Pengembangan Paragraf dalam Wacana Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Tahun 2014. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini struktur kalimat, struktur paragraf, dan pola pengembangan wacana perundang-undangan bidang Pendidikan tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan struktur kalimat, struktur paragraf, dan pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam wacana perundang-undangan bidang pendidikan tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak dengan menggunakan teknik dasar sadap, teknik lanjutan catat, dan teknik lanjutan rekam. Metode analisis data yang digunakan adalah metode agih dengan teknik bagi unsur langsung (BUL), teknik triangulasi, dan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 12 struktur kalimat, K-S-P-O, PO1-O2-O3-O4-O5-O6-O7, P; P-O, S-P-K, K-P-O-K, P-K-Pel., K-S-P, S-P-Pel., S-P, K-P-Pel.-P-K-K, K-S-P-O, S-P-O, S-P-O-P-K, dan S-P-Pel.-K. Struktur paragrafnya adalah P1= kalimat topik, P2= kalimat topik+kalimat pengembang, dan P3= kalimat pengembang. Pola pengembangan paragraf yang digunakan adalah pola pengembangan paragraf definisi dan pola pengembangan paragraf pemerincian.

Kata Kunci: Peraturan menteri, struktur kalimat, struktur paragraf, pola pengembangan paragraf.

viii


ABSTRACT Istiqomah, Novie Lita. 2016. Sentence Structure, Paragraph Structure and Pattern Development of The Legislation Discourse on Education year 2014. Sanata Dharma University. Yogyakarta: Indonesian Language Literary Education Study Program, Department of Language Education and Art, Faculty of Teachers Training and Education, Sanata Dharma University. The problems raised in this research are sentence structure, paragraph structure, and pattern development of legislation discourse on Education year 2014. The aims of this research are to explain sentence structure, paragraph structure, and paragraph pattern development applied in legislation discourse on Education year 2014. This research is a type of qualitative in the form of descriptive research. Data gathering are listening method used were the basic technique of tapping, advanced techniques log, and advanced techniques record. The data analysis is agih methods with bagi unsur langsung techniques (BUL), triangulation technique, and descriptive analysis techniques. The result of the research showed 12 sentence structures, which were K-SP-O, P-O1-O2-O3-O4-O5-O6-O7, P; P-O, S-P-K, K-P-O-K, P-K-Pel., K-S-P, S-PPel., S-P, K-P-Pel.-P-K-K, K-S-P-O, S-P-O, S-P-O-P-K, dan S-P-Pel.-K. The paragraph structures were P1= topic sentence, P2= sentence topic+ sentence developer, and P3= sentence developer. The paragraph pattern development used were paragraph definition development pattern and paragraph detailed development pattern.

Keywords: minister policy, sentence structure, paragraph structure, paragraph pattern development

ix


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rohmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan yang berjudul “Struktur Kalimat, Struktur Paragraf, dan Pola Pengembangan Paragraf Dalam Wacana Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Tahun 2014” dengan tepat waktu. Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia (PBSI), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai tepat waktu atas bantuan dari berbagai pihak yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Rohandi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma. 2.

Dr. Yuliana Setiyaningsih, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma.

3. Dr. B. Widharyanto, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran dan ketelitian telah mendampingi, memotivasi, dan memberikan x


berbagai saran dan kritikan yang sangat berharga bagi penulis dari proses awal hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 4. Galih Kusumo, S. Pd., M.Pd., selaku triangulator data pertama yang dengan sabar dan sangat teliti dalam melakukan triangulasi data. 5.

Dr. Y. Karmin. M.Pd., selaku triangulator data kedua yang dengan sabar dan sangat teliti dalam melakukan triangulasi data.

6. Segenap dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan dukungan, ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan yang sangat bermanfaat bagi penulis. 7.

R. Marsidiq, selaku karyawan di Sekretariat Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan berbagai bantuan layanan administrasi.

8. Heri Sabto Widodo, S.H., yang telah bersedia melakukan wawancara dengan peneliti. 9. Bapak dan Ibuku tercinta dan tersayang, Samiyo dan Lilis Eni Rokhimah yang selama ini selalu memberikan doa, restu, kasih sayang, motivasi, dan kepercayaan. 10. Adik tersayang, Maylisa Audry Istiqomah yang selama ini selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan. 11. Almarhumah Simbah Sadinem yang telah di Surga, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan. xi


12. Teman-teman seperjuangan tersayang, Adven Desi, Cicik, Lena, Neti, Herning, Iwed, Tyas, Indah, Tito, Didi, Jibon, Mbak Ira, Anita, Ayu, Reni, Vidam, Viyanto, Resti, Sikot, dan Winda. 13. Teman-teman PBSI kelas A, B, dan C yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa, motivasi, dan semangat yang diberikan selama ini. 14. Seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan skripsi dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Yogyakarta, 21 Mei 2016 Penulis

Novie Lita Istiqomah

xii


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL..............................................................................................i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................ii HALAMAN PENGESAHAN..............................................................................iii HALAMAN PERSEMBAHAN..........................................................................iv MOTTO.................................................................................................................v PERNYATAAN KEASLIAN KARYA..............................................................vi PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS..........................................................vii ABSTRAK..........................................................................................................viii ABSTRACT...........................................................................................................ix KATA PENGANTAR...........................................................................................x DAFTAR ISI......................................................................................................xiii DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................xv DAFTAR BAGAN..............................................................................................xvi BAB I PENDAHULUAN......................................................................................1 A. Latar Belakang Masalah.....................................................................................1 B. Rumusan Masalah..............................................................................................3 C. Tujuan Penulisan................................................................................................4 D. Manfaat Penulisan..............................................................................................4 E. Batasan Istilah.....................................................................................................5 F. Sistematika Penyajian.........................................................................................6 BAB II LANDASAN TEORI...............................................................................9 xiii


A. Peneltian yang relevan.......................................................................................9 B. Kalimat.............................................................................................................11 C. Paragraf.............................................................................................................25 D. Variasi Bahasa..................................................................................................49 E. Diksi..................................................................................................................57 F. Bahasa Hukum Indonesia.................................................................................60 G. Kerangka Berpikir............................................................................................66 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.........................................................70 A. Jenis Penelitian.................................................................................................70 B. Sumber Data.....................................................................................................71 C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data...........................................................72 D. Metode dan Teknik Analisis Data....................................................................73 E. Triangulasi........................................................................................................75 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...................................76 A. Deskripsi Data..................................................................................................76 B. Analisis Data....................................................................................................79 C. Pembahasan......................................................................................................91 BAB V PENUTUP.............................................................................................116 A. Kesimpulan.....................................................................................................116 B. Saran...............................................................................................................117 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................119 LAMPIRAN……...…………………………………………………………..120 BIOGRAFI PENULIS......................................................................................332

xiv


DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN 10 PERATURAN MENTERI TENTANG PENDIDIKAN TAHUN 2014..................................................................................................................120 LAMPIRAN TRIANGULASI DATA.............................................................148 LAMPIRAN TRANSKRIP DAN CODING HASIL WAWANCARA DENGAN PRAKTISI HUKUM.......................................................................................322 LAMPIRAN BIOGRAFI PENULIS...............................................................336

xv


DAFTAR BAGAN BAGAN 2.1 KERANGKA BERPIKIR.............................................................69

xvi


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Joos (1967) dalam bukunya The Five Clock membagi variasi bahasa atas lima macam, yaitu gaya atau ragam beku (frozen), gaya atau ragam resmi (formal), gaya atau ragam usaha (konsultatif), gaya atau ragam santai (casual), dan gaya atau ragam akrab (intimate) (Chaer, Abdul dan Leonie Agustina, 2004: 70). Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum Indonesia adalah bagian dari bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tetap tunduk pada kaidah-kaidah penulisan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Bahasa hukum Indonesia termasuk gaya atau ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap dan tidak boleh berubah. Susunan kalimat dalam bahasa hukum Indonesia biasanya panjang-panjang dan bersifat kaku. Pada penulisannya, bahasa hukum dan perundang-undangan masih ditemukan hal-hal yang menyimpang dari kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Menurut TBBBI (2010: 321), kalimat minimal terdiri atas unsur predikat dan unsur subjek. Kedua unsur kalimat tersebut merupakan unsur yang kehadirannya selalu wajib. Berikut dipaparkan contoh kesalahannya.


2

“Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembar Negara Republik Indonesia” (kalimat penutup pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ).

Struktur kalimat di atas belum memenuhi kaidah bahasa perundangundangan yang mengacu kaidah bahasa tulis baku. Dilihat dari jumlah klausanya, kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan urutan, klausa bawahan diikuti klausa utama. Struktur tersebut tidak gramatikal karena tidak hadirnya unsur subjek pada klausa utama dan klausa bawahannya mengandung subjek, yaitu setiap orang. Menurut Hadikusuma (2013: 3), bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan serta mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat peraturan perundang-undangankarena bahasa Indonesia termasuk bahasa nasional negara Indonesia dan bahasa resmi yang digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Maka dari itu, bahasa yang digunakan untuk membuat peraturan perundangundangandisebut Bahasa Hukum Indonesia. Peneliti mengetahui bahwa terkadang bahasa hukum hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum dan orangorang awam hanya mengikuti atau seolah-olah mengerti. Sementara itu, bahasa Indonesia merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi karena dengan


3

bahasa seseorang dapat mengutarakan keinginan dan pikirannya. Penyebab lain dari kesulitan masyarakat pada umumnya untuk memahami bahasa hukum adalah adanya istilah-istilah hukum yang diambil atau disadur dari bahasa asing (Belanda). Terjadinya masukan istilah-istilah asing ke dalam bahasa Indonesia sudah berlaku sejak masuknya agama Hindu dan Islam, kemudian masuknya orang-orang Eropa terutama Belanda yang menjajah Indonesia selama tiga setengah abad. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengerti bahasa hukum yang digunakan dalam perundangundangan. Setelah memaparkan permasalahan di atas, peneliti meneliti struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini secara khusus membahas 10

Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pendidikan Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa sajakah struktur kalimat yang digunakan dalam wacana perundangundangan tentang pendidikan tahun 2014? 2. Apa sajakah struktur paragraf yang digunakan dalam wacana perundangundangan tentang pendidikan tahun 2014? 3. Apa sajakah pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam wacana perundang-undangan tentang pendidikan tahun 2014?


4

C. Tujuan Penulisan Penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut: 1. Mendeskripsikan struktur kalimat yang digunakan dalam wacana perundang-undangan tentang pendidikan tahun 2014. 2. Mendeskripsikan struktur paragraf yang digunakan wacana dalam perundang-undangantentang pendidikan tahun 2014. 3. Mendeskripsikan pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam wacana perundang-undangan tentang pendidikan tahun 2014.

D. Manfaat Penulisan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahasa kepada

perancang

Perundang-undangan

dalam

merumuskan

wacana

perundang-undangan dan dapat memberikan masukan bagi peneliti lain yang tertarik mempelajari penggunaan bahasa hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran khusus tentang penggunaan bahasa Indonesia pada bidang hukum dalam 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pendidikan Tahun 2014 bagi mahasiswa Sanata Dharma khususnya Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia.


5

E. Batasan Istilah Dalam penelitian ini ada beberapa istilah dalam pengertiannya perlu dibatasi. Pembatasan istilah ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan pengertian

atau

kesalahan

penafsiran.

Istilah-istilah

yang

dibatasi

pengertiannya adalah sebagai berikut. 1. Kalimat Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran yang utuh (Alwi, dkk., 2010:317). 2. Paragraf Paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis-sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan paragraf (Tarigan, 1987: 11). 3. Variasi bahasa Terjadinya keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh

para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan

interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam (Chaer, 2004: 61). 4. Peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri Definisi peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 10 Tahun 2004 adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Kurnia, 2009: 48). Sedangkan menurut Syarif (1987:40), peraturan menteri (permen) adalah peraturan

pelaksanaan

yang

dibuat

oleh

Menteri

departemen

yang

bersangkutan untuk mengatur masalah-masalah yang termasuk bidang


6

wewenangnya dengan berdasarkan dan bersumber kepada perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. 5.Pola pengembangan paragraf Menurut Chaer (2011: 88), yang dimaksud dengan pengembangan paragraf adalah pemberian keterangan-keterangan tambahan dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pengembang terhadap ide pokok yang terdapat pada kalimat pokok.

F. Sistematika Penyajian Penelitian ini dituangkan dalam laporan penelitian dengan sistematika yang terdiri dari lima bab. Bab I berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika penyajian. Bab II berisi landasan teori yang memuat penelitianpenelitian lain sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu landasan teori tentang kalimat, paragraf, variasi bahasa, diksi, dan bahasa Indonesia bidang hukum dan perundang-undangan. Bab III merupakan bab tentang metode penelitian yang berisi cara dan prosedur yang akan ditempuh peneliti. Bagian ini meliputi jenis penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Bab IV merupakan bab yang berisi pembahasan. Bab ini memuat deskripsi data, hasil analisis, dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini. Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari subbab kesimpulan terhadap analisis data dan subbab saran bagi perancang perundang-undangan dan penelitian selanjutnya.


9

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II ini diuraikan dengan ringkas penelitian terdahulu yang relevan, pembahasan tentang kalimat, paragraf, variasi bahasa dan bahasa perundang-undangan di Indonesia.

A. Penelitian yang Relevan Peneliti menemukan tiga penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Melody Violine pada Desember 2008 dalam bentuk skripsi. Judul yang ia ambil adalah Bahasa Hukum Indonesia dalam Berita Acara Pemeriksaan, Sebuah Tinjauan Keefektifan Kalimat. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Melody Violine (2008) adalah ketidakefektifan bahasa hukum. Masalah yang ditemukan oleh peneliti adalah peneliti mengalami kesulitan dalam menganalisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena BAP terdapat beberapa kalimat yang tidak efektif secara gramatikal, kekeliruan ejaan, kesalahan penempatan tanda baca, penulisan kata serapan, dan hampir semua paragraf hanya terdiri dari satu kalimat. Penelitian kedua pernah dilakukan oleh Eka Dian Savitri pada tahun 2011 dalam bentuk tesis. Judul yang ia ambil adalah Bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif


10

yang berfokus pada segi-segi bahasa dalam upaya menemukan pola-pola atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur di dalam bahasa dengan model kualitatif. Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Eka Dian Savitri (2011) adalah mendeskripsikan istilah khusus, kalimat, dan fungsi penggunaan bahasa KUH Perdata. Masalah yang ditemukan oleh peneliti adalah peneliti mengalami kesulitan dalam menentukan karakteristik penggunaan istilah dan karakterisik penggunaan kalimat. KUH Perdata mencakup kosakata pinjaman dari bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Latin, bahasa Portugal, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sansekerta, bahasa Jawa Kuno, dan bahasa Jawa Modern, serta bahasa Minangkabau. Isitlah-istilah khusus KUH Perdata sebagian besar merupakan bentuk paduan leksem dengan makna khusus yaitu makna yang terjadi akibat spesialisasi lingkungan penggunaan bahasa di bidang hukum perdata. Hal ini menyebabkan beberapa istilah mengalami kemiripan bentuk dan makna akibat adanya spesialisasi makna lingkungan. Peneliti juga menemukan kerancuan dan ketidakjelasan informasi hukum dalam KUH Perdata karena penggunaan kalimat yang panjang dengan banyak keterangan dan klausa dan penggunaan kata penghubung rangkap. Penelitian ketiga pernah dilakukan oleh Galih Puji Haryanto pada Januari 2015 dalam bentuk skripsi. Judul yang ia ambil adalah Analisis Struktur Kalimat dan Struktur Paragraf serta Pola Pengembangannya Pada Wacana Undang-Undang Tahun 2013. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Galih Puji Haryanto (2015) adalah mendeskripsikan struktur kalimat dan struktur


11

paragraf serta pola pengembangannya yang terdapat pada lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013. Masalah yang ditemukan oleh peneliti adalah kesulitan dalam menentukan fungsi sintaksis dalam kalimat karena kalimat yang digunakan sangat bertele-tele dan strukturnya tidak jelas. Selain itu peneliti juga menjumpai masalah dalam menentukan struktur paragraf dan pola pengembangannya karena paragraf yang dikembangkan pada peraturan menteri berbeda dengan paragraf lazimnya dalam bahasa Indonesia.

B.Kalimat 1.

Pengertian Kalimat Menurut Alwi, dkk., (TBBBI Edisi ke-3 2010: 317), kalimat adalah satuan

bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), tanda seru (!); sementara itu, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca seperti koma(,), titik dua (:), tanda pisah (-), dan spasi. Kalimat adalah satuan gramatik yang dibatasi oleh jeda panjang yang disertai nada akhir atau turun (Ramlan, 2005: 23). Menurut Rahardi (2010: 4), sekurangkurangnya kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri atas dua buah unsur pokok, yakni subjek dan predikat. Dalam konstruksi yang lengkap, kedua unsur


12

pokok itu dapat dilengkapi lagi dengan objek, komplemen atau pelengkap, dan keterangan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut berkaitan dengan pengertian kalimat, peneliti menyimpulkan bahwa kalimat adalah satuan gramatik yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dalam wujud lisan maupun tulisan. 2. Bagian-bagian Kalimat Menurut Alwi, dkk (2010: 318), dilihat dari segi bentuknya kalimat dapat dirumuskan sebagai kontruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas dua kata atau lebih. Antara kalimat dan kata terdapat dua satuan sintaksis, yaitu klausa dan frasa. Klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung predikasi (Alwi, dkk , 2010: 318). Menurut Ramlan (2005: 23), klausa terdiri dari S P (O) (P) (PEL) (KET). Tanda kurung menandakan apa yang terletak dalam kurung itu bersifat manasuka. Menurut Alwi (2010: 318), frasa adalah satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak mengandung predikasi. Sedangkan menurut Ramlan (2005: 138), frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Kalimat pada dasarnya terdiri dari unsur predikat dan unsur subjek. Kedua unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat wajib. Di samping kedua unsur tersebut, kadang-kadang ada kata atau kelompok kata yang dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi status bagian yang tersisa sebagai kalimat, tetapi ada pula yang tidak (TBBBI, 2010: 321). Misalnya “Barangkali mereka menghadiri pertemuan itu kemarin sore.”


13

Berdasarkan contoh di atas, dapat dibedakan unsur kalimat atas unsur wajib dan unsur tak wajib (manasuka). Unsur wajib itu terdiri atas konstituen kalimat yang tidak dapat dihilangkan, sedangkan unsur takwajib terdiri atas konstituen kalimat yang dapat dihilangkan. Dengan demikian, bentuk mereka menghadiri pertemuan itu pada contoh yang terdapat pada paragraf sebelumnya termasuk unsur wajib kalimat, sedangkan barangkali dan kemarin sore unsur takwajib. (TBBBI, 2010:322). Menurut Ramlan (2005: 23), berdasarkan unsurnya kalimat terdiri dari kalimat berklausa dan kalimat tidak berklausa. Dalam hal ini, klausa dijelaskan sebagai satuan gramatik yang terdiri dari subjek dan predikat disertai objek, pelengkap dan keterangan. Kalimat tidak berklausa adalah kalimat yang tidak terdapat satuan gramatik yang terdiri dari subjek dan predikat yang disertai objek, pelengkap dan keterangan. Contoh tentang kalimat tidak berklausa dapat dicermati dalam kalimat berikut. a. Astaga! b. Selamat pagi. c. Bagaimana? Judul suatu karangan merupakan sebuah kalimat karena selalu diakhiri dengan jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Jika terdiri dari S P (O) (PEL) (KET) kalimat judul itu termasuk golongan kalimat berklausa. Contoh kalimat judul yang termasuk golongan kalimat berklausa adalah sebagai berikut. a. Tiga Nama Disebut-Sebut Sebagai Calon Walikota Yogyakarta.


14

b. Perjudian dan HO Sudah Tidak Ada Lagi c. Seratus Orang Tokoh Islam Akan Menerima Penjelasan Akan tetapi, jika tidak terdiri dari klausa, maka kalimat judul itu termasuk golongan kalimat tak berklausa yang semuanya berwujud satuan frase. Contoh kalimat judul yang termasuk golongan kalimat tak berklausa adalah sebagai berikut. a. Tantangan Pembangunan Ekonomi Indonesia. b. Dua Bidang Terlemah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi. c. Seorang Pendeta dari Gunung Wilis. d. Polandia dan Doktrin Brezhnev. 3. Fungsi Sintaksis Unsur-Unsur Kalimat Menurut Alwi, dkk (2010: 333), Untuk dapat mengetahui fungsi unsur kalimat, kita perlu mengenal ciri umum tiap-tiap fungsi sintaksis. Subjek merupakan fungsi sintaksis yang berupa nomina, frasa nominal, atau klausa seperti contoh berikut (Alwi, dkk, 2010: 334-335). a. Harimau binatang liar. b. Anak itu belum makan. c.

Yang tidak ikut upacara akan ditindak. Subjek sering juga berupa frasa verbal. Contoh kalimat yang mempunyai

subjek berupa frasa verbal. a. Membangun gedung bertingkat mahal sekali.


15

b.

Berjalan kaki menyehatkan tubuh. Pada umumnya, subjek terletak di sebelah kiri predikat. Jika unsur subjek

panjang dibandingkan dengan unsur predikat, subjek sering juga diletakkan di akhir kalimat. Contoh kalimat yang mempunyai subjek di sebelah kanan predikat adalah sebagai berikut. a. Manusia yang mampu tinggal dalam kesendirian tidak banyak. Tidak banyak manusia yang mampu tinggal dalam kesendirian. Subjek pada kalimat imperaktif adalah orang kedua atau orang pertama jamak dan biasanya tidak hadir. Contoh kalimat imperatif yang mempunyai subjek berbentuk orang kedua adalah sebagai berikut. a. Tolong [kamu] bersihkan meja ini. b. Mari [kita] makan. Subjek pada kalimat aktif transitif akan menjadi pelengkap bila kalimat itu dipasifkan seperti tampak pada contoh berikut. a. Anak itu [S] menghabiskan kue saya. b. Kue saya dihabiskan (oleh) anak itu [Pel]. Predikat kalimat biasanya berupa frasa verbal atau frasa adjektival. Pada kalimat yang berpola SP, predikat dapat pula berupa frasa nominal, frasa numeral, atau frasa preposisional. Contoh kalimat yang mempunyai predikat yang berupa frasa verbal, frasa adjektival, frasa nominal, frasa numeral, dan frasa preposisional adalah sebagai berikut. a. Ayahnya guru bahasa Inggris. (P=FN) b. Adiknya dua. (P=FNum)


16

c. Ibu sedang ke pasar. (P=Fprep) d. Dia sedang tidur. (P=FV) e. Gadis itu cantik sekali. (P= FAdj) Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Letak objek selalu setelah langsung predikatnya. Sufiks -kan- dan i serta prefiks meng- umumnya merupakan pembentuk verba transitif. Pada contoh (1) berikut Icuk merupakan objek yang dapat dikenal dengan mudah oleh kehadiran verba transitif bersufiks –kan: menundukkan. a. Morten menundukkan Icuk. Objek biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Jika objek tergolong nomina, frasa nominal tak bernyawa, atau persona ketiga tunggal, nomina objek itu dapat diganti dengan pronomina –nya; dan jika berupa pronomina aku dan kamu (tunggal), bentuk –ku dan –mu dapat digunakan. Contoh kalimat yang mengandung nomina objek dapat diganti dengan pronomina adalah sebagai berikut. a. Adi mengunjungi Pak Rustam. Adi mengunjunginya. b.

Beliau mengatakan (bahwa) Ali tidak akan datang. Beliau mengatakannya.

c.

Saya ingin menemui kamu/-mu.

d.

Ina mencintai dia/-nya.

e.

Ibu mengasihi aku/-ku.


17

Selain satuan berupa nomina dan frasa nominal, objek dapat pula berupa klausa seperti pada contoh berikut. a. Pemerintah mengumumkan (bahwa) harga BBM akan naik. Objek pada kalimat aktif akan menjadi subjek jika kalimat itu dipasifkan seperti contoh berikut. a. Pembantu membersihkan ruangan saya. [O] b. Ruangan saya (S) dibersihkan (oleh) pembantu. [Pel] Orang sering menggabungkan pengertian objek dan pelengkap. Hal tersebut dapat dimengerti karena antara kedua fungsi tersebut memang terdapat kesamaan. Baik objek maupun pelengkap sering berwujud nomina dan keduanya juga sering menduduki tempat yang sama, yakni di belakang verba. Pada contoh di atas tampak bahwa ruangan saya adalah frasa nominal dan berdiri di belakang verba membersihkan, kemudian oleh pembantu juga berdiri di belakang verba dibersihkan. Akan tetapi, pada kalimat (a) frasa nominal tersebut dinamakan objek, sedangkan pada (b) disebut pelengkap, yang juga dinamakan komplemen. Objek pada kalimat (a) berubah menjadi subjek pada kalimat (b) karena kalimat (a) merupakan kalimat aktif yang diubah menjadi kalimat pasif yang terdapat pada kalimat (b). Persamaan antara objek dan pelengkap dapat dilihat pada ciri-ciri berikut. Objek Berada langsung di belakang predikat.

Pelengkap Berada langsung di belakang predikat.


18

Perbedaan antara objek dan pelengkap dapat dilihat pada ciri-ciri berikut. Objek 1) Berwujud klausa.

frasa

Pelengkap nominal

atau 1) Berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, frasa preposisional, atau klausa. 2) Menjadi subjek akibat pemasifan 2) Tidak dapat menjadi subjek akibat kalimat. pemasifan kalimat. 3) Dapat diganti dengan pronominal 3)Tidak dapat diganti dengan –nya-nya. kecuali dalam kombinasi preposisi selain di, ke, dari, dan akan.

Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berada di akhir, di awal, dan bahkan di tengah kalimat. Pada umumnya, kehadiran keterangan dalam kalimat bersifat manasuka. Keterangan biasanya berupa frasa nominal, frasa preposisional, atau frasa adverbial. Contoh kalimat yang mempunyai fungsi sintaksis keterangan adalah sebagai berikut. a. Dia memotong rambutnya. b. Dia memotong rambutnya di kamar. c. Dia memotong rambutnya dengan gunting. d. Dia memotong rambutnya kemarin. Unsur di kamar, dengan gunting dan kemarin pada contoh di atas merupakan keterangan yang sifatnya manasuka. Selain berupa kata atau frasa, fungsi keterangan dapat pula diisi oleh klausa seperti contoh berikut. a. Dia memotong rambutnya sebelum dia mendapat peringatan dari sekolah. b. Dia memotong rambutnya segera setelah dia diterima bekerja di bank.


19

Makna keterangan ditentukan oleh perpaduan makna unsur-unsurnya. Dengan demikian, keterangan di kamar mengandung makna tempat, dengan gunting mengandung makna alat, kemarin menyatakan makna waktu, dan sebelum dia mendapat peringatan dari sekolah serta setelah dia diterima bekerja di bank juga mengandung makna waktu. Sedangkan menurut Ramlan (2005: 82), berdasarkan strukturnya, S dan P dapat ditukarkan tempatnya. Maksudnya, S mungkin terletak di muka P atau sebaliknya P mungkin terletak di muka S. Kalimat (a) dan (b) di atas dapat diubah susunan unsur klausanya menjadi sebagai berikut. a. Tidak berlari-lari ibu. b. Sangat lemah tubuhnya. Unsur tidak berlari-lari (a) dan sangat lemah (b) menduduki fungsi P, sedangkan unsur ibu (a) dan tubuhnya (b) menduduki fungsi S. Objek selalu terletak di belakang predikat yang terdiri dari kata verbal transitif. Jika Predikat itu terdiri dari kata verbal transitif, maka klausa tersebut dapat diubah menjadi klausa pasif dan kata yang menduduki fungsi O akan menjadi fungsi S. Contoh kalimat yang mengandung kata verbal transitif yang kemudian dapat diubah menjadi klausa pasif adalah sebagai berikut. a. Pemerintah akan menyelenggarakan pesta seni. S P O b. Pesta seni akan diselenggarakan (oleh) pemerintah. S P Keterangan Pelaku Pelengkap mempunyai persamaan dengan objek, yaitu selalu terletak di belakang predikat. Perbedaan antara objek dan pelengkap adalah objek selalu terdapat dalam klausa yang dapat dipasifkan, sedangkan pelengkap terdapat


20

dalam klausa yang tidak dapat diubah menjadi bentuk pasif atau juga terdapat dalam klausa pasif. Contoh kalimat yang mengandung fungsi sintaksis pelengkap. a.

Anak itu dibelikan baju baru oleh Pak Sastro. Frase baju baru pada kalimat (a) menduduki fungsi PEL karena frase itu

selalu terletak di belakang predikat dalam klausa pasif. Sedangkan, frase oleh Pak Sastro pada kalimat di bawah ini menduduki fungsi KET karena unsur ini mempunyai letak yang bebas, dapat terletak di depan S P, bahkan dapat juga dipindahkan ke tempat antara S dan P seperti contoh berikut. a. Oleh Pak Sastro anak itu dibelikan baju baru. b. Anak itu oleh Pak Sastro dibelikan baju baru. Pada umumnya KET mempunyai letak yang bebas, artinya dapat terletak di depan S dan P, dapat terletak di antara S dan P, dan dapat juga terletak di antara P dan O serta terletak di antara P dan PEL karena O dan PEL dapat dikatakan selalu menduduki tempat langsung di belakang P, setidak-tidaknya mempunyai kecenderungan demikian seperti contoh berikut. a. Akibat taufan desa-desa itu musnah. Dalam kalimat di atas unsur yang menduduki fungsi KET adalah unsur akibat taufan yang terletak di muka S dan P. Unsur KET itu dapat dipindahkan ke antara S dan P, dan dapat juga dipindahkan ke belakang S dan P, menjadi sebagai berikut. a. Desa-desa itu akibat taufan musnah. b.

Desa-desa itu musnah akibat taufan.


21

4. Struktur Kalimat Dasar Menurut Kridalaksana (2008: 228), struktur adalah pengaturan pola-pola secara sintagmatis. Sedangkan kalimat adalah satuan gramatik yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dalam wujud lisan maupun tulisan. Jadi, struktur kalimat adalah pengaturan pola satuan gramatik yang sintagmatis untuk mengungkapkan pikiran yang utuh baik dalam wujud lisan maupun tulisan. Alwi (dalam Alwi, dkk., 2010: 320) mengatakan bahwa kalimat merupakan konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas dua kata atau lebih. Baik kalimat maupun kelompok kata yang menjadi unsur kalimat dapat dipandang sebagai suatu konstruksi. Satuan-satuan yang membentuk suatu konstruksi disebut konstituen. Menurut Alwi, dkk (2010: 326), kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa, unsur-unsurnya lengkap, susunan unsur-unsurnya menurut urutan paling umum, dan tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Setiap bentuk kata atau frasa yang menjadi konstituen kalimat termasuk dalam kategori kata atau frasa tertentu dan masing-masing mempunyai peran semantis pula. Hubungan antara bentuk, kategori, dan peran itu dapat menjadi lebih jelas jika diperhatikan gambar berikut. Bentuk Ibu saya Tidak Membeli baju baru untuk kami Minggu lalu Kategori Kata N Pron Adv V N Adj Prep N N V Frasa FN FV FV FPrep FN Fungsi Subjek Predikat Objek Pelengkap Keterangan Peran Pelaku Perbuatan Sasaran Peruntung Waktu Gambar 2.1: hubungan bentuk, kategori, fungsi, dan peran unsur kalimat (TBBBI, 2010: 327).


22

Pada gambar 2.1 di atas tampak lima fungsi sintaksis yang digunakan untuk pemerian kalimat. Dalam suatu kalimat tidak selalu kelima fungsi sintaksis itu terisi, tetapi paling tidak, ada konstituen pengisi subjek dan predikat. Kehadiran konstituen lainnya banyak ditentukan oleh konstituen pengisi predikat (Alwi, dkk 2010: 328). Contoh kehadiran konstituen lain yang ditentukan oleh konstituen pengisi predikat adalah sebagai berikut. a. Dia (S) tidur (P) di kamar depan (KET) . b. Mereka (S) sedang belajar (P) bahasa Inggris (Pel) sekarang (Ket). c. Mahasiswa (S) mengadakan (P) seminar (O) di kampus (Ket). d. Buku itu (S) terletak (P) di meja (Ket) kemarin (Ket). e. Ayah (S) membeli (P) baju (O) untuk adik (Pel) tadi siang (Ket). f. Dia (S) meletakkan (P) uang (O) di atas meja itu (Ket) kemarin (Ket). Pada contoh di atas konstituen yang dicetak miring dapat dihilangkan tanpa mengakibatkan kejanggalan kalimat, artinya bahwa makna kalimat tetap dapat dipahami. Dari contoh itu hanya kalimat (6) yang memiliki konstituen pengisi kelima fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pada umumnya banyak dari kalimat yang urutan unsurnya berbeda dengan urutan kelima fungsi sintaksis tersebut, terutama yang menyangkut letak keterangan dan letak predikat terhadap subjek kalimat. Keterangan memiliki banyak jenis dan letaknya dapat berpindah-pindah di dalam kalimat, baik di awal, tengah, maupun akhir kalimat. Contoh keterangan yang letaknya tidak tetap dan dapat berpindah-pindah adalah sebagai berikut.


23

a. Dita kemarin membeli buku. b.

