KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
Nomor SOP
8.3.1.1
Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB.
DasarHukum :
Kualifikasipelaksana
1. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
D3 Komputer, S1 Ekonomi, S1 Hukum, S1 Ilmu Administrasi Fiskal
2. Permendagri No.41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Administrasi Persuratan
1. Laptop
2. SOP Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
2. Kertas 3. Printer
Peringatan :
Pencatatandanpendataan
1. Batas waktu penyelesaian penyusunan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB paling lambat pada tanggal 31 Desember.
1. Penerimaan Data Kendaraan bermotor yang akan dijual dari Agen Pemegang Merk (APM), ImportirUmum (IU) dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dapat lebih dari 1 (satu) kali. 2. Penerimaan data kendaraan bermotor di dapat setelah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Keuangan Daerah) mengeluarkan surat permohonan kepada dari Agen Pemegang Merk (APM), Importir Umum (IU) dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO).
2. Proses Penetapan Permendagri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB Dan BBNKB dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Kemenkeu.
Pelaksana No 1.
2.
3.
UraianProsedur Menerima data kendaraan bermotor yang akan dijual dari APM, IU dan GAIKINDO, serta meneruskannya kepada direktur PDID
Dirjen
Sekretaris Ditjen
Direktur
Kasubdit PDRD
Mulai
MutuBaku Kasi PDRD
JFU
Ket
Kelengkapan
Waktu
Output
- data kendaraan bermotor yang akan dijual
3 hari
- data kendaraan bermotor yang akan dijual dan telah disposisi oleh sekretaris
- lembar disposisi
- disposisi
disposisi sekretaris data kendaraan bermotor yang akan dijual
Menerima dan memeriksa data kendaraan bermotor yang akan dijual dari APM, IU dan GAIKINDO, serta memberikan arahan kepada Kasubdit
-
Menindaklanjuti arahan direktur mengenai data kendaraan bermotor yang akan dijual serta memberikan arahan kepada Kasi
- disposisi direktur
-
- data kendaraan bermotor yang akan dijual
1
2 hari
- disposisi direktur
60 menit
- disposisi kasubdit
Pelaksana No 4.
UraianProsedur
Sekretaris Ditjen
Direktur
Kasubdit PDRD
Menginput data kendaraan bermotor yang akan dijual sebagai lampiran draft awal Rancangan Permendagri dengan melibatkan JFU.
Kasi PDRD
JFU
Kelengkapan - Disposisi Kasubdit
1
Ket
Waktu
Output
4 hari
- data kendaraan bermotor yang akan dijual yang telah diinput
- data kendaraan bermotor yang akan dijual
B data kendaraan bermotor yang akan dijual yang telah diinput
1 minggu
- Draft rancangan Permendagri
Mengoreksi draft awal rancangan Permendagri dan memberi arahan kepada Kasubdit untuk menyiapkan rapat bersama pemerintah daerah.
Draft rancangan Permendagri
60 menit
Disposisi direktur
Menyiapkan Rapat pembahasan rancangan Permendagri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB bersama Pemda.
-
Disposisi Direktur Draft awal rancangan Permendagri
1 hari
- Surat undangan
Draft awal rancangan Permendagri
3 hari
5.
Menyusun draft awal Permendagri berdasarkan data yang telah diinput. Dan melaporkan kepada Direktur.
6.
7.
8.
Dirjen
MutuBaku
Melaksanakan Rapat pembahasan rancangan Permendagri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang Pertama bersama Pemda.
B
awal
awal
- Bahan rapat - Administrasi rapat
C
C
D
2
-
- Rancangan Permendagri yang telah dibahas - Berita Acara atau Notulen Rapat.
Pelaksana No 9.
UraianProsedur Menyempurnakan rancangan Permendagri sesuai hasil rapat pertama dan mempersiapkan rapat kedua bersama Pemda
Dirjen
Sekretaris Ditjen
Direktur
Kasubdit PDRD 2 D
MutuBaku Kasi PDRD
JFU
Kelengkapan
Waktu
Output
- Rancangan Permendagri yang telah dibahas
3 hari
- rancangan permendagri yang telah disempurnakan sesuai hasil rapat pertama
- Berita Acara atau Notulen Rapat - data kendaraan bermotor yang akan dijual
- surat undangan - Bahan rapat - Administrasi rapat
E
10.
11.
12.
