PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG KARNO KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan acuan dalam penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Kota Blitar, perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja; b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu menetapkan kelembagaan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional;
Mengingat
tersebut dalam
diatas bentuk
: 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter; 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004; 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
-2Memperhatikan : 1. Surat Walikota Blitar Nomor 050/3062/422.202/2004 tanggal 3 Agustus 2004. 2. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/141/M.PAN/1/2005 tanggal 20 Januari 2005.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG KARNO.
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang selanjutnya disebut Perpustakaan Bung Karno adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Nasional RI di bidang perpustakaan yang berkedudukan di Kota Blitar. (2) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI, yang secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Blitar. (3) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang perpustakaan proklamator Bung Karno, menghimpun, mengelola, melestarikan, mengembangkan, dan mendayagunakan koleksi Perpustakaan Bung Karno. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno menyelenggarakan fungsi : a. Pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis, program, serta pengendalian Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno; b. Pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelolaan dan pelestarian bahan pustaka dan non pustaka; c. Pelayanan, kerjasama dan promosi perpustakaan; d. Pelaksanaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno; e. Penelitian dan pengkajian bahan pustaka tentang Bung Karno.
-3BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka; d. Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama; (2) Bagan Struktur Organisasi Perpustakaan Bung Karno sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Pasal 5 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan; c. pelaksanaan urusan program dan keuangan. Pasal 7 Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengolahan, penelitian dan pengkajian, serta pelestarian bahan pustaka. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan koleksi; b. pelaksanaan penyimpanan dan pengolahan bahan pustaka; c. pelaksanaan pemeliharaan, pelestarian dan perbaikan bahan pustaka. d. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian bahan pustaka tentang Bung Karno.
Bidang
Pasal 9 Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pelayanaan informasi, promosi, dan kerjasama perpustakaan. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan layanan koleksi khusus Bung Karno (Buku dan Non Buku); b. pelaksanaan layanan koleksi umum; c. pelaksanaan promosi perpustakaan.; d. pelaksanaan kerjasama perpustakaan.
-4Pasal 11 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang mendukung kegiatan administrasi dan kegiatan teknis, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Bung Karno, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berkoordinasi dengan masing-masing Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 12 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional di bidang yang sesuai tugas dan fungsinya, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Perpustakaan Bung Karno. (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB III TATA KERJA Pasal 13 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Bung Karno, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan unit organisasi Perpustakaan Bung Karno maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 14 Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Perpustakaan Bung Karno bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 15 Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Perpustakaan Bung Karno wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 16 Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Perpustakaan Bung Karno wajib mengikuti dan mematuhi arahan, serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. Pasal 17 Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Perpustakaan Bung Karno wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala, secara berkala dan tepat pada waktunya. Pasal 18 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Perpustakaan Bung Karno dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta memberi petunjuk kepada bawahan.
-5Pasal 19 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Perpustakaan Bung Karno dibantu oleh kepala satuan kerja di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala. BAB IV ESELONISASI Pasal 20 a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno adalah jabatan eselon IIb; b. Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka adalah jabatan eselon IIIb; c. Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama adalah jabatan eselon IIIb; d. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVa. BAB V LOKASI Pasal 21 Perpustakaan Bung Karno berlokasi di Kota Blitar, Propinsi Jawa Timur. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja berdasarkan keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 23 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan pejabat Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Pebruari 2005 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DADY P. RACHMANANTA
-6LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 TANGGAL 8 PEBRUARI 2005
KEPALA
SUB BAGIAN TATA USAHA
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN KERJASAMA
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DADY P. RACHMANANTA