Kemarin Dita membeli buku

c. Dita membeli buku kemarin. Selain itu, ada banyak kalimat yang letak predikatnya mendahului subjek kalimat. Kalimat-kalimat demikian pada umumnya dapat diubah susunannya sehingga berpola S-P. Contoh : Tidak banyak (P) manusia yang mampu tinggal dalam kesendirian (S) dapat diubah menjadi Manusia hidup dalam kesendirian (S) tidak banyak (P). Pola umum kalimat dasar dalam bahasa Indonesia adalah S + P + (O) + (PEL) + (KET). Tanda kurung menyatakan ketiga unsur tersebut tidak selalu harus hadir dalam kalimat dan jumlah keterangan dapat lebih dari satu (Alwi, dkk, 2010: 329). Dari pola umum kalimat dasar tersebut dapat diturunkan pola dasar kalimat. Menurut Alwi, dkk (2010: 329), ada enam pola dasar kalimat. Keenam pola dasar kalimat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. a. Pola dasar S – P (subjek – predikat) b. Pola dasar S – P – O (subjek –predikat – objek) c. Pola dasar S – P – Pel (subjek – predikat – pelengkap) d. Pola dasar S –P – Ket (subjek – predikat – keterangan) e. Pola dasar S – P – O – Ket (subjek – predikat – objek – keterangan)

f.

Pola dasar S – P – O – Pel (subjek – predikat – objek - pelengkap)


24

Perluasan

pola

kalimat

dimaksudkan

agar

informasi

yang akan

disampaikan dalam kalimat menjadi lebih jelas dan memiliki struktur yang jelas. Contoh kalimat yang mengandung perluasan pola kalimat adalah sebagai berikut. a. Pada kesempatan itu bupati menyerahkan sejumlah penghargaan kepada warga masyarakat yang telah berjasa kepada daerahnya. b. Menurut rencana, pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan itu akan diperpanjang sampai minggu depan Jika dilihat dari jumlah kosakata, kalimat di atas cukup panjang. Walaupun demikian, pola dasar dari kalimat tersebut dapat diubah menjadi kalimat yang cukup cukup singkat, seperti: a. Bupati / menyerahkan / penghargaan. S P O b. Pertemuan itu/ akan diperpanjang. S P Perluasan tersebut timbul karena keperluan informasi yang disampaikan belum lengkap. Suatu kalimat yang panjang merupakan perluasan dari pola dasar kalimat. Dengan mengetahui pola dasar kalimat bahasa lisan, diharapkan pemakai bahasa mampu untuk memahami dan memperluas kalimat secara sistematis dan logis sehingga informasi akan jelas dan mudah dipahami. Begitu juga dengan teks tertulis, dengan mengetahui pola-pola dasar kalimat, pembaca dapat memahami setiap kalimat dan unsur-unsur yang ada di dalamnya.


25

C. Paragraf Gorys Keraf (1980: 62) berpendapat bahwa paragraf atau alinea adalah suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Menurut Asul Wiyanto (2004: 15), paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit buah pikiran untuk mendukung buah pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan dalam seluruh tulisan. Sedangkan menurut Djago Tarigan (1987: 11), paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis-sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Menurut Rahardi (2009: 158), paragraf merupakan bagian karangan atau tulisan yang membentuk satu kesatuan pikiran, ide atau gagasan. Setiap paragraf dikendalikan oleh satu ide pokok. Ide pokok paragraf harus dikemas dalam sebuah kalimat yang disebut kalimat utama. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah sekelompok kalimat yang membentuk satu kesatuan pikiran, ide atau gagasan. Tujuan sebuah alinea atau paragraf menurut Gorys Keraf (1980: 63) yang pertama, memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan suatu tema dari tema yang lain. Oleh sebab itu, tiap paragraf hanya boleh mengandung satu tema. Bila terdapat dua tema maka paragraf atau alinea tersebut harus dipecah menjadi dua tema. Kedua, memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal, untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada perhentian pada akhir kalimat.


26

Walaupun pada prinsipnya sebuah paragraf atau alinea harus terdiri dari rangkaian kalimat, tetapi ada juga alinea yang hanya terdiri dari satu kalimat. Ada beberapa alasan mengapa terdapat paragraf semacam ini. Pertama, alinea itu kurang baik dikembangkan penulisnya dan penulis kurang memahami hakikat alinea. Kedua, memang sengaja dibuat oleh pengarang karena ia sekadar mengemukakan gagasan itu bukan untuk dikembangkan, atau pengembangannya terdapat pada paragraf-paragraf berikutnya. Begitu pula sebuah paragraf yang hanya terdiri dari sebuah kalimat dapat bertindak sebagai peralihan antara bagian-bagian dalam sebuah karangan (Gorys Keraf, 1980: 63). 1.

Komponen Paragraf Menurut Tarigan (dalam Tarigan, 1987:13), Alat bantu untuk menciptakan

susunan logis-sistematis itu disebut komponen paragraf, seperti: a.

Transisi (Transition), Menurut Tarigan (1987: 15-16), transisi adalah mata rantai penghubung

antar paragraf. Sering dikatakan bahwa transisi berfungsi sebagai penunjang koherensi dan kepaduan antarbab, antaranak-bab, dan antarparagraf dalam suatu karangan. Transisi tidak selalu harus ada dalam setiap paragraf. Kehadiran transisi dalam paragraf bergantung kepada pertimbangan pengarang. Bila pengarang merasa perlu ada transisi demi kejelasan informasi, maka transisi wajar ada. Sebaliknya, bila pengarang dapat mengekspresikan ide pokoknya dengan jernih tanpa transisi, maka transisi tidak perlu hadir dalam paragraf tersebut.


27

1) Transisi berupa kata Alat penanda transisi berupa kata dan kelompok kata sangat banyak dan berjenis-jenis. Pada garis besarnya alat penanda transisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. a) Penanda hubungan kelanjutan, seperti kata dan, lagi, serta, lagi pula, dan tambahan lagi. b) Penanda hubungan urutan waktu, seperti kata dahulu, kini, sekarang, sebelum, setelah, sesudah, kemudian, sementara itu, sehari kemudian, dan dan seterusnya. c) Penanda klimaks, seperti kata paling…, se…nya, dan ter… d) Penanda perbandingan, seperti kata sama, seperti, ibarat, bak, dan bagaikan. e) Penanda kontras, seperti kata tetapi, biarpun, walaupun, dan sebaliknya. f) Penanda urutan jarak, seperti kata di sini, di situ, di sana, dekat, jauh, dan sebelah. g) Penanda ilustrasi, seperti kata umpama, contoh, dan misalnya. h) Penanda sebab-akibat, seperti kata karena, sebab, oleh karena, dan akibatnya. i) Penanda kondisi (pengandaian), seperti kata andai kata dan seandainya.


28

j) Penanda kesimpulan, seperti kata kesimpulan, ringkasnya, garis besarnya, dan rangkuman. 2) Transisi berupa kalimat Menurut Tarigan (1987: 18), transisi berupa kalimat lebih dikenal dengan istilah kalimat penuntun. Kalimat penuntun berfungsi sebagai transisi dan sebagai pengantar topik utama yang akan diperbincangkan. Kalimat penuntun tidak berfungsi sebagai pengganti kalimat topik. Letaknya selalu mendahului kalimat topik. Bila dalam suatu paragraf terdapat kalimat penuntun sebagai transisi, maka kalimat topik terdapat setelah kalimat penuntun selesai. Contoh kalimat penuntun adalah sebagai berikut. Ringkasnya tata bahasa meliputi tiga hal, yakni (1) fonologi, (2) morfologi dan (3) sintaksis. Fonologi berhubungan dengan studi tata bunyi, morfologi mengenai studi tata kata dan sintaksis membicarakan tata kalimat. b.

Kalimat Topik (Topik Sentence), Menurut Tarigan (1987: 18-19),

kalimat topik adalah perwujudan

pernyataan ide pokok paragraf dalam bentuk umum. Ada tiga kemungkinan letak kalimat topik dalam suatu paragraf. Kemungkinan pertama, pada bagian awal paragraf, setelah transisi kalau ada transisi pada paragraf tersebut. Kemungkinan kedua, terdapat pada bagian akhir paragraf. Kemungkinan ketiga, berada di tengah-tengah paragraf, tapi hal ini jarang ditemui. c.

Kalimat Pengembang Sebagian besar kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf

termasuk kalimat pengembang. Urutan kalimat pengembang sebagai perluasan


29

pemaparan kalimat topik. Pengembangan kalimat topik yang bersifat kronologis biasanya berkaitan dengan benda atau kejadian dengan waktu. Urutannya, masa lalu-kini-masa yang akan datang. Bila pengembangan kalimat topik berkaitan dengan jarak, biasanya berkaitan dengan benda, peristiwa, atau hal dengan ukuran jarak. Urutannya, dimulai dari jarak yang paling dekat-lebih jauh-paling jauh. Bila pengembangan kalimat topik berkaitan dengan sebabakibat maka kemungkinan urutannya sebab dinyatakan lebih dahulu, kemudian diikuti akibatnya, atau sebaliknya, akibatnya dinyatakan terlebih dahulu baru kemudian dipaparkan sebabnya. Penyusunan urutan kalimat pengembang yang berdasarkan urutan nomornya dimulai dari kejadian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya (Tarigan, 1987: 19). d.

Kalimat Penegas Menurut Tarigan (1987: 20), kalimat penegas adalah elemen paragraf yang

keempat dan terakhir. Elemen pertama transisi, elemen kedua kalimat topik, dan elemen ketiga kalimat pengembang. Fungsi kalimat penegas ada dua. Pertama, sebagai pengulang atau penegas kembali kalimat topik. Kedua, sebagai daya penarik bagi pembaca atau sebagai selingan untuk menghilangkan kejemuan. Kedudukan kalimat penegas dalam suatu paragraf tidak bersifat mutlak. Berbeda dengan kalimat topik dan kalimat pengembang yang bersifat mutlak. Kalimat penegas ada bila pengarang merasa memerlukannya untuk menunjang kejelasan informasi.


30

2. Syarat-syarat Paragraf yang Baik Menurut Keraf (1980: 67), adanya syarat-syarat paragraf yang baik merupakan suatu perangkat agar paragraf yang ditulis menjadi paragraf yang berkualitas. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar paragraf termasuk kategori baik adalah sebagai berikut. a. Kesatuan Isi paragraf harus jelas dan terperinci serta hanya membahas satu hal saja. Isi paragraf yang berganda akan mengurangi kejelasan informasi. b. Koherensi (kepaduan) Hubungan antar kalimat dalam paragraf harus berkaitan erat satu sama lain. Lebih-lebih antara kalimat topik dan kalimat pengembangnya serta kalimat penegas (bila ada). Tidak boleh terselip kalimat yang tidak ada hubungannya dengan isi paragraf. c. Pengembangan Paragraf Paragraf dianggap selesai bila kalimat topik sudah dikembangkan. Kalimat topik yang menyatakan isi paragraf dalam pengertian umum dikembangkan atau dijelaskan dengan cara menjabarkannya dalam bentuk-bentuk konkrit. Penjabaran dalam bentuk konkrit tersebut dapat dengan cara pemaparan, pemberian contoh, dan penganalisisan. Bila pengembangan kalimat topik sudah sampai kepada semua aspek artinya tidak ada bagian-bagian yang terlewati, maka paragrafnya sudah selesai.


31

3. Struktur Paragraf Berdasarkan berbagai kelengkapan unsur dan posisinya dalam paragraf, maka dapat ditentukan beberapa struktur paragraf sebagai berikut. a. Kemungkinan Pertama Unsur paragraf lengkap, dengan susunan: transisi berupa kalimat-kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat penegas. Diagram kerangka paragraf sebagai berikut. TEKS

UNSUR ____________________

Transisi

________________________________ ________________________________

Kalimat Topik

________________________________ ________________________________

Kalimat Pengembang

________________________________

Kalimat Penegas

Contoh paragraf yang mempunyai unsur paragraf lengkap adalah sebagai berikut. (1) Suatu karangan biasanya mengandung tiga bagian utama, yakni bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. (2) Setiap bagian tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. (3) Bagian pendahuluan mempunyai fungsi salah satu atau sebagian dari fungsi untuk menarik minat pembaca, mengarahkan perhatian pembaca, menjelaskan secara singkat


32

tema karangan, menjelaskan bila dan di bagian mana suatu hal akan dibicarakan. (4) Fungsi bagian isi antara lain, merupakan penghubung antara bagian pendahuluan dengan bagian penutup atau merupakan penjelasan terperinci terhadap apa yang diutarakan di bagian pendahuluan. (5) Fungsi bagian penutup ialah salah satu atau kombinasi dari fungsi untuk memberikan kesimpulan, penekanan bagian-bagian tertentu, klimaks, melengkapi, dan merangsang pembaca mengerjakan sesuatu tentang apa yang sudah dijelaskan atau diceritakan. (6) Setiap bagian utama karangan mempunyai fungsi tertentu. Unsur-unsur paragraf tersebut di atas dapat diperinci sebagai berikut. (1)

= transisi (berupa kalimat)

(2)

= kalimat topik

(3), (4), dan (5)

= kalimat pengembang

(6)

= kalimat penegas

b. Kemungkinan Kedua Sama dengan (a), tetapi transisi berupa kata. Diagram kerangka paragrafnya sebagai berikut. TEKS

UNSUR ____________________

________________________________

Transisi dan kalimat topik

________________________________ ________________________________ ________________________________

Kalimat pengembang


33

________________________________

Kalimat penegas

________________________________ Contoh paragraf yang mempunyai unsur paragraf lengkap, tetapi transisi berupa kata adalah sebagai berikut. (1) Dimana-mana, (2) anggota masyarakat membicarakan kenaikan harga. (3) Ibu-ibu, sambil belanja di pasar, menggerutu tentang belanja dapur yang semakin meningkat. (4) Bapak-bapak di kantor asyik memperbincangkan efek kenaikan harga BBM terhadap pengeluaran sehari-hari. (5) Pengusaha bis sibuk mengkalkulasi harga penyesuaian karcis penumpang bis. (6) Abang becak secara diam-diam sepakat menaikkan tarif becak menjadi dua kali lipat. (7) Para mahasiswa menggerutu karena tarif oplet bertambah dari biasanya. (8) Pegawai kecil asyik membicarakan kenaikan harga bahan pokok. (9) Pendek kata semua orang membicarakan akibat kenaikan harga BBM. Unsur paragraf tersebut di atas dapat diklarifikasikan sebagai berikut. (1)

= transisi

(2)

= kalimat topik

(3), (4), (5), (6), (7), dan (8) = kalimat pengembang (9)

= kalimat penegas

c. Kemungkinan Ketiga Paragraf yang mempunyai tiga unsur dengan susunan: kalimat topikkalimat pengembang-kalimat penegas. TEKS

UNSUR ____________________

Kalimat topik


34

________________________________ ________________________________

Kalimat pengembang

________________________________ ________________________________

Kalimat penegas

________________________________ Contoh paragraf yang mempunyai tiga unsur paragraf dengan susunan: kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat penegas adalah sebagai berikut. (1) Nasib pegawai negeri berangsur-angsur akan diperbaiki. (2) Penghasilan mereka sejak tahun 1968 sudah beberapa kali dinaikkan. Bagi dosen, kepala SD, SMP, dan SMA, tenaga peneliti bahkan sudah diberikan tunjangan fungsional. (3) Perumahan bagi pegawai negeri berangsur-angsur ditambah dengan bantuan BTN. (4) Jaminan kesehatan, walaupun belum sempurna, sudah dilaksanakan melalui penggunaan kartu biru (HI). (5) Jaminan hari tua ditanggulangi dengan Taspen. (6) Kenaikan pangkat lebih pengadministrasiannya disbanding dengan masa lalu. (7) Pegawai yang bekerja dengan baik diberi penghargaan. (8) Banyak usaha oleh pemerintah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, yang mengarah kepada perbaikan nasib pegawai negeri. Unsur-unsur paragraf tersebut di atas adalah sebagai berikut. (1)

= kalimat topik

(2), (3), (4), (5), (6), dan (7)


(8)

= kalimat penegas

d. Kemungkinan Keempat Paragraf yang mempunyai tiga unsur dengan susunan: transisi (berupa kata)-kalimat topik-kalimat pengembang.


35

TEKS

UNSUR

_________________________

Transisi

________________________________

dan kalimat topik

________________________________ ________________________________ ________________________________

Kalimat pengembang

________________________________ Contoh paragraf yang mempunyai tiga unsur paragraf dengan susunan: transisi (berupa kata)-kalimat topik-kalimat pengembang

adalah sebagai

berikut. (1) Umumnya (2) orang yang mau istirahat memilih tempat yang sejuk dan jauh dari keramaian. (3) Pilihan pertama Puncak dan sekitarnya. (4) Atau di Lembang yang hawanya sejuk dan segar. (5) Orang-orang di sekitar Surabaya akan memilih Malang tempat istirahat. (6) Di daerah Medan boleh pilih Bandar Baru atau Berastagi. (7) Di daerah Ujung Pandang pilihan tempat istirahat tentulah Malino. (8) Di daerah Cirebon tentu saja orang akan beristirahat di Linggarjati. Unsur-unsur paragraf tersebut adalah sebagai berikut. (1)

= transisi (berupa kata)

(2)

= kalimat topik

(3), (4), (5), (6), (7), dan (8)



36

e. Kemungkinan Kelima Sama dengan (d) dengan susunan transisi (berupa kalimat)-kalimat topikkalimat pengembang. Kerangka paragrafnya sebagai berikut. TEKS

UNSUR ____________________

________________________________

Transisi Kalimat topik

________________________________ ________________________________

Kalimat pengembang

________________________________ Contoh paragraf yang mempunyai tiga unsur paragraf dengan susunan: transisi (berupa kalimat)-kalimat topik-kalimat pengembang adalah sebagai berikut. (1) Tugas Universitas/Institut di Indonesia melaksanakan “Tri Dharma Perguruan Tinggi”. (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi bidang pengajaran dan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. (3) Bidang pengajaran dan pendidikan meliputi tugas melaksanakan perkuliahan, penataran ataupun Crash program. (4) Di bidang penelitian para staf pengajar diwajibkan mengadakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. (5) Di bidang pengabdian masyarakat, masyarakat, masyarakat perguruan tinggi harus mendarmabaktikan ilmunya bagi kepentingan masyarakat seperti memberikan penyuluhan, penataran, saran-saran, dan lain-lain.

Paragraf di atas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. (1)

= transisi (berupa kalimat)


37

(2)

= kalimat topik

(3), (4), dan (5)


f. Kemungkinan Keenam Paragraf yang mempunyai dua unsur dengan susunan: kalimat topikkalimat pengembang. Kerangka paragrafnya sebagai berikut. TEKS

UNSUR ____________________

________________________________

Kalimat topik

________________________________ ________________________________ ________________________________

Kalimat pengembang

________________________________ Contoh paragraf yang yang mempunyai dua unsur dengan susunan: kalimat topik-kalimat pengembang adalah sebagai berikut. (1) Pekerjaannya bertumpuk-tumpuk. (2) Draft peraturan akademik baru setengah jadi. (3) Tugas menyusun proposal penelitian belum satu pun digarapnya. (4) Tiba-tiba datang tugas baru, menyusun tata tertib di kantornya. (5) Pekerjaan tersebut belum selesai muncul pula tugas tambahan menyediakan paper untuk bahan penataran minggu depan. (6) Paper baru setengah jadi pimpinan menugasinya untuk menyusun kerangka kerja seminar pengajaran bahasa. (8) Pekerjaan mengajar juga harus dilaksanakan enam jam seminggu. (9) Dari Institut muncul tugas lain mengikuti lokakarya penyusunan kurikulum.


38

Unsur-unsur paragraf di atas adalah sebagai berikut. (1)

= kalimat topik

(2), (3), (4), (5), (6),


(7), (8), dan (9) g. Kemungkinan Ketujuh Paragraf

yang mempunyai dua unsur dengan susunan: kalimat

pengembang-kalimat topik. Diagram kerangka paragrafnya sebagai berikut. TEKS

UNSUR

____________________ ________________________________

Kalimat Pengembang

________________________________ ________________________________ ________________________________

Kalimat Topik

Contoh paragraf yang yang mempunyai dua unsur dengan susunan: kalimat pengembang-kalimat topik adalah sebagai berikut. (1) Menstop bola dengan dada dan kaki dapat ia lakukan secara sempurna. (2) Tembakan kaki kanan dan kanan kiri tepat arahnya lagi keras. (3) Sundulan kepalanya sering memperdayakan kiper lawan. (4) Bola seolaholah menurut kehendaknya. (5) Larinya cepat bagaikan kijang. (6) Lawan sukar mengambil bola dari kakinya. (7) Operan bolanya tepat dan terarah. (8) Amin benar-benar pemain bola jempolan.


39

Paragraf di atas terdiri atas unsur sebagai berikut. (1), (2), (3), (4), (5), (6) (7), dan (8)


(9)

= kalimat topik

h. Kemungkinan Kedelapan Paragraf yang mempunyai dua unsur dengan tiga susunan: kalimat pengembang-kalimat topik-kembali lagi ke kalimat pengembang. Diagram kerangka paragrafnya sebagai berikut. TEKS

UNSUR ____________________

Kalimat pengembang

________________________________ ________________________________ ________________________________

Kalimat topik

________________________________ ________________________________

Kalimat pengembang

Contoh paragraf yang mempunyai dua unsur dengan tiga susunan: kalimat pengembang-kalimat topik-kembali lagi ke kalimat pengembang adalah sebagai berikut. (1) Tingkah lakunya menawan. (2) Tutur katanya sopan. (3) Murah senyum, jarang marah. (4) Tidak pernah berbohong. (5) Tidak mau mempercakapkan orang lain. (6) Suka menolong sesama teman. (7) Pantas Esih gadis pujaan. (8) Tambahan lagi wajah cantik. (9) Pandai pula


40

berdandan. (10) Tidak sombong. (11) Otaknya cukup encer. (12) Mudah diri. (15) Ramah terhadap siapapun. Unsur-unsur paragraf tersebut di atas adalah sebagai berikut. (1)-(6)


(7)

= kalimat topik

(8)-(15)


4. Pola Pengembangan Paragraf Menurut Chaer (2011: 88), pengembangan paragraf adalah pemberian keterangan-keterangan tambahan dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pengembang terhadap ide pokok yang terdapat pada kalimat pokok. Menurut Gorys Keraf (1980:84), pengembangan alinea mencakup dua persoalan utama yaitu kemampuan memperinci gagasan utama paragraf ke dalam gagasan-gagasan bawahan dan kemampuan mengurutkan gagasangagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Untuk menerangkan sebuah paragraf, baik untuk memperinci gagasan utama, maupun mengurutkan rincian-rincian itu dengan teratur. Oleh karena itu dikembangkanlah berbagai macam metode pengembangan paragraf. Menurut Keraf (1980: 84-99), terdapat beberapa metode pengembangan paragraf adalah sebagai berikut. a. Klimaks dan antiklimaks Perkembangan gagasan dalam sebuah paragraf dapat disusun dengan menggunakan dasar klimaks, yaitu suatu gagasan utama mula-mula diperinci


41

dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya, berangsur-angsur dengan gagasan-gagasan lain hingga ke gagasan yang paling tinggi kedudukannya. Sedangkan pengembangan paragraf antiklimaks adalah penulis mulai dari suatu gagasan atau tema yang dianggap paling tinggi kedudukannya, kemudian perlahan-lahan menurun melalui gagasan-gagasan yang lebih rendah hingga yang paling rendah. b. Sudut Pandangan Sudut pandangan adalah tempat dari mana seorang pengarang melihat sesuatu. c. Perbandingan dan Pertentangan Pola pengembangan paragraf dengan perbandingan atau pertentangan adalah pengarang menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, obyek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. d. Analogi Bila perbandingan dan pertentangan memberi sejumlah perbedaan, maka analogi merupakan perbandingan yang sistematis dari dua hal yang berbeda, tetapi dengan memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal tadi. e.

Contoh Sebuah gagasan yang terlalu umum sifatnya atau generalisasi memerlukan

ilustrasi-ilustrasi yang konkret sehingga dapat dengan mudah dipahami pembaca.


42

f.

Proses Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan untuk menciptakan

dan menghasilkan sesuatu atau urutan dari suatu kejadian atau peristiwa. g.

Sebab-akibat Perkembangan sebuah alinea dapat pula dinyatakan dengan menggunakan

sebab-akibat sebagai dasar. Sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai rincian pengembangannya, tetapi dapat juga terbalik. h. Umum-khusus, khusus-umum Kedua cara ini merupakan cara yang paling umum dalam mengembangkan paragraf. Dalam hal pertama, gagasan ditempatkan pada awal paragraf. Sedangkan perinciannya terdapat pada kalimat selanjutnya. Demikian pula sebaliknya, variasi dalam kedua jenis paragraf tersebut adalah penggabungan, yaitu gagasan utama terdapat pada awal paragraf dan diakhir diulang lagi. i. Klasifikasi Klasifikasi bekerja ke dua arah yang berlawanan, yaitu pertama mempersatukan satuan-satuan ke dalam satu kelompok, dan kedua memisahkan satuan-satuan tadi dari kelompok yang lain. j.

Definisi luas Definisi dalam pembentukan sebuah alinea adalah usaha pengarang untuk

memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal. Sedangkan menurut Abdul Chaer (dalam Chaer, 2011:88-98), cara atau model pengembangan paragraf adalah sebagai berikut.


43

a. Pengembangan Paragraf dengan Contoh Pengembangan paragraf dengan memberi contoh dapat dilakukan jika kalimat topiknya berisi pernyataan yang bersifat umum. Dalam hal ini, dapat menggunakan kata contohnya, misalnya, dan seperti. Contoh paragraf yang mengandung pengembangan paragraf dengan contoh adalah sebagai berikut. Tingkat kerawanan pelecehan seksual pada perayaan malam tahun baru sangat mengkhawatirkan. Di Jakarta, misalnya, meskipun tidak diberitakan secara luas, tidak kurang dari 10 orang yang akan mengalami pelecehan seksual ketika perayaan malam tahun baru pada tahun yang lalu. Di Surabaya lebih banyak lagi. Tidak kurang dari lima belas orang yang mendapat perlakuan itu. Sementara di Bandung jumlah korban pelecehan memang kecil, tetapi intensitasnya lebih tinggi. Hanya lima orang yang dilaporkan mendapat perlakuan tersebut, tetapi dua orang di antaranya hampir akan diperkosa sekelompok pemuda sebelum akhirnya dipergoki petugas keamanan. Kejadiankejadian tersebut adalah sekedar contoh bahwa tingkat kerawanan pelecehan seksual pada perayaan malam tahun baru sangat mengkhawatirkan. Kalimat pokok pada paragraf di atas adalah tingkat kerawanan pelecehan seksual pada perayaan malam tahun baru sangat mengkhawatirkan. Lalu, kalimat pokok tersebut dijelaskan dengan contoh kejadian di Jakarta, di Surabaya, dan di Bandung. b. Pengembangan Paragraf dengan Definisi Pengembangan paragraf dengan definisi biasanya dibuat apabila kita ingin mengenalkan sebuah istilah yang dianggap baru dan belum dikenal. Kalimat pokoknya berupa definisi. Lalu, dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang berupa penjelasan lebih lanjut mengenai istilah yang didefinisikan tersebut. Berikut contoh paragraf yang mengandung pengembangan paragraf definisi.


44

Frustasi adalah perasaan yang muncul pada seseorang karena tidak dapat memperoleh apa yang diinginkan atau diharapkan. Ketika seorang pemuda tidak dapat merebut hati seorang gadis yang sangat dicintainya atau ketika seorang petani yang sudah menginvestasikan sebagian besar uangnya untuk menanam padi, tetapi ternyata tidak panen sama sekali. Dengan kata lain, frustasi pada dasarnya adalah perasaan kecewa seseorang karena tidak berhasil memperoleh apa yang diinginkan. c. Pengembangan Paragraf dengan Pemerincian Pengembangan paragraf dengan pemerincian lazim dilakukan untuk menunjang pikiran pokok yang berupa fakta atau pendapat. Ide pokok itu dirinci dengan sejumlah fakta lain. Contoh paragraf yang mengandung pengembangan paragraf dengan pemerincian adalah sebagai berikut. Di Yogyakarta, jumlah kendaraan cukup banyak sehingga kemacetan lalu lintas sering terjadi. Menurut catatan dinas lalu lintas, jalan raya terdapat 2317 buah mobil. Dari jumlah tersebut dapat diperinci jumlah mobil dinas pemerintahan ada 327 buah, mobil kendaraan umum ada 527 buah, mobil milik perusahaan swasta ada 107 buah, dan sisanya adalah mobil pribadi. Sepeda motor tercatat ada 1857 buah. Terdapat 327 di antaranya adalah sepeda motor berplat merah. Pikiran pokok pada paragraf di atas adalah tentang jumlah kendaraan di sebuah kota. Lalu, diperinci dengan berapa jumlah mobil dinas, mobil pribadi, mobil kendaraan umum, dan sepeda motor. d. Pengembangan Paragraf dengan Ilustrasi Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan untuk menyajikan suatu gambaran atau melukiskan suatu objek. Sebuah kalimat pokok yang berisi ide pokok dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas. Contoh paragraf yang mengandung pengembangan paragraf dengan ilustrasi adalah sebagai berikut.


45

Waktu pertama kali bertemu dengan Chairil Anwar, orang akan menyangka dia orang Indonesia. Rambutnya yang kepirang-pirangan selalu jatuh membuyar ke pelipis kanan dan selalu dibenahinya cepat ke belakang dengan gerak yang cepat. Putih matanya selalu ke merah-merahan, dihidupi oleh biji mata coklat muda bening, selalu sayup melihat arah kejauhan, tetapi juga selalu gesit dan cemerlang, disertai gerak-gerik kenakalan. Tidak sejenak pun dia dapat diam, semua pada dirinya bergerak (kata-katanya, matanya, jarinya, dan selalu menyertai kehadirannya). Kehadirannya membawa suasana dinamis gesit dan gerak. Ide pokok pada paragraf di atas adalah tentang tingkah laku, fisik, dan sifat Chairil Anwar yang pertama kalim dilihat sebagian orang. Kemudian ide pokok dipaparkan dalam kalimat-kalimat penjelas bagaimana tingkah laku, sifat, dan keadaan fisik Chairil Anwar. e. Pengembangan Paragraf dengan Kronologi Pengembangan paragraf dengan kronologi atau urutan dari suatu peristiwa atau kejadian, lazim digunakan dalam wacana kisahan. Kejadian-kejadian yang dikembangkan dengan kronologi dipaparkan selangkah demi selangkah secara kronologis. Contoh paragraf yang mengandung pengembangan paragraf dengan kronologi adalah sebagai berikut. Sekitar 10 tahun yang lalu, Bagas mulai terjun dalam dunia kehumasan. Pada waktu itu, ia telah menyelesaikan sarjana dalam bidang manajemen dari Universitas Indonesia di Jakarta. Setelah bekerja selama dua tahun di Hotel Sahid Jaya di Jakarta, dia melanjutkan sekolahnya di Australia National University di Melbourne, Australia sambil menjadi karyawan di kantor perwakilan agen perjalanan milik Hotel Sahid Australia. Dalam waktu yang relatif singkat, dua tahun, ia mampu menyelesaikan studinya dan meraih gelar Master of Science dalam bidang pemasaran. Kemudian ia kembali ke Jakarta dan mendapat kesempatan menduduki posisi manajer hubungan masyarakat di Hotel Sahid Jaya. Kini, seiring dengan pengalaman, Bagas telah menduduki jabatan sebagai direktur hubungan masyarakat sebuah hotel berbintang lima, Sangri-La yang terletak di Jakarta Pusat.


46

Ide pokok atau gagasan pokok paragraf di atas adalah tentang Bagas yang sejak 10 tahun yang lalu mulai bekerja di bidang kehumasan. Kemudian secara kronologis dengan kalimat penjelas dipaparkan bagaimana kisah Bagas yang melanjutkan pendidikannya di Australia. Lalu, kembali lagi ke Jakarta bekerja kembali di bidang kehumasan sampai menduduki jabatan sebagai direktur hubungan masyarakat di hotel Sangri-La, Jakarta. f. Pengembangan Paragraf dengan Sebab-Akibat Pengembangan paragraf dengan sebab-akibat lazim digunakan dalam karangan ilmiah, antara lain untuk (1) mengemukakan alasan yang logis, (2) mendeskripsikan suatu proses, (3) menerangkan mengapa sesuatu itu terjadi demikian dan (4) memprediksi runtutan peristiwa yang akan terjadi. Contoh paragraf yang mengandung pengembangan paragraf dengan sebab-akibat adalah sebagai berikut. Keberadaan industri komponen di dalam negeri masih berada dalam kondisi rapuh sehingga sulit diharapkan untuk dapat mendukung keberadaan industry otomotif. Akibatnya, industry otomotif nasional hingga kini masih tinggi tingkat ketergantungannya kepada komponen impor. Tingkat ketergantungan yang masih tinggi ini berakibat pada masih tingginya harga otomotif di tanah air. Ide pokok pada paragraf di atas adalah keberadaan industri komponen di dalam negeri masih dalam kondisi rapuh.

Ide pokok tersebut merupakan

sebab, sedangkan yang menjadi akibatnya ada dua, yaitu, sulit diharapkan untuk dapat mendukung keberadaan industri otomotif dan industri otomotif nasional hingga kini masih tinggi tingkat ketergantungannya kepada komponen impor.


47

g. Pengembangan Paragraf dengan Perbandingan atau Pengontrasan Pengembangan paragraf dengan perbandingan atau pengontrasan dilakukan untuk menyatakan persamaan dan perbedaan dua hal yang disebut sebagai ide pokok

dalam

kalimat

pokok.

