Salinan KEPUTUSAN
KEPALA PERPUSTAKAAN REPUBLIK
NOMOR
NASIONAL
INDONESIA
25 TAHUN
2000
TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN REPUBLIK
KEPALA
Menimbang
PERPUSTAKAAN
NASIONAL
INDONESIA
NASIONAL
bahwa sebagai pelaksanaan
REPUBLIK
INDONESIA,
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000
tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, maka perlu merumuskan, tugas, fungsi,
susunan
organisasi
dan tata kerja Perpustakaan
Nasional
Republik Indonesia;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418); 2.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
70 Tahun
1991
tentang
Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun Simpan
dan
Dokumenter
Pengelolaan (Lembaran
Karya
Negara
1999 tentang Pelaksanaan Serah
Rekam Tahun
Film
Ceritera
1999 Nomor
41,
atau
Film
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3820); 4. Keputusan ...
13 ,..
,.."",..i!"",':',::;~.,:',;:::$lj~i:;;ii~t~ t
4.
..,
Keputusan
Preslden
Nomor
Organisasi
Lembaga
Pemerintah Non Departemen
diubah
dengan
Keputusan
136 Tahun
Presiden
1998 tentang
sebagaimana
Nomor 82 Tahun
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor
136
Pokok-Pokok telah
2000 tentang
Tahun 1998 tentang
Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen; 5.
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
6.
Instruksi Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Tugas dan
Fungsi Lembaga Pemerintah Non Departemen; Memperhatikan
:
Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 299/M.PAN/8/2000
tanggal 15 Agustus 2000;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN
KEPALA
PERPUSTAKAAN ORGANISASI
NASIONAL
INDONESIA
TENTANG
DAN
PERPUSTAKAAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
REPUBLIK
TAT A
KERJA
BABI KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1
(1)
Perpustakaan
Nasional
Republik
Indonesia,
yang
selanjutnya
dalam
Keputusan ini disebut dengan Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah
Non
Departemen
yang
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan Nasional. (2) Perpustakaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 2 ...
14
Pasal 2 Perpustakaan
Nasional
umum pemerintahan
mempunyai
tugas
dan pembangunan
melaksanakan
sebagian
di bidang pengembangan
tugas bahan
pustaka dan jasa informasi serta sumber daya perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3 Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2,
Perpustakaan Nasional menyelenggarakan fungsi : a.
penetapan kebijakan teknis di bidang perpustakaan sesuai kebijakan umum yang
ditetapkan
oleh
Presiden dan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku; b.
pengkoordinasian
kegiatan
fungsional
dalam
pelaksanaan
tugas
Perpustakaan Nasional; c.
penyelenggaraan
jasa
informasi
kepada
masyarakat
dalam
rangka
pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional; d.
penyelenggaraan
pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan
koleksi deposit nasional; e.
penyelenggaraan pengembangan sistem perpustakaan;
f.
pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas Perpustakaan Nasional secara berdaya guna dan berhasil guna;
g.
penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan
umum,
ketatausahaan,
organisasi
dan
tata
laksana,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hukum; h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Perpustakaan Nasional.
BAB II ...
15
BABII ORGANISASI
Bagian Pertama Susunan Organisasi
Pasal4
(1) Perpustakaan Nasional terdiri dari : a. Kepala; b. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi; c. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan; d. Sekretariat.
(2) Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
Bagian Kedua Kepala Pasal 5~ Kepala berkedudukan f
\
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden.
\
, \
Pasal
6
Kepala mempunyai tugas : a.
memimpin
Perpustakaan
Nasional
ditetapkan berdasarkan ketentuan
sesuai dengan tugas
yang telah
peraturan perundang-undangan
yang
berlaku dan kebijakan pemerintah;
b. menyiapkan ... 16
b.
menyiapkan
kebijakan
nasional
dan
kebijakan
umum
di
bidang
perpustakaan; c.
menetapkan
kebijakan
teknis
di bidang
perpustakaan
yang
menjadi
tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden; d.
membina dan melaksanakan kerja sarna dengan
instansi dan organisasi
lain yang menyangkut bidang perpustakaan.
Bagian Ketiga Deputi Bidang
Pengembangan
Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
Pasal 7
Deputi Bidang Pengembangan selanjutnya sebagian bahan
Bahan Pustaka
dan Jasa Informasi yang
dalam Keputusan ini disebut Deputi I adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional di bidang pengembangan
pustaka
dan jasa
informasi
yang
berkedudukan
di bawah
dan
l I
bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Pasal 8 Deputi I mempunyai tugas menyelenggarakan
pengelolaan karya cetak dan
karya rekam sebagai koleksi deposit nasional, pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi, kerja sarna dan otomasi serta preservasi.
Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi
I
menyelenggarakan fungsi :
a.
perumusan
kebijakan teknis di bidang deposit,
pengembangan
bahan
pustaka, dan jasa informasi serta preservasi; b.pengadaan ...
17
b.
pengadaan dan pengolahan bahan pustaka;
c. pengelolaan
karya cetak dan karya rekam sesuai dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; d.
penyelenggaraan jasa informasi;
e. penyelenggaraan kerja sarna dengan badan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta serta organisasi kepustakawanan di dalam maupun di luar
negeri; f.
pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan pustaka.
