Learning & Sharing IAMPI
Strategi Kesetaraan Kontrak PILIHAN MEDIASI & ARBITRASE Gusnando S Anwar Jakarta 21 Oktober 2010 ©GSA
LINGKUNGAN - BISNIS – – – – –
Persaingan tajam – tanpa hambatan Moral - “gotong royong” Karakter – paternalistik, arogan Hukum – prasarana UU:JK , A&APS, penegakan hukum? Kompetensi lemah – manajemen, adm kontrak, semua pihak, sertifikasi area PM
– Kesetaraan – standar ?: cc, smm, klausula sengketa © GSA
2
Alternatif PenyelesaianSengketa Lembaga Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara:
konsultasi,
negosiasi,
mediasi,
konsiliasi atau
penilaian ahli (UU Arbitrase-definisi)
©GSA
3
Rangkaian Metoda Penyelesaian Sengketa
Mediasi/
Pengadilan/ Arbitrase
Konsiliasi Opini/ Penilaian Ahli Musyawarah / Negosiasi Konsultasi
Pencegahan Sengketa © GSA
Penyelesaian Sengketa Alternatif Masa dan Biaya
Penyelesaian Sengketa Akhir 4
UU RI nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Bab IV Pengikatan Pekerjaan Konstruksi Bagian ketiga: Kontrak Kerja Konstruksi
Pasal 22 (2) h:
Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai penyelesaian perselisihan, yang memuat tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan.
Pasal 33 (2):
© GSA
Penjelasan Pasal 22 (2) h: Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan oleh ketidak-sepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian. Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.
Tugas lembaga yang menyelenggarakan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi adalah: (e) mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli dibidang jasa konstruksi. 5
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Musyawarah/ Negosiasi 1) Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. 2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. (UU Arbitrase ps:6)
© GSA
6
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Konsultasi – Mediasi (Ad-hoc/ Lembaga) 3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. 4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan melalui seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. © GSA
(UU Arbitrase ps:6)
7
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Mediasi (Ad-hoc/ Lembaga)
5)
Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
6)
Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat malalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasian, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. (UU Arbitrase ps:6)
© GSA
8
Lanjutan Pasal 6
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Mediasi (Ad-hoc/ Lembaga)
7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. 8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. (UU Arbitrase ps:6)
© GSA
9
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Arbitrase Ad-hoc/ Lembaga
9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaianya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. (UU Arbitrase ps:6)
© GSA
10
Lanjutan Pasal 6 ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaianya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. (UU Arbitrase ps:6)
© GSA
11
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. ©GSA
(UU Arbitrase)
12
KELEBIHAN ARBITRASE TERTUTUP Semua pemeriksaan sengketa oleh arbitrase atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. (UUArb: pasal 27)
WAKTU Maksimal 180 hari Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau mejelis arbitrase terbentuk. (UUArb: pasal 48)
13
KELEBIHAN ARBITRASE BIAYA PASTI 1) 2)
Arbiter menentukan biaya arbitrase. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. b.
c.
d.
Honorarium arbiter; Biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter; Biaya saksi dan saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan ) sengketa, dan Biaya administrasi. UUArb: pasal 27)
KELEBIHAN ARBITRASE KOMPETENSI
1) Yang tidak ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat : a. b. c. d. e.
Cakap melakukan tindakan hukum; Berumur paling rendah 35 tahun; Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atai semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa; Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lainya atas keputusan arbitrase; atau Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. (UUArb: pasal 12) 15
KELEBIHAN ARBITRASE FINAL Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase (UUArb: pasal 3)
MENGIKAT Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. (UUArb: pasal 60)
©GSA
16
Arbitrase
Ad-Hoc Institusi
Indonesia
Internasional
© GSA
BANI BAPMI (Pasar Modal) Basyarnas (Syariah Nasional) ICC AAA
17
PERJANJIAN ARBITRASE
• • • •
© GSA
Lembaga Peraturan - Prosedur Arbiter – Arbiter Tempat
18
TAHAPAN PROSES ARBITRASE
Permohonan Pembentukan Majelis Arbiter Persidangan Putusan Eksekusi
© GSA
19
STRATEGI KESETARAAN: PETA PENYELESAIAN SENGKETA
© GSA
1. 2. 3. 4.
Cegah: KONSULTASI Musyawarah PS-Alternatif: MEDIASI PS-Akhir: ARBITRASE
20
TANYA JAWAB? Kontak:
Gusnando SA 081 2927 6699
[email protected]
© GSA
21
Terimakasih © GSA
22
PROFILE
© GSA
Ir. H. Gusnando S. Anwar, MEngSc. FCBArb. Phone E-mail
: +6281 2927 6699 :
[email protected]
Master of Engineering Science of UNSW Australia: Construction Disputes Avoidance and Resolution. Consultant : Construction Contract Specialist Arbitrator : BANI; Specialist on Construction Disputes
23
PROFILE ORGANIZATION
© GSA
Indonesia Contractors Association (AKI): Chairman of Mediation & Advocation Board, Indonesia QS Institute (IQSI): Honorary Board Indonesian Association of Project Management Professional (IAMPI): Chairman of foreign affairs bureau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN): Manggala Penilai Ahli (MPA)
24