Contoh

paragraf

yang

mengandung

pengembangan paragraf dengan perbandingan atau pengontrasan adalah sebagai berikut. Anak sulungku yang kini berusia tujuh tahun benar-benar berbeda dengan adiknya. Wajah sulung anakku lebih mirip ibunya, sedangkan adiknya lebih mirip saya. Dalam hal makan, sulit sekali membujuk si sulung agar mau makan. Ia hanya menggemari makanan-makanan seperti coklat atau es krim. Sementara adiknya tidak pernah menolak makanan apa pun. Bahkan, obatobat yang diberikan dokter ketika sakit pun dianggapnya makanan juga. Akibat nafsu makan yang berbeda ini, tubuh si sulung jauh lebih kurus dibandingkan dengan adiknya. Akan tetapi, baik si sulung maupun adiknya mudah marah jika tidak memperoleh yang diinginkannya. Dalam hal ini, mereka lebih mirip dengan saya. Ide pokok paragraf di atas adalah perbedaan dan persamaan si sulung dan adiknya. Ide pokok ini dikembangkan dengan menyebutkan sejumlah perbedaan keduanya, seperti kemiripan wajahnya, bentuk fisik tubuhnya, dan kegemaran makan. Lalu, kesamaannya adalah tentang sifat suka marah kalau tidak memperoleh yang diinginkan dan hal ini sama dengan sifat ayahnya. h. Pengembangan Paragraf dengan Repetisi Pengembangan paragraf dengan menggunakan repetisi maksudnya adalah ide pokok yang diulang pada kalimat-kalimat penjelas. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kembali pada ide pokok itu. Contoh paragraf yang mengandung pengembangan paragraf dengan repetisi adalah sebagai berikut.


48

Pernikahan memang bisa saja menjadi ikatan yang mengungkung kebebasan, bisa juga malah menjadi pintu masuk udara kebebasan, bisa juga malah menjadi pintu masuk udara kebebasan lainnya. Pernikahan adalah bersatunya dua nilai. Yang menjadi adalah apakah ada kesesuaian dalam nilai-nilai itu atau tidak. Apakah ada kesesuaian untuk berekspresi atau tidak. Apakah pernikahan itu menyebabkan potensi personal semakin tergali atau tidak. Kalau jawabannya adalah “ya”, berarti pernikahan itu merupakan pintu kebebasan, tetapi kalau tidak, pernikahan adalah kungkungan. Ide pokok pada paragraf adalah tentang pernikahan. Kemudian ide pokok ini dikembangkan dalam beberapa kalimat penjelas dengan mengulang-ulang kata pernikahan itu. i. Pengembangan Paragraf dengan Klasifikasi Pengembangan

paragraf

dengan

klasifikasi

dimaksudkan

untuk

mengelompokkan sesuatu dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan satu kriteria tertentu. Contoh paragraf yang mengandung pengembangan paragraf dengan klasifikasi adalah sebagai berikut. Sistem penamaan jenis-jenis kritik sastra bervariasi yang memungkinkan seorang kritikus untuk membuat suatu sintese umum dari beberapa jenis kritik tersebut, bergantung pada pilihan pendekatan yang digunakannya. Pendekatan moral menekankan pertalian karya sastranya sebagai karya seni dengan wawasan moral dan agama, memperjelas penilaian perilaku sosial dan patokan-patokan moral yang tersirat di dalam karya sastra. Pendekatan historis yang bekerja atas dasar lingkungan karya sastra itu sendiri berkaitan dengan fakta-fakta dari zaman dan hidup pengarang. Pendekatan formal yang terutama sangat ditekankan oleh kritik baru, menekankan nilai karya sastra dalam lingkup pertimbangan struktur dan unsur-unsur estetik yang biasanya tanpa pertimbangan lainnya. Pendekatan impresionistik yang menjadi ciri khas aliran romantik menekankan efek personal karya sastra pada kritikusnya. j. Pengembangan Paragraf dengan Analogi Pengembangan paragraf dengan analogi adalah mengembangkan ide pokok atau gagasan pokok yang belum dikenal dengan membandingkannya pada


49

sesuatu yang sudah dikenal. Tujuannya adalah menjelaskan sesuatu yang kurang dikenal atau belum dikenal. Contoh paragraf yang mengandung pengembangan paragraf dengan klasifikasi adalah sebagai berikut. Di usianya yang ke-32, karier pemain sepakbola Juergen Klinsmann malah semakin bersinar. Banyak klub ternama dunia yang berebut untuk mendapatkan pemain berambut pirang itu. Hal itu tidak mengherankan mengingat ia adalah pemain yang keterampilannya di atas rata-rata. Seperti layaknya seekor kijang atau kancil yang mempunyai bentuk tubuh ramping, cekatan untuk berkelit, lincah gerakannya, larinya kencang sehingga sulit untuk ditangkap, cerdik sekaligus licik, demikianlah sosok Klinsmann. Klinsi, demikian ia dijuluki, memang dikenal sebagai pemain yang sering berpurapura terjatuh dan kesakitan di daerah kotak pinalti lawan untuk mengetahui wasit sehingga dengan itu wasit akan menghadiahi tendangan penalti baginya. Tahun depan, kapten kesebelasan tim nasional Jerman ini akan meninggalkan klub Bayern Munchen dan akan bergabung dengan klub Sampdoria, Italia. Ide pokok paragraf di atas adalah tentang pemain sepakbola Jerman yang bernama Juergen Klinsmann. Kemudian gagasan pokok itu dikembangkan dengan menganalogikan kepandaian, kelincahan, dan kegesitan seekor kijang atau seekor kancil.

D. Variasi Bahasa Masyarakat tutur bukanlah kumpulan yang homogen, maka wujud bahasa yang mereka gunakan pun tidak seragam. Akibatnya, bahasa menjadi bervariasi. Terjadinya keragaman ini bukan hanya oleh penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Semakin banyak penutur yang menggunakan bahasa dan semakin luas wilayahnya maka keragaman bahasa ini akan semakin bertambah.


50

1. Variasi Bahasa Berdasarkan Penutur a. Idiolek Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau idioleknya masingmasing. Variasi idiolek ini berkenaan dengan “warna” suara, pilihan kata, gaya bahasa, dan susunan kalimat. Namun, yang paling dominan adalah “warna” suara sehingga jika kita cukup akrab dengan seseorang, hanya dengan mendengar suara bicaranya tanpa melihat orangnya kita dapat mengenalinya. b. Dialek Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif dan berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Misalnya, bahasa Jawa dialek Wonosari mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan ciri yang dimiliki bahasa Jawa dialek Bantul, dan dialek Surabaya. Para penutur bahasa Jawa dialek Wonosari dapat berkomunikasi secara baik dengan para penutur bahasa Jawa dialek Bantul, dan dialek Surabaya karena dialekdialek tersebut masih termasuk bahasa yang sama, yaitu bahasa Jawa. c. Kronolek Kronolek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Variasi bahasa Indonesia pada masa tahun tiga puluhan, variasi yang digunakan tahun lima puluhan, dan variasi yang digunakan pada masa kini.


51

d. Sosiolek Sosiolek adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Dalam sosiolinguistik biasanya variasi inilah yang paling banyak dibicarakan dan paling banyak menyita waktu untuk membicarakannya karena variasi ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, dan keadaan sosial ekonomi. Berdasarkan usia, kita bisa melihat perbedaan variasi bahasa yang digunakan oleh anak-anak, para remaja, orang dewasa, dan orang yang tergolong lansia. Perbedaan variasi bahasa ini bukanlah berkenaan dengan

isi pembicaraan, melainkan perbedaan dalam bidang morfologi,

sintaksis, dan juga kosakata. Berdasarkan pendidikan, kita juga bisa melihat adanya variasi sosial ini. Para penutur yang memperoleh pendidikan tinggi, akan berbeda variasi bahasanya dengan mereka yang hanya berpendidikan menengah, rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. Perbedaan ini paling jelas adalah dalam bidang kosakata, pelafalan, morfologi, dan sintaksis. Berdasarkan seks (jenis kelamin) penutur dapat pula disaksikan adanya dua jenis variasi bahasa. Cobalah Anda dengarkan percakapan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswi atau ibu-ibu. Lalu, bandingkan dengan percakapan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau sekelompok bapak-bapak. Dua percakapan tersebut pasti mempunyai variasi bahasa masing-masing.


52

2. Variasi Bahasa Berdasarkan Pemakaian Menurut Nababan (via Chaer, 2004: 68), variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau register. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini paling tampak cirinya dalam kosakata. Setiap bidang biasanya mempunyai sejumlah kosakata khusus atau tertentu yang tidak ada dalam bidang lain. Menurut Chaer (2004: 68-70), variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian adalah sebagai berikut. a. Ragam Bahasa Sastra Variasi atau ragam bahasa sastra mempunyai ciri tertentu, yakni mempunyai kosakata yang bersifat estetis, mempunyai ciri eufoni dan daya ungkap yang paling tepat, misalnya: Ungkapan “Saya sudah tua”, tetapi dalam bahasa sastra Ali Hasjmi, seorang penyair Indonesia, mengatakan dalam bentuk puisi sebagai berikut. Pagiku hilang sudah melayang Hari mudaku sudah pergi Sekarang petang datang membayang Batang usiaku sudah tinggi


53

b. Ragam Bahasa Jurnalistik Ragam bahasa jurnalistik mempunyai ciri tertentu, yakni bersifat sederhana, komunikatif, dan ringkas. Sederhana karena harus dipahami dengan mudah, komunikatif karena jurnalistik harus menyampaikan berita secara tepat, dan ringkas karena keterbatasan waktu. Contoh kalimat yang menggunakan ragam bahasa jurnalistik. Gubernur tinjau daerah banjir (dalam bahasa baku berbunyi, “Gubernur meninjau daerah banjir”).

c. Ragam Bahasa Militer Ragam bahasa militer dikenal dengan cirinya yang ringkas dan bersifat tegas, sesuai dengan tugas dan kehidupan kemiliteran yang penuh dengan disiplin dan intruksi. Ragam bahasa militer di Indonesia dikenal dengan cirinya yang memerlukan keringkasan dan ketegasan yang dipenuhi dengan berbagai singkatan dan akronim. Bagi orang di luar kalangan militer, singkatan dan akronim itu memang seringkali sukar dipahami, tetapi bagi kalangan militer itu sendiri tidak menjadi masalah. Contoh singkatan dan akronim yang digunakan di kalangan militer adalah sebagai berikut. 1) AJENDAM yaitu Ajudan Jendral KODAM. 2) KODAM yaitu Komando Daerah Militer. 3) DANRAMIL yaitu Komandan Rayon Militer.


54

d. Ragam Bahasa Ilmiah Ragam bahasa ilmiah yang juga dikenal dengan cirinya yang lugas, jelas, dan bebas dari keambiguan, segala macam metafora dan idiom. Bebas dari segala keambiguan karena bahasa ilmiah harus memberikan informasi keilmuan secara jelas dan tanpa keraguan akan makna. Oleh karena itu, bahasa ilmiah tidak menggunakan metafora dan idiom. 3. Variasi Bahasa Berdasarkan Keformalan Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Joos (1967) dalam bukunya The Five Clock (via Chaer, 2004: 70) membagi variasi bahasa menjadi lima macam ragam, yaitu ragam beku (frozen), ragam resmi (formal), ragam usaha (consultatif), ragam santai (casual), dan ragam akrab (intimate). a. Ragam Beku (frozen) Ragam Beku (frozen) adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi-situasi khidmat, dan upacara-upacara resmi. Contohnya, upacara kenegaraan, tata cara pengambilan sumpah, kitab undangundang, dan akta notaris. Disebut ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap dan tidak boleh berubah, seperti Undang-Undang Dasar, akte notaries, naskah-naskah perjanjian jual beli atau sewa menyewa. Contoh naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan ragam beku (frozen) adalah sebagai berikut.


55

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kalimat-kalimat

yang

dimulai

dengan

kata

bahwa,

maka,

dan

sesungguhnya menandai ragam beku dari variasi bahasa tersebut. Susunan kalimat dalam ragam beku biasanya panjang-panjang dan bersifat kaku. Dengan demikian para penutur dan pendengar ragam beku dituntut keseriusan dan perhatian penuh. b. Ragam Resmi (formal) Ragam Resmi (formal) adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat-menyurat dinas, ceramah keagamaan, dan bukubuku pelajaran. Pola dan kaidah ragam resmi sudah ditetapkan secara mantap sebagai suatu standar. Ragam resmi ini pada dasarnya sama dengan ragam bahasa baku atau standar yang hanya digunakan dalam situasi resmi. Percakapan dengan teman yang sudah akrab atau percakapan dalam keluarga tidak menggunakan ragam resmi ini. Tetapi, ragam resmi ini digunakan ketika pembicaraan dengan seorang dosen di kantornya atau diskusi dalam perkuliahan. c. Ragam Usaha (consultatif) Ragam Usaha (consultatif) adalah variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Wujud ragam usaha berada di antara ragam resmi dan ragam santai.


56

d. Ragam Santai (casual) Ragam santai (casual) adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu beristirahat, berolah raga, dan berekreasi. Kosakatanya banyak dipenuhi unsur bahasa daerah. e. Ragam Akrab (intimate) Ragam akrab (intimate) adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antaranggota keluarga atau antar teman yang sudah karib. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan dengan artikulasi yang seringkali tidak jelas. Hal ini terjadi karena di antara partisipan sudah ada saling pengertian dan mempunyai pengetahuan yang sama. Contoh kalimat yang mempunyai tingkat keformalan yang berbeda adalah sebagai berikut. 1) Saudara boleh mengambil buku-buku ini yang saudara sukai! 2) Ambillah yang kamu sukai! 3) Kalau mau ambil aja! Tingkat keformalan kalimat (1) lebih tinggi daripada kalimat (2) dan (3). Kalimat (2) juga mempunyai tingkat keformalan lebih tinggi daripada kalimat


57

(3). Kalimat (1) termasuk ragam usaha, kalimat (2) termasuk ragam santai, dan kalimat (3) termasuk ragam akrab.

E. Diksi Dalam bahasa Indonesia, kata diksi berasal dari kata dictionary (bahasa Inggris yang kata dasarnya diction) berarti perihal pemilihan kata. Diksi membahas penggunaan kata, terutama pada masalah kebenaran, kejelasan, dan keefektifan. Untuk menyusun kalimat efektif, hendaknya dipilih kata yang tepat (Putrayasa, 2014:7). Menurut Enre (dalam Hendryanoor, 2012: 9) diksi atau pilihan kata adalah penggunaan kata-kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Jenis diksi menurut Keraf (dalam Hendryanoor, 2012: 10-13) adalah sebagai berikut. 1. Denotasi Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata (makna itu menunjuk pada konsep, referen, atau ide). Denotasi juga merupakan batasan kamus atau definisi utama suatu kata, sebagai lawan dari pada konotasi atau makna yang ada kaitannya dengan itu. Denotasi mengacu pada makna yang sebenarnya. Contoh kalimat yang mengandung denotasi adalah sebagai berikut. a. Rumah itu luasnya 250 meter persegi. b. Ada seribu orang yang menghadiri pertemuan itu. 2. Konotasi


58

Konotasi adalah suatu jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi atau nilai rasa tertentu. Konotasi merupakan kesan-kesan atau asosiasi-asosiasi, dan biasanya bersifat emosional yang ditimbulkan oleh sebuah kata di samping batasan kamus atau definisi utamanya. Konotasi mengacu pada makna kias atau makna bukan sebenarnya. Contoh kalimat yang mengandung konotasi adalah sebagai berikut. a. Rumah itu luas sekali. b. Banyak sekali orang yang menghadiri pertemuan itu. 3. Kata Abstrak Kata abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep, kata abstrak sukar digambarkan karena referensinya tidak dapat diserap dengan pancaindera manusia. Kata-kata abstrak merujuk kepada kualitas (panas, dingin, baik, buruk), pertalian (kuantitas, jumlah, tingkatan), dan pemikiran (kecurigaan, penetapan, kepercayaan). 4. Kata Konkrit Kata Konkrit adalah kata yang menunjuk pada sesuatu yang dapat dilihat atau diindera secara langsung oleh satu atau lebih dari pancaindera. Kata-kata konkrit menunjuk kepada barang yang aktual dan spesifik dalam pengalaman. Kata konkrit digunakan untuk menyajikan gambaran yang hidup dalam pikiran pembaca melebihi kata-kata yang lain. Contoh kalimat yang mengandung kata konkrit seperti meja, kursi, rumah, mobil, dan pintu. 5. Kata Umum


59

Kata umum adalah kata yang mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas, kata-kata umum menunjuk kepada banyak hal, kepada himpunan, dan kepada keseluruhan. Contoh kalimat yang mengandung kata umum seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, penjahat, dan kendaraan. 6. Kata Khusus Kata khusus adalah kata-kata yang mengacu kepada pengarahanpengarahan yang khusus dan konkrit. Kata khusus memperlihatkan kepada objek yang khusus. Contoh kalimat yang mengandung kata khusus seperti yamaha, nokia, kerapu, kakak tua, jeruk, dan kaktus. 7. Kata Ilmiah Kata ilmiah adalah kata yang dipakai oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah. Contoh kalimat yang mengandung kata ilmiah seperti Analogi, formasi, konservatif, fragmen, dan kontemporer. 8. Kata populer Kata populer adalah kata-kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh kaum terpelajar atau oleh orang kebanyakan. Contoh kalimat yang mengandung kata konkrit seperti gelandangan, maju, penyerahan, dan aneh. 9. Jargon Jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu, dalam bidang seni, perdagangan, kumpulan rahasia, atau kelompokkelompok khusus lainnya. Contoh kalimat yang mengandung jargon seperti


60

sikon (situasi dan kondusi), pro dan kon (pro dan kontra), kep (kapten), dok (dokter), prof (professor). 10. Kata Slang Kata slang adalah kata-kata non standar yang informal, yang disusun secara khas, bertenaga dan jenaka yang dipakai dalam percakapan, kata slang juga merupakan kata-kata yang tinggi atau murni. Contoh kalimat yang mengandung kata slang seperti mana tahan, eh ketemu lagi, unyu-unyu, dan cabi. 11. Kata Asing Kata asing adalah unsur-unsur yang berasal dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuk aslinya karena belum menyatu dengan bahasa aslinya. Contoh kalimat yang mengandung kata asing seperti computer, cyber, internet, dan go public. 12. Kata Serapan Kata serapan adalah kata dari bahasa asing yang telah disesuaikan dengan wujud atau struktur bahasa Indonesia. Contoh kalimat yang mengandung kata serapan seperti ekologi, ekosistem, motivasi, musik, dan energi.

F. Bahasa Hukum Indonesia Menurut Hadikusuma (2013: 8), bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan sesuatu kehendak, perasaan, pikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia lain. Jika manusia menyatakan kata-kata dengan ucapan, kita sebut bahasa lisan. Jika kata-kata itu dilukiskan dalam bentuk tulisan kita


61

sebut bahasa tulisan. Jika kata-kata itu berbentuk lukisan, gambar atau tanda, maka kita sebut bahasa perlambang atau bahasa pertanda. Menurut Hadikusuma (2013: 2), bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia dalam bidang hukum yang berfungsi mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia seharusnya memenuhi syarat dan kaidah bahasa Indonesia. Adanya bahasa hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan mempertahankan kepentingan umum serta kepentingan pribadi dalam masyarakat (Hadikusuma, 2013: 3). Bahasa hukum Indonesia masih bergaya orde lama karena bahasa hukum dipengaruhi oleh istilah-istilah terjemahan dari bahasa hukum Belanda. Masuknya pengaruh bahasa Belanda terlihat pada bahasa hukum Indonesia. Hal ini terjadi karena sebelum kemerdekaan, bahasa hukum yang digunakan adalah bahasa hukum Belanda atau terjemahan dari hukum yang dibuat dalam bahasa Belanda. Misalnya, terdapat istilah hukum Belanda yang disebut “strafbaarfeit”, ada yang menerjemahkan peristiwa pidana, ada yang menerjemahkan perbuatan pidana dan ada pula yang menerjemahkan tindak pidana, sedangkan maksud yang sebenarnya adalah peristiwa yang dapat dihukum. Kemudian ada istilah yang telah mendarah daging di kalangan hukum ialah “barangsiapa” merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda “Hij die”.

Istilah “Hij die” bukan berarti “barang kepunyaan

siapa”, tetapi artinya “dia yang berbuat atau dia yang melakukan” atau “siapapun yang melakukan” (Hadikusuma, 2013:4).


62

Menurut Anton M. Moeliono (dalam Hadikusuma, 2013: 8), ciri-ciri ragam bahasa perundang-undangan adalah sebagai berikut: 1. Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan; 2. Objektif dan menekan prasangka pribadi; 3. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran; 4.

Tidak beremosi dan menjauhkan taksiran yang bersensasi;

5. Cenderung membakukan makna dan kata-katanya, ungkapannya dan gaya paparannya berdasarkan konvensi; 6. Tidak dogmatis atau fanatik; 7. Bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan dalam penggunaannya; 8. Bentuk, makna, dan fungsinya lebih mantap dan stabil. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa kesulitan untuk mengerti bahasa hukum adalah karena bahasa hukum itu bersifat eksoteris. Eksoteris maksudnya adalah hanya dapat dimengerti oleh mereka yang membuatnya saja. Berikut ini akan dipaparkan kalimat dan paragraf dalam bahasa hukum Indonesia. 1. Kalimat dalam Bahasa Hukum Indonesia Menurut Matanggui (2013: 105-106), bahasa hukum tidak mempunyai kaidah khusus mengenai berapa seharusnya jumlah maksimum kata dalam sebuah kalimat. Jika ditetapkan jumlahnya justru menyulitkan pengguna


63

bahasa, termasuk perumus

perundang-undangan. Sedangkan menurut

Hadikusuma (2013: 5), bahasa hukum mempunyai sifat-sifat khusus yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Kekhususan tersebut menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang umum dalam bahasa Indonesia. Misalnya, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (dalam Hadikusuma, 2013, 5), apabila ada kalimat yang berbunyi “Badu memukul Tatang”, maka menurut ketentuan ilmu bahasa, “Badu” adalah subjek, “memukul” adalah predikat, dan “Tatang” adalah objek dari kalimat tersebut. Sedangkan dalam ilmu hukum, “Tatang” tidak mungkin menjadi objek,

tetapi ia adalah subjek (hukum).

“Tatang” merupakan subjek (hukum) karena ia adalah manusia. Di dalam ilmu hukum hanyalah benda yang akan menjadi objek hukum. Harkrisnowo (2011: 17) mengatakan bahwa karakteristik kalimat dalam bahasa hukum Indonesia adalah penggunaan kalimat yang terlalu panjang dengan anak kalimat dan sukar dimengerti sehingga tidak mencerminkan bahasa yang bersifat keilmuan. Kalimat bahasa hukum Indonesia menempatkan kedudukannya dalam dunia tersendiri, seakan terlepas dari dunia bahasa Indonesia pada umumnya. Sebuah peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa pasal dan ayat. Pada penelitian ini, ayat termasuk dalam kalimat karena pada awal penulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Berikut contoh dari sebuah ayat, Standar Proses Pendidikan Dasar


64

dan Menengah selanjutnya disebut Standar Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Ayat 1)

2. Paragraf dalam Bahasa Hukum Indonesia Pengertian pasal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat (2008) adalah bagian dari bab dalam undang-undang. Sebuah pasal terdiri dari beberapa ayat yang mempunyai kesatuan makna dalam keseluruhan Peraturan perundang-undangan. Jadi, pasal dalam penelitian ini termasuk dalam paragraf. Berikut contoh dari sebuah pasal. Pasal 1 (1) Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. (2) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, matapelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. (3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Ayat 1)


65

Pada pasal yang telah disajikan di atas, dapat dilihat bahwa satu pasal terdiri dari beberapa ayat yang bertugas menjelaskan pasal (1). Pasal (1) di atas membicarakan tentang definisi Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah

Aliyah

dan

Struktur

Kurikulum

Sekolah

Menengah

Atas/Madrasah Aliyah. Kalimat topik pada paragraf di atas adalah (1) Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan (2) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, matapelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Kalimat pengembang pada paragraf di atas adalah (3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Setelah memaparkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini pasal termasuk paragraf. Heri Sabto Widodo selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul mengatakan bahwa peraturan menteri cenderung menggunakan pola pengembangan paragraf definisi dan pemerincian. Tujuan penggunaan pola pengembangan paragraf definisi adalah untuk mengumumkan dan mengartikan sesuatu yang ingin ditulis oleh pembuat hukum dalam membuat peraturan


66

menteri. Sedangkan tujuan penggunaan pola pengembangan paragraf pemerincian adalah untuk memperinci item-item hukum dengan jelas sehingga masyarakat yang membacanya dapat memahaminya dengan baik dan masyarakat tidak mempunyai perbedaan persepsi. Beliau juga mengatakan tidak ada waktu khusus dalam menuliskan sebuah peraturan menteri dengan pola pengembangan paragraf definisi dan pemerincian. Jika peraturan menteri membutuhkan sebuah definisi, maka pembuat hukum akan memberikan definisi-definisi tentang item-item hukum yang akan ditulis. Tetapi, jika peraturan menteri tidak membutuhkan sebuah definisi maka pembuat hukum hanya menggunakan pola pengembangan paragraf pemerincian (dalam lampiran Transkrip dan Coding Hasil Wawancara dengan Praktisi Hukum, PH13).

G. Kerangka Berpikir Kajian teori pada penelitian ini adalah kalimat dan paragraf. Kalimat adalah satuan gramatik yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dalam wujud lisan atau tulisan. Sedangkan paragraf adalah sekolompok kalimat yang membentuk satu kesatuan pikiran ide atau gagasan. Dalam menganalisis struktur kalimat, peneliti menemukan dua teori fungsi sintaksis kalimat, yaitu teori milik Alwi, dkk dan teori milik Ramlan. Peneliti mengikuti teori milik Alwi, dkk dalam bukunya yang berjudul Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karena lebih memberikan penjelasan secara spesifik terhadap fungsi sintaksis kalimat jika dibandingkan oleh teori Ramlan dalam


67

bukunya yang berjudul Sintaksis. Ramlan tidak mengupas secara mendalam berkaitan dengan fungsi sintaksis unsur-unsur kalimat. Dalam menganalisis pola pengembangan paragraf, peneliti menemukan dua teori pola pengembangan paragraf yaitu teori milik Gorys Keraf dan Abdul Chaer. Peneliti mengikuti teori Abdul Chaer karena menurut peneliti lebih relevan menggunakan teori Abdul Chaer untuk meneliti 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pendidikan Tahun 2014. Selain itu, wacana perundang-undangan tersebut mengandung ragam bahasa baku yang tentunya berkaitan dengan teori pola pengembangan paragraf milik Abdul Chaer. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan tujuh persamaan pola pengembangan paragraf antara teori Gorys Keraf dan Abdul Chaer sebagai berikut. Persamaan Teori Pola Pengembangan Paragraf Abdul Chaer Gorys Keraf Perbandingan atau pengontrasan Perbandingan dan pertentangan Analogi Analogi Contoh Contoh Sebab-akibat Sebab-akibat Klasifikasi Klasifikasi Definisi Definisi Luas Kronologi Proses Terdapat pula perbedaan teori antara teori Gorys Keraf dan teori Abdul Chaer sebagai berikut. Perbedaan Teori Pola Pengembangan Paragraf Abdul Chaer Gorys Keraf Pemerincian Klimaks dan Anti Klimaks Ilustrasi Sudut Pandangan Repetisi Umum-khusus Khusus-umum


68

Peneliti menemukan pola pengembangan paragraf pemerincian yang terdapat pada 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pendidikan Tahun 2014. Dalam teori Gorys Keraf tidak mencantumkan pola pengembangan paragraf pemerincian sehingga teori tersebut tidak cukup relevan untuk peneliti gunakan. Penelitian ini mencari struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya yang terdapat dalam bahasa hukum. Secara khusus penelitian ini meneliti 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pendidikan Tahun 2014. Peraturan menteri tersebut terdiri dari beberapa pasal yang di dalamnya terdapat ayat. Ayat pada penelitian ini termasuk dalam kalimat karena ayat memenuhi syarat dari terbentuknya kalimat yang meliputi pada tulisan berhuruf latin diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik (.) merupakan satu gagasan yang utuh, dan pada bahasa lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan. Pasal pada penelitian ini termasuk dalam paragraf karena ayat memenuhi tiga syarat terbentuknya sebuah paragraf. Syarat yang pertama adalah kesatuan. Pasal dalam peraturan menteri tersebut memiliki gagasan utama yang dikembangkan lagi pada kalimat pengembang sesudahnya. Syarat yang kedua adalah koherensi. Pasal dalam peraturan menteri memiliki hubungan antar pasal yang ditandai dengan beberapa kata penghubung seperti kata ini dan nya. Syarat yang ketiga adalah pengembangan paragraf. Pasal-pasal dalam


69

peraturan menteri mempunyai pola pengembangan yang dirinci lagi lewat kalimat-kalimat yang terdapat dalam pasal tersebut. Berikut dipaparkan alur berpikir dari penelitian ini.

Kerangka Berpikir

KAJIAN TEORI

Paragraf

Kalimat

Paragraf adalah sekolompok kalimat yang membentuk satu kesatuan pikiran ide atau gagasan.

Syarat Paragraf: 1. Kesatuan 2.Koherensi 3.Pengembangan Paragraf

Komponen Paragraf 1. Transisi 2. Kalimat Topik 3. Kalimat Pengembang 4. Kalimat Penegas

PASAL Pada penelitian ini pasal termasuk dalam paragraf karena pasal memenuhi ketiga syarat dari

Kalimat adalah satuan gramatik yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dalam wujud lisan atau tulisan.

Pola Pengembangan Paragraf: 1. Contoh 2. Definisi 3.Pemerincian 4. Ilustrasi 5. Kronologi 6. Sebab-akibat 7.Perbandingan atau pengontrasan 8. Repetisi 9. Klasifikasi 10. Analogi

Pola umum kalimat bahasa Indonesia: 1. S-P 2. S-P-O 3. S-P-Pel 4. S-P-Ket 5. S-P-O-Pel 6. S-P-O-K

Pada

Syarat Kalimat: 1. Diawali huruf kapital, diakhiri tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. 2. Satu gagasan yang utuh. 3. Minimal terdiri dari S-P 4. Intonasi.

AYAT penelitian ini

ayat


70

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Suharsimi Arikunto (dalam Prastowo, 2014: 203) mengatakan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. Menurut Suharsimi Arikunto (dalam Prastowo, 2014: 204), penelitian deskriptif dilakukan untuk tujuan mendeskripsikan apa adanya suatu variabel, gejala, atau keadaan, bukan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari variabel, gejala, atau keadaan yang diamati. Penelitian ini dikatakan penelitian deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan

struktur

kalimat

dan

struktur

paragraf

serta

pola

pengembangannya dalam wacana perundang-undangan tentang pendidikan tahun 2014. Menurut Moleong (2006: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Secara holistik dan secara deskripsi, penelitian kualitatif berbentuk kata-kata dan bahasa.


71

Penelitian ini dikatakan penelitian kualitatif karena data yang diperoleh adalah 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 Tentang Pendidikan memerikan objek dari sudut pandang peneliti dan tidak dituang dalam bentuk angka-angka dan hasil analisis data dipaparkan dalam bentuk uraian naratif.

B. Sumber Data Sumber data penelitian ini adalah, (1) Peraturan Menteri Nomor 44 tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, (2)

Peraturan Menteri Nomor 45 tahun 2014

tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, (3)

Peraturan Menteri Nomor 51 tahun 2014 tentang

Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, (4) Peraturan Menteri Nomor 55 tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah, (5) Peraturan Menteri Nomor 62 tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, (6) Peraturan Menteri Nomor 63 tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, (7)

Peraturan Menteri Nomor

65 tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran, (8) Peraturan Menteri Nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, (9)

Peraturan Menteri Nomor


72

105 tahun 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan (10)

Peraturan Menteri

Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013.

C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak. Sudaryanto (2015: 203) menjelaskan bahwa metode simak adalah menyimak penggunaan bahasa. Praktik metode simak yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menyimak struktur kalimat, struktur paragraf, dan pola pengembangannya dalam 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pendidikan Tahun 2014. Metode simak ini mempunyai dua teknik berdasarkan penggunaannya, yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar yang digunakan peneliti adalah teknik dasar sadap. Teknik sadap digunakan dalam metode simak diwujudkan dengan penyadapan. Peneliti untuk mendapatkan data dengan segenap kecerdikan dan kemauannya harus menyadap pembicaraan. Artinya, dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mendapatkan data dengan menyadap kalimat dan paragraf yang terdapat pada 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pendidikan Tahun 2014. Pada penelitian ini teknik dasar sadap diikuti dengan teknik lanjutan catat. Dalam penelitian ini peneliti mencatat data-data kalimat dan paragraf pada tabel triangulasi. Untuk memperoleh data tentang bahasa hukum Indonesia


73

maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik lanjutan rekam atau wawancara dilakukan dengan seorang Notaris PPAT, yaitu Heri Sabto Widodo, SH. Kartono (Gunawan, 2013: 171) menjelaskan bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului dengan beberapa pertanyaan informal. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstuktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2014: 228).

D. Metode dan Teknik Analisis Data Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode agih. Sudaryanto (2015: 18-19) mengemukakan bahwa metode agih beralat penentu bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. Alat penentu dalam rangka kerja metode agih itu jelas dan selalu berupa bagian atau unsur dari bahasa objek sasaran penelitian itu sendiri, seperti kata (kata ingkar, preposisi, adverbia), fungsi sintaksis (subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan), klausa, dan lain-lain. Pada penelitian ini alat penentunya adalah struktur kalimat, struktur paragraf, dan pola pengembangannya.


