ST ANDAR PERPUST AKAAN UMUM KABUPATEN/KOTA
\I
,
PERPUST AKAAN NASIONAL RI Proyek Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Nasional Tahun 2002
DAFT AR ISI
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
"""""""""""""'"
i ii
'"
1. RUANG LINGKUP 1.1. Rujukan 1.2. Definisi """""""""""""""""""""""""""
,
2. ORGANISASI DAN MANAJEMEN 2.1. Organisasi 2.2. Sistem Manajemen 3. SUMBER DAYA MANUSIA... 3.1. Kebutuhan Jumlah... 3.2. Kebutuhan Mutu/Kualifikasi 3.3. Kebutuhan Pengembangan... 4. ANGGARAN...
"""'"
7.
LAYANAN...
8.
PUBLIKASI...
9.
PROMOSI
6 6 6 7
.""""""""""""""."""""""""""'" '" '"
'"
5. SARANA DAN PRASARANA... 5.1. Gedung Perpustakaan Umum 5.2. Perabot dan Peralatan... 6. KOLEKSI DAN PENGOLAHAN... 6.1 Koleksi 6.2 Pengolahan...
4 4 5
"
"""
1 1 2
8
""" '"
,...
8 8 9 9 9 10
,
11 '"
11 '"
1
""""""""""
12
~~~.. KAT A PENGANTAR Standar
Perpustakaan
Standar
Nomor 46 S bidang Perpustakaan
Ketetapan
Kepala
Umum ini dipersiapkan oleh Panitia Teknis Perumusan
Badan
Standarisasi
dan Kepustakaan
Nasional
(BSN)
berdasarkan
nomor
1637/BSN-
1/HK. 74/10/99. Panitia Teknis ini beranggotakan
sepuluh (10) orang
dari berbagai
lembaga
terkait dan pemerhati Perpustakaan Umum.
Standar
ini sebelum
memperoleh wakil
dari
ditetapkan
kesepakatan unsur
menjadi
Standar
melalui rapat
pemerintah,
Nasional
konsensus
pengelola
Indonesia
perlu
yang dihadiri oleh para
perpustakaan
dan
pustakawan,
akademisi di bidang perpustakaan dan pemakai perpustakaan umum.
Standar
ini
pengelolaan
hanya
memberikan
Perpustakaan
Umum.
norma/kriteria
dasar/umum
mengenai
Untuk ketentuan
yang lebih
rinci perlu
disusun standar teknis.
Apabila di dalam penerapan dapat menghubungi
standar ini terdapat hal-hal yang kurang jelas,
Badan Standarisasi
Nasional RI Cq. Pusat Pengembangan
Nasional (BSN) atau Perpustakaan
Perpustakaan
dan Pengkajian
Minat
Baca, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat. Telepon
(021)
3448812, e-mail
[email protected].
ii
TIM
PENYUSUN
1. Hernandono, MLS 2. OR. SoekarmanK 3. Ora. Nurasih Suwahyono,M.Lib. 4. Ors. Idris Kamah 5. Ora. B. Rohingah, MM 6. Ors. Athailah Baderi 7. Ors. Ojuharno
I
~iJ;
. ...
111
1. RUANGLlNGKUP. Standar
ini
mencakup
pengelolaan
hal-hal
Perpustakaan
yang
berkaitan
Umum, dengan
dengan
pembahasan
persyaratan meliputi:
1).
Def;n;s;, memuat batasan istilah yang digunakan dalam menyusun standar. 2) Organ;sas;
dan Manajemen,
kelembagaan, organisasi Sumber
berisi hal-hal yang mengatur tentang
ruang lingkup, struktur organisasi,
serta
tata
Daya
Manus;a,
mutu/kualifikasi Anggaran.
hubungan
tenaga
meliputi
dengan
pengaturan
kerja perpustakaan
mengatur
pertanggungjawaban
organisasi
tentang
tugas pokok dan fungsi lingkungannya, kebutuhan
jumlah,
dan pengembangannya.
pengendalian,
prosedur
anggaran, 5). Sarana dan Prasarana.
3)
4) dan
membahas
tentang persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh perpustakaan seperti gedung dan perlengkapannya,
alat komunikasi serta lokasi,
mengatur tentang manajemen
koleksi yang
pengembangan, pengolahan, Layanan,
keterkinian,
program
pengorganisasian, membahas
meliputi
tentang
jumlah,
penyiangan
penggunaan
6). Ko/eks;,
&
program pelestarian,
dan pendistribusiannya.
persyaratan
layanan
7)
perpustakaan,
mencakup model/jenis layanan, jam buka, sarana dan prasarana, layanan prima
dan
pengembangannya.
perpustakaan.
9). Pub/;kas;,
8).
