STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PERHUBUNGAN SUNGAI DAN DANAU DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
1.
SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN 2. SEKSI PELSUS (PELABUHAN KHUSUS)
1. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Sungai dan DanauDalam Daerah (SIUASDA) 2. SOP PenerbitanRekomendasi Surat Tanda Regestrasi Kapal Angkutan Sungai dan Danau (STR) 3. SOP PenerbitanRekomendasi Surat Kesempurnaan Kapal Angkutan Sungai dan Danau (SKK) 4. SOP Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Kecakapan Kapal Angkutan Sungai dan Danau (STK) 5. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau (IT) 6. SOP Penerbitan RekomendasiSurat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAPDA) 7. SOP Penerbitan RekomendasiIzin UsahaJasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (IUJPPK) 8. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan (IUBUP) 9. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pengembangan Pelabuhan (IPP) 10. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam (SPPP) 11. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal (IP) 12. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan (IR) 13. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pelabuhan Khusus Lokal 14. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pelabuhan Khusus Regional 15. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pelabuhan Khusus Internasional 16. SOP Pembinaan dan Pengawasan Kapal Pedalaman dan Awak Kapal 17. SOP Pembinaan dan Pengawasan Dermaga dan Pelabuhan Khusus 18.SOP Pembuatan Laporan Kegiatan Bidang Perhubungan Sungai dan Danau
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 Bidang/Bagian Seksi/Sub Bag B
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau : Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
SOP Pembinaan dan Pengawasan Kapal Pedalaman dan Awak Kapal
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No.17Tahun 2008tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 4. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
tentang
Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangAngkutan Sungai dan Danau. 2. Mengerti tata cara dan memiliki kemampuan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kapal Pedalaman dan Awak Kapal. 3. Mampu mengoperasikan komputer dan pengolahan data hasil Pembinaan dan Pengawasan serta pembuatan/penyusunan laporan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengumpulan Data 2. SOP Administrasi Surat 3. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. 2. 3. 4.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Apabila tidak dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Kapal Pedalaman dan Awak Kapal maka tingkat pelanggaran kendaraan di Air akan meningkatsehingga Pembinaan diperlukan sebagai indikator Penyeimbang antara Pemerintah dan pengusaha jasa angkutan umum di Air.
1. 2. 3. 4.
Cara Mengatasi : Perlu dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Kapal Pedalaman dan Awak Kapal secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkankepatuhan Nakhoda/pengusaha angkutan umum di Airsehingga tercapai tujuandan pelanggaran kendaraan angkutan umum di Air akan semakin berkurang.
Alat Pembinaan dan Pengawasan Komputer dan Printer Meja dan Kursi Kerja Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk Formulir Pendataan Rekapitulasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Data Kendaraan yang diperlukan Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk
Pelaksana Kasi LLASDP
Mutu Baku Waktu (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Memerintahkan Kepala Seksi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Kapal Pedalaman, menyiapkan jadwal pelaksanaan serta pengaturan petugas Binwas/Pulahta.
DPA / Agenda Kerja
6Jam
Membuat jadwal pelaksanaan Binwas serta menyiapkan SPT untuk pelaksanaan tsb.
Konsep SPT Binwas
2Hari
Menelaah dan mengoreksi konsep SPT serta memberikan paraf/tidak untukditeruskan kepada Kepala Dinas
Konsep SPT Binwas (Pembinaan dan Pengawasan)
1Hari
Menelaah dan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) Pembinaan dan Pengawasan Kapal Pedalaman dan Awak Kapal
SPT Binwas (Pembinaan dan Pengawasan)
1Hari
SPT Binwas yg sudah ditd. tangani
Memberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan diserahkan kepada Kepala Seksi dan Petugas Pulahta/Binwas
SPT Binwas
1 Jam
SPT Binwas
-
1Hari
-
2.
3.
4.
5.
Kepala Dinas
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
Persyaratan/ Kelengkapan
Output
Disposisi Konsep SPT yang sudah diparaf Kasi Konsep SPT yang sudah diparaf Kabid
6.
Memberikan arahan mengenai Binwaskepada Pulahta/Petugas
7.
Melaksanakan pengumpulan data, mengolah data dan menyusun laporan hasil survey untuk diserahkan kepada Kepala Seksi
SPT, dan Perlengkapan Binwas
2 Hari / Kegiatan
Draft Laporan Hasil Binwas
8.
Menelaah, meneliti kewajaran dan mengoreksi Laporan Hasil Binwasuntuk diteruskan kepada Kepala Bidang
Draft Laporan Hasil Binwas
2Hari
Laporan Hasil Binwas
Menelaah, meneliti dan mengoreksi kembali Laporan Hasil Binwasuntuk disampaikan kepada Kepala Dinas
Laporan Hasil Binwas
2Hari
Laporan Hasil Binwas
Menggandakan Laporan Hasil BinwasKapal Pedalaman dan Awak Kapal untuk diserahkan kepada Kepala Dinas dan Arsip
Data Laporan Hasil Binwas
1Hari
-
9.
10.
pelaksanaan
Kabid Sungai
Ket.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 Bidang/Bagian Seksi/Sub Bag B
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau : Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
SOP Pembinaan dan Pengawasan Dermaga dan Pelsus (Pelabuhan Khusus)
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No.17Tahun 2008tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 4. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Keterkaitan :
tentang
Peralatan/Perlengkapan :
Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangDermaga dan Pelsus. 2. Mengerti tata cara dan memiliki kemampuan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Dermaga dan Pelsus. 3. Mampu mengoperasikan komputer dan pengolahan data hasil Pembinaan dan Pengawasan serta pembuatan/penyusunan laporan. Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengumpulan Data 2. SOP Administrasi Surat 3. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. 2. 3. 4.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan : 1. Formulir Pendataan 2. Rekapitulasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan 3. Data Kendaraan yang diperlukan 4. Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk
Pencatatan dan Pendataan :
Apabila tidak dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Dermaga dan Pelsus maka tingkat pelanggaran di Dermaga dan Pelsus akan meningkatsehingga Pembinaan diperlukan sebagai indikator Penyeimbang antara Pemerintah dan pengusaha jasa angkutan umum di Air. Cara Mengatasi : Perlu dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Dermaga dan Pelsus secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkankepatuhan Nakhoda/pengusaha angkutan umum di Air sehingga tercapai tujuandan pelanggaran di Dermaga dan Pelsus akan semakin berkurang.
Alat Pembinaan dan Pengawasan Komputer dan Printer Meja dan Kursi Kerja Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Memerintahkan Kepala Seksi untuk melakukan BinwasDermaga dan Pelsus menyiapkan jadwal pelaksanaan serta pengaturan petugas Binwas/Pulahta.
2.
3.
4.
5.
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pelaksana Kasi Pelsus
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
Persyaratan/ Kelengkapan
Mutu Baku Waktu (maks)
Output
DPA / Agenda Kerja
6Jam
Disposisi
Membuat jadwal pelaksanaan BinwasDermaga dan Pelsusserta menyiapkan SPT untuk pelaksanaan tsb.
