STATUS HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA

ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam

Vol 1, No 2, Juli – Desember 2016

STATUS HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA Elfiani Fakultas Syari’ah IAIN Bukittinggi Email: [email protected] Diterima: 19 September 2016

Direvisi : 15 November 2016

Diterbitkan: 26 Desember 2016

Abstract Registration of marriage is the administrative process relating to the registration and complete bookkeeping, to provide legal certainty about the events of the wedding. Registration of marriage is aimed to establih the rule of law in the implementation of marriage in society, so that the requirements and procedures of marriage are fullfilled as it should be. The recorded Marriage is a marriage that took place in the presence of authorized officer (Marriage Registrar Officer) ; the Religious Affairs Office (KUA) for the Moslems, and civil registry for the non-Muslims. However, a phenomenon that occurs in the community, there are many marriages that are not registered because it is done not in the presence of the Marriage Registrar Officer, and consequently no marriage certificate. Un registered Marriage is not recognized by the Indonesia Marriage Law and has no legal force. Keywords: legal status, un-registered marriage, Marriage Law

Abstrak Pencatatan nikah adalah proses administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran dan pembukuan yang lengkap, untuk memberikan kepastian hukum tentang peristiwa pernikahan. Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan tertib hukum dalam pelaksanaan pernikahan di masyarakat, sehingga syarat-syarat dan prosedur pernikahan dipenuhi sebagaimana mestinya. Pernikahan yang tercatat adalah pernikahan yang dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah) yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Catatan Sipil bagi yang non Islam. Namun demikian, fenomena yang terjadi di masyarakat, masih banyak pernikahan yang tidak tercatat karena dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, dan dengan sendirinya tidak ada akta nikah. Pernikahan yang tidak tercatat tidak diakui oleh Undang-undang Perkawinan Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Keywords: status hukum, pernikahan tidak tercatat, Undang-undang Perkawinan

PENDAHULUAN Pernikahan

melahirkan akibat hukum tertentu, dan merupakan

suatu

perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang Elfiani

akibat hukum tersebut dikehendaki oleh pelaku perbuatan itu. Akibat hukum

249

Status Hukum Pernikahan.....



yang utama dari pernikahan adalah

berwenang untuk itu, yaitu Kantor

timbulnya

Urusan

hubungan hukum antara

Agama

(KUA)

bagi

yang

suami istri. Keabsahan suatu pernikahan

beragama Islam, dan Catatan Sipil bagi

ditentukan oleh dipenuhi atau tidaknya

yang non Islam. Berdasarkan pencatatan

semua ketentuan yang berkaitan dengan

ini, diterbitkan akta nikah sebagai alat

pelaksanaannya.

yang

bukti tentang adanya pernikahan itu.

adalah

Akta nikah akan berlaku sebagai alat

dipandang

Pernikahan

sah

dan

diakui,

pernikahan yang dilangsungkan sesuai

bukti

dengan

terutama ketika timbul

hukum

dan

perundang-

undangan yang berlaku.

yang

kuat

dan

sempurna, persoalan di

kemudian hari.

Undang-undang yang mengatur

Pada

dasarnya

pencatatan

tentang pernikahan di Indonesia saat ini

pernikahan berkaitan dengan proses

adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang

administrasi

Perkawinan, dan peraturan-peraturan

sebelum pelangsungan perkawinan. Hal

pelaksanaannya. Peraturan perundang-

ini berkaitan dengan syarat-syarat dan

undangan ini memuat aturan-aturan

dokumen yang harus dilengkapi oleh

yang

dimaksudkan

yang

sudah

diawali

untuk

tertibnya

calon suami istri. Pegawai pencatat

pernikahan,

guna

nikah tidak dibenarkan melangsungkan

memberikan kepastian hukum. Salah

pernikahan bagi yang tidak memenuhi

satu ketentuan yang terkait dengan ini

persyaratan.

adalah tentang pencatatan perkawinan.

dicantumksn pada Pasal 20 UU No 1

pelaksanaan

Pencatatan

perkawinan

Tahun

1974

Ketentuan tentang

tentang

ini

Perkawinan,

merupakan syarat yang berhubungan

“Pegawai pencatat perkawinan tidak

dengan

diperbolehkan

harus

formalitas dipenuhi

(prosedur)

melangsungkan

atau

pelaksanaan

membantu melangsungkan perkawinan,

tentang

bilaia mengetahui adanya pelanggaran

dicantumkan

dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1(,

dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12

1974

yang

Undang-undang ini, meskipun tidak ada

menyatakan bahwa “Setiap perkawinan

pencegahan perkawinan”. Pasal-pasal

harus

peraturan

yang disebutkan ini adalah tentang

berlaku”.

syarat-syarat

pernikahan.

dalam

yang

Ketentuan

pencatatan perkawinan tentang dicatat

Perkawinan, menurut

perundang-undangan

yang

perkawinan.

