STATISTIK
S E M E S T E R I I TA H U N 2 0 1 5
SDPPI DALAM INFOGRAFIS
i
ii
CONTACT CENTER
SDPPI E-MAIL FACEBOOK TWITTER WEBCHAT TELP. FAKSIMILE
:
[email protected] : Pelayanan SDPPI : @layananSDPPI : www.postel.go.id : 021 - 3000 3100 : 3000 3111
iii
KATA PENGANTAR
P iv
erkembangan teknologi dan perangkat telekomunikasi di Indonesia yang semakin pesat dalam 5 tahun terakhir perlu dilindungi oleh regulasi (pengaturan) frekuensi dan standardisasi agar dapat melindungi masyarakat pengguna. Untuk itulah keberadaan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi penting untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Buku Data Statistik Tahun 2015 ini disusun sebagai sebuah pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terkait kinerja dan akuntabilitas yang telah dilaksanakan selama tahun 2015. Buku ini memuat data dan informasi dalam memahami pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Berbagai data pada buku ini adalah rangkaian data selama semester I yang dimuat pada Buku Data Statistik Semester II Tahun 2015 dan gabungan selama satu tahun. Berbagai gambaran tentang indikator di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika dan kencenderungan perkembangan dikumpulkan, diolah, dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Tujuannya, selain untuk mempermudah para pengguna dan pemangku kepentingan dalam memahami makna dari data yang disajikan juga agar Buku Data Statistik Semester II Tahun 2015 ini akan menjadi dasar untuk membuat berbagai kebijakan (evidence-based policy). Berbagai upaya verifikasi dan validasi telah dilakukan agar data yang ditampilkan akurat dan sahih. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian buku ini. Untuk kemudahan akses, buku ini juga dapat diunduh melalui laman sdppi.kominfo.go.id atau www.postel.go .id. Jakarta, Maret 2016 Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Muhammad Budi Setiawan
DAFTAR I Kata Pengantar iv Fungsi Pokok SDPPI vi BAB 1 PENATAAN 1 Penataan Frekuensi 2 Hak Labuh Satelit 4 Notifikasi Stasiun Radio 6 BAB 2 PELAYANAN 9 • Budaya Kerja Kominfo 10 • Layanan Publik Ditjen SDPPI 11 • Pelayanan Publik Ditjen SDPPI di Mata Masyarakat 12 • Peningkatan IKM Tahun 2013 Hingga 2015 13 • Sertifikat Mutu ISO Pelayanan Ditjen SDPPI 14 • Saluran Hubungan Masyarakat 16 • Contact Center SDPPI 17 • Jumlah SDM SDPPI Berdasarkan Jenis Kelamin 18 • Jumlah SDM SDPPI Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 19 • SDM Pelaksana Teknis SDPPI 2015 20 • PPNS SDPPI 2015 21 • Penggunaan Pita Frekuensi ISR Berdasarkan Services 22 • Penggunaan Pita Frekuensi ISR Berdasarkan Pulau Besar 23 • Sertifikasi Operator Radio SDPPI 24 • Penerbitan Sertifikat Menurut Jenis Perangkat pada Semester II Tahun 2015 26 • Penerbitan Sertifikat Alat dan Perangkat • Berdasarkan Negara Asal Pemohon Tahun 2015 27 • Call SDPPI 28 • Kinerja Contact Center Ditjen SDPPI 29 • Prosedur Pengujian Alat dan Perangkat 30
BAB 3 PENGENDALIAN • Monitoring Frekuensi • Penertiban Frekuensi • Monitor dan Penertiban Perangkat • Kondisi Perangkat Spektrum Frekuensi Stasiun Tetap dan Stasiun Bergerak Semester-1 Tahun 2015 • Peta Monitor Stasiun Tetap Sampai dengan 2015 • Kondisi Sumber Daya dan Beban Kerja UPT Monitoring Frekuensi di Indonesia Semester-1 Tahun 2015 Berdasarkan Pulau Besar
SI 33 34 36 37 38 39
40
