KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT MATARAM
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) SATUAN SABHARA POLRES MATARAM DALAM PENANGANAN UNJUK RASA
I.
PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG a.
Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres Satuan Sabhara sebagai satuan yang menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.
Terkait peran strategis Satuan Sabhara sebagai salah satu unsur pelaksana tugas operasional tingkat Kewilayahan berada di Polres, yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok dalam kegiatan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa maka tugas Satuan Sabhara saat ini dan kedepan dihadapkan kepada tantangan tugas yang tidak semakin ringan namun sebaliknya semakin multi kompleks sehingga menambah spektrum beban Tugas Satuan Sabharakedepan.
c.
Dalam rangka kesamaan visi persepsi dan pola tindak yang sama terhadap implementasi penyelenggaraan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hokum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu membuat Naskah “Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Sabhara Polres tentang Tata Cara Bertindak Personil yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya mengatur secara tegas dan jelas reaktualisasi kegiatan Harkamtibmas dan pelayanan terhadap masyarakat secara terpadu, tertib dan terkoordinasi. /d. dengan….
2 d.
Dengan penyusunan SOP Tata Cara Bertindak Satuan Sabhara dimaksud adalah merupakan Pedoman Dasar, acuan / kerangka kerja bagi Unsur Pelaksana dilapangan dalam melaksanakan kegiatan Harkamtibmas dan pelayanan terhadap masyarakat untuk menciptakan situasi kondusif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara terintegrasi.
2. DASAR a.
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
b.
Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 30 September 2010 Tentang Organisasi & Tata Kerja Polres dan Polsek.
c.
Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2009 Tanggal 31 Maret 2009 Tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
d.
Peraturan Kapolri No Pol : 16 tahun 2006 tentang Pedoman pengendalian Massa.
d.
Peraturan Kapolri Nomor : 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
e.
Peraturan Kapolri Nomor : 1 Tahun 2010 tentang penanggulangan Anarki.
3. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud 1). Sebagai dasar dan pedoman implementasi bagi unsur pelaksana tugas operasional tingkat Kewilayahan Polres dan Jajaran Polsek dalam pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Satuan Sabhara, sehingga lebih terkoordinasi, efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat umum di wilayah hukum Polres Mataram. 2). Untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari SOP ini agar mudah dipahami oleh seluruh personilSatuan Sabhara Polres. b. Tujuan 1) Untuk menjamin pemahaman tentang SOP Tata Cara Bertindak Personil Satuan Sabhara Polres, sehingga tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan kepolisian di lapangan.
/ 2) Untuk…… 3 2) Untuk memastikan penerapan Prinsip dan Standar SOP guna terwujudnya persamaaan Visi, Persepsi, Kesatuan Tindak dan Keseragaman dalam tindakan dilapangan pada pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Satuan Sabhara Polres Mataram. 3) Sebagai Pedoman atau kerangka kerja agar selalu mendasari prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Naskah “Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Bertindak Personil Satuan Sabhara ” dalam setiap kegiatan, tugas pokok, fungsi dan perannya 4) Untuk mengintegrasikan kegiatan Harkamtibmas dan pelayanan yang diberikan oleh Satuan Sabhara yang sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dalam terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif 4. RUANG LINGKUP Ruang lingkup dalam penyusunan buku panduan ini mencakup segala yang menunjang terkait dengan Pelaksanaan Dalmas di wilayah hukum Polres Mataram, baik personal dan peralatan disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. Bab
I Pendahuluan
b. Bab II Tugas Pokok c. Bab III Pelaksanaan d. Bab IV Komando dan Pengendalian e. Bab
V Penutup
II. TUGAS POKOK Satuan Sabhara bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Satuan Sabhara tersebut diatas, diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan efektif selaras dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tata Cara Bertindak Satuan Sabhara Polres Mataram. / Prosedur…. 4 PROSEDUR PENANGANAN AKSI UNJUK RASA 1. Tahap Persiapan Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka Sat Sabhara Polres Mataram melakukan melakukan kegiatan persiapan. Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada berupa : a. Menyiapkan Surat Perintah; b. Menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa; c. Melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan; d. Menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (escape) bagi pejabat VVlP/VIP dan pejabat penting lainnya; e. Menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa; f. Menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan. Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang terlibat Dalmas dengan menyampaikan: a. Gambaran massa yang akan dihadapi oieh satuan Dalmas (jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan- kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa); b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa; c. Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas; dan d. Larangan* dan kewajiban** yang dilakukan oleh satuan Dalmas. * Larangan yang dimaksud adalah: i.
bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
ii.
melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
iii.
membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
iv. membawa senjata tajam dan peluru tajam; v.
keluar dari ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
vi. mundur membelakangi massa pengunjuk rasa;
vii. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa; dan. / viii. Melakukan….. 5 viii.
melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.
** Sedangkan, yang dimaksud dengan kewajiban adalah: i.
Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
ii.
Melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan;
iii. Setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan; iv. Melindungi jiwa dan harta benda; v.
Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
vi. Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya. 2. Tahap Pelaksanaan Cara bertindak satuan Unit Patroli adalah : a. Melakukan patroli di lokasi berkumpulnya masa yang akan melakukan unjuk rasa. b. Melakukan pengawalan baik dengan jalan kaki, Roda Dua dan Roda empat terhadap masa pengunjuk rasa dari titk kumpul sampai dengan lokasi tujuan unjuk rasa. c. Melakukan pengaturan arus lalu lintas. Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tertib / hijau adalah: a.
Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Unit patroli.
b. Satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian c.
Ada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan/atau Komandan Peleton (Danton) Dalmas Awal membawa pasukan menuju obyek dan turun dari kendaraan langsung
membentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas; d.
Melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus/menonjol selama unjuk rasa berlangsung; /h. Kewajiban……. 6
e.
Satuan pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing;
f.
Negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;
g. Negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju; h.
Negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;
i. Apabila massa pengunjuk rasa tuntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek atau Kapolres meminta agar pimpinan instansi / pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa; j.
Kapolsek atau Kapolres dan negosiator mendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;
k. Mobil Penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/ Bag Ops / Kapolres selaku pengendali taktis; l.
Danton dan / atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek atau Kapolres
m. Apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut. Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tidak tertib / kuning adalah: a. Pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidur-tiduran, aksi teatrikal, dan aksi sejenisnya, maka pasukan Dalmas Awal membantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif; b. Negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal mungkin;
c. Satuan pendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya; d. Dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut; / f. Setelah……
7
e. Atas perintah Kapolres Pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awa! membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung; f. Setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi lapis bersaf, unit Satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas; g. Apabila pengunjuk rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang maka Kapolres memberikan himbauan kepolisian; h. Apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut: i.
kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;
ii.
petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya); dan
iii.
melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata;
iv. evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat; v.
Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres
vi. Apabila situasi meningkat Kapolres melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen / Kompi Penanggulangan Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob). Cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar hukum/merah adalah:
a. Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut; b. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf sedangkan pasukan Dalmas Lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan (situasional) terhadap pasukan Detasemen/Kompi PHH Brimob dan diikuti Unit Satwa, Rantis Pengurai Massa Samapta membentuk formasi sejajar dengan Rantis Pengurai Massa Detasemen PHH Brimob; / c. Dalmas…. 8 c.
Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Sabhara bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen/Kompi PHH Brimob;
d. Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/Kompi PHH . Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan penindakan hukurn yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres terdekat. IV. PENUTUP 1.
Demikian penyusunan Naskah Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Sabhara tentang Tata Cara Bertindak Personil dalam penanggulangan unjuk rasa ini dibuat, agar dapat dilaksanakan oleh Satuan Sabhara Polres dan Jajaran Polsek secara terarah, tertib dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.
2.
Sebagai pedoman, acuan dan kerangka kerja bagi para personil yang terlibat dalam Tata Cara Bertindak Personil Satuan Sabhara sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu, optimal dan berhasil serta berdaya guna.
3.
Naskah Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Sabhara tentang Tata Cara Bertindak Personil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman yang telah ada.
Mataram,
Januari 2016
KEPALA KEPOLISIAN RESORT MATARAM
HERI PRIHANTO, SIK AKBP NRP 72050481