Dengan

Aturan ini senada dengan yang dimuat

demikian, perkawinan yang tercatat

dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

adalah perkawinan yang sah, karena

(KHI).

telah

Keharusan

pencatatan

ini

menghendaki bahwa pernikahan harus

memenuhi

syarat-syarat

yang

ditentukan dalam undang-undang.

dilakukan di hadapan pejabat yang Elfiani

250



Peraturan perkawinan

tentang

pencatatan

2

. Namun

demikian, ternyata pernikahan yang

Perkawinan,

tidak tercatat menimbulkan hambatan-

merupakan aturan lebih lanjut dari apa

hambatan dalam berbagai urusan seperti

yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1)

pengurusan akta kelahiran, menuntut

yang menyatakan bahwa “Perkawinan

hak waris, mengajukan gugatan cerai,

adalah sah, apabila dilakukan menurut

dan sebagainya. Hal ini karena tidak

hukum masing-masing agamanya dan

adanya akta perkawinan, disebabkan

kepercayaannya

perkawinan yang tidak tercatat. Dengan

2

ayat

tercantum

perkawinan di Indonesia”

dalam

Pasal

yang


(2)

UU

itu”.

Pasal

ini

menentukan bahwa sahnya perkawinan

demikian,

ditentukan oleh hukum agama dan

menjadi sesuatu yang penting.

kepercayaan.

keberadaan

aktenikah

Di kalangan masyarakat, masih

Ketentuan di atas menimbulkan

banyak

dijumpai

pernikahan

yang

anggapan umum bahwa perrnikahan

dilakukan tidak di hadapan pejabat

yang tidak tercatat sah dan diakui

yang berwenang, dan sudah tentu tidak

sepanjang sudah dilaksanakan menurut

tercatat dan tidak memiliki akta nikah.

hukum

ini

Ahmad Tholabi Kharlie mengutip dari

bukanlah

tulisan Abdul Mu`ti tentang Politik

merupakan syarat yang menentukan

Kawin Sirri, bahwa “menurut data

sahnya

segala

Departemen Agama RI, sekira 200.000

sudah

atau 10 % dari dua juta pernikahan

dianggap sah apabila sudah dilakukan

setiap tahun bercerai karena perkawinan

menurut agama dan kepercayaannya

sirri.

itu”

pasangan yang mengajukan perceraian

agama.

“pencatatan

hal

perkawinan

perkawinan,

perkawinan

1

Dalam

di

karena

Indonesia

. Senada dengan ini, Ahmad

Selain

itu,

sejumlah

adalah

“terkait

hukum

perkawinan sirri” . Di samping itu,

dapat

berdasarkan data publikasi Pengadilan

diambil kesimpulan bahwa pencatatan

Agama Bukittinggi, pada tahun 2014

perkawinan,

atau

terdapat 87 putusan itsbat nikah, dan

melanggar

pada tahun 2015 ada 88 putusan istbat

pencatatan

perkawinan berikut

hukuman

bagi

hanyalah

status ini denda

yang

peraturan

nikah

administratif

saja,

termasuk

menunjukkan

sebagai

satu

salah

syarat

sahnya

melakukan

3

merupakan tidak

yang

%

Tholabi Karli mengemukakan bahwa dengan

pasangan

46,8

(pengesahan

nikah).

bahwa

Hal

ini

banyak

pernikahan yang tidak tercatat, sehingga harus dimintakan pengesahannya ke

H. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008), h. xix 1

Elfiani

Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta), h. 190 3 Ibid, h. 192-193 2

251




Pengadilan Agama, dan tentu saja masih

Esa”.

banyak pula yang tidak dimintakan

undang-undang ini adalah ikatan lahir

pengesahannya karena merasa tidak ada

batin yang bertujuan untuk membentuk

kebutuhan untuk itu.

keluarga bahagia berdasarkan ketentuan

Permohonan pengesahan nikah diajukan

biasanya

agama.

perkawinan

Perkawinan

dalam

tidak

hanya

dengan

menyangkut aspek formal semata, tetapi

kebutuhan-kebutuhan seperti mengurus

juga harus mengikuti ketentuan hukum

akta

agama. Konsep inilah yang menjadi

kelahiran

terkait

Hakikat

anak,

mengajukan

perceraian, dan lain sebagainya. Dengan

perbedaan

demikian,

memegang

undang Perkawinan Indonesia dengan

hukum

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

perkawinan. Ketiadaan akta nikah akan

yang pernah berlaku di Indonesia.

menimbulkan kendala dalam berbagai

Dalam Hukum Perdata, perkawinan

urusan.

yang sah adalah perkawinan yang telah

peranan

akta

nikah

penting

dalam

Bagaimana

sesungguhnya

pokok

Undang-undang Perkawinan Indonesia

memenuhi

memandang

dari

ditentukan

pernikahan yang tidak tercatat, akan

sedangkan

menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini.

dikesampingkan.