Prom os;,
mengatur tentang jenis-jenis
pemasyarakatan publikasi yang
diterbitkan sebagai alat untuk pendistribusian maupun akses informasi yang menjadi koleksi perpustakaan,
1.1. RUJUKAN 1.1.1.
Pedoman BSN 8 -2000 : Penulisan Standar Nasional Indonesia (2000), Jakarta, Badan Standar Nasional.
1.1.2.
Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Umum (t999), Jakarta, Perpustakaan Nasional RI. 1
1.2. DEFINISI
Perpustakaan bahan
adalah
perpustakaan
institusi/lembaga tertulis,
tercetak
yang
menyediakan
dan terekam
koleksi
sebagai
pusat
sumber informasi yang diatur menurut sistem dan aturan yang baku dan
didayagunakan
untuk
keperluan
pendidikan,
penelitian
dan
rekreasi intelektual bagi masyarakat.
Sistem Nasional Perpustakaan adalah totalitas sumber daya berbagai jenis perpustakaan yang secara teratur saling berkaitan dalam rangka mengoptimalkan
pengelolaan
dan
layanan
perpustakaan
kepada
masyarakat dalam lingkup nasional.
Sumber Daya Perpustakaan adalah mencakup sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan.
Perpustakaan
Nasional
Republik
Indonesia
adalah
Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang
perpustakaan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku yang berkedudukan di ibukota negara.
Perpustakaan
Kabupaten/Kota
adalah
perpustakaan
yang
diselenggarakan
oleh
Daerah
Kabupaten/Kota,
yang
Pemerintah
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum.
Pustakawan
adalah seseorang
yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 2
r
melaksanakan memberikan
kegiatan layanan
kepustakawanan
kepada
yang
masyarakat
ditujukan
untuk
dengan
tugas
sesuai
lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan,
dokumentasi dan
informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.
Bahan pustaka adalah buku dan semua hasil karya intelektual tertulis, tercetak dan terekam lainnya.
Layanan
perpustakaan
dan informasi
adalah
upaya
menyediakan
akses terhadap bahan perpustakaan dan pendayagunaaan
informasi
yang berbasis media dalam koleksi kepada masyarakat.
Kerjasama
perpustakaan
perpustakaan
adalah
kegiatan
pemanfaatan
layanan
secara bersama untuk memenuhi kebutuhan informasi
yang berbasis koleksi bagi masyarakat.
Pelestarian
bahan perpustakaan
perawatan bahan perpustakaan
adalah kegiatan pemeliharaan
dan
baik dalam bentuk fisik asli maupun
dalam bentuk alih media.
Pembinaan
perpustakaan
adalah
pemberian
pedoman,
bimbingan,
pelatihan, arahan dan supervisi di bidang perpustakaan.
Pengembangan perpustakaan
perpustakaan baik jumlah
adalah
maupun
kegiatan
mutunya,
meningkatkan
meliputi
pengkajian,
perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.
Pendayagunaan perpustakaan
perpustakaan secara
maksimal
adalah dalam
pelaksanaan
upaya
pemanfaatan
fungsi jags 3
,,~_.'" ~
-
",- ...c ~..,,-
perpustakaan informasi
yang
berbasis
Kepustakawanan pengembangan
mencakup
penyediaan
media
koleksi.
adalah
ilmu
gena
dan
profesi
bahan
perpustakaan
di bidang
penyelenggaraan
perpustakaan,
adalah
ketentuan
teknis
harus
memiliki
dan
pembinaan
dan
dokumentasi
dan informasi.
Standar dalam
pengelolaan
2. ORGANISASI
2.1
perpustakaan
yang
harus
dipenuhi
perpustakaan.
DAN MANAJEMEN
Organisasi
2. ] .]
Organisasi
perpustakaan
kelembagaannya undangan
unit
kebijakan 2.1.2
Susunan sesuai
berdasarkan
dan keputusan
kejelasan kerja
lain,
dan pelaksanaan
Eselonisasi
kurangnya 2.1.3
ditetapkan
yang berlaku
serta memiliki dengan
yang
Perpustakaan
tentang
Kepala
kewenangan
pengelolaan program
kepastian
perundang-
Oaerah yang berwenang koordinasi,
anggaran,
kegjatan
Umum
peraturan
status
komunikasi
pertanggungjawaban
perpustakaan.
Kabupaten/Kota
sekurang-
eselon III. organisasi
dengan
Perpustakaan
peraturan
Umum
perundang-undangan
Kabupaten/Kota yang
harus
berlaku.
4
~;
r r
2.2 Sistem Manajemen 2.2.1
Perpustakaan
harus melaksanakan
perencanaan, pengorganisasian,
fungsi
manajemen
yaitu
pelaksanaan dan pengawasan
dalam semua kegiatan.
