SALINAN
KEPUTUSAN
~P
ALA PERPUST AKAAN NASIONAL
REPUBLIK
NOMOR
INDONESIA
3 TAHUN 2001
TENTANG
ORGANISASI
DAN TAT A KERJA PERPUSTAKAAN REPUBLIK
KEPALA
Menimbang
PERPUSTAKAAN
:
NASIONAL
INDONESIA
NASIONAL
REPUBLIK
INDONESIA,
bahwasebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka perlu merumuskan, kedudukan, tugas, fungsi,
kewenangan,
susunan
organisasi
dan
tata
kerja
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
2. Peraturan.. ...
1
2. Pera~uran Pemerintah
Nomor
70
Tahun
1991
tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan
Karya Cetak daD Karya Rekam (Lembaran
Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457); 3. Peraturan Pemerintah Nomor
23
Tahun
1999 tentang
Pelaksanaan Serah Simpan daD Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3820); 4. Keputu_san Presiden Nomor
166
Tahun
2000
tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, daD Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non
Departemen
sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Nomor 16 Tahun 2001; 5. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi daD Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah pi, ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 200!;
Memperhatikan:
-
Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .39/M.P AN/2/2001 tanggal 1 Februari 2001;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN TENTANG
KEPALA ORGANISASI
PERPUSTAKAAN DAN
PERPUST AKAAN NASI 0 NAL REPUBLIK
TAT A
NASIONAL KERJA
INDONESIA.
BAB
I
2
I
BABI KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal1
(1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat PERPUSNAS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen. " , (2) PERPUSNAS berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan Nasional. (3) PERPUSNAS dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 2
PERPUSNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan
dibidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, PERPUSNAS menyelenggarakan fungsi :
a. pengkajian
dan penyusunan kebijakan
nasional
dibidang
perpustakaan; b. koordinasi
kegiatan fungsional
dalam
pelaksanaan tugas
PERPUSNAS; c. pelancaran
dan
pembinaan
terhadap
kegiatan
instansi
Pemerintah dibidang perpustakaan; d. penyelenggaraan.. ... 3
d. penyelenggaraanpembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaanumum, ketatausahaan,organisasi dan tata laksana,
kepegawaian,
keuangan,
kearsipan,
persandian,
perlengkapan dan rumah tangga.
Pasal 4
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PERPUSNAS mempunyai kewenangan : a.
penyusunan
rencana nasional
secara makro,
dibidang
perpustakaan; b.
perumusan kebijakan dibidang perpustakaan untuk mendukung pembangunan secaramakro;
c.
penetapan sistem informasi dibidang perpustakaan;
d.
kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku yaitu 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang
perpustakaan; 2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam
mewujudkan
koleksi
deposit
nasional dan pemanfaatannya.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
(1)
PERPUSNAS terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat
4
I
b. Sekretariat Utarna; c. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pnstaka dan Jasa Informasi; d. Deputi
Bidang
Pengembangan
Sumber
Daya
Perpustakaan. (2)
Struktur Organisasi PERPUSNAS sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran I Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalarn Keputusan ini.
BAB III
KEPALA
Pasal 6
Kepala adalah Pemimpin PERPUSNAS.
Pasal 7 ;
..
Kepala mempunyai tugas :
a. memimpin PERPUSNAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas PERPUSNAS; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas PERPUSNAS yang menjadi tanggungjawabnya; d. membina dan melaksanakan kerja sarna dengan instansi dan organisasi lain.
BAB IV.. ... 5
BAB IV
SEKRETARIAT
UTAMA
Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, daD Fungsi
Pasal 8
(1) Sekretari at Utama
adalah
unsur pembantu Pimpinan
PERPUSNAS yang berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Pasal 9
Sekretariat
Utama
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, clan sumber daya di lingkungan PERPUSNAS.
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian,
sinkronisasi, clan integrasi di lingkungan
PERPUSNAS; b. pengkoordinasian perencanaan kebijakan teknis PERPUSNAS;
c. pembinaan
-
6
c.
pembinaan
dan
pelayanan
administrasi
ketatausahaan,
organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga PERPUSNAS; d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang.undangan yang berkaitan dengan tugas PERPUSNAS; e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan PERPUSNAS.
Pasal 11
(1) Sekretariat Utama terdiri daTi: a. Biro Umum; b. Biro Hukum dan Perencanaan. (2) Struktur Organisasi Sekretariat Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
Bagian Kedua
Biro Umum
Pasal 12
Biro
Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Biro Umum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan.. ...
7
a. pelaksanaan urusan dibidang kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan; b. pembinaan
dan
pelayanan
administrasi
ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Pasal 14
Biro Umum terdiri dari :
a. Bagian Kepegawaian; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Tata Usaha.
Pasal 15
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaanpengangkatan, pemberhentian, dan pensiun; b. pelaksanaan urusan kenaikan pangkat dan gaji; c. pengelolaan tata usaha kepegawaian.
