STRATEGI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT NON PERFORMING FINANCING (NPF) (STUDI KASUS PADA KJK SYARIAH ARRAHMAH CINERE) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Oleh : Aan Afrianti 205046100588
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MU’AMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431H / 20I0 M
STRATEGI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT NON PERFORMING FINANCING (NPF) (STUDI KASUS PADA KJK SYARIAH ARRAHMAH CINERE) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Oleh:
Aan Afrianti 205046100588
Di Bawah Bimbingan Pembimbing 1
Pembimbing II
Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag
Syahrul A’dam, M.Ag
NIP.150 318 308
NIP.
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MU’AMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431H / 20I0 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi berjudul STRATEGI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT NON PERFORMING FINANCING (NPF) (STUDI KASUS PADA KJK SYARIAH ARRAHMAH CINERE) telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 21 Juni 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Jakarta, 21 Juni 2010 Mengesahkan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 195505051982031021 PANITIA UJIAN Ketua
: Prof. DR. H. M. Amin Suma, SH, MA, MM (……………...……….) NIP. 195505051982031021
Sekretaris
: Drs. H. Ahmad Yani, MA
(………………..……….)
NIP. Pembimbing 1 : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag
(………………..……….)
NIP. 197407252001121001 Pembimbing II: DR. Syahrul A’dam, M.Ag
(………………..……….)
NIP.197305032000031002 Penguji 1
: Yuke Rahmawati, SAg, MA
(……………………...….)
NIP. 197509032007011016 Penguji II NIP.
: Dra. Nuriyah Taher, MM
(…………………...…….)
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa : 1.
Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3.
Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 21 Juni 2010
Aan Afrianti
KATA PENGANTAR “Bismillahirrohmanirrohiim”
Alhamdulillah, segala puji dan syukur, kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan inayah-Nya tugas akhir skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya shalawat dan salam senantiasa kami persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar sekaligus menyempurnakan akhlak manusia melalui petunjuk Ilahi. Dan tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bpk. Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM. 2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, Bpk. Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM dan Bpk. Drs. H. Ahmad Yani, MA 3. Pembimbing penulis, Bpk Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag. dan Bpk Syahrul A’dam, M.Ag. yang telah senantiasa memberikan waktu untuk berdiskusi dan memberikan saran hingga terselesaikan skripsi ini. 4. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan materi perkuliahan, ilmu, dan bimbingan akhlak semasa kuliah hingga selessai skripsi ini.
5. KJK Syariah Arrahmah yang telah bersedia membantu dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian. 6. Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan. 7. Kepada Ayahanda tercinta Muhammad Sobri dan Ibunda tercinta Tati Ismayanti, Adik-adikku Yuli Anisah dan M. Rifqi Bachtiar, abangku Azis Sukma Dhiana S.Kom. Saudaraku Bpk. Sabil. yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Begitu juga kepada saudara-saudara lainnya yang telah memberikan bantuan moril dan materil yang tak ternilai, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik…..Amin. 8. Teman-teman mahasiswa Jurusan Muamalat Program Non Reguler angkatan 2005 Abdul Alim, Taufik Hidayat, dan Erdi Marduwira yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 9. Serta pihak-pihak lain yang memberikan bantuan, yang tidak mungkin disebutkan semua. Demikian, semoga tugas akhir ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak. Apabila masih terdapat kekurangan mohon masukan dan saran, agar penulis dapat memperbaiki kekurangan tersebut di waktu yang akan datang……
Jakarta, 21 Juni 2010
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB 1
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
9
D. Review Studi terdahulu
10
E. Metode Penelitian
11
F. Sistematika Penulisan
14
LANDASAN TEORI A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah
16
1. Pengertian Koperasi Jasa Keuaangan Syariah
16
2. Tujuan Koperasi Syariah
17
3. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah
17
4. Landasan Koperasi Syariah
20
5. Prinsip Operasional Koperasi Syariah
21
6. Struktur Organisasi Koperasi Syariah
24
7. Managemen Koperasi Syariah
25
B. Pembiayaan Bermasalah (NPF/
30
Non Performing Financing) 1. Pengertian Pembiayaan
30
2. Pengertian Pembiayaan bermasalah
32
3. Tujuan Pembiayaan
34
4. Fungsi Pembiayaan
35
5. Kategori Pembiayaan Bermasalah
37
6. Perhitungan NPF
38
7. Skema Proses Penyaluran Pembiayaan
39
C. Strategi Pembiayaan Bermasalah
43
1. Pengertian Strategi
43
2. Strategi Fungsional Keungan
47
3. Strategi menekan tingginya tingkat
49
pembiayaan bermasalah
BAB III
COMPANY PROFILE A. Sejarah berdirinya dan perkembangan
62
KJK Syariah Arrahmah
BAB IV
B. Visi dan Misi
64
C. Managemen dan Organisasi
65
D. Produk yang ada di KJK Syariah Arrahmah
67
STRATEGI KJK SYARIAH ARRAHMAH DALAM MENEKAN TINGKAT NPF A. Mekanisme pembiayaan pada KJK Syariah Arrahmah 85 B. Perhitungan Tingkat NPF pada KJKS Arrahmah
90
periode 31 Desember 2006, 2007 dan 2008 C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan
93
bermasalah pada KJK Syariah Arrahmah D. Strategi KJK Syariah Arrahmah dalam
96
menekan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF)
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan
104
B. Saran dan rekomendasi
105
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam sehingga banyak pula pihak yang menyebutnya ekonomi Islam. Di dunia, ekonomi syariah telah menjadi tren global dengan prinsip universalitasnya. Sementara itu, di Indonesia, beberapa tahun belakangan ini ekonomi syariah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Keberadaan sistem ekonomi Islam berawal dari definisi atau pemahaman bahwa Islam merupakan sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan, yang menjanjikan keselamatan dunia dan akherat bagi para penganutnya. Lebih dari satu abad sistem ekonomi modern (konvensional) telah melayani kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan atau kepuasan mereka. Ekonomi modern tidak memiliki batasan improvisasi dalam berekonomi, kecuali mereka harus berhadapan dengan kekuatan pasar yang biasa diklaim sebagai invisible hand. Oleh sebab itu, tumpuan perhatian masalah ekonomi lebih ditujukan pada bagaimana mengatasi kondisi kelangkaan akan sumber daya ekonomi yang dihadapi setiap individu. 1
1
Ali Sakti, Analisis teoritis ekonomi Islam jawaban atas kekacauan ekonomi modern. (Jakarta: Aqsa Publishing, 2007), cet 1
1
2
Dengan penduduk mayoritas muslim, perkembangan ekonomi syariah di negara kita seharusnya memiliki prospek yang cerah, apalagi ekonomi syariah juga menganut prinsip universalitas, artinya prinsip syariah ini juga dapat diperuntukkan bagi semua kalangan. Sebagai contoh, market share perbankan syariah di Indonesia masih sekitar 2,3%. Sementara itu, di Singapura yang berpenduduk nonmuslim, market share perbankan syariahnya mencapai 6,5%. 2 Terwujudnya perkembangan lembaga keuangan syariah, selain karena ada kebutuhan di masyarakat juga karena berlakunya dual banking system dalam perbankan nasional. Sistem perbankan nasional telah menempatkan subsistem syariah sebagai alternatif dari subsistem konvensional, khususnya dalam pelayanan baik dalam untuk memenuhi kebutuhan (permintaan) dana maupun memanfaatkan kelebihan (penawaran) dana di masyarakat Sebagai suatu sistem, perbedaannya terletak pada kaidah dan prinsip syariah yang digunakan sebagai landasan transaksinya. Mudahnya dalam sistem syariah tidak dikenal transaksi yang memakai dasar “perkiraan” maupun perhitungan “bunga” (yang umumnya menjadi dasar perhitungan dalam bisnis keuangan–simpan pinjam secara konvensional). Konsep bunga dalam ajaran Islam dianggap mengandung aspek (riba) yang diharamkan. Demikian pula dilarang untuk mengaplikasikan perlakuan transaksi yang sifatnya mengandung spekulasi dan juga ketidakjelasan.
2
www.dakwatuna.com diakses 11 Januari 2010
3
Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil adalah berkoperasi. UUD 1945 menegaskan di dalam pembukaannya bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan diatas tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pembukaan UUD 1945 beserta seluruh pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya menjiwai batang tubuh UUD, maka tujuan itupun dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal, seperti pasal 27,33,dan 34. namun demikianm diantara pasal-pasal tersebut yang paling pokok dan melandasi usahausaha pembangunan di bidang ekonomi adalah pasal 33. 3 Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Dr. Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar kebersamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.
3
Muhammad firdaus, Agus Edhi Susanto, Perkoperasian, sejarah, teori, dan praktek, (Bogor : Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2004), cet 2, h.37
4
Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan pendirian Koperasi, menurut UU Perkoperasian, adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro. 4 Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yng sama yaitu : dari anggota oleh anggota untuk anggota” maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992, berhak mnggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan koperasi konvensional salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. 4
Nur S Buchori, Koperasi Syariah, (Jawa Timur: Mashun, 2009), cet 1 h.10
5
Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaannya tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementrian koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa keuangan Syariah). Berdasarkan keputusan Menteri
Koperasi
RI
No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004.
”Tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah”. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Koperasi syari’ah sangat strategis dalam mengembangkan sumberdaya dan mendistribusikannya secara adil. Karena, mengeluarkan harta (asset) untuk diputar, diusahakan, dan diinvestasikan secara halal adalah kewajiban syariah. Uang dan harta bukan untuk ditimbun. membuat aset nganggur (idle) sama dengan memubadzirkan nikmat Allah dan tidak mensyukurinya. 5 Berbagai produk layanan syariah didefinisikan dan diatur oleh Dewan Syariah Nasional melalui sejumlah fatwanya. Aplikasinya harus didukung oleh pemahaman kedua belah pihak yang bekerja sama, dan hasilnya diwujudkan melalui keputusan yang tercantum dalam “akad keuangan syariah”. Dalam kelembagaannya, koperasi jasa keuangan syariah secara rasional juga dituntut untuk bertindak hati-hati (prudent), karena mereka mengemban amanah 5
Ibid
6
pengelolaan “milik anggotanya”, melalui penyelenggaraan berbagai upaya memanaj usahanya dengan efektif. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) kian menggembirakan. Kini setidaknya terdapat 3.900 LKMS atau baitul maal wattamwil (BMT), yang membiayai sekitar 3 juta orang pengusaha mikro dan super mikro di Indonesia. 6 sebanyak 78,8 persen BMT memiliki aset antara Rp 50 juta-Rp 500 juta. Sebanyak 4,8 persen memiliki aset di atas Rp 1 miliar. Sisanya, 9,3 persen memiliki aset di bawah Rp 50 juta. 7 Hingga kini total aset yang dimiliki LKMS diperkirakan mencapai Rp 3 triliun, dengan rasio pembiayaan terhadap simpanan melebihi 100 persen. Diperkirakan, dana masyarakat yang dihimpun BMT sebesar Rp 2,2 triliun. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah (selanjutnya disebut KJKS Arrahmah) merupakan lembaga keuangan syariah non bank, yang berdiri pada tanggal 5 Februari 2005 dengan modal awal kurang lebih 200 juta rupiah. Meskipun masih terbilang muda nasabah Koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah mencapai kurang lebih 3000 nasabah Produk yang ditawarkan KJK Syariah Arrahmah meliputi Penghimpunan dana/investasi, seperti Simpanan multi guna, Simpanan qurban, Simpanan idul Fitri, simpanan pendidikan, simpanan siswa, dan Deposito Syariah dari
6
Saat Suharto, CEO Permodalan BMT ventura, artikel di akses pada 21 April 2010 dari http://bmtcenter.com/2008/04/bmtventura 7 Minako Sakai UNSW Australia, Harnessing Islamic Microfinance, Policy Briefs, Australia Indonesia Governance Research Partnership 2008, (Jakarta, 21 April 2010)
7
Masyarakat yang diberikan amanah dari Allah berupa keleluasaan rezeki dan bagi mereka yang menginginkan pertambahan nilai dananya secara aman, prospektif dan membawa keberkahan dalam kehidupan. Sedangkan produk pembiayaan meliputi pembiayaan modal kerja Murabahah, KPM (Kepemilikan Mobil/Motor) Murabahah Multiguna, dan Pembiayaan Ijarah. Pada pertengahan tahun 2009 Koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah dinobatkan sebagai koperasi terbaik tahun 2009 tingkat Kota Depok. Dinilai sebagai yang terbaik karena memiliki laporan keuangan yang teratur dan menggunakan standar keuangan yang benar.8 Setiap bulannya koperasi jasa keuangan syariah arrahmah selalu melaporkan laporan keuangannya ke kantor pajak dan Departemen Koperasi. Berdasarkan laporan keuangan yang ada sampai Desember 2009 total asset KJKS Arrahmah mencapai Rp 3.112.862.000,- dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp 1.827.539.000,- dan tingkat NPF kurang dari 5% setiap tahunnya. Padahal, kalau dilihat dalam laporan keuangan di KJKS lain seperti halnya di KJKS A tingkat NPFnya antara 6% sampai 8% dengan jumlah pembiayaan setiap tahunnya sampai dengan Desember 2009 mencapai 3.243.994.269.- 9 Berdasarkan dari latarbelakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai strategi yang digunakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
8
Herry Setiawan, “Arrahmah
[email protected] 27 Juli 2009 9 Laporan keuangan KJKS A tahun 2009
Koperasi
terbaik,”tabloid
monitor
depok,
8
Arrahmah dalam menekan tingkat NPF dalam bentuk skripsi yang berjudul “Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Menekan Tingkat NPF”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Identifikasi Masalah Dari judul diatas ada beberapa masalah yang bisa di identifikasi oleh penulis diantaranya : a.