2.2.2
Perpustakaan
wajib
memiliki
kebijakan
dan
prosedur
manajemen perpustakaan.
2.2.3
Perpustakaan
harus
menetapkan rencana strategis (Renstra
lima tahunan) yang berorientasi pad a keputusan pengguna.
2.2.4
Perpustakaan
harus
menetapkan
program
umum,
program
kerja jangka pendek dan jangka panjang serta program kerja tahunan
termasuk
jaminan
memperoleh
anggaran
untuk
pengembangan dan pembinaan.
2.2.5
Perpustakaan
harus menyusun
penyelenggaraan
dan menetapkan
perpustakaan
dengan
tats
tertib
pendekatan
manajemen sistem mutu.
2.2.6
Pimpinan tertinggi perpustakaan
adalah Kepala Perpustakaan
yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.
2.2.7
Perpustakaan
harus menetapkan sistem dan format pelaporan
yang harus dilaksanakan
oleh masing-masing
unit kerja dan
atau fungsi kegiatan untuk keperluan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi.
5
3. SUMBER DAYA MANUSIA
3.1 Kebutuhan Jumlah
3.1.1
Perpustakaan
secara
profesional,
tenaga
professional
3.1.2
para
perpustakaan
Perpustakaan volume
proporsional
harus
harus
profesional
memiliki dan
tenaga
tenaga
non
dengan rasio 1 : 2: 4
menambah
jumlah
50M
sesuai
adalah
seorang
dengan
kerja perpustakaan.
3.2 Kebutuhan Mutu
3.2.1
Kualifikasi
Kepala
profesional
yang
formal
Perpustakaan
sekurang-kurangnya
dan berijazah
atau
bidang
lain
perpustakaan
strata
I (51) di bidang
ditambah
setara
harus
pelatihan
728 jam
atau
pustakawan berpendidikan
ilmu perpustakaan,
penyetaraan
bidang
menu rut peraturan
yang
berlaku.
3.2.2
Tenaga harus atau
para
profesional
berpendidikan 011 bidang
perpustakaan
perpustakaan
formal
dan
lain
ditambah
setara
728 jam
sekurang-kurangnya
berijazah pelatihan
atau
011 perpustakaan penyetaraan
menurut
bidang
peraturan
yang
berlaku.
3.2.3
Tenaga
non
kategori, administrasi
profesional
yaitu
tenaga
pendukung
perpustakaan teknis
terdiri
perpustakaan
dari dan
2 (dua) tenaga
perpustakaan. 6
,
f
a.
Tenaga
teknis
berpendidikan teknis
perpustakaan,
formal
setingkat
perpustakaan
minimal
sekurang-kurangnya
SMU 480
ditambah jam
pelatihan
atau
menurut
peraturan berlaku.
b.
Tenaga
pendukung
kurangnya administrasi
perpustakaan
harus berpendidikan perpustakaan
(administrasi)
sekurang-
SL TP ditambah
pelatihan
minimal 100 jam atau menurut
peraturan yang berlaku.
3.3
Kebutuhan
3.3.1
Pengembangan
Perpustakaan pengembangan
harus
memiliki
sumber
dengan kebutuhan
Pengembangan
tertulis
mengenai
daya manusia perpustakaan
sesuai
keahlian cakupan bidang tugasnya,
bidang kepustakawanan
3.3.2
kebijakan
baik di
maupun penjenjangan kedinasan.
sumber
daya
manusia
dilakukan
melalui
pendidikan formal, pelatihan dan atau keikut sertaan secara aktif dalam berbagai seminar, lokakarya dan sejenisnya yang
sesuai
dengan substansi tugasnya.
3.3.3
Tenaga
profesional
dan
para
profesional
menjadi
anggota
asosiasi profesi perpustakaan.
7
,
it
4. ANGGARAN
4.1. Anggaran perpustakaan
umum Kabupaten/Kota
harus tersedia melalui
APBD.
4.2. Sumber
anggaran
perpustakaan
umum Kabupaten/Kota
terdiri
alas
anggaran periodik, dan anggaran aktifitas.
4.3. Perpustakaan umum Kabupaten/Kota
dapat menggali sumber anggaran
lainnya yang syah dan tidak mengikat.
4.4. Setiap penerimaan
dan pengeluaran
anggaran harus dipertanggung
jawabkan menurut sistem dan mekanisme yang berlaku.
4.5. Perpustakaan
umum
Kabupaten/Kota
dapat
menarik
biaya
dari
anggotanya berupa uang iuran tahunan dan denda.
5. SARAN A DAN PRAsARANA
5.1. Gedung Perpustakaan
5.1.1.
umum
Perpustakaan umum Kabupaten/Kota
harus menempati gedung
sendiri, dengan mengacu pad a perhitungan.