BAB 4 PENGHASILAN PNBP 43 • Kontribusi Terhadap PNBP 44 • PNBP Bidang BHP Frekuensi 45 • PNBP Bidang Standarisasi 46 • PNBP dari Sertifikasi Operator Radio 47 • Perkembangan Ekspor Impor Alat & Perangkat Telekomunikasi 48 • Perbandingan Kontribusi Ekspor dan Impor Berdasarkan • Kelompok Penomoran Harmonized System Tahun 2015 49 • Tren Perkembangan Ekspor dan Impor Berdasarkan Nilai 2010-2015 50 • Tren Perkembangan Ekspor dan Impor Berdasarkan Berat 2010-2015 51 BAB 5 REGULATOR • Peraturan Menteri Kominfo yang Diterbitkan Pada Tahun 2015
53 54
v
FUNGSI PELAYANAN FUNGSI PENGENDALIAN
vi vi
FUNGSI PENATAAN
FUNGSI PENGHASIL PNBP
FUNGSI POKOK
SDPPI
FUNGSI PENATAAN, meliputi perencanaan dan pengaturan alokasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit termasuk di dalamnya Hak Labuh Satelit, agar menghasilkan kualitas telekomunikasi nirkabel yang berstandar internasional, mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan meningkatkan nilai ekonomis sumber daya spektrum frekuensi radio;
FUNGSI PELAYANAN, meliputi pelayanan izin spektrum frekuensi radio, pelayanan sertifikasi operator radio, pelayanan standardisasi perangkat pos dan informatika yang di dalamnya terdapat sertifikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi agar sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan;
vii FUNGSI PENGENDALIAN, meliputi pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta kewajiban sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi agar penggunaan sumber daya dan perangkat informatika sesuai dengan aturan-aturan yang terkait dengan spektrum frekuensi radio dan standardisasi alat dan perangkat informatika yang telah ditetapkan;
FUNGSI PENGHASIL PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP), Ditjen SDPPI merupakan instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai penghasil PNBP atas sumber daya milik negara yang dikelolanya melalui izin spektrum frekuensi radio serta pelayanan lainnya yang terkait dengan pelayanan sertifikasi operator radio serta standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi, yang meliputi sertifikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.
“WELL PLANNED
WELL REGULATED”
viii
BAB 1 PENATAAN 1
PEN AT AAN PENATAAN PITA FREKUENSI
2
PENATAAN FREKUENSI RADIO JARINGAN BERGERAK SELULER 450 MHz
800 MHz
900 MHz
1800 MHz
2100 MHz
CDMA
GSM UMTS LTE CDMA
GSM UMTS LTE
DCS
UMTS
Peraturan Menkominfo No. 30 Tahun
2014
Peraturan Menkominfo No. 19 Tahun
2015
Pada tahun 2019 kebutuhan BROADBAND akan mencapai 350 MHz
800 MHz
1800 MHz
AN F REK U EN S I 2014
2014
2015
Penataan Pita Frekuensi 800 MHz untuk difungsikan dari FWA menjadi Seluler
Aloksi Pita Frekuensi 880-890 MHz dan 925-935 MHz untuk GSM/UMTS/LTE (Teknologi Netral)
Penataan Pita Frekuensi untuk 1800 MHz
DONE
DONE
Coming Soon
Next: Penataan Frekuensi dan Implementasi LTE di 2100 MHz, 2300 MHz, 450 MHz, dan 1900 MHz
3
Hak labuh merupakan hak menggunakan satelit asing yang diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi atau lembaga penyiaran.
NSS-6
IRIDIUM
APSTAR-7
ASIASAT-5
THURAYA-3
ORBCOM ASIASAT-4
ST-2
MEASAT-3B
JCSAT-4B/JCSAT-13/ LIPPOSTAR 1
MEASAT-3A
APSTAR-6
JCSAT-5A
NSS-12
ABS-6
CHINASAT-10
INTELSAT 22 INTELSAT 20
INTELSAT 17
APSTAR-5 / TELSTAR 18
4
JCSAT-3A
INMARSAT-4 F1
INTELSAT 8 INTELSAT 7 INTELSAT 706 INTELSAT 906 INTELSAT 19
CHINASAT-11 INTELSAT 12 ABS-2 / KOREASAT-8
HAK LABUH
SATELIT
IPSTAR-1
INTELSAT 904
GE-23 (EUTELSAT 172A) INTELSAT 902
34 SATELIT
BR
INTERNATIONAL FREQUENCY INFORMATION CIRCULAR
427
Filing satelit dapat meningkatkan fungsi dan aktivitas sektor telekomunikasi, ekonomi dan pertahanan.
