STANDARD OPERATING PROCEDURE SENGKETA LAHAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE SENGKETA LAHAN

DOC NO REV DATE PAGE

: PMA-SOP16-00 : 00 : September 2013 : 1 of 4

PLANTATION MANAGEMENT

1.

TUJUAN Dokumen ini disusun dengan tujuan memastikan sengketa lahan dapat ditangani secara sistematis dan konsisten sesuai dengan standar.

2.

RUANG LINGKUP SOP sengketa lahan ini melingkupi tuntutan yang timbul setelah selesai proses penyerahan lahan yang menjadi HGU perusahaan TSH.

3.

TANGGUNG JAWAB Manager CD/ Senior Manager CD harus memastikan SOP ini dapat dimengerti dan diterapkan dengan semestinya.

4.

RUJUKAN Penyerahan Lahan

5.

-

PMA-SOP04-00

DEFINISI BAP BPD BPK BPN CD GM GPS HGU Kades KTP KUD MCD MUSPIDA PEMDA PEMKAB TP3K

- Berita Acara Pembayaran - Badan Perwakilan Desa - Badan Permusyawaratan Kampung - Badan Pertanahan Nasional - Community Development - General Manager - Global Positioning System - Hak Guna Usaha - Kepala Desa - Kartu Tanda Penduduk - Koperasi Unit Desa - Manager Community Development - Musyawarah Pimpinan Daerah - Pemerintah Daerah - Pemerintah Kabupaten - Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten

SOP ini merupakan dokumen milik TSH.

Dilarang keras meng-copy dokumen ini.


6.




PROSEDUR 6.1 Standar 6.1.1 Berdasarkan BAP Kompensasi Lahan, pemilik yang bertandatangan dan atau ahli warisnya tidak boleh menuntut dalam bentuk apapun. 6.1.2 Apabila ada tuntutan dari pihak lain terhadap lahan yang diserahkan kepada perusahaan pemilik lahan akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah secara tuntas; 6.1.3 Pemeriksaan kesahihan kepemilikan harus dilakukan dengan teliti; 6.1.4 Besaran angka atau nilai yang dinegosiasikan harus berdasarkaan TSH standard; 6.1.5 Usaha musyawarah dan negosiasi harus ditingkatkan untuk menghindarkan lahan daripada di ‘enclave’. 6.2

Verifikasi Tuntutan 6.2.1 Sengketa lahan bermula apabila ada tuntutan keatas areal yang telah selesai proses penyerahan lahan; 6.2.2 Dokumen kepemilikan dan pendukung yang sah pihak menuntut dikumpul dan diperiksa; 6.2.3 Areal yang dituntut dikenalpasti dan dbatas dan peta sengketa dikeluarkan; 6.2.4 Dokumen pemilikan lahan penuntut dibanding dengan dokumen pemilikan lahan yang disimpan; 6.2.5 Data yang diverifikasi semasa pengukuran lahan diperiksa semula: a) Nama pemilik lahan; b) Luas lahan; c) Lokasi; d) Koordinat GPS; e) Surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kades dan diketahui oleh Camat; 6.2.6 Dokumen lengkap yang disimpan sebagai arsip akusisi Tim CD diperiksa semula sepenuhnya: a) Pensyaratan Dokumen; b) Nama Pemilik Lahan pada Dokumen; c) Berita Acara Pembayaran; d) Peta Atas Nama Pemilik Lahan Dan Jumlah Hektar Tertera; e) Surat Kuasa (ada hanya jika perwakilan menerima kompensasi atas nama dan persetujuan Pemilik Lahan/Pewaris); f) KTP (Kartu Tanda Penduduk); 6.2.7 Tuntutan dibawa langsung ke proses keadilan hukum, jika tuntutan tersebut lemah dan diyakini keputusan pemilikan akan berpihak ke perusahan;




6.3




Musyawarah dan Negosiasi 6.3.1 Jalan penyelesaian bagi sengketa lahan tersebut dimusyawarah dan dinegosiasi bersama; 6.3.2 Apabila penuntut setuju mencabut tuntutan, berita acara penyelesaian sengketa harus ditandatangani bersama antara penuntut dan perusahaan; 6.3.3 Jika tiada kesepakatan dicapai, musyawarah dan negosiasi tahap 2 diadakan bersama Kades/Camat; 6.3.4 Besaran angka atau nilai yang dinegosiasikan harus berdasarkaan TSH standard; 6.3.5 Hanya setelah kesepakatan dicapai, GM dibenarkan meluluskan permohonan dana untuk pembayaran kompensasi oleh MCD; 6.3.6 Musyawarah dan negosiasi tahap berikutnya/terakhir dengan Pemda Tk.II/PEMKAB/ MUSPIDA tingkat Kabupaten atau Propinsi/BUPATI diadakan; sebelum membawa kasus ke keadilan hukum; 6.3.7 Usaha musyawarah dan negosiasi pada tahap ini dipertingkatkan untuk menghindari proses keadilan hukum; 6.3.8 Tuntutan dibawa ke keadilan hukum jika semua usaha musyawarah dan negosiasi gagal; 6.3.9 Lahan akan dijadikan ‘enclave’ sementara menunggu proses keadilan hukum




7.




DAFTAR LAMPIRAN: 7.1 : Bagan Proses  Bagan Proses Menangani Sengketa Lahan



PMA-SOP16-00 7.1.1

1. Pentuntutan sengketa lahan selepas perjanjian lahan dipersetujui 2. Pengumpulan dan pemeriksaan semula dokumen kepemilkan lahan 3. Verifikasi dan pengeluaran peta sengketa 4. Penilaian kekuatan dan kelemahan tuntutan.

Tuntutan berasas

5. Musyawarah dan negosiasi Bersetuju

Tuntutan lemah

Tidak bersetuju

a. Musyawarah dan negosiasi Tahap 2 dengan penuntut dan pihak Kades/Camat

i. GM meluluskan permohonan dana untuk pembayaran kompensasi

b. Musyawarah dan negosiasi Tahap 3 dengan pihak Pemda Tk.II/PEMKAB/ MUSPIDA tingkat Kabupaten atau Propinsi/BUPATI

ii. Dana dibayarkan MCD

c. Enclave sementara Proses keadilan hukum

Bagan Proses Menangani Sengketa Lahan

STANDARD OPERATING PROCEDURE SENGKETA LAHAN

Recommend Documents