STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN PERKAYUAN
Sasaran Pengelolaan perkayuan dalam proyek REKOMPAK-JRF selain mengacu pada hal teknis tentang kualitas kayu yang akan digunakan sebagai material pembangunan rumah tahan gempa juga memperhatikan pada hal-hal sebagai berikut : 1.
Persyaratan dalam Project Apraisal Document (PAD)
2.
Safeguard Policy Worldbank
3.
Banyaknya ilegal logging di Indonesia
4.
Pemakaian kayu dalam jumlah besar
5.
Banyaknya kayu ilegal di pasaran
6.
Tidak mau ikut dalam pengrusakan hutan
7.
Membangun kesadaran di tingkat masyarakat tentang pentingnya menggunakan kayu yang legal
8.
Memaksimalkan usaha mencegah penggunaan kayu ilegal pada proyek mengacu pada sistem perkayuan di Indonesia
9.
Menyesuaikan dengan pendekatan proyek yang berbasis pada komunitas
Usaha-usaha yang Dilakukan 1.
Ikut dalam berbagai rapat, seminar, workshop mengenai penggunaan kayu pada rehabrekon di Jateng – DIY yang diselenggarakan Pemerintah dan lembaga lain, untuk mendapatkan solusi konkrit penggunaan kayu yang ‘sustainable’
2.
Melakukan diskusi dengan berbagai pihak tentang mekanisme penggunaan kayu yang paling konkrit dan bisa dilakukan untuk mencegah penggunaan kayu yang tidak ‘sutainable’
3.
Mempelajari dengan seksama sistem produksi dan distribusi (transportasi) kayu di Indonesia
4.
Mencari mekanisme paling konkrit (mungkin dilakukan) sesuai situasi dan kondisi perkayuan di Indonesia khususnya di Jateng - DIY
SOP Pengelolaan Perkayuan
1
5.
Menyusun
sistem
manajemen
perkayuan
yang
diberlakukan
pada
proyek
REKOMPAK-JRF Pengelolaan Perkayuan dalam REKOMPAK-JRF 1.
Mensyaratkan dilampirkan sertifikat bukti sahnya kayu (SKSHH atau dokumen sejenis: SAKO, FAKO) dalam setiap pembelian kayu pada proyek REKOMPAK-JRF
2.
Syarat ini menjadi bagian dalam perjanjian penerimaan bantuan antara GoI dengan masyarakat penerima bantuan
3.
Bila kayu yang dibeli tidak melampirkan SKSHH yang sah, maka proyek REKOMPAK-JRF akan menghentikan bantuan sesegera mungkin sampai kayu diganti dengan yang memiliki SKSHH yang sah
4.
Syarat SKSHH menjadi salah satu dasar pencairan setiap tahapan dana
5.
Sosialisasi mengenai kewajiban melampirkan SKSHH dalam rangka mengurangi resiko penggunaan kayu hasil ilegal logging dilakukan secara terus menerus di setiap level proyek, masyarakat dan aparat pemerintahan
6.
Sosialisasi
mengenai manajemen perkayuan
pada proyek REKOMPAK-JRF
dilakukan : a.
Di level eksternal
b.
Di level kabupaten/kota & kecamatan melalui workshop, rakor dll
c.
Di level desa melalui berbagai ‘event’ (sosialisasi proyek, pelatihan relawan, pelatihan KP, rapat prakonstruksi, dll)
7.
DMC WAJIB meminta daftar suplier kayu yang dijamin/direkomendasikan oleh Dinas Kehutanan setempat menyediakan kayu yang ber-SKSHH dan dalam pengawasan aparat Dinas Kehutanan secara terus menerus
8.
Daftar suplier kayu ini disosialisasikan pada masyarakat penerima manfaat, tetapi tidak diarahkan hanya pada salah satu toko saja
9.
Semua pembelian kayu, baik yang melalui suplier kayu yang direkomendasikan maupun yang dari luar itu wajib melampirkan copy SKSHHnya
10.