74

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik bagi unsur langsung (BUL), teknik triangulasi, dan teknik analisis deskriptif. Teknik bagi unsur langsung adalah cara yang digunakan pada awal kerja analisis ialah membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau unsur Sudaryanto (2015: 38). Unsur-unsur yang bersangkutan dipandang sebagai bagian yang langsung membentuk satuan lingual yang dimaksud. Sedangkan analisis deskriptif adalah analisis dengan menjelaskan secara panjang keterkaitan data penelitian. Data tersebut biasanya tercantum dalam bentuk tabel dan analisis didasarkan pada data tabel tersebut (Nurastuti, 2007: 130). Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif karena peneliti menjelaskan secara panjang berkaitan dengan data penelitian. Berikut adalah langkah dalam menganalisis data-data penelitian. 1. Dalam teknik bagi unsur langsung (BUL), peneliti membagi satuan lingual kalimat data dan satuan paragraf data untuk menganalisis struktur kalimat, struktur paragraf dan pola pengembangannya. 2. Setelah dianalisis, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengkonsultasikan hasil analisis data kepada ahli. 3. Setelah mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menjelaskan hasil analisis data secara panjang dan jelas.


75

E. Triangulasi Moleong (2014: 330) berpendapat bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dari berbagai pandangan. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah triangulasi penyidik dan triangulasi teori. Menurut Moleong (2014: 331), triangulasi penyidik adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Sedangkan triangulasi teori, menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2014: 331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori atau lebih. Dalam penelitian ini

triangulator

yang

berperan

untuk

melakukan

pengecekan

terhadap

pengumpulan data ialah Galih Kusumo, S.Pd., M.Pd dan Dr. Y. Karmin, M.Pd.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tiga bagian, yaitu deskripsi data, analisis, dan pembahasan analisis. Analisis meliputi tiga hal, yaitu struktur kalimat dan struktur serta pola pengembangan paragraf pada 10 wacana perundang-undangan tentang pendidikan tahun 2014. Deskripsi data akan diuraikan pada subbab A. Hasil analisis penelitian yang meliputi analisis struktur kalimat, analisis struktur paragraf dan pola pengembangannya akan diuraikan pada subbab B. Pembahasan akan diuraikan pada subbab C.

A. Deskripsi Data Data penelitian ini berasal dari 10 peraturan menteri tentang pendidikan tahun 2014, yakni (1) Peraturan Menteri Nomor 44 tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, (2) Peraturan Menteri Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, (3) Peraturan Menteri Nomor 51 tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, (4) Peraturan Menteri Nomor 55 tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah, (5) Peraturan Menteri Nomor 62 tahun 2014 tentang


Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, (6) Peraturan Menteri Nomor 63 tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, (7) Peraturan Menteri Nomor 65 tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran, (8) Peraturan Menteri Nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, (9) Peraturan Menteri Nomor 105 tahun 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan (10) Peraturan Menteri Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya. Pada penelitian ini yang termasuk dalam kalimat adalah ayat dan yang termasuk dalam paragraf adalah pasal. Jumlah total paragraf dan kalimat pada penelitian ini adalah 75 paragraf yang meliputi 241 kalimat. Peraturan Menteri Nomor 44 tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa terdiri dari tiga paragraf yang meliputi 10 kalimat. Peraturan Menteri Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari delapan paragraf yang meliputi 34 kalimat. Peraturan Menteri Nomor 51 tahun 2014 tentang Buku Teks

Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar dan


Pendidikan Menengah terdiri dari tiga paragraf yang meliputi 10 kalimat. Peraturan Menteri Nomor 55 tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah terdiri dari sembilan paragraf yang meliputi 15 kalimat.

Peraturan Menteri Nomor 62 tahun 2014 tentang Kegiatan

Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah terdiri dari 11 paragraf yang meliputi 38 kalimat. Peraturan Menteri Nomor 63 tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah terdiri dari 10 paragraf yang meliputi 34 kalimat. Peraturan Menteri Nomor 65 tahun 2014 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran terdiri dari empat paragraf yang meliputi 14 kalimat. Peraturan Menteri Nomor 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah terdiri dari tujuh paragraf yang meliputi 51 kalimat. Peraturan Menteri Nomor 105 tahun 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah terdiri dari 10 paragraf yang meliputi 42 kalimat. Peraturan Menteri Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013 terdiri dari 10 paragraf yang meliputi 22 kalimat.


B. Analisis Data Pada bagian ini akan disajikan kalimat dan paragraf yang terdapat dalam 10 peraturan menteri pendidikan tahun 2014 untuk menjawab bagaimana struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya. Data dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat.

1. Analisis Struktur Kalimat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2014 Berikut ini disajikan salah satu hasil analisis struktur kalimat pada 10 peraturan menteri pendidikan tahun 2014 tentang Pendidikan.

No.

Data

1.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

2.

Unsur Kalimat

Struktur Kalimat

Frasa (tidak mengandung unsur S P O Pel. Ket).

F

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ket. Alat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

K-S


3.

REPUBLIK INDONESIA S (K)-(S)-P- O Menimbang: a. bahwa dalam (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA K-S-P-O rangka melaksanaka ESA) (Ket. Alat) n ketentuan (MENTERI PENDIDIKAN Pasal 43 DAN KEBUDAYAAN ayat (5) REPUBLIK INDONESIA) (S) Peraturan Menimbang Pemerintah P Nomor 32 bahwa dalam rangka… di Tahun 2013 Sekolah Menengah Atas tentang Luar Biasa; Perubahan O Atas bahwa dalam rangka… Peraturan tentang Standar Nasional Pemerintah Pendidikan, Nomor 19 Ket. Tempat Tahun 2005 Tim Penilai Buku tentang S Standar telah melakukan Nasional P Pendidikan, penilaian kelayakan isi,… di Tim Penilai Sekolah Menengah Atas Buku telah Luar Biasa; O melakukan penilaian kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam


pembelajara n di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;

Mengingat:

(DENGAN RAHMAT (K)-(S)-(P)- O TUHAN YANG MAHA K-P-O ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Menimbang) (P) bahwa berdasarkan pertimbangan… Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; O bahwa berdasarkan pertimbangan… pada huruf a, Ket. Sebab perlu menetapkan P Peraturan Menteri Pendidikan… Menengah Atas Luar Biasa; O 1. Undang- (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA undang Nomor 20 ESA) (Ket. Alat) Tahun 2003 (MENTERI PENDIDIKAN tentang DAN KEBUDAYAAN (K)-(S)-P-O Sistem REPUBLIK INDONESIA) Pendidikan (S) Mengingat Nasional P (Lembaran Undang-undang Nomor… Negara Indonesia Nomor 4301); Republik


O Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) (K)-(S)-(P)-O Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005… Indonesia Nomor 5410); O

(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009… Nomor 13 Tahun 2014; O

(K)-(S)-(P)-O


4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010… Nomor 14 Tahun 2014; O 5. Keputusan Presiden Nomor (DENGAN RAHMAT TUHAN 84/P Tahun 2009 YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN sebagaimana telah diubah REPUBLIK INDONESIA) terakhir dengan Keputusan (S) Presiden Nomor 8/P Tahun (Mengingat) 2014; (P) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009… Nomor 8/P Tahun 2014; O 6. Peraturan Menteri (DENGAN RAHMAT Pendidikan dan Kebudayaan TUHAN YANG MAHA Nomor 54 Tahun 2013 ESA) tentang Standar Kompetensi (Ket. Alat) Lulusan; (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan... Kompetensi Lulusan; O

(K)-(S)-(P)-O

(K)-(S)-(P)-O

(K)-(S)-(P)-O


7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor64 Tahun 2013 tentang Standar Isi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA.

4.

Pasal 1 (1) Menetapkan Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru sebagai buku siswa dan buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.

(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (K)-(S)-(P)-O (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan… tentang Standar Isi; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (K)-(S)-P-O (S) MEMUTUSKAN P Menetapkan PERATURAN MENTERI … ATAS LUAR BIASA. O Menetapkan P Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru sebagai buku siswa dan buku gur u yang layak digunakan dalam pembelajaran di Sekolah P-O Menengah Atas Luar Biasa. S-P-K O Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru S sebagai buku siswa dan buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran P


5.

6.

7.

(2) Buku Teks Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Buku Panduan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

8.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. Ket. Tempat (2) Buku Teks Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S tercantum P dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Ket. Tempat (3) Buku Panduan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S tercantum P dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Ket. Tempat Peraturan ini S mulai berlaku P pada tanggal diundangkan. Ket. Waktu Agar setiap orang mengetahuinya Ket. Tujuan memerintahkan P Pengundangan Peraturan Menteri ini O dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ket. Cara

S-P-K

S-P-K

S-P-K

K-P-O-K


9.

10.

Ditetapkan di Jakarta pada Ditetapkan P tanggal 9 Juni 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014, Republik Indonesia. Ket. Tempat Menteri Pendidikan...Indonesia. Pelengkap Diundangkan di Jakarta pada Diundangkan P tanggal 20 Juni 2014 Menteri di Jakarta pada tanggal 20 Hukum dan Hak Asasi Juni 2014 Manusia Republik Indonesia, Ket. Tempat Amir Syamsudin, berita Menteri Hukum… Tahun Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 853. Tahun 2014 Nomor 853. Pelengkap

P-K-Pel.

P-K-Pel.

2. Analisis Struktur Dan Pola Pengembangan Paragraf Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2014 Berikut ini disajikan salah satu hasil analisis struktur dan pola pengembangan paragraf pada 10 Peraturan Menteri Pendidikan tentang pendidikan tahun 2014. a. Paragraf I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA


Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penilai Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009


mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor64 Tahun 2013 tentang Standar Isi; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA. 1) Struktur Paragraf: a) Kalimat topik: Dengan… Pendidikan Dasar dan Menengah. 2) Pola Pengembangan: a) Pemerincian: gagasan pada paragraf tersebut menerangkan dengan jelas dan rinci peraturan-peraturan yang menjadi bahan pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk merumuskan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2014.

b. Paragraf II


Pasal 1 (1) Menetapkan Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru sebagai buku siswa dan buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. (2) Buku Teks Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Buku Panduan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

1) Struktur Paragraf: a) Kalimat topik: Menetapkan Buku Teks Pelajaran… Atas Luar Biasa. b) Kalimat pengembang: (1) Buku Teks Pelajaran… tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Buku Panduan Guru sebagaimana… tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2) Pola Pengembangan: a) Pemerincian: gagasan pada paragraf tersebut menerangkan dengan jelas dan rinci kepada pembaca tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk sekolah menengah atas luar biasa yang dimaksud pada peraturan menteri ini.


b) Paragraf III

Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 853 1) Struktur Paragraf: a) Kalimat pengembang:

(1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Republik Indonesia. (3) Kalimat pengembang: Ditetapkan di … Republik Indonesia. (4) Kalimat pengembang: Diundangkan di … NOMOR 853.

2) Pola Pengembangan: a) Pemerincian: gagasan pada paragraf tersebut ini menerangkan dengan jelas dan rinci kepada pembaca bahwa kapan berlakunya peraturan ini,


menteri pendidikan memerintahkan dan menetapkan pengundangan ini, dan menteri hukum dan HAM mengundangkannya.

C. Pembahasan Tujuan penelitian berjudul Struktur Kalimat, Struktur Paragraf, dan Pola Pengembangan Paragraf dalam Wacana Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Tahun 2014 adalah untuk mendeskripsikan struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangan pada 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pendidikan. Berikut disajikan pembahasan hasil analisis data. 1. Pembahasan Struktur Kalimat Berdasarkan hasil analisis data telah ditemukan kalimat sebanyak 176 kalimat. Dari analisis data yang ditemukan, diketahui bahwa 10 wacana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 tentang pendidikan mempunyai 12 struktur kalimat, yaitu K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4O5-O6-O7, P; P-O, S-P-K, K-P-O-K, P-K-Pel., K-S-P, S-P-Pel., S-P, K-P-Pel.P-K-K, K-S-P-O, S-P-O, S-P-O-P-K, dan S-P-Pel.-K. Pada Peraturan Menteri ini terdapat kalimat majemuk kompleks. Struktur kalimat majemuk kompleks berstruktur K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4-O5-O6-O7, P;

P-O atau yang mempunyai objek lebih dari satu. Pada peraturan ini ditemukan ada 10 kalimat yang berstruktur K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4-O5-O6-O7, P; P-O. Salah satu kalimat majemuk kompleks yang mempunyai struktur kalimat K-S-P-

O, P-O1-O2-O3-O4-O5-O6-O7, P; P-O adalah sebagai berikut.



Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penilai Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);


3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi; MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA.

Kalimat di atas berstruktur K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4-O5-O6-O7, P; P-O. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menduduki fungsi sebagai Keterangan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menduduki fungsi sebagai subjek. Menimbang sebagai predikat. Kata Bahwa sebagai konjungsi penjelasan yang menjelaskan predikat transitif dan diletakkan pada sebelum fungsi objek. Selain struktur tersebut, Kalimat juga mengandung (K)–(S)-P;P-


O pada Memutuskan Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA. Kalimat tersebut menyatakan hubungan penjumlahan dengan penanda konjungsi dan. Struktur serupa ditemukan pula sembilan kalimat lain dalam lampiran pada I.B.1, I.C.1, I.D.1, I.E.1, I.F.1, I.G.1, I.H.1, I.I.1, dan I.J.1. Pada dasarnya, para pembuat hukum tidak pernah memperhatikan struktur kalimat ketika menulis peraturan menteri. Kalimat yang mempunyai struktur yang banyak bertujuan untuk memperjelas maksud yang ingin disampaikan oleh pembuat hukum sehingga orang yang membacanya menjadi jelas dan paham. Sedangkan adanya struktur kalimat yang sedikit dianggap tidak perlu ada penjelasan lagi dan kalimat tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud oleh pembuat hukum. Hal ini membuktikan bahwa bahasa hukum mempunyai ciri bahasa yang singkat dan padat (dalam lampiran Transkrip dan Coding Hasil Wawancara Dengan Praktisi Hukum, PH16). Pada penelitian ini diketahui bahwa peraturan menteri ini lebih dominan menggunakan kalimat berstruktur S-P-K. tujuan, tempat, dan cara untuk mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang penting diketahui oleh semua orang dalam peraturan menteri ini. Misalnya, Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2014)


Subjek kalimat di atas adalah Peraturan ini. Kalimat ini mempunyai predikat frase verbal, predikatnya adalah mulai berlaku kemudian diikuti oleh keterangan waktu pada tanggal diundangkan. Agar tidak menimbulkan

multitafsir, maka dipilihlah kalimat berstruktur S-P-K yang digunakan oleh pembuat hukum untuk memberitahukan pada pembaca tujuan dari peraturan ini dikeluarkan. Selain keterangan tujuan, peraturan perundang-undangan juga menggunakan keterangan cara, keterangan alat, keterangan sebab, keterangan pengecualian, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Hal ini terjadi agar tujuan dari dikeluarkannya peraturan perundang-undangan dapat tercapai (dalam lampiran Transkrip dan Coding Hasil Wawancara Dengan Praktisi Hukum, PH17). Pada peraturan menteri ini ditemukan ada 36 kalimat yang mempunyai struktur S-P-K. Struktur serupa ditemukan pula 35 kalimat yang lain dalam

lampiran I.A.5, I.A.6, I.B.24, I.B.28, I,C.5, I.C.6, I.C.7, I.D.5, I.D.12, I.E.6, I.E.13, I.E.14, I.E.22, I.E.25, I.F.12, I.F.17, I.F.20, I.F.21, I.F.22, I.F.28, I.F.29, I.F.30, I.F.31, I.G.8, I.H.15, I.H.16, I.H.17, I.H.19, I.H.24, I.H.25, I.I.12, I.I.19, I.I.26, dan I.J.16. Jumlah kalimat majemuk bertingkat berstruktur K-P-O-K berjumlah 10 kalimat. Berikut disajikan contoh dari kalimat tersebut. Kalimat yang memiliki struktur K-P-O-K adalah sebagai berikut.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2014)


Kalimat di atas termasuk dalam kalimat majemuk bertingkat. Klausa bawahan pada kalimat tersebut adalah Agar setiap orang mengetahuinya. Klausa bawahan pada kalimat tersebut menduduki unsur keterangan tujuan. Klausa utama pada kalimat tersebut terdiri dari predikatnya adalah memerintahkan, objeknya adalah Pengundangan Peraturan Menteri ini, dan keterangan cara dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Struktur serupa ditemukan pula sembilan kalimat lain dalam lampiran pada I.B.32, I.C.8, I.D.13, I.E.36, I.F.32, I.G.12, I.H.49, I.I.40, dan I.J.20. Dalam peraturan menteri ini, terdapat struktur yang tidak mempunyai fungsi subjek, yaitu P-K-Pelengkap. Kalimat yang memiliki struktur P-K-Pel. adalah sebagai berikut. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2014)

Pada kalimat tersebut diawali dengan predikat ditetapkan. Predikat pada kalimat di atas termasuk predikat kata kerja pasif. Diikuti oleh keterangan tempat di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014 dan diakhiri dengan pelengkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kalimat tersebut tidak sebagaimana lazimnya kalimat dalam bahasa Indonesia yang diawali oleh subjek. Hal tersebut terjadi karena struktur kalimat di atas adalah susunan dari format tanda tangan pengesahan dari Peraturan Perundang-Undangan.


Pada peraturan menteri ini ditemukan ada 20 kalimat yang mempunyai struktur P-K-Pelengkap. Struktur serupa ditemukan pula pada 19 kalimat lain dalam lampiran pada I.A.10, I.B.33, I.B.34, I.C.9, I.C.10, I.D.14, I.D.15, I.E.37, I.E.38, I.F.33, I.F.34, I.G.13, I.G.14, I.H.50, I.H.51, I.I.41, I.I.42, I.J.21, dan I.J.22. Struktur kalimat P-K-Pelengkap tidak sebagaimana lazimnya kalimat dalam bahasa Indonesia karena tidak diawali fungsi subjek. Struktur P-K-Pel. terjadi karena struktur kalimat di atas adalah susunan dari format tanda tangan pengesahan dari Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan menteri ini juga terdapat struktur kalimat S-P-O yang mempunyai jenis kalimat tunggal transitif. Kalimat S-P-O yang merupakan kalimat tunggal transitif adalah sebagai berikut. Pasal 5 Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengendalikan masa orientasi peserta didik baru menjadi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif dan kreatif, bukan mengarah kepada tindakan destruktif dan/atau berbagai kegiatan lain yang merugikan siswa baru baik secara fisik maupun psikologis. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014)

Subjek kalimat di atas adalah Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Diikuti predikat mengendalikan. Predikat pada kalimat di atas termasuk predikat kata kerja aktif. Kemudian objek kalimat di atas adalah masa orientasi peserta didik baru menjadi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif dan kreatif, bukan mengarah kepada tindakan destruktif dan/atau berbagai kegiatan lain yang merugikan siswa baru baik secara fisik maupun


psikologis. Pada Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan ini ditemukan ada 31 kalimat yang mempunyai struktur S-P-O. Struktur serupa ditemukan pula 30 kalimat lain dalam lampiran pada I.D.4, I.D.6, I.D.7, I.E.15, I.E.16, I.E.18, I.E.21, I.E.23, I.F.18, I.F.24, I.F.25, I.G.4, I.G.5, I.G.6, I.G.7, I.H.8, I.H.13, I.H.20, I.H.22, I.I.6, I.I.10, I.I.11, I.I.24, I.I.25, I.J.4, I.J.5, I.J.8, I.J.11, I.J.14, dan I.J.15. Kalimat yang memiliki struktur S-P-Pelengkap adalah sebagai berikut. BAB III JENIS, WARNA, DAN MODEL Pasal 3 (1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari: a. Pakaian seragam nasional; (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014)

Kalimat di atas merupakan kalimat tunggal intransitif. Subjek kalimat di atas adalah Pakaian seragam sekolah. Predikat kalimat di atas adalah terdiri dari. Pelengkap kalimat di atas adalah Pakaian seragam nasional. Pada peraturan menteri ini ditemukan ada 49 kalimat yang mempunyai struktur S-PPelengkap. Struktur serupa ditemukan pula 48 kalimat lain dalam lampiran pada I.B.9, I.B.14, I.B.18, I.B.19, I.B.20, I.B.21, I.B.22, I.B.23, I.B.27, I.D.10, I.E.7, I.E.9, I.E.10, I.E.11, I.E.12, I.E.17, I.E.19, I.F.10, I.F.11, I.F.13, I.F.14, I.F.15, I.F.16, I.F.19, I.F.27, I.H.7, I.H.9, I.H.10, I.H.11, I.H.12, I.H.14, I.H.21, I.H.23, I.I.13, I.I.14, I.I.15, I.I.16, I.I.17, I.I.18, I.I.20, I.I.21, I.I22, I.J.6, I.J.7, I.J.9, I.J.10, I.J.12, dan I.J.13. Kalimat yang memiliki struktur K-P-Pel.-P-K-K adalah sebagai berikut.


(2) Pada saat Upacara Bendera dilengkapi topi pet dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah, dilengkapi dengan logo tut wuri handayani di bagian depan topi. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014)

Kalimat di atas merupakan kalimat majemuk kompleks karena mempunyai dua klausa dalam satu kalimat, tetapi kalimat tersebut tidak mempunyai konjungsi. Keterangan waktu pada kalimat di atas adalah Pada saat Upacara Bendera. Predikat1 pada kalimat diatas adalah dilengkapi. Pelengkap pada kalimat tersebut adalah topi pet dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah. Predikat2 pada kalimat diatas adalah dilengkapi. Keterangan alat pada kalimat di atas adalah dengan logo tut wuri handayani. Keterangan alat pada kalimat di atas adalah di bagian depan topi. Pada peraturan menteri ini ditemukan ada satu kalimat yang mempunyai struktur K-P1-Pel.-P2-K-K. Kalimat yang memiliki struktur S-P-O-P-K adalah sebagai berikut. Pasal 7 (1) Satuan pendidikan memberikan penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam Kegiatan Ekstrakurikuler secara kualitatif dan dideskripsikan pada rapor peserta didik. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014)

Kalimat tersebut termasuk kalimat majemuk setara karena mempunyai dua klausa dan kedudukan klausanya tidak setara. Subjek kalimat di atas adalah satuan pendidikan. Predikat1 kalimat di atas adalah memberikan. Objek1 kalimat di atas adalah penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam Kegiatan Ekstrakurikuler secara kualitatif. Kata dan merupakan konjungsi


hubungan penambahan yang menjadi salah satu ciri bahwa kalimat ini termasuk kalimat majemuk setara. Predikat2 kalimat di atas adalah dideskripsikan. Keterangan tempat di atas adalah pada rapor peserta didik. Pada peraturan menteri ini ditemukan ada satu kalimat yang mempunyai struktur S-P-O-P-K. Kalimat yang memiliki struktur S-P adalah sebagai berikut. (3) Warna pakaian seragam nasional untuk: a. SD/SDLB: kemeja putih, celana/rok warna merah hati; (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014)

Kalimat di atas termasuk kalimat yang mengikuti pola umum kalimat bahasa Indonesia karena berstruktur S-P. Subjek kalimat di atas adalah Warna pakaian seragam nasional untuk. Predikat kalimat di atas adalah SD/SDLB: kemeja putih, celana/rok warna merah hati. Pada peraturan menteri ini ditemukan ada enam kalimat yang mempunyai struktur S-P. Struktur serupa ditemukan pula lima kalimat lain dalam lampiran pada I.B.16, I.B.17, I.D.8, I.D.11, dan I.F.26. Kalimat yang memiliki struktur S-P-Pel.-K adalah sebagai berikut. (2) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh guru dengan mengacu pada silabus dengan prinsip: a. memuat secara utuh kompetensi dasar sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan; b. dapat dilaksanakan dalam satu atau lebih dari satu kali pertemuan; c. memperhatikan perbedaan individual peserta didik; d. berpusat pada peserta didik; e. berbasis konteks; f. berorientasi kekinian; h. memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran; i. memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan; dan j. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014)


Kalimat di atas termasuk kalimat yang mengikuti pola umum kalimat bahasa Indonesia karena berstruktur S-P-Pel.-K. Subjek kalimat di atas adalah (2) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Predikat kalimat di atas adalah disusun. Pelengkap kalimat di atas adalah oleh guru. Keterangan cara kalimat di atas adalah dengan mengacu pada silabus dengan prinsip: a. memuat secara utuh kompetensi dasar sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan

keterampilan;

b.

dapat

dilaksanakan dalam satu atau lebih dari satu kali pertemuan; c. memperhatikan perbedaan individual peserta didik; d. berpusat pada peserta didik; e. berbasis konteks; f. berorientasi kekinian; h. memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran; i. memiliki keterkaitan dan keterpaduan

antarkompetensi

dan/atau

antarmuatan;

dan

j.

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pada peraturan menteri ini ditemukan ada satu kalimat yang mempunyai struktur S-PPel.-K. Kalimat yang memiliki struktur K-S-P adalah sebagai berikut. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/SMKLB) baik negeri maupun swasta. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014)


Kalimat di atas termasuk kalimat yang mengikuti pola umum kalimat bahasa Indonesia karena berstruktur K-S-P. Keterangan tempat kalimat di atas adalah Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan. Subjek kalimat di atas adalah Sekolah. Predikat kalimat di atas adalah adalah Sekolah Dasar/Sekolah

Dasar

Luar

Biasa

(SD/SDLB),

Sekolah

Menengah

Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/SMKLB) baik negeri maupun swasta. Pada peraturan menteri ini ditemukan ada 20 kalimat yang mempunyai struktur K-S-P. Struktur serupa ditemukan pula 19 kalimat lain dalam lampiran pada I.B.5, I.B.6, I.B.7, I.B.8, I.D.11, I.E.4, I.E.5, I.E.24, I.F.4, I.F.5, I.F.6, I.F.7, I.F. 8, I.F.9, I.H.4, I.H.5, I.H.6, I.I.4, dan I.I5. Kalimat yang memiliki struktur K-S-P-O adalah sebagai berikut. (3) Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah yang diatur oleh masing-masing sekolah. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014)

Kalimat di atas termasuk kalimat yang mengikuti pola umum kalimat bahasa Indonesia karena berstruktur K-S-P-O. Keterangan pengecualian kalimat di atas adalah Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Subjek kalimat di atas adalah peserta didik. Predikat kalimat di atas adalah dapat mengenakan. Objek kalimat di atas adalah pakaian seragam


kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah yang diatur oleh masingmasing sekolah. Pada peraturan menteri ini ditemukan ada satu kalimat yang mempunyai struktur K-S-P-O.

Peneliti menemukan dua struktur kalimat majemuk kompleks, satu struktur kalimat majemuk setara, satu kalimat majemuk bertingkat, tujuh struktur kalimat yang mengikuti pola umum kalimat bahasa Indonesia, dan satu struktur kalimat yang tidak mengikuti pola umum kalimat Bahasa Indonesia. Peneliti juga menemukan dua struktur kalimat majemuk kompleks, yaitu K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4-O5-O6-O7, P; P-O dan K-P-Pel.-P-K-K. Dalam Peraturan Menteri ini terdapat satu struktur kalimat majemuk setara, yaitu S-PO-P-K. Satu kalimat majemuk bertingkat adalah K-P-O-K. Terdapat tujuh struktur kalimat efektif atau kalimat yang mengikuti pola umum bahasa Indonesia, yaitu S-P, S-P-K, S-P-O, S-P-Pelengkap, K-S-P, K-S-P-O, dan S-PPel.-K. Satu struktur kalimat yang tidak mengikuti pola umum bahasa Indonesia adalah P-K-Pelengkap. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan temuan lain. Temuan tersebut adalah judul yang termasuk frase dan diperhitungkan sebagai kalimat tak berklausa. Struktur judul terdiri dari frase yang tidak mengandung unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pada penelitian ini ditemukan sebanyak 10 frasa yang termasuk dalam kalimat tak berklausa. Salah satu frasa yang ditemukan dari 10 peraturan menteri yang diteliti adalah sebagai berikut,


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Judul pada peraturan menteri ini termasuk dalam kalimat karena judul suatu karangan selalu diakhiri dengan jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik walaupun tidak mengandung unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pada penelitian ini peneliti menemukan kesulitan dalam menentukan fungsi sintaksis dalam kalimat karena kalimat yang digunakan

panjang-

panjang dan strukturnya tidak jelas. Kesulitan tersebut dapat terselesaikan setelah peneliti melihat kembali referensi yang digunakan.

2. Pembahasan Struktur Paragraf dan Pola Pengembangannya Dari data-data yang telah dikumpulkan, jumlah paragraf pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 berjumlah 75 paragraf. Pada penelitian ini ditemukan tiga struktur paragraf, yaitu

P1= kalimat topik,

P2= kalimat topik+kalimat pengembang, dan P3= kalimat pengembang. Struktur paragraf P1= Kalimat topik berjumlah 21 paragraf, struktur P2= kalimat topik+kalimat pengembang berjumlah 19 paragraf, dan struktur P3= kalimat pengembang berjumlah 35 paragraf. Selain itu, ditemukan juga dua pola pengembangan paragraf, yaitu pola pengembangan paragraf definisi dan pemerincian.


Pada peraturan menteri ini ditemukan paragraf yang hanya memiliki satu kalimat saja, yaitu kalimat topik. Berikut contoh dari paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat saja. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penilai Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;


4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor64 Tahun 2013 tentang Standar Isi; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA.

Struktur paragraf di atas adalah P1= kalimat topik. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah penetapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014. Pola pengembangan paragraf termasuk pola pengembangan dengan pemerincian karena gagasan paragraf tersebut adalah menteri pendidikan menjelaskan dengan jelas dan rinci peraturan-peraturan yang menjadi dasar pertimbangan untuk memutuskan peraturan menteri yang dikeluarkan.


Berikut disajikan paragraf yang mempunyai struktur yang sama dengan paragraf di atas (P1= kalimat topik), tetapi mempunyai pola pengembangan paragraf yang berbeda. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/SMKLB) baik negeri maupun swasta. 2. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional. 3. Pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya. 4. Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah. 5. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014)

Kalimat topik pada paragraf di atas adalah Kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalimat tersebut termasuk kalimat topik karena gagasan utama paragraf di atas adalah mengenai pengertian sekolah, pakaian seragam nasional, pakaian seragam khas muslimah, dan atribut.


Paragraf di atas termasuk dalam pola pengembangan definisi karena dalam paragraf tersebut hanya terdapat kalimat pokok yang menjelaskan dan mengenalkan sebuah istilah atau pengertian yang dianggap baru dan belum dikenal. Pada Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan ini ditemukan ada 21 paragraf yang mempunyai struktur P1= kalimat topik. Struktur serupa ditemukan pula pada 19 kalimat lain dalam lampiran pada II.B.1, II.C.1, II.D.1, II.D.2, II.E.1, II.E.2, II.E.3, II.E.5, II.F.1, II.F.2, II.F.3, II.G.1, II.H.1, II.H.2, II.I.1, II.I.2, II.I.5, II.I.6, dan II.J.1. Paragraf yang mempunyai struktur P2= kalimat topik+kalimat pengembang adalah sebagai berikut. Pasal 1 (1) Menetapkan Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru sebagai buku siswa dan buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. (2) Buku Teks Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Buku Panduan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2014)

Kalimat topik pada paragraf di atas adalah Menetapkan Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru sebagai buku siswa dan buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. Kalimat tersebut termasuk kalimat topik karena gagasan utama paragraf di atas adalah mengenai penetapan buku teks pelajaran dan buku panduan guru sebagai buku siswa dan buku guru yang layak digunakan di Sekolah Menengah


Atas Luar Biasa. Kalimat (2) dan (3) adalah kalimat pengembang yang mengembangkan gagasan mengenai letak peraturan ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Paragraf di atas termasuk dalam pola pengembangan pemerincian karena ide pokok tersebut dirinci dengan sejumlah fakta lain. Pikiran pokok pada paragraf di atas adalah tentang penetapan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. Lalu, diperinci dengan letak peraturan ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pada Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan ini ditemukan ada 20 paragraf yang mempunyai struktur P2= kalimat topik+kalimat pengembang. Struktur serupa ditemukan pula pada 19 kalimat lain dalam lampiran pada II.B.5, II.B.6, II.C.2, II.E.4, II.E.6, II.E.8, II.F.4, II.F.6, II.F.7, II.F.8, II.F.9, II.H.3, II.H.4, II.I.3, II.I.4, II.I.7, II.I.8, II.J.3, dan II.J.4. Paragraf ketiga pada Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta


pada tanggal 20 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 85.

