PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I. SALINAN
KEPUTUSAN KEPA~
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBUK INDONESIA NOMOR: 44 TAHUN 1998 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBUK INDONESIA
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa
sebagai
Republik
pelaksanaan
Indonesia
Perpustakaan
Nomor
50
Tahun
dan
Presiden
1997
Nasional Republik Indonesia,
perlu untuk menetapkan organisasi
Keputusan
tentang
djpandang
rincian tugas, fungsi, susunan
tats
kerja
Perpustakaan
Nasional
Republik Indonesia;
Mengingat
:
1. Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan tentang
Undang-undang
Serah
Simpan
Rekam (Lembaran
Nomor 4 Tahun 1990
Karya
Negara
Cetak
dan
Karya
Tahun 1991 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
.
'.t (
-2
3. Keputusan
-
Presiden
Republik
Indonesia
Nomor 50
Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional Repub/ik Indonesia;
Memperhatikan
.Surat
Persetujuan
Pengawasan Aparatur
Menteri Negara Koordinator
Pembangunan
Negara
Nomor
dan
Bidang
Pendayagunaan
163/MK. WASP AN/7119gB
tanggal 21 Juli 1998;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
.KEPUTUSAN
KEPALA
REPUBUK
INDONESIA
TATA
KERJA
REPUBUK
PERPUSTAKAAN
NASIONAL
TENTANG ORGANISASI
PERPUSTAKAAN
DAN
NASIONAL
INDONESIA.
BABI KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Pagel 1
(1) Perpustakaan selanjutnya dengan
Nasional
Republik
da/am Keputusan
Perpustakaan
Indonesia,
Presiden
Nasional
yang
ini diseb4t
adalah
Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang berkedud4kan bawah dan bertanggung
jawab
langsung
Presiden.
..~
~~
"
';;:1
(
-
di
kepada
R"~'
-3
-
(2) Perpustakaan
Nasional
dipimpin
oleh
seorang
Kepala.
Pasal2
Perpustakaan membantu
Nasional Presiden
pengembangan,
dalam
tugas
pokok
menyelenggarakan
pembinaan, darj pendayagunaan
jenis perpustakaan maupun
mempunyai
swasta
semua
di instansi atau lembaga Pemerintah dalam
rangka
pelestarian
bahan
pustaka sebagai hasil budaya serta pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, den kebudayaan.
Pasal3
Dalam pada
melaksanakan Pasal
luges
2,
menyelenggarakan
a. perumusan
sebagaimana
dimaksud
Perpustakaan
Nasional
fungsi :
kebijaksanaan
nasional
di
bidang
pengembangan, pembinaan, den pendayagunaan perpustakaan; b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan,
pembinaan,
dan
pendayagunaan
perpustakaan; c. penyelenggaraan pembin~an
pendidikan
sumber
daya
dan
Jatihan,
manusia
di
dan
bidang
perpustakaan;
~;L_'"
~
""'
;}
(
-'~IIIII -4
d. pelaksanaan
-
kerjasama di bidang perpustakaan
dan
informasi dengan badan atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri; e. pelaksanaan baik
pembinaan
perpustakaan
pemerintah
semua jenis perpustakaan
di
maupun
instansi
swasta
atau
yang
lembaga
ada
di
pusat
penyimpanan,
dan
maupun di daerah; f.
pelaksanaan
pengumpulan,
pengolahan negeri
bahan
serta
pustaka
perawatan
dari
dan
dalam
den luar
pelestarian
bahan
pustaka;
g. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi nasional, katalog induk nasiona1, bahen rujukan berupa indeks, bibliografi
subyek,
abstrak,
dan
penyusunan
perangkat lunak lainnya; i.
pelaksanaan naskah,
jasa
koleksi
multimedia,
seperti dan
bahan
jaringan
rujukan, otomasi
perpustakaan; j.
pelaksanaan
pengkajian
dan pengembangan
sistem
nasional perpustakaan; k. pelaksanaan lembaga
koordinasi
lain
pembinaan
dan
dan
kerjasama
departemen
kepangkatan
dalam
Jabatan
dengan rangka
Fungsional
Pustakawan; I.
pelaksanaan
pembinaan administrasi,
pengendalian,
dan pengawasan Perpustakaan Nasional;
-~.,.
.-c.
~c~,
';)
(
-5
-
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.
BAB II ORGANISASI
Bagian Pertama Susunan Organisasi
Pasal 4
Perpustakaan Nasional terdiri dari :
a, Kepala; b. Deputi Pengembangan
Bahan Pustaka dan Layanan
Informasi; c. Deputi Pembinaan; d. Sekretariat; e. Perpustakaan Nasional Provinsi.
Bagian Kedua Kepala
Pasal 5
Kepala Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala, mempunyai tugas :
'-
~~~..
""
(
-6
a. Memimpin
-
Perpustakaan
Nasional
sesuai
dengan
tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional;
b. Membina sumber daya perpustakaan agar berdaya guns dan berhasil guna.
Pasal 6
Apabila
Kepala
berhalangan,
maka
Kepala
dapat
menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala.