JUMLAH TANGGAPAN ATAS FILING SATELIT427 ALGERIA 1 ALJAZAIR 1 AMERIKA SERIKAT 12 ARAB SAUDI 3 AUSTRALIA 2 AZERBAIJAN 1 BELANDA 10 BRAZIL 1 CEKO 1
FILIPINA 1 INDIA 9 INGGRIS 24 ISRAEL 28 JEPANG 38 KANADA 3 KAZAKHSTAN 2 KOREA SELATAN 2 LIECHTENSTEIN 2
5
LITHUANIA 1 LUKSEMBURG 4 MALAYSIA 1 MESIR 1 MONGOLIA 1 NORWEGIA 12 PAPUA NUGINI 8 PERANCIS 97 QATAR 32
RUSIA 5 SIPRUS 13 SLOVAKIA 1 SPANYOL 5 SWEDIA 5 THAILAND 2 TIONGKOK 28 TURKI 5 UNI EMIRAT ARAB 47 VIETNAM 18
NOTIFIKASI
STASIUN RADIO 6
TUJUAN NOTIFIKASI STASIUN RADIO PENGGUNAAN ALOKASI FREKUENSI DI INDONESIA MENDAPATKAN PENGAKUAN INTERNASIONAL PENGGUNAAN ALOKASI FREKUENSI DI INDONESIA MENDAPATKAN PERLINDUNGAN APABILA TERJADI INTERFERENSI
NOTIFIKASI STASIUN RADIO
DINAS MARITIM INDONESIA
449 NOTIFIKASI
COAST STATION (LIST IV) 224 NOTIFIKASI SHIP STATION (LIST V) 200 NOTIFIKASI ACCOUNTING AUTHORITIES 25 NOTIFIKASI
NOTIFIKASI STASIUN RADIO
DINAS SATELIT INDONESIA
13
NOTIFIKASI
GARUDA-2 PALAPA PAC-C 146E PALAPA PAC-KU 146E PALAPA-C3-K PALAPA-B3-EC LAPAN TUBSAT INDOSTAR-11OE PALAPA-C4-A INDOSTAR-11OE-K INDOSTAR-11OE-K PALAPA PACIFIC-144E PALAPA PAC-C 146E PALAPA PAC-KU146E
7
NOTIFIKASI STASIUN RADIO
DINAS TERESTRIAL 20.721 INDONESIA NOTIFIKASI DINAS TETAP DAN BERGERAK (STASIUN) 20.312 NOTIFIKASI DINAS PENYIARAN (FM / TV) (STASIUN) 356 NOTIFIKASI DINAS PENYIARAN (HFBC) (SCHEDULE) 53 NOTIFIKASI
“MELAYANI
dengan SEGENAP HATI”
8
BAB 2 PELAYANAN
9
BUDAYA KERJA
KOMINFO
PROfesional 10
AKuntabel IntegriTas InovatIF PROAKTIF
4
LAYANAN PUBLIK DITJEN SDPPI Perizinan Spektrum Frekuensi Radio
Sertifikasi Operator Radio
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi
Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi
11
PENGUKURAN INDEKS PELAYANAN IIPP
Indeks Integritas Pelayanan Publik
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai IIPP Tahun 2015 Ditjen SDPPI
12
PELAYANAN PUBLIK DITJEN SDPPI
DI MATA MASYARAKAT
8,57
Nilai IKM Tahun 2015 Ditjen SDPPI
79,05
1 Tahun terakhir Peningkatan IIPP 2014-2015
16,71%
2 Tahun terakhir Peningkatan IKM 2012-2015
8,38%
PENINGKATAN IKM TAHUN 2013 HINGGA 2015 DITJEN SDPPI
2013
75,85
2014
78,36
2015
79,05
ISR
2013
75,83
2014
77,75
2015
79,31
SERTIFIKAT OPERATOR RADIO
2013
77,56
2014
78,98
2015
79,13
STANDARDISASI PERANGKAT
2013
76,15
2014
77,91
2015
79,53
PENGUJIAN PERANGKAT
2013
74,13
2014
79,13
2015
78,07
13
SERTIFIKAT MUTU ISO PELAYA SATUAN KERJA
14
SERTIFIKASI
Direktorat Operasi Sumber Daya
ISO 9001:2008
Direktorat Pengendalian Sumber Daya
ISO 9001:2008
Direktorat Pengendalian Sumber Daya
ISO 27001: 2013
Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
ISO/IEC 17025: 2008
UPT Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Bandung
ISO 9001:2008
UPT Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Surabaya
ISO 9001:2008
UPT Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Denpasar
ISO 9001:2008
UPT Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Semarang
ISO 9001:2008
Balai Monitor Kelas I Jakarta
ISO 9001:2008
Balai Monitor Kelas II Yogyakarta
ISO 9001:2008
Balai Monitor Kelas II Banten
ISO 9001:2008
Balai Monitor Kelas II Makassar
ISO 9001:2008
Loka Monitor Mataram
ISO 9001:2008
PELA SDM S
AYANAN DITJEN SDPPI PELAYANAN SDM DITJEN SDPPI
15
SALURAN HUBUNGAN MASYARAKAT
16
SDM DITJEN SDPPI
LEMBAGA MASYARAKAT