Pasal10 (1) Deputi I terdiri dari : a. Pusat Deposit Bahan Pustaka; b. Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka; c. Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi; d. Pusat Preservasi Bahan Pustaka; e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Deputi I sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan
ini.
Bagian Keempat Pusat Deposit Bahan Pustaka Pasal 11 Pusat Deposit Bahan Pustaka mempunyai tug as melaksanakan pengelolaan
I
karya cetak dan karya rekam, penyusunan Bibliografi Nasionallndonesia
(BNI),
Katalog Induk Nasional ( KIN) serta literatur sekunder lainnya.
Pasal 12 Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal11, Pusat
Deposit ... 18
.,
Deposit Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang deposit bahan pustaka;
b. pelaksanaan
pengelolaan
karya cetak dan karya rekam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c.
pelaksanaan penyusunan BNI dan KIN serta literatur sekunder lainnya.
Pasal 13 Pusat Deposit Bahan Pustaka terdiri dari: a. Bidang Deposit; b. Bidang Bibliografi.
Pasal 14 Bidang Deposit mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, bahan pustaka kelabu (grey literature), terbitan badan internasional dan regional.
Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Deposit menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang deposit;
b. penerimaan, pengumpulan, penyimpanan dan pendayagunaan karya cetak dan karya rekam serta bahan pustaka kelabu; c.
penerimaan,
pengumpulan,
penyimpanan
dan
pendayagunaan
bahan
pustaka terbitan badan internasional dan regional; d. pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam.
Pasal 16 ...
19
-
Pasal 16 Bidang Bibliografi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
BNI dan KIN
serta literatur sekunder lainnya.
Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Bibliografi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bibliografi; b. penyusunan, penyuntingan naskah BNI dan KIN; c.
penyusunan bibliografi, katalog, indeks, sari karangan dan bahan pustaka rujukan sejenisnya;
d.
pengelolaan
urusan
Katalog
Dalam Terbitan
( KDT ) dan Standar
Internasional Nomor Buku (ISBN).
Bagian Kelima Pusat Pengembangan
Koleksi dan Pengolahan
Bahan Pustaka
Pasal 18
Pusat- Pengembangan
Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai
tugas melaksanakan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka.
Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pusat Pengembangan
Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka menyelenggarakan
fungsi : a.
pelaksanaan
penyusunan
perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka;
I
b.
pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka;
c.
pelaksanaan distribusi dan tukar-menukar bahan pustaka.
Pasal 20 ... f i .,.. £.
20
Pasal 20 Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka terdiri dari: a. Bidang Akuisisi; b. Bidang Pengolahan Bahan Pustaka.
Pasal21 Bidang Akuisisi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan koleksi bahan pustaka. Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Akuisisi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan koleksi bahan pustaka;
b.
pelaksanaan
pengembangan
koleksi bahan pustaka melalui pembelian,
hadiah, hibah dan tukar menukar, serta pendistribusian
bahan pustaka
surplus; c.
pelaksanaan pengembangan koleksi Indonesiana.
Pasal 23 Bidang
Pengolahan
Bahan
Pustaka
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengolahan bahan pustaka. Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengolahan Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi : a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan bahan pustaka;
b.
pelaksanaan katalogisasi, klasifikasi dan penyelesaian fisik bahan pustaka; c. pelaksanaan ...
21
c.
pelaksanaan verifikasi bahan pustaka;
d.
pemasukan data ke pangkalan data;
e.
penyusunan,
pelaksanaan
dan pengembangan
tajuk nama pengarang,
badan korporasi dan subjek.
Bagian Keenam Pusat Jasa Perpustakaan
dan Informasi
Pasal 25
Pusat Jasa Perpustakaan
dan Informasi mempunyai
tugas melaksanakan
layanan perpustakaan dan informasi.
Pasal26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
Pusat
Jasa Perpustakaan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan
penyusunan
perumusan
kebijakan teknis di bidang jasa
perpustakaan dan informasi. b.
pelaksanaan layanan koleksi umum dan khusus;
c.
pelaksanaan bimbingan pemakai;
d.
pelaksanaan pameran dan promosi;
e.
pelaksanaan kerja sarna dan otomasi perpustakaan.
Pasal27
r
Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi terdiri dari :
.c
~;
"
a.
Bidang Layanan Koleksi Umum;!
b.
Bidang Layanan Koleksi Khusus;;
c.
Bidang Kerja Sarna Perpustakaan dan Otomasi.
i
~
!
f1.
Pasal 28...
22
~
1
Pasal
28
Bidang Layanan Koleksi Umum mempunyai tugas melaksanakan
layanan
koleksi umum.
Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Layanan Koleksi Umum menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang layanan koleksi umum;
b. pelaksanaan layanan koleksi umum dan rujukan; c.
pelaksanaan layanan reproduksi, terjemahan dan konsultasi perpustakaan.
Pasal 30 Bidang Layanan Koleksi Khusus mempunyai tugas melaksanakan
layanan
koleksi khusus.
