PERLINDUNGAN HAK MEWARIS SEORANG ANAK HASIL PERKAWINAN IJAB QABUL TIDAK TERCATAT PADA HUKUM NEGARA

Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul Tidak Tercatat pada Hukum Negara

PERLINDUNGAN HAK MEWARIS SEORANG ANAK HASIL PERKAWINAN IJAB QABUL TIDAK TERCATAT PADA HUKUM NEGARA Erni Agustina Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta JL R.S. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 [email protected]

Abstract Based on the foregoing with generally accepted theories, it is to argue that a private covenant of marriage is valid according to it’s religion and it is government’s responsibility for providing legal protection. Therefore, any child born from private covenant of marriage is a legitimate child and shall therefore be entitled to legal protection by government through court’s decision (yurisprudensi) that provide inherated right to child from private covenant of marriage. Keywords: Marriage, Law Protection, Inheritance

Di dalam kenyataan, masyarakat Indonesia

Pendahuluan Hukum yang berlaku bagi semua warga ne-

banyak melakukan perkawinan yang hanya dila-

gara Indonesia terhadap perkawinan diatur dalam

kukan secara agama, tetapi tidak didaftarkan di Pe-

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan

gawai Pencatatan Perkawinan sesuai Hukum Ne-

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merujuk kepada

gara, perbuatan perkawinan tersebut tidak sah status

hukum masing-masing agama dan kepercayaan para

hukum oleh hukum negara, serta membawa dampak

pemeluknya (Pasal 2 UU No.1Tahun 1974 jo Pasal

hukum terhadap isteri dan anak yang kemudian akan

10 Ayat 3 PP No.9 Tahun 1975). Dengan demikian

lahir dari perkawinan. Dampak dari perkawinan

Undang-undang tersebut merupakan suatu unifikasi

yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah

yang menghormati secara penuh terhadap adanya

terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan

variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang

yang tidak dicatatkan tersebut sebagai anak luar ka-

berkeTuhanan Yang Maha Esa sehingga tidak ada

win dan juga menyangkut hak atas warisan dari

perkawinan diluar hukum masing-masing agama

anak tersebut, sehingga menarik perhatian penulis

dan kepercayaannya itu yang tidak sesuai dengan

yang menjadi latar belakang selanjutnya untuk me-

Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen.

lakukan penelitian, sebab gejala ini menimbulkan

Meskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun dapat merupakan delik pelanggaran yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri pertama dan diluar pengetahuan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hu-

permasalahan terhadap konsepsi kesadaran hukum nasional masyarakat Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Mengapa perlu adanya perlindungan

hukum

bagi anak hasil perkawinan ijab qabul ?

kum negara atau tidak pernah ada perkawinan ter-

2. Apakah dapat diakui dihadapan hukum ter-

sebut, hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang

hadap anak yang lahir dari hasil perkawinan

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010

73


ijab qabul oleh putusan hakim melalui teori

dan masyarakat yang melakukan perkawinan ijab

penafsiran dan penemuan hukum?

qabul, bagaimana hakim menerapkan hukumnya terhadap kasus-kasus anak luar kawin hasil perkawinan

Dimana dalam penelitian ini menggunakan

ijab qabul yang tidak tercatat pada hukum negara.

metode perbandingan hukum penelitian yuridis nor-

Disamping itu, De Empirisch Analytisch Methode

matif, analitis empiris serta metode penelitian kua-

adalah sarana atau metode yang penting untuk

litatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan da-

menemukan hukum yang baik dan asas-asas hukum

lam usaha menganalisis data dengan mengacu ke-

yang kita terima dan sebagai asas keadilan dalam

pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam

hukum. (Srigambir Melati Hatta, 2000)

perundang-undangan dan putusan pengadilan. (Sri Gambir Melati Hatta, 2000)

Pembahasan

Data sekunder terdiri dari bahan hukum pri-

Suasana perjalanan kehidupan aturan hu-

mer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum ter-

kum demikian berakibat terjadinya tarik menarik

sier. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan pe-

antara sistem hukum adat sebagai tonggak awal

rundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku

dengan sistem hukum islam yang telah membudaya

mengenai anak luar kawin juga mengenai hukum

dan atau sistem hukum nasional yang wajib dipatuhi

waris. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-bu-

sebagai budaya hukum. Akibatnya terjadi per-

ku, pendapat-pendapat para ahli untuk memperjelas

geseran perubahan kultural dalam bidang hukum

bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yang

perkawinan, tegasnya ditengah-tengah masyarakat

merupakan bahan hukum yang memberikan petun-

yang menjadi responden obyek penelitian melaku-

juk maupun penjelasan terhadap bahan hukum pri-

kan perkawinan tidak berdasarkan ketentuan Un-

mer dan sekunder seperti kamus, makalah ilmiah

dang-undang nasional.

dan jurnal hukum.