Paragraf di atas termasuk struktur paragraf P3= kalimat pengembang. Kalimat topik yang dikembangkan dari paragraf di atas adalah sebagai berikut. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA Menimbang : …; Mengingat : 1. ..; 2. …; 3. …; 4. …;5. …; 6. …; 7. …; MEMUTUSKAN: Menetapkan : … ATAS LUAR BIASA. Paragraf pengembang pada paragraf ketiga tersebut tampak dari pola acuan kata ganti ini yang mengacu pada paragraf pertama. Pola pengembangan yang dipakai pada paragraf ini adalah pola pengembangan pemerincian. Sebab, pada paragraf tersebut dirinci lagi dengan kapan mulai berlakunya peraturan ini, dan Menteri Pendidikan yang memerintahkan pengundangan peraturan ini supaya diketahui oleh semua orang. Pada penelitian ini, pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah pola pengembangan paragraf dengan definisi dan pemerincian. Jumlah pola pengembangan definisi


yang ditemukan pada 10 Peraturan Menteri berjumlah 8 paragraf dan pola pengembangan dengan pemerincian berjumlah 67 paragraf. Pada Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan ini ditemukan ada 34 paragraf yang mempunyai struktur P3= kalimat pengembang. Struktur serupa ditemukan pula pada 33 kalimat lain dalam lampiran pada II.B.3, II.B.4, II.B.7, II.B.8, II.C.3, II.D.3, II.D.4, II.D.5, II.D.6, II.D.7, II.D.8, II.D.9, II.E.7, II.E.9, II.E.10, II.E.11, II.F.5, II.F.10, II.G.2, II.G.3, II.G.4, II.H.5, II.H.6, II.H.7, II.I.9, II.I.10, II.J.2, II.J.5, II.J.6, II.J.7, II.J.8, II.J.9, dan II.J.10. Peraturan Perundang-Undangan sifatnya informatif atau menerangkan kepada masyarakat bahwa ada peraturan yang harus diikuti oleh setiap warga negara. Maka, pola pengembangan paragraf yang digunakan adalah pola pengembangan definisi dan pola pengembangan dengan pemerincian supaya setiap warga negara mengerti, memahami, dan melakukan seperti yang tertulis pada Peraturan Perundang-Undangan. Peneliti menemukan kesulitan dalam menentukan struktur paragraf dan pola pengembangannya. Kesulitan tersebut terjadi karena paragraf yang digunakan pada peraturan ini berbeda dengan paragraf lazimnya dalam bahasa Indonesia. Tetapi, hal ini dapat teratasi setelah peneliti membaca kembali referensi yang digunakan. Dalam Peraturan Menteri ini sering peneliti temukan paragraf yang hanya menggunakan satu kalimat. Heri Sabto Widodo selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul mengatakan bahwa


dalam bahasa hukum ayat merupakan kalimat dan pasal merupakan paragraf, meskipun di dalam pasal hanya terdapat satu kalimat. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Galih Puji Haryanto, beliau menemukan pola pengembangan paragraf definisi

dan

pola

pengembangan paragraf pemerincian yang digunakan dalam pembuatan peraturan menteri. Menurut kajian teori yang digunakan oleh peneliti, ada sembilan pola pengembangan paragraf, yaitu pola pengembangan paragraf dengan contoh, pola pengembangan paragraf dengan definisi, pola pengembangan paragraf dengan pemerincian, pola pengembangan paragraf dengan ilustrasi, pola pengembangan paragraf dengan kronologi, pola pengembangan paragraf dengan sebab-akibat, pola pengembangan paragraf dengan perbandingan atau pengontrasan, pola pengembangan paragraf dengan repetisi, pola pengembangan paragraf dengan klasifikasi, dan pola pengembangan paragraf dengan analogi (Chaer, 2011:88-98). Peneliti juga menemukan pola pengembangan paragraf definisi dan pola pengembangan paragraf pemerincian yang digunakan dalam pembuatan 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. Hal ini membuktikan bahwa Peraturan menteri cenderung menggunakan pola pengembangan

paragraf

definisi

dan

pola

pengembangan

paragraf

pemerincian. Heri Sabto Widodo selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten

Bantul

mengatakan

bahwa

Peraturan

menteri

cenderung

menggunakan pola pengembangan paragraf definisi dan pemerincian. Tujuan penggunaan

pola

pengembangan

paragraf

definisi

adalah

untuk


mengumumkan dan mengartikan sesuatu yang ingin ditulis oleh pembuat hukum dalam membuat Peraturan menteri. Sedangkan tujuan penggunaan pola pengembangan paragraf pemerincian adalah untuk memperinci item-item hukum dengan jelas sehingga masyarakat yang membacanya dapat memahaminya dengan baik dan masyarakat tidak mempunyai perbedaan persepsi (dalam lampiran Transkrip dan Coding Hasil Wawancara Dengan Praktisi Hukum, PH13). Pada penelitian ini terdapat 35 paragraf yang berstruktur P3= kalimat pengembang. Dapat dilihat penggunaan struktur P3= kalimat pengembang pada Peraturan menteri lebih dominan daripada struktur P1= kalimat topik dan P2= kalimat topik+kalimat pengembang. Heri Sabto Widodo selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul mengatakan bahwa jika dalam sebuah peraturan lebih dominan menggunakan struktur paragraf yang hanya berisi kalimat pengembang, maka pembuat hukum ingin mengembangkan gagasan atau ide pokoknya melalui kalimat pengembang tersebut sehingga pembaca dapat memahami dengan baik dan jelas apa yang dimaksud oleh penulis atau pembuat hukum (dalam lampiran Transkrip dan Coding Hasil Wawancara Dengan Praktisi Hukum, PH18). Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Galih Puji Haryanto pada bulan Januari 2015 dalam bentuk skripsi. Judul yang


ia ambil adalah Analisis Struktur Kalimat dan Struktur Paragraf serta Pola Pengembangannya Pada Wacana Undang-Undang Tahun 2013. Berikut Tabel I tentang persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Galih Puji Haryanto adalah sebagai berikut.

No. 1.

2.

Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian terdahulu peneliti Peneliti menemukan pola Terdapat pola pengembangan pengembangan paragraf paragraf pemerincian dan pola pemerincian dan pola pengembangan paragraf definisi. pengembangan paragraf definisi. Peneliti menemukan struktur Terdapat struktur paragraf yang paragraf yang digunakan dalam digunakan dalam Peraturan Peraturan Menteri adalah P1= Menteri adalah P1= kalimat topik, kalimat topik, P2= kalimat P2= kalimat topik+kalimat topik+kalimat pengembang, dan pengembang, dan P3= kalimat P3= kalimat pengembang. pengembang.

Berikut Tabel II tentang perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Galih Puji Haryanto adalah sebagai berikut. Perbedaan No.

1.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti

Penelitian terdahulu

Peneliti menemukan 75 paragraf dan 209 kalimat yang terdapat pada 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014.

Peneliti menemukan 16 paragraf dan 45 kalimat yang terdapat pada lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013.


2.

Peraturan Menteri Kebudayaan yang sejumlah 10 Peraturan.

dan Peraturan Menteri diteliti Kebudayaan yang sejumlah lima Peraturan.

dan diteliti

3.

Peneliti menemukan tujuh struktur kalimat yang mengikuti pola umum Bahasa Indonesia, yaitu S-P, S-P-K, S-P-O, S-PPelengkap, K-S-P, K-S-P-O, dan S-P-Pel.-K

4.

Total struktur kalimat yang Total struktur kalimat yang ditemukan dalam penelitian ini ditemukan dalam penelitian terdahulu ada lima struktur ada 12 struktur kalimat. kalimat.

Tidak terdapat struktur kalimat yang mengikuti pola umum Bahasa Indonesia dalam penelitian ini.


BAB V

PENUTUP

Dalam bab penutup ini dikaji dua hal, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ada tiga, yakni struktur kalimat, struktur paragraf, dan pola pengembangan paragraf pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pendidikan Tahun 2014. Saran meliputi hal-hal relevan yang kiranya perlu diperhatikan oleh pembuat hukum dan peneliti lain.

A. Kesimpulan 1. Struktur Kalimat Struktur Kalimat dalam 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 meliputi 12 struktur. K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4-O5O6-O7, P; P-O berjumlah 10 kalimat, S-P-K berjumlah 36 kalimat, K-P-O-K brjumlah 10 kalimat, P-K-Pelengkap berjumlah 20 kalimat, K-S-P-O ada satu kalimat, S-P-O berjumlah 31 kalimat, K-S-P ada 20 kalimat, S-P-Pelengkap berjumlah 49 kalimat, K-P-Pel.-P-K-K ada satu kalimat, S-P-O-P-K ada satu kalimat, S-P berjumlah enam kalimat dan S-P-Pel.-K berjumlah satu kalimat. Peneliti menemukan 209 data kalimat pada 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014.


2. Struktur Paragraf Struktur paragraf yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 terdiri dari P1= kalimat topik yang berjumlah 21 paragraf, P2= kalimat topik+kalimat pengembang yang berjumlah 20 paragraf, dan P3= kalimat pengembang yang berjumlah 34 paragraf. Peneliti menemukan 75 data paragraf pada 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014. 3. Pola Pengembangan Paragraf Pola pengembangan paragraf yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014, yakni pola pengembangan paragraf definisi yang berjumlah 8 paragraf dan pola pengembangan pemerincian yang berjumlah 67 paragraf. B. Saran Peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi kepentingan-kepentingan terkait. Saran tersebut ditujukan untuk pembuat hukum dan peneliti lain. Kedua saran tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 1.

Bagi Pembuat Hukum Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahasa

kepada Pembuat Hukum dalam merumuskan wacana Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu produk hukum yang nantinya harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembuat hukum


hendaknya memahami kaidah-kaidah penulisan struktur kalimat maupun struktur paragraf yang berlaku dalam bahasa Indonesia sehingga apa yang menjadi maksud dari pembuat hukum dapat tersampaikan dengan baik oleh pembaca. 2.

Bagi Peneliti lain Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini

dengan sumber data lain, seperti traktat, KUH Pidana, dan KUH Perdata. Traktat, KUH Pidana, dan KUH Perdata dapat dikaji mengenai penggunaan bahasa dan keefektifan kalimat karena dokumen-dokumen negara tersebut masih menggunakan istilah-istilah asing.


DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Hasan, dkk. 2010. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Pusat Bahasa. Chaer, Abdul. 2011. Tata Bahasa Indonesia Praktis. Jakarta: Rineka Cipta. Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004. Sosiolinguistik: Perkenalan Awal. Jakarta: Rineka Cipta. Chaer, Abdul. 2011. Ragam Bahasa Ilmiah. Jakarta: Rineka Cipta. Gunawan, I.2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. Hadikusuma, Hilman. H. 2013. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Alumni. Harkrisnowo, H. 2011. Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Hendryanoor, Setiawan. 2012. Gaya Bahasa Dilihat Berdasarkan Diksi dan Struktur Kalimat dalam Iklan Rawit pada Surat Kabar Harian Jogja (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Keraf, Gorys. 1980. Komposisi. Ende: Nusa Indah. Kridaklasana, Harimurti. 2008. Kamus Linguistik Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Kurnia, Titon Slamet. 2009. Pengantar Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Alumni. Matanggui, Junaiyah. H. 2013. Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Gramedia Widiasarana. Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. Nurastuti, Wiji. 2007. Metodologi Penelitian. Magelang: Ardana Media. Prastowo, Andi. 2014. Memahami Metode-metode Penelitian. Yogyakarta: ArRuzz Media.


Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Putrayasa, Ida Bagus. 2014. Kalimat Efektif (Diksi,Struktur, dan Logika). Bandung: Refika Aditama. Rahardi, Kunjana. 2010. Kalimat Baku untuk Menyusun Karya Tulis Ilmiah. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Rahardjo, Satjipto. 1982. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. Ramlan, M. 2005. Ilmu Bahasa Indonesia Sintaksis. Yogyakarta: Karyono. Said, Umar. 2009. Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia. Malang: Setara Press. Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2002. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius. Sudaryanto, 2015. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta: Diandra Primamitra. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta. Syarif, Amiroeddin. 1987. Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya. Jakarta: Bina Aksara. Tarigan, Djago. 1987. Membina Keterampilan Menulis Paragraf dan Pengembangannya. Bandung: Angkasa. Wiyanto, Asul. 2000. Terampil Menulis Paragraf. Jakarta: Grasindo. Referensi Online http://www.kemdikbud.go.id/ http://jdih.kemdikbud.go.id/diknasrokum/


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penilai Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014. 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan


Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan d a n Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA. Pasal 1 (1) Menetapkan Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru sebagai buku siswa dan buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. (2) Buku Teks Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . (3) Buku Panduan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri i n i dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan d i Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 853


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar; b. bahwa salah satu upaya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pakaian seragam sekolah guna meningkatkan citra satuan pendidikan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3.

4. 5.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;


7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi 8.

dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

9. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/SMKLB) baik negeri maupun swasta. 2. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional. 3. Pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya. 4. Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah. 5. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masingmasing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota. BAB II TUJUAN Pasal 2 Penetapan pakaian seragam sekolah bertujuan: a. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik; b. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orangtua/wali peserta didik; c. meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan d. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah. BAB III JENIS, WARNA, DAN MODEL

Pasal 3


(1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari: a. Pakaian seragam nasional; b. Pakaian seragam kepramukaan; atau c. Pakaian seragam khas sekolah. (2) Jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari: a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra; b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri. (3) Warna pakaian seragam nasional untuk: a. SD/SDLB: kemeja putih, celana/rok warna merah hati; b. SMP/SMPLB: kemeja putih, celana/rok warna biru tua; c. SMA/SMALB/SMK/SMKLB: kemeja putih, celana/rok warna abu-abu. (4) Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Pakaian seragam nasional mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Model pakaian seragam nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. c. Pakaian seragam kepramukaan mengacu pada ketentuan peraturan kwartir nasional gerakan pramuka; d. Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. BAB IV PENGADAAN DAN PENGGUNAAN Pasal 4 (1) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik. (2) Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas. Pasal 5 (1) Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan Upacara Bendera. (2) Pada saat Upacara Bendera dilengkapi topi pet dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah, dilengkapi dengan logo tut wuri handayani di bagian depan topi. (3) Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah yang diatur oleh masing-masing sekolah. BAB V SANKSI Pasal 6 Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI


PENUTUP Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 768


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun


2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH. Pasal 1 (1) Menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa dan buku panduan guru untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yaitu kelas I I, Kelas V, Kelas VIII, kelas X, dan kelas XI yang layak digunakan dalam pembelajaran. (2) Buku teks pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Buku panduan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 862


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengenalan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, dan konsep pengenalan diri terhadap peserta didik baru perlu dilaksanakan masa orientasi peserta didik baru; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu I I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK DI SEKOLAH. Pasal 1 Setiap sekolah menyelenggarakan masa orientasi peserta didik bagi peserta didik baru selama jam belajar di sekolah pada minggu pertama masuk sekolah selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari. Pasal 2 Masa orientasi peserta didik bertujuan untuk mengenalkan program sekolah,


lingkungan sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri peserta didik, dan kepramukaan sebagai pembinaan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 (1) Sekolah dilarang melaksanakan masa orientasi peserta didik yang mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan dan/atau tindakan destruktif lainnya yang merugikan peserta didik baru baik secara fisik maupun psikologis baik di dalam maupun di luar sekolah. (2) Sekolah dilarang memungut biaya dan membebani orangtua dan peserta didik dalam bentuk apapun. Pasal 4 Kepala sekolah dan guru di sekolah yang bersangkutan bertanggungjawab dan wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengendalikan masa orientasi peserta didik baru menjadi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif dan kreatif, buk an mengarah kepada tindakan destruktif dan/atau berbagai kegiatan lain yang merugikan siswa baru baik secara fisik maupun psikologis. Pasal 6 Kepala sekolah dan guru yang membiarkan terjadinya penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/U/2001 tentang Masa Orientasi Siswa di Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 8 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 920 .


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler; b. bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik melalui pengembangan bakat, minat, dan kreativitas serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;


9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. 2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Pasal 2 Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 (1) Kegiatan Ekstrakurikuler terdiri atas: a. Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib; dan b. Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan. (2) Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. (3) Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk pendidikan kepramukaan. (4) Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik. (5) Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk latihan olah-bakat dan latihan olah-minat. Pasal 4 (1) Pengembangan berbagai bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan dilakukan dengan mengacu pada prinsip: a. partisipasi aktif; dan b. menyenangkan. (2) Pengembangan berbagai bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik; b. analisis sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraannya; c. pemenuhan kebutuhan sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya; d. penyusunan program Kegiatan Ekstrakurikuler; dan e. penetapan bentuk kegiatan yang diselenggarakan;


Pasal 5 (1) Satuan pendidikan wajib menyusun program Kegiatan Ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah. (2) Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. rasional dan tujuan umum; b. deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler; c. pengelolaan; d. pendanaan; dan e. evaluasi. (3) Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada peserta didik dan orangtua/wali pada setiap awal tahun pelajaran. Pasal 6 (1) Pelaksanaan program Kegiatan Ekstrakurikuler mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada gugus sekolah atau klaster sekolah. (2) Penggunaan sumber daya bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 7 (1) Satuan pendidikan memberikan penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam Kegiatan Ekstrakurikuler secara kualitatif dan dideskripsikan pada rapor peserta didik. (2) Satuan pendidikan melakukan evaluasi Program Kegiatan Ekstrakurikuler pada setiap akhir tahun ajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan. (3) Hasil evaluasi Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk penyempurnaan Program Kegiatan Ekstrakurikuler tahun ajaran berikutnya. Pasal 8 Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum yang mengatur mengenai Kegiatan Ekstrakurikuler dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 958


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN SEBAGAI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER WAJIB PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik; b. bahwa nilai-nilai dalam sikap dan keterampilan sebagai muatan Kurikulum 2013 dan muatan Pendidikan Kepramukaan dapat bersinergi secara koheren; c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan; 8. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs.


10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK; 12. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus depan Gerakan Pramuka; 13. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 056 Tahun 1982 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Karang Pamitran; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN SEBAGAI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER WAJIB PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai nilai kepramukaan; 2. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). 3. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan; 4. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka; 5. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka; 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; Pasal 2 (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. (2) Kegiatan Ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik; Pasal 3 (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler. (2) Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum. (3) Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari didalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. (4) Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan. Pasal 4 Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai sikap dan keterampilan. Pasal 5 (1) Pola Kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam bentuk upacara dan keterampilan Kepramukaan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik. (2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upacara pembukaan dan penutupan.


(3) Keterampilan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai perwujudan komitmen Kepramukaan dalam bentuk pembiasan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. (4) Metode dan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik. Pasal 6 (1) Penilaian dalam Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan penilaian yang bersifat otentik mencakup penilaian sikap dan keterampilan. (2) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan penilaian berdasarkan pengamatan, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya. (3) Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan penilaian unjuk kerja. (4) Penilaian sikap dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan jurnal pendidik dan portofolio. Pasal 7 (1) Pengelolaan Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung jawab kepala sekolah dengan pelaksana pembina pramuka. (2) Pembina Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru kelas/Guru mata pelajaran yang telah memperoleh sertifikat paling rendah kursus mahir dasar atau Pembina Pramuka yang bukan guru kelas/guru mata pelajaran. (3) Guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pembina Pramuka dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru dengan beban kerja paling banyak 2 jam pelajaran per minggu. Pasal 8 (1) Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib dan Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib. (2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 959


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU KURIKULUM 2013 KELOMPOK PEMINATAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran Kurikulum 2013 untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Pembelajaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2013 Nomor 126); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU KURIKULUM 2013 KELOMPOK PEMINATAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN. Pasal 1 (1) Buku kurikulum 2013 untuk SMA/MA kelas X kelompok peminatan Matematika dan IlmuIlmu Alam yang terdiri atas: a. Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Buku Panduan Guru sebagai buku guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran. (2) Buku kurikulum 2013 untuk SMA/MA kelas X kelompok peminatan Ilmu-Ilmu Sosial yang terdiri atas: a. Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Buku Panduan Guru sebagai buku guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran. (3) Buku kurikulum 2013 untuk SMA/MA kelas X kelompok peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya yang terdiri atas: a. Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Buku Panduan Guru sebagai buku guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran.

Pasal 2 Perubahan atas isi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pasal 3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan


Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 961


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka implementasi kurikulum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77O ayat (2) huruf c dan Pasal 77P ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran selanjutnya disebut dengan RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada silabus; 3. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah /Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB). Pasal 2 (1) Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan karakteristik: a. interaktif dan inspiratif; b. menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif; c. kontekstual dan kolaboratif; d. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik; dan e. sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (2) Pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi, model, dan metode yang mengacu pada karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pendekatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. (4) Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan langkah-langkah sistematik dan sistemik yang digunakan pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. (5) Model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. (6) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran yang mencakup antara lain ceramah, tanya-jawab, diskusi. (7) Pendekatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan. (8) Pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran: a. mengamati; b. menanya; c. mengumpulkan informasi/mencoba; d. menalar/mengasosiasi; dan e. mengomunikasikan. (9) Urutan logis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikembangkan dan digunakan dalam satu atau lebih pertemuan. (10) Pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan menggunakan modus pembelajaran langsung atau tidak langsung sebagai landasan dalam menerapkan berbagai strategi dan model pembelajaran sesuai dengan Kompetensi Dasar yang ingin dicapai.


Pasal 3 (1) Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan RPP. (2) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh guru dengan mengacu pada silabus dengan prinsip: a. memuat secara utuh kompetensi dasar sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan; b. dapat dilaksanakan dalam satu atau lebih dari satu kali pertemuan; c. memperhatikan perbedaan individual peserta didik; d. berpusat pada peserta didik; e. berbasis konteks; f. berorientasi kekinian; g. mengembangkan kemandirian belajar; h. memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran; i. memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan; dan j. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. (4) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas/semester, dan alokasi waktu; b. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator pencapaian kompetensi; c. materi pembelajaran; d. kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup; e. penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan; dan f. media, alat, bahan, dan sumber belajar. (5) Indikator pencapaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan: a. kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti 1 dan Kompetensi Inti 2; dan b. kemampuan yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti 3 dan Kompetensi Inti 4. (6) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d mengacu pada pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sampai dengan ayat (9). Pasal 4 Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Semua ketentuan tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Peraturan Menteri yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1506


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2014 TENTANG PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Kurikulum 2013 secara efektif dan efisien pada satuan pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang selanjutnya disebut Pendampingan adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; 2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB). Pasal 2 (1) Pendampingan memiliki tujuan: a. memfasilitasi proses adopsi Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; b. memfasilitasi pengayaan/kontekstualisasi sebagai bagian dari pengembangan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; c. memperkuat keterlaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; dan d. memperkuat pemahaman dan membangun kepercayaan diri dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran: a. pengawas satuan pendidikan; b. kepala satuan pendidikan; dan c. pendidik. (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh substansi pendampingan sesuai dengan status dan peran masing-masing. Pasal 3 (1) Pendampingan dilakukan berdasarkan prinsip: a. profesional; b. kolegial; c. sikap saling percaya; dan d. berkelanjutan. (2) Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan kriteria dan prosedur keahlian. (3) Prinsip kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan pendekatan dan iklim kesejawatan antara pendamping dan yang didampingi. (4) Prinsip sikap saling percaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan saling menghormati dan bertanggungjawab. (5) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan secara terencana, terus-menerus, dan semakin meningkat. Pasal 4 Pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 berisi: a. penguatan substansi bahan ajar untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema pembelajaran; b. penguatan sistem pembelajaran pada Kurikulum 2013;


c. penguatan sistem penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Kurikulum 2013 dan pengisian laporan hasil belajar peserta didik; d. pengembangan perangkat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; dan e. pengembangan model penelusuran minat peserta didik melalui bimbingan dan konseling. Pasal 5 Pengelolaan pendampingan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah bekerjasama dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 6 (1) Pendampingan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan: a. model pendampingan di induk kluster/gugus; dan b. model pendampingan di satuan pendidikan. (2) Model Pendampingan berbasis kluster/gugus satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh guru pendamping. (3) Model pendampingan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh guru pendamping yang ada di satuan pendidikan tersebut. Pasal 7 (1) Guru pendamping dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 terdiri atas unsur: a. pengawas satuan pendidikan; b. kepala satuan pendidikan; dan c. pendidik. (2) Syarat sebagai pendamping dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. telah lulus pelatihan Kurikulum 2013 dengan prestasi sekurang-kurangnya dengan predikat memuaskan (M); dan b. telah lulus dalam bimbingan teknis guru pendamping. (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dapat menyediakan sumber daya pendidikan dalam pelaksanaan pendampingan pada satuan pendidikan. Pasal 8 Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1508


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran proses pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013; Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 T a h u n 2 0 0 5 te nt a n g S ta nd ar Na s io n al P e nd id i ka n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410),

3.

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013. Pasal 1 Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2 0 14/2 015 samp ai ada ketetapan dari Kementerian P end idikan d an Kebudayaan untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Pasal 2 (1) Sat u a n p e nd id i k a n d asa r d a n p e nd id i ka n me ne n ga h ya n g te l ah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. (2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013.

(3) Satuan pendidikan rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 3


(1)

Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi: a. kepala satuan pendidikan; b. p e n d i d i k ; c. tenaga kepend id ikan; dan d. pengawas satuan pendidikan. (2) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b ertujuan meningkatkan ko mpetensi dan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013. (3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 4 Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 pa ling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/ 2020. Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur terkait dengan prosedur pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tata cara satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. Pasal 7 Satuan pendidikan anak usia dini melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Satuan pendidikan khusus melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1902


TRIANGULASI DATA Berikut ini adalah hasil data penelitian “Wacana Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Tahun 2014: Struktur Kalimat dan Struktur Paragraf serta Pola Pengembangannya” yang perlu ditriangulasi oleh ahli atau pakar. Berilah tanda centang (√) pada kolom “setuju” atau “tidak setuju” yang menggambarkan penilaian Anda terhadap hasil analisis struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya, kemudian berilah catatan pada kolom keterangan yang dapat membantu kebenaran hasil analisis struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya. I. Analisis kalimat

No.

Data

Kode

1.


I.A.1

2.

I.A.2

Unsur Kalimat

Struktur Kalimat

Triangulator Tidak Setuju Setuju


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ket. Alat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA S

F

√

K-S

√

Keterangan


3.

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penilai Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;

I.A.3

(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Menimbang P bahwa dalam rangka… di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; O bahwa dalam rangka… tentang Standar Nasional Pendidikan, Ket. Tempat Tim Penilai Buku S telah melakukan P penilaian kelayakan isi,… di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; O

(K)-(S)-P-

O K-S-P-O

√


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Menimbang) (P) bahwa berdasarkan pertimbangan… Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; O bahwa berdasarkan pertimbangan… pada huruf a, Ket. Sebab perlu menetapkan P Peraturan Menteri Pendidikan… Menengah Atas Luar Biasa; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Mengingat P Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003… Indonesia Nomor 4301); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA)

(K)-(S)-(P)-

O K-P-O

√

(K)-(S)-P-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

(Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005… Indonesia Nomor 5410); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009… Nomor 13 Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010… Nomor 14 Tahun 2014; O

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor64 Tahun 2013 tentang Standar Isi;

(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009… Nomor 8/P Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan... Kompetensi Lulusan; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P)

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA.

4.

5.

Pasal 1 (1) Menetapkan Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru sebagai buku siswa dan buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.

(2) Buku Teks Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang

I.A.4

I.A.5

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan… tentang Standar Isi; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) MEMUTUSKAN P Menetapkan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN… ATAS LUAR BIASA. O Menetapkan P Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru sebagai buku siswa dan buku gur u yang layak digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. O Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru S sebagai buku siswa dan buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran P di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. Ket. Tempat (2) Buku Teks Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(K)-(S)-P-O

P-O S-P-K

S-P-K

√

√

√


merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.

(3) Buku Panduan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7.

Pasal 2 Peraturan ini diundangkan.

8.

9.

mulai

berlaku

I.A.6

I.A.7 pada

tanggal


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

I.A.8

I.A.9

S tercantum P dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Ket. Tempat (3) Buku Panduan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S tercantum P dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Ket. Tempat Peraturan ini S mulai berlaku P pada tanggal diundangkan. Ket. Waktu Agar setiap orang mengetahuinya Ket. Tujuan memerintahkan P Pengundangan Peraturan Menteri ini O dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ket. Cara Ditetapkan P di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014,

S-P-K

√

S-P-K

√

K-P-O-K

√

P-K-Pel.

√


10.

11.

12.

13.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 853.

I.A.10

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

I.B.1

Menimbang:

I.B.2

I.B.3 a. bahwa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar

Ket. Waktu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pelengkap Diundangkan P di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014 Ket. Waktu Menteri Hukum… Tahun 2014 Nomor 853. Pelengkap Frasa (tidak mengandung unsur S P O Pel. Ket).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ket. Alat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA S (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Menimbang P bahwa dalam rangka … proses belajar

P-K-Pel.

√

F

√

K-S

√

(K)-(S)-P-

O K-P-Pel.

√


mengajar;

b. bahwa salah satu upaya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pakaian seragam sekolah guna meningkatkan citra satuan pendidikan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

mengajar; O bahwa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa Ket. Tempat diperlukan P pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar; Pelengkap (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Menimbang) (P) bahwa salah satu upaya… di kalangan peserta didik; O bahwa salah satu upaya…sebagaimana dimaksud pada huruf a Ket. Cara perlu diatur P pakaian seragam sekolah… kesatuan di kalangan peserta didik; Pelengkap (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

(K)-(S)-(P)-

O K-P-Pel.

√

(K)-(S)-(P)-

O

√


dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Menimbang) (P) bahwa berdasarkan pertimbangan…Pendidikan Dasar dan Menengah; O bahwa berdasarkan… sebagaimana dimaksud padahuruf a dan b, Ket. Sebab perlu menetapkan P Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan … Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Mengingat P Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003… Indonesia Nomor 4301); O

K-P-O

(K)-(S)-P-O

√


2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun… Indonesia Nomor 5410). O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 … 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141). O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S)

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

(Mengingat) (P) Peraturan Presiden… Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014. O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden … Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Keputusan Presiden … Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014. O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat)

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014;

8.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

(MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan… Nomor 25 Tahun 2014. O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… tentang Pembinaan Kesiswaan. O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) MEMUTUSKAN P Menetapkan PERATURAN MENTERI… PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. O

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-P-O

√


14.

15.

16.

17.

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/SMKLB) baik negeri maupun swasta. 2. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional.

I.B.4

3. Pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya.

I.B.6

4. Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam

I.B.7

I.B.5

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Ket. Tempat Sekolah S adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB)… baik negeri maupun swasta. P

(Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan) (Ket. Tempat) Pakaian seragam nasional S adalah pakaian yang dikenakan pada hari… berlaku secara nasional. P (Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan) (Ket. Tempat) Pakaian seragam khas sekolah S adalah pakaian seragam bercirikan… peserta didik terhadap sekolahnya. P (Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan) (Ket. Tempat) Pakaian seragam khas muslimah S adalah pakaian seragam yang

K-S-P

√

(K)-S-P

√

(K)-S-P √

(K)-S-P

√


dikenakan… jenis pakaian seragam sekolah. P

sekolah.

O 18.

19.

20.

21.

5. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masingmasing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota.

I.B.8

BAB II TUJUAN Pasal 2

I.B.9

Penetapan pakaian seragam sekolah bertujuan: a. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik; b. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orangtua/wali peserta didik;

c. meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan

I.B.10

I.B.11

(Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan) (Ket. Tempat) atribut S adalah kelengkapan pakaian seragam… nama sekolah dan nama kabupaten/kota. P Penetapan pakaian seragam sekolah S bertujuan P menanamkan dan menumbuhkan rasa… di kalangan peserta didik. Pelengkap

(Penetapan pakaian seragam sekolah) (S) (bertujuan) (P) meningkatkan rasa kesetaraan… orangtua/wali peserta didik. Pelengkap (Penetapan pakaian seragam sekolah) (S) (bertujuan) (P)

(K)-S-P

√

S-P-Pel.

√

(S)-(P)- Pel.

√

(S)-(P)- Pel.

√


22.

23.

24.

25.

26.

d. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah.

I.B.12

BAB III JENIS, WARNA, DAN MODEL Pasal 3 (1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari: a. Pakaian seragam nasional; b. Pakaian seragam kepramukaan; atau c. Pakaian seragam khas sekolah.

I.B.13

(2) Jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari: a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra; b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri.

I.B.14

(3) Warna pakaian seragam nasional untuk: a. SD/SDLB: kemeja putih, celana/rok warna merah hati;

I.B.15

b. SMP/SMPLB: kemeja putih, celana/rok warna

I.B.16

meningkatkan disiplin… peraturan yang berlaku. Pelengkap (Penetapan pakaian seragam sekolah) (S) (bertujuan) (P) menjadi acuan bagi sekolah … pakaian seragam sekolah Pelengkap Pakaian seragam sekolah S terdiri dari P a.Pakaian seragam nasional; b. Pakaian seragam kepramukaan; atau c. Pakaian seragam khas sekolah. Pelengkap Jenis pakaian seragam sekolah S terdiri dari P Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri. Pelengkap Warna pakaian seragam nasional SD/SDLB: S kemeja putih, celana/rok warna merah hati; P Warna pakaian seragam nasional b.

(S)-(P)- Pel.

√

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√

S-P

√

S-P

√


biru tua;

27.

28.

29.

c. SMA/SMALB/SMK/SMKLB: kemeja putih, celana/rok warna abu-abu.

(4) Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Pakaian seragam nasional mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Model pakaian seragam nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

SMP/SMPLB: S kemeja putih, celana/rok warna biru tua; P I.B.17

I.B.18

I.B.19

Warna pakaian seragam nasional b. c. SMA/SMALB/SMK/SMKLB: S kemeja putih, celana/rok warna abu-abu. P Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S sebagai berikut P pakaian seragam nasional mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; Pelengkap pakaian seragam nasional S mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; P (Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) (S) (sebagai berikut) (P) Model pakaian seragam nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

S-P

√

S-P-Pel.

√

S-P

(S)-(P)-Pel.

√


30.

31.

c. Pakaian seragam kepramukaan mengacu pada ketentuan peraturan kwartir nasional gerakan pramuka;

d. Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masingmasing.

I.B.20

I.B.21

Pelengkap (Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) (S) (sebagai berikut) (P) Pakaian seragam kepramukaan mengacu pada ketentuan peraturan kwartir nasional gerakan pramuka; Pelengkap Pakaian seragam kepramukaan S mengacu pada ketentuan peraturan kwartir nasional gerakan pramuka; P (Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) (S) (sebagai berikut) (P) Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Pelengkap Pakaian seragam khas sekolah S diatur P oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

(S)-(P)-Pel. S-P

√

(S)-(P)-Pel. S-P-Pel.

√


32.

33.

34.

BAB IV PENGADAAN DAN PENGGUNAAN Pasal 4 (1) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik. 2) Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

Pasal 5

I.B.22

I.B.23

I.B.24

(1) Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan Upacara Bendera.

35.

(2) Pada saat Upacara Bendera dilengkapi topi pet dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah, dilengkapi dengan logo tut wuri handayani di bagian depan topi.