Pasal 17
Bagian Kepegawaian terdiri dari : a. Subbagian.. ... 8
a. Subbagian Pengangkatan,Pemberhentian dan Pensiun; b. Subbagian Kenaikan Pangkat dan Gaji; c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.
Pasal 18
(1) Subbagian mempunyai
Pengangkatan,
Pemberhentian
dan
Pensiun
tugas melakukan penyiapan bahan rencana
pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan
..
pensrun pegawal. (2) Subbagian Kenaikan Pangkat dan Gaji mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam urusan mutasi kepangkatan dan administrasi gaji. (3) Subbagian Tata
Usaha Kepegawaian mempunyai
tugas
melakukan pengelolaan tata usaha kepegawaian, pemberian tanda penghargaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hukuman disiplin serta pelaksanaanprogram kesejahteraanpegawai.
Pasal 19
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas melaksanakan urusan
keuangan. Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal19, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. pefaksanaanurusan perbendaharaan; b. pelaksanaanurusan verifikasi dan laporan keuangan. Pasal 21
.-
9
Pasal 21
Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi.
Pasal 22
(1) Subbagian
Perbendaharaan mempunyai
tugas melakukan
penyiapan bahan perbendaharaan dan administrasi tata usaha
keuangan. (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi sumber data akuntansi anggaran rutin dan pembangunan serta penyiapan laporan keuangan.
Pasal 23
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum,
surat
menyurat,
persandian,
rumah
tangga
dan
perlengkapan.
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal23, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; b. pelaksanaan surat menyurat, kearsipan daDpersandian; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 25 10
Pasal 25
Bagian Tata Usaha terdiri daTi :
a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan daDKearsipan; b. Subbagian Tata Usaha Deputi I; c. Subbagian Tata Us aha Deputi II; d. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
Pasal 26
(1) Subbagian Tata Us aha Pimpinan daD Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan administrasi kepada kepala daD Sekretaris Utama, keprotokolan, urusan kearsipan, daD persandian. (2) Subbagian Tata Usaha Deputi I mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada sawall organisasi di lingkungan Deputi
Bidang
Pengembangan Bahan Pustaka daD Jasa
Informasi. (3) Subbagian Tata Usaha Deputi II mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada saWall organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan. (4) Subbagian Perlengkapan daD Rumah Tangga mempunyai tug as melakukan penyiapan bahan pengadaan, urusan pemeliharaan daD penghapusanserta pelayanan rumah tangga.
Bagian Ketiga.. ...
11
Bagian Ketiga Biro Hukum daD Perencanaan
Pasal 27
Biro Hukum clan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan clan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan clan bantuan hukum, pengkoordinasian perencanaan penelaahan organisasi clan tatalaksana serta hubungan masyarakat clan penerbitan.
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Hukum clan Perencanaanmenyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian perencanaanprogram PERPUSNAS; b. penelaahan clan penyusunan peraturan perundang-undangan, " ,
pertimbangan clanbantuan hukum; c. pelaksanaan penelaahan organisasi clan tata laksana, hubungan masyarakat clanpenerbitan.
Pasal 29
Biro Hukum clanPerencanaanterdiri daTi :
a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Hukum clan Hubungan Masyarakat.
Pasal 30 12
Pasal 30 Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasianperencanaanprogram PERPUSNAS, evaluasi . dan pelaporan. Pasal31 Dalam melaksanakantugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaanpenyusunanprogramdan anggaran; b. pelaksanaanevaluasidan akuntabilitaskinerja PERPUSNAS; c. pelaksanaanpenyusunanlaporanprogramPERPUSNAS.
Pasal 32 I
Bagian Perencanaan terdiri dari :
a. SubbagianPenyusunanProgramdan Anggaran; b. SubbagianEvaluasidanAkuntabilitas; c. SubbagianPelaporan. Pasal 33
(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana programkerja dananggaran.
(2) Subbagian 13
",.
"""
~
(2) Subbagian Evaluasi dan Akuntabilitas
mempunyai
tugas
melakukan penyiapan bahan evaluasi dan akuntabilitas basil pemeriksaan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data basil temuan pemeriksaan. (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan program kerja.
Pasal 34
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundangundangan, pertimbangan dan bantuan hukum, urusan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.
Pasal 35
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t
34, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakanI
l
fungsi :
a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pelaksanaan analisis peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaanurusan hubungan masyarakat dan promosi; c. pelaksanaanurusan penerbitan dan pencetakan.
Pasal 36
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari : a. Subbagian.. ". 14
a. Subbagian Hukum dan Organisasi; b. Subbagian Hubungan Masyarakat; c. Subbagian Penerbitan.
Pasal 37
(1) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tug as melakukan
penelaahandan penyusunanperaturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pelaksanaan analisis peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana; (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, peliputan media massa, konfrensi
pers,
publikasi, dan promosi. (3) Subbagian Penerbitan mempunyai tug as melakukan penyiapan urusan penerbitan dan pencetakan.