Sebab munculnya pembiayaan bermasalah
b.
Faktor yang mempengaruhi munculnya pembiayaan bermasalah
c.
Pengaruh adanya pembiayaan bermasalah terhadap dana nasabah
d.
Pengaruh adanya pembiayaan bermasalah terhadap total asset
2. Pembatasan Masalah Agar permasalahan tidak terlalu meluas maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan masalah terhadap objek yang di kaji, adapun pembatasan masalah diantaranya: a.
Penulisan sekripsi ini hanya akan membahas tentang bagaimana strategi yang digunakan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah dalam Menekan Tingkat Non Performing Financing
b.
Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah
c.
Penelitian dilakukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah
9
3. Perumusan Masalah a.
Bagaimana Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah dalam menekan Tingkat NPF?
b.
Apakah strategi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah efektif untuk menekan tingkat NPF?
c.
Faktor apa saja yang mendukung atau menghambat upaya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah dalam menekan tingkat NPF?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian a.
Untuk mengetahui bagaimana strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah dalam menekan tingkat NPF
b.
Untuk mengetahui tingkat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah dalam menekan tingkat NPF
c.
Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah
2. Manfaat penelitian Manfataat dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a.
Teoritis: penelitian ini berguna untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi
10
institusi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang strategi koperasi jasa keuangan syariah dalam menekan tingkat NPF. b.
Praktis: Penulisan skripsi ini diharapkan menjadi input bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah lain dalam mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.
c.
Kebijakan: Penulisan skripsi ini juga diharapkan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh koperasi syariah khususnya koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah. Untuk lebih banyak belajar lagi mengenai pembiayaan bermasalah.
D. Review Studi terdahulu Berdasarkan studi review terdahulu yang penulis lakukan dari beberapa literatur yang ada diantaranya: 1.
Skripsi Rosidah tahun 1426 H/ 2005 M dengan judul Analisis SWOT Strategi BMT dalam peningkatan UKM yang isinya Kajian Skripsi ini membahas tentang analisa SWOT Strategi BMT Al Munawaroh dalam Peningkatan UKM Kajian Skripsi ini membahas tentang analisa SWOT Strategi BMT Al Munawaroh dalam Peningkatan UKM Persamannnya yang penulis maksudkan yaitu sama-sama membahas tentang strategi BMT ,
11
sedangkan letak perbedaannya pada masalah apa yang penulis teliti lebih terfokus dalam penekanan tingkat NPF. 10 2.
Skripsi Muhammad tahun 1424 H/ 2003 M dengan judul Analisa terhadap kesehatan Lembaga Mikro Syariah yang isinya membahas tentang cara menganalisa dan mengukur tingkat kesehatan BMT, Persamaannya yang penulis maksudkan yaitu sama-sama membahas tentang cara mengukur tingkat kesehatan BMT, sedangkan letak perbedaannya pada masalah apa yang mau diteliti (kajian) serta objek penelitiannya, sedangkan penulis lebih terfokus pada strategi dalam menekan tingkat NPF. 11
E. Metode Penelitian Metode Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fungsi dari permasalahan yang ada 12 , seperti penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah, cara mengatasinya dan strategi yang digunakan dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah. 10 11
Rosidah.” Analisis SWOT Strategi BMT dalam peningkatan UKM” (UIN Jakarta, Skripsi) 2005 Muhammad, ” Analisa terhadap kesehatan Lembaga Mikro Syariah” (UIN Jakarta, Skripsi)
2003 12
www.Organisasi.org Kajian Wacana Bahasa Indonesia Kupas Tuntas Metode Penelitian Kualitatif Bag. 2 diakses pada 7 April 2010
12
2. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian menggunakan Studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk kondisi dan lingkungan masa lalunya. 13 Kasus yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan masalah strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam menekan Tingkat NPF yang dilakukan KJKS Arrahmah Cinere. 3. Sumber Data a.
Data Primer Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya seperti subyek yang diwawancarai.
b.
Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber yang kedua, seperti buku-buku dokumen atau arsip-arsip yang didapat dari KJKS Arrahmah.
Seperti halnya buku petunjuk pelaksanaan kegiatan
usaha koperasi jasa keuangan syariah kementrian negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia tahun 2009, BMT dan Bank Islam Instrumen lembaga keuangan syariah. 4.
13
Teknik Pengumpulan Data
Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 23.
13
Dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara : a.
Studi Dokumentasi Yaitu dengan membaca buku literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini, serta mempelajari dokumen-dokumen atau arsip-arsip koperasi syariah tentang pembiayaan bermasalah. Berupa data-data yang diperoleh melalui laporan rapat anggota tahunan koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah sebagai studi dokumentasi.
b.
Wawancara (interview) Dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini tatap langsung dengan tokoh lembaga atau fungsionaris KJKS Arrahmah.
c.
Studi Kepustakaan (library research) Salah satu hal penting yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mempelajari beberapa literatur tetulis baik yang bersumber pada buku, jurnal, majalah, artikel, makalah, koran dan internet, maupun dari sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, yang dihimpun dari berbagai tempat.
5.
Teknik Analisis Data Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interprestasikan. Data yang diolah adalah data kualitatif,
14
sedangkan analisanya mempergunakan analisa deskriptif. Penulis akan menggambarkan hasil penelitian tersebut dengan logika akal dari data tersebut untuk mengambil sebuah kesimpulan. 6.
Pedoman Penulisan Laporan Penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007. 14
F. Sistematika Penulisan Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini membahas latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi terdahulu, metode dan objek penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II
LANDASAN TEORI Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian koperasi syariah, manajemen strategi, pengertian pembiayaan dan dasar hukumnya, serta aspek kesehatan koperasi.
14
Pedoman Penulisan Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Press, 2007:h,11
15
BAB III
TINJAUAN
UMUM
KOPERASI
JASA
KEUANGAN
SYARIAH ARRAHMAH Penulis akan menuliskan sejarah singkat Koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah, Struktur Organisasi Visi, Misi,
produk
simpanan, serta roduk pembiayaan. BAB IV
ANALISIS
STRATEGI
KOPERASI
JASA
KEUANGAN
SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT NPF Penulis akan membahas mengenai mekanisme pembiayaan pada koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah, pencapaian keberhasilan koperasi dalam menekan tingkat NPF, serta membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Bab V
KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini berisikan kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga berisi saran dari penulis selama melakukan penelitian
BAB II LANDASAN TEORI
A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah 1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah). 1 Koperasi syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. mendirikan koperasi syariah akan memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayib) serta menguntungkan dengan system bagi hasil, dan tidak riba, perjudian (maysir) serta ketidak jelasan (ghoror). Untuk menjalankan fungsi perannya,
koperasi syariah menjalankan usaha
sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dinyatakan sah berdasarkan fatwa dan
1
Kementrian Koperassi UKM RI, Petunjuk teknis program perkuatan Koperasi jasa keuangan syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah untuk pemberdayaan usaha mikro (Jakarta, 2009) h.3
16
17
ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonnesia. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2 2. Tujuan Koperasi Syariah Tujuan sistem koperasi syariah yaitu Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan social yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah, Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsipprinsip Islam. 3 3. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah Dalam
koperasi
konvensional
lebih
mengutamakan
mencari
keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang 2
M Shodiq Mustika, “Koperasi syariah apa dan bagaimana”,artikel diakses pada 29, Agustus 2009 dari http://msodik.blogspot.com/koperasi-syariah-apa-dan-bagaimana 3 Nur S Buchori, Koperasi Syariah, (Jawa Timur: Mashun, 2009), cet 1 h.18
18
meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak koperasi
memberlakukannya
sama
dengan
peminjam
lainnya
yang
penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi. Pada koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (tasharuf) di dasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (Musyarakah atau Mudharabah) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (Murabahah). Berdasarkan peran dan fungsinya maka, Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai berikut: a. Sebagai Manajer Investasi Manajer investasi yang dimaksud adalah, koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana. Umumnya, apabila pemilihan penerima dana (anggota atau calon anggota) di dasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya.
19
Misalnya jasa atas proses seleksi anggota penerima dana, atau biaya administrasi yang dikeluarkan koperasi atau biaya monitoring termasuk reporting. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat force major yakni bukan kesalahan koperasi atau bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk resiko yang terjadi. Akad yang tepat untuk seperti ini adalah Mudharabah Muqayyadah. b. Sebagai Investor Peran sebagai investor (Shahibul Maal) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara professional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut sebagai Mudharabah Mutlaqah, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah. c. Fungsi social Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan social baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu’afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (emergency loan) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (Al Qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga
20
dan sebagainya seperti koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh). Pinjaman qordhul hasan ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya. Fungsi ini juga membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai dengan ajaran Islam “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa.” (QS Al-Maidah : 2) 4. Landasan Koperasi Syariah a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia
Nomor:
35.2/PER/M.KUKM/X/2007
tentang
Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi JasaKeuangan Syariah b. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. c. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
21
d. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-quran dan as-sunnah dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful). 4 5. Prinsip Operasional Koperasi Syariah Koperasi syariah memiliki keluwesan dalam menerapkan akad-akad muamalah, yang umumnya sulit dipraktekan pada perbankan syariah karena adanya keterbatasan peraturan dari Bank Indonesia – PBI (Peraturan Bank Indonesia). Prinsip dasar operasional koperasi syariah tersebut dapat digambarkan berikut:
4
………“Koperasi Syariah”, artikel di akses pada www.koperasisyariah.com
20 November 2009 dari
22
Sumber Dana Koperasi Syariah 1.
2.
3.
4.
Simpanan Sukarela - Simp. Wadiah - Simp. Berjangka (mudharabah) Investasi pihak lain - Investasi terikat - Investasi tidak terikat Dana ZIS - Zakat - Infaq dan Shodaqoh Modal Koperasi - Simpanan pokok + wajib - Dana Hibah - L/R SHU berjalan
Penempatan lainnya 4. Bank Syariah 5. Koperasi Syariah
Jasa-jasa 1. Wakalah 2. Kafalah 3. Hawalah 4. Ijaroh
Porsi Koperasi Syariah L/R SHU Berjalan FEE 55%
Jual Beli 1. Murabahah 2. Salam 3. Istishna
Margin
Investasi Pembiayaan 1. Mudharabah 2. Musyarakah
Bagi Hasil
Penempatan lainnya 1. Bank Syariah 2. Koperasi Syariah
Bagi Hasil Bank/kop
Porsi 1. Simp. Berjangka 2. Investasi pihak lain
Revenue Distribution
45%
Bagi Hasil
Bonus
23
Dari bagan di atas digambarkan bahwa sumber dana koperasi syariah di peroleh dari simpanan sukarela seperti simpanan wadiah dan simpanan berjangka mudharabah, investasi pihak lain, dana zakat infaq dan shodaqoh, dan dari modal koperasi seperti simpanan pokok simpanan wajib, dana hibah dan laba rugi sisa hasil usaha berjalan. Dari sumber dana koperasi syariah tersebut kemudian disalurkan untuk pembiayaan seperti dalam bentuk jasa dengan akad pembiayaan wakalah, kafalah, hawalah, dan ijaroh yang kemudian akan mendapatkan fee. Dalam bentuk jual beli dengan akad pembiayaan murabahah, salam, dan istishna yang kemudian akan memperoleh margin. Dalam bentuk investasi pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah dengan porsi bagi hasil, dan penempatan lainnya seperti penempatan pada bank syariah dan koperasi syariah dengan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah dan koperasi syariah. Dari hasil yang di peroleh seperti fee, margin dan bagi hasil maka distribusi pembagiannya 55% porsi koperasi syariah untuk laba rugi SHU berjalan, dan 45% untuk bagi hasil simpanan berjangka dan investasi pihak lain, dan bonus untuk penempatan pada bank syariah dan koperasi syariah.