DUNIA PENDIDIKAN
@layananSDPPI
MASYARAKAT UMUM
PERUSAHAAN
ca
SDPPI
[email protected] 17
www.postel.go.id www.sdppi.kominfo.go.id
021 - 3000 3100
Pelayanan SDPPI
021-3000 3111
JUMLAH SDM SDPPI
BERDASARKAN JENIS KELAMIN 18
89
57
60
54
74,60 %
25,40 %
SEKRETARIAT DITJEN
149 DIT OPERASI SUMBER DAYA
86 DIT PENGENDALIAN SDPPI
79 DIT STANDARDISASI SDPPI
75
60
29
19
21
DIT PENATAAN SUMBER DAYA
41
68
27
JUMLAH SDM SDPPI
BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 2013
2014
2015
DOKTOR
3
5
5
MAGISTER
185
261
189
SARJANA
634
599
654
DOKTER
2
2
2
824
867
850
TOTAL
19
SDM PELAKSANA TEKNIS SDPPI 2015
860
ORANG
SDM UPT MONFREK 20
266
48
ORANG
ORANG
PPNS DITJEN SDPPI
Pejabat Fungsional Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio di UPT Monfrek
PPNS SDPPI 2015
304
ORANG
TOTAL
3
ORANG
1
ORANG
9
ORANG
19
ORANG
9
ORANG
7
ORANG
256 ORANG
21
UNIT KERJA Sekretariat Direktorat Jenderal
Dit. Penataan Sumber Daya
Dit. Operasi Sumber Daya
Dit. Pengendalian SDPPI
Dit. Standardisasi PPI
BBPPT
UPT Monfrek
FIXED SERVICE
324.119
SATELLITE
102.321
925
ISR
ISR
22
LAND MOBILE (PUBLIC)
ISR
PENGGUNAAN PITA FREKUENSI
ISR
BROADCAST
2.977 ISR
42.195
LAND MOBILE (PRIVATE)
ISR
BERDASARKAN SERVICES
FLIGHT
MARITIME
2.340 ISR
TOTAL ISR
492.211
7.334 ISR
01
02
SUMATERA 27% 126.919 ISR
JAWA 28% 130.492 ISR
03
01
04 02
PENGGUNAAN PITA FREKUENSI
ISR
BERDASARKAN PULAU BESAR
03
KALIMANTAN 20% 93.906 ISR
04
06
23
05
SULAWESI 15% 69.335 ISR
05
BALI-NUSA TENGGARA 6% 26.937 ISR
TOTAL ISR
468.563
06
MALUKU – PAPUA 4% 20.974 ISR
*TANPA PENERBANGAN DAN MARITIM
SERTIFIKASI OPERATOR RADIO
SDPPI IAR 3,643 IKRAP 3,150 SKAR 3,358
JAWA
24 IAR 991 IKRAP 844 SKAR 915
IAR 1,743 IKRAP 928 SKAR 1,694
KALIMANTAN
SUMATERA IAR 542 IKRAP 351 SKAR 813 IAR 970 IKRAP 496 SKAR 1,141
BALI+NUSTRA
SULAWESI IAR 454 IKRAP 321 SKAR 1,167
MALUKU+PAPUA
100% LULUS
35 Peserta SKOR Balikpapan
81,82% LULUS
22 Peserta SKOR Batam
96,67%
IAR
LULUS
Izin Amatir Radio
60 Peserta SKOR Ternate
100%
IKRAP
LULUS
Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk
25 Peserta SKOR Bekasi LULUS
SKAR
Sertifikasi Kecakapan Amatir Radio
1.906 Peserta REOR Jakarata*
98,02% LULUS
605 Peserta REOR Semarang
REOR
97,18%
Sertifikasi Radio Elektronik dan Operator Radio
LULUS
SKOR
Sertifikasi Kecakapan Operator Radio
25
96,12%
248 Peserta REOR Surabaya
91,89% LULUS
*Termasuk Bogor/Ciawi
185 Peserta REOR Batam
Penerbitan Sertifikat menurut Jenis Perangkat pada Semester II Tahun 2015 Jenis Perangkat Jenis Permohonan Sertifikat
Baru Perpanjangan
26
Revisi Perpanjangan dan Revisi Total
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah
Perangkat Pelanggan (CPE) Kabel
Perangkat Pelanggan (CPE) Nirkabel
Transmisi
Penyiaran
Sentral
Total
98
2.242
834
18
19
3.211
3,05
69,82
25,97
0,56
0,59
100,00
46
122
90
5
4
267
17,22
45,69
33,70
1,87
1,49
100,00
3
21
74
1
0
99
3,03
21,21
74,74
1,01
0,00
100,00
2
25
16
0
1
44
4,54
56,81
36,36
0,00
2,72
100,00
Jumlah
149
2.410
1014
24
24
3.621
%
4,15
66,56
28,01
0,67
0,67
100,00
%
Penerbitan Sertifikat Alat dan Perangkat TIONGKOK 4460 INDONESIA 447 JEPANG 375 MALAYSIA 285 AMERIKA SERIKAT 298 VIET NAM 180 TAIWAN 168 KOREA SELATAN 120 INGGRIS 77 JERMAN 97 ITALIA 48 MEKSIKO 92 SWEDIA 50 KANADA 22 HONG KONG 14 HUNGARIA 9
Berdasarkan Negara Asal Pemohon tahun 2015.