Aspek keperdataan sebelum Undang-Un-

Dengan cara meneliti yang berkaitan de-

dang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku berbagai keten-

ngan hukum positif mengenai peraturan-peraturan

tuan hukum perkawinan untuk berbagai golongan

dan undang-undang anak luar kawin dan perkawi-

warga negara dan berbagai daerah. Perkawinan un-

nan sebelum berlakunya undang-undang perkawi-

tuk Orang-orang Indonesia asli yang beragama Is-

nan maupun sesudah berlakunya undang-undang

lam berlaku hukum agama yang telah diresepiir da-

perkawinan.

lam hukum adat, sedangkan orang-orang Indonesia

Penelitian ini untuk mendapatkan bahan-

asli lainnya berlaku hukum adat. Setelah tahun 1974

bahan berupa teori, konsep, asas hukum dan peratu-

proses perkawinan sudah diatur di dalam hukum

ran hukum, yang ada kaitannya dengan hak mewaris

negara, dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan

seorang anak hasil perkawinan ijab qabul tidak

Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

tercatat pada hukum negara mempergunakan legal

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

research. Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan tanya jawab terhadap hakim 74

Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010


“Dalam Negara Indonesia tidak berlaku hukum tertulis dari hukum negara saja, tetapi juga berlaku hukum tidak tertulis atau yang lebih dikenal dengan norma / kaidah hukum kebiasaan, misalnya norma adat, norma susila dan norma agama”. (M.Idris Ramulyo, 1986)

Mengingat bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berisi ketentuan-ketentuan hukum keluarga, yang sekarang telah dinyatakan berlaku secara nasional, maka adakalanya harus melihat atau memperbandingkannya dengan ke-

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Per-

tentuan KUHPerdata. (J. Satrio, 1992)

data (BW) mengatur tentang bagian waris dari anak

Berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung

luar kawin, tetapi dengan berlakunya Undang-

Nomor M.A /Pemb /0807/75, tertanggal 20 Agustus

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

1975, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

maka ketentuan Hukum Perkawinan dianggap tidak

1974 tidak hendak menghilangkan sama sekali ke-

berlaku lagi sepanjang telah diatur dalam Undang-

bhinekaan dalam hukum perkawinan yang masih ha-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

rus dipertahankan dan karenanya tidak mencabut se-

Sedangkan untuk anak luar kawin hanya diatur

luruh ketentuan mengenai perkawinan dalam KUH

dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang

Perdata, tetapi hanya sepanjang yang sudah diatur

menyatakan “ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar

dalam Undang-undang perkawinan saja. Ketentuan

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata

dalam Undang-undang perkawinan masih membu-

dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2) me-

tuhkan peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Pe-

nyebutkan kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas

merintah, maka selama peraturan pelaksanaan itu

selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerin-

belum ada, ketentuan Undang-undang perkawinan

tah”.

belum bisa dilaksanakan oleh Pengadilan. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

kelompok yang belum dapat dilaksanakan, termasuk

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

ketentuan Undang-undang perkawinan tentang harta

Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ternyata

benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan

juga tidak mengatur lebih lanjut status dan hak dari

kewajiban antara orang tua dan anak serta perwa-

seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan ijab

lian. jadi, dengan tegas disebutkan, bahwa ketentuan

qabul tersebut, sehingga hal ini menyebabkan ba-

undang-undang perkawinan tentang kedudukan anak

nyak konflik hukum yang terjadi di dalam masya-

di dalam hukum belum bisa dilaksanakan.

rakat terhadap anak yang dilahirkan dari perkawi-

Sikap Hakim sambil menunggu diundang-

nan ijab qabul tersebut, yang disebabkan oleh ketia-

kan ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku ter-

daan aturan yang berlaku atau dengan kata lain ada-

hadap hak waris anak, sebagai dampak dari hasil

nya kekosongan hukum di bidang hak waris anak

perkawinan ijab qabul tidak tercatat pada Hukum

yang hasil dari perkawinan ijab qabul tidak tercatat

Negara, demi kepentingan terbaik si anak, harus

pada Hukum Negara. Dalam hal ada kekosongan

berani memutus dengan cara menemukan hukum

hukum tersebut hakim harus dapat menciptakan hu-

dan menciptakan hukum. Untuk mengisi kokoso-

kum, karena tugasnya bukan semata-mata sebagai

ngan hukum yang ada dapat diatasi.

corong dari Undang-undang tetapi membentuk hukum yudikatif.

Disamping itu kesadaran hukum terhadap hukum waris menjadi kendala tersendiri untuk men-


75


ciptakan hukum dan keadilan bagi anak yang lahir

dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

dari perkawinan ijab qabul. Fungsi hukum sebagai

Tahun 974 Tentang Perkawinan yang menyatakan

sarana pengendalian sosial dan sarana perubahan

“tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

masyarakat tidak diatur dibidang hukum kewarisan

Perundang-undangan yang berlaku”.

terhadap anak dari perkawinan ijab qabul.