I.B.25

Pel. Pengadaan pakaian seragam sekolah S diusahakan sendiri P oleh orangtua atau wali peserta didik. Pelengkap Pengadaan pakaian seragam sekolah S tidak boleh dikaitkan P dengan pelaksanaan penerimaan… atau kenaikan kelas. Pelengkap Pakaian seragam nasional S dikenakan P pada hari Senin,… lain saat pelaksanaan Upacara Bendera. Ket. Waktu Pada saat Upacara Bendera Ket. Waktu dilengkapi P1 topi pet dan dasi sesuai… masing-masing jenjang sekolah. Pelengkap dilengkapi P2 dengan logo tut wuri handayani Ket. Alat di bagian depan topi

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√

S-P-K

√

K- P1-Pel.- P2-K-K

√


36.

37.

38.

39.

(3) Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah yang diatur oleh masing-masing sekolah.

BAB V SANKSI Pasal 6 Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VI PENUTUP Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

I.B.26

I.B.27

I.B.28

I.B.29

Ket. Tempat Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ket. Pengecualian peserta didik S dapat mengenakan P pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah yang diatur oleh masing-masing sekolah. O Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini S akan dikenakan P sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelengkap Peraturan ini S mulai berlaku P pada tanggal diundangkan. Ket. Waktu Agar setiap orang mengetahuinya Ket. Tujuan memerintahkan P Pengundangan Peraturan Menteri ini O dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

K-S-P-O

√

S-P-Pel.

√

S-P-K

√

K-P-O-K

√


40.

41.

42.

43.

44.


I.B.30


I.B.31

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

I.C.1

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

I.C.2

I.C.3

Ket. Cara Ditetapkan P di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014, Ket. Waktu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pelengkap Diundangkan P di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2014 Ket. Waktu Menteri Hukum… Tahun 2014 Nomor 768. Pelengkap Frasa (tidak mengandung unsur S P O Pel. Ket).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ket. Alat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA S (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA)

P-K-Pel.

√

P-K-Pel.

√

F

√

K-S

√

(K)-(S)-P-

O K-S-P-O

√


43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

Ket. Alat (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) S Menimbang P bahwa dalam rangka… digunakan dalam pembelajaran; O bahwa dalam rangka… Standar Nasional Pendidikan Ket. Tempat Tim Penelaah Buku. S telah melakukan P penilaian kelayakan isi… untuk digunakan dalam pembelajaran; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Menimbang) (P) bahwa berdasarkan pertimbangan… Dasar dan Pendidikan Menengah; O bahwa berdasarkan pertimbangan… dimaksud pada huruf a

(K)-(S)-(P)-

O K-P-O

√


Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,

Ket. Sebab perlu menetapkan P Peraturan Menteri Pendidikan … Pendidikan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Mengingat P Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003… Indonesia Nomor 4301); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun… Indonesia Nomor 5410); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN

(K)-(S)-P-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009… Kementerian Negara; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010… Kementerian Negara; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Keputusan Presiden Republik… Nomor 8/P Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA)

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


Kompetensi Lulusan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

(Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Standar Kompetensi Lulusan; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri… Tahun 2013 tentang Standar Isi; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; O

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Pertama/Madrasah Tsanawiyah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Atas/Madrasah Aliyah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P)

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


MEMUTUSKAN: Menetapkan:

45.

46.

47.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH. Pasal 1 (1) Menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa dan buku panduan guru untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yaitu kelas II, Kelas V, Kelas VIII, kelas X, dan kelas XI yang layak digunakan dalam pembelajaran. (2) Buku teks pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Buku panduan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

I.C.4

I.C.5

I.C.6

Peraturan Menteri Pendidikan… Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) MEMUTUSKAN P Menetapkan: PERATURAN MENTERI …PENDIDIKAN MENENGAH. O Menetapkan P buku teks… Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yaitu kelas II, Kelas V, Kelas VIII, kelas X, … digunakan dalam pembelajaran. O Buku teks pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S tercantum P dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Ket. Tempat Buku panduan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S

(K)-(S)-P-O

√

P-O

√

S-P-K

√

S-P-K

√


Peraturan Menteri ini.

48.


49.

50.

51.

mulai

berlaku

I.C.7 pada

tanggal




I.C.8

I.C.9

I.C.10

tercantum P dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Ket. Tempat Peraturan ini S mulai berlaku P pada tanggal diundangkan. Ket. Waktu Agar setiap orang mengetahuinya, Ket. Tujuan memerintahkan P Pengundangan Peraturan Menteri ini O dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ket. Cara Ditetapkan P di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2014, Ket. Waktu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pelengkap Diundangkan P di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2014 Ket. Waktu Menteri Hukum… Tahun 2014 Nomor 862.

S-P-K

√

K-P-O-K

√

P-K-Pel.

√

P-K-Pel.

√


52.

53.

54.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

I.D.1

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengenalan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, dan konsep pengenalan diri terhadap peserta didik baru perlu dilaksanakan masa orientasi peserta didik baru;

I.D.3

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

I.D.2

Pelengkap Frasa (tidak mengandung unsur S P O Pel.I Ket). . D . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ket. Alat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA S (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Menimbang P bahwa dalam rangka pengenalan program… terhadap peserta didik baru; O bahwa dalam rangka pengenalan… terhadap peserta didik baru Ket. Tempat perlu dilaksanakan P masa orientasi peserta didik baru; Pelengkap (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

F

√

K-S

√

(K)-(S)-P-

O K-P-Pel.

√

(K)-(S)-(P)-

O

√


dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Menimbang) (P) bahwa berdasarkan pertimbangan… Peserta Didik Baru di Sekolah; O bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ket. Sebab perlu menetapkan P Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan… Didik Baru di Sekolah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Mengingat P Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003… Indonesia Nomor 4301); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat)

K-P-O

(K)-(S)-P-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009

(MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun… Negara Nomor 5157); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009… Nomor 13 Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010… Nomor 14 Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O


mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu I I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

Menetapkan

55.

56.

MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK DI SEKOLAH.

Pasal 1 Setiap sekolah menyelenggarakan masa orientasi peserta didik bagi peserta didik baru selama jam belajar di sekolah pada minggu pertama masuk sekolah selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari.

I.D.4

Pasal 2 Masa orientasi peserta didik bertujuan untuk mengenalkan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, penanaman konsep

I.D.5

MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009… Nomor 8/P Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) MEMUTUSKAN P Menetapkan PERATURAN MENTERI … PESERTA DIDIK DI SEKOLAH. O Setiap sekolah S menyelenggarakan P masa orientasi peserta didik bagi… 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari. O Masa orientasi peserta didik S bertujuan P

(K)-(S)-P-O

√

S-P-O

√

S-P-K

√


57.

58.

59.

60.

pengenalan diri peserta didik, dan kepramukaan sebagai pembinaan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 (1) Sekolah dilarang melaksanakan masa orientasi peserta didik yang mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan dan/atau tindakan destruktif lainnya yang merugikan peserta didik baru baik secara fisik maupun psikologis baik di dalam maupun di luar sekolah. (2) Sekolah dilarang memungut biaya dan membebani orangtua dan peserta didik dalam bentuk apapun.

Pasal 4 Kepala sekolah dan guru di sekolah yang bersangkutan bertanggungjawab dan wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5 Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengendalikan masa orientasi peserta didik baru menjadi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif dan kreatif, bukan mengarah kepada tindakan destruktif dan/atau berbagai kegiatan lain yang merugikan siswa baru baik secara fisik maupun psikologis.

untuk mengenalkan program sekolah,… tujuan pendidikan nasional. Ket. Tujuan

I.D.6

I.D.7

I.D.8

I.D.9

Sekolah S dilarang melaksanakan P masa orientasi peserta didik… di dalam maupun di luar sekolah. O Sekolah S dilarang memungut P biaya dan membebani orangtua dan peserta didik dalam bentuk apapun. O Kepala sekolah dan guru di sekolah yang bersangkutan S bertanggungjawab dan wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. P Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota S mengendalikan P masa orientasi peserta didik baru… fisik maupun psikologis. O

S-P-O

√

S-P-O

√

S-P

√

S-P-O

√


61.

62.

Pasal 6 Kepala sekolah dan guru yang membiarkan terjadinya penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.D.10

Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/U/2001 tentang Masa Orientasi Siswa di Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

I.D.11

Pasal 8

I.D.12

63. Peraturan ini diundangkan.

64.

65.

mulai

berlaku

pada

tanggal


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014,

I.D.13

I.D.14

Kepala sekolah dan guru yang membiarkan terjadinya penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 S dikenakan P sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelengkap Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Ket. Alat Keputusan Menteri… Masa Orientasi Siswa di Sekolah S dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. P Peraturan ini S mulai berlaku P pada tanggal diundangkan. Ket. Waktu Agar setiap orang mengetahuinya, Ket. Tujuan memerintahkan P Pengundangan Peraturan Menteri ini O dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ket. Cara Ditetapkan

S-P-Pel.

√

K-S-P

√

S-P-K √

K-P-O-K

√

P-K-Pel.

√


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

66.

67.

68.

69.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 920.

I.D.15

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

I.E.1

Menimbang : a. bahwa pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan melalui kegiatan

I.E.3

I.E.2

P di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014, Ket. Waktu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pelengkap Diundangkan P di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2014 Ket. Waktu

P-K-Pel.

√

F

√

K-S

√

Menteri Hukum… Tahun 2014 Nomor 920. Pelengkap Frasa (tidak mengandung unsur S P O Pel. Ket).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ket. Alat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA S (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK

(K)-(S)-P-

O S-P-Pel. √


ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler;

b. bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik melalui pengembangan bakat, minat, dan kreativitas serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain;

INDONESIA) (S) Menimbang P bahwa pengembangan potensi peserta didik… dalam program kurikuler; O bahwa pengembangan potensi… melalui kegiatan ekstrakurikuler S dapat diwujudkan P melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler; Pelengkap (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Menimbang) (P) bahwa kegiatan ekstrakurikuler… bekerja sama dengan orang lain; O bahwa kegiatan ekstrakurikuler S dapat memfasilitasi P pengembangan potensi peserta… bekerja sama dengan orang lain;

(K)-(S)-(P)-

O S-P-O

√


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Menimbang) (P) bahwa berdasarkan pertimbangan… Dasar dan Pendidikan Menengah; O bahwa berdasarkan pertimbangan… pada huruf a dan huruf b Ket. Sebab perlu menetapkan P Peraturan Menteri Pendidikan… Dasar dan Pendidikan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Mengingat P Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003… Indonesia Nomor 4301); O

(K)-(S)-(P)-

O K-P-O

√

(K)-(S)-P-O

√


2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;

(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010… Indonesia Nomor 5169); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005… Indonesia Nomor 5410); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

2009… Nomor 13 Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010… Nomor 14 Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009… Nomor 54/P Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat)

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;

(P) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan… Dasar dan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan… Dasar dan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan… Dasar dan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

70.

71.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.

I.E.4

2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah

I.E.5

INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan… Dasar dan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) MEMUTUSKAN P Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN… MENENGAH. O Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Ket. Tempat Kegiatan Ekstrakurikuler S adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. P (Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan) (Ket. Tempat) Satuan pendidikan

(K)-(S)-P-O

K-S-P

(K)-S-P

√


Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

72.

73.

Pasal 2 Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 (1) Kegiatan Ekstrakurikuler terdiri atas: a. Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib; dan

I.E.6

I.E.7

b. Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan.

74.

75.

(2) Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik.

I.E.9

(3) Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk pendidikan kepramukaan.

I.E.10

S adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). P Kegiatan Ekstrakurikuler S diselenggarakan P dengan tujuan untuk mengembangkan… tujuan pendidikan nasional. Ket. Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler S terdiri atas P Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib; dan b. Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan. Pelengkap Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib… pada ayat (1) huruf a. S merupakan P Kegiatan Ekstrakurikuler yang wajib… oleh seluruh peserta didik. Pelengkap Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib… pada ayat (1) huruf a S

S-P-K

√

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√


76.

77.

78.

79.

(4) Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik.

I.E.11

(5) Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk latihan olah-bakat dan latihan olah-minat.

I.E.12

Pasal 4 (1) Pengembangan berbagai bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan dilakukan dengan mengacu pada prinsip: a. partisipasi aktif; dan . b. menyenangkan.

I.E.13

(2) Pengembangan berbagai bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan dilakukan melalui tahapan:

I.E.14

a. identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat

berbentuk P pendidikan kepramukaan. Pel. Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan… dimaksud pada ayat (1) huruf b S merupakan P Kegiatan Ekstrakurikuler yang dikembangkan… dan minat peserta didik. Pelengkap Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan… pada ayat (1) huruf b S dapat berbentuk P latihan olah-bakat dan latihan olahminat. Pelengkap Pengembangan berbagai bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan S dilakukan P dengan mengacu pada prinsip partisipasi aktif; dan b. menyenangkan. Ket. Cara Pengembangan berbagai bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan S dilakukan

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√

S-P-K

√

S-P-K

√


peserta didik; b. analisis sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraannya; c. pemenuhan kebutuhan sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya; d. penyusunan program Kegiatan Ekstrakurikuler; dan e. penetapan bentuk kegiatan yang diselenggarakan.

80.

81.

82.

P melalui tahapan a.identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik; b. analisis sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraannya; c. pemenuhan kebutuhan sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya; d. penyusunan program Kegiatan Ekstrakurikuler; dan e. penetapan bentuk kegiatan yang diselenggarakan; Ket. Cara

Pasal 5 (1) Satuan pendidikan wajib menyusun program Kegiatan Ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah.

I.E.15

(2) Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. rasional dan tujuan umum; b. deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler; c. pengelolaan; d. pendanaan; dan e. evaluasi.

I.E.16

(3) Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

I.E.17

Satuan pendidikan S wajib menyusun P program Kegiatan Ekstrakurikuler… bagian dari Rencana Kerja Sekolah. O Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S memuat P a.rasional dan tujuan umum b. deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler; c. pengelolaan; d. pendanaan; dan e. evaluasi. O Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

S-P-O

√

S-P-O

√

S-P-Pel.

√


disosialisasikan kepada peserta didik dan orangtua/wali pada setiap awal tahun pelajaran.

83.

84.

85.

86.

Pasal 6 (1) Pelaksanaan program Kegiatan Ekstrakurikuler mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada gugus sekolah atau klaster sekolah.

I.E.18

(2) Penggunaan sumber daya bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

I.E.19

Pasal 7 (1) Satuan pendidikan memberikan penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam Kegiatan Ekstrakurikuler secara kualitatif dan dideskripsikan pada rapor peserta didik.

I.E.20

(2)

Satuan

pendidikan

melakukan

evaluasi

I.E.21

S disosialisasikan P kepada peserta didik dan orangtua/wali pada setiap awal tahun pelajaran. Pelengkap Pelaksanaan program Kegiatan Ekstrakurikuler S mempertimbangkan P penggunaan sumber daya… pada gugus sekolah atau klaster sekolah. O Penggunaan sumber daya bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) S difasilitasi P oleh pemerintah provinsi… sesuai dengan kewenangannya. Pelengkap Satuan pendidikan S memberikan P penilaian terhadap kinerja… Ekstrakurikuler secara kualitatif O dideskripsikan P pada rapor peserta didik. Ket. Tempat Satuan pendidikan

S-P-O

√

S-P-Pel.

√

S-P-O-P-K

√

S-P-O

√


Program Kegiatan Ekstrakurikuler pada setiap akhir tahun ajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan.

87.

88.

89.

90.

(3) Hasil evaluasi Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk penyempurnaan Program Kegiatan Ekstrakurikuler tahun ajaran berikutnya.

I.E.22

Pasal 8 Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

I.E.23

Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum yang mengatur mengenai Kegiatan Ekstrakurikuler dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

I.E.24

Pasal 10

I.E.25

S melakukan P evaluasi Program Kegiatan… setiap indikator yang telah ditetapkan. O Hasil evaluasi Program… sebagaimana dimaksud pada ayat (2) S digunakan P untuk penyempurnaan Program… tahun ajaran berikutnya Ket. Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah S menggunakan P Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. O Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini Ket. Alat ketentuan dalam Peraturan… tentang Implementasi Kurikulum yang mengatur mengenai Kegiatan Ekstrakurikuler S dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. P Peraturan ini S

S-P-K

√

S-P-O

√

K-S-P

√

S-P-K

√


Peraturan ini diundangkan.

91.

92.

93.

94.

mulai

berlaku

pada

tanggal


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

I.E.26

I.E.27


I.E.28

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

I.F.1

mulai berlaku P pada tanggal diundangkan. Ket. Waktu Agar setiap orang mengetahuinya, Ket. Tujuan memerintahkan P Pengundangan Peraturan Menteri ini O dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ket. Cara Ditetapkan P di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014, Ket. Waktu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pelengkap Diundangkan P di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 Ket. Waktu Menteri Hukum… Tahun 2014 Nomor 958. Pelengkap Frasa (tidak mengandung unsur S P O Pel. Ket).

K-P-O-K

√

P-K-Pel.

√

P-K-Pel.

√

F

√


95.

96.

SEBAGAI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER WAJIB PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik;

b. bahwa nilai-nilai dalam sikap dan keterampilan sebagai muatan Kurikulum 2013 dan muatan

I.F.2

I.F.3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ket. Alat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA S (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Menimbang P bahwa Pendidikan Kepramukaan… pada peserta didik; O bahwa Pendidikan Kepramukaan S dilaksanakan P untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan,… pada peserta didik; Ket. Tujuan (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA)

K-S

(K)-(S)-P-

√

O S-P-K

√

(K)-(S)-(P)-

O S-P-K

√


Pendidikan Kepramukaan dapat bersinergi secara koheren;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

(Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Menimbang) (P) bahwa nilai-nilai dalam sikap… bersinergi secara koheren; O bahwa nilai-nilai dalam sikap… muatan Pendidikan Kepramukaan S dapat bersinergi P secara koheren; Ket. Cara (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Menimbang) (P) bahwa sehubungan dengan… Dasar dan Pendidikan Menengah; O bahwa sehubungan dengan… pada huruf a dan huruf b Ket. Sebab perlu menetapkan P

(K)-(S)-(P)-

O K-P-O

√



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Peraturan Menteri Pendidikan… Dasar dan Pendidikan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Mengingat P Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003… Indonesia Nomor 4301); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010… Nomor 5169); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S)

(K)-(S)-P-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);



6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P

(Mengingat) (P) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 … Nomor 5410); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009… Nomor 13 Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 … Nomor 14 Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Keputusan Presiden Nomor 84/P… Nomor 54/P Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… tentang Pembinaan Kesiswaan; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Struktur Kurikulum SD/MI; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA)

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs.

(Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Struktur Kurikulum SMP/MTs. O

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA;

(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Struktur Kurikulum SMA/MA; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Struktur Kurikulum SMK/MAK;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK;

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


12. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus depan Gerakan Pramuka;

13. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 056 Tahun 1982 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Karang Pamitran;

Menetapkan:

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN SEBAGAI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan… depan Gerakan Pramuka; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Keputusan Kwartir Nasional… Penyelenggaraan Karang Pamitran; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) MEMUTUSKAN

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

(K)-(S)-P-O

√


97.

98.

99.

100.

WAJIB PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan;

I.F.4

2. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

I.F.5

3. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan;

I.F.6

4. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka;

I.F.7

P Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN… MENENGAH. O Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Ket. Tempat Pendidikan Kepramukaan S adalah proses pembentukan kepribadian,… pengamalan nilai-nilai kepramukaan; P (Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan) (Ket. Tempat) Satuan Pendidikan S adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),… Kejuruan (SMK/MAK). P (Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan) (Ket. Tempat ) Gerakan Pramuka S adalah organisasi yang dibentuk oleh… pendidikan kepramukaan; P (Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan) (Ket. Tempat) Pramuka

K-S-P

√

(K)-S-P

√

(K)-S-P

√

(K)-S-P

√


101.

102.

103.

104.

5. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka;

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

I.F.8

I.F.9

Pasal 2 (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah.

I.F.10

(2) Kegiatan Ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik;

I.F.11

S adalah warga negara Indonesia… Satya Pramuka dan Darma Pramuka; P (Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan) (Ket. Tempat) Kepramukaan S adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka; P (Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan) (Ket. Tempat) Menteri S adalah menteri yang menyelenggarakan… di bidang pendidikan; P Pendidikan Kepramukaan S dilaksanakan sebagai P Kegiatan Ekstrakurikuler… pendidikan dasar dan menengah. Pelengkap Kegiatan Ekstrakurikuler wajib S merupakan P kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik;

(K)-S-P

√

(K)-S-P

√

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√


105.

106.

107.

108.

Pasal 3 (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler.

(2) Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum.

I.F.12

I.F.13

(3) Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari didalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal.

I.F.14

(4) Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus

I.F.15

Pelengkap Pendidikan Kepramukaan S dilaksanakan P dalam 3 (tiga) Model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler. Ket. Tempat Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S merupakan P kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum. Pelengkap Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S merupakan P kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari didalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. Pelengkap Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S

S-P-K

√

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√


depan.

109.

110.

111.

112.

Pasal 4 Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai sikap dan keterampilan.

I.F.16

Pasal 5 (1) Pola Kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam bentuk upacara dan keterampilan Kepramukaan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik.

I.F.17

(2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upacara pembukaan dan penutupan.

I.F.18

(3) Keterampilan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai perwujudan komitmen Kepramukaan dalam bentuk pembiasan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

I.F.19

merupakan P kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan. Pelengkap Pendidikan Kepramukaan S berisi P perpaduan proses pengembangan nilai sikap dan keterampilan. Pelengkap Pola Kegiatan Pendidikan Kepramukaan S diwujudkan P dalam bentuk upacara dan keterampilan… berbagai metode dan teknik. Ket. Tempat Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S meliputi P upacara pembukaan dan penutupan. O Keterampilan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S dilaksanakan P perwujudan komitmen Kepramukaan… dengan kebutuhan pembelajaran.

S-P-Pel.

√

S-P-K

√

S-P-O

√

S-P-Pel.

√


113.

114.

115.

116.

(4) Metode dan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik.

I.F.20

Pasal 6 (1) Penilaian dalam Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan penilaian yang bersifat otentik mencakup penilaian sikap dan keterampilan.

I.F.21

(2) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan penilaian berdasarkan pengamatan, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya.

I.F.22

(3) Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan penilaian unjuk kerja.

I.F.23

Pelengkap Metode dan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S dituangkan P dalam bentuk belajar interaktif… fisik dan mental peserta didik. Ket. Tempat Penilaian dalam Pendidikan Kepramukaan S dilaksanakan P dengan menggunakan penilaian… penilaian sikap dan keterampilan. Ket. Cara Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S dilakukan P dengan menggunakan penilaian… penilaian teman sebaya. Ket. Cara Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S dilakukan P dengan menggunakan penilaian unjuk kerja. Ket. Cara

S-P-K

√

S-P-K

√

S-P-K

√

S-P-K

√


117.

118.

119.

120.

121.

(4) Penilaian sikap dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan jurnal pendidik dan portofolio.

I.F.24

Pasal 7 (1) Pengelolaan Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung jawab kepala sekolah dengan pelaksana pembina pramuka.

I.F.25

(2) Pembina Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru kelas/Guru mata pelajaran yang telah memperoleh sertifikat paling rendah kursus mahir dasar atau Pembina Pramuka yang bukan guru kelas/guru mata pelajaran.

I.F.26

(3) Guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pembina Pramuka dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru dengan beban kerja paling banyak 2 jam pelajaran per minggu.

I.F.27

Pasal 8 (1) Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan

I.F.28

Penilaian sikap dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) S menggunakan P jurnal pendidik dan portofolio. O Pengelolaan Pendidikan Kepramukaan… pendidikan dasar dan menengah S merupakan P tanggung jawab kepala sekolah dengan pelaksana pembina pramuka. O Pembina Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S adalah Guru kelas/Guru mata pelajaran… bukan guru kelas/guru mata pelajaran. P Guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pembina Pramuka S dihitung P Sebagai tugas tambahan sebagai Pembina… 2 jam pelajaran per minggu. Pelengkap Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler

S-P-O

√

S-P-O

√

S-P

√

S-P-Pel.

√

√


122.

123.

ekstrakurikuler wajib merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib dan Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib. (2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

I.F.29

(3) Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

I.F.30

Pasal 9

I.F.31


mulai

berlaku

pada

tanggal

S wajib merujuk P pada Pedoman Penyelenggaraan… Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib. Ket. Tempat Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S tercantum P dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Ket. Tempat Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S tercantum P dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Ket. Tempat Peraturan ini S mulai berlaku P pada tanggal diundangkan.

S-P-K

S-P-K

√

S-P-K

√

S-P-K √


125.

126.

127.

128.



I.F.32

I.F.33


I.F.34

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU KURIKULUM 2013 KELOMPOK PEMINATAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG MEMENUHI

I.G.1

Ket. Waktu Agar setiap orang mengetahuinya, Ket. Tujuan memerintahkan P Pengundangan Peraturan Menteri ini O dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ket. Cara Ditetapkan P di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014, Ket. Waktu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pelengkap Diundangkan P di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 Ket. Waktu Menteri Hukum… Tahun 2014 Nomor 959. Pelengkap

K-P-O-K

√

P-K-Pel.

√

√

P-K-Pel.

√


F


129.

130.

SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran Kurikulum 2013 untuk digunakan dalam pembelajaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

I.G.2

I.G.3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ket. Alat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA S (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Menimbang P bahwa untuk melaksanakan… digunakan dalam pembelajaran; O bahwa untuk melaksanakan… Standar Nasional Pendidikan Ket. Tujuan Badan Standar Nasional Pendidikan S telah melakukan P penilaian kelayakan isi, bahasa,… digunakan dalam pembelajaran; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat)

K-S

(K)-(S)-P-

√

O K-S-P-O

√

(K)-(S)-(P)-

O K-P-O

√


tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Pembelajaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah

(MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Menimbang) (P) bahwa berdasarkan pertimbangan… Digunakan Dalam Pembelajaran; O bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ket. Sebab perlu menetapkan P Peraturan Menteri Pendidikan… Digunakan Dalam Pembelajaran; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Mengingat P Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003… Indonesia Nomor 4301); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK

(K)-(S)-P-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005… Indonesia Nomor 5410); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 … Tahun 2013 Nomor 125); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010… Tahun 2013 Nomor 126); O

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;

Menetapkan:

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU

(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Keputusan Presiden Republik Indonesia… Nomor 8/P Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S)

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-P-O

√


KURIKULUM 2013 KELOMPOK PEMINATAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN. 131.

132.

MEMUTUSKAN P1 Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN… PEMBELAJARAN. O

Pasal 1 (1) Buku kurikulum 2013 untuk SMA/MA kelas X kelompok peminatan Matematika dan IlmuIlmu Alam yang terdiri atas: a. Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Buku Panduan Guru sebagai buku guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran.

I.G.4

(2) Buku kurikulum 2013 untuk SMA/MA kelas X kelompok peminatan Ilmu-Ilmu Sosial terdiri atas: a. Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

I.G.5

Buku kurikulum 2013 untuk SMA/MA kelas X kelompok peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam yang terdiri atas: a. Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Buku Panduan Guru sebagai buku guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, S memenuhi P syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran. O Buku kurikulum 2013 untuk SMA/MA kelas X kelompok peminatan Ilmu-Ilmu Sosial terdiri atas: a. Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana tercantum dalam

S-P-O

√

S-P-O

√


merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Buku Panduan Guru sebagai buku guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran.

133.

(3) Buku kurikulum 2013 untuk SMA/MA kelas X kelompok peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya yang terdiri atas: a. Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Buku Panduan Guru sebagai buku guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran.

I.G.6

Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Buku Panduan Guru sebagai buku guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, S memenuhi P syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran. O (3) Buku kurikulum 2013 untuk SMA/MA kelas X kelompok peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya yang terdiri atas: a. Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Buku Panduan Guru sebagai buku guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, S memenuhi P syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran. O

S-P-O

√


134.

Pasal 2 Perubahan atas isi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

I.G.7

Pasal 3

I.G.8

Peraturan ini diundangkan.

135.

136.

137.

mulai

berlaku

pada

tanggal



Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, berita Negara

I.G.9

I.G.10

I.G.11

Perubahan atas isi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 S wajib mendapat P persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). O Peraturan ini S mulai berlaku P pada tanggal diundangkan. Ket. Waktu Agar setiap orang mengetahuinya, Ket. Tujuan memerintahkan P Pengundangan Peraturan Menteri ini O dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ket. Cara Ditetapkan P di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014, Ket. Waktu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pelengkap Diundangkan P di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014

S-P-O

√

S-P-K √

K-P-O-K

√

P-K-Pel.

√

P-K-Pel.

√


Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 961.

138.

139.

140.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

I.H.1

Menimbang: bahwa dalam rangka implementasi kurikulum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77O ayat (2) huruf c dan Pasal 77P ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

I.H.3

I.H.2

Ket. Waktu Menteri Hukum… Tahun 2014 Nomor 961 Pelengkap Frasa (tidak mengandung unsur S P O Pel. Ket).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ket. Alat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA S (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Menimbang P bahwa dalam rangka implementasi… Dasar dan Pendidikan Menengah; O bahwa dalam rangka implementasi… Standar Nasional Pendidikan, Ket. Tempat perlu menetapkan

F

√

K-S

√

(K)-(S)-P-

O K-P-O

√



2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);


P Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan… Pendidikan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Mengingat P Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003… Indonesia Nomor 4301); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005… Indonesia Nomor 5410); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA)

(K)-(S)-P-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√





(S) (Mengingat) (P) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009… Nomor 13 Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010… Nomor 14 Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009… Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat)

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√




9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan… Dasar dan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan… Dasar dan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan… Dasar dan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan… Dasar dan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

Menetapkan:

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Menengah Atas/Madrasah Aliyah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) MEMUTUSKAN P

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-P-O

√


141.

142.

143.

144.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

I.H.4

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran selanjutnya disebut dengan RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada silabus;

I.H.5

3. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah /Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).

I.H.6

Pasal 2

I.H.7

Menetapkan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN…PENDIDIKAN MENENGAH. O Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Ket. Tempat Pembelajaran S adalah proses interaksi antarpeserta… suatu lingkungan belajar. P (Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan) (Ket. Tempat) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran selanjutnya disebut dengan RPP S adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada silabus P (Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan) (Ket. Tempat) Satuan pendidikan S adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB),… Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB). P Pembelajaran

K-S-P

√

(K)-S-P

√

(K)-S-P

√

S-P-Pel.

√


(1) Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan karakteristik: a. interaktif dan inspiratif; b. menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif; c. kontekstual dan kolaboratif; d. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik; dan e. sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

145.

146.

147.

(2) Pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi, model, dan metode yang mengacu pada karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

I.H.8

(3) Pendekatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan.

I.H.9

(4) Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan langkah-langkah sistematik dan sistemik yang digunakan pendidik

I.H.10

S dilaksanakan P Berbasis aktivitas dengan karakteristik a. interaktif dan inspiratif; b. menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif; c. kontekstual dan kolaboratif; d. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik; dan e. sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pelengkap Pembelajaran S menggunakan P pendekatan, strategi, model, dan metode… dimaksud pada ayat (1). O Pendekatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) S merupakan P cara pandang pendidik yang digunakan… kompetensi yang ditentukan. Pelengkap Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) S

S-P-O

√

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√


untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. 148.

149.

150.

151.

(5) Model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya.

I.H.11

(6) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran yang mencakup antara lain ceramah, tanya-jawab, diskusi.

I.H.12

(7) Pendekatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan.

I.H.13

(8) Pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran:

I.H.14

merupakan P langkah-langkah sistematik dan sistemik… kompetensi yang ditentukan. Pelengkap Model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) S merupakan P kerangka konseptual dan operasional… pengaturan, dan budaya. Pelengkap Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) S merupakan P cara atau teknik yang digunakan… ceramah, tanya-jawab, diskusi. Pelengkap Pendekatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) S menggunakan P pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan. O Pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) S merupakan

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√

S-P-O

√

S-P-Pel.

√


a. mengamati; b. menanya; c. mengumpulkan informasi/mencoba; d. menalar/mengasosiasi; dan e. mengomunikasikan.

152.

153.

(9) Urutan logis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikembangkan dan digunakan dalam satu atau lebih pertemuan.

(10) Pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan menggunakan modus pembelajaran langsung atau tidak langsung sebagai landasan dalam menerapkan berbagai strategi dan model pembelajaran sesuai dengan Kompetensi Dasar yang ingin dicapai.

154. (1) Pembelajaran menggunakan RPP.

155.

Pasal 3 dilaksanakan

I.H.15

I.H.16

I.H.17 dengan

(2) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh guru dengan mengacu pada silabus dengan prinsip: a. memuat secara utuh kompetensi dasar sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan

I.H.18

P proses pembelajaran: a. mengamati; b. menanya; c. mengumpulkan informasi/mencoba;d. menalar/mengasosiasi; dan e. mengomunikasikan.; Pelengkap Urutan logis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) S dapat dikembangkan dan digunakan P dalam satu atau lebih pertemuan. Ket. Tempat Pendekatan saintifik/pendekatan… sebagaimana dimaksud pada ayat (8) S dilaksanakan P dengan menggunakan modus… Kompetensi Dasar yang ingin dicapai. Ket. Cara Pembelajaran S dilaksanakan P dengan menggunakan RPP. Ket. Cara RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S disusun P

S-P-K

√

S-P-K

√

S-P-K

√

S-P-Pel.-K

√


keterampilan; b. dapat dilaksanakan dalam satu atau lebih dari satu kali pertemuan; c. memperhatikan perbedaan individual peserta didik; d. berpusat pada peserta didik; e. berbasis konteks; f. berorientasi kekinian; h. memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran; i. memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan; dan j. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

156.