SKSHH dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap kelompok penerima bantuan yang membeli kayu
SOP Pengelolaan Perkayuan
2
11.
Semua jajaran pelaku REKOMPAK-JRF mulai dari Fasilitator, Asisten Korlap, DMC, NMC dan PMU wajib memeriksa ada tidaknya SKSHH ini pada setiap supervisinya ke lapangan
12.
Apabila kayu yang telah dibeli kemudian tidak didukung dengan copy SKSHH, maka kayu tersebut adalah ilegal
13. Korlap dibantu asisten-asistennya wajib merekap dan memeriksa bahwa benar SKSHH yang dilampirkan memang dicopy dari supplier/toko yang tercantum dalam kuitansi pembelian 14. Bila tidak ada manipulasi sumber SKSHH, seluruh daftar SKSHH yang telah direkap berserta lampiran copynya, diserahkan pada Dinas Kehutanan setempat untuk mendapat rekomendasi legalitasnya 15. Apabila kayu yang digunakan adalah bukan berasal dari pembelian, misalnya kayu bekas bangunan lama tetapi masih layak pakai (kuat) dan kayu lokal misalnya jati, sonokeling, akasia, mahoni, suren/surian, nangka dan durian maka pengaturannya adalah sebagai berikut : a. Kayu bekas bangunan lama yang masih layak pakai, boleh digunakan dengan rekomendasi tertulis Fasilitator Teknik dan Tenaga Ahli DMC; b. Kayu lokal yang masuk kategori kayu keras seperti jati rakyat, sonokeling, akasia, mahoni, suren/surian, nangka dan durian dapat digunakan tetapi dilengkapi dengan Surat Ijin Tebang dari aparat Kelurahan/Desa setempat dimana pohon tersebut berasal
SOP Pengelolaan Perkayuan
3
Sosialisasi 1.
Upaya memberikan pemahaman terhadap penggunaan kayu legal tidak henti-hentinya harus dilakukan oleh NMC maupun DMC pada semua tingkatan pelaku di lapangan seperti Korlap, Tim Fasilitator, BKM/TPK, KSMP, Tim Relawan ataupun aparat pemerintah daerah
2.
Dukungan media sosialisasi seperti poster, leaflet maupun spanduk mutlak diperlukan untuk tujuan seperti pada poin 1 di atas
3.
Pelaksanaan sosialisasi diperlukan strategi khusus yang dituangkan dalam rencana kerja DMC
4.
Diupayakan pada kegiatan sosialisasi ini menghadirkan instansi terkait yang khusus menangani perkayuan, seperti Dinas Kehutanan
SOP Pengelolaan Perkayuan
4
Pelaporan Informasi mengenai volume kayu yang dibeli dan lengkap tidaknya copy SKSHH yang dilampirkan, tercantum dalam data setiap kelompok penerima bantuan (KSMP/KP) dilaporkan secara kontinyu pada Sistim Informasi Manajemen (SIM) dan dimuat dalam website
Monitoring dan Supervisi Adalah penting bahwa proyek dengan hati-hati melakukan monitor tentang aliran kayu untuk rekonstruksi perumahan, hal ini sebagai dasar untuk membuat keputusan tambahan pengadaan kayu sah yang mungkin diperlukan. Secara teknis, pelaksanaan monitoring dan supervisi adalah sebagai berikut : 1.
Semua jajaran pelaku REKOMPAK-JRF mulai dari Fasilitator, Asisten Korlap, DMC, NMC dan PMU wajib memeriksa ada tidaknya SKSHH ini pada setiap supervisinya ke lapangan
2.
Apabila kayu yang telah dibeli kemudian tidak didukung dengan copy SKSHH, maka kayu tersebut adalah ilegal
3.
Korlap dibantu asisten-asistennya wajib merekap dan memeriksa bahwa benar SKSHH yang dilampirkan memang dicopy dari supplier/toko yang tercantum dalam kuitansi pembelian
SOP Pengelolaan Perkayuan
5