status

hukum

antara

Undang-

syarat-syarat dalam

yang

undang-undang,

ketentuan

agama

PENGERTIAN PERNIKAHAN Pernikahan merupakan salah satu peristiwa

penting

dalam

bagi warga negara Indonesia yang

seperti

halnya

beragama Islam adalah hukum Islam.

kelahiran dan kematian. Pernikahan

Oleh karena itu, di samping UU No 1

merupakan lembaga yang melegalkan

Tahun

hubungan hukum antara seorang laki-

pelaksanaannya, berlaku pula kaidah

laki dengan seorang perempuan sebagai

hukum Islam

suami istri. Oleh karena itu, pernikahan

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

kehidupan

hukum

Ketentuan tentang perkawinan

manusia

harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin

antara

seorang

pria

dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Elfiani

1974

dan

peraturan

yang sudah dihimpun

Menurut Pasal 2 KHI “Perkawinan adalah

akad

yang

sangat

kuat

(miitsaqan gholiithan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya Pasal 3 KHI menyatakan bahwa, “Perkawinan bertujuan

untuk

mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”. Pengertian ini 252




mengandung beberapa unsur pokok

ghaliizhan)”4 . Perkawinan akan menjadi

dalam perkawinan yaitu:

dasar untuk dapat ditegakkan dan

1. Perkawinan merupakan akad yang

dibina

sangat kuat. Perkawinan adalah

norma agama dan hukum negara.

suatu perjanjian yang kokoh antara seorang

laki-laki

dan

seorang

rumah tangga sesuai dengan Perkawinan

bukan

hanya

mempersatukan dua pasangan manusia

perempuan. Oleh karena itu harus

yaknilaki-laki

ada kerelaan dari kedua belah pihak

melainkan mengikatkan tali perjanjian

untuk menjadi suami istri.

yang suci atas nama Allah,bahwa kedua

2. Perkawinan

merupakan

dan

perempuan,

ibadah.

mempelai berniat membangun rumah

Perkawinan tidak sekedar untuk

tangga yang sakinah, tenteramn dan

memenuhi hasrat biologis manusia,

dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih

akan tetapi merupakan perintah

sayang. Untuk menegakkan cita-cita

Allah

kehidupan

yang

Alqur`an

ditentukan

dan

sunnah.

dalam Dengan

keluarga

perkawinan

tidak

cukup

bersandar

salah satu bentuk ibadah.

dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah yang

mewujudkan

keluarga

mawaddah,

warahmah,

keluarga

yang

tenteram,

mulia.

Negara. Perkawinan baru dinyatakan

saling

sah, jika menurut hukum Allah dan

miitsaaqan

ghaliizhan ditarik dari firman Allah yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 yang artinya, bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bercampur (bergaul) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitsaaqan

Elfiani

perkawinan

yaitu

merupakan “Kata

tetapi

berkaitan pula dengan hukum suatu

perbuatan hukum dengan tujuan yang sangat

global,

Allah

sakinah,

mencintai dan saling menyayangi. Perkawinan

sifatnya

ajaran-ajaran

hanya

demikian, perkawinan merupakan 3. Tujuan perkawinan adalah untuk

pada

tersebut,

hukum Negara, telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya5 Perkawinan

yang

sah

adalah

perkawinan yang memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh perundangundangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya

dan

Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI, (Kencana, Jakarta, 2004), h. 43-44 5 Beni Ahmad Saebani dan H. Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, CV Pustaka, Bandung, 2011), h. 30-31 4

253




kepercayaannya itu . Selanjutnya dalam

akta resmi yang juga dimuat dalam

Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-

pencatatan.

tiap

perkawinan

dicatat

menurut

Pada

dasarnya

pencatatan

peraturan perundang-undangan yang

perkawinan adalah proses administrasi

berlaku.

yang berkaitan dengan pendaftaran dan

Ketentuan

pasal

ini

menegaskan bahwa perkawinan yang

pembukuan

yang

sah

memberikan

kepastian

adalah

perkawinan

yang

lengkap

untuk

hukum

atas

dilaksanakan menurut aturan hukum

peristiwa perkawinan. Lembaga yang

agama

calon

diberi kewenangan untuk melaksanakan

mempelai. Jika demikian, maka bagi

pencatatan pernikahan dan menerbitkan

yang beragama Islam, pelangsungan

akta

perkawinan harus tunduk pada hukum

Agama (KUA) bagi yang beragama

Islam, demikian pula untuk penganut

Islam, dan Catatan Sipil untuk non

agama

Islam. Akta nikah merupakan bukti

dan

kepercayaan

lain.

Sedangkan

pencatatan

nikah

berkaitan dengan tata cara (prosedur)

autentik

pelangsungan pernikahan.

kepastian

adalah

yang

PENCATATAN PERNIKAHAN UU

Perkawinan

menjelaskan pengertian Pasal

2

secara pencatatan

ayat

menyebutkan

(2)

tentang

perkawinan.