Sedangkan dalam penjelasan umum pasal-

Hak-hak anak dari perkawinan ijab qabul

pasal dinyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perka-

harus juga direspon oleh pembentuk hukum (lemba-

winan adalah sama halnya dengan pencatatan peris-

ga legislatif) dan pelaksana hukum (lembaga yudi-

tiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,

katif) guna melindungi anak lahir dari perkawinan

misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan da-

ijab qabul untuk mewujudkan keadilan bagi anak

lam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang

dari perkawinan ijab qabul tersebut sehingga hak-

juga dimuat dalam daftar pencatatan.

haknya terlindungi seperti hak untuk mewaris dari

Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk

orang tuanya. Peran badan legislatif dan yudikatif

menjadikan peristiwa perkawinan itu jelas keberada-

menduduki posisi yang penting untuk menjadikan

annya, baik untuk yang bersangkutan maupun untuk

hukum sebagai sarana perubahan masyarakat.

orang lain. Hal ini dapat dibaca dalam surat yang

Perkawinan ijab qabul adalah perkawinan

bersifat resmi dan termuat pula daftar khusus yang

yang dilakukan secara agama saja atau didepan pe-

disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat

muka agama saja atau secara hukum dapat dika-

dipergunakan, terutama sebagai alat bukti surat yang

takan perkawinan dibawah tangan. Hal ini dikare-

otentik, dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbua-

nakan perkawinan ijab qabul pelaksanaannya hanya

tan yang lain.

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum

Meskipun pencatatan perkawinan lebih

agama berdasarkan adat istiadat saja serta diluar pe-

merupakan tindakan administratif belaka, akan te-

ngetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah,

tapi untuk kesempurnaan perkawinan seyogyanya

dari Kantor Urusan Agama bagi yang beragama

tindakan tersebut dilakukan. Keabsahan perkawinan

Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama

sesungguhnya tidak tergantung pada pencatatan per-

non Islam.

kawinan, akan tetapi tergantung pada ketika Ijab

Salah satu syarat pernikahan menurut hukum islam adalah Ijab Kabul, yang dapat dijabarkan bahwa :

Qabul itu diucapkan, oleh masing-masing pihak telah terikat kedudukannya sebagai suami istri. Dengan demikian, menurut Undang-undang

“ijab berarti penyerahan mempelai wanita kepada

Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedudukan Kantor Ca-

calon pengantin pria dan yang dimaksud dengan qa-

tatan Sipil, bukanlah pihak yang melaksanakan per-

bul berarti penerimaan calon mempelai wanita oleh

kawinan, karena tugasnya hanyalah mencatat pe-

calon

laksanaan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh

mempelai

pria”.

(R.

Soetoyo

Prawirohamidjojo, 1994)

pemuka agama dan Kantor Catan Sipil hanya ber-

Selesainya ijab kabul tersebut terjadilah

tugas mengatur administrasi atau Pencatatan Nikah,

perkawinan sah menurut hukum Islam bila Keten-

jadi tidak menentukan sahnya atau tidak suatu

tuan mengenai pencatatan perkawinan terdapat

perkawinan”. (Sri Gambir Melati Hatta, 1999)

76



Dalam penelitian dan pembahasan pada bagian ana-

du dengan individu, hubungan dalam keluarga,

provided by the law must be respected, otherwise, the violation of them would constitute injudtice”. (Keadilan daripada hak-hak hukum adalah tidak adil untuk memisahkan seseorang dari kemerdekaannya, kepemilikannya atau hal-hal lain yang menjadi miliknya demi hukum. Apapun hak yang diberikan hukum harus dihormati, jika tidak, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut menimbulkan ketidak adilan). S. Mills juga menyampaikan teorinya tenang Justice or injustice of the laws: Sometimes a law may be unjust in this case, a person might be given a right by the law which the person ought not to have but because of the unjust law. On the question whether an unjust law should be obeyed or not, dierse responses are offered by different people. Some hold that an unjust law must not be disobeyed. Others maintain that it is not neccessary to obey an unjust law (keadilan atau ketidakadilan hukumhukum adalah terkadang hukum dapat bertindak tidak adil. Dalam hal ini, seseorang dapat diberikan suatu hak oleh hukum yang seharusnya orang tersebut tidak berhak untuk memiliki hak ini karena hukum yang tidak adil atau sebaliknya seseorang yang seharusnya berhak untuk memiliki hak ini justru tidak memiliki hak tersebut). (Harichand, 1994) Didalam Naskah Undang-Undang Dasar

hubungan sipil.

1945 yang sudah mengalami empat kali perubahan

lisis digunakan teori: Keadilan komutatif Smith. a. Keadilan komutatif tidak hanya menyangkut pemulihan kembali kerusakan yang terjadi, melainkan yang menyangkut pencegahan terhadap terlanggarnya hak dan kepentingan pihak lain. Keadilan komutatif lalu tertuang dalam hukum yang tidak hanya menetapkan pemulihan kerugian, melainkan juga hukum yang mrngatur agar tidak terjadi pelanggaran atas hak dan kepentingan hak tertentu b. Keadilan komutatif Smith berkaitan dengan jaminan atas hak-hak sempurna setiap individu. Keadilan ini tidak hannya berlaku bagi hubungan individual antara ,manusia yang satu dengan yang lainnya tetapi juga berlaku bagi segala macam hubungan timbal balik: antara indivi-

c. Keadilan komutatif Smith menyangkut jaminan

di dalam Pasal 28D ayat (1) disebutkan bahwa :

dan penghargaan atas hak setiap individu dan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, per-

hak masyarakat, keadilan komutatif mau tidak

lindungan, dan kepastian hukum yang adil serta per-

mau juga menyangkut prinsip perlakuan yang

lakuan yang sama dihadapan hukum.”

sama didepan hukum bagi setiap anggota masyarakat. (Sonny Keraf.A, 1996)

Perlindungan hukum terhadap anak yang berdasarkan “social security” yang kontek dengan “social welfare” dan “human right” Pada tingkat