157.

(3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial.

(4) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas/semester, dan alokasi waktu; b. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan

oleh guru Pelengkap

I.H.19

I.H.20

dengan mengacu pada silabus dengan prinsip: a. memuat secara utuh kompetensi dasar sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan; b. dapat dilaksanakan dalam satu atau lebih dari satu kali pertemuan; c. memperhatikan perbedaan individual peserta didik; d. berpusat pada peserta didik; e. berbasis konteks; f. berorientasi kekinian; g. mengembangkan kemandirian belajar; h. memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran; i. memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan; dan j. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ket. Cara Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) S diwujudkan P dalam bentuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Ket. Tempat RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S paling sedikit memuat P

S-P-K

√

S-P-O

√


indikator pencapaian kompetensi; c. materi pembelajaran; d. kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup; e. penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan; dan f. media, alat, bahan, dan sumber belajar.

158.

159.

(5) Indikator pencapaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan: a. kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti 1 dan Kompetensi Inti 2; dan b. kemampuan yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti 3 dan Kompetensi Inti 4.

I.H.21

(6) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d mengacu pada pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sampai dengan ayat (9).

I.H.22

a. identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas/semester, dan alokasi waktu; b. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator pencapaian kompetensi; c. materi pembelajaran; d. kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup; e. penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan; dan f. media, alat, bahan, dan sumber belajar. O Indikator pencapaian kompetensi sebagaimana … pada ayat (4) huruf b S merupakan P Kemampuan yang dapat diobservasi… Kompetensi Inti 2; dan b. kemampuan yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti 3 dan Kompetensi Inti 4. Pelengkap Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d S mengacu P pada pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sampai dengan ayat (9).

S-P-Pel.

√

S-P-O

√


160.

161.

Pasal 4 Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

I.H.23

Pasal 5 Semua ketentuan tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Peraturan Menteri yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

I.H.24

Pasal 6

I.H.25


163.

mulai

berlaku

pada

tanggal


I.H.26

O Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah S dilaksanakan P sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pelengkap Semua ketentuan tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Peraturan Menteri yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, S tetap berlaku P sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Ket. Waktu Peraturan ini S mulai berlaku P pada tanggal diundangkan. Ket. Waktu Agar setiap orang mengetahuinya, Ket. Tujuan memerintahkan P Pengundangan Peraturan Menteri ini O

S-P-Pel.

√

S-P-K

√

S-P-K

√

K-P-O-K

√


164.

165.

166.

167.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

I.H.27

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506.

I.H.28

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2014 TENTANG PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

I.I.1

I.I.2

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ket. Cara Ditetapkan P di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2014 Ket. Waktu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pelengkap Diundangkan P di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014 Ket. Waktu Menteri Hukum… Tahun 2014 Nomor 1506. Pelengkap Frasa (tidak mengandung unsur S P O Pel. Ket).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ket. Alat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA S

P-K-Pel.

√

P-K-Pel.

√

F

√

K-S

√


168.

Menimbang: bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Kurikulum 2013 secara efektif dan efisien pada satuan pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;


2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

I.I.3

(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Menimbang P bahwa dalam rangka menjamin… Dasar dan Pendidikan Menengah; O bahwa dalam rangka menjamin… pada satuan pendidikan, Ket. Tempat perlu menetapkan P Peraturan Menteri Pendidikan… Dasar dan Pendidikan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Mengingat P Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003… Indonesia Nomor 4301); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA)

(K)-(S)-P-

O K-P-O

√

(K)-(S)-P-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);



(Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005… Indonesia Nomor 5410); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009… Nomor 13 Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010… Nomor 14 Tahun 2014; O

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√





(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009… Nomor 41/P Tahun 2014; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan … Dasar dan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

Kebudayaan … Dasar dan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan … Dasar dan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan … Dasar dan Menengah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S)

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

(Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Pertama/Madrasah Tsanawiyah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Atas/Madrasah Aliyah; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK

(K)-(S)-(P)-O

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


Menetapkan:

169.

170.

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang selanjutnya disebut Pendampingan adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan;

I.I.4

2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah

I.I.5

INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Peraturan Menteri Pendidikan… Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) MEMUTUSKAN P1 Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN… ATAS LUAR BIASA. O Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Ket. Tempat Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang selanjutnya disebut Pendampingan S adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; P (Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan) (Ket. Tempat)

(K)-(S)-P-O

√

K-S-P

√

(K)-S-P

√


Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).

171.

172.

Pasal 2 (1) Pendampingan memiliki tujuan: a. memfasilitasi proses adopsi Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; b. memfasilitasi pengayaan/kontekstualisasi sebagai bagian dari pengembangan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; c. memperkuat keterlaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; dan d. memperkuat pemahaman dan membangun kepercayaan diri dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013.

I.I.6

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:

I.I.10

Satuan pendidikan S Adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB). P Pendampingan S memiliki P tujuan a. memfasilitasi proses adopsi Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; b.memfasilitasi pengayaan/kontekstualisasi sebagai bagian dari pengembangan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; c.memperkuat keterlaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; dan d.memperkuat pemahaman dan membangun kepercayaan diri dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013. O Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

S-P-O

√

S-P-O

√


a. pengawas satuan pendidikan; b. kepala satuan pendidikan; dan c. pendidik.

173.

174.

175.

176.

(3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh substansi pendampingan sesuai dengan status dan peran masing-masing.

I.I.11

Pasal 3 (1) Pendampingan dilakukan berdasarkan prinsip: a. profesional; b. kolegial; c. sikap saling percaya; dan d. berkelanjutan.

I.I.12

(2) Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan kriteria dan prosedur keahlian.

I.I.13

(3) Prinsip kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan

I.I.14

S memiliki P Sasaran a. pengawas satuan pendidikan; b. kepala satuan pendidikan; dan c. pendidik. O Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) S memperoleh P substansi pendampingan sesuai dengan status dan peran masing-masing. O Pendampingan S dilakukan P berdasarkan prinsip a. profesional; b. kolegial; c. sikap saling percaya; dan d. berkelanjutan. Ket. Sebab Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a S merupakan P kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan kriteria dan prosedur keahlian. Pelengkap Prinsip kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b S

S-P-O

√

S-P-K

√

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√


pendekatan dan iklim kesejawatan pendamping dan yang didampingi.

177.

178.

179.

antara

(4) Prinsip sikap saling percaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan saling menghormati dan bertanggungjawab.

I.I.15

(5) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan secara terencana, terus-menerus, dan semakin meningkat.

I.I.16

Pasal 4 Pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 berisi: a. penguatan substansi bahan ajar untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema pembelajaran; b. penguatan sistem pembelajaran pada Kurikulum 2013; c. penguatan sistem penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Kurikulum 2013 dan pengisian laporan hasil belajar peserta didik;

I.I.17

merupakan P kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan pendekatan dan iklim kesejawatan antara pendamping dan yang didampingi. Pelengkap Prinsip sikap saling percaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c S merupakan P kegiatan… saling menghormati dan bertanggungjawab. Pelengkap Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d S merupakan P kegiatan pendampingan yang dilakukan secara terencana, terus-menerus, dan semakin meningkat. Pelengkap. Pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 S berisi P a.penguatan substansi bahan ajar untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema pembelajaran; b. penguatan sistem pembelajaran pada Kurikulum 2013; c. penguatan sistem penilaian hasil belajar

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√


d. e.

180.

181.

182.

pengembangan perangkat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; dan pengembangan model penelusuran minat peserta didik melalui bimbingan dan konseling.

Pasal 5 Pengelolaan pendampingan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah bekerjasama dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

I.I.18

Pasal 6 (1) Pendampingan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan: a. model pendampingan di induk kluster/gugus; dan b. model pendampingan di satuan pendidikan.

I.I.19

(2) Model Pendampingan berbasis kluster/gugus satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh guru pendamping.

I.I.20

oleh pendidik pada Kurikulum 2013 dan pengisian laporan hasil belajar peserta didik; d. pengembangan perangkat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; dan e. pengembangan model penelusuran minat peserta didik melalui bimbingan dan konseling. Pelengkap Pengelolaan pendampingan S dilaksanakan P oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah bekerjasama dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pelengkap Pendampingan S dilaksanakan P secara berkesinambungan dengan model pendampingan di induk kluster/gugus. dan b. model pendampingan di satuan pendidikan. Ket. Cara Model Pendampingan berbasis kluster/gugus satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a S dilakukan

S-P-Pel.

√

S-P-K

√

S-P-Pel.

√


183.

184.

185.

186.

(3) Model pendampingan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh guru pendamping yang ada di satuan pendidikan tersebut.

Pasal 7 (1) Guru pendamping dalam Kurikulum 2013 terdiri atas unsur: a. pengawas satuan pendidikan; b. kepala satuan pendidikan; dan c. pendidik.

I.I.21

I.I.22 pelaksanaan

(2) Syarat sebagai pendamping dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. telah lulus pelatihan Kurikulum 2013 dengan prestasi sekurang-kurangnya dengan predikat memuaskan (M); dan b. telah lulus dalam bimbingan teknis guru pendamping

I.I.23

(3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dapat menyediakan sumber daya pendidikan dalam pelaksanaan

I.I.24

P oleh guru pendamping. Pelengkap Model pendampingan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b S dilakukan P oleh guru pendamping yang ada di satuan pendidikan tersebut. Pelengkap Guru pendamping dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 S terdiri atas P unsur a. pengawas satuan pendidikan; b. kepala satuan pendidikan; dan c. pendidik. Pelengkap Syarat sebagai pendamping dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S adalah telah lulus pelatihan Kurikulum 2013 dengan prestasi sekurangkurangnya dengan predikat memuaskan (M); dan b. telah lulus dalam bimbingan teknis guru pendamping P (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat S

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√

S-P

√

S-P-O

√


pendampingan pada satuan pendidikan.

187.

Pasal 8 Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

I.I.25

Pasal 9

I.I.26


189.

190.

mulai

berlaku

pada

tanggal


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

I.I.27

I.I.28

dapat menyediakan P sumber daya pendidikan dalam pelaksanaan pendampingan pada satuan pendidikan. O Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah S menggunakan P Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. O Peraturan ini S mulai berlaku P pada tanggal diundangkan. Ket. Waktu Agar setiap orang mengetahuinya, Ket. Tujuan memerintahkan P Pengundangan Peraturan Menteri ini O dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ket. Cara Ditetapkan P di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2014

S-P-O

√

S-P-K

√

K-P-O-K

√

P-K-Pel.

√


191.

192.

193.

194.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1508.

I.I.29

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 2014 PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

I.J.1

Menimbang: bahwa dalam rangka kelancaran proses pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;

I.J.3

I.J.2

Ket. Waktu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pelengkap Diundangkan P di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014 Ket. Waktu Menteri Hukum… Tahun 2014 Nomor 1508. Pelengkap Frasa (tidak mengandung unsur S P O Pel. Ket).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ket. Alat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA S (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Menimbang P bahwa dalam rangka kelancaran… dan

P-K-Pel.

√

F

√

K-S

√

(K)-(S)-P-

O K-P-O

√


Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Kurikulum 2013; O bahwa dalam rangka kelancaran proses pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, Ket. Tempat perlu menetapkan P Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) Mengingat P Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003… Indonesia Nomor 4301); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S)

(K)-(S)-P-O

√

(K)-(S)-(P)-O

√


2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja;

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013.

195.

Pasal 1

I.J.4

(Mengingat) (P) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan… Indonesia Nomor 5410); O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) (Mengingat) (P) Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja; O (DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA) (Ket. Alat) (MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA) (S) MEMUTUSKAN P Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN… KURIKULUM 2013. O Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan

(K)-(S)-(P)-O

√

(K)-(S)-P-O

√

S-P-O

√


Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Kurikulum 2013.

196.

197.

Pasal 2 (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013.

I.J.5

(2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013.

I.J.6

(3) Satuan pendidikan rintisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan

I.J.7

Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 S kembali melaksanakan P Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Kurikulum 2013. O Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester S tetap menggunakan P Kurikulum 2013 O Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S merupakan P satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013. Pelengkap (3) Satuan pendidikan rintisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) S dapat berganti P

S-P-O

√

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√


kewenangannya.

198.

199.

200.

Pasal 3 (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi: a. Kepala satuan pendidikan; b. Pendidik; c. Tenaga kependidikan; dan d. Pengawas satuan pendidikan.

I.J.8

(2) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kompetensi dan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013.

I.J.9

(3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

I.J.10

201. Satuan

pendidikan

Pasal 4 dasar

I.J.11 dan

pendidikan

melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 ... provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pelengkap Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 S mendapatkan P a.pelatihan dan pendampingan bagi kepala satuan pendidikan; b. Pendidik; c. Tenaga kependidikan; dan d. Pengawas satuan pendidikan. O Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S Bertujuan P meningkatkan kompetensi dan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013. Pelengkap Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) S dilakukan P sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelengkap Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah

S-P-O

√

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√

S-P-O

√


menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020.

202.

203.

204.

205.

S dapat melaksanakan P Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020. O

Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur terkait dengan prosedur pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tata cara satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

I.J.12

Pasal 7 Satuan pendidikan anak usia dini melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan 4peraturan perundang-undangan.

I.J.14

Pasal 8

I.J.15

I.J.13

Hal-hal yang belum diatur… sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 S diatur P oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar… Penelitian dan Pengembangan. Pelengkap

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 S diatur P dalam Peraturan Menteri tersendiri. Pelengkap Satuan pendidikan anak usia dini S melaksanakan P Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. O Satuan pendidikan khusus

S-P-Pel.

√

S-P-Pel.

√

S-P-O

√

S-P-O

√


Satuan pendidikan khusus melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

206.


207.

208.

209.

mulai

berlaku

I.J.16 pada

tanggal


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1902.

I.J.17

I.J.18

I.J.19

S melaksanakan P Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. O Peraturan ini S mulai berlaku P pada tanggal diundangkan. Ket. Waktu Agar setiap orang mengetahuinya, Ket. Tujuan memerintahkan P Pengundangan Peraturan Menteri ini O dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ket. Cara Ditetapkan P di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2014 Ket. Waktu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pelengkap Diundangkan P di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2014 Ket. Waktu

S-P-K

√

K-P-O-K

√

P-K-Pel.

√

P-K-Pel.

√


Menteri Hukum… Tahun 2014 Nomor 1902. Pelengkap

II. Analisis paragraf No. 1.

Nomor Permendikbud Permendikbud Nomor 44

Data

Kode

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

II.A.1

Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penilai Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan

Komponen Paragraf

Pola Pengembangan

Pemerincian Kalimat topik

Triangulator Setuju Tidak Setuju

√

Keterangan


guru untuk digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun


2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;


7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor64 Tahun 2013 tentang Standar Isi; MEMUTUSKAN:

2.

3.

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA. Pasal 1 (4) Menetapkan Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru sebagai buku siswa dan buku guru yang layak digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. (5) Buku Teks Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Buku Panduan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

II.A.2 Kalimat topik: (1) Menetapkan Buku Teks Pelajaran… Atas Luar Biasa. Kalimat pengembang: (2) Buku Teks Pelajaran… tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemerincian

√

Pemerincian

√

Kalimat pengembang: (3) Buku Panduan Guru sebagaimana… tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. II.A.3

Kalimat pengembang : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

4.

Permendikbud Nomor 45

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 853 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

bahwa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa diperlukan pembinaan dan pengembangan kesiswaan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan yang baik dan sehat, sehingga menjamin kelancaran proses belajar mengajar; a. bahwa salah satu upaya dalam rangka memperkuat jati diri

Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Berita Negara Republik Indonesia. Kalimat pengembang: Ditetapkan di …Republik Indonesia.

Kalimat pengembang: Diundangkan di … TAHUN 2014 NOMOR 853.

II.B.1

a.

Pemerincian Kalimat topik

√


bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pakaian seragam sekolah guna meningkatkan citra satuan pendidikan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik


Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa


5.

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/SMKLB) baik negeri maupun

II.B.2 Kalimat topik: Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB)… baik negeri maupun swasta. Kalimat topik: 2. Pakaian seragam nasional adalah pakaian… berlaku secara nasional.

Definisi

√


Kalimat topik: 3. Pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian… didik terhadap sekolahnya.

swasta. 2. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional. 3. Pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya. 4. Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah. 5. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masingmasing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota. 6.

BAB II TUJUAN Pasal 2 Penetapan pakaian seragam sekolah bertujuan: a. menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan

Kalimat topik: 4. Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian… pakaian seragam sekolah. Kalimat topik: 5. Atribut adalah kelengkapan pakaian… sekolah dan nama kabupaten/kota.

II.B.3

Kalimat Pengembang

Pemerincian

√


peserta didik; b. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orangtua/wali peserta didik; c. meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan

7.

d. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah. BAB III JENIS, WARNA, DAN MODEL Pasal 3 (1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari: a. Pakaian seragam nasional; b. Pakaian seragam kepramukaan; atau c. Pakaian seragam khas sekolah. (2) Jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari: a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra; b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri. (3) Warna pakaian seragam nasional untuk: a. SD/SDLB: kemeja putih, celana/rok warna merah hati; b. SMP/SMPLB: kemeja putih, celana/rok warna biru tua; c. SMA/SMALB/SMK/SMKLB: kemeja putih, celana/rok warna abu-abu. (4) Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

II.B.4

Kalimat pengembang: (1)Pakaian seragam sekolah… seragam khas sekolah. Kalimat pengembang: (2) Jenis pakaian seragam sekolah… untuk peserta didik putri. Kalimat pengembang: (3) Warna pakaian seragam… celana/rok warna abu-abu. Kalimat pengembang: (4) Ketentuan pakaian seragam… agamanya masing-masing.

Pemerincian

√


a. Pakaian seragam nasional mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Model pakaian seragam nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. c. Pakaian seragam kepramukaan mengacu pada ketentuan peraturan kwartir nasional gerakan pramuka;

8.

9.

d. Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masingmasing. BAB IV PENGADAAN DAN PENGGUNAAN Pasal 4 (1) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik. (2) Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas. Pasal 5 (1) Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan Upacara Bendera. (2) Pada saat Upacara Bendera dilengkapi topi pet dan dasi sesuai warna seragam masingmasing jenjang sekolah, dilengkapi dengan logo tut wuri handayani di bagian depan topi.

II.B.5

II.B.6

Kalimat topik: (1) Pengadaan pakaian seragam… orangtua atau wali peserta didik Kalimat pengembang: (2) Pengadaan pakaian seragam… baru atau kenaikan kelas. Kalimat topik: (1)Pakaian seragam nasional dikenakan… pelaksanaan Upacara Bendera. Kalimat pengembang: (2)Pada saat Upacara Bendera… di bagian depan

Pemerincian

√

Pemerincian

√


(3) Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah yang diatur oleh masing-masing sekolah. 10.

11.

BAB V SANKSI Pasal 6 Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VI PENUTUP Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

topi.

II.B.7

II.B.8

Kalimat pengembang: (3)Selain hari sebagaimana… oleh masing-masing sekolah. Kalimat pengembang: Sekolah yang melangga… peraturan perundangundangan.

Pemerincian

√

Pemerincian

√

Kalimat pengembang : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Berita Negara Republik Indonesia. Kalimat pengembang: Ditetapkan di …Republik Indonesia. Kalimat pengembang: Diundangkan di …. TAHUN 2014 NOMOR 768.


12.


TAHUN 2014 NOMOR 768. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

II.C.1

Kalimat topik

Pemerincian

√


78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;


4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi;


8.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.


13.

14.

Pasal 1 (1) Menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa dan buku panduan guru untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yaitu kelas II, Kelas V, Kelas VIII, kelas X, dan kelas XI yang layak digunakan dalam pembelajaran. (2) Buku teks pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Buku panduan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

II.C.2

Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

II.C.3

Diundangkan di Jakarta

Kalimat topik: (1) Menetapkan Buku Teks Pelajaran… digunakan dalam pembelajaran. Kalimat pengembang: (2) Buku Teks Pelajaran… tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Kalimat pengembang: (3) Buku Panduan Guru sebagaimana… tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemerincian

√

Pemerincian

√

Kalimat pengembang : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Berita Negara Republik Indonesia. Kalimat pengembang: Ditetapkan di …Republik Indonesia.

Kalimat pengembang:


Diundangkan di …. TAHUN 2014 NOMOR 862.

pada tanggal 24 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 862.

15.


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengenalan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, dan konsep pengenalan diri terhadap peserta didik baru perlu dilaksanakan masa orientasi peserta didik baru; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

II.D.1

Kalimat topik

Pemerincian

√


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah


16.

17.

18.

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu I I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK DI SEKOLAH. Pasal 1 Setiap sekolah menyelenggarakan masa orientasi peserta didik bagi peserta didik baru selama jam belajar di sekolah pada minggu pertama masuk sekolah selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari. Pasal 2 Masa orientasi peserta didik bertujuan untuk mengenalkan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri peserta didik, dan kepramukaan sebagai pembinaan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 (1) Sekolah dilarang melaksanakan masa orientasi peserta didik yang mengarah

II.D.2

Kalimat topik

Pemerincian

√

Kalimat pengembang

Pemerincian

√

Kalimat pengembang

Pemerincian

√

II.D.3

II.D.4


19.

20.

21.

22.

23.

kepada tindakan kekerasan, pelecehan dan/atau tindakan destruktif lainnya yang merugikan peserta didik baru baik secara fisik maupun psikologis baik di dalam maupun di luar sekolah. (2) Sekolah dilarang memungut biaya dan membebani orangtua dan peserta didik dalam bentuk apapun. Pasal 4 Kepala sekolah dan guru di sekolah yang bersangkutan bertanggungjawab dan wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengendalikan masa orientasi peserta didik baru menjadi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif dan kreatif, bukan mengarah kepada tindakan destruktif dan/atau berbagai kegiatan lain yang merugikan siswa baru baik secara fisik maupun psikologis. Pasal 6 Kepala sekolah dan guru yang membiarkan terjadinya penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/U/2001 tentang Masa Orientasi Siswa di Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8

II.D.5 Kalimat pengembang

Pemerincian

√

Kalimat pengembang

Pemerincian

√

Kalimat pengembang

Pemerincian

√

Kalimat pengembang

Pemerincian

√

Pemerincian

√

II.D.6

II.D.7

II.D.8

II.D.9

Kalimat pengembang :


24.


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 920. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler; b. bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat memfasilitasi

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Berita Negara Republik Indonesia. Kalimat pengembang: Ditetapkan di …Republik Indonesia.

Kalimat pengembang: Diundangkan di …. TAHUN 2014 NOMOR 920.

II.E.1

Kalimat topik

Pemerincian

√


pengembangan potensi peserta didik melalui pengembangan bakat, minat, dan kreativitas serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan


Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Pendidikan


25.

dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. 2. Satuan pendidikan adalah Sekolah

II.E.2

Kalimat topik: Dalam Peraturan Menteri ini… pengawasan satuan pendidikan. Kalimat topik: (2) Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah… Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

Definisi

√


Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). 26.

27.

Pasal 2 Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 (1) Kegiatan Ekstrakurikuler terdiri atas: a. Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib; dan b. Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan. (2) Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. (3) Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk pendidikan kepramukaan. (4) Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik. (5) Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

II.E.3

Kalimat topik

II.E.4

Pemerincian

√

Pemerincian

√

Kalimat topik: (1) Kegiatan Ekstrakurikuler terdiri atas:… Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan. Kalimat pengembang: (2) Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana… seluruh peserta didik. Kalimat pengembang: (3) Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana… berbentuk pendidikan kepramukaan. Kalimat pengembang: (4) Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan sebagaimana…


dapat berbentuk latihan olah-bakat dan latihan olah-minat.

28.

29.

Pasal 4 (1) Pengembangan berbagai bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan dilakukan dengan mengacu pada prinsip: a. partisipasi aktif; dan . b. menyenangkan. (2) Pengembangan berbagai bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik; b. analisis sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraannya; c. pemenuhan kebutuhan sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya; d. penyusunan program Kegiatan Ekstrakurikuler; dan e. penetapan bentuk kegiatan yang diselenggarakan; Pasal 5 (1) Satuan pendidikan wajib menyusun program Kegiatan Ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah.

pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik.

II.E.5

Kalimat pengembang: (5) Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan sebagaimana… berbentuk latihan olahbakat dan latihan olahminat. Kalimat topik: (1) Pengembangan berbagai bentuk… b. menyenangkan. Kalimat topik: (2) Pengembangan berbagai bentuk Kegiatan… kegiatan yang diselenggarakan;

II.E.6

Kalimat topik: (1) Satuan pendidikan wajib menyusun… Rencana Kerja Sekolah.

Pemerincian

√

Definisi

√


(2) Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. rasional dan tujuan umum; b. deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler; c. pengelolaan; d. pendanaan; dan e. evaluasi (3) Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada peserta didik dan orangtua/wali pada setiap awal tahun pelajaran. 30.

31.

Pasal 6 (1) Pelaksanaan program Kegiatan Ekstrakurikuler mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada gugus sekolah atau klaster sekolah. (2) Penggunaan sumber daya bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 7 (1) Satuan pendidikan memberikan penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam Kegiatan Ekstrakurikuler secara kualitatif dan dideskripsikan pada rapor peserta didik. (2) Satuan pendidikan melakukan evaluasi Program Kegiatan Ekstrakurikuler pada setiap akhir tahun ajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator

Kalimat pengembang: (2) Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana… e.evaluasi Kalimat pengembang: (3) Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana… setiap awal tahun pelajaran. II.E.7

Kalimat pengembang: (1) Pelaksanaan program Kegiatan… sekolah atau klaster sekolah. Kalimat pengembang: (2) Penggunaan sumber daya bersama… sesuai dengan kewenangannya.

II.E.8

Kalimat topik: (1) Satuan pendidikan memberikan… dideskripsikan pada rapor peserta didik. Kalimat topik: Satuan pendidikan melakukan… indikator yang telah ditetapkan.

Pemerincian

√

Pemerincian

√


yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi Program Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk penyempurnaan Program Kegiatan Ekstrakurikuler tahun ajaran berikutnya. Pasal 8 Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum yang mengatur mengenai Kegiatan Ekstrakurikuler dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI (3)

32.

33.

34.

Kalimat pengembang: Hasil evaluasi Program Kegiatan… Ekstrakurikuler tahun ajaran berikutnya. II.E.9 Kalimat pengembang

Pemerincian

√

Pemerincian

√

Pemerincian

√

II.E.10 Kalimat pengembang

II.E.11

Kalimat pengembang : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Berita Negara Republik Indonesia. Kalimat pengembang: Ditetapkan di …Republik Indonesia.

Kalimat pengembang: Diundangkan di …. TAHUN


35.


MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 958. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik; b. bahwa nilai-nilai dalam sikap dan keterampilan sebagai muatan Kurikulum 2013 dan muatan Pendidikan Kepramukaan dapat bersinergi secara koheren; c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan

2014 NOMOR 958.

II.F.1

Kalimat topik

Pemerincian

√


Pendidikan Menengah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik


Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI; 9. Peraturan Menteri


Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK; 12. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugus depan Gerakan Pramuka; 13. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 056 Tahun 1982 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Karang Pamitran; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN SEBAGAI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER WAJIB PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN


MENENGAH. 36.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan; 2. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). 3. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan; 4. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka; 5. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka; 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

II.F.2

Kalimat topik: 1. Pendidikan Kepramukaan adalah… pengamalan nilai-nilai kepramukaan; Kalimat topik: 2. Satuan Pendidikan adalah… Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Kalimat topik: 3. Gerakan Pramuka adalah… menyelenggarakan pendidikan kepramukaan; Kalimat topik: 4. Pramuka adalah warga negara Indonesia… Pramuka dan Darma Pramuka; Kalimat topik: 5. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka; Kalimat topik: 6. Menteri adalah menteri

Definisi

√


37. (1)

(2)

38.

Pasal 2 Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan Ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik;

Pasal 3 (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler. (2) Model Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum. (3) Model Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari didalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. (4) Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan.

II.F.3

II.F.4

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; Kalimat topik: (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan… pendidikan dasar dan menengah.

Definisi

√

Pemerincian

√

Kalimat topik: Kegiatan Ekstrakurikuler wajib merupakan… diikuti oleh seluruh peserta didik; Kalimat topik: (1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan… Model Aktualisasi, dan Model Reguler. Kalimat pengembang: (2) Model Blok sebagaimana… diberikan penilaian umum. Kalimat pengembang: (3) Model Blok sebagaimana… diberikan penilaian formal. Kalimat pengembang:


(4) Model Blok sebagaimana… dilaksanakan di Gugus depan. 39.

40.

41.

Pasal 4 Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai sikap dan keterampilan. Pasal 5 (1) Pola Kegiatan Pendidikan Kepramukaan diwujudkan dalam bentuk upacara dan keterampilan Kepramukaan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik. (2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upacara pembukaan dan penutupan. (3) Keterampilan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai perwujudan komitmen Kepramukaan dalam bentuk pembiasan dan penguatan sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. (4) Metode dan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk belajar interaktif dan progresif disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental peserta didik.

II.F.5

Pasal 6 (1) Penilaian dalam Pendidikan Kepramukaan

II.F.7

Kalimat pengembang II.F.6

Pemerincian

√

Pemerincian

√

Pemerincian

√

Kalimat topik: (1) Pola Kegiatan Pendidikan Kepramukaan… berbagai metode dan teknik. Kalimat pengembang: (2) Upacara sebagaimana… upacara pembukaan dan penutupan. Kalimat pengembang: (3) Keterampilan Kepramukaan sebagaimana… dengan kebutuhan pembelajaran. Kalimat pengembang: (4) Metode dan teknik sebagaimana… kemampuan fisik dan mental peserta didik. Kalimat topik: (1) Penilaian dalam


dilaksanakan dengan menggunakan penilaian yang bersifat otentik mencakup penilaian sikap dan keterampilan. (2) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan penilaian berdasarkan pengamatan, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya. (3) Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan penilaian unjuk kerja. (4) Penilaian sikap dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan jurnal pendidik dan portofolio.

42.

Pasal 7 (1) Pengelolaan Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung jawab kepala sekolah dengan pelaksana pembina pramuka. (2) Pembina Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru kelas/Guru mata pelajaran yang telah memperoleh sertifikat paling rendah kursus mahir dasar atau Pembina Pramuka yang bukan guru kelas/guru mata pelajaran.

Pendidikan Kepramukaan… penilaian sikap dan keterampilan. Kalimat pengembang: (2) Penilaian sikap sebagaimana… penilaian diri, dan penilaian teman sebaya. Kalimat pengembang: (3) Penilaian keterampilan sebagaimana… menggunakan penilaian unjuk kerja.

II.F.8

Kalimat pengembang: (4) Penilaian sikap dan keterampilan… menggunakan jurnal pendidik dan portofolio. Kalimat topik: (1) Pengelolaan Pendidikan Kepramukaan… dengan pelaksana pembina pramuka. (2) Kalimat pengembang: (3) Pembina Pramuka sebagaimana… guru kelas/guru mata pelajaran.

Definisi

√


43.

44.

(3) Guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pembina Pramuka dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru dengan beban kerja paling banyak 2 jam pelajaran per minggu. Pasal 8 (1) Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib dan Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib. (2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam

II.F.9

Kalimat pengembang: (4) Guru kelas/guru mata pelajaran… beban kerja paling banyak 2 jam pelajaran per minggu. Kalimat topik: (1) Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler… Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib. Kalimat pengembang: (2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan… tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemerincian

√

Pemerincian

√

Kalimat pengembang: Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan… Peraturan Menteri ini.

II.F.10

Kalimat pengembang : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Berita


45.


Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 959. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran Kurikulum 2013 untuk digunakan dalam pembelajaran; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Negara Republik Indonesia. Kalimat pengembang: Ditetapkan di …Republik Indonesia. Kalimat pengembang: Diundangkan di …. TAHUN 2014 NOMOR 959.

II.G.1

Kalimat topik

Pemerincian

√


menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan Pendidikan Menengah yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan Dalam Pembelajaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan


3.

4.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian


46.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU KURIKULUM 2013 KELOMPOK PEMINATAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN. Pasal 1 (1) Buku kurikulum 2013 untuk SMA/MA kelas X kelompok peminatan Matematika dan IlmuIlmu Alam yang terdiri atas:

II.G.2

Kalimat pengembang: (1)Buku kurikulum 2013 untuk… digunakan dalam pembelajaran.

Pemerincian

√


a. Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Buku Panduan Guru sebagai buku guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran. (2) Buku kurikulum 2013 untuk SMA/MA kelas X kelompok peminatan Ilmu-Ilmu Sosial terdiri atas: a. Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Buku Panduan Guru sebagai buku guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran. (3) Buku kurikulum 2013 untuk SMA/MA kelas X kelompok peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya yang terdiri atas: a. Buku Teks Pelajaran sebagai buku siswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Buku Panduan Guru sebagai buku guru

Kalimat pengembang: (2) Buku kurikulum 2013 untuk… digunakan dalam pembelajaran.

Kalimat pengembang: (3) Buku kurikulum 2013 untuk… digunakan dalam pembelajaran.


sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran. 47.

48.

Pasal 2 Perubahan atas isi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 959.

II.G.3 Kalimat pengembang

II.G.4

Pemerincian

√

Pemerincian

√

Kalimat pengembang : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Berita Negara Republik Indonesia. Kalimat pengembang: Ditetapkan di …Republik Indonesia. Kalimat pengembang: Diundangkan di …. TAHUN 2014 NOMOR 959.


49.


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: bahwa dalam rangka implementasi kurikulum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77O ayat (2) huruf c dan Pasal 77P ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

II.H.1

Kalimat topik

Pemerincian

√


Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet


Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan


50.

Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

II.H.2

Kalimat topik: Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pembelajaran adalah proses interaksi… pada suatu lingkungan belajar.