Pasal 31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Layanan Koleksi Khusus menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
di bidang layanan koleksi
khusus; b.
pelaksanaan layanan koleksi bahan pustaka manuskrip, buku langka dan audio visual;
c.
pelaksanaan layanan reproduksi, terjemahan dan transliterasi (alih aksara) dan konsultasi perpustakaan.
! I ,
Pasal 32 ...1
,
23
i
.
Pasal 32 Bidang
Kerja
Sarna
Perpustakaan
dan
Otomasi
mempunyai
tugas
melaksanakan kerja sarna perpustakaan dalam dan luar negeri, pengelolaan pangkalan data nasional, pelaksanaan dan pengembangan
sistem otomasi
perpustakaan. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Kerja Sarna Perpustakaan dan Otomasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan
bahan perumusan
kebijakan
teknis di bidang kerja sarna
perpustakaan dan otomasi; b. pelaksanaan kerja sarna perpustakaan dalam dan luar negeri; c.
pengelolaan pangkalan data perpustakaan lingkup nasional;
d.
pembinaan dan pengembangan otomasi
perpustakaan
di lingkungan
Perpustakaan Nasional; e.
pengelolaan website dan jaringan intranet;
f.
pengembangan
format
komunikasi
Indonesia
Machine
Readable
Cataloging (INDOMARC).
Bagian Ketujuh Pusat Preservasi
Bahan Pustaka
Pasal 34 Pusat Preservasi Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan pelestarian informasi dan fisik bahan pustaka.
Pasal 35 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada Pasal 34, Pusat
Preservasi Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang preservasi bahan pustaka; b. pelaksanaan ...
24
b.
pelaksanaan pelestarian fisik bahan pustaka melalui konservasi, restorasi dan penjilidan bahan pustaka;
c.
pelaksanaan pelestarian informasi bahan pustaka melalui reprografi dan transformasi digital;
d.
pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan pelestarian bahan pustaka;
e.
pelestarian koleksi yang bersifat kedaerahan melalui pelestarian fisik asli atau alih media. Pasal 36
Pusat Preservasi Bahan Pustaka terdiri dari : a.
Bidang Konservasi;
b. Bidang Reprografi; c.
Bidang Transformasi Digital. Pasal 37.
Bidang Konservasi mempunyai tugas melaksanakan pelestarian fisik melalui pemeliharaan, perawatan, restorasi dan penjilidan bahan pustaka.
Pasal 38 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Konservasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi;
b.
pelaksanaan
survey bahan pustaka dan fasilitas
perpustakaan
dalam
rangka penyiapan perencanaan pelestarian; c.
penyelenggaraan
pemeliharaan
dan
pengendalian
kondisi
lingkungan
bahan pustaka; d.
pelaksanaan penjilidan, perawatan, restorasi bahan pustaka konvensional dan media baru;
e.
pelaksanaan fumigasi dan penetralan asam pad a bahan pustaka;
f. pelaksanaan ...
25
f.
pelaksanaan analisis proses kerusakan dan evaluasi metoda konservasi dalam rangka pengembangan pelestarian;
g.
penyelenggaraan penyuluhan pelestarian bahan pustaka.
Pasal 39
Bidang Reprografi mempunyai tugas melaksanakan
pelestarian kandungan
informasi bahan pustaka melalui alih media mikrografi dan fotografi.
Pasal 40 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Reprografi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang reprografi;
b.
pelaksanaan
alih media bahan pustaka
langka koleksi
Perpustakaan
Nasional ke dalam bentuk mikro; c.
pelaksanaan reproduksi toto naskah kuno, lukisan dan peta;
d.
pelaksanaan pelestarian informasi pustaka langka warisan budaya bangsa di daerah;
e.
pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan koleksi bentuk mikro;
f.
pelaksanaan pemeliharaan dan penyimpanan master film negatif toto dan bentuk mikro.
Pasal 41 Bidang
Transformasi
Digital mempunyai
tugas
melaksanakan
pelestarian
kandungan informasi bahan pustaka melalui alih media digital ke media baru. !;i
Pasal 42
;'c
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Transformasi Digital menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan ...
26 .;,
;~ ,
!
{
,;i ...
,t. ~
'.
':
~
!
a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tranformasi digital;
b.
pelaksanaan
kegiatan transformasi kandungan informasi bahan pustaka
langka khasanah warisan budaya bangsa ke bentuk digital; c.
pelaksanaan
pembuatan
metadata
informasi
bahan
pustaka
untuk
pangkalan data; d.
pelaksanaan transformasi informasi digital ke media baru;
e.
pelaksanaan pemeliharaan dan penyimpanan master informasi digital;
f.
pengembangan sistem pelestarian bentuk digital.
Pasal43
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pada Deputi
I
dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan
Jabatan Fungsionallainnya (2) Kelompok
Jabatan
yang terbagi dalam beberapa kelompok.
Fungsional sebagaimana
dimaksud
dalam ayat (1)
Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Pusat yang dalam pelaksanaan sehari-hari mendapat penugasan dari masing-masing Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal44 Kelompok
Jabatan
Fungsional
fungsional
pelaksanaan
mempunyai
tugas
melaksanakan
tugas dan fungsi di bidang pengembangan
kegiatan bahan
pustaka dan jasa informasi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
~
Pasal 45! (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsionallainnyat
~
terdiri alas sejumlah jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan
~
perundang-undangan yang berlaku.,
t !