UU

ini

bahwa

hanya

“tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang

berlaku”.

Selanjutnya dalam penjelasan umum UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf b diterangkan bahwa tiap perkawinan

harus

dicatat

menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan

tiap-tiap

akibat

kehidupan

penting

seseorang,

tentang

suatu

segala

akibat

hukum

terhadap

kedudukan

Akta nikah sekaligus juga menunjukkan bahwa

pernikahan

dilakukan

di

hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Ketentuan pernikahan

tentang

diatur

dalam

pencatatan beberapa

peraturan perundang-undangan antara lain: 1. UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 2. Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang

dalam misalnya

Perkawinan

yang

menyatakan

bahwa,

tiap-tiap

perkawinan

dicatat

menurut

peraturan

kelahiran, kematian, yang dinyatakan

perundang-undangan

yang berlaku.

dalam surat-surat keterangan, suatu Elfiani

memberikan

suami istri, anak, dan harta kekayaan.

perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa

beserta

Urusan

hukum yang timbul karenanya, seperti tidak

rinci

akan

hukum

pernikahan,

Kantor

254



3. PP

No.9

Tahun


1975

tentang

kesempatan

kepada

pihak-pihak

Pelaksanaan Undang-undang No 1

yang

tahun 1974 tentang Perkawinan,

mengajukan

terutama BAB II tentang Pencatatan

pelangsungan pernikahan tersebut.

Perkawinan. 1975

tentang

hadapan

Kewajiban

terhadap

perkawinan

Pegawai

dihadiri

untuk

keberatan

3. Pelangsungan

4. Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun

berkepentingan,

oleh

di

Pencatat

dua

orang

dan saksi.

Pegawai Pencatat Nikah dan Tata

Setelah pelangsungan perkawinan,

Kerja

dalam

kedua mempelai menandatangani

Peraturan

akta nikah yang telah disiapkan oleh

Perkawinan

Pegawai Pencatat sesuai dengan

Pengadilan

Agama

Melaksanakan Perundang-undangan yang Beragama Islam.

ketentuan yang berlaku.

5. Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Peraturan-peraturan berkaitan

dengan

perkawinan, tentang

yang pencatatan

memuat ketentuan

tahapan

pelangsungan

dari

prosedur

perkawinan

yang

pada dasarnya dapat dibagi sebagai berikut: 1. Pemberitahuan akan

menikah

tentang

maksud

kepada

Pegawai

Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pada tahap ini akan dilakukan

penelitian

pemeriksaan data,

terhadap

berdasarkan

dan

kebenaran

berkas

yang

dilampirkan oleh calon mempelai. 2. Pengumuman Pencatat

oleh

tentang

hendak perkawinan.

Pegawai

pemberitahuan melangsungkan

Pengumuman

ini

dilakukan bila semua syarat sudah dipenuhi dan tidak ada halangan perkawinan. bertujuan Elfiani

Pengumumann untuk

ini

memberikan

Pencatatan untuk

nikah

bertujuan

mewujudkan

perkawinan

dalam

ketertiban

masyarakat.

Ini

merupakan suatu upaya yang diatur melalui

perundang-undangan,

melindungi

martabat

dan

untuk

kesucian

(miitsaaqan ghalithan) pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan

dan

anak-anak

kehidupan

rumah

tangga.

pencatatan

nikah

yang

dalam Melalui

dibuktikan

dengan akta nikah, yang masing-masing suami

isteri

apabila

mendapat

terjadi

salinannya,

perselisihan

atau

percekcokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, yang

lain

dapat

melakukan

maka upaya

hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri

memiliki

bukti

otentik

atas

pernikahan yang telah mereka lakukan6. Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), h. 91 6

255



Pencatatan


nikah

yang

wajar dan tindakan yang merugikan

dibuktikan dengan adanya akta nikah

dari suami atau dari ayahnya.

akan memberikan kepastian hukum

3. Mendapat pengakuan dari Negara.

tentang adanya pernikahan, sekaligus

Pernikahan yang tercatat diakui oleh

kepastian hukum tentang status suami

Negara, sehingga legal di mata

istri.

bukti

hukum, dan yang tidak tercatat

kekuatan

dapat dikatakan illegal, sehingga

pembuktian sempurna di pengadilan.

tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di samping itu, pencatatan nikah akan

Hal ini sebagaimana diungkapkan

memberikan manfaat antara lain:

dalam Pasal 6 ayat (2) KHI bahwa,

1. Memberikan kemudahan terhadap

Perkawinan yang dilakukan di luar

Akta

autentik

nikah

yang

merupakan memiliki

urusan-urusan

lain

yang

pengawasan

Pegawai

Pencatat

berhubungan dengan pernikahan,

Nikah tidak mempunyai kekuatan

seperti mengurus akta kelahiran

hukum.