Dalam mewujudkan hak-hak anak yang di-

penerapan yang terkait dengan Undang – undang

lahirkan dari perkawinan ijab kabul tetapi tidak di-

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa

catat dalam hukum negara ini dijelaskan dengan

Kedudukan Hukum Anak perkawinan ijab qabul

menggunakan beberapa teori kesamaan dimuka hu-

dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW),

kum: (Equality before the law) sebagai akhir

serta Hukum Waris di Indonesia. Menjadi delimatik

berpikir analisis.

kepentingan hukum, kepetingan hukum bagi anak

Sedangkan J.S. Mills memberikan atribut

yang lahir dari perkawinan ijab qabul diperlukan

utama pada keadilan yaitu:

dasar tertulis:

“Justice of the legal rights : It is unjust to deprive a person of his liberty, property or any other thing which belongs to him by law. Whatever rights are

Perlindungan hukum anak (Sosial Security).


77


Di dalam Undang – undang Republik Indonesia No-

Asas 1

mor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Anak-anak berhak menikmati seluruh haknya yang

memberikan definisi tentang Perlindungan Anak

tercantum dalam Deklarasi ini. Semua anak tanpa

yaitu:

pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk

hak ini, tanpa membedakan suku Bangsa, warna ku-

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya

lit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat dibidang

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ber-

politik atau dibidang lainnya, asal-usul bangsa atau

partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

status, baik dilihat dari dirinya sendiri maupun dari

dari kekerasan dan diskriminasi”.

segi keluarganya”. (Hadi Setia, 2000)

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (12) Un-

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) Kon-

dang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan :

vensi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) menya-

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia

takan: “Anak akan didaftarkan segera setelah lahir

yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh

dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, memper-

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan

oleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin berhak

negara.”

mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya”.

Undang-undang ini didasari oleh empat prinsip utama Konvensi Hak Anak yaitu non-dis-

(Darwin Prinst, 2003) Menurut Undang-undang nomor 1 Tahun

kriminasi, yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup

1974 syarat sahnya perkawinan adalah :

dan berkembang serta berpartisipasi. Undang-un-

a. Syarat materil, yaitu syarat yang berkaitan de-

dang ini juga melingkupi semua aspek tentang hak

ngan diri pribadi calon suami istri, syarat ini di-

anak dan beberapa diantaranya adalah hak atas iden-

bagi dua yaitu pertama syarat materil umum

titas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan

yang terdiri dari kata sepakat atau persetujuan,

hak atas perlindungan.

syarat usia, asas monogami dan tenggang waktu

Undang – undang Nomor 39 tahun 1999

tunggu. Ke dua syarat materil khusus terdiri dari

tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang

izin untuk melangsungkan perkawinan dan lara-

perlindungan anak yang menyatakan :

ngan untuk melangsungkan perkawinan.

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

b. Syarat formil, syarat ini merupakan syarat yang berkaitan dengan formalitas setelah perkawinan berlangsung seperti tata cara perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

Deklarasi “Sosial Welfare” dan “Human Rights” untuk anak (Deklarasi Jenewa, 1924). Deklarasi tentang Hak-hak Anak tersebut diantaranya mengandung asas-asas sebagai berikut:

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan ini diatur pelaksanaannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

78



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2

b) Menurut Hukum Perkawinan Agama Budha,

berbunyi :

(HPAB) Keputusan Sangha Agung tanggal

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang me-

1 Januari 1977 Pasal 1 dikatakan perkawi-

langsungkan perkawinan menurut agama Islam,

nan adalah suatu ikatan lahir batin antara se-

dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagai-

orang pria dan seorang wanita sebagai istri

mana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954

yang berlandaskan cinta kasih (Metta), Ka-

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

sih Sayang (Karunia) dan rasa sepenanggu-

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang me-

ngan (Mudita), dengan tujuan untuk mem-

langsungkan perkawinannya menurut agamanya

bentuk suatu keluarga bahagia yang diber-

dan kepercayaan itu selain agama islam, dila-

kahi oleh Sanghyang Adi Buddha / Tuhan

kukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pa-

yang Maha Esa, Para Buddha dan Para Bo-

da Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud

dhi

dalam berbagai perundang-undangan mengenai

Hadikusuma, 2003)

pencatatan perkawinan.

Satwa–Mahasatwa.

(Hilman

c) Perkawinan menurut Agama Hindu, sahnya perkawinan apabila dilakukan dihadapan

Perkawinan di Indonesia sebelum berlaku-

brahmana atau pendeta atau pejabat agama

nya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

yang memenuhi syarat untuk melakukan

Perkawinan.

perbuatan itu. Tidak semua brahmana atau

1. Menurut Hukum Agama.

pendeta mempunyai tugas yang sama terha-

Pada umumnya menurut hukum agama per-

dap brahmana atau pendeta yang melakukan

kawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen,

tugas bukan wewenangnya ada ancaman

samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pi-

hukumannya. Syarat yang lain untuk sahnya

hak dalam memenuhi perintah dan anjuran

perkawinan menurut hukum Hindu ialah

Tuhan Yang Maha Esa, agar berkehidupan ber-

harus dilaksanakan berdasarkan hukum Hin-

keluarga dan berumah tangga serta berkerabat

du, jadi kedua calon suami isteri harus me-

tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan

nganut agama Hindu. Jika berbeda agama

ajaran

antara calon suami isteri maka perkawinan

agama

masig-masing.