Definisi

√


51.

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran selanjutnya disebut dengan RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada silabus; 3. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah /Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB). Pasal 2 (1) Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan karakteristik: a. interaktif dan inspiratif; b. menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif; c. kontekstual dan kolaboratif; d. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik; dan e. sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. (2) Pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi, model, dan metode yang mengacu pada karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pendekatan pembelajaran sebagaimana

Kalimat topik: 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran selanjutnya disebut dengan… dikembangkan mengacu pada silabus; Kalimat topik: 3. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah… Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB). II.H.3

Kalimat topik: (1) Pembelajaran dilaksanakan berbasis… kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kalimat pengembang: (2) Pembelajaran menggunakan pendekatan,… pada karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kalimat pengembang: (3) Pendekatan pembelajaran sebagaimana dimaksud

Pemerincian

√


dimaksud pada ayat (2) merupakan cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. (4) Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan langkahlangkah sistematik dan sistemik yang digunakan pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. (5) Model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. (6) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran yang mencakup antara lain ceramah, tanya-jawab, diskusi. (7) Pendekatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan. (8) Pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran: a. mengamati; b. menanya;

pada… kompetensi yang ditentukan. Kalimat pengembang: (4) Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud… kompetensi yang ditentukan. Kalimat pengembang: (5) Model pembelajaran sebagaimana… urutan logis, pengaturan, dan budaya.

Kalimat pengembang: (6) Metode pembelajaran sebagaimana… mencakup antara lain ceramah, tanyajawab, diskusi Kalimat pengembang: (7) Pendekatan pembelajaran sebagaimana… berbasis proses keilmuan. Kalimat pengembang: (8) Pendekatan saintifik/pendekatan berbasis… e. mengomunikasikan.


52.

c. mengumpulkan informasi/mencoba; d. menalar/mengasosiasi; dan e. mengomunikasikan. (9) Urutan logis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikembangkan dan digunakan dalam satu atau lebih pertemuan. (10) Pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan menggunakan modus pembelajaran langsung atau tidak langsung sebagai landasan dalam menerapkan berbagai strategi dan model pembelajaran sesuai dengan Kompetensi Dasar yang ingin dicapai. Pasal 3 (1) Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan RPP. (2) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh guru dengan mengacu pada silabus dengan prinsip: a. memuat secara utuh kompetensi dasar sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan; b. dapat dilaksanakan dalam satu atau lebih dari satu kali pertemuan; c. memperhatikan perbedaan individual peserta didik; d. berpusat pada peserta didik; e. berbasis konteks; f. berorientasi kekinian; g. mengembangkan kemandirian belajar; h. memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran; i. memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan;

Kalimat pengembang: (9) Urutan logis sebagaimana… dalam satu atau lebih pertemuan. Kalimat pengembang: (10) Pendekatan saintifik/pendekatan berbasis… dengan Kompetensi Dasar yang ingin dicapai.

II.H.4

Kalimat topik: (1) Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan RPP. Kalimat pengembang: (2) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)… memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kalimat pengembang: (3) Prinsip sebagaimana dimaksud… reguler, pengayaan, dan remedial. Kalimat pengembang: (4) RPP sebagaimana dimaksud… bahan, dan

Pemerincian

√


dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. (4) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas/semester, dan alokasi waktu; b. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator pencapaian kompetensi; c. materi pembelajaran; d. kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup; e. penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan; dan f. media, alat, bahan, dan sumber belajar.

sumber belajar.

j.

(5) Indikator pencapaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan: a. kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti 1 dan Kompetensi Inti 2; dan b. kemampuan yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti 3 dan Kompetensi Inti 4. (6) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d mengacu pada

Kalimat pengembang: (5) Indikator pencapaian kompetensi… Kompetensi Inti 3 dan Kompetensi Inti 4. Kalimat pengembang: Kegiatan pembelajaran sebagaimana… sampai dengan ayat (9).


53.

54.

55.

pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sampai dengan ayat (9). Pasal 4 Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Semua ketentuan tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Peraturan Menteri yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD.

II.H.5 Kalimat Pengembang

Pemerincian

√

Kalimat Pengembang

Pemerincian

√

Pemerincian

√

II.H.6

II.H.7 Kalimat pengembang : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Berita Negara Republik Indonesia. Kalimat pengembang: Ditetapkan di …Republik Indonesia. Kalimat pengembang: Diundangkan di …. TAHUN 2014 NOMOR 1506.


56.


AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1506. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Kurikulum 2013 secara efektif dan efisien pada satuan pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia

II.I.1

Kalimat Topik

Pemerincian

√


Nomor 13 Tahun 2014; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah


57.

Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang selanjutnya disebut Pendampingan adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; 2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

II.I.2

Kalimat topik: Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang selanjutnya disebut Pendampingan adalah proses pemberian… pada satuan pendidikan; Kalimat topik: 2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah… Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB)

Definisi

√


58.

59.

Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB). Pasal 2 (1) Pendampingan memiliki tujuan: a. memfasilitasi proses adopsi Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; b. memfasilitasi pengayaan/kontekstualisasi sebagai bagian dari pengembangan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; c. memperkuat keterlaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; dan d. memperkuat pemahaman dan membangun kepercayaan diri dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran: a. pengawas satuan pendidikan; b. kepala satuan pendidikan; dan c. pendidik. (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh substansi pendampingan sesuai dengan status dan peran masing-masing. Pasal 3 (1) Pendampingan dilakukan berdasarkan prinsip: a. profesional; b. kolegial; c. sikap saling percaya; dan d. berkelanjutan. (2) Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan kriteria dan prosedur keahlian. (3) Prinsip kolegial sebagaimana dimaksud pada

. II.I.3

Kalimat topik: (1) Pendampingan memiliki tujuan: a. memfasilitasi… pembelajaran berbasis Kurikulum 2013. Kalimat pengembang: (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud… c. pendidik.

Pemerincian

√

Pemerincian

√

Kalimat pengembang: (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada… status dan peran masing-masing.

II.I.4

Kalimat topik: (1) Pendampingan dilakukan berdasarkan… d. berkelanjutan.

Kalimat pengembang: (2) Prinsip profesional sebagaimana… kriteria dan prosedur keahlian. Kalimat pengembang:


ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan pendekatan dan iklim kesejawatan antara pendamping dan yang didampingi. (4) Prinsip sikap saling percaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan saling menghormati dan bertanggungjawab. (5) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan secara terencana, terus-menerus, dan semakin meningkat.

60.

61.

Pasal 4 Pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 berisi: a. penguatan substansi bahan ajar untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema pembelajaran; b. penguatan sistem pembelajaran pada Kurikulum 2013; c. penguatan sistem penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Kurikulum 2013 dan pengisian laporan hasil belajar peserta didik; d. pengembangan perangkat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; dan e. pengembangan model penelusuran minat peserta didik melalui bimbingan dan konseling. Pasal 5 Pengelolaan pendampingan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

(3) Prinsip kolegial sebagaimana… pendamping dan yang didampingi. Kalimat pengembang: (4) Prinsip sikap saling percaya sebagaimana… menghormati dan bertanggungjawab. Kalimat pengembang: (5) Prinsip berkelanjutan sebagaimana… terusmenerus, dan semakin meningkat. II.I.5

Kalimat topik

Pemerincian

√

Kalimat topik

Pemerincian

√

II.I.6


62.

63.

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah bekerjasama dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 6 (1) Pendampingan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan: a. model pendampingan di induk kluster/gugus; dan b. model pendampingan di satuan pendidikan. (2) Model Pendampingan berbasis kluster/gugus satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh guru pendamping. (3) Model pendampingan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh guru pendamping yang ada di satuan pendidikan tersebut. Pasal 7 (1) Guru pendamping dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 terdiri atas unsur: a. pengawas satuan pendidikan; b. kepala satuan pendidikan; dan c. pendidik. (2) Syarat sebagai pendamping dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. telah lulus pelatihan Kurikulum 2013 dengan prestasi sekurang-kurangnya dengan predikat memuaskan (M); dan b. telah lulus dalam bimbingan teknis guru pendamping. (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang

II.I.7

II.I.8

Kalimat topik: (1)Pendampingan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan: a. model pendampingan… di satuan pendidikan. Kalimat pengembang: (2) Model Pendampingan berbasis… dilakukan oleh guru pendamping.

Pemerincian

√

Pemerincian

√

Kalimat pengembang: (3) Model pendampingan di satuan… di satuan pendidikan tersebut. Kalimat topik: (1) Guru pendamping dalam pelaksanaan… c. pendidik Kalimat pengembang: (2) Syarat sebagai pendamping dalam pelaksanaan… teknis guru pendamping. Kalimat pengembang: (3) Penyelenggara satuan pendidikan… pada satuan pendidikan.


64.

65.

66.


didirikan oleh masyarakat dapat menyediakan sumber daya pendidikan dalam pelaksanaan pendampingan pada satuan pendidikan. Pasal 8 Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan; di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1506. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN

II.I.9

Kalimat pengembang

Pemerincian

√

II.I.10

Kalimat pengembang : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Berita Negara Republik Indonesia. Pemerincian

√

Kalimat pengembang: Ditetapkan di …Republik Indonesia. Kalimat pengembang: Diundangkan di …. TAHUN 2014 NOMOR 1508.

II.J.1 Kalimat Topik

Pemerincian

√


KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka kelancaran proses pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan


67.

68.

Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013. Pasal 1 Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Pasal 2 (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. (2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013. (3) Satuan pendidikan rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

II.J.2

Kalimat pengembang

II.J.3

Pemerincian

√

Pemerincian

√

Kalimat topik: (1) Satuan pendidikan dasar… menggunakan Kurikulum 2013. Kalimat pengembang: (2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan… rintisan penerapan Kurikulum 2013. Kalimat pengembang: (3) Satuan pendidikan rintisan sebagaimana… sesuai dengan kewenangannya.


69.

70.

71.

Pasal 3 (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi: a. Kepala satuan pendidikan; b. Pendidik; c. Tenaga kependidikan; dan d. Pengawas satuan pendidikan. (2) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kompetensi dan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013. (3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

II.J.4

Pasal 4 Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020. Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur terkait dengan prosedur pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tata cara satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

II.J.5

Kalimat topik: (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan… Pengawas satuan pendidikan. Kalimat pengembang: (2) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana… pelaksanaan Kurikulum 2013.

Pemerincian

√

Kalimat pengembang

Pemerincian

√

Kalimat pengembang

Pemerincian

√

Kalimat pengembang: (3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana… Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

II.J.6


72.

73.

74.

75.

Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. Pasal 7 Satuan pendidikan anak usia dini melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Satuan pendidikan khusus melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan; di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1902.

II.J.7 Kalimat pengembang

Pemerincian

√

Kalimat pengembang

Pemerincian

√

Kalimat pengembang

Pemerincian

√

II.J.8

II.J.9

II.J.10

Kalimat pengembang : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Berita Negara Republik Indonesia. Pemerincian Kalimat pengembang: Ditetapkan di …Republik Indonesia. Kalimat pengembang: Diundangkan di …. TAHUN 2014 NOMOR 1902.

√



.


Transkrip dan Coding Hasil Wawancara Dengan Praktisi Hukum

Waktu Pelaksanaan

: Kamis, 25 Februari 2016

Pukul

: 16.21-16.51 WIB

Pertanyaan Baik,

selamat

sore

sebelumnya

Jawaban Pak

saya

Kategori

Heri, Oke, saya Heri Sabto Widodo. Jadi, akan saya notaris di BAN PPAT di

memperkenalkan diri. Saya adalah Kabupaten Bantul. Saya ini lulus S1 salah satu mahasiswa Pendidikan Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia dari Islam Universitas

Sanata

Hukum

Indonesia

Dharma program

di dan

spesialis

Yogyakarta ingin mewawancarai Universitas

Universitas kemudian

notariat

Gajah

di

Mada

Bapak berkaitan dengan penelitian Yogyakarta. Kemudian saya selain saya. Sebelumnya, silahkan Bapak saya notaris, saya juga jabatan saya memperkenalkan

diri,

nama Ketua

Ikatan

Notaris

Identitas Praktisi Hukum

Indonesia

lengkap dan jenjang pendidikan Kabupaten Bantul dan sekaligus Bapak.

Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia

Daerah

Istimewa

Yogyakarta. Ya, itu mungkin dari saya. (PH1) Yang pertama dalam penelitian ini, Ya, jadi mungkin kalau menurut saya mengutip pendapat Anton M. Anton

saya

pikir

tinjauannya

Perspektif Bapak

Moeliono dalam buku karangan mungkin dari sisi bahasa ya. Saya

Heri tentang

Hadikusuma yang berjudul “Bahasa nggak mengerti yang dimaksudkan

pendapat Anton M.

Hukum Indonesia”. Menurut beliau, Anton ini kalimat tunggal dan

Moeliono

salah satu ciri-ciri ragam bahasa bercorak hemat itu seperti apa. Tapi, Perundang-Undangan,

yaitu yang saya maknai adalah bahwa


bercorak hemat, hanya kata yang memang

yang

namanya

bahasa

diperlukan dalam penggunaannya Perundang-Undangan ini memang dan bentuk, makna, dan fungsinya cenderung sederhana ya, cenderung lebih mantap dan stabil. Nah, baku, dan singkat memang karena menurut

Bapak,

apakah

benar kan menghindari banyak penafsiran

argumen Anton M. Moeliono yang yang mungkin akan dimunculkan mengatakan

bahwa

Perundang-Undangan kalimat

tunggal

bahasa pada saat bahasa itu menjadi banyak. itu

atau

berupa Nah, makannya kalaupun Pak Anton bercorak ini bilang bahasanya lebih, lebih apa

hemat?

ya lebih simple ya, lebih eee apa lebih mantap itu saya pikir saya setuju juga. Tapi, makna dari saya. Artinya tafsiran dari saya sendiri, terlepas itu benar atau tidak menurut Pak

Anton,

memang

eee

saya

bahasa

melihat

hukum

perlu

sederhana, singkat, dan tidak terlalu apa ya tidak terlalu gladrah itu sehingga bisa diartikan semua orang sama, seperti itu. (PH2) Lalu, bagaimana dengan pendapat Ya, secara eee kontekstual saya pikir Anton M. Moeliono yang kedua kalau

Pak

Anton

benar

juga.

yang mengatakan bahwa bahasa Artinya, dia kalau bahasa hukum itu Perundang-Undangan

itu singkat

dan

padat,

maka

mempunyai bentuk, makna, dan kemungkinan berarti bahasa hukum fungsi yang lebih mantap dan stabil itu atau

ciri-cirinya

mantap.

Iya,

mantap,

jadi,

mempunyai mantap disini itu tidak menimbulkan

kalimat yang baku dan efektif. banyak penafsiran, gitu ya. Jadi, eee Menurut pernyataan

Bapak,

apakah

tersebut?

benar kalau bahasa itu terlalu banyak

Sedangkan fungsinya, maka dia akan cenderung

Perspektif Bapak Heri tentang pendapat Anton M. Moeliono


dalam penelitian saya, masih ada lebih banyak penafsirannya sehingga beberapa

kalimat

yang

perlu kalau itu singkat dan padat mungkin

dibenahi untuk mengikuti kaidah- bisa berarti mantap. Jadi, saya lebih kaidah bahasa Indonesia.

setuju,

lebih

setuju.

Kalau

kemungkinan dalam proses apa ya, pemakaiannya, aplikasinya, dalam pemakaian di bahasa Indonesia ya karena memang bahasa Indonesia itu kan banyak sekali menyerap ya, menyerap idiom-idiom yang dari manapun. Jadi, kemungkinan juga disitu juga ada banyak yang harus disesuaikan. (PH3) Menurut Pak Heri selaku Praktisi Kalau ciri-ciri bahasa hukum itu, Hukum, ciri-ciri bahasa hukum saya pikir ya tadi saya mengikuti Indonesia itu apa saja?

Pak Anton saja. Cuman kalau menurut saya, ciri-ciri yang paling banyak dipakai yaitu, ya satu, ya itu baku bahasanya. Yang keduanya, memang

singkat,

nggak

terlalu

banyak variatif, gitu ya. Kemudian

Ciri-ciri bahasa

artinya jelas, gitu sehingga kalaupun

hukum Indonesia

orang

sekali

membaca

itu

dia

mengerti yang dimaksudkan seperti apa karena kalau nggak, maka dia akan menimbulkan banyak arti. Nah, kalau sudah menimbulkan banyak arti, maka kemudian menjadi multitafsir penerjemahan

sehingga hukum

dalam akan


menimbulkan

silang

pendapat.

Sementara dalam hukum sendiri itu kan

dihindarkan

terjadi

silang

pendapat. Walaupun, orang hukum selalu bersilang pendapat. (PH4) Bisa dijelaskan pak, maksud dari Jadi, dalam satu kata itu jika itu silang pendapat itu apa?

berarti banyak, mungkin punya arti lebih

dari

satu,

maka

itu

menimbulkan silang pendapat. Kan orang hukum sukanya membedabedakan arti, ya. Pada saat bahasa hukum

itu

diperlukan

mengartikan menjadi

sesuatu fungsi

tuntutan,

untuk

dan

akan

meringankan

meringankan

hukuman

atau kemudian menjadi sandaran untuk sebuah keinginan orang itu

Maksud silang

terhadap arti hukum itu sendiri.

pendapat

Maka

kemudian

orang

akan

membawa kepentingannya terhadap bahasa

itu.

Jadi,

dimana

kepentingannya yang negatif, maka bahasa itu akan diarahkan ke arah kepentingannya. sebenarnya

Itu

yang

dihindarkan

sehingga

diambil bahasa hukum itu singkat dan artinya itu tidak terlalu banyak. Ya, artinya ya satu. Siapapun yang mengartikan ya sama. Itu yang mungkin yang dimaksudkan yang


lebih

efektif

seperti

itu

kalau

menurut saya. Jadi, jangan sampai bahasa hukum itu justru malah menimbulkan rancu dalam orang melihat, seperti. (PH5) Dalam

penelitian

ini,

saya Jadi begini, eee dalam sebuah

menemukan kalimat-kalimat yang pembuatan Undang-Undang, aturan, digunakan

panjang-panjang

dan kontrak, perjanjian, atau apapun itu

sukar dimengerti. Menurut Bapak, yang

berwujud

kemudian

itu

mengapa kalimat dalam bahasa menghasilkan sesuatu, yang harus hukum seperti itu?

diikuti

orang,

diharapkan memang

maka

pembuatannya detail.

Jadi,

disitu harus orang

membaca itu sampai detail. Maka kemudian muncullah kalau sebuah aturan itu pasal-pasalnya dan aturan penjelasannya untuk menghindarkan

Karakteristik

hal-hal yang tadi itu, yang kemudian

kalimat bahasa

terjadi banyak tafsiran. Nah, kenapa

hukum

kemudian dia menjadi panjang? Karena dia kan menjelaskan detail dari maksud setiap aturan itu, setiap kata-kata atau kalimat yang dibuat dalam

aturan,

perjanjian,

atau

kontrak atau apapun itu yang dibuat sehingga dengan demikian maka orang

cenderung

lebih

bosan

membacanya. Tapi, sebenarnya dia akan menjadi lebih jelas pada saat dia membaca sampai selesai. Karena


kalau dia membaca secara terputusputus atau perbagian-bagian saja, tanpa dia membaca sampai akhir ataupun penjelasannya, maka dia akan tidak akan mendapatkan arti yang sesungguhnya. Nah, hal-hal yang semacam ini kadang-kadang justru dimanfaatkan orang untuk memelintir bahasa-bahasa hukum itu sendiri menjadi yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud UndangUndang pada saat dibuatnya, seperti itu. (PH6) Berarti ciri kalimat yang panjang- Iya, lebih konkrit, lebih detail panjang dalam bahasa hukum itu sehingga tidak muncul penafsiran mempunyai tujuan tersendiri untuk yang menjelaskan lebih konkrit?

seponggal-ponggal.

Kalau

nanti orang bicara, Undang-Undang A pasalnya yang dibaca cuman pasal 5. Sementara pasal 5 ini, dia sama dibaca dengan pasal 10 karena pasal 6, 7, 8, dan 9 akan menjelaskan pasal

5

itu

maunya

kemana.

Kemudian setelah itu disusul pula ayat-ayat

penjelasan.

Itu

yang

sehingga dia terasa lebih panjang, bahkan harus dibaca sampai selesai Undang-Undang itu, seperti itu. (PH7) Sebelumnya, Pak Heri mengatakan Ya,

seperti

tadi

saya

bilang.

Ciri kalimat dalam bahasa hukum


bahwa bahasa hukum Indonesia itu Sebenarnya bahasa hukum itu kan multitafsir. Bisa dijelaskan kembali dibuat untuk tidak menimbulkan berkaitan dengan hal tersebut?

multitafsir. Nah, kemudian maka dibuat dia lebih sederhana, lebih

Bahasa hukum

baku, dan lebih simple. Nah, cuman

Indonesia

dalam

penjelasannya,

dia

akan

menjadi lebih panjang karena dia menghindarkan Tapi,

multitafsir

kebanyakan

orang

tadi. dalam

membacanya tidak sampai selesai dan

tidak

penjelasan

dibaca di

akhir

ayat-ayat Undang-

Undangnya. Maka kemudian pada saat itu dimunculkan, menimbulkan multitafsir sehingga kalau orang baca Undang-Undang, orang baca hukum ya harus tuntas, jangan separo-separo. Kalau separo-separo dia akan pasti multitafsir. Nah, multitafsir ini muncul dari berbagai macam

kepentingan.

Kalaupun

dalam sebuah satu ayat dalam sebuah Undang-Undang, kemudian itu ditafsirkan oleh lawan ya mereka yang

saling

berlawanan,

bersitegang maka

memunculkan penafsirannya, kepentingannya Nah,

inilah

dan akan

berbeda-beda sesuai

dengan

masing-masing. yang

seharusnya


dihindarkan sehingga bahasa hukum harus jelas, singkat, dan baku. Kalaupun itu ditafsirkan oleh dua orang saling bersitegang atau saling berbeda kepentingan, maka tetap saja hasilnya sama. Itulah kemudian muncullah

ada

lembaga-lembaga

banding. Misalnya, pembandingan peradilan tingkat pertama, peradilan hak

asasi

karena

biar

bisa

meminimalisir penafsiran kalau ada lembaga di atasnya yang nanti menguji materi itu, Undang-Undang yang sudah keluar, seperti itu. (PH8) Kemarin, saya sempat mendengar Iya,

Eropa

Kontinental.

Jadi

kata “Kontinental”, itu artinya apa memang kan sistem hukum kita itu Pak?

mengikuti Sistem Hukum Eropa Kontinental. Jadi kalau ada beberapa sistem hukum di dunia kan, salah satunya adalah Eropa Kontinental dan

Inkluseksion. Kalau Eropa

Kontinental itu banyak diikuti oleh

Pengertian kata

Belanda, Belgia, dan lain-lain. Tapi,

kontinental

kalau

Inkluseksion

Inggris,

kemudian

itu

seperti

negara-negara

yang menjadi negara jajahan Inggris, seperti Australia, Malaysia, dan Amerika

yang

lebih

cenderung

nafasnya sama. Itu yang cuma membedakan saja, sistemnya saja,


sistem hukum itu. Itu yang diadopsi kita. (PH9) Berarti

akar

permasalahannya, Ya, negara kita memang masih

kenapa munculnya bahasa hukum banyak yang mengikuti Belanda. Indonesia

itu

karena

negara Walaupun

Indonesia sudah termasuk negara sudah yang dijajah oleh Belanda.

sekarang

dimodifikasi

pelan-pelan ya,

sudah

dirubah dengan menjadi hukum nasional.

Tapi,

hawanya

dan

nafasnya masih mengikuti hukumhukum Eropa, seperti itu. Nah, ini memang perlu waktu panjang untuk proses ini bisa kemudian menjadi

Penyebab munculnya bahasa hukum Indonesia

hukum Nasionalis yang milik kita sendiri, nafasnya milik kita sendiri, kemudian dan akhirnya membuat ketahanan

hukum

sendiri

untuk

bangsa yang memang sesuai dengan karakter kita sendiri. (PH10) Dalam membuat dokumen negara, Ya, sekarang kalau kita memang bahasa apa yang Bapak gunakan? meminimalisir kaidah-kaidah yang bahasa

hukum

Indonesia

yang menggunakan

bahasa

hukum

masih berupa kata serapan dari Belanda sehingga kita cenderung bahasa Belanda atau bahasa hukum sekarang lebih banyak diarahkan

Bahasa hukum

Indonesia yang mengikuti kaidah- untuk menggunakan istilah-istilah

yang digunakan

kaidah bahasa Indonesia?

oleh Bapak Heri

bahasa Indonesia. Bahkan, sekarang untuk nama-nama badan hukum pun,

PT

misalnya,

menggunakan

itu

harus

nama-nama

Indonesia, tidak boleh nama-nama


asing. Tapi, kan ada idiom-idiom hukum yang memang belum bisa diartikan oleh bahasa kita, gitu lho sehingga

kadang-kadang

masih

orang

menggunakan

bahasa

Belanda. Tapi, itu perlahan-lahan akan

kita

kikis

dan

kemudian

menjadi bahasa-bahasa kita sendiri sehingga

lebih

bisa

dipahami.

(PH11) Berarti

alasan

Pak

Heri Iya, pasti. Karena ketidaktahuan kita

menggunakan bahasa hukum yang dengan bahasa hukum kemudian sudah

mengikuti

kaidah-kaidah memberatkan dari sisi orang itu

bahasa Indonesia dalam membuat sehingga

jangan

sampai

orang

dokumen negara agar lebih mudah pengennya melek hukum, malah dipahami?

justru dia semakin nggak ngerti hukum

karena

dengan

bahasa-

bahasa yang samar, bahasa-bahasa

Alasan

yang dia nggak ngerti. Padahal kan

menggunakan

hukum itu justru biar orang lebih

bahasa hukum yang

ngerti karena hukum itu dianggap

sudah mengikuti

semua memang

orang harus

mengerti. tetap

Jadi,

mengerti,

karena mau tidak mau dianggap masyarakat mengerti. Semua orang begitu ada Undang-Undang baru, isinya apa kadang-kadang tidak mengerti. Lho kok ada UndangUndang ini ternyata? Dan kita tidak pernah

membaca.

Lalu,

kita

kaidah-kaidah bahasa Indonesia


melanggar. Mau tidak mau kita dihukum dalah Undang-Undang itu, walaupun

kita

tidak

mengerti

Undang-Undang itu. Itulah hukum. Jadi, mau tidak mau, ada dan tidak ada kalau itu sudah ada dan sudah diundangkan oleh badan legislatif, maka mau tidak mau harus kita ikuti, seperti itu. Untuk itu, bahasabahasa

yang

pembuatan

digunakan

dalam

Undang-Undang

itu

memang bahasa-bahasa yang dapat dimengerti orang, seharusnya seperti ini.

Jadi,

jangan

malah

orang

membuat Undang-Undang diputarputar, diplintir-plintir nggak karuan sehingga orang justru lebih tidak mengerti.

Pada

akhirnya

orang

banyak melanggar sehingga muncul ada kalimat “Hukum dibuat untuk dilanggar”.

Jangan

sampai

kan

seperti itu. Masak hukum dibuat untuk

dilanggar,

hukum

dibuat

untuk dipatuhi ya saya pikir ya, bukan untuk dilanggar. Baik, kurang lebihnya seperti itu. (PH12) Dalam

penelitian

menemukan mempunyai

ini,

paragraf pola

saya Tujuan

penggunaan

yang pengembangan

definisi

pola

dalam pola pengembangan

pengembangan Peraturan Menteri adalah untuk

paragraf definisi dan pemerincian. mengumumkan

dan

Tujuan penggunaan

mengartikan

definisi dan pemerincian yang


Apa

tujuan

penggunaan

pengembangan

definisi

pola sesuatu yang akan dia keluarkan

digunakan dalam

dan sehingga disitu definisinya harus

Peraturan Menteri

pemerincian yang digunakan dalam jelas terhadap istilah yang dipakai. Peraturan Menteri?

Jadi, dalam sebuah peraturan, dia kan

akan

menjelaskan

tentang

sesuatu. Nah, dalam menjelaskan sesuatu, dia harus definitif, harus menjelaskan sesuatu itu sehingga begitu orang membaca itu dia harus tahu karena Undang-Undang atau Peraturan itu dianggap semua orang tahu. Jadi, begitu dia diumumkan, diundangkan, atau dikeluarkan oleh Pemerintah, maka semua orang itu dianggap tahu. Jadi tidak boleh orang itu kemudian „Saya tidak mengerti ada peraturan itu‟. Jadi tidak bisa seperti itu. Jika orang itu melanggar maka harus dihukum. Maka, pada setiap peraturan harus jelas

definisinya.

Apa

yang

dimaksud kata-kata dalam peraturan itu, harus dijelaskan satu persatu. Nah, gini jadi dalam setiap peraturan itu kan dia mendetailkan apa yang diatur.

Jadi

hukum

itu

untuk

menghindari beda persepsi. Maka, hukum itu dalam sebuah peraturan dia

harus

mengatur

detailnya

sehingga item-item hukum yang


diatur dalam sebuah peraturan itu jelas. (PH13) Kapan seorang pembuat hukum Jadi, setiap peraturan atau hukum menulis Peraturan Menteri dengan yang dikeluarkan biasanya langsung pola

pengembangan

definisi dan pemerincian?

paragraf membuat

pola

pengembangan

paragraf definisi untuk mengartikan sesuatu,

lalu

diikuti

pola

pengembangan pemerincian untuk Penulisan Peraturan menjelaskan lebih rinci. Adanya

Menteri

pola pengembangan definisi atau pemerincian itu tergantung peraturan yang

akan

ditulis,

tergantung

peraturan itu butuh definisi atau tidak. (PH14) Kenapa Peraturan Menteri tidak Karena menggunakan pola pengembangan seperti kronologi dan ilustrasi?

memang itu.

Saya

peraturannya pikir

kalau

menggunakan pola pengembangan ilustrasi malah seperti komik ya? Undang-Undang tidak boleh dengan Penyebab Peraturan ilustrasi. Kalau penjelasan kasus

Menteri tidak

boleh menggunakan kronologi dan

menggunakan pola

ilustrasi. Peraturan Menteri itu kan

pengembangan

tentang sebuah aturan dan tidak

kronologi dan

perlu bercerita. Kalau Peraturan

ilustrasi

Menteri itu harus tegas, simple, pasti dan

dia

tidak

menimbulkan berbeda. (PH15)

diharapkan

persepsi

yang


Kenapa ada struktur yang banyak Pada

prinsipnya,

para

pembuat

dan ada struktur yang sedikit dalam hukum tidak pernah memperhatikan Peraturan Menteri?

struktur kalimat dalam pembuatan Peraturan Menteri, ya. Jadi, yang saya lihat berdasarkan fungsinya bahwa kalimat yang mempunyai struktur yang banyak itu berfungsi untuk memperjelas maksud yang ingin disampaikan oleh pembuat hukum

sehingga

membacanya

orang

menjadi

jelas

yang dan

Struktur kalimat

paham. Kalau struktur kalimat yang sedikit, ya karena tidak perlu ada penjelasan lagi, jika dengan kalimat yang mempunyai struktur sedikit itu sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud oleh pembuat hukum. Itu kembali lagi kepada ciri bahasa hukum yang singkat dan padat. (PH16) Dalam

penelitian

ini,

saya Menurut saya, kenapa kalimat S-P-K

menemukan struktur kalimat S-P-K sering yang

sering

muncul

muncul

dalam menimbulkan

agar

tidak

multitafsir

maka

Peraturan Menteri. Menurut Pak dipilihlah kalimat berstruktur S-P-K Heri,

kenapa

struktur

S-P-K yang

digunakan

oleh

pembuat

merupakan struktur yang sering hukum untuk memberitahukan pada muncul?

pembaca tujuan dari peraturan ini dikeluarkan. Hal ini terjadi agar tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Perundang-Undangan dapat tercapai.

Struktur kalimat


(PH17) Kenapa komponen paragraf yang Kembali lagi pada fungsi atau tujuan sering digunakan dalam Peraturan pembuat hukum menulis Peraturan Menteri

adalah

pengembang?

kalimat Menteri. Kalimat pokok itu adalah kalimat yang berisi ide pokok. Jadi, kenapa

lebih

pengembang hukum

ingin

banyak

kalimat

ya karena pembuat mengembangkan

Struktur Paragraf

gagasan atau ide pokoknya melalui kalimat

pengembang

sehingga

pembaca dapat memahami dengan baik dan jelas apa yang dimaksud oleh penulis atau pembuat hukum. (PH18) Menurut Pak Heri, dokumen negara Ada traktat, KUH Pidana, dan KUH apa saja yang masih menggunakan Perdata. Dokumen-dokumen negara istilah

asing

Menteri)?

(selain

Peraturan tersebut masih menggunakan istilahistilah asing. (PH19)

Dokumen negara


BIOGRAFI PENULIS

Novie Lita Istiqomah lahir di Jakarta Timur pada tanggal 2 November 1993. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Ungaran 2 Yogyakarta pada tahun 1999. Pada tahun 2005 ia melanjutkan pendidikan menengah di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Yogyakarta pada tahun 2008 dan dinyatakan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2012 ia tercatat menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Masa pendidikan di Universitas Sanata Dharma diakhiri dengan menulis skripsi sebagai tugas akhir dengan judul Struktur Kalimat, Struktur Paragraf, dan Pola Pengembangan Paragraf Dalam Wacana Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Tahun 2014.

STRUKTUR KALIMAT, STRUKTUR PARAGRAF, DAN POLA PENGEMBANGAN PARAGRAF DALAM WACANA PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENDIDIKAN TAHUN 2014

Recommend Documents