27
CALL
SDPPI
DITJEN SDPPI
TOTAL PENGUNJUNG PUSAT LAYANAN 28
21.913
Please wait our operator
Only 4,4 Second
90.50% SOLVED
TICKET
13.249
OPENED TICKET
416
Kinerja
SOLVED TICKET
11.991
CLOSED TICKET
842
DITJEN SDPPI
29
PROSEDUR
PENGUJIAN ALAT dan PERANGKAT 30
1
PEMOHON MEMBAWA SP3 ASLI DAN SAMPEL UJI
2
PRETEST Mengecek kehandalan dan dokumen alat yang akan diuji
3 5
PEMBUATAN SP2 Berdasarkan SP3 dan spesifikasi teknis sampel uji
Penerbitan RHU terbanyak untuk negara Tiongkok Indonesia Jepang Malaysia Amerika Serikat
4
PEMBAYARAN BIAYA PENGUJIAN SESUAI SP2
PENERIMAAN DAN PENGECEKAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENGUJIAN
5
PENERBITAN RHU
7
PENGUJIAN SAMPEL UJI DI LABORATORIUM
6
PENERBITAN SERTIFIKAT
8
5
SP2 Terbanyak Tiongkok Indonesia Jepang Amerika Serikat Malaysia
INFORMASI YANG HARUS ADA, YAITU: *5 PERANGKAT RHU TERBANYAK Pesawat Daya Rendah *3
Wireless Local Area Network(LAN) Indoor *2
Bluetooth *4
Pesawat Telepon *1 Penerima *5 satelit
31
“TERTIB FREKUENSI,
HUKUM dan IZIN”
32
BAB 3
PENGENDALIAN
33
MONITORING FREKUENSI 83,06% atau sebanyak
34
76.395
penggunaan frekuensi berhasil diidentifikasi.
LEGAL
ILEGAL
KADALUARSA
TIDAK SESUAI
64.289
7.022
48
4.496
PENGGUNAAN FREKUENSI
PENGGUNAAN FREKUENSI
PENGGUNAAN FREKUENSI
PENGGUNAAN FREKUENSI
70,48%
7,63%
0,05%
4.89%
35
PENERTIBAN FREKUENSI PENERTIBAN OLEH UPT MONFREK 36
LAPORAN MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER
94%
1.434
1.434
ILEGAL
PERINGATAN
1.167
1.291
KADALUARSA
SEGEL
10
97
TIDAK SESUAI
SITA
257
46
PELANGGARAN
TINDAKAN
MONITOR DAN PENERTIBAN PERANGKAT Hasil Kegiatan Perangkat Alat dan Perangkat Pos dan Informatika berdasarkan Data Monitor Online
TOKO ONLINE TERMONITOR : 60 TOKO TERINDIKASI MENUAL BARANG ILEGAL : 22 TINDAKAN PERINGATAN :9 SITUS PENJUALAN ILEGAL TERINDIKASI : 8 TOKO ONLINE YANG PATUH :7 TOKO ONLINE YANG TIDAK PATUH :2
69,53% PERANGKAT BERSETIFIKAT
BATAM 98 LEGAL | 1 ILLEGAL
LAMPUNG 0 LEGAL | 13 ILEGAL
SEMESTER 2 2015
105
PERANGKAT BERSERTIFIKAT (LEGAL) BALIKPAPAN 3 LEGAL | 3 ILLEGAL
YOGYAKARTA 0 LEGAL | 6 ILEGAL
BANTEN 0 LEGAL | 3 ILEGAL
46
JAKARTA 0 LEGAL | 13 ILEGAL
SEMARANG 4 LEGAL | 7 ILEGAL
PERANGKAT TIDAK BERSERTIFIKAT (ILEGAL)
37
KONDISI PERANGKAT SPEKTRUM FREKUENSI STASIUN TETAP DAN STASIUN BERGERAK SEMESTER-2 TAHUN 2015 38
82%
PERANGKAT DALAM KONDISI BAIK DARI
37 UPT
5
STASIUN TETAP HF
36
STASIUN BERGERAK
53
STASIUN TETAP V-UHF
PETA MONITOR STASIUN TETAP
SAMPAI DENGAN 2015 39
37 UPT MONFREK
KONDISI SUMBER DAYA DAN BEBAN KERJA UPT MONITORING F SEMESTER-2 TAHUN 2015 BERDASARKAN PULAU BESAR SUMATERA
40
SDM PPNS Luas Wilayah (KM2) Jumlah Penduduk • BABEL • BATAM • PALEMBANG • BENGKULU • LAMPUNG
: 229 : 64 : 480.693,28 : 52.592.531 • NAD • MEDAN • PADANG • PEKANBARU • JAMBI