BAB V DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
BAHANPUSTAKA DAN JASA INFORMASI
Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, daD Fungsi
Pasal 38
(1) Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka
dan Jasa
Informasi yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Deputi
15
Deputi I adalah unsur pelaksana PERPUSNAS yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. (2) Deputi I dipimpin oleh Deputi.
Pasal 39
(1) Deputi I mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas, secara administrasi Deputi I dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39, Deputi I menyelenggarakan fungsi :
a.
perumusan
kebijakan
teknis
pelaksanaan,
pemberian
bimbingan dan pembinaan dibidang pengembangan bahan pustaka danjasa infonnasi; b.
pengendalian
terhadap
kebijakan
teknis
dibidang
pengembanganbahan pustaka dan jasa informasi; c.
pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
Pasal 41
(1) Deputi I terdiri dari : a. Direktorat Deposit Bahan Pustaka;
b. Pusat 16
i
b. Pusat Pengembangan Koleksi
daD Pengolahan Bahan
Pustaka; c.
Pusat JasaPerpustakaandaDInfonnasi;
d. Pusat Preservasi Bahan Pustaka; e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Deputi I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
Bagian Kedua Direktorat Deposit Bahan Pustaka
Pasal 42
Direktorat Deposit Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan serah simpan karya
cetak daD karya
rekam,
penyusunan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI), Katalog Induk Nasional ( KIN ) serta literatur Gekunderlainnya.
Pasal 43
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Direktorat Deposit Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang deposit bahan pustaka; b. pelaksanaan pengelolaan serah simpan karya cetak daD karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pelaksanaan.. ... 17
c. pelaksanaan penyusunan
BNI
dan
KIN
serta literatur
sekunder lainnya.
Pasal 44
Direktorat Deposit Bahan Pustaka terdiri daTi:
a. Subdirektorat Deposit; b. Subdirektorat Bibliografi.
Pasal 45
Subdirektorat Deposit mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan serah simpan karya cetak daD karya rekam, bahan pustaka kelabu (grey literature), terbitan badan intemasional daD regional.
Pasal 46
i
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45, Subdirektorat Deposit menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang deposit; b. penerimaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan daD pendayagunaanserah simpan karya cetak daD karya rekam serta bahan pustaka kelabu; c. penerimaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan daD pendayagunaan bahan pustaka terbitan badan intemasional daD regional; d. pemantauan, evaluasi daD tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam. Pasal 47 18
I
C'!;'"
~:~: ";i;; ~?!i~
~~;.~
cc;" '-
Pasal 47
Subdirektorat
Bibliografi
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan BNI dan KIN serta literatur sekunder lainnya.
Pasal 48
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47, Subdirektorat Bibliografi menyelenggarakanfungsi:
a. penyiapan
bahan perumusan kebijakan
teknis
dibidang
bibliografi; b. penyusunan, penyuntingan naskah BNI dan KIN; c. penyusunan bibliografi,
katalog, indeks, sari karangan dan
bahan pustaka rujukan sejenisnya; d. pengelolaan urusan Katalog Dalam Terbitan (. KDT ) dan Standar Intemasional Nomor Buku ( International Standard Book Number (ISBN) ).
Bagian Ketiga Pusat Pengembangan Koleksi daD Pengolahan Bahan Pustaka
Pasal 49
Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai
tugas melaksanakan pengembangan koleksi
dan
pengolahan bahan pustaka.
:,
Pasal
50 1 9
-/-
Pasal 50
Dalammelaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal49, Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka; b. pelaksanaan distribusi dan tukar-menukar bahan pustaka.
Pasal 51
Pusat Pengembangan Koleksi
dan Pengolahan Bahan Pustaka
terdiri dari:
a. Bidang Akuisisi; b. Bidang Pengolahan Bahan Pustaka.
Pasal 52
Bidang Akuisisi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan koleksi bahan pustaka.
Pasal53
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksuddalam Pasal52, Bidang Akuisisi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengembangan koleksi bahan pustaka melalui pembelian,
hadiah,
hibah
dan
tukar
menukar,
serta
pendistribusian bahan pustaka surplus; b. pelaksanaan 20
r
b. pelaksanaanpengembangan koleksi lndonesiana.
Pasal 54
Bidang Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakanI pengolahan bahan pustaka.r
Pasal 55
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 54, Bidang Pengolahan Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi :
a.
pelaksanaan katalogisasi, klasifikasi
J
clan pasca katalogisasi
bahan pustaka; b.
pelaksanaan verifikasi bahan pustaka;
c.
pemasukan data ke pangkalan data;
d. penyusunan, pelaksanaan clan pengembangan tajuk nama pengarang, badan korporasi clan subjek.
Bagian Keempat Pusat Jasa Perpustakaan daD IDformasi
Pasal 56
Pusat Jasa Perpustakaan dan
lnformasi
mempunyai
tugas
melaksanakan layanan perpustakaan daDinformasi.
Pasal 57
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pusat
,
21
Pusat Jasa Perpustakaan dan Inforrnasi rnenyelenggarakanfungsi:
a. pelaksanaanlayanan koleksi urnurn dan khusus; b. pelaksanaan birnbingan pernakai; c. pelaksanaan parneran dan prornosi; d. pelaksanaan kerj a sarna dan otornasi perpustakaan.