(Hilman

Hadikusuma, 2003)

itu tidak dapat disahkan. Untuk itu kedua

a) Menurut Hukum Agama Islam, perkawinan

mmpelai harus disuddihkan kedalam agama

adalah (Perikatan) antara wali wanita calon

Hindu. Menurut tradisi di Bali suatu per-

istri dengan pria calon suaminya. Akad ni-

kawinan menurut hukum Hindu yang dapat

kah itu harus diucapkan oleh wali wanita

dinyatakan sah setelah melaksanakan upa-

dengan jelas berupa ijab (serah) dan diteri-

cara Beakala atau Beakaon yang dilakukan

ma (Kabul) oleh si calon suami yang dilak-

di Natar atau didepan Sanggah yang terdiri

sanakan dihadapan dua orang saksi yang

dari beberapa Phase yaitu acara Saptapadi,

memenuhi syarat.

Paninggrahan, Lajahoma dan Majaya-jaya. (Hilman Hadikusuma, 2003) Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010

79


d). Perkawinan Menurut Agama Katholik, per-

b. Persetujuan bebas antara kedua belah pihak

kawinan sebagai suatu sakramen didasarkan

yaitu antara calon mempelai pria dan calon

pada Efesus 5:25–33 (J. Verkuy) yaitu me-

mempelai wanita.

rupakan ikatan cinta kasih seorang pria dan

c. Perempuan pernah kawin harus lewat waktu

wanita. Kristus membuat perkawinan itu

300 hari sesudah putusnya perkawinan.

menjadi sarana bagi penyaluran cinta ka-sih

d. Tidak ada larangan dalam Undang – undang

Illahi

(P.A

Hauken

SJ)

(Hilman

Hadikusuma, 2003)

bagi kedua belah pihak. e. Harus ada izin dari orang tua, bagi seorang

e). Perkawinan menurut Agama Protestan, perkawinan adalah persekutuan hidup antara

anak dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan. (Subekti, 1985)

seorang laki-laki dan perempuan, suatu persekutuan hidup total, eksklusif dan terus

Perkawinan di Indonesia sesudah berlaku-

menerus, yang dikuduskan dan diberkati

nya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Kristus Yesus. (Sri Gambir Melati Hatta,

Perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1

1999)

Tahun 1974, tentang Perkawinan. Perangkat hukum

2. Menurut Hukum Adat

mengenai perkawinan sudah ada di dalam sistim

Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah per-

hukum negara kita, yakni Undang – undang Nomor

kawinan yang mempunyai akibat hukum ter-

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana di-

hadap hukum adat yang berlaku dalam masya-

dalamnya mengatur mengenai hukum perkawinan

rakat yang bersangkutan. Setelah terjadinya ika-

yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

tan perkawinan maka timbul hak-hak dan ke-

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang ber-

wajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota

tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, de-

keluarga/kerabat) menurut hukum adat setem-

ngan berdasarkan pada agama yang dinyatakan da-

pat.

lam Pasal 1 Undang – undang

3. Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Per-

Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan tersebut yang berbunyi

data (BW).

“berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini

Perkawinan menurut BW diatur dalam Pasal 26

tentu memberi pengertian bahwa perkawinan mem-

yang mengatakan bahwa perkawinan adalah

punyai hubungan yang erat sekali dengan agama,

pertalian yang sah antara seorang lelaki dan se-

sehingga perkawinan bukan hanya mengandung

orang perempuan untuk waktu yang lama.

unsur jasmani saja tetapi juga mengandung unsur ro-

Syarat sahnya perkawinan menurut BW adalah :

hani yang memiliki peranan yang sangat penting.

a. Telah mencapai umur ditetapkan Undang-

Salah satu syarat pernikahan adalah Ijab

undang yaitu untuk seorang laki-laki ber-

Qabul, yang dapat dijabarkan bahwa yang ijab ber-

umur 18 tahun dan seorang perempuan ber-

arti penyerahan mempelai wanita kepada pengantin

umur 15 tahun.

pria dan yang dimaksud dengan qabul berarti penerimaan mempelai wanita oleh mempelai pria. Ijab ini harus segera dijawab dengan Qabul secara lang-

80



sung dan tidak menimbulkan keragu-raguan lafal Ijab berbunyi: dijawab dengan kabul yang berbunyi

c. Bagian Ketiga (Pasal 280 – Pasal 289) tentang pengakuan terhadap anak luar kawin.

“aku terima nikahnya .. dengan maskawin.” dengan selesainya Ijab Qabul tersebut terjadilah perkawinan secara sah. Jadi sahnya

menurut hukum

Islam adalah bila Ijab Qabul sudah selesai. (R.Soetoyo Prawirohamidjojo, 1994)

Keanekaragaman

Hukum

Waris

Di

Indonesia a. Golongan masyarakat yang beragama islam berlaku hukum waris Islam.