24
6. Struktur Organisasi Koperasi Syariah RAT
Dewan Syariah
Dewan Pengawas
KETUA
Pengurus
Sekretaris
Bendahara
Direktur Pengelola
Manager Unit Jasa Keuangan Syariah
Manager Unit Sektor Riil
Operasition
Marketing
Perdagangan
Jasa
Contoh Bagan Organisasi Koperasi Syariah
Produksi
25
Dalam bagan struktur organisasi koperasi syariah terdiri dari rapat anggota, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Kepengurusan koperasi syariah seperti pengurus dipilih oleh anggota koperasi syariah dalam rapat anggota dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian dan masa jabatannya paling lama 5 (lima) tahun. Pengurus minimal terdiri dari ketua yang sejajar dengan dewan syariah dan dewan pengawas, sekretaris, dan bendahara . Dalam mengelola koperasi syariah, pengurus dapat menunjuk pengelola yang dianggap cakap dan professional dengan jabatan manager atau jika memungkinkan dan memiliki cakupan usaha yang luas maupun system organisasinya yang besar, maka manager tersebut dapat disetarakan sebagai direktur, dan dibawahnya boleh disebut manager. Koperasi syariah dapat dikelola oleh seorang direktur yang dibantu oleh para manager seperti manager unit jasa keungan syariah yang membawahi bagian operasional dan marketing. Dan manager sector riil yang membawahi bagian perdagangan, produksi, dan jasa. 7. Manajemen Koperasi Syariah a. Manajemen Umum Koperasi syariah adalah termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, professional, dan mandiri. Koperasi syariah
26
juga merupakan factor penting sebagai pendukung utama dalam mewujudkan pilar perekonomian suatu bangsa (umat). Disamping itu juga dituntut untuk melakukan berbagai inovasi dan menjalin sinergi dalam pengimplementasian berbagai program. Prestasi sebuah koperasi syariah bukan semata-mata ditentukan oleh pendapatan atau laba saja, melainkan juga ditentukan oleh ketepatan penyalurannya dan keberhasilan melakukan sinergi dengan lembaga sejenis. 5 Mengingat begitu pentingnya koperasi syariah, maka dibutuhkan suatu strategi dan sasaran koperasi syariah yang matang dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah (RKATKS) sebagai acuan pengurus dalam melakukan kegiatan operasional koperasi syariah. RKATKS
dibuat oleh
pengelola dan pengurus pada periode akhir tahun, sehingga awal tahun sudah dapat digunakan sebagai acuan operasional. 6 b. Manajemen Resiko Koperasi Syariah Resiko manajemen koperasi syariah pada unit jasa keuangan syariah memiliki 5 macam tingkat resiko yang terdiri atas : 1) Resiko likuiditas Kelancaran pengembalian investasi harus tetap dijaga guna memperkecil resiko likuiditas koperasi syariah. Pemeliharaan likuiditas dapat dilakukan dengan menghitung
5
Tim Dakwatuna, “Ekonomi Syariah, Koperasi dalam Islam”,artikel di akses pada 10 januari 2010 dari http://timdakwatuna.com/ekonomisyariah/koperasidalamislam 6 Kementrian negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia, Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, (Jakarta, 2009),h.17
27
Cash Rasio (CS) :
kas dan setara kas Hutang lancar
Financing Debt Ratio (FDR) :
total pembiayaan Penghimpunan dana
2) Resiko Pembiayaan Dalam memberikan pembiayaan perlu ditekankan analisa pembiayaan yang cermat dengan memperlakukan prinsip kehatihatian. Pemantauan
kepatuhan
anggota
pembiayaan
harus
senantiasa dapat dikontrol melalui kartu pembiayaan setiap bulannya oleh bagian pembiayaan maupun manager koperasi syariah. Pengikatan agunan dilakukan secara notariil setelah diadakan taksasi agunan dengan melihat NJOP bagi anggota pembiayaan yang menyerahkan jaminan dalan bentuk SHM (Sertifikat Hak Milik) atau harga pasaran bagi BPKB kendaraan mobil maupun motor setelah dibuktikan kebenarannya nomor mesin dengan BPKB nya. 3) Resiko Operasional Pembentukan Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva (CPPA) harus dibentuk oleh manajemen koperasi syariah yakni sebesar 0,5% bagi setiap pembiayaan lancar, 10% bagi pembiayaan yang kurang lancar, 50% bagi pembiayaan yang diragukan tingkat
28
pengembaliannya dan 100% bagi pembiayaan dengan kategori macet. Setiap kali dewan pengawas menemukan transaksi yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang dibuat pengurus koperasi syariah ataupun terjadi penyimpangan dalam operasional oleh manajemen, maka harus segera melaporkan pada pengurus untuk segera mengadakan perbaikan maupun pembenahan. 7 4) Resiko Umum Setiap akad-akad perjanjian sedapat mungkin dibuat berdasarkan notariil, dan menyebutkan dalam klausul akad tersebut “apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, maka kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan oleh BASYARNAS (Badan Syariah Arbitrase Nasional)” atau pengadilan agama setempat. Pengelola koperasi syariah yang melayani anggotanya dari
berbagai
lapisan
masyarakat
sangat
rentan
terhadap
pembiayaan-pembiayaan bermasalah. Untuk itu perlu mengambil langkah-langkah tertentu dalam bentuk prefentif yaitu dengan melakukan perubahan melalui Restructuring (penataan kembali), Rescheduling
(Penjadwalan
kembali),
dan
Reconditioning
(Persyaratan kembali).
7
Muhammad, Manajemen dana bank syariah” (Yogyakarta:Ekonosia,2004) cet 1,h.144
29
5) Resiko Kepengurusan dan Pengelolaan Pengurus dan pengelola koperasi syariah tidak boleh mencampuri usaha-usaha koperasi dengan kepentingan usaha pribadi, saudara dan keluarganya. Usaha-usaha koperasi syariah harus dilakukan secara independent tanpa dicampuri urusan pribadi pengurus maupun pengelola. Pengurus dan pengelola harus memiliki kemampuan meningkatkan permodalan koperasi syariah, jika tidak maka usahanya tidak akan berkembang. Dalam
menjalankan
operasional
koperasi
syariah
penanggung jawab bidang pembiayaan tidak boleh melakukan halhal yang cenderung menguntungkan pribadinya seperti meminta atau menerima suatu pemberian sesuatu baik uang tips maupun dalam bentuk barang dari anggota yang terlibat dalam pembiayaan. Dewan pengawas harus benar-benar melakukan fungsi pengawasan secara kontinu ataupun berkala, guna menghindari resiko penyimpangan yang kemungkinan terjadi. c. Manajemen Pemasaran Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha koperasi syariah yang ditujukan untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, menentukan tingkat margin, bagi hasil dan fee, mempromosikan, dan mendistribusikan aktiva secara produktif yang
30
dapat memberikan keuntungan maksimal baik kepada stake holder maupun share holder potensial. 8 Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwasannya proses pemasaran koperasi syariah harus dimulai sebelum terjadinya akadakad pembiayaan. keputusan-keputusan pemasaran dibuat untuk: 1. Memperkenalkan
produk
dan
jasa
koperasi
syariah
yang
ditawarkan 2. Menentukan anggota, calon anggota dan masyarakat yang akan dibidik 3. Menentukan tingkat margin, bagi hasil dan fee sebagai agen 4. Memberikan kepuasan pada anggota maupun masyarakat luas Pemasaran merupakan ujung tombak dari sebuah usaha, oleh karenanya, komponen-komponen pemasaran koperasi syariah harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini : 1. Analisa pasar (Sasaran pasar, pesaing, harga dan kemasan produk) 2. Strategi pemasaran 3. Periklanan yang berkaitan dengan produk koperasi syariah 4. Humas sebagai sarana sosialisasi produk 5. Anggota dan calon anggota atau masyarakat lain.
B. Pembiayaan Bermasalah (Npf/Non Performing Financing) 1. Pengertian Pembiayaan Pembiayaan adalah : kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon 8
Kasmir, “Manajemen perbankan”, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000) h.168
31
anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dan pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. 9 Definisi lain tentang pembiayaan yaitu : pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. 10 Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dengan imbalan atau bagi hasil. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya. 11
9
Kementrian Koperasi UKM RI, Petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola syariah (Jakarta, 2007 ) h.4 10 Muhammad, manajemen pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta, UPP. AMM, YKPN, 2002) h. 17 11 Kashmir, Manajemen perbankan (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 72-73
32
Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank indonesia. 12 Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lai yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (pasal 1 Angka 12 UndangUndang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan) 13 2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah / NPF (Non Performing Financing) Non Performing Financing (NPF) adalah: pembiayaan/kredit bermasalah disebut NPF pada bank syariah/NPL pada bank konvensional, menggambarkan
situasi
dimana
persetujuan
pengembalian
kredit
mangalami resiko kegagalan. Bahkan menunjukan kepada bank akan mengalami resiko kegagalan. 14
12
Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 BPRS AL SALAAM , Program Pendidikan Officer. Modul 7:Manajemen Pembiayaan.(Jakarta, 2008) h. 94 14 H.Veithzel Rivai, Kredit management handbook, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) 13
33
Non Performing Financing (NPF) adalah suatu rasio keuangan bank yang menggambarkan besarnya tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. 15 Dalam bank konvensional dikenal dengan istilah Non Performing Loan (NPL). Menurut dowd Non Performing Loan (NPL) adalah peluang kejadian dimana pihak lawan akan gagal melakukan pembayaran sesuai perjanjian. 16 Ssednagkan menurut Andrea Szczesny dan Ralf Ewert, Non Performing Loan (NPL) adalah apabila telah terjadi satu atau lebih peristiwa-peristiwa yakni: debitur tidak ingin membayar kewajibannya secara penuh; adanya peristiwa kerugian pembiayaan seperti restrukturisasi karena kesulitan yang mengakibatkan penundaan pokok, debitur menunggak lebih dari 90 hari atas kewajibannya, debitur dinyatakan bangkrut atas usahanya. 17 Golin pun menjelaskan bahwa berdasarkan praktek internasional, suatu kredit dimana bunga atau pokok yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari di klasifikasikan sebagai non performing loan.
18
NPL sendiri
biasanya diklasifikasikan kedalam tiga atau lebih regulator. Classified loan meliputi kredit yang dipertimbangkan sebagai substandard (kurang lancar), doubtful (diragukan), dan Loss (macet).
15
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, lampiran
14 16
Kevin Dowd, Beyond Value at Risk, The new science of risk management, (England: John Willey & Sons, 1998) h, 142 17 Michael K Ong, Credit Ratings, Methodologies, Rationale and Default Risk, (London; Risk Book, 2002) h, 36 18 Jonathan Golin, The Bank credit analisis handbook, A, Guide for analysis, Banker and Investor (Singapore: John Willey & Son, 2001) h. 161
34
3. Tujuan Pembiayaan Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stake holder, yakni: 19 a. Pemilik Dari
sumber
pendapatan,
para
pemilik
mengharapkan
akan
memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. b. Pegawai Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. c. Masyarakat 1) Pemilik dana Sebagai
pemilik,
mereka
mengharapkan
dari
dana
yang
diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. 2) Debitur yang bersangkutan Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sector produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif) 3) Masyarakat umumnya-konsumen Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya
19
Muhammad, Manajemen dana Bank Syariah, (Yogyakarta, Ekonisia,2005), h.196
35
d. Pemerintah Akibat
penyediaan
pembiayaan,
pemerintah
terbantu
dalam
pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan) 4. Fungsi Pembiayaan Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya: 20 a. Meningkatkan daya guna uang Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada asasnya melaluipembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktifitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi masyarakat. 20
Muhammad, “Manajemen pembiayaan bank syariah”, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005) h.19, review buku Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar dan teknik manajemen kredit, (Jakarta, Bina Aksara, 1983)
36
b. Meningkatkan daya guna barang Produsen
dengan
bantuan
pembiayaan
bank
dapat
memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goring, peningkatan utility dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. c. Meningkatkan peredaran uang Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif. d. Menimbulkan kegairahan berusaha Setiap manusia adalah mahluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklan selaludiimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.
37
e. Stabilitas ekonomi Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. f. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Amerika serikat yang telah sedemikian
maju
organisasi
dan
system
perbankannya
telah
melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa Negara maju lainnya. Negara-negara kaya tayu yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar Negara banyak memberikan bantuan kepada Negara-negara
yang
sedang
berkembang
atau
yang
sedang
membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relative murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antara begara, maka hubungan antar Negara pemberi and penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan. 5. Kategori pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) Berikut ini dibahas berbagai permasalahan mengenai criteria dan pedoman berkaitan dengan kualitas Aktiva Produktif
Koperasi. Dari
pembahasan ini akan diketahui aktiva produktif yang masuk kategori lancar dan macet. Sumber pembahasan mengacu kepada Peraturan Bank
38
Indonesia No 6/18/PBI/2004 tentang kualitas Aktiva Produktif, tanggal 1 juli 2004 disebutkan bahwa aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah dalam bentuk (1) Pembiayaan (2) Piutang (3) Qard (4) Penem patan (5) Penyertaan modal (6) Penyertaan modal sementara (7) sertifikat Wadiah Bank Indonesia. 21 Sedangkan
Aktiva
Produktif
berupa
pembiayaan,
piutang,
penempatan dana pada bank lain, dan Ijarah menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/18/PBI/2004 dikategorikan bermasalah yang dapat menyebabkan Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar (Kol 2), Diragukan (Kol 3) dan Macet (Kol 4). 6. Perhitungan Non Performing Financing (NPF) Non
Performing
Financing
adalah
suatu
rasio
yang
membandingkan tingkat pembiayaan bermasalah (pembiayaan yang dikualifikasikan) terhadap total pembiayaan yang diberikan. 22 Perhitungan Non Performing Financing (NPF) ada 2 macam yakni: 23 1. NPF (Gross) :
Perbandingan antara pembiayaan yang memiliki
Kualitas Kurang Lancar (Kol 2), Diragukan (Kol 3). Macet (Kol 4) dibandingkan dengan Total Pembiayaan yang disalurkan. RUMUS : NPF (Gross) = Pembiayaan kol 2-4 X 100% Total Pembiayaan 21
www.bi.go.id di akses pada 10 Januari 2010 Ibid 23 Katiyo, Analisa Kredit dan Resiko, (Jakarta: Institut bankir Indonesia, 2004) h.67 22
39
2. NPF (Neto) :
Perbandingan antara pembiayaan yang memiliki
Kualitas Kurang Lancar (Kol 2), Diragukan (Kol 3), Macet (Kol 4) dikurangi dengan PPAP Khusus Kol 2-4 dibandingkan dengan total Pembiayaan yang disalurkan. RUMUS: NPF (Neto) = (Pembiayaan kol 2-4) – (PPAP Kol 2-4) X 100% Total Pembiayaan Keterangan: a. Pembiayaan
yang
diberikan
merupakan
pembiayaan
yang
diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kepada bank lain) b. Pembiayaan bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi PPAP) 7. Skema proses penyaluran pembiayaan INISIASI Identifikasi dan analisi resiko pembiayaan
DOKUMENTASI Kelengkapan dokumentasi pembiayaan, jaminan, perijinan, jatidiri, dll
KOMITE PEMBIAYAAN
Menolak
Menyetujui PENCAIRAN
Kontrol atas transaksi dan administrasi pembiayaan
LANCAR
BERMASALAH
40
Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh bagian pembiayaan dalam memperoleh calon anggota penerima pembiayaan yaitu Walk in Client dan solitasi. Walk in Client adalah calon anggota pembiayaan datang ke kantor koperasi syariah untuk mendapatkan pelayanan dan jasa. Biasanya calon anggota pembiayaan yang diperoleh dengan cara tersebut sebagian besar adalah
memiliki
cukup
beresiko
tinggi.ada
kemungkinan
calon
anggota/masyarakat yang datang tersebut biasanya sudah pernah mengajukan pembiayaan di koperasi atau di bank lain dan permohonannya ternyata ditolak sehingga datang mengajukan permohonan tersebut ke koperasi syariah. Untuk itu prinsip kehati-hatian sangat diperlukan pihak pengelola, walaupun calon anggota pembiayaan mengeluarkan bermacammacam dalih. 24 Agar dana pembiayaan koperasi syariah aman dan manguntungkan, sebaiknya petugas pembiayaan mencari anggota pembiayaan yang di sebut solitasi. Kata lain dari solitasi adalah tindakan menjemput bola. Petugas pembiayaan harus pro aktif dalam mencari calon anggota pembiayaan pilihan dan sesuai criteria yang layak untuk dibiayai harus memenuhi syarat 6 C yaitu : 25 1) Character behaviour (karakter akhlaknya) Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya
24
Arison Hendri “Penanganan pembiayaan bermasalah”, modul pelatihan pada Induk koperasi Syariah 22-23 Februari 2010 25 Andi pangeran hamzah “Upaya hukum penyelesaian pembiayaan bermasalah” modul pelatihan pada Induk koperasi syariah 23 Januari 2010
41
kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter/akhlaknya dari si calon penerima pembiayaan. 2) Condition of economy (kondisi usaha) Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak mendapat pembiayaan dari koperasi syariah maka usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya. 3) Capacity (kemampuan manajerial) Calon anggota pembiayaan mempunyai kemampuan manajerial, handal dan tangguh dalam menjalankan usaha. Biasanya seorang wiraswasta sudah dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal dua tahun. Oleh karena itu kebijakan yang berlaku dikoperasi syariah sebaiknya apabila calon anggota pembiayaan tersebut belum menjalankan usaha sejenis minimal dua tahun maka tidak dapat diproses permohonan pembiayaannya. 4) Capital (modal) Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditingkatkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon
anggota
pembiayaan
yang
sebagian
besar
struktur
42
permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah. 5) Collateral (jaminan) Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan dimana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada koperasi syariah maka perlu dikenakan jaminan. Pertama sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi. Namun demikian koperasi syariah tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tangguh atau tenggang waktu untuk mencari alternative lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. Kedua sebagai pelunasan pembayaran apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi. 6) Constrain (keadaan yang menghambat) Ketepatan pemberian modal usaha sangat berkaitan pula dengan iklim/musim suatu usaha tertentu. Sebagai contohnya meskipun seseorang berpengalaman dalam berdagang es kelapa muda, akan tetapi jika ia diberikan pembiayaan usaha pada saat musim hujan maka dapat dipastikan pengembalian angsuran kepada koperasi syariah akan bermasalah. Demikian halnya dengan pedagang buah yang memiliki musim tersendiri, tidak tepat jika diberikan pembiayaan usaha dengan jangka waktu yang lebih dari dua bulan. Karena musim buah-buahan paling lama 3 bulan.