anak di catatan sipil. “Catatan Sipil adalah

suatu

lembaga

yang

bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelasjelasnya, serta memberi kepastian hukum atas

yang

sebesar-sebesarnya

peristiwa

perkawinan,

kelahiran,

pengakuan

dan

pengesahan anak, serta kematian” 7. Pengurusan akta kelahiran harus dengan melampirkan akta nikah, jika tidak, anak dianggap sebagai anak luar kawin. 2. Memberikan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak. Akta nikah berfungsi sebagai alat bukti untuk

mengajukan

tuntutan-

tuntutan, sekiranya istri atau anak mengalami perlakuan yang tidak Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Sinar Grafika,Jakarta, 2003), h. 4142 7

Elfiani

Pencatatan menentukan

sah

nikah

tidak

tidaknya

suatu

pernikahan, tetapi hanya menyatakan bahwa

peristiwa

pernikahan

benar terjadi, semata-mata administratif

8

.

Namun

benarbersifat

demikian,

pencatatan nikah amat penting untuk tertib

hukum

dalam

pelaksanaan

pernikahan, sehingga dapat dijamin terpenuhinya syarat-syarat pernikahan. Apabila ada syarat yang masih belum dipenuhi, maka otomatis pernikahan belum bissa dilangsungkan. Sebagai salah

satu

contoh,

misalnya

calon

mempelai perempuan masih berumur 15 tahun

(di

bawah

umur),

maka

pernikahan belum bisa dilangsungkan apabila

belum

ada

dispensasi

dari

pengadilan. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Liberty,Yogyakarta, 1999), h. 65 8

256



Peraturan pernikahan bentuk

pencatatan

merupakan

fungsi

rekayasa

tentang

sosial

hukum (a


Dalam

kaitannya

dengan

salah

satu

peraturan

sebagai

alat

pernikahan, perubahan yang diinginkan

social

adalah tertib hukum dalam proses

tool

of

tentang

pencatatan

engineering), yaitu alat untuk mengubah

pelangsungan

masyarakat. Dalam hal ini, hukum atau

pelaksanaannya

memenuhi

syarat-

perundang-undangan khususnya, “tidak

syarat

ditentukan

dalam

hanya dipakai untuk mengukuhkan

perundang-undangan

pola-pola kebiasaan dan tingkah laku

Oleh karena itu, pernikahan harus

yang

masyarakat,

dilakukan di hadapan pejabat yang

melainkan juga untuk mengarahkannya

berwenang untuk itu, yaitu Kantor

kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki,

Urusan

menghapuskan

beragama Islam, dan Catatan Sipil bagi

terdapat

dipandangnya

dalam

kebiasaan tidak

yang

sesuai

lagi,

pernikahan,

yang

Agama

sehingga

yang

(KUA)

berlaku.

bagi

yang

yang non Islam.

menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya”9

PERNIKAHAN

Hukum sebagai alat untuk mengubah

TERCATAT

masyarakat, dalam arti bahwa hukum

HUKUMNYA

mungkin digunakan sebagai alat oleh

YANG

TIDAK

DAN

STATUS

Pernikahan yang tidak tercatat

agent of change. Agent of change

adalah

(pelopor perubahan) adalah seseorang

tidak

atau sekelompok orang yang mendapat

berwenang untuk itu. Dalam hal ini,

kepercayaan dari masyarakat

khusus bagi yang beragama Islam,

sebagai

pernikahan di

hadapan

pemimpin satu atau lebih lembaga-

berarti

lembaga

dilangsungkan

perubahan

kemasyarakatan. memimpin

Pelopor masyarakat

sebagai

yang

bahwa di

pejabat

dilakukan

pejabat

yang

pernikahan

tidak

hadapan

KUA

yang

berwenang.

dalam mengubah sistem sosial, dan di

Konsekuensinya

dalam melaksanakan hal itu langsung

pasangan yang telah menikah tersebut,

tersangkut

tidak memiliki akta nikah sebagai bukti

untuk

dalam

tekanan-tekanan

mengadakan perubahan, dan

adalah

bahwa

tentang pernikahan itu.

bahkan mungkin menyebabkan pula


perubahan-perubahan pada lembaga-

lazim

disebut

dengan

istilah

lembaga kemasyarakatan lainnya10.

Pernikahan di bawah tangan atau Pernikahan Sirri. Pelaksanaan nikah di

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Alumni, Bandung, 1982), h.169 10 Soerjono Soekanto (dalam Achmad Ali), Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan 9

Elfiani

bawah tangan ini pada dasarnya dapat Sosiologis), (Chandra Pratama, Jakarta, 1996), h. 101 257




dikelompokkan menjadi dua yaitu, pertama; tidak

pernikahan

di

hadapan

berwenang, ketentuan

akan

di

bawah

tangan

yang

umum

dilangsungkan

merupakan

pejabat

terjadi di masyarakat. Bahkan

tetapi

hukum

Pernikahan

yang

memenuhi

agama.

