Apakah E-Gov? E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. Unsur-unsur E-govt: 1.Teknologi informasi (WAN, Internet, mobile computing) 2.Kemudahan penggunaan (user friendly) 3.Transformasi hubungan pemerintah-swasta-masyarakat 4.Perbaikan kinerja kebijakan & pelayanan publik (efisiensi, efektivitas, produktivitas, responsivitas).
Strategi Pengembangan E-gov Inpres No.3/2003: 1. Sistem layanan yg andal & terpercaya 2. Manajemen Pempus & Pemda holistik 3. Teknologi informasi optimal 4. Peranserta swasta, industri telekomunikasi, teknologi informasi 5. SDM di pemerintahan & e-literacy masyarakat 6. Pengembangan sistematis dengan tahapan yg realistis & terukur.
Tahapan E-gov (ASPA): 1. 2. 3. 4. 5.
Emerging; hanya menampilkan situs web sebagai sumber informasi alternatif Enhanced; peningkatan informasi, lebih dinamis Interactive; fasilitas mengunduh formulir, emailing, fasilitas dialogis Transactional; interaksi online payment Seamless; integrasi penuh layanan publik secara online.
UPIK (Unit Pelayanan Informasi & Keluhan) Pemkot Jogja z Datang
langsung: BID, operator UPIK z Fixed line: 0274 555242 z SMS: 081 227 80001 atau 2740 z Situs web: www.upik.jogja.go.id z E-mail:
[email protected]
Sumber: Laporan UPIK, 2007
Distribusi Aduan ke UPIK Mei 2007 No. Peringkat Dinas Dituju
Jumlah
September 2007 Dinas Dituju Jumlah
1 2
Kimpraswil Humas & Info
15 12
Humas & Info Naker/Kepegawaian
11 10
3 4
Pendidikan Perijinan
9 7
Kimpraswil Adum/pemerintahan
10 7
5 6 7
Lain-lain Ketertiban Naker/Kepegawaian
5 3 3
Perijinan Perindag Pendidikan
6 4 3
8 9 10
Sosial Perhubungan Pariwisata ∑
3 2 2 62
BKKBC Lain-lain Perhubungan ∑
2 2 1 56
Manfaat UPIK 1. 2. 3. 4. 5.
Meningkatnya kemampuan Pemda mengenali kebutuhan masy Kemudahan menyusun agenda & skala prioritas Pengemb program sesuai aspirasi & kebutuhan masy Meningkatnya tanggungjawab atas layanan Meningkatnya komitmen aparat dlm melayani masy.
Indikator Keberhasilan E-procurement Pemkot Surabaya Indikator keberhasilan tujuan
Jumlah kasus KKN pada proses pengadaan barang/jasa (kecil)
Indikator keberhasilan sasaran
Efisiensi anggaran (tinggi), efisiensi waktu (cepat & tepat waktu) & efisiensi SDM (Σ rendah) Jumlah penyedia barang/jasa berpartisipasi di pengadaan (besar) Jumlah penyedia barang/jasa dari luar daerah (besar) Jumlah temuan BPK pada proses pengadaan barang/jasa (kecil) Adanya media informasi atas proses pengadaan yang diakses publik (ada)
Dasar Hukum E-procurement UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi PP nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah ke-empat kalinya dengan Perpres nomor 8 tahun 2006 Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor : 29/PERM/M.KOMINFO/11/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Certification Authority (CA) di Indonesia Peraturan Walikota Surabaya nomor 50 tahun 2004 jo nomor 30 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (eProcurement)
E-procurement di Pemkot Surabaya z www.lelangserentak.com
(sejak tahun
2003) z www.surabaya-eproc.or.id (sejak tahun 2004) z E-proc dengan fasilitas Public Key Infrastructure. Sistem tambahan: backup dengan colocation, private key.