Pasal 58
Pusat Jasa Perpustakaandan Inforrnasi terdiri dari :
I
.
a. Bidang Layanan Koleksi Urnurn;
.
b. Bidang Layanan Koleksi Khusus;
.
c. Bidang Kerja Sarna Perpustakaan dan Otornasi.
! I
i.
t
Pasal 59 I
j
Bidang Layanan Koleksi Urnurn rnernpunyai tugas rnelaksanakan
I
I
layanan koleksi urnurn.
"
I I
,.
I
Pasal 60
i
f
r
.
, I
Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnanadirnaksud dalarn Pasa159, Bidang Layanan Koleksi Urnurn rnenyelenggarakanfungsi:
a. pelaksanaanlayanan koleksi urnurn dan rujukan; b. pelaksanaan layanan terjernahan dan konsultasi perpustakaan.
Pasal 61 22
-
c
f f
C
!
Pasal 61
I
I
Bidang Layanan Koleksi Khusus rnernpunyai tugas rnelaksanakan layanan koleksi khusus.
Pasal 62
Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnanadirnaksud dalarn Pasal 61, Bidang Layanan Koleksi Khusus rnenyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan layanan koleksi bahan pustaka rnanuskrip, buku
}
langka dan audio visual; b. pelaksanaan layanan terjernahan dan transliterasi (alih aksara) dan konsultasi perpustakaan.
Pasal 63
Bidang Kerja Sarna Perpustakaan dan Otornasi rnernpunyai tugas rnelaksanakan kerja sarna perpustakaan dalam dan luar negeri, pengelolaan
pangkalan
data
nasional,
pelaksanaan
dan
pengernbangan sistern otornasi perpustakaan.
Pasal 64
Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal63, Bidang Kerja Sarna Perpustakaan dan Otornasi rnenyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaankerja sarnaperpustakaan dalarn dan luar negeri; b. pengelolaan pangkalan data perpustakaan lingkup nasional; c. pernbinaan
23
,
. c. pembinaan dan pengembangan otomasi
perpustakaan di
lingkungan PERPUSNAS; d. pengelolaan website dan jaringan intranet; e. pengembangan
format
komunikasi
Indonesia
Machine
Readable Cataloging (INDOMARC).
Pasal 65
Bidang Kerja SarnaPerpustakaan dan Otomasi terdiri dari :
a. Subbidang Kerja SarnaPerpustakaan; b. Subbidang Otomasi Perpustakaan.
Pasal 66
(1) Subbidang penyiapan
Kerja
Sarna Perpustakaan mempunyai
tugas
bahan dan melakukan kerja sarna perpustakaan
dalam dan luar negeri. (2) Subbidang Otomasi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pangkalan data perpustakaan lingkup nasional, pembinaan pengelolaan
dan
pengembangan
website
mengembangkan
format
dan
otomasi
jaringan
komunikasi
perpustakaan, intranet
Indonesia
serta Machine
Readable Cataloging (INDOMARC).
Bagian 24
. Bagian Kelima Pusat Preservasi Bahan Pustaka
Pasal 67
Pusat Preservasi Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan pelestarian informasi dan fisik bahan pustaka.
Pasal 68
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pactaPasal 67, Pusat Preservasi Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelestarian fisik melalui pemeliharaan, perawatan, restorasi dan penjilidan bahan pustaka; b. pelaksanaan pelestarian kandungan informasi bahan pustaka melalui alih media mikrografi dan fotografi; c. pelaksanaan pelestarian kandungan informasi bahan pustaka melalui alih media digital ke media baru.
Pasal 69
Pusat Preservasi Bahan Pustaka terdiri daTi :
a. Bidang Konservasi; b. Bidang Reprografi; c. Bidang Transformasi Digital.
Pasal 70
Bidang Konservasi mempunyai tugas melaksanakan pelestarian fisik 25
fisik melalui pemeliharaan, perawatan, restorasi clan penjilidan bahan pustaka.
Pasa171
Da1ammelaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70, Bidang Konservasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penelitian clan teknis konservasi da1amperawatan, perbaikan clanpengawetan bahan pustaka; b. pelaksanaan penjilidan bahan pustaka dalam rangka pelestarian bahan pustaka.
Pasal 72
Bidang Konservasi terdiri daTi :
a. Subbidang Perawatan clanPerbaikan Bahan Pustaka; b. Subbidang Teknis Penjilidan Bahan Pustaka.
Pasal 73
(1) Subbidang Perawatan clan Perbaikan Bahan Pustaka mempunyai tugas melakukan berbagai penelitian clan pelaksanaan teknis konservasi dalam perawatan, perbaikan clan pengawetan bahan pustaka; (2) Subbidang Teknis Penjilidan Bahan Pustaka mempunyai tugas melakukan penjilidan
bahan pustaka dalam melaksanakan
pelestarian bahan pustaka.