Kedua;

fenomena

bagi

kalangan tertentu, hal ini seakan-akan merupakan suatu trend, seperti pada

pernikahan dilangsungkan tidak di

kalangan

artis.

hadapan pejabat yang berwenang, dan

penyebab

dilakukannya

tidak pula memenuhi ketentuan hukum

antara lain:

agama. Kedua bentuk pernikahan ini

1. Pengetahuan masyarakat terhadap

sama-sama tidak tercatat dan sudah

nilai-nilai yang terkandung dalam

tentu tidak mempunyai akta nikah.

perkawinan masih sangat

Pernikahan

di

bawah

tangan

Beberapa

faktor

nikah

siri

kurang,

mereka masih menganggap bahwa

yang dilaksanakan dengan memenuhi

masalah

ketentuan hukum agama, berarti bahwa

masalah pribadi, dan tidak perlu ada

rukun dan syarat yang ditetapkan

campur tangan pemerintah/Negara;

dalam ketentuan agama dipenuhi oleh

perkawinan

2. Adanya

itu

adalah

kekhawatiran

calon mempelai, misalnya bagi yang

seseorang

beragama Islam, calon mempelai tidak

pensiun janda, apabila perkawinan

terlarang

baru

untuk

menikah,

yang

menikahkan adalah wali yang berhak, dan lain sebagainya. Namun demikian, pelangsungan hadapan

pernikahan

pejabat

yang

tidak

Selanjutnya

didaftarkan

kawin lebih dari satu orang ; 4. Adanya kekhawatiran orang tua anaknya

pernikahan yang dilakukan tidak di

bergaul

rapat

hadapan

isteri/suami,

yang

pejabat

Agama bagi orang yang bermaksud

terhadap

pejabat

pada

hak

3. Tidak ada izin isteri dan Pengadilan

berwenang

terdapat

kehilangan

pencatat nikah;

di

(KUA), sehinggga tidak tercatat.

akan

dari

pula

berwenang,

yang

sudah

dengan

calon sehingga

justru karena ada persyaratan yang

dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif

tidak dipenuhi oleh calon mempelai,

yang

baik

dikawinkan secara diam-diam dan

dalam

syarat-syarat

yang

hukum

agama,

persyaratan

dalam

undangan Negara.

ditentukan maupun

tidak

perundangMisalnya calon

tidak dicatat

diinginkan,lalu di

KantorUrusan

Agama; 5. Adanya kekhawatiran orang tua

mempelai terlarang untuk menikah,

yang

calon mempelai masih dibawah umur

anaknya, karena itu anaknya segera

dan

dikawinkan dengan suatu harapan

tidak

ada

dispensasi

dari

pengadilan. Elfiani

berlebihan terhadap jodoh

pada suatu saat jika sudah mencapai 258



batas

umur

yang


ditentukan

terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan

sesuai

sah,

Apabila terjadi

Faktor penyebab pernikahan tidak tercatat bisa beraneka macam, dan adakalanya dipengaruhi oleh agama dan budaya, serta kesadaran hukum dari

penyebab

permohonan

nikah

tercatat. Di samping itu, tidak sedikit pula

yang

tidak

pengadilan,

hanya

persoalan

administrasi saja, sedangkan sahnya pernikahan

ditentukan

oleh

hukum

agama, dapat pula menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya nikah di bawah tangan. Meskipun keharusan pencatatan pernikahan

tercantum

perundang-undangan tetapi

masyarakat

yang meyakini

dalam berlaku, bahwa

pernikahan yang tidak dicatat adalah

3. Di

Elfiani

H. Abdul Manan, op. cit, h. 47-48

beberapa

tidak

daerah,

pemukiman

dari

jauhnya

kecamatan,

sehingga menimbulkan kendala bagi masyarakat

untuk

pernikahannya,

mencatatkan

ataupun

kendala

dalam hal biaya. Faktor-faktor di atas satu dan lain mungkin saja berdiri sendiri, tetapi adakalanya saling berkaitan. Misalnya kesadaran

hukum

yang

rendah,

ditambah dengan lokasi pemukiman yang jauh dari kantor pejabat pencatat nikah, hukum

atau

rendahnya

karena

kesadaran

rendahnya

tingkat

pendidikan. Pernikahan yang tidak tercatat, dan dengan sendirinya tidak ada akta nikah akan menimbulkan akibat-akibat tertentu, baik akibat sosial maupun akibat

11

sehingga

lagi secara resmi.

merugikan, terutama bagi isteri dan

pernikahan

tercatat

memenuhi syarat untuk menikah

nikah, akan menimbulkan dampak yang

pencatatan

tidak

akta cerai, karena cerai di luar

tidak menyadari bahwa ketiadaan akta

bahwa

pernikahan

menjadi

2. Calon mempelai tidak mempunyai

pengesahannya ke pengadilan. Mereka

Anggapan

lain yang

ada

masih di bawah umur.

dimintakan

anak-anak.

masih

segera dinikahkan, pada hal mereka

di

pengadilan dari pernikahan yang tidak

masyarakat,

yang

sehingga untuk menutup aib harus

pengajuan

pengesahan

gejala

1. Calon mempelai hamil di luar nikah,

pencatat. Hal ini dapat diamati dari banyaknya

memenuhi

yaitu;

hukum dari masyarakat yang masih didaftarkannya pernikahan di pegawai

di

diamati

beberapa faktor

suatu kelompok masyarakat. Kesadaran rendah dapat menjadi alasan tidak

sudah

ketentuan hukum agama.

dengan

ketentuan yang telah ditetapkan11 .

masih

sepanjang

hukum.