Ijab juga merupakan penawaran dari pihak

b. Golongan masyarakat non muslim berlaku hu-

calon isteri atau walinya atau wakilnya dan Qabul

kum adatnya masing-masing yang dipengaruhi

berarti penerimaan oleh calon suami dengan me-

oleh unsur agama dan kepercayaan.

nyebutkan besarnya mahar atau mas kawin yang di-

c. Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan

berikan, setelah proses ijab dan qabul itu maka res-

mereka berlaku Hukum Perdata Eropa (Kitab

mi terjadi perkawinan (aqad nikah) antara seorang

Undang – undang Hukum Perdata).

laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia kekal

Di dalam hukum waris islam tidak diatur

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan de-

tentang hak waris dari anak luar kawin, berbeda de-

mikian, setelah dilangsungkan aqad nikah bagi me-

ngan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hu-

reka telah terikat perjanjian untuk membangun sua-

kum Perdata tiga penggolongan terhadap anak-anak

tu rumah tangga yang menjadi suatu keluarga dan

yang mewaris :

melahirkan suatu keturunan yang sah dalam masya-

a. Anak syah, yaitu seorang anak yang lahir di da-

rakat. Tanpa Ijab Qabul keabsahan perkawinan da-

lam suatu perkawinan, terhadap anak syah ini

pat dipertanyakan, oleh karena itu syarat ini harus

sudah diatur di dalam KUHPerdata bagian wari-

dipenuhi oleh kedua pihak ketika perkawinan di-

sannya.

langsungkan.

b. Anak yang lahir, di luar perkawinan, tapi diakui

Di dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun

oleh seorang ayah dan / atau seorang ibu. Di da-

1974 mengenal dua golongan anak, yaitu anak sah

lam hal ini antara si anak dan orang yang meng-

dan anak luar kawin. Kedudukan anak dalam Un-

akui itu timbul pertalian keluarga. Berdasarkan

dang – undang ini diatur dalam Bab IX Pasal 42

Pasal 863 KUHPerdata menyatakan : “ Jika pe-

sampai dengan Pasal 44, sedangkan kedudukan

waris meninggalkan keturunan yang syah atau

anak ditinjau dari KUHPerdata diatur didalam Buku

seorang isteri (suami) maka bagiannya adalah

I Bab XII tentang Kebapakan dan Keturunan Anak-

1/3 dari bagian jika ia itu anak syah”. Sedang-

Anak, terdiri dari tiga bagian yakni :

kan jika si anak luar kawin itu mewaris ber-

a. Bagian Kesatu (Pasal 250 – Pasal 271) tentang

sama-sama dengan golongan kedua yaitu ber-

anak sah.

sama-sama dengan keluarga sedarah dalam garis

b. Bagian Kedua (Pasal 272 – Pasal 279) tentang pengesahan anak – anak luar kawin

ke atas atau keturunannya maka ia bagiannya adalah ½ warisan.


81


c. Anak luar kawin, dan tidak diakui, baik oleh

merupakan prosedur administratif, namun un-

ayahnya maupun ibunya. Sehingga anak ini

dang-undang menyatakan pencatatan adminis-

menurut hukum tidak punya ayah dan tidak

tratif merupakan syarat keabsahan perkawinan.

punya ibu, karena tidak mempunyai keluar-

3. Hasil wawancara penulis dengan informan me-

ga maka juga tidak ada ketentuan tentang

ngatakan dalam memutus suatu perkara, terka-

hukum warisnya. (Ali Afandi, 1986)

dang hakim terikat pada ketentuan perundangundangan, akibatnya kepentingan keadilan ter-

Dari hasil wawancara dengan hakim-hakim

abaikan namun demikian, jalan pikiran tersebut

dan ahli hukum sebagai informan (responden) juga

dapat dipahami jika dikembalikan kepada lan-

wawancara terhadap orang yang melakukan perka-

dasan bahwa hakim memutuskan perkara berda-

winan ijab qabul yang tidak tercatat pada hukum

sarkan peraturan perundang-undangan. Dalam

negara, di dapatkan data sebagai berikut:

perkara perkawinan, hakim terkadang dalam

1. Hasil wawancara penulis dengan informan bah-

menegakkan hukum cenderung menggunakan

wa dalam sistem hukum Indonesia menyatakan

pendekatan legalistis akibatnya terkadang ke-

bahwa perkawinan ijab qabul adalah perka-

pentingan ahli waris diabaikan. Pengabaian itu

winan yang didasarkan sesuai petunjuk syariat

sendiri sesungguhnya disebabkan karena keten-

Islam, dimana ijab qabul merupakan syarat sah-

tuan hukum material dan formil mengikat ha-

nya perkawinan disamping adanya saksi dan

kim, sehingga tidak ada pemikiran lain lagi, ba-

mahar. Dalam sistem hukum asli Indonesia ijab

gi hakim untuk tidak mengenyampingkan kepa-

qabul antara kedua pihak dalam sebuah perka-

da ketentuan perundang-undangan tertulis de-

winan menjadi syarat penting, begitu juga da-

ngan mengenyampingkan hak-hak keadilan. Se-

lam bidang hukum lain seperti pengangkatan

harusnya hakim dalam memutus perkara perka-

anak, adanya pernyataan kedua pihak menjadi

winan mempertimbangkan hak-hak anak dan

faktor yang menentukan.