Konsep SPT Binwas
2Hari
Konsep SPT yang sudah diparaf Kasi
Menelaah dan mengoreksi konsep SPT serta memberikan paraf/tidak untukditeruskan kepada Kepala Dinas
Konsep SPT Binwas
1Hari
Menelaah dan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) BinwasDermaga dan Pelsus
SPT Binwas
1Hari
Memberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan diserahkan kepada Kepala Seksi dan Petugas Pulahta/ Binwas
SPT Binwas
1 Jam
SPT Binwas
-
1Hari
-
6.
Memberikan arahan mengenai Binwaskepada Pulahta/Petugas
7.
Melaksanakan pengumpulan data, mengolah data dan menyusun laporan hasil survey untuk diserahkan kepada Kepala Seksi
SPT, dan Perlengkapan Binwas
2Hari / Kegiatan
Draft Laporan Hasil Binwas
8.
Menelaah, meneliti kewajaran dan mengoreksi Laporan Hasil Binwasuntuk diteruskan kepada Kepala Bidang
Draft Laporan Hasil Binwas
2Hari
Laporan Hasil Binwas
Menelaah, meneliti dan mengoreksi kembali Laporan Hasil Binwasuntuk disampaikan kepada Kepala Dinas
Laporan Hasil Binwas
2Hari
Laporan Hasil BinwasPenga wasan
Menggandakan Laporan Hasil BinwasDermaga dan Pelsus untuk diserahkan kepada Kepala Dinas dan Arsip
Data Laporan Hasil Binwas
1Hari
-
9.
10.
pelaksanaan
Konsep SPT yang sudah diparaf Kabid SPT Binwasyg sudah ditd. tangani
Ket.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 Bidang/Bagian Seksi/Sub Bag B
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau : Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
SOP Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Angkutan
Dasar Hukum : 6. Undang-Undang No.17Tahun 2008tentang Pelayaran 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 9. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 10. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
tentang
Kualifikasi Pelaksana : 4. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangAngkutan Penumpang Umum di Jalan. 5. Mengerti tata cara dan memiliki kemampuan untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Angkutan Umum/barang 6. Mampu mengoperasikan komputer dan pengolahan data hasil Pengawasan serta pembuatan/penyusunan laporan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
4. SOP Pengumpulan Data 5. SOP Administrasi Surat 6. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
5. 6. 7. 8.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Apabila tidak dilaksanakan Pengawasan dan Pengendalian maka tingkat pelanggaran kendaraan angkutan akan meningkatsehingga Pembinaan diperlukan sebagai indikator Penyeimbang antara Pemerintah dan supir/pengusaha jasa angkutan umum/barang.
5. 6. 7. 8.
Cara Mengatasi : Perlu dilakukan Pengawasan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkankepatuhan supir/pengusahan angkutan umum/barangsehingga tercapai tujuandan pelanggaran kendaraan angkutan umum dan barang akan semakin berkurang.
BA Pelanggaran dan Alat Pengawasan Komputer dan Printer Meja dan Kursi Kerja Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk Formulir BA Pelanggaran Rekapitulasi Hasil Pelanggaran Data Kendaraan yang diperlukan Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk
Pelaksana Kasi Akt Darat
Mutu Baku Waktu (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Memerintahkan Kepala Seksi untuk melakukan pengawasan, menyiapakan jadwal pelaksanaan dan pengaturan petugas Pengawasan/Pulahta.
DPA / Agenda Kerja
6Jam
Membuat jadwal pelaksanaan Pengawasan dan menyiapkan SPT untuk pelaksanaan tsb.
Konsep SPT Pengawasan
2Hari
Menelaah dan mengoreksi konsep SPT serta memberikan paraf/tidak untukditeruskan kepada Kepala Dinas
Konsep SPT Pengawasan
1Hari
Menelaah dan menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan angkutan umum/barang
SPT Pengawasan
1Hari
Memberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan diserahkan kepada Kepala Seksi dan Petugas Pulahta/Pengawasan
SPT Pengawasan
1 Jam
SPT Pengawasan
6.
Memberikan arahan mengenai pelaksanaan Pengawasan kepada Pulahta/Petugas
-
1Hari
-
7.
Melaksanakan pengumpulan data, mengolah data dan menyusun laporan hasil survey untuk diserahkan kepada Kepala Seksi
SPT, BA dan Perlengkapan Pengawasan
4Hari / Kegiatan
Draft Laporan Hasil Pengawasan
8.
Menelaah, meneliti kewajaran dan mengoreksi Laporan Hasil Pengawasan untuk diteruskan kepada Kepala Bidang
Draft Laporan Hasil Pengawasan
2Hari
Laporan Hasil Pengawasan Terkoreksi
Menelaah, meneliti dan mengoreksi kembali Laporan Hasil Pengawasan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
Laporan Hasil Pengawasan Terkoreksi
2Hari
Laporan Hasil Pengawasan
Menggandakan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Angkutan Umum/barang untuk diserahkan kepada Kepala Dinas dan Arsip
Data Laporan Hasil Pengawasan
1Hari
-
2.
3.
4.
5.
9.
10.
Kepala Dinas
Kabid Darat
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
Persyaratan/ Kelengkapan
Output
Disposisi Konsep SPT yang sudah diparaf Kasi Konsep SPT yang sudah diparaf Kabid SPT Pengawasan yg sudah ditd. tangani
Ket.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Bidang/Bagian Seksi/Sub Bag B
11. Undang-Undang No.17Tahun 2008tentang Pelayaran 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 14. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 15. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (IUJPPK)
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau : Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Dasar Hukum :
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangIzinUsaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal tentang 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal 3. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan data perizinan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. 2. 3. 4.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Rekomendasi Izin Perawatan dan Perbaikan Kapal tidak diterbitkan maka penyelenggaraan angkutan Sungai dan Danau menjadi tidak teratur dan tidak terkendali karena tidak ada pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah dan para operator/pengusaha angkutan tidak mempunyai jaminan/perlindungan untuk kepastian pelayanan jasa angkutan dan untuk menjaga atau mengembangkan usahanya.
1. 2. 3. 4.
Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal kepada para operator/pengusaha angkutan Sungai dan Danau dengan mencantumkan kewajiban-kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai pemegang izin dan melakukan pengawasan serta pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
ATK Komputer dan Printer Meja dan Kursi Kerja Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) Buku Kendali Buku Ekspedisi Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Bidang/Bagian Seksi/Sub Bag B Dasar Hukum :
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan ( IUBUP)
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau : Seksi Pelsus (Pelabuhan Khusus)
1. Undang-Undang No.17Tahun 2008tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 4. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
tentang
Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangIzinUsaha Badan Usaha Pelabuhan 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan 3. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan data perizinan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. 2. 3. 4.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan : 1. Buku Ekspedisi 2. Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk 3. Buku Kendali 4. Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan)
Apabila Rekomendasi Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan tidak diterbitkan maka penyelenggaraan angkutan Sungai dan Danau menjadi tidak teratur dan tidak terkendali karena tidak ada pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah dan para operator/pengusaha angkutan tidak mempunyai jaminan/perlindungan untuk kepastian pelayanan jasa angkutan dan untuk menjaga atau mengembangkan usahanya. Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi IzinUsaha Badan Usaha Pelabuhan kepada para operator/pengusaha angkutan Sungai dan Danau dengan mencantumkan kewajibankewajiban serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai pemegang izin dan melakukan pengawasan serta pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
ATK Meja dan Kursi Kerja Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk Komputer dan Printer
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Bidang/Bagian Seksi/Sub Bag B Dasar Hukum :
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau : Seksi Pelsus (Pelabuhan Khusus)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pengembangan Pelabuhan ( IPP)
1. Undang-Undang No.17Tahun 2008tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 4. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangIzinPengembangan Pelabuhan 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan Izin Pengembangan Pelabuhan 3. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan data perizinan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. ATK 2. Meja dan Kursi Kerja 3. Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan : 1. Buku Ekspedisi 2. Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk 3. Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) 4. Buku Kendali
Apabila Rekomendasi IzinPengembangan Pelabuhan tidak diterbitkan maka penyelenggaraan angkutan Sungai dan Danau menjadi tidak teratur dan tidak terkendali karena tidak ada pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah dan para operator/pengusaha angkutan tidak mempunyai jaminan/perlindungan untuk kepastian pelayanan jasa angkutan dan untuk menjaga atau mengembangkan usahanya. Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi IzinPengembangan Pelabuhan kepada para operator/pengusaha angkutan Sungai dan Danau dengan mencantumkan kewajibankewajiban serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai pemegang izin dan melakukan pengawasan serta pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
1. Undang-Undang No.17Tahun 2008tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 4. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal ( IP) Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangIzinPelabuhan 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan Izin Pelabuhan 3. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan data perizinan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. 2. 3. 4.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan : 1. Buku Ekspedisi 2. Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk 3. Buku Ekspedisi 4. Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) 4.
Bidang/Bagian
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau
Seksi/Sub Bag B
: Seksi Pelsus (Pelabuhan Khusus)
Dasar Hukum :
Apabila Rekomendasi Izin Pengerukan di Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal tidak diterbitkan maka penyelenggaraan angkutan Sungai dan Danau menjadi tidak teratur dan tidak terkendali karena tidak ada pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah dan para operator/pengusaha angkutan tidak mempunyai jaminan/perlindungan untuk kepastian pelayanan jasa angkutan dan untuk menjaga atau mengembangkan usahanya. Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi Izin Pengerukan di Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal kepada para operator/pengusaha angkutan Sungai dan Danau dengan mencantumkan kewajiban-kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai pemegang izin dan melakukan pengawasan serta pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
Meja dan Kursi Kerja Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk Komputer dan Printer ATK
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Bidang/Bagian
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau
Seksi/Sub Bag B
: Seksi Pelsus (Pelabuhan Khusus)
Dasar Hukum :
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan (IR)
1. Undang-Undang No.17Tahun 2008tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 4. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangIzinReklamasi Pelabuhan 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan Izin Reklamasi Pelabuhan 3. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan data perizinan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. Meja dan Kursi Kerja 2. Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk 3. Komputer dan Printer
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan : 1. Buku Ekspedisi 2. Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk 3. Buku Kendali 4. Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan)
Apabila Rekomendasi Izin Reklamasi Pelabuhan tidak diterbitkan maka penyelenggaraan angkutan Sungai dan Danau menjadi tidak teratur dan tidak terkendali karena tidak ada pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah dan para operator/pengusaha angkutan tidak mempunyai jaminan/perlindungan untuk kepastian pelayanan jasa angkutan dan untuk menjaga atau mengembangkan usahanya. Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi Izin Reklamasi Pelabuhan di Wilayah Perairan Pelabuhan kepada para operator/pengusaha angkutan Sungai dan Danau dengan mencantumkan kewajiban-kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai pemegang izin dan melakukan pengawasan serta pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Bidang/Bagian
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau
Seksi/Sub Bag B
: Seksi Pelsus (Pelabuhan Khusus)
Dasar Hukum :
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam (SPPP)
1. Undang-Undang No.17Tahun 2008tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 4. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangIzinPelabuhan 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan Izin Pelabuhan 3. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan data perizinan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. 2. 3. 4.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan : 1. Buku Ekspedisi 2. Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk 3. Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) 4. Buku Kendali
Apabila Rekomendasi Izin Pengoperasian Pelabuhan tidak diterbitkan maka penyelenggaraan angkutan Sungai dan Danau menjadi tidak teratur dan tidak terkendali karena tidak ada pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah dan para operator/pengusaha angkutan tidak mempunyai jaminan/perlindungan untuk kepastian pelayanan jasa angkutan dan untuk menjaga atau mengembangkan usahanya. Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi Izin Pengoperasian Pelabuhan kepada para operator/pengusaha angkutan Sungai dan Danau dengan mencantumkan kewajibankewajiban serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai pemegang izin dan melakukan pengawasan serta pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
Meja dan Kursi Kerja Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk ATK Komputer dan Printer
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
6. Undang-Undang No.17Tahun 2008tentang Pelayaran 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 9. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 10. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal ( Rekomendasi Izin Pelabuhan Khusus Lokal) Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangIzinPelabuhan Khusus Lokal 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan Izin Pelabuhan Khusus Lokal 3. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan data perizinan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
4. SOP Administrasi Surat Masuk 5. SOP Administrasi Surat Keluar 6. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. 2. 3. 4.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Rekomendasi Izin Pelsus (Pelabuhan Khusus Lokal) tidak diterbitkan maka penyelenggaraan angkutan Sungai dan Danau menjadi tidak teratur dan tidak terkendali karena tidak ada pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah dan para operator/pengusaha angkutan tidak mempunyai jaminan/perlindungan untuk kepastian pelayanan jasa angkutan dan untuk menjaga atau mengembangkan usahanya.
1. 2. 3. 4.
Bidang/Bagian
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau
Seksi/Sub Bag B
: Seksi Pelsus (Pelabuhan Khusus)
Dasar Hukum :
Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi Izin Pelsus (Pelabuhan Khusus Lokal) kepada para operator/pengusaha angkutan Sungai dan Danau dengan mencantumkan kewajibankewajiban serta ketentuan-ketuan yang harus dipenuhi sebagai pemegang izin dan melakukan pengawasan serta pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
ATK Komputer dan Printer Meja dan Kursi Kerja Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) Buku Kendali Buku Ekspedisi Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Bidang/Bagian
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau
Seksi/Sub Bag B
: Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal ( Rekomendasi Izin Pelabuhan Khusus Regional)
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana : 4. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur 11. Undang-Undang No.17Tahun 2008tentang Pelayaran tentangIzinPelabuhan Khusus Regional 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan 5. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang permohonan pengajuan Izin Pelabuhan Khusus Regional Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 6. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan 14. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum data perizinan. 15. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
7. SOP Administrasi Surat Masuk 8. SOP Administrasi Surat Keluar 9. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. 6. 7. 8.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Rekomendasi Izin Pelsus (Pelabuhan Khusus) Regional tidak diterbitkan maka penyelenggaraan angkutan Sungai dan Danau menjadi tidak teratur dan tidak terkendali karena tidak ada pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah dan para operator/pengusaha angkutan tidak mempunyai jaminan/perlindungan untuk kepastian pelayanan jasa angkutan dan untuk menjaga atau mengembangkan usahanya.