Pasal 74 26
Pasal 74
Bidang Reprografi mempunyai tugas melaksanakan pelestarian kandungan informasi bahan pustaka melalui alih media mikrografi dan fotografi.
Pasal 75
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 74, Bidang Reprografi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan alih media bahan pustaka langka ke dalam bentuk mikro beserta pemeliharaan, perawatan dan penyimpanan; b. pelaksanaan reproduksi foto, naskah kuno, lukisan dan, peta serta pemeliharaan, penyimpanan master film negatif dan, foto reproduksinya.
Pasal 76
Bidang Reprografi terdiri : a. Subbidang Mikrofilm; b. Subbidang Reproduksi.
Pasal 77
(1) Subbidang Mikrofilm mempunyai tugas melakukan alih media bahan pustaka
langka
kedalam
bentuk
mikro
beserta
pemeliharaan, perawatan, dan penyimpanan master film negatif bentuk mikronya.
(2) Subbidang 27
(2) Subbidang Reproduksi mempunyai tugas melakukan reproduksi rota, naskah kuno, lukisan, dan peta, serta pemeliharaan, dan penyimpanan master film negatif dan rota reproduksinya.
Pasal 78
Bidang Transformasi Digital
mempunyai tugas melaksanakan
pelestarian kandungan infomIasi bahan pustaka melalui alih media digital ke media barn.
Pasal 79
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78, Bidang TransfomIasi Digital menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan transfomIasi kandungan infomIasi bahan pustaka langka khasanah warisan budaya bangsa ke bentuk digital serta pemeliharaan dan penyimpanan master infomIasi digital; b. pelaksanaan transfomIasi infomIasi digital ke media barn.
Pasal 80
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, pacta Deputi I dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapakelompok. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada
, 28
kepada masing-masing Kepala
PusatIDirektorat yang dalam
pelaksanaan sehari-hari berkoordinasi dengan masing-masing Kepala Bidang/Subdirektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 81
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional
pelaksanaan tugas dan fungsi
dibidang
pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi sesuai dengan jabatan
fungsional
masing-masing
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 82
(1) Kelompok
Jabatan Fungsional
Pustakawan dan
Jabatan
Fungsionallainnya terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang diatur
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh masing-masing Kepala Pusat. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB
VI.. ...
29
BAB VI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAY A
PERPUST AKAAN
Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, daD Fungsi
Pasal 83
(1) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Deputi II adalah un sur pelaksana PERPUSNAS yang berada di bawah daD bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi II dipimpin oleh Deputi.
.Pasal 84
(1) Deputi
II
mempunyai
tugas
melaksanakan perumusan
kebijakan dibidang pengembangan sumber daya perpustakaan. (2) Dalam melaksanakan tugas, secara administrasi Deputi II di koordinasikan oleh Sekretaris Utama.
Pasal 85
Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
84, Deputi II menyelenggarakanfungsi:
a. perumusan 30
a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan
dibidang
pengembangan sumber daya
perpustakaan; b. pengendalian
terhadap
kebijakan
teknis
dibidang
pengembangan sumber daya perpustakaan; c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh.Kepala.
Pasal 86
(1) Deputi II terdiri daTi: a. Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca; b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; c.
Pusat PengembanganPustakawan;
d. Kelompok JabatanFungsional. (2) Struktur Organisasi Deputi II sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
Bagian Kedua
Pusat Pengembangan Perpustakaan daD Pengkajian Minat Baca
Pasal 87
Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca mempunyai
tugas
melaksanakan
pengkajian,
pembakuan,
akreditasi 31
akreditasi, pengembangansemuajenis perpustakaandan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait.
Pasal 88
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 87, Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaanpengembangansemuajenis perpustakaan;
b.
pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data
I I
perpustakaan;
I
c.
penyusunan pembakuan penyelenggaraanperpustakaan ;
I
d.
pelaksanaan pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan minat
I
baca dengan instansi terkait;
I
e.
pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan akreditasi semuajenis perpustakaan.
j
"
Pasal 89
~
~
Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca terdiri dari :
t
14
a. Bidang PengembanganPerpustakaan Umum dan Khusus; b. Bidang Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi; c. Bidang Pengkajian dan PemasyarakatanMinat Baca. ')
,
Pasal 90
Bidang
Pengembangan
I
~
Perpustakaan Umum
dan
Khusus
mempunyal
32
mempunyai
tugas melaksanakan pengembangan perpustakaan,
pembakuan dan akreditasi perpustakaan umum dart khusus.
Pasal 91
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 90, Bidang .Pengembangan
Perpustakaan Umum
dan
Khusus
menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaanpengembangan perpustakaan umum dan khusus; b. pengumpulan,
pengolahan
dan
penyebaran
informasi
perpustakaan umum dan khusus; c. penyusunan
pembakuan
perpustakaan
dan
pelaksanaan
akreditasi serta evaluasi perpustakaanumum dan khusus;I d. pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) perpustakaan f
umum dan khusus.