ahli warisnya, karena putusan tersebut tidak ha-

Syariat Islam yang dianut masyarakat Indonesia

nya dirasakan oleh para pihak yang sedang ber-

dalam bidang perkawinan sebenarnya bukan

perkara, akan tetapi juga bagi orang-orang yang

menjadi masalah lagi, itulah yang menjadi

mendapatkan hak daripadanya.

patokan bagi masyarakat Indonesia akan tetapi

4. Hasil wawancara penulis informan mengatakan

setelah berlakunya undang-undang perkawinan

ruang gerak yang dapat digunakan oleh hakim

ada ketentuan mengenai pencatatan perkawinan.

adalah dengan mengisi kekosongan hukum me-

2. Hasil wawancara penulis dengan informan me-

lalui cara penemuan hukum (rechtvinding). Se-

nyatakan terdapat dampak hukum bagi pasa-

benarnya kewajiban untuk melakukan pene-

ngan yang hanya melakukan perkawinan ijab

muan hukum itu telah ditetapkan oleh undang-

qabul saja tanpa dicatatkan jika dibelakang hari

undang akan tetapi belum ada keseragaman/pola

muncul konflik sementara hukum positif tidak

yang sama yang menjadi acuan dalam praktek,

memberikan perlindungan yang porprosional di-

sehingga hakim dalam penemuan hukum meng-

satu sisi masyarakat menilai pencatatan hanya 82



alami hambatan psikologis dalam menetapkan

wancara dengan 20 orang yang melaksanakan per-

hukum.

kawinan ijab qabul yang tidak dicatatkan pada hu-

Selain penulis mengadakan wawancara de-

kum negara.

ngan pakar hukum penulis juga mengadakan waTabel 1 Mengapa saudara melaksanakan perkawinan ijab qabul tanpa dicatatkan? No Jawaban Presentase 1 Karena salah satu syarat perkawinan menurut undangundang perkawinan no.1 tahun 1974 tidak bisa 50% dipenuhi misalnya ijin isteri pertama 2 Prosedur ijin perkawinan berbelit-belit 20% 3 Tidak tahu dan tidak mengerti akibat hukum dari 30% pencatatan perkawinan Tabel 2 Bagaimana cara mewariskan harta kepada anak yang lahir dari perkawinan ijab qabul ? No Cara Presentase 1 Dengan cara menghibahkan 20% 2

Dengan cara membuat wasiat

30%

3 4

Dengan cara kekeluargaan Belum terpikir

30% 20%

Tabel 3 Apakah saudara mengetahui akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan? No Jawaban Presentase 1 Mengetahui akibat hukumnya 60% 2 Tidak mengetahui akibat hukumnya 40%

Kasus Dan Analisa

Putusan PN No. 249/Pdt.G/2002/PN. Jakarta

1. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2002/PN. Jakarta

Utara yang amarnya telah memenangkan guga-

Utara Jo Nomor 180/Pdt/2004/PT.DKI Jo No-

tan dari anak yang telah dilahirkan secara sah

mor 1826.K/Pdt/2005. Tentang Gugatan Hak

(setelah perkawinan dicatatkan).

Mewaris Dari Anak Luar Kawin

Putusan PT No. 180/Pdt/2004/PT.DKI menguat-

Di dalam kasus tersebut telah dilangsungkan

kan putusan Pengadilan Negeri.

perkawinan antara Ny. NL dengan SN secara

Putusan MA No. 1826.K/Pdt/2005 mengabulkan

adat Tionghoa dari perkawinan tersebut lahir 4

kasasi anak luar kawin membatalkan putusan

orang anak setelah itu kedua orangtua tersebut

pengadilan negeri dan memperbaiki putusan PT

mencatatkan perkawinannya. Ny. Nelly kemu-

yang pada amarnya anak luar kawin mendapat

dian melahirkan 5 orang anak lagi. Setelah Ny.

warisan bersama-sama dengan anak sah.

NL dengan SN meninggal dunia anak-anak sah tersebut telah menggugat anak luar kawin tentang harta warisan kedua orangtuanya.

Analisis Kasus Karena akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya yang telah didaftar-


83


kan/dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI

juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pe-

Jakarta berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

gawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar

Nomor 499/Pdt.P/1999/PN.Jkt.Ut, dimana akta ke-

kelahiran menurut hari penandatanganan. Penga-

lahiran tersebut menurut pasal 1868 KUHPerdata Jo

kuan itu harus dicantumkan pada margin akte kela-

Pasal 165 HIR adalah sebagai akta otentik yang

hirannya, bila akte itu ada. Bila pengakuan anak itu

mempunyai pembuktian yang sempurna.

dilakukan dengan akte otentik lain tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu

Landasan teori dan Konsep Hukum

dicantumkan pada margin akte kelahirannya. Bagai-

Pasal 261 KUHPerdata

manapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada

Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan

margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan

dengan akte-akte kelahiran yang didaftarkan dalam

untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh

daftar-daftar catatan sipil. Bila tidak ada akte demi-

anak yang diakui itu.

kian, cukuplah bila seorang anak telah mempunyai kedudukan tak terganggu sebagai anak sah.