I
(2) Jumlah ...
ri
"
27
...
(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh masingmasing Kepala Pusat. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
/'~----/
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Perpustakaan
Pasal 46 Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan
Nasional di bidang pengembangan
sumber daya
perpustakaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
Pasal 47 Deputi II mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sistem
perpustakaan,
pendidikan
dan
pelatihan,
serta
pengembangan
berbagai jenis perpustakaan.
Pasal 48 Dalam melaksanakan tug as sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Deputi II menyelenggarakan fungsi: a.
perumusan
kebijakan
sistem perpustakaan,
teknis di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan
~
berbagai jenis perpustakaan;
i
b. penyelenggaraan
,
,, i
28
...
b. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan; c.
penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan;
d.
penyelenggaraan pengembangan berbagai jenis perpustakaan;
e.
pemasyarakatan dan peningkatan minat baca.
Pasal 49 (1) Deputi II terdiri dari : a.
Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat SaGa;
b.
Pusat Pelatihan Sumber Daya Perpustakaan;
c.
Pusat Pengembangan Pustakawan;
d.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur
Organisasi
Deputi II sebagaimana
tercantum
pada Lampiran
III
Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
Bagian Kesembilan Pusat Pengembangan
Perpustakaan
dan Pengkajian Minat Baca
Pasal50 Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat SaGa mempunyai tugas
melaksanakan
semua jenis
pengkajian,
perpustakaan
pembakuan,
dan koordinasi
akreditasi,
pemasyarakatan
pengembangan budaya baca
dengan instansi terkait.
Pasal 51 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat SaGa menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan ...
29
--
a.
pelaksanaan
penyusunan
perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
pengembangan, pembinaan, pembakuan dan akreditasi perpustakaan ; b.
pelaksanaan pengkajian dan pengembangan semua jenis perpustakaan;
c.
pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data perpustakaan;
d.
penyusunan pembakuan penyelenggaraan perpustakaan ;
e.
pelaksanaan
pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan
budaya baca
dengan instansi terkait; .f.
pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan akreditasi semua jenis perpustakaan.
Pasal 52 Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca terdiri dari :
a.
Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus;
b.
Bidang
Pengkajian
dan
Pengembangan
Perpustakaan
Sekolah
dan
Perguruan Tinggi; c.
Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Minat Baca.
Pasal 53 Bidang Pengkajian dan Pengembangan
Perpustakaan
Umum dan Khusus
mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan
perpustakaan,
pembakuan dan akreditasi perpustakaan umum dan khusus.
Pasa! 54 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bidang Pengkajian
dan
Pengembangan
Perpustakaan
Umum
dan
Khusus
menyelenggarakan fungsi; a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perpustakaan umum dan khusus;
b.
pengkajian dan pengembangan
perpustakaan umum dan khusus; c. pengumpulan ...
30
J
..
c.
pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi perpustakaan umum dan khusus;
d.
penyusunan pembakuan perpustakaan dan pelaksanaan akreditasi serta evaluasi perpustakaan umum dan khusus;
e.
pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) perpustakaan
umum dan
khusus.
Pasal55 Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi
mempunyai
perpustakaan,
tugas
pembakuan
melaksanakan dan
akreditasi
pengkajian, perpustakaan
pengembangan sekolah
dan
perguruan tinggi.
Pasal56 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi;
b.
pengkajian
dan pengembangan
perpustakaan
sekolah
dan perguruan
informasi
perpustakaan
tinggi; c.
pengumpulan,
pengolahan
dan
penyebaran
sekolah dan perguruan tinggi; d.
penyusunan pembakuan perpustakaan dan pelaksanaan akreditasi serta evaluasi perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi;
e.
pemberian nomor pokok perpustakaan ( NPP ) perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi;
Pasal 57...
31
Pasal Bidang
"
Pengkajian
dan
57
Pemasyarakatan
Minat Baca
mempunyai
tugas
melaksanakan pengkajian, pengembangan, koordinasi pemasyarakatan
minat
baca dengan instansi terkait.
Pasal
58
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Minat Baca rnenyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemasyarakatan minat baca;
b.
pengkajian dan pengembangan minat baca;
c.
pengumpulan,
pengolahan
dan penyebaran
informasi
pemasyarakatan
minat baca; d.
pelaksanaan koordinasi pemasyarakatan minat baca;
e.
pelaksanaan promosi minat baca.
Bagian Kesepuluh Pusat Pelatihan Sumber Daya Perpustakaan Pasal 59 Pusat Pelatihan Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan analisis sumber daya manusia di bidang perpustakaan, kurikulum, program, penyelenggaraan,
mengembangkan
mengembangkan sarana, dan evaluasi
program pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
Pasal 60 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pusat Pelatihan Sumber Daya Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan ...
32
i
I
f I
j
~
a.
pelaksanaan
penyusunan
perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
I
pendidikan dan pelatihan sumber daya perpustakaan; b.
pelaksanaan analisis sumber daya manusia di bidang perpustakaan;
c.
penyusunan,
pelaksanaan
dan
pengembangan
kurikulum
program
pendidikan pelatihan perpustakaan; d.