43
C. STRATEGI PEMBIAYAAN BERMASALAH 1. Pengertian strategi Istilah strategi diawali atau bersumber dan populer didunia militer. Kata strategi berasal dari kata yunani yaitu Strategos, yang berarti jendral, militer dan gabungan kata stratos (tentara) ogo (memimpin) 26 Menurut Webster's New Dictionary, Strategi adalah ilmu untuk merencanakan dan mengarahkan operasi-operasi militer berskala besar, mengarahkan pasukan ke posisi yang paling menguntungkan sebelum pertempuran yang sebenarnya dengan musuh. 27 Sehingga penggunaan istilah strategi lebih dominan dalam situasi peperangan, sebagai tugas seorang komandan dalam menghadapi musuh, yang bertanggung jawab mengatur cara atau teknik untuk memenangkan peperangan. 28 Seiring dengan berkembangnya zaman dan pola pikir manusia, strategi militer seringkali di adopsi dan diterapkan dalam lembaga profit maupun non profit. Banyak terdapat kesamaan antara strategi bisnis/non bisnis dengan strategi militer. Diantaranya lembaga profit/non profit maupun militer berusaha untuk menggunakan kekuatan-kekuatan mereka sendiri dalam menggempur kelemahan lawan. Seperti yang diungkapkan Carl Van Clausewitz 1780-1831 bahwa "strategi terbaik selalu menjadi amat kuat, mula-mula secara umum kemudian dengan tujuan tertentu tidak
26
Fred R. David. Manajemen Strategi Konsep-Konsep, edisi Bahasa Indoneia (Jakarta: Indeks, 2004) h. 15 27 Ibid 28 Hadari Nawawi, Manajemen strategi. Organisasi Non Profit bidang pemerintahan Yogyakarta Gajah Mada University Press 2003) h. 29
44
ada hukum yang lebih jelas dan lebih sederhana untuk strategi selain menyatukan kekuatan". 29 Memang sangat jelas pengertian tentang strategi diatas, namun perlu didefinisikan dan dirumuskan tentang pengertian strategi yang mengarah kebidang bisnis/non bisnis, berikut dibawah ini beberapa pengertian tentang strategi bisnis/non bisnis: 1. Strategi merupakan suatu upaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu lembaga/perusahaan disamping diusahakan pula untuk mengatasi kesulitan serta tantangan-tantangan yang ada. 2. Strategi sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan kompetitif yang diharapkan. 30 3. Strategi merupakan alat untuk mencapai perubahan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya Strategi saja tidak cukup, dibutuhkan pengetahuan/manajemen yang
memungkinkan
Manajemen
strategilah
perusahaan/lembaga yang
lebih
tepat
mencapai supaya
tujuannya.
strstegi-strategi
perusahaan/lembaga dapat terlaksana dengan baik.
29
Warren J. Keegan, Manajemen pemasaran Global, Terjemah Alexander Sindoro & Tanty Syahlena Tarigan, (Jakarta : PT. Index Kelompok Gramedia, 2003) 30 Blocher. Dkk, Manajemen Biaya terjemahan A. Suty Ambarrianii (Jakarta: Salemba Empat, 2000)
45
Dalam konteks manajemen, menurut Wright,Kroll, dan Parnel (1996), Istilah strategis menunjukan bahwa manajemen strategis memiliki proses manajemen yang lebih luas hingga pada tingkat yang lebih tepat dalam penentuan misi dan tujuan organisasi dalam konteks keberadannya di lingkungan eksternal dan internalnya. 31 Proses manajemen berskala besar dan berkecakupan luas telah menjadi semakin canggih setelah perang dunia II. Proses ini merupakan reaksi terhadap meningkatnya ukuran dan jumlah perusahaan yang ikut serta dalam persaingan, terhadap meluasnya peran pemerintah sebagai pembeli, penjual, pembuat peraturan, dan pesaing dalam sistem perusahaan bebas (free enterprise sistem). Dan terhadap meningkatnya keterlibatan bisnis dalam perdagangan internasional. Penyempurnaan paling penting dalam proses manajemen terjadi di tahun 1970-an, ketika "perencanaan jangka panjang", "manajemen usaha baru", "perencanaan, pemrograman, peranggaran", dan "kebijakan bisnis" diramu menjadi satu. Pada saat yang sama, penekanan yang sama diberikan pada peramalan lingkungan dan pertimbangan-pertimbangan eksternal
dalam merumuskan
dan
mengimplementasikan
rencana.
Ancangan yang bersifat menyeluruh ini dikenal sebagai manajemen strategik (strategis) atau perencanaan strategik (strategis). Aspek keunggulan yang menguatkan dipilihnya pendekatan model manajemen strategis, yaitu : 31
Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma. Manajemen Strategis Perspektif Syariah (Jakarta : Khairul Bayaan, 2003) h. 3
46
1. Fokus manajemen Model manajemen strategis berhubungan dengan kejutankejutan strategis dan perkembangan yang cepat dari ancaman (threat) dan kesempatan (opportunity). Maksudnya, pendekatan tersebut memberikan penekanan pada upaya prediksi lingkungan yang dinamis serta pertimbangan-pertimbangan eksternal dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana organisasi. (Wahyudi, 1996 ; Pearce dan Robinson, 1997) 2.
Cakupan proses Model
manajemen
strategi
memiliki
cakupan
proses
manajemen berskala besar dan luas. Proses ini merupakan reaksi terutama terhadap meningkatnya ukuran dan jumlah organisasi pemain industri yang ikut serta dalam proses pembentukannya. Luasnya proses cakupan manajemen strategis membawa organisasi pada tingkat yang lebih tepat dalam penentuan misi dan tujuan organisasi dalam konteks keberadaannya di lingku an eksternal dan internalnya. 3. Membangkitkan kesadaran bersama Pernyataan strategis mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan, dan dimana harus ”bersaing”, ”melawan” siapa; dan untuk maksud (purpose) apa. Dengan demikian manajemen strategis memberikan sekumpulan keputusan dan tindakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan (Pearce dan Robinson, 1997)
47
4. Menghubungkan peran fktor-faktor kunci organisasi Sebagai sebuah proses manajemen atas fungsi keputusan para manajer, manajemen strategis yang menghubungkan tiga faktor kunci, yakni lingkungan kegiatan perusahaan, sumber daya yang dimiliki yang siap melayani serta harapan dan tujuan berbagai kelompok dengan penunjang untuk kelangsungan hidupnya (Faukkner dan Johnson, 1995) 5. Proses Perkembangan Hingga saat ini, Manajemen strategis dapat dicatat sebagai puncak penyempurnaan paling penting dalam proses manajemen yang terjadi sejak tahun 1970-an, ketika model ”perencanaan jangka panjang” (Long range planning), ”perencanaan, pemrograman, peranggaran” atau ”anggaran dan kontrol keuangan” (Budgeting and Financial Controlling), dan ”kebijakan bisnis” diramu menjadi satu (Wahyudi, 1996; Pearce dan Robinson, 1997). 32 2. Strategi fungsional keuangan Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, dimana fungsi manajemen keuangan meliputi penghimpunan dan pendayagunaan dana. Oleh karena itu, manajemen keuangan sering dipadankan dengan manajemen aliran dana (Husnan, 1994, Anoraga dan Soegiastuti, 1996). Atas dasar ini, strategi fungsional keuangan memiliki
32
Ibid, h.3
48
titik berat pada dua hal, yakni strategi untuk penghimpunana dana dan strategi untuk pendayagunaaan dana. Penghimpuanan dana lazimnya berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Sumber dana internal meliputi : a. Penggunaan laba perusahaan b. Penggunaan dana cadangan c. Pengguanaan laba yang tidak dibagi Sedangkan sumber dana eksternal perusahaan berasal dari : a. Modal pemilik perusahaan b. Dana pihak lain, baik berupa pinjaman, hibah atau kerjasama syarikah Pendayagunaan dana perusahaan biasanya dibagi dalam pendayagunaan jangka pendek dan jangka panjang. Pendayagunaan jangka pendek ditunjukan sebagai aktiva lancar dan diwujudkan dalam bentuk kas, surat-surat berharga, piutang dan persediaan. Sedangkan yang jangka panjang ditunjukan dengan aktiva tetap dan diwujudkan sebagai aset tanah, bangunan dan peralatan. 33 Disamping anjuran untuk mencapai nilai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kedua fungsi tersebut, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya. "Kedua telapak kaki seorang anak adam dihari kiamat masih belum beranjak sebelum ditanya kepadanya mengenai 5 (lima perkara) : tentang umurnya, apa yang dilakukannya, tenntang masa mudanya, apa yang
33
Ibid., h.82
49
dilakukannya, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan, dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu." (HR Ahmad ) 3. Strategi menekan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah Strategi menekan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yaitu cara sebuah perusahaan dalam mengurangi tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yang ada, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sebelum membahas tentang strategi menekan tingginya tingginya tingkat pembiayaan bermasalah kita harus mengetahui tentang: 1.
kelayakan pemberian pembiayaan. proses pemberian pembiayaan bank syariah / koperasi syariah kepada nasabah-nasabahnya sangat memperhatikan aspek-aspek teknik administrative. Adapun aspek-aspek yang sangat diperhatikan atau sebagai dasar pertimbangan pembiayaan adalah:34 a.
Surat permohonan pembiayaan Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit/plafond yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Disamping itu, surat diatas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, surat keputusan menteri, perijinanperijinan, bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).
34
Muhammad, manajemen pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta, UPP. AMM, YKPN, 2002) h. 43
50
b.
Proses evaluasi Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah / koperasi syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.
2.
Pengamanan pembiayaan Pembiayaan di bank syariah / koperasi syariah tidak selamanya dapat berjalan lancer, namun juga timbul pembiayaan yang bermasalah. Jika terdapat pembiayaan bermasalah, maka perlu dilakukan upaya pengamanan pembiayaan baik sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan diberikan. Pengamanan pembiayaan di koperasi syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a.
Sebelum realisasi pembiayaan Dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah, bank melakukan penutupan asuransi dan/atau pengikatan agunan (jika diperlukan). Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dicairkan.
b.
Setelah realisasi pembiayaan Bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam
51
permohonan
/
“bocor”dalam
persetujuan arti
lari
ke
bank,
dan
hal-hal
jangan
diluar
sampai
kesepakatan.
Selanjutnya, bank melakukan pembianaan dan control atas aktivitas bisnis nasabah. 35 Untuk pengamanan pembiayaan, koperasi syariah dapat membuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aspek: 1)
Batas pemberian pembiayaan Dalam penyaluran pembiayaan koperasi syariah akan memperhatikan batas-batas pemberian pembiayaan, hal penting yang perlu diperhatikan adalah ketentuan financing deposit ratio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2)
Batas maksimal penyertaan modal Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia yang dituangkan
dalam
Peraturan
Bank
Indonesia
No.