Teori Keadilan J.S Mills, Keadilan daripada hak-hak hukum adalah tidak adil untuk memisahkan seseorang dari kemerdekaannya, kepemilikannya atau hal-hal lain yang menjadi miliknya demi hu-

Pasal 262 KUHPerdata Pemilikan kedudukan demikian dapat di-

kum. Apapun hak yang diberikan hukum harus di-

buktikan dengan peristiwa-peristiwa yang, baik

hormati, jika tidak, pelanggaran terhadap hak-hak

bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menunjuk-

tersebut menimbulkan ketidak adilan

kan hubungan karena kelahiran dan karena per-

Keadilan atau ketidakadilan hukum-hukum

kawinan antara orng tertentu dan keluarga yang di-

adalah terkadang hukum dapat bertindak tidak adil.

akui olehnya, bahwa dia termasuk didalamnya.

Dalam hal ini, seseorang dapat diberikan suatu hak

Yang terpenting dari peristiwa-peristiwa ini antara

oleh hukum yang seharusnya orang tersebut tidak

lain adalah: bahwa orang itu selalu memakai nama

berhak untuk memiliki hak ini karena hukum yang

bapak yang dikatakannya telah menurunkannya;

tidak adil atau sebaliknya seseorang yang seharus-

bahwa bapak itu telah memperlakukan dia sebagai

nya berhak untuk memiliki hak ini justru tidak me-

anaknya dan dia sebagai anak telah diurus dalam hal

miliki hak tersebut

pendidkan, pemeliharaan dan penghidupannya, bahwa masyarakat senantiasa mengakui dia selaku anak bapaknya; bahwa sanak saudaranya mengakui dia sebagai anak bapaknya.

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian perlu adanya perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan ijab qabul yaitu apabila hukum bagi anak hasil per-

Pasal 281 KUHPerdata

kawinan ini tidak diciptakan oleh konsep hukum

Pengakuan terhadap anak diluar kawin da-

(social security, social walfare, dan human right)

pat dilakukan dengan suatu Akte otentik, bila belum

maka berarti anak-anak akan menjadi korban hukum

diadakan dalam akte kelahiran atau pada waktu pe-

sesuai dengan teori victim yang dikembangkan oleh

laksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat

victimologi dengan demikian diperlukan konsep

84



hukum baru tentang perlindungan anak sesuai dengan

hak

asasi

anak-anak

sehingga

hukum

__________,

“Hukum

Perkawinan

Indonesia”,

Mandar Maju, Bandung, 2003.

Indonesia memenuhi adopsi standar internasional

Harun Alrasid, “Naskah UUD 1945 Sesudah Empat

yang dikembangkan piagam PBB dan Deklarasi

Kali Diubah oleh MPR’, Cet.1,

HAM. Berdasarkan hasil penelitian dapat diakui dihadapan hukum terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan ijab qabul oleh putusan hakim melalui

Universitas Indonesia, Jakarta, 2006. J. Satrio, “Hukum Harta Perkawinan”, Alumni, Bandung, 1992.

teori penafsiran dan penemuan hukum maka, hasil pembahasan tentang anak dari hasil perkawinan ijab

M. Idris Ramulyo, “Tinjauan Beberapa Pasal Un-

qabul/siri diperlukan penemuan hukum model pem-

dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Se-

bentukan hukum yudikatif berdasarkan konsepsi

gi Hukum Perkawinan Islam”, Cet.2, Ind-

teori relatif karena terjadi kekosongan hukum maka

Hillco, Jakarta, 1986.

akan lebih baik langsung putusan hukum dipenga-

R. Soetojo Prawirohamidjojo, “Pluralisme Dalam

dilan yurisprudensi dapat dikembangkan sebagai

Perundang-undangan”,Cet.2,

sumber hukum materiil yang tidak tertulis dalam

University Press, Surabaya, 1994.

Undang-undang.

Airlangga

Sonny Keraf. A, “Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Politik Eko-

Daftar Pustaka

nomi

Achmad Ichsan, “Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam (Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum”, Cet.3, Pradya Pratama, Jakarta, 1997.

kum Pembuktian”, Cet.2,

Rineka Cipta,

Jakarta, 1986.

Smith”,

Cet.1,

Kanisius,

Jakarta, 1996. Sri Gambir Melati Hatta, “Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama:Pandangan Masyarakat

Ali, Afandi, “Hukum Waris Hukum Keluarga Hu-

Adam

dan

Sikap

Mahkamah

Agung

Indonesia”, Cet.3, Alumni, Bandung, 2000. ___________, “Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda”, Cet.4, ISTN, Jakarta, 1999.

Darwan Prinst, “Hukum Anak Indonesia”, Cet.4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hadi Setia, “Undang-undang Tentang Hak Asasi

Subekti, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, PT. Intermasa, Jakarta, 1985. Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Manusia UU NO 39 1999 LN. 165 Tahun

Tentang

1999 TLN, No 3886”, Cet.2, Harvarindo,

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jakarta :

Jakarta, 2000.

Akola. 1998.

Perkawinan

dan

Peraturan

H. Hilman Hadikusuma, “Hukum Waris Indonesia

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hu-

1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang

kum Agama Hindu – Islam”, Cet.2, Citra

Nomor 1 Tahun 1974.

Aditya Bakti, Bandung, 1996. Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010

85

PERLINDUNGAN HAK MEWARIS SEORANG ANAK HASIL PERKAWINAN IJAB QABUL TIDAK TERCATAT PADA HUKUM NEGARA

Recommend Documents