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan;
e.
pelaksanaan pengembangan sarana pelatihan;
f.
evaluasi program pendidikan dan pelatihan perpustakaan;
g.
pemberian
akreditasi
dan
rekomendasi
pendidikan
dan
pelatihan,
penyetaraan kepustakawanan.
Pasal 61 Pusat Pelatihan Sumber Daya Perpustakaan terdiri . a.
Bidang Program dan Evaluasi Pelatihan;
b.
Bidang Penyelenggaraan Pelatihan.
Pasal 62 Bidang
Program
mengembangkan,
dan
Evaluasi
Pelatihan
mengakreditasi,
mempunyai
merekomendasi
tugas dan
menyusun,
mengevaluasi
pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
Pasal 63 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bidang Program dan Evaluasi Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan
evaluasi pelatihan; b.
penyusunan
program
pendidikan
dan
pelatihan
tenaga
fungsional
pustakawan dan non fungsional; c.
penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan perpustakaan;
d. pemberian ...
33
.
d.
pemberian akreditasi dan rekomendasi pendidikan dan pelatihan;
e.
pelaksanaan koordinasi dengan lembaga terkait;
f.
pengkajian dan evaluasi program pelatihan perpustakaan.
Pasal64 Bidang
Penyelenggaraan
Pelatihan
mempunyai
tugas
melaksanakan
dan
mengembangkan sarana pendidikan dan pelatihan.
Pasal 65 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bidang Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi : a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
b.
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perpustakaan baik di dalam maupun di luar Perpustakaan Nasional;
c.
penyiapan dan pengembangan
sarana dan prasarana
pendidikan dan
pelatihan; d.
penyiapan dan pembinaan penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
Bagian Kesebelas Pusat Pengembangan
Pustakawan
Pasal 66 Pusat
Pengembangan
Pustakawan
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengembangan tenaga fungsional pustakawan.
Pasal 67 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam rasa' 66, Pusat Pengembangan Pustakawan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan ...
34
! ! Ii
t, ,
!
(.
~
'.
t f ~ lI.
~
a.
pelaksanaan
penyusunan
perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
b.
pengembangan tenaga fungsional pustakawan; pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional pustakawan;Ii
c.
pelaksanaan pemberian akreditasi Pustakawan dan Tim Penilai;
d.
pelaksanaan koordinasi dan pengkajian pengembangan pustakawan;1.
e.
pelaksanaan pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan;I
f.
evaluasi pustakawan dan angka kreditnya serta tim penilai.,,
..
~ c
f
rl
Pasal 68
r..
;[
[.
Pusat Pengembangan Pustakawan terdiri dari : a.
Bidang Akreditasi Pustakawan;
b.
Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pustakawan.
Pasal 69 Bidang Akreditasi Pustakawan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman
teknis,
pelaksanaan
pengembangan
Jabatan
Fungsional
Pustakawan, penyetaraan, penilaian angka kredit dan pemberian rekomendasi pengangkatan tim penilai jabatan fungsional pustakawan.
Pasal 70 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69, Bidang Akreditasi Pustakawan menyelenggarakan fungsi : a.
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
di bidang
akreditasi
pustakawan;t b. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan jabatan ,
fungsional pustakawan; c.
pelaksanaan penyetaraan tenaga fungsional ;
d.
pemberian rekomendasi, akreditasi dan pengangkatan tim penilai jabatan fungsional pustakawan. Pasal 71 ...
35
.I
--
~
Pasal71 Bidang
Pengkajian
melaksanakan
dan
Pengembangan
Pustakawan
penyusunan program, pengembangan,
mempunyai
tugas
pemasyarakatan
dan
evaluasi tenaga fungsional pustakawan.
Pasal 72 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71, Bidang
Pengkajian
dan
Pengembangan
Pustakawan
menyelenggarakan
fungsi: a.
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pustakawan;
b. pengkajian dan pengembangan pustakawan; c.
penyusunan program pengembangan pustakawan;
d.
pelaksanaan pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan;
e.
pelaksanaan pengembangan kemampuan pustakawan;
f.
evaluasi peranan dan pemanfaatan tenaga fungsional pustakawan.
Pasal 73
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pad a Deputi II
dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan
Jabatan Fungsionallainnya (2) Kelompok Jabatan
yang terbagi dalam beberapa kelompok.
Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Pusat yang dalam pelaksanaan sehari-hari mendapat penugasan dari masing-masing Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 74 ...
36
11
..M
!
Pasal 74 Kelompok
Jabatan
Fungsional
mempunyai
tugas melaksanakan
kegiatan
fungsional pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya
perpustakaan
sesuai
dengan
jabatan
fungsional
masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal75 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsionallainnya terdiri alas sejumlah jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh masingmasing Kepala Pusat.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keduabelas Sekretariat Pasal 76
Sekretariat urusan
mempunyai
perencanaan
tugas
mengkoordinasikan
program
dan
anggaran,
dan
menyelenggarakan
keuangan,
kepegawaian,
penyusunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan,
organisasi dan
tala laksana, tala usaha, rumah tangga dan perlengkapan.
Pasal77 Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
76,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian
37
...