1. 4. 5. 6.
Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi Izin Pelsus (Pelabuhan Khusus) Regional kepada para operator/pengusaha angkutan Sungai dan Danau dengan mencantumkan kewajibankewajiban serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai pemegang izin dan melakukan pengawasan serta pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
ATK Komputer dan Printer Meja dan Kursi Kerja Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) Buku Kendali Buku Ekspedisi Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Bidang/Bagian
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau
Seksi/Sub Bag B
: Seksi Pelsus (Pelabuhan Khusus)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal ( Rekomendasi Izin Pelabuhan Khusus Internasional)
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur 16. Undang-Undang No.17Tahun 2008tentang Pelayaran tentangIzinPelabuhan Khusus Internasional 17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang permohonan pengajuan Izin Pelabuhan Khusus Internasional. Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 3. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan 19. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum data perizinan. 20. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
10. SOP Administrasi Surat Masuk 11. SOP Administrasi Surat Keluar 12. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. 2. 3. 4.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Rekomendasi Izin Pelsus (Pelabuhan Khusus) Internasional tidak diterbitkan maka penyelenggaraan angkutan Sungai dan Danau menjadi tidak teratur dan tidak terkendali karena tidak ada pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah dan para operator/pengusaha angkutan tidak mempunyai jaminan/perlindungan untuk kepastian pelayanan jasa angkutan dan untuk menjaga atau mengembangkan usahanya.
1. 2. 3. 4.
Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi Izin Pelsus (Pelabuhan Khusus) Internasional kepada para operator/pengusaha angkutan Sungai dan Danau dengan mencantumkan kewajibankewajiban serta ketentuan-ketuan yang harus dipenuhi sebagai pemegang izin dan melakukan pengawasan serta pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
ATK Komputer dan Printer Meja dan Kursi Kerja Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) Buku Kendali Buku Ekspedisi Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk
Pelaksana Kasi Pelsus
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang untuk memproses Permohonan Rekomendasi Izin Pelsus Lokal dari Pengusaha Angkutan
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi untuk menelaah, meneliti dan menyiapkan izin Pelsus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berkas Permohonan
1 Hari
Disposisi
Kepala Seksi menyiapkan konsep dan menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administari dan teknis serta mengetik konsep
Konsep Rekomendasi Izin Pelsus Lokal
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft Surat Izin Pelsus Lokal
2.
3.
4.
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Konsep/Draft Rekomendasi Izin Pelsus kepada Kepala Seksi
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
1. 2. 3. 4.
Output
Surat Permohonan Copy SITU Copy SIUP Copy AMDAL
5. Copy KTP 6. Pas Poto 3 x 4 Cm 7. Survey Lokasi Oleh Dishub 8. IMB dari Bupati Sanggau 9. Copy SKT 10. Materai Rp.6.000,-
11. Bukti Pembayaran Retribusi (Jika ada) 5.
6.
7.
8.
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Surat Izin Pelsus untukditeruskan kepada Kepala Bidang Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft Surat Izin Pelsus dan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani Kepala Dinas menelaah dan menandatangani atau tidak Surat Izin Pelsus
Surat Izin Pelsusdiberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan diperbanyak untuk disampaikan kepadaKantor PMPP, Arsip
Draft Surat Izin Pelsus 1. Nota Dinas Penjelasan /Pengantar 2. Draft Surat Izin Pelsus
6 Jam
1Hari
Draft Surat Izin Pelsus yang siap ditandatangani
1Hari
Surat Izin Pelsus yang sudah siap
1Hari
Draft Surat Izin Pelsus yang telah diparaf Kasi Draft Surat Izin Pelsus yang telah diparaf Kabid Surat Izin Pelsus yang sudah ditanda tangani -
Ket.
Pelaksana Kasi Pelsus
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang untuk memproses Permohonan Rekomendasi Izin Pelsus Regional dari Pengusaha Angkutan
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kepala Bidang memerintahkan Kasi untuk melakukan Survey Lapangan izin Pelsus Regional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Draf BA Hasil Survey
1 Hari
Draf BA Hasil Survey
Kepala Seksi menyiapkan konsep dan menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administari dan teknis serta mengetik konsep
Konsep Izin Pelsus Regional
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft Rekomendasi Izin Pelsus Regional
2.
3.
4.
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Konsep/Draft Rekomendasi Izin Pelsus kepada Kepala Seksi
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
1. 2. 3. 4.
Surat Permohonan Copy SITU Copy SIUP Copy AMDAL
5. Copy KTP 6. Pas Poto 3 x 4 Cm 7. Survey Lokasi Oleh Dishub 8. IMB dari Bupati Sanggau 9. Copy SKT 10. Materai Rp.6.000,-
Output
11. Bukti Pembayaran Retribusi (Jika ada)
5.
6.
7.
8.
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Surat Izin Pelsus untukditeruskan kepada Kepala Bidang
Draft Surat Izin Pelsus
6 Jam
Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft Surat Izin Pelsus dan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
1. Nota Dinas Penjelasan /Pengantar 2. Draft Surat Izin Pelsus
1Hari
Draft Surat Izin Pelsus yang siap ditandatangani
1Hari
Surat Izin Pelsus yang sudah siap
1Hari
Kepala Dinas menelaah dan menandatangani atau tidak Surat Izin Pelsus
Rekomendasi Izin Pelsusdiberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan diperbanyak untuk disampaikan kepadaKantor PMPP, dan Arsip
Draft Surat Izin Pelsus yang telah diparaf Kasi Draft Surat Izin Pelsus yang telah diparaf Kabid Surat Izin Pelsus yang sudah ditanda tangani -
Ket.
Pelaksana Kasi LLASDP
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kadis memerintahkan Kabid untuk memproses Permohonan Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan(SIUAPDA)
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kepala Bidang memerintahkan Kasi untuk menyiapkan konsep Rekomendasi SIUAPDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berkas Permohonan
1 Hari
Disposisi
Kepala Seksi menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyiapkan konsep/draft SIUAPDA
Draft SIUASDA
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft Rekomendasi Izin SIUAPDA
6 Jam
Draft SIUAPDA yg telah diparaf
2.
3.
4.
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Draft Rekomendasi SIUAPDA kepada Kepala Seksi
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
Berkas Kelengkapan Permohonan Perusahaan
Output
yang mengajukan 5.
6.
7.
8.
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Rekomendasi SIUAPDA untukditeruskan kepadaKabid Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft Rekom SIUAPDA dan meneruskan kepadaKadis untuk ditandatangani Kepala Dinas menelaah dan menandatangani atau tidak Rekomendasi SIUAPDA
Rekomendasi SIUAPDA diberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan di press kemudiandisampaikan kepadaKantor Penanaman Modal serta Arsip
Draft Rekomendasi SIUASDA
Draft Rekomendasi SIUASDA
1Hari
Draft Rekomendasi SIUASDA yang siap ditandatangani
1Hari
Rekomendasi SIUASDA yang siap untuk digunakan
1Hari
Draft Rekomendasi yang telah diparaf Kabid SIUAPDA yg sudah ditanda tangani -
Ket.