JAWA SDM : 226 PPNS : 64 Luas Wilayah (KM2) : 129.438,28 Jumlah Penduduk : 140.290.682 • DKI JAKARTA • YOGYAKARTA • BANTEN • SEMARANG • BANDUNG • SURABAYA
BALI - NUSTRA SDM : 85 PPNS : 25 Luas Wilayah (KM2) : 73.070,48 Jumlah Penduduk : 13.497.589 • BALI • KUPANG • MATARAM
RING FREKUENSI DI INDONESIA KALIMANTAN SDM : 99 PPNS : 26 Luas Wilayah (KM2) : 544.150,07 Jumlah Penduduk : 14.434.159 • SAMARINDA • PALANGKARAYA • BALIKPAPAN • BANJARMASIN • PONTIANAK
SULAWESI SDM : 117 PPNS : 32 Luas Wilayah (KM2) : 205.318,55 Jumlah Penduduk : 18.050,125 • MANADO • MAKASSAR • TAHUNA • GORONTALO • PALU • KENDARI MALUKU - PAPUA
Data kalkulasi tiap-tiap UPT di tiap-tiap pulau besar
SDM : 79 PPNS : 25 Luas Wilayah (KM2) : 494.956,90 Jumlah Penduduk : 6.413.008 • AMBON • SORONG • TERNATE • MANOKWARI • JAYAPURA • SULAWESI • MERAUKE
41
“TRANSPARANSI
TERHADAP KEUANGAN”
42
BAB 4
PENGHASILAN PNBP
43
KONTRIBUSI TERHADAP PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan kontribusi yang paling besar pada PNBP lainnya dibandingkan dengan kementerian lainnya. Pada tahun 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebesar 12,38 triliun rupiah. Dibandingkan dengan enam Kementerian/Lembaga Besar, KemkomInfo diharapkan menyumbang sekitar 44% dari PNBP lainnya.
44
Kemenkominfo
Kemenhub
44
10 Kemenkumham
15
PNBP LAINNYA
9
JENIS PNBP BPN
7
Dalam Persen
15 Kemendikbud
Di tingkat KemKomInfo, Ditjen SDPPI merupakan salah satu penyumbang utama PNBP, yaitu melalui sumbangannya terhadap Jasa Pos dan Informatika. Realisasi target PNBP Ditjen SDPPI pada tahun 2015 mencapai 119,08% dari target yang telah ditetapkan.
Kepolisian RI
A. IAR dan KRAP B. BHP Frekuensi C. REOR dan SKOR D. Standardisasi E. PNBP SDPPI lainnya 1. Sewa rumah dinas 2. Sewa GMDSS 3. Lain-lain TOTAL
TARGET (Ribu Rupiah)
REALISI (Ribu Rupiah)
TINGKAT PENCAPAIAN TARGET (%)
1.450.000 11.389.923.356 30.600 72.816.750 1.293.500 200.000 43.500 1.050.000
1.843.453 13.557.934.045 107.890 91.320.077 2.362.696 656.673 45.000 1.661.023
127,13% 119,03% 352,58% 125,41% 182,66% 328,34% 103,45% 158,19%
11.465.514.206
13.653.568.160
119,08%
PNBP BIDANG BHP FREKUENSI
14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 Target
Realisasi
2.000.000
2011
2012
2013
2014
2015
PNBP BHP Frekuensi Radio terbagi menjadi dua, yaitu PNBP berdasarkan BHP ISR dan PNBP berdasarkan BHP Pita. PNBP BHP Frekuensi Radio yang paling besar adalah PNBP dari BHP Pita. Tingkat pencapaian target pada tahun 2015 memang tidak sebesar tahun 2014, yakni hanya mencapai 119,03%, namun hal ini dikarenakan pada tahun 2015 terdapat kenaikan target capaian dari 9.880.534.000 pada tahun 2014 menjadi 11.389.923.356 ditahun 2015.