JII
.J
a.
pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja, dan anggaran;
b. pelaksanaan
pelayanan
ketatausahaan
administrasi
kepegawaian,
keuangan,
dan
pengelolaan
organisasi
urusan
dan
tatalaksana,
peraturan
perundang-
perlengkapan, dan rumah tangga; c.
pengkoordinasian
penyusunan
dan penelaahan
undangan serta pertimbangan bantuan hukum; d.
pengkoordinasian dalam penyusunan laporan.
Pasal 78 (1) Sekretariat terdiri dari : a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Kepegawaian; c.
Bagian Keuangan;
d.
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
e.
Bagian Umum.
(2) Struktur Organisasi Sekretariat sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini. Pasal 79
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan anggaran, evaluasi, akuntabi!itas dan pelaporan.
Pasal 80 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79. Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data bidang perencanaan dan
anggaran;
b. penyusunan ...
38
-
b.
penyusunan rencana program kerja dan penganggaran jangka pendek, serta jangka panjang;
c.
pemantauan, analisis, evaluasi, akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan rencana program kerja dan anggaran.
Pasal 81
Bagian Perencanaan terdiri dari :
a.
Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
b. Subbagian Evaluasi dan Akuntabilitas; c.
Subbagian Pelaporan.
Pasal82 (1) Subbagian
Penyusunan
Program
dan
Anggaran
mempunyai
tugas
menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran. (2) Subbagian
Evaluasi
dan Akuntabilitas
mempunyai
tugas
bahan pemantauan dan evaluasi hasil pemeriksaan serta
menyiapkan
pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data hasil temuan pemeriksaan. (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusurran laporan pelaksanaan kegiatan program ke~a Perpustakaan Nasional.
Pasal83 Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.
Pasal 84 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Kepegawaian a.
menyelenggarakan fungsi :
penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai ;
b. pelaksanaan ...
39
b. pelaksanaan
urusan pengangkatan,
kepangkatan,
pemberhentian
dan
pensiun pegawai; c.
pelaksanaan urusan kesejahteraan dan pemberian tanda penghargaan, hukuman disiplin serta pendokumentasian data pegawai.
Pasal 85 Bagian Kepegawaian terdiri dari : a.
Subbagian Pengembangan Pegawai;
b. Subbagian Mutasi Pegawai; c.
Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.
Pasal86 (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana formasi, pengadaan dan pengembangan pegawai. (2) Subbagian
Mutasi
pengangkatan,
Pegawai
kepangkatan,
mempunyai
tugas
pemindahan
tempat
menyiapkan dan
daerah
bahan kerja
pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai. (3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan kesejahteraan, pemberian tanda penghargaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hukuman disiplin, serta pendokumentasian data pegawai.
Pasal 87 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
Pasal 88 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan perbendaharaan; b. pelaksanaan urusan verifikasi dan laporan keuangan.
Pasal 89...
40
I
,,:
j
Pasal89 Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi.
Pasal 90 (1) Subbagian
Perbendaharaan
mempunyai
tugas
menyiapkan
bahan
perbendaharaan dan administrasi tala usaha keuangan. (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi sumber data akuntansi anggaran rutin dan pembangunan.
Pasal 91 Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan undangan,
penyusunan
perumusan
pertimbangan
dan
dan penelaahan
bantuan
hukum,
peraturan urusan
perundang-
organisasi
dan
tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.
Pasal92 Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud pad a Pasal 91, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan,
perumusan,
penelaahan
peraturan
perundang-undangan,
pertimbangan dan bantuan hukum; b. penyusunan, analisis, dan evaluasi organisasi dan tala laksana; c.
koordinasi pemberitaan, promosi dan dokumentasi perpustakaan;
d.
pelaksanaan kegiatan persiapan terbitan dan pencetakan.
Pasal 93...
41
Pasal 93
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari : a. Subbagian Hukum dan Organisasi; b. Subbagian Hubungan Masyarakat; c.
Subbagian Penerbitan.
Pasal 94 (1) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum serta analisis, evaluasi organisasi dan tatalaksana. (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, peliputan media massa dan konfrensi pers serta publikasi dan promosi. (3) Subbagian
Penerbitan mempunyai tug as melakukan persia pan terbitan
Perpustakaan Nasional dan pencetakan.
Pasal 95 Bagian Umum mempunyai tug as melaksanakan tatausaha umum dan sural menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.
Pasal 96 Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud pad a Pasal 95, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a.
pelaksanaan urusan tala usaha umum, surat-menyurat dan kearsipan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga;
c. pelaksanaan ...
42
c.
pelaksanaan
urusan perlengkapan;
d.
pengkoordinasian
kegiatan tala usaha pimpinan.
Pasal
97
Bagian Umum terdiri dari : a.
Subbagian
Tata Usaha Umum;
b.
Subbagian
Persuratan
c.
Subbagjan
Rumah Tangga;
d.
Subbagian
Perlengkapan.
dan Kearsipan;
i i
If,
Pasal 98 (1) Subbagian administrasi (2) Subbagian
Tata
Umum
kepada Kepala, Persuratan
sural menyurat, (3) Subbagian
Usaha
mempunyai
tugas
melakukan
pelayanan
Deputi I dan II.
dan Kearsipan
mempunyai
tugas melakukan
urusan
dan kearsipan.