Pelaksana Kasi Pelsus
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kepala Dinas memerintahkan Kabid untuk memproses Permohonan Rekomendasi Izin PelsusInternasional dari Pengusaha Angkutan
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kabidmemerintahkan Kasi untuk menelaah, meneliti dan menyiapkan izin PelsusInternasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berkas Permohonan
1 Hari
Disposisi
Kepala Seksi menyiapkan konsep dan menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administari dan teknis serta mengetik konsep
Konsep Izin PelsusInternasional
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft Surat Rekomendasi Izin Pelsus Lokal
2.
3.
4.
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Konsep/Draft Rekomendasi Izin Pelsus kepada Kepala Seksi
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
1. 2. 3. 4.
Surat Permohonan Copy SITU Copy SIUP Copy AMDAL
5. Copy KTP 6. Pas Poto 3 x 4 Cm 7. Survey Lokasi Oleh Dishub 8. IMB dari Bupati Sanggau 9. Copy SKT 10. Materai Rp.6.000,-
Output
11. Bukti Pembayaran Retribusi (Jika ada) 5.
6.
7.
8.
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Surat Izin Pelsus untukditeruskan kepada Kepala Bidang Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft SuratIzin Pelsus dan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani Kepala Dinas menelaah dan menandatanganiatau tidak Surat Izin Pelsus
Surat Izin Pelsusdiberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan diperbanyak untuk disampaikan kepadaKantor PMPP, Arsip
Draft Surat Izin Pelsus 1. Nota Dinas Penjelasan /Pengantar 2. Draft Surat Izin Pelsus
6 Jam
1Hari
Draft SuratIzin Pelsus yang siap ditandatangani
1Hari
Surat Izin Pelsus yang sudah siap
1Hari
Draft Surat Izin Pelsus yang telah diparaf Kasi Draft Surat Izin Pelsus yang telah diparaf Kabid Surat Izin Pelsus yang sudah ditanda tangani -
Ket.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Ditetapkan Oleh
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 Bidang/Bagian Seksi/Sub Bag B
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau : Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)
Dasar Hukum :
SOP Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Rekomendasi Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAPDA)
1. Undang-Undang No. 17Tahun 2008tentang Pelayaran. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan. 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 4. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangIzinAngkutan Penyeberangan. 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan Izin Angkutan Penyeberangan. 3. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan data perizinan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. 2. 3. 4.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Rekomendasi SIUAPDA tidak diterbitkan maka penyelenggaraan angkutan Penyeberangan menjadi tidak teratur dan tidak terkendali karena tidak ada pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah dan para operator/pengusaha angkutan tidak mempunyai jaminan/perlindungan untuk kepastian pelayanan jasa angkutan dan untuk menjaga atau mengembangkan usahanya.
1. 2. 3. 4.
ATK Komputer dan Printer Meja dan Kursi Kerja Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) Buku Kendali Buku Ekspedisi Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk
Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi izin Usaha Angkutan Penyeberangan kepada para operator/pengusaha angkutan umum dengan mencantumkan kewajiban-kewajiban serta ketentuan-ketuan yang harus dipenuhi sebagai pemegang izin dan melakukan pengawasan serta pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
Nomor SOP
/
/PHB-PSD
DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Ditetapkan Oleh
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 Bidang/Bagian Seksi/Sub Bag B
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau : Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)
Dasar Hukum :
SOP Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Rekomendasi Surat Tanda Regestrasi Kapal Angkutan Sungai dan Danau (STR)
1. Undang-Undang No. 17Tahun 2008tentang Pelayaran. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan. 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 4. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangIzinAngkutan Sungai dan Danau. 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan Izin Angkutan Sungai dan Danau. 3. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan data perizinan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. 2. 3. 4.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Rekomendasi Izin Kapal tidak diterbitkan maka penyelenggaraan angkutan Sungai dan Danau menjadi tidak teratur dan tidak terkendali karena tidak ada pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah dan para operator/pengusaha angkutan tidak mempunyai jaminan/perlindungan untuk kepastian pelayanan jasa angkutan dan untuk menjaga atau mengembangkan usahanya.
1. 2. 3. 4.
Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi izin Kapal kepada para operator/pengusaha angkutan umum dengan mencantumkan kewajiban-kewajiban serta ketentuan-ketuan yang harus dipenuhi sebagai pemegang izin dan melakukan pengawasan serta pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
ATK Komputer dan Printer Meja dan Kursi Kerja Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) Buku Kendali Buku Ekspedisi Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk
Pelaksana Kasi LLASDP
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kadis memerintahkan Kabid untuk memproses Permohonan Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Angkutan Sungai (SIUASDA)
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kepala Bidang memerintahkan Kasi untuk menyiapkan konsep Rekomendasi SIUASDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berkas Permohonan
1 Hari
Disposisi
Kepala Seksi menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyiapkan konsep/draft SIUASDA
Draft SIUASDA
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft Rekomendasi Izin SIUASDA
6 Jam
Draft SIUASDA yg telah diparaf
2.
3.
4.
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Draft Rekomendasi SIUASDA kepada Kepala Seksi
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
Berkas Kelengkapan Permohonan Perusahaan
Output
yang mengajukan 5.
6.
7.
8.
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Rekomendasi SIUASDA untukditeruskan kepadaKabid Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft Rekom SIUASDA dan meneruskan kepadaKadis untuk ditandatangani Kepala Dinas menelaah dan menandatangani atau tidak Rekomendasi SIUASDA
Rekomendasi SIUASDA diberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan di press kemudiandisampaikan kepadaKantor Penanaman Modal serta Arsip
Draft Rekomendasi SIUASDA
Draft Rekomendasi SIUASDA
1Hari
Draft Rekomendasi SIUASDA yang siap ditandatangani
1Hari
Rekomendasi SIUASDA yang siap untuk digunakan
1Hari
Draft Rekomendasi yang telah diparaf Kabid SIUASDA yg sudah ditanda tangani -
Ket.
Pelaksana Kasi Pelsus
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kadis memerintahkan Kabid untuk memproses Permohonan Penerbitan Rekomendasi SPPP (Surat Persetujuan Pengoperasian Pelabuhan)
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kepala Bidang memerintahkan Kasi untuk menyiapkan konsep Rekomendasi SPPP selama 24 jam sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berkas Permohonan
1 Hari
Disposisi
Kepala Seksi menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyiapkan konsep/draft SPPP
Draft SPPP
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft Rekomendasi SPPP
6 Jam
Draft SPPP yg telah diparaf
2.
3.
4.
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Draft Rekomendasi SPPP kepada Kepala Seksi Berkas Kelengkapan Permohonan Perusahaan
Output
yang mengajukan 5.
6.
7.
8.
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Rekomendasi SPPP untukditeruskan kepadaKabid Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft Rekom SPPP dan meneruskan kepadaKadis untuk ditandatangani Kepala Dinas menelaah dan menandatangani atau tidak Rekomendasi SPPP
Rekomendasi SPPP diberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan di press kemudiandisampaikan kepadaKantor Penanaman Modal dan P. Perijinan serta Arsip
Draft Rekomendasi SPPP
Draft Rekomendasi SPPP
1Hari
Draft Rekomendasi SPPP yang siap ditandatangani
1Hari
Rekomendasi SPPP yang siap untuk digunakan
1Hari
Draft Rekomendasi yang telah diparaf Kabid SPPP yg sudah ditanda tangani -
Ket.