45
46
PNBP BIDANG STANDARISASI Penerimaan PNBP bidang standardisasi terdiri dari jasa pengujian perangkat dan penerbitan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Realisasi pencapaian target pada tahun 2015 lebih besar dibandingkan pencapaian target pada tahun 2014. Pada tahun 2015, tingkat pencapaian target dari PNBP bidang standardisasi mencapai 125,41%, atau terdapat peningkatan sebesar 15,99% dibandingkan tahun 2014. Gambar disamping memperlihatkan perkembangan PNBP dari bidang standardisasi dari tahun 2011 hingga tahun 2015.
100.000.000
75.000.000
50.000.000
25.000.000 Target
2011
2012
2013
2014
Realisasi
2015
107.890 1.843.453
2015 2014
75.700 1.437.905
2013
55.275 1.452.164 104.710 1.314.140
2012
REOR dan SKOR IAR dan IKRAP
71.360 1.082.896
2011 0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
PNBP DARI SERTIFIKASI OPERATOR RADIO Sumber penerimaan PNBP untuk bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika lainnya adalah yang berasal dari sertifikasi operator radio. Terdapat dua sumber PNBP dari sertifikasi operator radio yaitu: (1) Penerimaan dari Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) dan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR); dan (2) Penerimaan dari Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Kecakapan Radio Antar Penduduk (IKRAP). Dari kedua sumber PNBP sertifikasi operator radio tersebut, penerimaan dari IAR dan IKRAP lebih mendominasi dibanding penerimaan REOR dan SKOR. Gambar di atas memperlihatkan perkembangan PNBP dari REOR dan SKOR serta dari IAR dan IKRAP semenjak tahun 2011 hingga tahun 2015.
PNBP LAINNYA Sumber penerimaan PNBP lainnya yang dihasilkan oleh Ditjen SDPPI berasal dari sewa rumah dinas, sewa GMDSS, dan pendapatan lainnya. Pada akhir tahun 2015, jumlah PNBP yang didapatkan dari sumber tersebut adalah sebesar 182,66% atau sebesar Rp. 2.362.696.392. PNBP dari sumber lain-lain memiliki sumbangan terbesar dalam PNBP lainnya yakni sebanyak 70% dari total PNBP lainnya, sementara PNBP dari sewa rumah dinas berada di posisi kedua dengan jumlah sumbangan sebanyak 28%, dan sewa GMDSS menyumbang sebanyak 2% dari total PNBP lainnya. Gambar berikut menjelaskan mengenai proporsi PNBP lainnya pada tahun 2015. Lain-lain
70 persen
Sewa GMDSS
2
persen Sewa Rumah
28
persen
47 47
PERKEMBANGAN EKSPOR & IMPOR ALAT & PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
48 48
Pada tahun 2015, nilai impor kelompok HS untuk pelanggan (Customer Premises Equipment/CPE) berbasis nirkabel mencapai US$ 2,22 miliar atau berkontribusi sebesar 37,15% dari total nilai impor alat dan perangkat komunikasi, dan nilai impor tersebut jauh di atas nilai ekspor. Kelompok HS untuk pelanggan berbasis nirkabel meliputi berbagai alat dan perangkat telekomunikasi dan dipisahkan menjadi telekomunikasi publik dan telekomunikasi khusus. Perangkat telekomunikasi untuk publik berupa terminal telepon, modem dan perangkat telekomunikasi pada home appliance seperti smart TV, pemutar suara dan audio amplifier, sementara perangkat telekomunikasi khusus adalah radio portabel, radio amatir, dekoder, radio paging, handy talky, walkie talkie, wi-fi (wireless LAN), bluetooth, dan sebagainya. KELOMPOK HARMONIZED SYSTEM (HS)*
KELOMPOK JARINGAN
A. Sentral/Node B. Berbasis Internet Protocol (IP) C. Media Transmisi/Transport D. Pendukung Jaringan
KELOMPOK AKSES
A. Kabel B. Nirkabel C. Pendukung Akses
KELOMPOK PELANGGAN
A. Berbasis Kabel B. Berbasis Nirkabel C. Pendukung CPE Total
EKSPOR
IMPOR
Nilai (US$)
Berat (Kg)
Nilai (US$)
Berat (Kg)
1.332.275 1.332.275 2.037.117 12.043.271 1.438.809 134.388.036 61.055.854 600.803.345 751.192.430 93.915.052
15.904 15.904 19.143 1.290.302 39.912 2.879.837 1.733.178 12.067.455 14.644.169 1.670.483
95.651.269 95.651.269 192.335.181 260.720.903 103.273.032 891.381.459 746.445.662 1.269.217.045 2.221.305.583 103.881.636
981.443 981.443 2.185.267 21.414.002 1.091.882 11.043.034 18.991.071 15.245.064 13.346.353 1.879.080
1.659.538.464
34.376.287
5.979.863.039
87.158.639
KOMPOSISI EKSPOR IMPOR TAHUN 2015 Berdasarkan Kelompok HS (Harmonized System)
PERBANDINGAN KONTRIBUSI EKSPOR DAN IMPOR BERDASARKAN KELOMPOK PENOMORAN HARMONIZED SYSTEM TAHUN 2015