Rumah Tangga
mempunyai
tugas melakukan
urusan pelayanan
rumah tangga dan keprotokolan. (4) Subbagian pengadaan,
Perlengkapan
mempunyai
pemeliharaan
tugas
menyiapkan
bahan
dan penghapusan.
BABIII TATA
KERJA
Pasal Dalam
melaksanakan
Perpustakaan sinkronisasi lingkungan tugasnya
Nasional
99
tugasnya wajib
setiap
menerapkan
pimpinan prinsip
baik dalam ling kung an masing-masing Perpustakaan
Nasional
organisasi
serta dengan
koordinasi, maupun
instansi
di
lingkungan
integrasi
antar organisasi
dan di
lain sesuai
dengan
Pasal
100 ...
masing-masing.
43
~
Pasal100 Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya
masing-masing
dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal101 Setiap
pimpinan
organisasi
di lingkungan
Perpustakaan
Nasional
wajib
mengikuti dan mematuhi peraturan dan petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
-Pasal
102 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan
kepada
pimpinan
satuan
unit organisasi
lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 103 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta memberi petunjuk kepada bawahan.
Pasal
104
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan, unit organisasi dibantu oleh kepala
unit organisasi
bawahannya
dalam
rangka
pemberian
bimbingan
kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
Pasal 105...
44
Pasal
105
Setiap pimpinan unit organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya
dan apabila terjadi penyimpangan
wajib mengambil
langkah
penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV KETENTUANPERALIHAN
Pasal 106
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional
Provinsi
masih
tetap
berlaku
berdasarkan
Keputusan
Kepala
Perpustakaan Nasional Nomor 44 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sampai ada ketentuan lain yang mengatur lebih lanjut. Pasal 107
Semua
Keputusan
Kepala
Perpustakaan
Nasional
yang
merupakan
pelaksanaan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 44 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Ke~a Perpustakaan Nasional masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan atau disesuaikan berdasarkan Keputusan ini. BAB V KETENTUAN
PENUTUP
Pasal 108 Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan
oleh
Kepala
Perpustakaan
Nasional
setelah
terlebih
dahulu
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 109 ...
45
Pasal
109
Keputusan ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2000
KEPALA PERPUSTAKAAN REPUBLIK INDONESIA,
.:
ttd HERNANDONO
Disalin sesuai dengan aslinya Se retaris Perpustakaan
Nasional
blik Indonesia
:/°-1V to
46
NASIONAL
g 0
«~
Ir-IL.L.
«-r
-aJ
I I
>-
W C
~ «
z
1- ~« z «"'4, L r-
::>~~.-
Z(/)c..
I-
~«« z~~ «~~«
z
~ "'4,
«
1
-'-ZJ
-°=
_J
cn
-I
-c..ZW(/) WWaJ::> C c.. ~~ ~ c.. ~::>W
~
-(/)
'-W-.z
::>~~-
-c..z
-~(/)U-
~.-o
Ir- z
I
«-
W
","'"
W
_I
c:
_I
--I
C aJ -(/)
I
I_\.
~ ~
CD .-"" -«
.3 I/)
I/)
c: ro
ro
c:
N
0
~ -ffi o~ ~ ~ g a. '-"0
~ro E.:@ ~ ro
'-
"CO:C I~g- Q) 5. It) N ~
02 E
c: ~"CO ~:JC:OOJ
-c: °0."5 Z
««~ Z -J « «
c..
wZ
~«
c..OOO W::)~c..OO
«I-Z
«~-J
-J Eg-~o~ ro~ Z
I
I
-«
L
m
zaJ« ~ c
~«z
:I:~
wwz(/) C c.. « «
-
I
-J «
z
Z
-0 « (/) z
~ ~
0.. 0:: ~
0 ::) 0 0
z0
0
«W
o..~ «~:s~ W
I
(fj
W
Z
~~ WW
~
-JaJ
«::)
ro
-
0..0..
~
ro 6 C
>, °-
~
~C ro
.-
CD
(fj
C
~ .!!?:
..~-"--
~
~
0
"'
'"00 :J
:J 0)
1n
~ (j)« «II->~ «~-J (/)Wa. ::J(/)z a. ;:a
a.W« ~ I
~~ (j) z~ «W o(/) -z alo~
~
u. ~~-« z~ «0 Q~ ala.W ~
(/) ::J (/)
(/)
~-l ~~~ «00~S:2 mzo ~« I1
«Z ~
m~~z
Zo
0 0
c:
:J .c:
IV 0
~
~ «(j)
i ,
~~
oQ
~(j) «a.
0
~
--l
-'"
Q) c: 0
z
«
Z(/)I-I(9 « «0 0 «(/)0 ::J
zz~
~«I Z::J « « -, o>-~
::J
Z Z ««(j)
~ -Z~ (/) ~«::J
~~
..