Pasal 92 Bidang PengembanganPerpustakaanSekolah dan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan
pe.rpustakaan,
pembakuan dan akreditasi perpustakaan sekolah dan perguruan
tinggi. Pasal 93 Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92, Bidang PengembanganPerpustakaanSekolah dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi :
b. pelaksanaan
33
a. pelaksanaan
pengembangan
perpustakaan
sekolah
dan
perguruan tinggi; b. pengumpulan,
pengolahan
dan
penyebaran
informasi
perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi; c.
penyusunan
pembakuan
perpustakaan
dan
pelaksanaan
akreditasi serta evaluasi perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi; d. pemberian NPP perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi.
I'
i
III
Pasal 94
'
Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Minat Baca mempunyai
I I'
I
J!
tugas
melaksanakan pengkajian,
pengembangan,
koordinasi
I"
pemasyarakatanminat baca dengan instansi terkait. "
"
I'l
Pasal 95
"
I
,Ii
Dalam meiaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 94,
:"
Bidang
:~
Pengkajian
dan
Pemasyarakatan
Minat
Baca
i
menyelenggarakan fungsi:
10I "
'
I
i!
a. pelaksanaanpengkajian dan pengembangan minat baca; b. pengumpulan,
pengolahan
dan
penyebaran
informasi
pemasyarakatan minat baca; c. pelaksanaankoordinasi pemasyarakatan minat baca; d. pelaksanaanpromosi minat baca.
Bagian Ketiga 34
;1
Bagian Ketiga Pusat Pendidikan daD Pelatihan
Pasal 96 I
Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan
kurikulum,
program,
penyelenggaraan
dan
pengelolaan sarana, serta evaluasi program pendidikan
dan
pelatihan perpustakaan.
Pasal 97
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 96, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan penyusunan dan
pengembangan kurikulum
program pendidikan pelatihan perpustakaan; b.
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan;
c.
pelaksanaan pengelolaan saranapendidikan dan pelatihan;
d.
evaluasi program pendidikan dan pelatihan perpustakaan;
Pasal 98
Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari : a. Bidang Program dan Evaluasi Pelatihan; b. Bidang PenyelenggaraanPelatihan.
Pasal 99 35
Pasal 99 Bidang Program dan Evaluasi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakanpenyusunandan pengembanganserta mengevaluasi program pendidikandan pelatihanperpustakaan.
Pasal 100 Dalam melaksanakantugassebagaimana dimaksuddalamPasa199, Bidang ProgramdanEvaluasi Pelatihanmenyelenggarakan fungsi: '1
,
a. pelaksanaan penyusunan, pengembangan kurikulum
program dan
)
j
pendidikan dan pelatihan tenaga fungsional' I"
pustakawandan non fungsional; b. pelaksanaan evaluasi program pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
,1
,
Pasal 101 Bidang ProgramdanEvaluasiPelatihanterdiri dari : a. SubbidangProgramdan Kurikulum; b. SubbidangEvaluasi.
.
!
Pasal 102 (1) Subbidang Program dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penytlSUI1an pengembangan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan tenaga fungsional pustakawandan non fungsional;
(2) Subbidang..... 36
(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Pasal 103 Bidang PenyelenggaraanPelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan saranapendidikan dan pelatihan. Pasal 104 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bidang PenyelenggaraanPelatihan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; b. pelaksanaan penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan. Pasal 105
Bidang PenyelenggaraanPelatihan terdiri dari :
a. Subbidang Sarana Pendidikan dan Pelatihan; b. Subbidang Pengajaran.
Pasal 106 (1) Subbidang Sarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; (2) Subbidang
Pengajaran
mempunyai
tugas melakukan
penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga fungsional pustakawan dan non fungsional. Bagian Keempat
37
Bagian Keempat Pusat PengembanganPustakawan
Pasal 107
Pusat PengembanganPustakawan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan tenaga fungsional pustakawan.
Pasal 108
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pusat PengembanganPustakawan menyelenggarakan fungsi :
a.
pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional pustakawan;
b.
pelaksanaan pemberian akreditasi
Pustakawan dan Tim
Penilai; c.
pelaksanaan
koordinasi
dan
pengkajian
pengembangan
I I
pustakawan; d.
pelaksanaan pemasyarakatanjabatan fungsional pustakawan;
e.
evaJuasipustakawan dan angka kreditnya serta tim penilai.
Pasal 109
Pusat Pengembangan Pustakawan terdiri daTi : a. Bidang Akreditasi Pustakawan; b. Bidang Pengkajian dan PengembanganPustakawan.
Pasal 110 38
,
Pasal 110
Bidang Akreditasi Pustakawan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan, penyetaraan, penilaian angka kredit dan pemberian
rekomendasi
pengangkatan
tim
penilai
jabatan
fungsional pustakawan.
Pasal III
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Bidang Akreditasi Pustakawan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional pustakawan; b. pelaksanaanpenyetaraan tenaga fungsional; c. pemberian rekomendasi, akreditasi dan pengangkatan tim penilai jabatan fungsional pustakawan.
Pasal 112
Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pustakawan mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan program, pengembangan,
pemasyarakatan dan evaluasi tenaga fungsional pustakawan.