Konsep Penerapan
X X X
Hard copy
Paperless
efisiensi
efektif
Temu muka antar pihak
On line
potensi arisan hilang & penawaran kompetitif
Dokumen Lelang terbatas / tertutup
Transparan & dapat diakses publik
akuntabilitas publik
Pembatasan perolehan pekerjaan atas dasar kemampuan teknis & keuangan
potensi proyek alami kemacetan menurun
√
Pemberlakukan SKK & SKP
Konsep Penerapan e-Procurement Nilai penawaran
Menetapkan jadwal Mengevaluasi Penawaran
submit
submit Panitia Pengadaan
up load
Menyusun OE Menyusun dok lelang
Sekretariat Layanan eProc
Server, fire wall
Staf
Sistem Informasi e-Proc
Admin
Pengumuman, alasan gugur, dokumen lelang, pengaduan, dll
Penyedia Barang/Jasa
down load
Mempelajari dok lelang Memilih paket pekerjaan Menghitung penawaran
Kendala Awal Sulit merubah budaya kerja dari manual ke elektronik Sulit membiasakan diri bekerja berdasarkan standar operasional & prosedur ketat (SOP dikembangkan berdasarkan keppres 80/2003)
11
Adanya perasaan curiga dan ketakutan terhadap hilangnya tambahan pendapatan dari model/ mekanisme kerja lama (internal & eksternal sama)
Dampak Positif Terjadi efisiensi : - thd biaya proses s/d 80% (krn kertas kerja terkurangi) - thd penawaran antara 20%-25% Terkurangi-nya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang/jasa, shg paket – paket proyek berjalan relatif lebih tepat waktu (proyek lanjutan/luncuran menurun), layanan publik terjaga Panitia Pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat Terwujudnya respon yang cepat terhadap pertanyaan serta klarifikasi selama proses lelang
Proteksi perusahaan lokal/daerah Perusahaan Pemenang Domisili dari Surabaya Domisili luar Surabaya CATATAN :
Jumlah
Prosentase
380
96,45%
14
3,55%
1. Data Pelaksanaan e-Procurement 2004 2. Paket pek pemenang luar Surabaya tak ada yang jasa konstruksi (pemasokan barang & jasa konsultansi)
Dampak Positif Terkurangi-nya personil yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang Terciptanya rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak – pihak yang terkait proses lelang (akuntabilitas terjaga) Terwujudnya media bagi masyarakat untuk awasi pekerjaan, karena spesifikasi teknis pekerjaan dpt didownload dari situs (rasa memiliki timbul & partisipasi bisa meningkat) Tidak ada temuan BPK yang berasal dari proses pengadaan barang/jasa (Surabaya dpt predikat wajar tanpa perkecualian & hanya 3 pemkab/pemkot yang mendapat predikat ini u/ pelaksanaan APBD tahun 2006)
Pengembangan selanjutnya Server Bappenas, Depkominfo, KPK atau lainnya yg memerlukan data mining proses pengadaan
Data Integrity
Data Kualifikasi Perusahaan Data Black List Perusahaan Data Riwayat Pekerjaan Data Paket Pekerjaan
Server Repository
Server
Server
Server
Server
Sekeproc Deplu
Sekeproc
Sekeproc
Sekeproc
Pemkot Surabaya
Pemkab Tjg Jbng
BRR NAD-Nias
Aplikasi e-Procurement Surabaya di-install di server Instansi Pemerintah lain yang berminat dan satu dengan yang lain dapat saling terintegrasi seolah-olah jadi 1 (satu) sistem tunggal
Prospek Pengembangan e-Sourcing, sebagai katalog elektronik, rujukan standar teknis barang/jasa publik bagi para user, salah satu source harga pasar u/ OE (dikembangkan dgn prinsip Supply Chain Management – SCM) m-Procurement, sebagai pemenuhan life style para user yang mempunyai mobilitas tinggi Help Desk application dan standar implementasi e-Proc Surabaya sebagai panduan bagi instansi pemerintah/ BUMN/ BUMD yang akan menerapkan aplikasi eProc Surabaya Software IKP (Infrastruktur Kunci Publik) dan pembentukan Lembaga CA untuk menyongsong pengesahan RUU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) yang mewadahi penggunaan tanda tangan elektronik
Prospek Pengembangan Data Ware House
(2005)
ePlanning (2008) eBudgeting (2004)
eSourcing (2006) eProject (2005)
eProcurement (2004)
fokus
Infrastruktur Kunci Publik & L – CA (2007)
ePerformance (2007) DSS (2009)
eManPower (2009)
eControlling (2007)
eDelivery (2007) ePayment & Sistem Keu Da
(2010)
Integrasi sistem eProcurement dengan aplikasi eGoverment lainnya yang sudah dan sedang serta akan dikembangkan dan diberi nama Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintahan (SiMaSDaP) / GRMS (government resource management system)