5/10/PBI/2003, pasal 5 butir 1 dan 2, diatur tentang batas maksimum penyertaan modal bank syariah dalam aktivitas pembiayaan. ketentuan ini menunjukan sifat unik bank syariah dalam kaitan pembiayaan. keunikan tersebut adalah bahwa bank syariah dapat memiliki rasio
35
Ibid., h.49
52
pembiayaan mencapai financing deposit ratio (FDR) diatas 100%, yaitu paling tinggi 110%. 36 3)
Rambu-rambu kesehatan bank Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, telah dengan tegas menentukan bahwa kegiatan kegiatan usaha bank bagi hasil, harus memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dalam operasionalnya dan rambu-rambu
kesehatan
bank,
yang
secara
tegas
menentukan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatatn bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank. Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu: 1.
Lancar atau kolektibilitas 1
2.
Kurang lancar atau kolektibilitas 2
3.
Diragukan atau kolektibilitas 3
4.
Dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 4
36
Peraturan Bank Indonesia No.5/10/PBI/2003 tanggal 11 Juni 2003, Pasal 5 butir 1 & 2
53
5.
Macet atau kolektibilitas 5
Dengan penjelasan sebagai berikut : 37 Lancar 1.
Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil/profit margin, karena penarikan
2.
Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi: a.
Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
b.
Belum melebihi 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan, atau tigabulanan, atau
c.
Belum
melampaui
6
bulan
bagi
pembiayaan
yang
masaangsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih 3.
Terdapat tunggakan bagi hasil /profit margin, tetapi: a.
Belum melampaui 1 bulan bagi pembiayaan yang sama angsurannya kurang dari 1 bulan
b.
Belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan
4.
Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja
37
Diadopsi dari SE BI No. 26/4/BPPP
54
Kurang lancar 1.
Terdapat tunggakan angsuran pokok yang : a.
Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan, atau
b.
Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan.
c.
Malampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih
2.
Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi a.
Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan, atau
b.
Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan
3.
Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja
Diragukan Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi criteria lancer dan kurang lancer, seperti tersebut pada krteria lancer dan kurang lancer dan tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan, bahwa:
55
1.
Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi hasil/profit margin, atau
2.
Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannnya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam
Macet Pembiayaan digolongkan macet apabila: 1.
Tidak memenuhi criteria lancer, kurang lancer dan diragukan atau
2.
Memenuhi criteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragulan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan, atau
3.
Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalah di Badan Arbitrase Syariah. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak
dapat dihindari dalam proses pembiayaan.ada dua hal penting yang dibahas yaitu : 38 a.
Analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah Resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda
atau
ketidakmampuan
peminjam
untuk
membayar
kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebutmaka bank syariah harus mampu manganalisis penyebab 38
Anonimous, Pedoman pengelolaan bank syariah (Jakarta : LPPBS, 1993) h.168
56
permasalahannya. Analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasah di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 1.
Analisa sebab kemacetan, analisis sebab-sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal berikut: a.
Aspek internal a.
Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
b.
Manajemen kurang baik atau kurang rapih
c.
Laporan keuangan tidak lengkap
d.
Penggunaan
dana
yang
tidak
sesuai
dengan
perencanaan e.
Perencanaan yang kurang matang
f.
Dana
yang
diberikan
tidak
cukup
untuk
menjalankan usaha tersebut b.
2.
Aspek eksternal a.
Aspek pasar kurang mendukung
b.
Kemampuan daya beli masyarakat kurang
c.
Kebijakan pemerintah
d.
Pengaruh lain di luar usaha
e.
Kenakalan peminjam
Menggali potensi peminjam Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada
57
peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. hal-hal yang perlu diperhatikan : a.
Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
b.
Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
c.
Adakah penghasilan lain peminjam?
3.
Melakukan perbaikan akad (remedial)
4.
Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk : pembiayaan al-Qardul Hasan, Murabahah, atau Mudharabah
5.
Penundaan pembayaran
6.
Rescheduling (memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin tertentu)
7.
Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil Dari hasil survei yang dilakukan pada koperasi syariah ditemukan,
bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan, sebagai berikut: 1.
2.
Pembiayaan lancer, dilakukan dengan cara: a.
Pemantauan usaha nasabah
b.
Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara: a.
Pembinaan anggota
b.
Pemberitahuan dengan surat teguran
c.
Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
58
d.
Upaya preventif dengan penanganan rescheduling, yaitu penjadwalan
kembali
jangka
waktu
angsuran
serta
memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. 3.
Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara: a.
Membuat surat teguran atau peringatan
b.
Kunjungan lapangan atau silaturami oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh
c.
Upaya
penyehatan
penjadwalan
kembali
dengan
cara
jangka
rescheduling,
waktu
angsuran
yaitu serta
memperkecil jumlah angsuran, juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil 4.
Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara: a.
Dilakukan rescheduling, yaitu menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
b.
Dilakukan
reconditioning,
yaitu
memperkecil
margin
keuntungan atau bagi hasil usaha c.
Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan al-Qardhul hasan.
59
b.
Penyitaan barang jaminan pembiayaan Jaminan yang dijaminkan nasabah kepada koperasi syariah dapat dilakukan penalti atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun adda pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan
pembiayaan.
memberlakukan
upaya
kebanyakan rescheduling,
bank
syariah
lebih
reconditioning,
dan
pembiayaan ulang dalam bentuk al-Qardhul hasan dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya. 39 Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam, atau strategi collection langsung, seperti: 1.
Simpati : sopan, menghargai, dan focus ke tujuan penyitaan
2.
Empati : menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya.
3.
Menekan : tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.
39
Jonker sihombing, Tanggung jawab yuridis bankir atas kredit macet nasabah (Bandung: PT Alumni, 2009) h.68
60
Apabila cara ketiga juga tidak diacuhkan oleh nasabah, maka caracara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk : 1.
Menjual barang jaminan Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu dari kedua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian dikonversikan lalu ditutupi.
2.
Menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman Prosedur ini hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai peminjaman. Dalam prosedur proses pembiayaan koperasi syariah salah satunya
yaitu
melalui
pengawasan
pembiayaan.
pengawasan
pembiayaan
dilakukan dan menjadi tanggung jawab bagian penyaluran pembiayaan, dengan langkah sebagai berikut: a.
Tunggakan angsuran lebih dari 44 hari dilakukan dengan langkahlangkah ditagih melalui telepon, dan diberikan surat peringatan 1 (satu).
b.
Jatuh tempo lebih dari 60 hari dilakukan dengan langkah-langkah ditagih melalui telepon, diberikan surat peringatan 2 (dua),
61
memanggil anggota pembiayaan untuk membicarakan pembayaran kewajiban, kunjungan ke anggota pembiayaan untuk menagih pembayaran dan atau mencari solusi penyelesaian kewajiban, memeriksa kembali status dan kelengkapan dokumen pembiayaan dan jaminan. c.
Jatuh tempo lebih dari 74 hari dilakukan dengan langkah-langkah ditagih melalui telepon, diberikan surat peringatan 3 (tiga) atau terakhir.
d.
Jatuh tempo lebih dari 90 hari dilakukan dengan langkah-langkah ditagih melalui telepon, memanggil anggota pembiayaan untuk membicarakan pembayaran kewajiban, kunjungan ke anggota pembiayaan untuk menagih pembayaran dan atau mencari solusi penyelesaian kewjiban, dilakukan upaya nonlegal melalui surat internal nonlegal, eksternal agency atau write off, atau dilakukan upaya hukum jika diperlukan.
BAB III COMPANY PROFILE
A. Sejarah berdirinya dan Perkembangan KJK Syariah Arrahmah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah (selanjutnya disebut KJK Syariah Arrahmah) didirikan pada tanggal 5 Februari 2005 atas ide dan gagasan mulia yang diprakarsai oleh Ibu Ratih Puspita, SH. dan Ibu Ika Yuliana, S.Kom., dan beberapa orang yang memiliki kualitas, berpengalaman dan mempunyai perhatian penuh dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro. 1 Pendirian tersebut telah tertuang dalam akta Pendirian No. 10, tertanggal 30 April 2005 yang dibuat oleh Notaris Betty Supartini, SH., yang berkedudukan di Depok dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Pendirian KJK Syariah Arrahmah No. 424, tertanggal 26 Mei 2005 sebagai landasan izin operasional. Arrahmah menuju cita-cita menjadi koperasi terbaik yang dikelola dengan
sistem
keuangan
syariah,
berkualitas,
dipercaya,
sehat
dan
menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan. 2 Perjalanan membangun sistem keuangan syariah melalui Arrahmah sedikit banyak telah memberikan manfaat yang baik bagi umat. Sebagian masyarakat terutama masyarakat pengusaha kecil dan mikro telah memanfaatkan jasa
1 2
Wawancara pribadi dengan bapak Rudiana. Cinere, 24 Desember 2009 Wawancara Pribadi dengan bapak Rudiana. Cinere, 24 Desember 2009
62
63
keuangan Arrahmah terutama dalam mencukupi kebutuhan modal usahanya, demikian juga pengusaha kecil dan menengah, yang kesemuanya masih dalam bingkai pembangunan ekonomi Islam. Dalam rangka penguatan pembangunan ekonomi islam, KJK Syariah Arrahmah berkomitmen untuk memperkuat instrumen keuangannya dengan jalan shodaqoh (charity) berupa hibah dan santunan, qordh (loan), pembiayaan (financing), tabungan (saving) dan pembagian resiko (sharing). 3 Sejak berdiri pada Tahun 2005 hingga saat ini, kami merasa belum mampu berbuat banyak bagi kemaslahatan umat terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini lebih disebabkan karena keterbatasan permodalan kami yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan permodalan, kami berupaya untuk dapat menjaga kelangsungan hidup organisasi, salah satunya adalah dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak yang mempunyai perhatian penuh di bidang keuangan mikro untuk dapat membantu kami dalam hal permodalan jangka panjang. Hal ini kami lakukan tidak lain adalah untuk syiar dalam membangun ekonomi islam untuk kemaslahatan umat dalam bingkai pembangunan ekonomi umat. 4 Pada prinsipnya KJK Syariah Arrahmah adalah Lembaga Keuangan Mikro yang berfungsi sebagai Rumah Harta, namun karena sumber dananya simpanan dari masyarakat/anggota, para pendiri serta dana pihak ketiga
3 4
Wawancara pribadi dengan bapak Rudiana. Cinere, 24 Desember 2009 Wawancara pribadi dengan ibu Wardatullaila Cinere, 24 Desember 2009
64
(simpanan, pembiayaan, dana program, bank, dll) yang merupakan dana Amanah untuk dikelola, maka pengelolaannya harus peofessional serta berorientasi pada profit (keuntungan).
Penggunaan dana inilah yang diberikan kepada para
pengusaha kecil, para pedagang dalam bentuk pembiayaan untuk modal usaha, dengan sistem bagi hasil maupun jual beli. Arrahmah sebagai sarana masyarakat untuk menginvestasikan dananya di BMT/ KJK Syariah Arrahmah, berupa simpanan biasa, simpanan berjangka, titipan atau wadi'ah dan tabungan lainnya. Semua bentuk simpanan mendapatkan bagi hasil atau bonus setiap bulannnya. 5
B. VISI DAN MISI Koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berada dilingkungan masyarakat menengah kebawah mempunyai visi yaitu Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang amanah, professional, sehat dan kuat, baik dari kualitas dan kuantitas, untuk menggapai kehidupan penuh dengan salam (keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan) dengan ridho Allah SWT. Selain itu untuk berperan serta meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah dengan menjalankan misi yaitu Memberdayakan pengusaha kecil dan lemah dengan konsep tawazun (keseimbangan) antara rukhiyah dan rupiah dengan melalui pola pembinaan dan pembiayaan serta langkah nyata
5
Wawancara pribadi dengan ibu Wardatullaila Cinere, 24 Desember 2009
65
sebagai upaya membebaskan masyarakat dari belenggu rentenir dan jerat kemiskinan. 6
C. MANAJEMEN DAN ORGANISASI Berdasarkan Legalitas hukum KJK Syariah Arrahmah dari Kementrian Koperasi pada tanggal 26 Mei 2005 Akta Pendirian Notaris Betty Supartini, SH No.10 Nomor Badan Hukum 424/BH/MNEG.I/V/2005 NPWP 02.461.444.8412.000 SITU 503/224/Kpts/HO/IV/Perindag/2006 Domisili 503/18/IV/2005 Tanda Daftar Perusahaan 10.27.2.65.00394, dan keputusan rapat anggota terakhir susunan dewan pengurus adalah sebagai berikut Pengawas Muhammad. Riva'i, SH, Mochammad. Darmawan, SH, Abdul Harris Bobihoe. Ketua
pengurus
Ratih Puspita, SH, Wakil Ketua Ika Yuliana, S. Kom, Sekretaris
Elah
Nurlaelah, Bendahara Julaeha, SE.Ak. 7 Dalam menjalankan operasional sehari-hari, Pengurus dibantu oleh Manajer KJKS Arrahmah Rudiana, Divisi Simpanan dan Pembiayaan Wardatullaila, Amd.Kom, Divisi Linkage Program Rahmat Hidayat, Amd.Kom, Divisi Baitul Maal Idham Kholid, Amd.Kom. dengan struktur organisasi sebagai berikut :
6 7
Wawancara pribadi dengan ibu Wardatullaila Cinere, 24 Desember 2009 Wawancara pribadi dengan ibu Wardatullaila Cinere, 24 Desember 2009
66
Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah
RAT
Pengawas
Pengurus
Manager
Kabag Operasional
Teller
CS / Adm Pembiayaan
Kabag Marketing
Marketing /AO
Marketing / AO
Collector
Collector
Struktur organisasi koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah terdiri dari RAT, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana dalam rapat anggota menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan, pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan
67
tugasnya, pembagian sisa hasil usaha. Keputusan rapat anggota di ambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Kedua pengurus, pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian, dan masa jabatannya paling lama 5 tahun, pengurus bertugas mengelola koperasi, mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi syariah, dan menyelenggarakan rapat anggota. 8 Ketiga, pengelola yang terdiri dari manager, kabag operasional, kabag merketing, admin pembiayaan, marketing, collector dan teller. Fungsi dan tugas umum manager yaitu memimpin usaha koperasi syariah sesuai dengan RKATKS (rencana kerja dan anggaran tahunan koperasi syariah), menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja koperasi syariah, dan memutuskan penerimaan dan penolakan pembiayaan anggota koperasi.