Pasal 113 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bidang Pengkajian dan PengembanganPustakawan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan 39
,
a. pelaksanaan pengkajian dan pengembanganpustakawan; b. penyusunan program pengembanganpustakawan; c.
pelaksanaan pemasyarakatanj abatan fungsional pustakawan;
d. pelaksanaan pengembangankemampuan pustakawan; e. evaluasi
peranan
dan
pemanfaatan
tenaga
fungsional
pustakawan. Pasal 114 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 83, pada Deputi II dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional lainnya yang
terbagi
dalam beberapakelompok. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Pusat yang dalam pelaksanaan sehari-hari
berkoordinasi
dengan masing-masing
Kepala
Bidang sesuai dengantugas dan fungsinya.
Pasal 115 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya perpustakaan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 116
(1) Kelompok
Jabatan Fungsional
Pustakawan dan
Jabatan
Fungsional lainnya terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang 40
-
yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimanadimaksud pacta ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh masing-masing Kepala Pusat. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimanadimaksud pacta ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini
diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB
VII
1(
.
TAT A KERJA
Pasal 117
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di lingkungan PERPUSNAS wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi di lingkungan PERPUSNAS serta dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pasal 118 Setiap
pimpinan
bertanggung
organisasi
jawab
di
memimpin
lingkungan dan
PERPUSNAS
mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 119 41
Ii
:1
1...
Pasal 119 Setiap pimpinan organisasi di lingkungan PERPUSNAS wajib mengikuti dan mematuhi peraturan dan petunjuk serta bertanggung jawab
kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan
laporan berkala tepat pactawaktunya.
Pasal 120 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 121 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta memberi petunjuk kepada bawahan. Pasal 122
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan, dibantu oleh kepala unit organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. Pasal 123
Setiap pimpinan unit organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib
mengambil 42
mengambil
langkah
penyelesaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUANPERALIHAN
Pasal 124
Semua Keputusan
Kepala
PERPUSNAS
yang
merupakan
pelaksanaan Keputusan Kepala PERPUSNAS Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan atau disesuaikan berdasarkan Keputusan ini.
BAB
IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 125
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala PERPUSNAS Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di nyatakan tidak berlaku.
Pasal 126
Perubahan atas susunan organisasi dan lata kerja Keputusan ini
ditetapkan oleh Kepala PERPUSNAS
menurut setelah
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis daTi Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaanaparatur negara. Pasal 127 43
Pasal 127
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta padatanggal 8 Pebruari 2001
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HERNANDONO
Disalin sesuai dengan aslinya Sekretariat Pe ustakaanNasional la !
i
44
j
,ii -L
-I 0
«
~
z Z ««~
~ 1nz
~>-« z a.o
z :)0
«~
"0 Z
« ffi
I
Z
~
a
0
Q.
~~D. D.
UJ(/)UJ
z::)~
m~~
w-
«
IrZ
::)z
D. UJc~UJ(/)
CD
W.
0
t=~~~~ CmUJm::)
«
a.~
«-I
-I ~Ir
fufu
D.
~8"""""""""""""'"
~
Z
I~::)
UJI-
(/)
C2«
I-«~
«:)
<{
~ UJ
-«
-
W
~
-l
«
,n Z «
-J
c..
00 C'\JC'\J
..-"00 r-CD 0
a
-l
«
«
~
0"::;
>-<{
ZZ
::iz
~~
<{I-
z<{
~
<{C/)
0
z
~
-l
a..
z
~
Z::)(j)
~
<9C/)<{ ~
Zl--
C/)<{~
w~
~C/)-
ZC(j) ~
Z«(/)
m
~
«««
«
Z
CJ) W
:J W ZZM
a.. rv a.. «~s~ CJ)
~
WW
-
CJ)
0
« z
z
«
~
r-
«w
-lCJ)I:J
a..z
:J r-CDO'-'
:J:J",,<.9
a..
«-
~~Zr-
-J
<
<
W
0-
~
c-UJD.-
~~~~ UJC~::)z
m<9z«
UJ:z:«
Q.«-')
< z
-'
° in < z
z
< < ~ < I"' ~ B. ~ w
-' <
~ 0 ~O ON 0 ~ N < z~ ~~
B.<~03« <-<w J"'I-B. <w B.Z wo ~o...=:z:~
:Z~ .< -"'~ '1-03~(:J
«~ « .=> .-z
« ~ -z « .-z~ w ~ ~ ~ W (/)
z<
oCZ ~~< -~ 03~Z ~W
~
z
zz<
z«~
I-
~
ZZ'«
"",
ZZUj «<
..'" :o~< '" ~
"O,,,
<~z < ID~'" ~:o" "'xO
z
Z
I;!: ~< <~ m w ~ z "'~
Z'" z<~ ~Q:o zz ~~
~ ~
~~(wwo< ID:)J~~ZIo:~
~~!