“Dalam

konteks

pernikahan di bawah tangan (nikah 259




sirri), ada beberapa akibat atau implikasi

ada hubungan perkawinan”

hukum

para

Dalam hal ini, isteri tidak dapat

analisis

menuntut haknya, terutama yang

menyatakan bahwa akibat negatif dari

berkaitan dengan harta kekayaan

perkawinan sirri ini justru menimpa

bersama, apabila terjadi perceraian,

perempuan

ataupun hak waris ketika suami

yang

pelakunya.

akan

diterima

Hampir

semua

atau

perkawinan ini” 12 .

anak-anak

dari

Akibat ini timbul

meninggal

dunia.

14

.

Dengan

karena tidak adanya kepastian hukum

demikian dapat dikatakan bahwa

dari

pernikahan itu tidak diakui oleh

pernikahan,

disebabkan

tidak

adanya alat bukti tentang pernikahan tersebut.

Sedangkan

akta

nikah

Negara. 2.

Tidak dapat diurus akta kelahiran

merupakan bukti yang memberikan

anak,

kepastian

adanya

nama suami isteri sebagai orang

sekaligus

tuanya. Ketiadaan akta nikah akan

hukum

peristiwa

tentang

perkawinan,

dengan

mencantumkan


menjadi

isteri.“Perkawinan yang tidak dicatat

pengurusan akta kelahiran anak.

sesuai dengan ketentuan yang telah

Kalaupun

ditetapkan, perkawinan tersebut tidak

dibuatkan akta kelahiran, maka

mempunyai

yang tercantum dalam akta adalah

kekuatan

hukum

dan

perlindungan hukum dari Negara” .

kemungkinan

dari

dianggap anak luar kawin. Jika

perkawinan yang tidak tercatat, dan

demikian, maka anak tidak akan

oleh karenanya tidak mempunyai

mendapatkan

akta nikah, dapat dijelaskan sebagai

menuntut haknya dari ayahnya,

berikut:

seperti hak atas nafkah, biaya

1.

akibat

ada

dalam

nama ibu saja, sehingga si anak

13

Beberapa

hambatan

“Terhadap isteri, berakibat tidak

pendidikan,

diakuinya sebagai isteri yang sah

warisan.

secara

hukum,

memiliki perkawinan.

karena

bukti

tidak

3.

autentik

dan

tidak

ataupun

dapat

harta

Bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang menikah di bawah tangan,

Konsekuensi

akan

berakibat

tidak

dapat

yuridisnya, maka isteri tidak akan

dibayarkan tunjangan suami/isteri,

mendapatkan haknya sebagai isteri

dan tentu saja juga tunjangan anak.

dan harta bersama ketika terjadi

4.

perceraian, karena dianggap tidak

“Akibat negatif lain yang akan timbul jika ternyata masyarakat tidak memerhatikan pencatatan,

12 13

Elfiani

Ahmad Tholabi Karlie, op. cit, h. 197 H. Abdul Manan, op. cit, h. 53

Siti Musdah Mulia (dalam Ahmad Tholabi Kharlie), op. cit, h. 197 14

260




adalah semakin suburnya poligami

terrjadi kekerasan dalam rumah

di masyarakat” 15 . Pernikahan di

tangga.

bawah tangan mempunyai kaitan yang

5.

erat

dengan

praktek

bahwa akta nikah memegang peranan

poligami. Akibat tidak adanya akta

penting dalam hubungan hukum suami

nikah, maka suami akan dengan

isteri,

mudah untuk menikah lagi, karena


isteri tidak akan dapat menuntut

isteri. Oleh karena itu, pencatatan nikah

pembatalan pernikahan itu.

merupakan

Tidak dapat diajukan gugatan cerai

dikuatkan dengan sanksi apabila terjadi

ke pengadilan, karena tidak ada

pelanggaran. Hal ini dapat dibaca dalam

bukti tentang adanya pernikahan.

Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai

Artinya, perceraian secara resmi

Peraturan Pelaksanaan dari UU No 1

hanya

kalau

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sanksi

nikahnya juga resmi. Dengan kata

yang ditetapkan bagi calon mempelai

lain, perceraian yang tercatat hanya

yang

dapat

jika

pencatatan, dan poligami liar adalah

tercatat.

hukuman denda setinggi-tingginya Rp.

dapat

dilakukan

dilakukan

pernikahannya

juga

karena

akan

suatu

melanggar

memberikan

keharusan

ketentuan

tentang

7500,-.

pula terjadi cerai di bawah tangan,

pelanggaran

artinya cerai di luar pengadilan,

pegawai

sehingga tidak ada akta cerai.

kurungan

Dampak

bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp.

negatif

selanjutnya

kalangan dengan semudah sehingga

masyarakat. mudah itu

pula

lembaga

yang

pencatat

sanksi dilakukan adalah

selama-lamanya

atas oleh

hukuman 3

(tiga)

7500,-.

Mereka

menikah,

Sedangkan

yang

Akibatnya adalah bahwa banyak

adalah maraknya kawin cerai di

6.

Beberapa akibat di atas menunjukkan

Apabila ditinjau dari undang-

dan

undang Perkawinan (Hukum Positif)

bercerai,

Indonesia, maka pernikahan di bawah

perkawinan

tangan (tidak tercatat) dapat dikatakan

seolah-olah dijadikan permainan.

sebagai perbuatan hukum yang tidak

Timbul

untuk

tuntas. Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974

mengajukan perkara ke pengadilan

tentang Perkawinan menentukan 2 (dua)

seandainya terjadi pelanggaran hak

tahap

asasi manusia dari suami terhadap

perkawinan yaitu pertama; pelaksanaan

isteri atau sebaliknya, ataupun

nikah

terhadap anak. Misalnya dalam hal

agama, dan yang kedua; pencatatan

kesulitan

pokok

dalam

menurut

pelangsungan

ketentuan

hukum

nikah oleh dan di dihadapan pegawai 15

Elfiani

Ahmad Tholabi Kharlie, Ibid, h. 199

pencatat nikah. Jika demikian dalam 261




pernikahan yang tidak tercatat, hanya

merupakan

pernikahan

tahap

dilangsungkan

tidak

pertama

yang

dijalankan,

sedangkan tahap kedua diabaikan. Dalam

kaitannya

di

pegawai pencatat nikah.

dengan

yang hadapan

Oleh karena

itu, tidak ada akta nikah sebagai bukti

tinjauan UU Perkawinan terhadap status

yang

hukum dari pernikahan yang tidak

hukum tentang

tercatat, maka Pasal 2 UU Perkawinan

Akta nikah merupakan syarat untuk

harus dibaca sebagai satu kesatuan.

mengurus akta kelahiran, menggugat

Oleh karena itu, pernikahan yang diakui

cerai, dan untuk menuntut berbagai hak

dan

dalam pernikahan. Ketiadaan akta nikah

mempunyai

kekuatan

hukum

akan

memberikan

pernikahan tersebut.

adalah pernikahan yang dilangsungkun

menyebabkan

menurut agama dan kepercayaan calon

dalam berbagai urusan ini.

mempelai,

dan

dicatatkan

menurut

kepastian

hambatan-hambatan


peraturan perundang-undangan yang

tidak

berlaku. Dengan demikian, permikahan

Perkawinan

yang tidak tercatat tidak diakui oleh

mempunyai

Undang-undang Perkawinan dan tidak

dengan sendirinya tidak menimbulkan

mempunyai

akibat

kekuatan

hukum,

serta

diakui

Indonesia kekuatan

hukum.

dengan sendirinya tidak menimbulkan

pencatatan

akibat hukum. Penegasan tentang hal ini

peranan

dapat pula dibaca dalam Pasal

memberikan

6

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

Undang-undang dan

tidak

hukum,

serta

Oleh

karena

pernikahan penting,

itu,

memegang

terutama

perlindungan

untuk terhadap

hak-hak isteri dan anak-anak.

berbunyi, Ayat (1), Untuk memenuhi ketentuan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum

dilangsungkan

di

hadapan

dan

di

Perdata

Islam

di

Indonesia,

bawah pengawasan Pegawai Pencatat

Kencana Prenada Media Group,

Nikah.

Jakarta, 2008.

Ayat (2), Perkawinan yang dilakukan di luar

pengawasan

Nikah

tidak

Pegawai

mempunyai

Pencatat

Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga di

kekuatan

Indonesia,

Sinar

Grafika,

Jakarta.

hukum.

Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di

KESIMPULAN

Elfiani

di

bawah

Studi

Kritis

Perkembangan Hukum Islam, dari

Pernikahan yang tidak tercatat (pernikahan

Indonesia,

Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai

tangan)

KHI, Kencana, Jakarta, 2004. 262




Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Beni Rahmad Saebani dan H. Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia,

CV

Pustaka

Setia,

Bandung, 2011. Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis

(BW),

Sinar

Grafika,Jakarta, 2003. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang

Perkawinan,

Liberty,Yogyakarta, 1999. Satjipto Rahardjo, lmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982. Undang-undang

No.01

tahun

1974

tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam

Elfiani

263


STATUS HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA

Recommend Documents