Pelaksana Kasi Pelsus
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kadis memerintahkan Kabid untuk memproses Permohonan Penerbitan Rekomendasi IUBUP (Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan)
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kepala Bidang memerintahkan Kasi untuk menyiapkan konsep Rekomendasi IUBUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berkas Permohonan
1 Hari
Disposisi
Kepala Seksi menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyiapkan konsep/draft IUBUP
Draft IUBUP
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft Rekomendasi IUBUP
6 Jam
Draft IUBUP yg telah diparaf
2.
3.
4.
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Draft Rekomendasi IUBUP kepada Kepala Seksi Berkas Kelengkapan Permohonan Perusahaan
Output
yang mengajukan 5.
6.
7.
8.
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Rekomendasi IUBUP untukditeruskan kepadaKabid Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft Rekom IUBUP dan meneruskan kepadaKadis untuk ditandatangani Kepala Dinas menelaah dan menandatangani atau tidak Rekomendasi IUBUP
Rekomendasi IUBUP diberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan di press kemudiandisampaikan kepadaKantor Penanaman Modal dan P. Perijinan serta Arsip
Draft Rekomendasi IUBUP
Draft Rekomendasi IUBUP
1Hari
Draft Rekomendasi IUBUP yang siap ditandatangani
1Hari
Rekomendasi IUBUP yang siap untuk digunakan
1Hari
Draft Rekomendasi yang telah diparaf Kabid IUBUP yg sudah ditanda tangani -
Ket.
Pelaksana Kasi Pelsus
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kadis memerintahkan Kabid untuk memproses Permohonan Penerbitan Rekomendasi IPP (Izin Pengembangan Pelabuhan)
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kepala Bidang memerintahkan Kasi untuk menyiapkan konsep Rekomendasi IPP selama 24 jam sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berkas Permohonan
1 Hari
Disposisi
Kepala Seksi menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyiapkan konsep/draft IPP
Draft IPP
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft Rekomendasi IPP
6 Jam
Draft IPP yg telah diparaf
2.
3.
4.
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Draft Rekomendasi IPP kepada Kepala Seksi Berkas Kelengkapan Permohonan Perusahaan
Output
yang mengajukan 5.
6.
7.
8.
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Rekomendasi IPP untukditeruskan kepadaKabid
Draft Rekomendasi IPP
Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft Rekom IPP dan meneruskan kepadaKadis untuk ditandatangani
Draft Rekomendasi IPP
1Hari
Kepala Dinas menelaah dan menandatangani atau tidak Rekomendasi IPP
Draft Rekomendasi IPP yang siap ditandatangani
1Hari
Rekomendasi IPP diberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan di press kemudiandisampaikan kepadaKantor Penanaman Modal dan P. Perijinan serta Arsip
Rekomendasi IPP yang siap untuk digunakan
1Hari
Draft Rekomendasi yang telah diparaf Kabid IPP yg sudah ditanda tangani -
Ket.
Pelaksana Kasi Pelsus
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kadis memerintahkan Kabid untuk memproses Permohonan Penerbitan Rekomendasi IP (Izin Pekerjaan Pengerukan di wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal)
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kepala Bidang memerintahkan Kasi untuk menyiapkan konsep Rekomendasi IP selama 24 jam sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berkas Permohonan
1 Hari
Disposisi
Kepala Seksi menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyiapkan konsep/draft IP
Draft IP
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft Rekomendasi IP
6 Jam
Draft IP yg telah diparaf
2.
3.
4.
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Draft Rekomendasi IP (Izin Pekerjaan Pengerukan di wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal) kepada Kepala Seksi
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
Berkas Kelengkapan Permohonan Perusahaan
Output
yang mengajukan 5.
6.
7.
8.
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Rekomendasi IP SPPP untukditeruskan kepadaKabid
Draft Rekomendasi IP
Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft Rekom IP dan meneruskan kepadaKadis untuk ditandatangani
Draft Rekomendasi IP
1Hari
Kepala Dinas menelaah dan menandatangani atau tidak Rekomendasi IP
Draft Rekomendasi IP yang siap ditandatangani
1Hari
Rekomendasi IP diberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan di press kemudiandisampaikan kepadaKantor Penanaman Modal dan P. Perijinan serta Arsip
Rekomendasi IP yang siap untuk digunakan
1Hari
Draft Rekomendasi yang telah diparaf Kabid IP yg sudah ditanda tangani -
Ket.
Pelaksana Kasi Pelsus
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kadis memerintahkan Kabid untuk memproses Permohonan Penerbitan Rekomendasi IR (Izin Reklamasi di wilayah Perairan Pelabuhan)
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kepala Bidang memerintahkan Kasi untuk menyiapkan konsep Rekomendasi IR sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berkas Permohonan
1 Hari
Disposisi
Kepala Seksi menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyiapkan konsep/draft IR
Draft IR
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft Rekomendasi IR
6 Jam
Draft IR yg telah diparaf
2.
3.
4.
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Draft Rekomendasi IR (Izin Reklamasi di wilayah Perairan Pelabuhan) kepada Kepala Seksi
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
Berkas Kelengkapan Permohonan Perusahaan
Output
yang mengajukan 5.
6.
7.
8.
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Rekomendasi IR untukditeruskan kepadaKabid
Draft Rekomendasi IR
Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft Rekom IR dan meneruskan kepadaKadis untuk ditandatangani
Draft Rekomendasi IR
1Hari
Kepala Dinas menelaah dan menandatangani atau tidak Rekomendasi IR
Draft Rekomendasi IR yang siap ditandatangani
1Hari
Rekomendasi IR diberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan di press kemudiandisampaikan kepadaKantor Penanaman Modal dan P. Perijinan serta Arsip
Rekomendasi IR yang siap untuk digunakan
1Hari
Draft Rekomendasi yang telah diparaf Kabid IR yg sudah ditanda tangani -
Ket.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Bidang/Bagian
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau
Seksi/Sub Bag B
: Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh
/
/ PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal ( Rekomendasi Izin Pelabuhan Khusus Regional)
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana : 7. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur 21. Undang-Undang No.17Tahun 2008tentang Pelayaran tentangIzinPelabuhan Khusus Regional 22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan 8. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan 23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang permohonan pengajuan Izin Pelabuhan Khusus Regional Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 9. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan 24. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum data perizinan. 25. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
13. SOP Administrasi Surat Masuk 14. SOP Administrasi Surat Keluar 15. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. ATK 10. Komputer dan Printer 11. Meja dan Kursi Kerja 12. Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Rekomendasi Izin Pelsus (Pelabuhan Khusus) Regional tidak diterbitkan maka penyelenggaraan angkutan Sungai dan Danau menjadi tidak teratur dan tidak terkendali karena tidak ada pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah dan para operator/pengusaha angkutan tidak mempunyai jaminan/perlindungan untuk kepastian pelayanan jasa angkutan dan untuk menjaga atau mengembangkan usahanya.
1. Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) 8. Buku Kendali 9. Buku Ekspedisi 10. Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk
Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi Izin Pelsus (Pelabuhan Khusus) Regional kepada para operator/pengusaha angkutan Sungai dan Danau dengan mencantumkan kewajibankewajiban serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai pemegang izin dan melakukan pengawasan serta pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
Pelaksana Kasi LLASDP
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kadis memerintahkan Kabid untuk memproses Permohonan Rekomendasi Izin Surat Tanda Regestrasi Kapal dari Pengusaha Angkutan
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi untuk menelaah, meneliti dan menyiapkan izin STR sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berkas Permohonan
1 Hari
Disposisi
Kepala Seksi menyiapkan konsep dan menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administari dan teknis serta mengetik konsep
Konsep Rekomendasi Izin STR
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft Izin STR
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kepala Dinas
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Konsep/Draft Rekomendasi Izin STR(Surat Tanda Regestras) Kapal kepada Kepala Seksi
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Izin STR untukditeruskan kepada Kepala Bidang Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft Izin STR dan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani Kepala Dinas menelaah menandatanganiatau tidak Izin STR
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
1. Surat Keterangan Body dari Tukang pembat Body serta disahkan Kades/ Camat. 2. Kuitansi pembelian mesin dari toko. 3. Copy KTP. 4. Surat Ukur dari Dinas Perhubungan. 5. Bukti Pembayaran Retribusi.
Draft Izin STR 1. Nota Dinas Penjelasan /Pengantar 2. Draft Izin STR
6 Jam
1Hari
dan
SK Izin STRdiberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan diperbanyak untuk disampaikan kepadaKantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinandan Arsip
Draft Izin STR yang siap ditandatangani
1Hari
Output
Draft Izin STR yang telah diparaf Kepala Seksi Draft Izin STR yang telah diparaf Kabid Izin STR yang sudah ditanda tangani
Izin STR yang siap untuk dilaksanakan 1Hari
-
Ket.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Ditetapkan Oleh
PHB/PSD/01
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 Bidang/Bagian Seksi/Sub Bag B
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau : Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)
SOP Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Rekomendasi Surat Tanda Kecakapan Kapal Angkutan Sungai dan Danau (STK)
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 17Tahun 2008tentang Pelayaran. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan Perairan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 Penyelenggaraan Angkutan Angkutan Sungai dan Danau. 4. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 5. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. 6.
tentang
Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangIzinAngkutan Penumpang Umum di Sungai. 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan STK (Surat Tanda Kecakapan) Kapal. 3. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan data perizinan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. 2. 3. 4.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Apabila STK tidak diterbitkan maka kendaraan di Sungai yang beroperasi tanpa Dokumen Perjalanan yang sah sehingga menimbulkan permasalahan pada saat dilakukan pemeriksaan di Sungai. STK merupakan pelaksanaan/turunan daripada Izin Trayek yang harus disertakan pada kendaraan di Sungai pada saat dioperasikan.
1. 2. 3. 4.
Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi STK sebagai pelaksanaan/tindak lanjut dari Izin Trayek/Izin Operasi sebagai Dokumen Perjalanan kendaraan Di Sungai pada saat dioperasikan.
ATK Komputer dan Printer Meja dan Kursi Kerja Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) Buku Kendali Buku Ekspedisi Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk
Pelaksana Kasi LLASDP
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kadis memerintahkan Kabid untuk memproses Permohonan Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kepala Bidang memerintahkan Kasi untuk menyiapkan konsep Rekomendasi SIUJPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berkas Permohonan
1 Hari
Disposisi
Kepala Seksi menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyiapkan konsep/draft SIUJPPK
Draft SIUJPPK
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft Rekomendasi Izin SIUJPPK
6 Jam
Draft SIUJPPK yg telah diparaf
2.
3.
4.
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Draft Rekomendasi SIUJPPK (Surat Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal)kepada Kepala Seksi
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
Berkas Kelengkapan Permohonan Perusahaan
Output
yang mengajukan 5.
6.
7.
8.
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Rekomendasi SIUJPPK untukditeruskan kepadaKabid
Draft Rekomendasi SIUJPPK
Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft Rekom SIUJPPK dan meneruskan kepadaKadis untuk ditandatangani
Draft Rekomendasi SIUJPPK
1Hari
Kepala Dinas menelaah dan menandatangani atau tidak Rekomendasi SIUJPPK (Surat Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal)
Draft Rekomendasi SIUJPPK yang siap ditandatangani
1Hari
Rekomendasi SIUJPPK diberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan di press kemudiandisampaikan kepadaKantor Penanaman Modal serta Arsip
Rekomendasi SIUJPPK yang siap untuk digunakan
1Hari
Draft Rekomendasi yang telah diparaf Kabid SIUJPPK yg sudah ditanda tangani -
Ket.
Pelaksana Kasi LLASDP
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang untuk memproses Permohonan Penerbitan Rekomendasi STK (Surat Tanda Kecakapan)
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi untuk menyiapkan konsep Rekomendasi STK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berkas Permohonan
1 Hari
Disposisi
Kepala Seksi menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyiapkan konsep/draft STK
DraftSTK
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft Rekomendasi Izin STK
6 Jam
Draft Rekom STK yg telah diparaf Kasi
1Hari
Draft Rekomendasi yang telah diparaf Kabid
Draft Rekomendasi STK yang siap ditandatangani
1Hari
Rekom STK yg sudah ditanda tangani
Rekomendasi STKyang siap untuk digunakan
1Hari
-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Draft Rekomendasi STK kepada Kepala Seksi
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Rekomendasi STK untukditeruskan kepada Kepala Bidang Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft Rekom STK dan meneruskan kepadaKadis untuk ditandatangani Kepala Dinas menelaah dan menandatanganiatau tidak Rekomendasi STK
Rekomendasi STKdiberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan di press kemudiandisampaikan kepadaKantor PMPPserta Arsip
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
1. Surat Permohonan 2. Copy KTP yang masih berlaku 3. Surat Keterangan Berbadan Sehat 4. Surat Keterangan dari Kelurahan/ Camat. 5. Bukti Pembayaran Retribusi Draft Rekomendasi STK
Draft Rekomendasi STK
Output
Ket.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Ditetapkan Oleh
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 Bidang/Bagian Seksi/Sub BagA
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau : Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 17Tahun 2008tentang Pelayaran. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan Perairan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 Penyelenggaraan Angkutan Angkutan Sungai dan Danau. 4. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 5. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
tentang
SOP Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Rekomendasi Surat Kesempurnaan Kapal Angkutan Sungai dan Danau (SKK) Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami peraturan dan Perundang-undangan tentang Izin Angkutan Penumpang Umum di Sungai. 2. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan pelayanan pengurusan Surat Kesempurnaan Kapal (SKK) Kapal Angkutan Sungai dan Danau.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. ATK 2. Komputer dan Printer 3. Meja dan Kursi Kerja 4. Filing Kabinet Arsip
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Rekomendasi SKK tidak diterbitkan maka kendaraan di Sungai yang beroperasi tanpa Dokumen Perjalanan yang sah sehingga menimbulkan permasalahan pada saat dilakukan pemeriksaan di Sungai. SKK merupakan pelaksanaan/turunan daripada Izin Trayek yang harus disertakan pada kendaraan di Sungai pada saat dioperasikan.
1. Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) 2. Buku Kendali 3. Buku Ekspedisi 4. Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk
Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi SKK sebagai pelaksanaan/tindak lanjut dari Izin Trayek/Izin Operasi sebagai Dokumen Perjalanan kendaraan Di Sungai pada saat dioperasikan.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Ditetapkan Oleh
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 Bidang/Bagian Seksi/Sub Bag B
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau : Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)
Dasar Hukum :
SOP Penerbitan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (Rekomendasi Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA)
1. Undang-Undang No. 17Tahun 2008tentang Pelayaran. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan. 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 4. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangIzinAngkutan Sungai dan Danau. 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan Izin Angkutan Sungai dan Danau. 3. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan data perizinan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. ATK 2. Komputer dan Printer 3. Meja dan Kursi Kerja 4. Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Rekomendasi SIUASDA tidak diterbitkan maka penyelenggaraan angkutan Sungai dan Danau menjadi tidak teratur dan tidak terkendali karena tidak ada pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah dan para operator/pengusaha angkutan tidak mempunyai jaminan/perlindungan untuk kepastian pelayanan jasa angkutan dan untuk menjaga atau mengembangkan usahanya.
1. Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) 2. Buku Kendali 3. Buku Ekspedisi 4. Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk
Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau kepada para operator/pengusaha angkutan umum dengan mencantumkan kewajiban-kewajiban serta ketentuan-ketuan yang harus dipenuhi sebagai pemegang izin dan melakukan pengawasan serta pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Bidang/Bagian Seksi/Sub Bag B
: Bidang Perhubungan Sungai dan Danau : Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)
Dasar Hukum :
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Ditetapkan Oleh
/
/PHB-PSD
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SANGGAU
Ir. YULIA THERESIA Pembina Tingkat I NIP. 19640709 199303 2004 SOP Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (IT)
1. Undang-Undang No. 17Tahun 2008tentang Pelayaran. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan. 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. 4. Perda Kab. Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 5. Perda Kab. Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengerti dan memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentangIzinAngkutan Penyeberangan. 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan kelengkapan permohonan pengajuan Izin Angkutan Penyeberangan. 3. Mampu mengoperasikan komputer serta pengelolaan dan/atau pengarsipan data perizinan.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar 3. SOP Tata Kelola Arsip Aktif
1. ATK 2. Komputer dan Printer 3. Meja dan Kursi Kerja 4. Filing Kabinet Arsip dan Hardisk/Flashdisk
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Rekomendasi Izin Trayek tidak diterbitkan maka penyelenggaraan angkutan Penyeberangan menjadi tidak teratur dan tidak terkendali karena tidak ada pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah dan para operator/pengusaha angkutan tidak mempunyai jaminan/perlindungan untuk kepastian pelayanan jasa angkutan dan untuk menjaga atau mengembangkan usahanya.
1. Formulir Pengecekan (Check List Persyaratan) 2. Buku Kendali 3. Buku Ekspedisi 4. Data Elektronik di Hard Disk/Flash Disk
Cara Mengatasi : Menerbitkan Rekomendasi izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau kepada para operator/pengusaha angkutan umum dengan mencantumkan kewajiban-kewajiban serta ketentuan-ketuan yang harus dipenuhi sebagai pemegang izin dan melakukan pengawasan serta pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan.
Pelaksana Kasi LLASDP
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang untuk memproses Rekomendasi Surat Kesempurnaan Kapal (SKK)
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi untuk menelaah, meneliti dan menyiapkan SKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berkas Permohonan
1 Hari
Disposisi
Kepala Seksi menyiapkan konsep dan menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta mengetik konsep
Konsep SKK Kapal
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft SKKKapal
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Konsep/Draft Rekomendasi SKKkepada Kepala Seksi
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Rekomendasi SKK untukditeruskan kepada Kepala Bidang
Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft Rekomendasi SKKdan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani Kepala Dinas menelaah dan menandatangani atau tidak Rekomendasi SKK
Rekomendasi SKKKapal diberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan diperbanyak untuk disampaikan kepadaKantor PMPP(Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan ) dan Arsip
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
Surat Permohonan Surat Ukur dari Dinas Perhubungan 3. Surat Tanda Regestrasi Kapal yang telah diterbitkan dari Dinas Perhubungan 4. BA. Peninjauan Lokasi
Output
1. 2.
Draft Rekomendasi SKK
6 jam
3. Nota Dinas Penjelasan /Pengantar 4. Draft Rekomendasi SKK
1Hari
Draft SKK yang siap ditandatangani
1Hari
Draft Rekomendasi SKK telah diparaf Kepala Seksi Draft Rekomendasi SKKKapal yang telah diparaf Kabid Rekomendasi SKKyg sudah ditanda tangani -
Rekomendasi SKK yang siap untuk dilaksanakan
1Hari
Ket .
Pelaksana Kasi LLASDP
Mutu Baku Waktu Persyaratan/ Kelengkapan (maks)
No
Uraian Jenis Kegiatan
1.
Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang untuk memproses Permohonan Rekomendasi Izin Trayek dari Pengusaha Angkutan
Berkas Permohonan
1Hari
Disposisi
Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi untuk menelaah, meneliti dan menyiapkan izin trayek sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Berkas Permohonan
1 Hari
Disposisi
Kepala Seksi menyiapkan konsep dan menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administari dan teknis serta mengetik konsep
Konsep Rekomendasi Izin Trayek
1Hari
Disposisi
1Hari
Telaahan dan Draft Rekomendas i Izin Trayek
2.
3.
4.
Pulahta memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis serta menyerahkan Konsep/Draft Rekomendasi Izin Trayek kepada Kepala Seksi
Kepala Dinas
Kabid Sungai
Pulahta Bidang
Admin. Bidang
Output
1. Surat Permohonan 2. Copy KTP Pemohon 3. Copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal 4. Memiliki/ menguasai Kapal 1 Unit Kapal 5. Pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kapal serta denah lokasi.
6. Bukti Pembayaran Retribusi 5.
6.
7.
8.
Kepala Seksimengoreksi dan menelaah serta memberikan paraf/tidak Draft Rekomendasi Izin Trayek untukditeruskan kepada Kepala Bidang Kepala Bidang menelaah dan memberikan paraf/tidak Draft Rekomendasi Izin Trayek dan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani Kepala Dinas menelaah dan menandatangani atau tidak Rekomendasi Izin Trayek
Rekomendasi Izin Trayekdiberikan nomor dan cap, dicatat dalam buku kendali dan diperbanyak untuk disampaikan kepadaKPMPP dan Arsip
Draft Izin Trayek 1. Nota Dinas Penjelasan /Pengantar 2. Draft Izin Trayek
6 Jam
1Hari
Draft Rekomendasi Izin Trayek yang siap ditandatangani
1Hari
Rekomendasi Izin Trayek yang siap untuk dilaksanakan
1Hari
Draft Rekom Izin Trayek yang telah diparaf Kasi Draft Rekom Izin Trayek yang telah diparaf Kabid Rekom izin Trayek yang sudah ditanda tangani -