ID~Z o:~~
-'
< -O z '" < Z Z < <.{ ~w ",Z
~Uj
~
~
CO
<
0.0."(~:J ww ~..
o.~
u
zZ
g;
0.0 :00 ..Z w-
z < < ~~~~
Z3co c
..0.
%~~-z
~~
w
B.
%< «-
< z«z <~-
03~
< <~Q<
~
CO~5 <~~ IDCO IDZ ~w "'-'~
~
1;",;: <~~ 1D
~ ::
~~ Z< ~ ~ <-
ZZ ~Z
><
-
0
Z
-'<
1;",;: <~~ 1D_0. ID-W ~~Q "'.-
% ~~~ ~co ~'" ~ -
I;",%e. <~<'" ID_%'X ID--< ~~~W "'.-_X
~~
<
~~
~~
I-
m~
~~
~~
m~ ~w
Sc ~~'J 1;: CO < ID%% ID« ~~Q "'4 Z W ~
",>
",ID
(3Z «~w
z% ~~~~ I; ~ W ~ < .W ID ~ W ~a. ID ~COID% "'z~< WwQ a. a.
~~
~~
z
a.
ID>-COCO 2ffio~
~
~U
5~ < ~
~ ~~ -~
03~
-W ~
~ Z ~ <> "'~~ <~ roWB. W ~
o Z o 0
~ Z W Xf~~~~
--~~~
-'< ~
-0 ~ . ~
<w
~ ~ ~
~
"" ~~
< '"
-'
l
"tozo "0 O:Z ~~ ~ffi
0. z =~o -zzwo.,~
~~~o:~
z<; ..::>::>~" ~o.o.cz <wwo< -'~o:z,"
-~~o:
-
'"w~o ::>"""" o.z::>z o. Ww 00.
,,~~ ~~, alii m
rm" .z
~o ~
~ N~ 0. Z::> < 0: w ::>0: 0. -«W"III :)0;'"0. <w
~ ~
<
~ '"
-ww
~ ~
~
z~ « ,,"to z~~
~ ~g gN
zo", <
z
in ~
~~ ~ !
~"
~.. --~ "'0 crr -15 .~."III :: II) :
~"< ~'" .:
~~ ~ ~. ~~~z "0 z
~
:!
~ '" '" .,~ ~ ~<~ ~III is!:
~
~
=
~
0
r
z ~ w
gZ "Z
i
I
i:
I
:
i
,
i
I i
-
Z
c;~
~z 0 -O(!)(!)< II) ~ ~ ~ < Ii;
o
~ 0
~ ~
~ ~~ ~ < W 0. Z:> :>~ < :I: m 5ih<w <w'-o. no z wo :> '" C -zz...~ z < ~ ' <11)-
0.::1:> ~o.o.~z "wwO< -""~z.-
_
I-
0
~ <
~ (!) Z < Z ~~.1 ~ w
::>(!)0:1-
~~ (!) ~ ::> ~ ffi Z m a. < Q m
z: ~< a. (!)II) W IZ::>: wa., a.,
Z I- ~ --:I:
zZZ «<
~
z < (!)
=
.J < O z «/) >< ZZ ::;z m .1 < ~ z < < l(!) (/) < z::>-
a. 0. ww ~O:
<.J -Jm <::>
. ~ < m I-W m z ::>0 a. 0 ~z wa.~
~
.J < Z Q
(!)z ms: ~< < w~ ---z Z I: mww~ I a. a. a. I z < 0
(!)zm « 0 ::> iD-' m~ ::>w (/)
(!)~
Z ~z
Z (!)<~ z°::> <~.J 0 < :) iDo:~ m(!)o: ::>0:) (/)o:~ a.
(!)O~
I I
< ~
~< Q-. m~ m~Z ~w ma.
':i Z Z
OW< a.
_Z m < (!)<s: z!:: < ;;;0:1~",m <::>
Z
~z
ZZ .r<
01-< (!)Z~<J z<~m <::;<1~ > m(!)mz z < W ~
Z
a. a. w
m
& ~ ~ w~~
(!)(/)<
~::>o
~~t= Qw~ ma.w m-a. ~ -~ ~Zz m~< < 0 m
I I
: I I I 1.-
: : : :
(!)~< z(!)~
,
--Q I : I
:
I I I ,:>
, I I I ,'
I ,
' : : ~ I ~< 1.- Z 0: .J :I: «!)
:
~
I
Z
-,
<
~~~~ a.
-OZ-, a.
z Z < 0 -I ,"~< Z < Z U -I .-z.1-< <~~<m m ~ ::>~~(!)~ a. (!) (/) z z z::>wwa.a.~ a. 0: W a.
0. ,,~ Z I I ~z-,,: z,,~z ,,~ < I oz~:> t-- CO~ z ~ I ~ ~ : w~~ ~"'w I z"o. I w': 0. I : I I : ~ I :) I Z < :)~(/)::> ,: (!) : (!)ZZ(/) 1.- Z < .1::>
<m~:I: o~<~ iDwl-z
a.& w a.
"C =
0 Z 0 0 Z < Z
0: w :I:
-I-