5.1.2.
Lokasi gedung harus berada di pusat kegiatan masyarakat dan mudah dijangkau.
5.1.3
Gedung perpustakaan ruangan-ruangan
yang
umum Kabupaten/Kota terdiri
harus mempunyai
dari : ruang koleksi,
ruang 8
r
majalah, ruang surat kabar, ruang pandang dengar, ruang kerja dan ruang rapat.
5.2 Perabot dan Peralatan
5.2.1.
Perabot Perabot perpustakaan umum Kabupaten/Kota mengacu kepada buku pedoman
perabot perpustakaan
umum yang diterbitkan
oleh Perpustakaan Nasional RI.
5.2.2. i..
Peralatani Peralatan
perpustakaan
umum
Kabupaten/Kota
kepada buku pedoman peralatan perkantoran
mengacu
sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
5.2.3.
Peralatan Komunikasi Peralatan
komunikasi
terdiri dari pesawat telepon,
faximile,
jaringan internet.
5.2.4.
Jumlah
perabot
Kabupaten/Kota
dan
peralatan
disesuaikan
dengan
perpustakaan kebutuhan
umum masing-
masing.
6. KOLEKSI DAt.J PENGOLAHAN
6.1 Koleksi 6.1.1
Jumlah koleksi perpustakaan umum Kabupaten/Kota 3 eksemplar dengan 2 eksemplar
1000 judul
dilayankan 1 eksemplar
koleksi tendon. 9
6.1.2
Jenis koleksi perpustakaan umum berbagai disiplin
6.1.3
terdiri atas
ilmu.
Bentuk koleksi perpustakaan umum Kabupaten/Kota terdiri atas koleksi karya
cetak,
mengakomodasikan
6.1.4
Kabupaten/Kota
Penambahan
karya rekam
dan bentuk lain yang
kebutuhan anak-anak.
koleksi
perpustakaan
sekurang-kurangnya
mencakup terbitan 5 tahun terakhir.
6.1.5
Perpustakaan
harus memiliki program
penyiangan
sekurang-
kurangnya 5 tahun sekali.
6.1.6
Perpustakaan
harus melanggan
sekurang-kurangnya
dua (2)
judul surat kabar terbitan lokal dan atau nasional.
6.1.7
Perpustakaan
harus melanggan
sekurang-kurangnya
3 (tiga)
judul majalah.
6.2 Pengolahan 6.2.1
Koleksi
perpustakaan
sistem
katalog
AACR
harus 2
diolah dan
dengan
menggunakan
diklasifikasikan
dengan
menggunakan Dewey Decimal Classification ( DOC ).
6.2.2
Perpustakaan
harus mempunyai
bahan pustaka sekurang-kurangnya
program
perawatan
koleksi
satu kali dalam satu (1)
tahun.
10
7. LA YANAN
7.1. Perpustakaan harus mempunyai kebijakan program yang mengarah pads pemanfataan teknologi informasi untuk layanan perpustakaan.
7.2. Perpustakaan harus membuat statistik.
7.3. Perpustakaan
harus
menyelenggarakan
layanan
bimbingan
pengguna, anak-anak, remaja, dewasa, rujukan, kunjungan, jaringan kerjasama perpustakaan. 7.4. Perpustakaan keliling, terapung, dan layanan paket ( book loan ).
7.5. Perpustakaan harus membuat statistik layanan.
8. PUBLIKASI 8.1
Perpustakaan
harus
menerbitkan
terbitan berkala (newsletter,
buletin atau brosur) minimal dua kali setahun.
8.2
Perpustakaan harus menerbitkan
kliping surat
kabar
setempat minimal 4 (empat) kali setahun.
8.3
Perpustakaan harus dapat membuat visualisasi.
11
9
PROMOSI
9.1
Perpustakaan
harus menyelenggarakan
pemerintah
daerah, penyelenggara program ekstra kurikuler, pusat-
pusat
kesehatan
kemasyarakatan,
9.2 Perpustakaan
maupun
organisasi
sosial
dan konfrensi pers.
harus menyelenggarakan
pertunjukan,
9.3
masyarakat
promosi jasa kesiagaan bagi
pameran,
lomba -lomba,
seminar, reklame, poster, bookmark, baleho.J
Perpustakaan
harus
ikut
berpartisipasi
kegiatan
masyarakat
setempat. 9.4
Perpustakaan dan media
9.5
harus menyelenggarakan
promosi melalui media cetak
elektronika.
Perpustakaan harus menyelenggarakan kampanye minat baca di sekolah, pusat
pemukiman, dan pusat kegiatan masyarakat.
12
--~c.c"",,