KONTRIBUSI EKSPOR TAHUN 2015
KONTRIBUSI IMPOR TAHUN 2015
Berdasarkan Kelompok Penomoran Harmonized System
Berdasarkan Kelompok Penomoran Harmonized System
1
11
%
%
Kelompok Jaringan
12
%
87
Kelompok Akses
%
29
%
60
%
Kelompok Pelanggan
49 49
50 50
Tren perkembangan ekspor dan impor berdasarkan nilainya untuk bidang alat dan perangkat telekomunikasi periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 disajikan pada gambar di samping Data perkembangan nilai impor selama kurun tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bersifat fluktuatif dan mencapai puncaknya pada tahun 2014, namun pada tahun 2015, nilai impor untuk bidang alat dan perangkat telekomunikasi mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi pada nilai ekspor alat dan perangkat telekomunikasi yang mencapai puncaknya pada tahun 2011, namun pada tahun 2012 – 2014, nilai ekspor ini mengalami penurunan, dan baru pada tahun 2015 terdapat kenaikan nilai ekspor untuk alat dan
90.000.000 Ekspor
Impor
67.500.000
45.000.000
22.500.000
2010
2011
TREN PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR BERDASARKAN NILAI 2010-2015
2012
2013
2014
2015
TREN PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR BERDASARKAN BERAT 2010-2015 51 51 Kondisi fluktuatif ini juga terjadi pada berat ekspor alat dan perangkat telekomunikasi. Berat ekspor terbesar dicapai pada tahun 2011, dengan berat ekspor mencapai 66.745.199, namun semenjak 2012 terus mengalami penurunan, dengan penurunan berat terbesar terjadi pada tahun 2014 yakni menjadi 22.051.269 . Di tahun 2015, berat ekspor alat dan perangkat telekomunikasi mulai mengalami peningkatan kembali menjadi 34.376.287, meskipun belum sebesar tahun 2011.
90.000.000 Ekspor
Impor
67.500.000
45.000.000
22.500.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
“TAAT DAN TERTIB
TERHADAP KEUANGAN”
52
BAB 5 REGULATOR
53
PERATURAN MENTERI KOMINFO YANG DITERBITKAN PADA TAHUN 2015 PERATURAN
54
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BIDANG Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
Standardisasi PPI
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio.
Operasi Sumber Daya
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
Operasi Sumber Daya
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
Operasi Sumber Daya
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
Standardisasi PPI
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Next Generation-Synchronous Digital Hierarchy.
Standardisasi PPI
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Pembaca Kartu Cerdas Nirkontak
Standardisasi PPI
JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG SDPPI TAHUN 2015
Jenis Peraturan
Penataan Sumber Daya
Operasi Sumber Daya
Standardisasi PPI
Jumlah
Peraturan Menkominfo
3
3
8
14
Keputusan Menkominfo
0
1
0
1
Jumlah
3
4
8
15
PERATURAN
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
BIDANG Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 350 - 438 MHz.
Penataan Sumber Daya
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.
Penataan Sumber Daya
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Teknologi Long Term Evolution.
Standardisasi PPI
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Beroperasi pada Pita Frekuensi 2,4 GHz dan/atau 5,8 GHz.
Standardisasi PPI
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio Microwave Link Titik ke Titik (Point To Point).
Penataan Sumber Daya
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Komunikasi Radio Microwave Link Titik ke Titik dengan Sistem Digital Hybrid.
Standardisasi PPI
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 35 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat.
Standardisasi PPI
JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT BIDANG SDPPI PERIODE 2011-2015 *) Peraturan Dirjen SDPPI tidak dimasukkan sejak Tahun 2012
2011
2012
2013
2014
2015
1. Peraturan Presiden
Jenis Peraturan
-
1
-
1
-
2
2. Peraturan Menkominfo
7
26
14
17
14
78
3. Keputusan Menkominfo
12
14
17
2
1
46
4. Peraturan Dirjen SDPPI*
13
-
-
-
-
13
-
-
3
-
-
3
32
41
34
20
15
142
5. Surat Edaran Jumlah
Jumlah
55
56