D. PRODUK Produk Arrahmah berupa simpanan, pemberian pembiayaan atau pinjaman untuk
modal
usaha,
Pengumpulan
dan
pendayagunaan
Pendampingan/Pembinaan kepada Anggota. 9 1. Jenis Simpanan KJKS Arrahmah terdiri :
8 9
Wawancara pribadi dengan ibu Wardatullaila Cinere, 24 Desember 2009 Wawancara Pribadi dengan ibu Wardatullaila, Cinere 25 Januari 2010
ZIS
serta
68
a. Simpanan Amanah Arrahmah Sejahtera (Samara), simpanan dari anggota yang bisa diambil setiap saat. Persyaratan : 1) Mengisi formulir pembukaan 2) Menyerahkan
fotocopy
identitas
diri
yang
masih
berlaku
KTP/SIM/paspor) 3) Setoran awal minimal Rp. 15.000,Manfaat : 1) Aman, nyaman, dan menentramkan 2) Bagi hasil yang kompetitif 3) Tidak dikenakan biaya administrasi 4) Turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah 5) Insya Allah berkah dan bermanfaat bagi sesama b. Simpanan Pendidikan (SIDIK), terdiri dari : 1) Tabungan
Rencana
Biaya
Sekolah
(TARBIYAH)
yang
penggunaannya untuk biaya pendidikan sekolah, pengambilannya menjelang semesteran atau kenaikan kelas atau masuk sekolah. Persyaratan : a) Mengisi formulir pembukaan
69
b) Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/paspor) c) Setoran awal minimal Rp. 20.000,2) Tabungan Siswa Beribadah (TASBIH), simpanan siswa/i sekolah yang pengelolaannya oleh guru kelas bekerjasama dengan ARRAHMAH. c. Simpanan Wisata Keluarga (SIAGA), jenis simpanan yang dipersiapkan untuk kepentingan wisata, wisata ziarah, study wisata, berlaku untuk perorangan maupun kelompok. Persyaratan 1) Mengisi formulir pembukaan 2) Menyerahkan
fotocopy
identitas
diri
yang
masih
berlaku
(KTP/SIM/paspor) 3) Setoran awal minimal Rp. 20.000,- 10 d. Simpanan Amanah Berjangka (SIMKA), simpanan anggota dengan jangka waktu pengambilan yang disepakati bersama, sama seperti deposito. atau bisa berbentuk titipan Giro/Wadi'ah. Simpanan berjangka dalam waktu 1 bulan dengan bagi hasil 10% p.a, 3 bulan dengan bagi hasil 13% p.a, 6 bulan dengan bagi hasil 14% p.a, dan 12 bulan dengan bagi hasil 15% p.a.
10
Brosur simpanan pada KJK Syariah Arrahmah
70
Dengan perhitungan bagi hasil: Jumlah hari dalam bulan x persentase x nominal Jumlah hari dalam tahun Contoh kasus : Bapak Sobri menempatkan Simpanan berjangka (Deposito) di KJKS Arrahmah pada bulan Oktober 2009 sebesar Rp.10.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan. Maka bagi hasil Simpanan berjangka (Deposito) Bapak Sobri pada bulan November 2009 (30 hari) sebesar Rp.99.000,Dengan perhitungan : 30 x 15% x 10.000.000
= Rp.99.000,-
365 Kemudahan bagi hasil simpanan berjangka yaitu bisa di transfer ke bank lain, tambah nominal, bahkan overbook ke rekening yang ada di KJKS Arrahmah. 11 Persyaratan : 1) Mengisi formulir pembukaan 2) Menyerahkan
fotocopy
identitas
(KTP/SIM/paspor) 3) Setoran minimal Rp. 500.000,-
11
Brosur simpanan pada KJK Syariah Arrahmah
diri
yang
masih
berlaku
71
Manfaat : 1) Aman, nyaman, dan menentramkan 2) Bagi hasil yang kompetitif 3) Turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah 4) Insya Allah berkah dan bermanfaat bagi sesama e. Simpanan Hari Raya (SAHARA), simpanan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha (Qurban). Jangka waktu pengambilannya dua minggu sebelum hari raya Persyaratan : 1) Mengisi formulir pembukaan 2) Menyerahkan
fotocopy
identitas
diri
yang
masih
berlaku
(KTP/SIM/paspor) 3) Setoran awal minimal Rp. 20.000,f. Simpanan Qurban dan Aqiqah (SIQUBAH), simpanan yang diniatkan untuk memenuhi ibadah qurban di Hari Raya Idul Adha atau untuk keperluan menunaikan kewajiban aqiqah untuk menyambut kelahiran anak tercinta. 2. Jenis Pembiayaan KJKS Arrahmah terdiri : Produk pembiayaan KJKS Arrahmah di tujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha, khusus
72
bagi calon anggota/mitra usaha yang memiliki usaha produktif dan telah berjalan sedikitnya selama satu tahun. 12 a. Pembiayaan Produktif dengan jual beli (Murabahah), pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang membutuhkan sarana, atau pembelian barang
untuk
pengembaliannya
modal pada
maupun saat
jatuh
pengembangan
usaha,
yang
valuta atau secara angsuran.
Pembiayaan ini dapat dilakukan oleh semua anggota sesuai dengan jenis usaha masing-masing anggota seperti perdagangan, pertanian, jasa, peternakan, warung sayur, dll. b. Pembiayaan untuk biaya pendidikan, pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk biaya pendidikan. c. Pembiayaan bagi anggota yang kurang mampu, pembiayaan ini di berikan bagi anggota yang kurang mampu, dengan sistem pengembalian pokoknya saja. d. Pembiayaan pemilikan kendaraan Pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah yang bermaksud melakukan pembelian kendaraan, baik kendaraan baru maupun bekas. Dengan jumlah angsuran yang ringan, berbeda dengan leasing yang ada. 13
12 13
Wawancara Pribadi dengan bapak Idham Kholid, Cinere 24 Desember 2009 Brosur Pembiayaan pada KJK Syariah Arrahmah
73
Akad pembiayaan yang digunakan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah yaitu: a. Jual beli Murabahah 1) Pengertian Murabahah Bai’ al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’al murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya pedagang eceran membeli computer dari grosir dengan harga Rp.10.000.000, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000.
dan
ia
menjual
kepada
sipembeli
dengan
harga
Rp.10.750.000. pada umumnya sipedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka
sudah
menyepakati
tentang
lama
pembiayaan,
besar
keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angusran, kalau memang akan dibayar secara angsuran. 14 Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambahkan mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli
14
Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan. (Jakarta, 1999). h.159
74
mengenai
harga
pembelian
produk
dan
menyatakan
jumlah
keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut. 15 Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada disemua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhoi oleh Allah SWT.dalam jual beli juga sangat diharapkan adanya unsure suka sama suka, seperti yang tercantum dalam hadits : “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan seecara suka sama suka.”(HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah). Apabila pembeli tidak menyukai barang yang akan dibeli, dan pembeli menyatakan batal sebelum akad di ijabkan, maka jula beli itu tidak sah dan harus diterima dengan lapang dada oleh masing-masing pihak. 2) Landasan Syariah Al-Qur’an “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S : Al-Baqarah : 275) “ Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli” (Q.S : Al-Baqarah : 282) Al-Hadits
15
Wiroso, Jual Beli Murabahah. (Yogyakarta, UII Pres 2005), h.13
75
Dari Suhaib Ar Rumi r.a, Bahwa Rasullullah SAW bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : Jual beli secara tangguh, Muqharadhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah) 3) Syarat Murabahah a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan c) Kontrak harus bebas dari riba d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang murabahah 16 Sesuai dengan keputusan fatwa MUI tentang murabahah, sesuai dengan pendapatan peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari sabtu, tanggal 26 Djulhijjah 1420H/1 April 2000. Menetapkan fatwa Tentang Murabahah pada bagian : Keempat : Hutang dalam Murabahah 1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi mmurabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak 16
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, 2003, h. 28
76
ketiga atau barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Kelima :
Penundaan Pembayaran dalam Murabahah 1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya 2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Keenam : Bangkrut dalam Murabahah
77
Jika
nasabah
telah
dinyatakan
pailit
dan
gagal
menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 5) Manfaat Bai’ al Murabahah Sesuai dengan sifat bisnis/tijarah, transaksi bai’al murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Bai’ al murabahah memberi memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, system bai’ al murabahah juga sangant sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. 17 Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain: a) Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. b) Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannnya untuk nasabah. Bank tidak bias mengubah harga jual beli tersebut. c) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bias saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bias jadi karena rusak dalam 17
Wiroso, Jual Beli Murabahah. (Yogyakarta, UII Pres 2005), h.15
78
perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain. d) Dijual, karena bai’ al murabahah bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya, jika terjadi demikian, resiko untuk default akan besar. Secara umum aplikasi perbankan dari bai’ al murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini: Skema bai’ al murabahah Negosiasi & 1
Persyaratan
2
Akad jual beli
BANK
NASABAH 6
Bayar 5
Beli barang 3
Kirim
SUPPLIER PENJUAL
4
Terima barang & Dokumen
79
b. Ijarah (Operational Lease) 1) Pengertian ijarah Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. 2) Landasan syariah Al-Qur’an: “ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al Baqarah: 233) Al-Hadits “ Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (H.R. Bukhari dan Muslim) c. Al Ijarah Muntahiya Bittamlik (Financial lease with purchase option) 1) Pengertian Ijarah Muntahiya Bittamlik Transaksi yang disebut dengan Ijarah muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan
80
barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan al ijarah biasa. 18 Bank-bank yang mengopersikan produk al-ijarah, dapat melakukan leasing, baik dalam bentuk operating lease maupun financial lease. Namun, pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan al ijarah al muntahiya bittamlik lantaran lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pembelian asset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya. Manfaat dan resiko yang harus diantisipasi Manfaat dari transaksi al ijarah untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam al ijarah adalah sebagai berikut: a) Default; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja b) Rusak; asset al ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank. c) Berhenti; nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah. 18
Muhammad, Syafii Antonio, Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan. (Jakarta, 1999). h. 182
81
Secara umum aplikasi perbankan dari al ijarah dapat digambarkan dalam skema berikut ini: Skema al Ijarah Penjual/ Supplier
Objek sewa
Nasabah
3 2
Sewa Beli
Beli Objek Sewa
. 1
Pesan Objek Sewa
Bank Syariah
2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pembiayaan Ijarah Sesuai dengan keputusan fatwa MUI tentang Pembiayaan Ijarah, sesuai dengan pendapatan peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari kamis, tanggal 8 Muharram 1421H/13 April 2000. 19 Menetapkan fatwa Tentang Murabahah pada bagian: Ketiga : Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan Ijarah 1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa: a. Menyediakan asset yang disewakan b. Menanggung biaya pemeliharaan asset
19
Himpunan Ftwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, 2003. h. 64
82
c. Menjamin bila terdapat cacat pada asset yang disewakan 2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa: a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga
keutuhan
asset
yang
disewa
serta
menggunakannya sesuai kontrak. b. Menanggung biaya pemeliharaan asset yang sifatnya ringan (tidak materiil) c. Jika asset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Keempat: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan
melalui
Badan
Arbitrase
Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. d. Al Qardh (Soft and benevolent loan) 1) Pengertian al Qardh Al qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa
83
mengharapkan imbalan, dalam literature fiqh klasik al qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling Bantu membantu dan bukan transaksi komersil. 20 Transaksi qardh dibolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu majjah dan Ijma’ ulama. Sungguhpun demikian, Allah mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Manfaat akad al qardh diantaranya memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek, Al qardh al hasan juga merupakan salah satu cirri pembeda antara lembaga keungan syariah dengan konvensional, adanya misi social kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Resiko dalam al qardh terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pembiayaan Qardh Sesuai dengan keputusan fatwa MUI tentang Pembiayaan Al Qardh, sesuai dengan pendapatan peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah
20
Muhammad, Syafii Antonio, Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan. (Jakarta, 1999). h. 199
84
Nasional pada hari senin, tanggal 24 Muharram 1422H/18 April 2001 M. 21 Menetapkan fatwa Tentang Al Qardh pada bagian Pertama : Ketentuan umum al qardh 1. Al qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan 2. Nasabah al qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama 3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah 4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana di pandang perlu 5. jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus
(write
off)
sebagian
atau
seluruh
kewajibannya. Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihaan diantara para pihak, maka penyelesainnya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 21
Himpunan Ftwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, 2003. h. 114
BAB IV STRATEGI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH ARRAHMAH CINERE DALAM MENEKAN TINGGINYA TINGKAT NPF (NON PERFORMING FINANCING)
A. Mekanisme pembiayaan yang ada pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah Kegiatan operasional Koperasi jasa keuangan syariah yang paling dominan menghasilkan pendapatan adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Selain itu dari sisi lain sektor pembiayaan ini tidak saja bertujuan untuk optimalisasi penghasilan bank semata, bertujuan pula pada tumbuhnya sektor-sektor usaha yang produktif bagi berbagai usaha para nasabah, yang pada akhirnya dapat bermanfaat dan menunjang kepada terwujudnya hasil-hasil pembangunan khususnya pembangunan di sektor riil yang menjadi sasaran dan objek usaha KJKS Arrahmah. Akan tetapi, perlu pula diperhatikan bahwa dana yang ditanamkan pada pembiayaan bersumber dari dana masyarakat dan pemerintah yang merupakan titipan atas kepercayaan kepada bank, maka kepercayaan tersebut sudah semestinya diimbangi pengelolaan pembiayaan yang hati-hati (prudent) 1 Sehubungan dengan hal tersebut agar dalam pengelolaan pembiayaan lebih berencana dan terarah pada sasaran yang akan dicapai sesuai dengan misi 1
Malayu Hasibuan, Dasar-dasar perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.91
85
86
yang diemban KJKS Arrahmah maka diperlukan berbagai macam instrument kelengkapan baik yang menyangkut sarana pendukung yang dimilikinya, pengetahuan dan wawasan secara teroritis maupun sarana pendukung yang bersifat teknis, oleh karena itu sebelum koperasi jasa keuangan syariah melakukan pemberian pembiayaan, terlebih dahulu koperasi jasa keuangan syariah harus melakukan studi kelayakan dengan meninjau kegiatan usaha yang dimiliki calon nasabah, dengan maksud untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang diterima apakah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan untuk memperoleh data tambahan yang diperlukan, selain itu untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon nasabah berjalan dengan baik ataukah sedang mengalami penurunan. 2 Koperasi jasa keuangan syariah tidak akan mengambil resiko apabila usaha yang dijalankan oleh calon nasabah tidak berjalan dengan baik karena pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat Non Performing Financing (NPF) 3 Dalam pengajuan permohonan pembiayaan para calon nasabah harus mengikuti Standar Operating Procedure (SOP) prosedur pengajuan permohonan pembiayaan yang ada di KJKS Arrahmah :
2
Alex S Nitisemito dan M Umar Burhan, Wawasan Studi kelayakan dan evaluasi proyek (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 33 3
Dede darmawan, Proses Analisa Pemberian Pembiayaan, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2005), h.3 2004), h. 3
87
1. Tahap Permohonan Pembiayaan 4 Pada tahap ini calon anggota mengajukan pembiayaan kepada marketing (A/O) dengan mengisi formulir dan melengkapinya sessuai ketentuan koperasi, A/O memeriksa kelengkapan pengisian formulir pembiayaan berikut kelengkapan administrasinya, jika belum lengkap kembalikan kepada calon anggota, jika telah lengkap A/O membuat berita acara rapat komite pembiayaan atas pembiayaan yang akan diajukan. A/O mengajukan pada rapat komite pembiayaan nasabah, Anggota komite akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh A/O pada berita acara rapat komite. Apabila pembiayaan ditolak maka A/O akan membuat surat penolakan yang ditandatangani oleh A/O dan manager. Apabila pembiayaan disetujui, maka A/O akan menyusun berkas pengajuan pembiayaan calon anggota dan melengkapi kekurangan berkas calon nasabah dalam map file, jika map file telah lengkap berikan kepada admin pembiayaan. Admin pembiayaan menerima file permohonan pembiayaan calon anggota yang telah disetujui oleh komite, admin memeriksa sekali lagi persetujuan komite pembiayaan dan kelengkapan file calon anggota, jika belum lengkap kembalikan pada A/O, jika telah lengkap maka admin pembiayaan akan mengatur jadwal realisasi pembiayaan nasabah, admin pembiayaan akan mengisi data pembiayaan pada system kemudian cetak akta 4
Wawancara pribadi dengan bapak Iwan Setiawan, Cinere 25 Desember 2009
88
perjanjian pembiayaan, tanda terima uang calon anggota, tanda terima jaminan, promes, kartu angsuran dan buku tabungan, jika hasil cetakan semua benar kemudian diberikan kepada manager. 2. Prosedur akad pembiayaan Marketing menyerahkan berkas dan proposal pengajuan pembiayaan kepada Administrasi pembiayaan, admin pembiayaan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pembiayaan, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada marketing, jika sudah lengkap maka admin pembiayaan menginput data data realisasi pembiayaan tersebut ke system, membuat jadwal realisai calon anggota sesuai konfirmasi dari marketing, mencetak jadwal realisasi calon anggota, nota realisasi, kartu angsuran calon anggota dan tanda terima jaminan. Admin pembiayaan meminta perssetujuan kepada manager (nota realisasi dan perjanjian pembiayaan), manager memeriksa berkas pembiayaan, jika tidak benar kembalikan kepada admin pembiayaan untuk diperbaiki, jika benar bubuhi tandatangan pada perjanjian pembiayaan dan nota realisasi dan serahkan berkas kepada admin pembiayaan. Admin pembiayaan meninta kepada calon anggota KTP dan jaminan asli untuk dicocokan dengan dokumen yang ada, jika meragukan konfirmasi kepada calon anggota, jika benar lakukan akad pembiayaan dengan calon
89
anggota, admin pembiayaan memberikan copy perjanjian dan tanda terima jaminan kepada calon anggota. 5 3. Prosedur Realisasi pembiayaan Admin pembiayaan menyerahkan nota realisasi pembiayaan kepada teller, teller menerima nota pembayaran realisasi pembiayaan dari administrasi pembiayaan yang telah disetujui oleh manager, teller menginput nota pembayaran realisasi pembiayan, teller menyiapkan sejumlah uang sesuai dengan nota realisasi pembiayaan. Teller memanggil nasabah dan meminta KTP asli kepada calon anggota dan teller mencocokan nama pada KTP dan nota realisasi, jika benar mintakan tanda tangan calon anggota pada nota realisais pembiayaan dan cocokan dengan KTP, teller menghitung kembali uang yang akan diserahkan kepada calon anggota, calon anggota menerima dan menghitung kembali uang realisasi tersebut. Tugas bagian pembiayaan belum dikatakan selesai setelah pencairan pembiayaan, selanjutnya harus dapat menjaga agar pembiayaan tersebut lunas pada saatnya. Oleh karena itu petugas pembiayaan perlu melakukan control atau pemantauan berkala kepada anggota yang dibiayai. Langkah-langkah yang dapat diambil misalnya kontak lewat telepon sebulan sekali atau berkunjung ke rumah dan tempat usaha anggota pembiayaan. 6
5
Standar Operating Procedure (SOP) pembiayaan pada KJK Syariah Arrahmah …………….Mekanisme pemberian modal kredit dari BMT kepada pengusaha kecil, (Bandung…2002) h. 38 6
90
B. Perhitungan Tingkat NPF pada KJKS Arrahmah periode 31 Desember 2006, 2007 dan 2008 Pemberian pembiayaan merupakan salah satu kegiatan koperasi jasa keuangan syariah yang paling penting karena pembiayaan akan menentukan laba yang akan diperoleh oleh KJKS Arrahmah. Analisis pembiayaan penting bagi KJKS Arrahmah, hasil analisis diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengembalian pembiayaan dan memperkecil kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah (NPF) Untuk dapat mengetahui rasio Non Performing Financing (NPF) maka terlebih dahulu dinilai kualitas aktiva produktif koperasi jasa keuangan syariah berdasarkan kolektibitas tingkat aktiva produktif pada prinsipnya di dasarkan pada : 1. Ketetapan pembayaran kembali pokok dan margin/ bagi hasil serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari kegiatan usaha yang bersangkutan 2. Tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif lainnya tersebut serta tingkat penghasilannya 3. Penggolongan tingkat kolektibitas pembiayaan yang diberikan digolongkan sebagai lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Berikut ini merupakan tabel perbandingan kolektibilitas pembiayaan pada tahun 2006, 2007, dan 2008 yang menginformasikan mengenai jumlah pembiayaan
91
yang berkategori lancar maupun non lancar berdasarkan pada tahun 2006, 2007, dan 2008 adalah sebagai berikut : 7 Table perbandingan kolektibilitas pembiayaan KJKS Arrahmah No
Pos-pos
1
LANCAR
2
NON LANCAR Kurang lancar Diragukan Macet
3
31 Desember 2006
31 Desember 2007
Ribuan Rp
Ribuan Rp
568.927.800
97 1.065.596.600
%
Ribuan Rp
96,8 1.390.188.700
% 98
19.387.200
3,3
35.086.400
3
32.903.300
2,3
9.245.800
1,6
14.163.100
1,29
27.730.600
1,9
0
1.831.900
0,17
1.664.300
0,1
1,7
19.091.400
1,73
3.508.400
0,2
100
1.100.683.000
100
1.423.092.000
100
10.141.400
Total Pembiayaan
%
31 Desember 2008
588.315.000
Sumber : Laporan Keuangan 2006 – 2008 KJKS Arrahmah Adapun untuk menghitung rasio Non Performing Financing (NPF) Adalah : 8
NPF = Pembiayaan kol 2 + kol 3 + kol 4 x 100% Total Pembiayaan
Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada desember 2006 tingkat Non Performing Financing (NPF) KJKS Arrahmah berada pada tingkat 3.3% yaitu dengan jumlah out standing pembiayaan kol 2 ditambah pembiayaan kol 3 ditambah pembiayaan kol 4 dibandingkan dengan portofolio pembiayaan tahun 2006, dengan jumlah anggota kurang lebih 36 orang yang termasuk dalam
7 8
Laporan Keuangan KJK Syariah Arrahmah tahun 2006, 2007, 2008 Thomas Suyanto, Dasar-dasar Perkreditan (Jakarta, PT Gramedia, 1989) h. 11
92
kolektibilitas 2, 3, dan 4 dengan jumlah plafond yang termasuk dalam kolektibilitas 2, 3 dan 4 rata-rata berkisar antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- dengan perhitungan sebagai berikut NPF 2006 = Rp 9.245.800 + 0 +10.141.400 x 100% = 3,3 % Rp. 588.315.000 Pada tahun 2007 tingkat Non Performing Financing (NPF) KJKS Arrahmah berada pada tingkat 3% yaitu dengan jumlah out standing pembiayaan kol 2 ditambah pembiayaan kol 3 ditambah pembiayaan kol 4 dibandingkan dengan portofolio pembiayaan tahun 2007, pada tahun 2007 tingkat Non Performing Financing (NPF) mengalami penurunan 0,3%.
dengan jumlah
anggota kurang lebih 53 orang yang termasuk dalam kolektibilitas 2, 3, dan 4 dengan jumlah plafond yang termasuk dalam kolektibilitas 2, 3 dan 4 rata-rata berkisar antara Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- dengan perhitungan sebagai berikut NPF 2007 = Rp 14.163.100 + 1.831.900 +19.091.400 x 100% = 3 % Rp
1.100.683.000
Sedangkan pada tahun 2008 tingkat Non Performing Financing (NPF) KJKS Arrahmah berada pada tingkat 2,3% yaitu dengan jumlah out standing pembiayaan kol 2 ditambah pembiayaan kol 3 ditambah pembiayaan kol 4 dibandingkan dengan portofolio pembiayaan tahun 2008, pada tahun 2008 tingkat Non Performing Financing (NPF) mengalami penurunan sebesar 0,7%. dengan jumlah anggota kurang lebih 46 orang yang termasuk dalam kolektibilitas 2, 3,
93
dan 4 dengan jumlah plafond yang termasuk dalam kolektibilitas 2, 3 dan 4 ratarata berkisar antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- dengan perhitungan sebagai berikut NPF 2008 = Rp27.730.600 +1.664.300 +3.508.400 x 100% = 2,3 % Rp 1.423.092.000
Berdasarkan data di atas tingkat Non Performing Financing (NPF) KJKS Arrahmah mengalami penurunan, walaupun tidak signifikan. Hal ini merupakan hasil dari pihak pengelola yang terus berupaya menetapkan strategi penurunan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF).
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah yaitu : 1. Faktor Intern a. Kurang tajamnya analisa, pada saat pengajuan proposal pembiayaan kepada komite pembiayaan A/O (marketing) dalam melakukan analisa tidak berdasarkan data yang valid, terutama pada laporan keuangan anggota. Padahal kondisi usahanya bermasalah, dan tidak layak dibiayai. 9 b. Dokumen hilang, pada saat pembiayaan dikategorikan bermasalah bagian PKM (penanganan pembiayaan bermasalah) ingin melihat dokumen asli para anggotanya, ternyata sudah tidak ada, dan tidak dibuat tanda terima
9
Wawancara pribadi dengan bapak Idham Kholid, Cinere 26 Desember 2010
94
dimana adanya dokumen tersebut, sehingga sulit untuk mendeteksi kebenarannya. c. Kurang informasi, kurangnya informasi yang diterima A/O dari lingkungan sekitar calon anggota pada saat survei, ternyata reputasi calon anggota buruk, rumah atau tempat usaha kontrakan, orang pendatang. d. Monitoring kurang : kurangnya pemantauan dari pihak KJKS terhadap para anggotanya, A/O tidak ada waktu, terlalu yakin dengan anggotanya, pembiayaan masih berjalan lancar. e. Karyawan yang ikut bermain dengan nasabah, demi untuk mengejar target delivery sehingga menaikan nilai jaminan, menaikan kebutuhan kredit calon anggota, make up proposal, agar permohonan
pembiayaannya
disetujui oleh komite pembiayaan. f. Tidak menaati kebijakan pembiayaan yang sehat, A/O tidak patuh terhadap kebijakan perusahaan dalam penyaluran pembiayaan g. Penyimpangan prosedur, A/O tidak menaati semua prosedur pembiayaan yang ada. h. Sistem pengawasan lemah, kurangnya pengawasan terhadap anggota yang pembiayaannya masih berjalan lancar. Dari beberapa faktor intern tersebut, sebagian besar faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah / Non Performing Financing pada KJK Syariah Arrahmah merupakan faktor manajerial.