« WU-«
~~o
~~E~ ~-
« I-(/)I-~ m~w
o>-~
<:5 ~
z~~
0
«0 Q~z
~
O Um~~
-'« 0 z
~~ Z
1j) ~
z~
«~ tnz
~~
/'
~
z
\
c:
IV
~ e-
IV -"' "' :J
Q)"cIV« Go!:.1-
~~~~ ~g.s. Q)
=c:~ .~ c: 2IVrn5 () rn ~ 0. :J .-E c: -'~ ~g.~~~
Z
«Z
~
<9<3:ZOU) <3: ro ~<3: -~<3:~
~WI-O a.<9~~ W Z -
oa.z~ WQ «~
~s
~I(/)
~~
<9<3:<3: ZI,
ro -z(/)
:I:
ffi
« z
W
GoGo
ro §
ro
~ ~
W
alz«
aI
u: alai m
~~
a.«
-~ aI«
IQW alO
1..
',~, "-.,~
c
,
~
r..' \
',
c: m O ON
0
O 0
Z ~Z
,:rw,-,«,~"",,: ,,~
(!)~ I-~~ ~~~ ~CO~
-cn :J~O cn
ro.-
~ro
c.ONcn Q)"t)c:2 .5P.~{ij~ a.E:Jcn
(!)~3
cn
ZI-~ ~O~ Ow~ CD~~
z
n... ...Z
(!)-CO3
~~ zZ
z ~ (!)
Z~~~ ~~w~ CDillill~ O(!)(!)
Z
na.::) a. 0
~
1
~~Z
(!) (!) ~ ~z(!)~Z I-
[;:: ~Z
Z
ilia.
f
."
-~ (!) ~ ::) ~ z~-I~ ~ (!) ~ I-
cn
>- ~ z~;?; I- ~ 0 ~ Qw:) co[ijw >-a. Z W
a.
Qow:) CO~zw a.~a. 0
::)w
cna.
1
Oa.~(!) Z~o(!)
l
~-~I~~wcn a.-3CO::) ~~~
~Z
a.
a.WI-~::) (!)cn Z::)
-
Z
~
ro:Ol-« c. Cl>5.It>(O
=~Cl>N'-c:~ c:rorocnro
'-:JC:'-ro
'0. "S .Q 0 ~ Ec.cnEc: roCl>roOro -I~ZZI-
(!) Z
Z ~ ~ -> co~ f= ~ 0 ::)w ~ a.~fficn WWCO::) °a.~a. (!)::)~
zcn~ ~
~
zch z~::) ~(!)~
~~I~ ~z:)1~~oz (!)(!)~~ ZZcn::)
~::)z~z::)~ ~~zcn (!)~~::) illw;?;~ a.(!)~
z~ z~ ~oz~ (!)z~u I-~~~~ ~co;?;~
w
~ ~(!) ~~z~ (!) ~ w ~(!) OZ~a. -wI-
1
COa.
(!)ill~~ Z a. ::) 0 ~ a. Q~~ COOW a.
L
~~~(!)~ a. In cn Z Z '-'::)Willa.a.~ a.~ w
a.
J
1
ZZ ~
t:31-~ (!)Z~~ z~~co ~~~Io~>-~ CD(!)~~ Z ~ ~ Ww a. a.
L
Ci5
:;;! ~ "5 < z Z
Z -0
0
Z
0
~
<
OC W -Z
a.~Eo Z OC w
:). ffi
J:
:J a. w
< a. w
ro
-
~OC
roB
~ 'Ci5 1!Jz .~,.=ro
1
':.-'-'-
c to to -'" to
gj
to -0
0 0
N
Z <
< z IJc
z
-~ ~~ IDZ
< ~
<~ (:?~
z <
ZOZ ~Z~ ~
~
0
Q.
OOw
00::> ~
IDI ID<
::>~
<,<[Q ID~<
-I
Q.
ID::>W
::>OO~ 00 ffi
II)
0 0 0 N
<{
Z
OJ
5. 5 ci;)
i;)
z ~~~
~ Z
~~
OJ ,< (D
Z z<
-z
~~
~ ~
ck:Z
Z 0
ck:
z
?d_=-~
I
W
<{=>
~ck:
ro (1J § >- .-
ww
0..0..
~~~~
0..~"C°
w-
=>0 0..00
zz< f«~ (:?~~
1Dir: -<
Z ~~
~~@
<
~ I<
~o~
~ Z~ Ǥ -<
~> IDW
f-
~::>~ ID~W ::>
~
i~~
Z<{
Q.
W
~~ OO~
IDZ
-«<
00 <
<
~
Q) OJ >~g-c~ cto~~~o~
Z
IJ~~l
<{
a~
I-
~ <{=>
~in~
Z <
~~«
00
z
W::>
Z <
~
'"
OOw Q.
Z <°1:: --J ~inffi <
1D.:5fID-JZ ::><::> OO>~ W<
(:?OO~Z
II>I~
'"
z-
Z
::>::>~ OOIO
Q) c.c ~"OOJOJ Q. -~ -= ~.aN.to -'"
Z
Z < ~
~~< ID::>~ ID~~ ID ::>~Q.
~ <
~ ~
Z<
Z <
(:?<~ <~< IDW~
~
(])w
-<{(9
w
I-
W
~ck: (/)
Z<{ <{~ (9;;;
0.. W
~
<{v (])w
zO ~~ ::,Q. ~ ::> 0000
::> >Z Q. W
~.,
!