Melaksanakan rapat Kedua pembahasan rancangan Permendagri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang Kedua bersama Pemda. Melakukan Survei atas data HPU kendaraan bermotor sebagai bahan perbandingan nilai jual yang disampaikan oleh APM, IU, dan GAIKINDO dan mempersiapkan rapat Ketiga bersama Pemda Rapat ketiga penyusunan rancangan permendagri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB bersama Pemda.
E
Ket
rancangan permendagri yang telah disempurnakan sesuai hasil rapat pertama
3 hari
- data kendaraan bermotor yang akan dijual
1 minggu
- Rancangan Permendagri yang telah dibahas - Berita Acara atau Notulen Rapat
F F
survei - Net Konsep Nota Dinas dan surat undangan - Bahan rapat
G
G
3
- Data HPU hasil
- Administrasi rapat Rancangan Permendagri yang telah dsempurnakan sesuai hasil rapat kedua
3 hari
- Rancangan Permendagri yang telah dibahas - Berita Acara atau Notulen Rapat
Pelaksana No 13.
UraianProsedur
-
-
-
surat permohonan pertimbangan Kemenkeu Nota Dinas Direktur kepada Dirjen.
rancangan Permendagri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB, net konsep surat permohonan pertimbangan Kemenkeu Menandatangani konsep Nota Dinas Direktur kepada Dirjen dan menyampaikannya melalui Sekretaris.
Menerima dan membubuhkan paraf pada rancangan Permendagri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB serta net konsep surat permohonan Pertimbangan Kemenkeu
Direktur
Kasubdit PDRD 3
Memberi paraf pada : -
15.
Sekretaris Ditjen
Membuat konsep : -
14.
Dirjen
MutuBaku Kasi PDRD
JFU
Kelengkapan
Waktu
Output
Rancangan Permendagri yang telah dsempurnakan sesuai hasil rapat ketiga
1 Hari
- konsep surat permohonan pertimbangan Kemenkeu
- Rancangan Permendagri yang telah disempurnakan sesuai hasil rapat ketiga
1 Hari
- konsep Nota Dinas Direktur kepada Dirjen
- konsep Nota Dinas Direktur kepada Dirjen
- rancangan permendagri yang telah diparaf Direktur - konsep surat permohonan pertimbangan Kemenkeu, yang telah diparaf Direktur
- rancangan permendagri yang telah diparaf Direktur - konsep surat permohonan pertimbangan Kemenkeu, yang telah diparaf Direktur
- konsep suratpermohonanp ertimbanganKemen keu
4
Ket
- Nota Dinas Direktur kepada Dirjen
60 menit
- rancangan permendagri yang telah diparaf Sekretaris Ditjen
- konsep
surat permohonan pertimbangan Kemenkeu, yang telah diparaf Sekretaris Ditjen
Pelaksana No
UraianProsedur
16.
Menandatangani konsep surat permohonan pertimbangan Kemenkeu dan membubuhkan paraf pada rancangan Permendagri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB serta menyampaikannya kepada Kemenkeu.
17.
Menerima surat pertimbangan Kemenkeu atas rancangan permendagri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang telah diparaf kemenkeu dan meneruskannya untuk ditetapkan menjadi Permendagri.
Dirjen
Sekretaris Ditjen 4
Direktur
Kasubdit PDRD
MutuBaku Kasi PDRD
JFU
Kelengkapan
Waktu
- rancangan permendagri yang telah diparaf Sekretaris Ditjen
1 hari
- konsep surat permohonan pertimbangan Kemenkeu yang telah diparaf Sekretaris Ditjen
H
H
I
rancangan permendagri yang telah mendapat pertimbangan Kemenkeu
1 hari
Ket Output -
rancangan permendagri yang telah diparaf Dirjen
-
surat permohonan pertimbangan Kemenkeu
- Disposisi
Pelaksana No
UraianProsedur
18.
Menerima, Menggandakan dan mengarsipkan salinan permendagri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB dan menyampaikannya kepada pemda, APM, IU, dan GAIKINDO.
Dirjen
Sekretaris Ditjen
I
Selesai
Direktur
Kasubdit PDRD
MutuBaku Kasi PDRD
JFU
Ket
Kelengkapan
Waktu
Output
- Permendagri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
3 hari
Tersampaikannya Permendagri tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB kepada pemda, APM, IU, dan GAIKINDO.