95
2. Faktor Ekstern a. Itikad yang kurang baik dari calon anggota, masih ada kemampuan dari calon anggota untuk membayar angsuran pembiayaanya, tetapi si calon anggota tidak mau membayarnya karena karakternya yang kurang baik. b. Lemahnya kemampuan berusaha, calon anggota kurang menguasai bidang usaha yang dijalankannya sehingga mengalami cashflow yang buruk c. Penyimpangan penggunaan dana, pada saat akad pembiayaan dana yang di dapat akan di gunakan untuk usaha, ketika sudah realisasi ternyata dananya yang di dapat misalnya di gunakan untuk biaya sekolah anak, sehingga tidak ada penambahan modal pada usaha yang dijalankannya. d. Peningkatan pola komsumsi dan gaya hidup, terpengaruh pada gaya hidup di sekitar lingkungan calon anggota, misalnya seperti trend handpone terbaru, sehingga dana yang di dapat di gunakan untuk membeli barangbarang mewah. e. Usaha yang dijalankan relatif baru, usaha calon anggota baru akan di jalankan sehingga belum di ketahui cashflow calon anggota, apakah nantinya baik atau buruk f. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang kuasai usahanya, adanya persaingan usaha di sekitar tempat usaha calon anggota. Dan calon anggota tidak mampu menanggulanginya seperti membuat inovasi baru untuk usahanya agar menjadi daya tarik bagi para pelanggannya.
96
g. Meninggalnya calon anggota, adanya ketidak mampuan para ahli waris dalam membayar hutangnya h. Anggota kelurga sakit, sehingga dana yang ada untuk membayar angsuran di pergunakan untuk biaya berobat i. Adanya bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi, sehingga calon anggota lebih mementingkan untuk kehidupannya dari pada membayar angsuran 10 Dari beberapa faktor ekstern tersebut, sebagian besar faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah / Non Performing Financing pada KJK Syariah Arrahmah merupakan faktor moral hajat.
D. Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) Pembiayaan bermasalah menjadi masalah utama bagi semua lembaga keuangan,
karena
mengantisipasi
itu
KJK
Syariah
Arrahmah
sedini
mungkin
kemungkinan
adanya
pinjaman/pembiayaan
harus
bermasalah.
Langkah-langkah untuk meminimalisir pinjaman/pembiayaan bermasalah sebagai berikut : 11 1. Harus tajam dalam menganalisa awal.
10
Agustina agung untari, Analisa aspek legal pembiayaan bermasalah, modul pelatihan pada Induk koperasi syariah 23 Januari 2010 11 Wawancara pribadi dengan bapak Iwan Setiawan, Cinere 24 Desember 2009
97
2. Harus diadakan suvey bagi anggota, apapun usahanya. 3. Diprioritaskan bagi anggota yang berdomisili tetap, usaha sudah berjalan dan perputaran dananya cepat, sehingga angsuran harian dan atau mingguan dapat dijalankan. 4. Adanya jaminan pembiayaan, apapun bentuknya harus menggunakan jaminan, karena hal tersebut akan menjadi ikatan antara KJK Syariah ARRAHMAH dan anggota (seperti ijazah, BPKB, Surat Kepemilikan Kios, Tempat Usaha, dll.) 5. Pemberian penghargaan bagi anggota yang cicilannya bagus, dan sangsi bagi anggota yang bermasalah. 6. Dalam mengangsur, anggota diharuskan untuk menabung, yang akan berfungsi sebagai jaminan apabila anggota tersebut tidak membayar angsuran, sehingga tabungan tersebut dapat diambil sebagai angsuran 7. Melakukan binaan terhadap usaha nasabah, seperti mengadakan pengajian setahun sekali menjelang bulan suci ramadhan sekaaligus penyaluran dana infaq dan shodaqoh yang di titpkan dari anggota. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada pada KJK Syariah Arrahmah yaitu :
98
a. Pengalihan portofolio pembiayaan bermasalah Pengalihan portofolio pembiayaan merupakan pengalihan dari unit bisnis kepada unit kerja penyelesaian pembiayaan, atas pembiayaanpembiayaan yang memenuhi kriteria khusus, dengan tujuan untuk mempermudah penanganan pembiayaan-pembiayaan bermasalah kriteria pembiayaan yang dialihkan. b. Penyelamatan dan penyehatan pembiayaan Penyelamatan dan penyehatan pembiayaan merupakan upayaupaya yang dilakukan koperasi jasa keuangan syariah dalam rangka mendapatkan kepastian pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan dan sekaligus
meningkatkan
kapasitas
nasabah
dalam
memenuhi
kewajibannya. Penyelamatan dan penyehatan dilakukan melalui: 12 1) Penjadwalan kembali (Rescheduling) Syarat-syarat : potensi usaha ada, kemampuan debitur masih ada, plafon tetap. Perubahan : jangka waktu, jadwal angsuran, grace period, jumlah angsuran 2) Persyaratan kembali (Reconditioing) Syarat-syarat : potensi usaha ada, sarana usaha memadai, plafon tetap / berubah 12
Agustina agung untari, Analisa aspek legal pembiayaan bermasalah, modul pelatihan pada Induk koperasi syariah 23 Januari 2010
99
Perubahan : jangka waktu, kepemilikan, jadwal angsuran, agunan. 3) Penataan kembali (Restructuring) Syarat-syarat : potensi usaha ada, kemampuan debitur masih ada, plafon bisa berubah Perubahan : jangka waktu, jumlah plafon, jadwal angsuran, grace pariod, jaminan, jumlah angsuran 4) Merupakan usaha yang masih memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan membutuhkan dukungan 5) Calon anggota menunjukan sikap kerjasama dan memiliki integritas yang baik 6) Usaha tetap layak (feasible) untuk diteruskan c. Penyelesaian pembiayaan dan off set jaminan Penyelesaian pembiayaan adalah uapaya-upaya yang dilakukan koperasi jasa keuangan syariah dalam rangka memperoleh kembali seluruh piutang pada calon anggota atau setidak-tidaknya meminimalisasi resiko kerugian yang mungkin diderita oleh koperasi jasa keuangan syariah Penyelesaian pembiayaan bermasalah : penagihan langsung ke debitur / pemilik jaminan, offseting jaminan, kerjasama dengan pihak lain (take over ke bank, debitur, atau investor).
100
Offset jaminan adalah suatu cara penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pembelian jaminan nasabah oleh bank di luar proses pengadilan, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemilik. Kriteria offset jaminan : pembiayaan yang masuk dalam kategori perhatian khusus samapai dengan macet, semua pembiayaan yang masuk dalam kategori diatas baik yang sudah atau belum dilimpahkan kepada unit kerja penyelesaian pembiayaan, tidak ada sumber penjualan lain kecuali penjualan agunan, kondisi jaminan marketable. 13 d. Penghapusan pembiayaan Penghapusan pembiayaan adalah penghapusan pencatatan pos pembiayaan
yang
diberikan
dalam
neraca
terhadap
pembiayaan
bermasalah dengan prioritas untuk pembiayaan yang diberikan yang termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet, atau yang secara keseluruhan akan mempengaruhi kinerja koperasi syariah dengan menggunakan dana penyisihan penghapusan pembiayaan yang telah di cadangkan koperasi syariah. Kriteria penghapusan pembiayaan yaitu: tidak mempunyai sumber pengembalian lain, upaya pengembalian hanya dapat dilakukan dengan eksekusi atau penjualan jaminan, jaminan tidak mengcover, pengikatan pembiayaan/ jaminan secara yuridis tidak sempurna/cacat menurut hukum,
13
Andi Pangeran Hamzah, Penanganan pembiayaan bermasalah, Modul pelatihan pada Induk Koperasi Syariah, 23 Januari 2010
101
pembiayaan minimal telah satu tahun berada dalam kolektibilitas diragukan atau macet, calon anggota tidak kooperatif dan sulit untuk ditemui, usaha yang dibiayai sudah tidak ada dan/atau tidak memiliki prospek. e. Denda dan ganti rugi Denda keterlambatan pembayaran kewajiban pembiayaan adalah denda yang dibebankan kepada
nasabah pembiayaan yang terlambat
membayar kewajibannya kepada bank. Ganti rugi/ta’widh adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh nasabah untuk menutup kerugian koperasi syariah yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Besarnya ganti rugi (ta’wid) adalah sebesar kerugian riil bank. Strategi yang dilakukan KJKS Arrahmah dalam menekan tingginya tingkat Non Performing Financing (NPF) yang disebutkan di atas sudah cukup efektif, yang dapat dilihat dari penurunan tingkat Non Performing Financing (NPF) dari tahun 2006 sebesar 3,3%, tahun 2007 sebesar 3%, dan tahun 2008 sebesar 2,3%. Namun demikian penekanan tingkat Non Performing Financing (NPF) seharusnya dapat lebih dioptimalkan, yaitu dengan meningkatkan upaya-upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada.seperti A/O harus tajam dalam menganalisa awal, tidak mudah percaya dengan calon anggota. Harus
102
diadakan suvey bagi anggota, apapun usahanya, bertanya dengan tetangganya, diprioritaskan bagi anggota yang berdomisili tetap, usaha sudah berjalan dan perputaran dananya cepat, sehingga angsuran harian dan atau mingguan dapat dijalankan. Adanya
jaminan
pembiayaan,
apapun
bentuknya
harus
menggunakan jaminan, karena hal tersebut akan menjadi ikatan antara KJK Syariah Arrahmah dan anggota (seperti ijazah, BPKB, Surat Kepemilikan Kios, Tempat Usaha, dll.), pemberian penghargaan bagi anggota yang cicilannya bagus, dan sangsi bagi anggota yang bermasalah. Dalam mengangsur, anggota diharuskan untuk menabung, yang akan berfungsi sebagai jaminan apabila anggota tersebut tidak membayar angsuran, sehingga tabungan tersebut dapat diambil sebagai angsuran dan melakukan binaan terhadap usaha calon anggota. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila A/O dalam mengajukan proposal pembiayaan mematuhi prosedur/SOP pembiayaan yang ada, maka kecil kemungkinan pembiayaan tersebut akan bermasalah. Kunjungan silaturrahmi yang sering dilakukan A/O terhadap calon anggota akan lebih memudahkan A/O dalam mengawasi calon anggotanya, apabila sewaktu-waktu usaha calon anggotanya berhenti. Ketika pembiayaan calon anggota sudah bermasalah, pihak KJK Syariah Arrahmah dapat melakukan penyelamatan dan penyehatan
103
terhadap
usaha
calon
anggota
melalui
Penjadwalan
kembali
(Rescheduling), Persyaratan kembali (Reconditioing), Penataan kembali (Restructuring) dengan terus mengawasi perkembangan usaha calon anggota
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Pada bab kesimpulan ini penulis mencoba untuk menyimpulkan hasil penelitian yang telah di lakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah mengenai strategi koperasi jasa keuangan syariah dalam menekan tingginya tingkat Non Performing Finencing (NPF). Strategi koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah dalam menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF) yaitu selalu mematuhi SOP pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan perusahaan, memberikan hadiah bagi anggota yang pembiayaannya lancar, sering melakukan kunjungan ke anggota, melakukan binaan terhadap usaha anggota, dan sering bersilaturrahmi dengan anggota. Strategi yang diterapkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah sudah cukup efektif berdasarkan laporan keuangan KJKS Arrahmah yaitu dari tahun 2006 tingkat NPF nya sebesar 3,3%, pada tahun 2007 sebesar 3%, dan pada tahun 2008 sebesar 2,3%.walaupun tidak terlalu signifikan tetapi mengalami penurunan setiap tahunnya antara 0,3% hingga 0,7%. Faktor-faktor yang mendukung atau menghambat upaya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah dalam menekan tingkat NPF yaitu : factor yang menghambat diantaranya Faktor Intern, seperti Kurang tajamnya analisa, kondisi usaha bermasalah, tidak layak dibiayai, pengikatan jaminan lemah. Kurang
104
105
informasi, reputasi calon anggota buruk, rumah atau tempat usaha kontrakan, orang pendatang. Monitoring kurang, tidak ada waktu, terlalu yakin, kredit masih lancar. Karyawan yang ikut bermain dengan nasabah untuk mengejar target delivery sehingga menaikan nilai jaminan, menaikan kebutuhan kredit calon anggota. Faktor Ekstern seperti : Itikad yang kurang baik dari calon anggota, Lemahnya kemampuan berusaha, Penyimpangan penggunaan dana, Usaha yang dijalankan relatif baru, Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang kuasai usahanya, Meninggalnya calon anggota, Anggota kelurga sakit. Sedangkan faktor yang mendukung upaya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah dalam menekan tingkat NPF yaitu adanya silaturrahmi antara pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Arrahmah dengan calon anggota, sehingga memudahkan pihak koperasi jasa keuangan syariah Arrahmah dalam memantau perkembangan usaha calon anggota.
B. Saran dan Rekomendasi Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Bagi KJKS Arrahmah, Harus lebih sering lagi bersilaturrahmi kepada calon anggota, agar dapat mengetahui apakah usaha yang dijalankan calon anggota masih berjalan atau tidak. Bagian PKM (penanganan pembiayaan bermasalah) harus lebih serius lagi dalam menangani pembiayaan bermasalah, Lebih sering melakukan pelatihan-pelatihan bagi karyawan tentang penanganan pembiayaan bermasalah. agar tingkat NPF bisa lebih di tekan lagi.
106
Bagi akademis, adanya seminar-seminar tentang pembiayaan bermasalah, cara mencegahnya dan cara penanganannya. Penelitian ini membahas strategi koperasi jasa keuangan syariah dalam menekan tingkat Non Performing Financing (NPF), namun penulis merasa perlu ada penelitian lanjutan mengenai tanggung jawab yuridis koperasi jasa keuangan syariah atas pembiayaan bermasalah dan cara mengatasinya. Bagi masyarakat, agar lebih bisa bertanggung jawab dan disiplin atas kewajibannya terhadap pembiayaan yang diberikan.