Bagian Ketiga Deputi Pengembangan
Bahan Pustaka dan
Layanan Informasi
Pasal 7
(1) Deputi Pengembangan Informasi
adalah
Bahan Pustaka dan Layanan
unsur pelaksana
dan fungsi Perpustakaan
dan
pengembangan
sebagian
tugas
Nasional di bidang deposit
bahan
pustaka,
layanan
informasi, serta preservasi. (2) Deputi Pengembangan Informasi
dipimpin
Bahan Pustaka dan layanan oleh
seorang
Deputi
dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
-
..(
-7
-
Pasat 8
Deputi
Pengembangan
Informasi
Bahan
mempunyai
pengelotaan
dan
Pustaka
tugas
dan Layanan
menyelenggarakan
pengembangan
bahan
pustaka,
pelayanan informasi, dan preservasi
Pasal 9
Dalam
metaksanakaan
tugas
~~ebagaimana dimaksud
pads Pasal 8, Deputi Pengembangan
Bahan Pustaka
dan Layanan Informasi menyetenggarakan
fungsi :
a. perumusan
deposit
kebijaksanaan
pengembangan
di bidang
bahan pustaka,
layanan
dan
informasi
serta preservasi; b. pengadaan dan pengolahan bahan pustaka; c. pengelolaan
karya cetak dan karya rekam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pelaksanaan layanan informasi; e. pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga baik
pemerintah
kepustakawanan f.
pelestarian
maupun
swasta
serta
organisasi
di dalam malJpUn di luar negeri;
kandungan
informasi
dan fisik
bahan
.pustaka; g. petaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepata.
..
"1
(
-8
-
Pasal 10
Deputi
Pengembangan
Bahan
Pustaka
dan Layanan
Informasi terdiri dari :
a. Pusat Deposit dan Pengembangan
Bahan Pustaka;
b. Pusat Layanan Informasi; c.
Pusat Preservasi;
d. Subbagian Tata Usaha.
Bagian Keempat Pusat Deposit dan Pengembangan
Bahan Pus5taka
Pasal 11
(1) Pusat
Deposit dan Pengembarlgan
mempunyai
tugas
pengembangan
melaksanakan
.bahan
pustaka
Bahan Pustaka pengelolaan
dalam
dan
menunjang
layanan informasi. (2) Pusat Deposit den Pengembangan
Bahan Pustaka
dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di
bawah dan bertanggung ja\lVab langsung kepada Deputi Pengembangan
Baharl Pustaka den Layanan
Informasi.
':;~!;.,";'\::;'-
,"';;;
.,
'},
(
-9
-
Pasal 12
Dalam melaksanakaan pada
Pasal
11 ,
tugas sebagaimana
Pusat
Deposit
Bahan Pustaka menyelenggarakan
a. perumusan
rancangan
dan
dimaksud
Pengembangan
fungsi :
kebijaksanaan
di
bidang
deposit dan pengembangan bahan pustaka; b. pengadaan dan pengolahan bahan pustaka; c. pengelolaan dengan
karya cetak dan karya rekam sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 13
Pusat
Deposit
dan
Pengembangan
Bahan
Pustaka
terdiri dari :
a. Bidang
Pengembangan
dan
Pengolahan
Bahan
Pustaka; b. Bidang Deposit.
Pasal 14
Bidang Pengembangan
dan Pengolahan Bahan Pustaka
mempunyai tugas melaksanakan seleksi dan pengadaan gena pengolahan
berbagai jenis bahan pustaka dalam
dan luar negeri.
. ;
"
.,
"1
(
-10
Pasal 15
Bidang
Deposit
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam dan
bahan
pustaka
terbitan
sementara
(ephemeral
materials), terbitan badan internasional dan regional.
Pasal 16
Dalam pada
melaksanakaan Pasal
15,
tugas
Bidang
sebagaimana
Deposit
dimaksud
menyelenggarakan
fungsi :
a. penerimaan, pengumpulan,
dan penyimpanan
bahan
pustaka karya intelektual dan atau artistik baik yang tercetak maupun yang terekam serta bahan pustaka terbitan sementara (ephemeral materials); b. penerimaan,
pengumpulan
dan penyimpanan
bahan
pustaka terbitan badan internasional dan regional; c. pemantauan
dan evaluasi
kegiatan
serah simpan
karya cetak serta karya rekam"
Pasal17
Bidang Deposit terdiri dari :
a. Subbidang
Pengelolaan
Karya
Cetak
den
Karya
Rekam; b. Subbidang Terbitan Internasional dan Regional.'~~~i~i~
"
,
(
-11
Pasal 18
(1) Subbidang Rekam
Pengelolaan
mempunyai
Karya
tugas
Cetak
den
melakukan
Karya
penerimaan,
pengumpulan den penyimpanan karya intelekuJal den atau artistik baik yang tercetak maupun terekam den bahan
pustaka
materials)
terbitan
serta
sementara
pemantauan
den
(ephemeral
evaluasi
serah
simpan karya cetak dan karya rekam. (2) Subbidang
Terbitan
mempunyai
tugas
pengumpulan
Internasional melakukan
terbitan
baden
dan
Regional
penerimaan
den
internasional
dan
regional.
Bagian Kelima Pusat Layanan Infom1asi
Pagel 19
(1) Pusat
Layanan
melaksanakan
Informasi
layanan
mempunyai
informasi
den
tugas
kerjasama
perpustakaan dalam den luar negeri. (2) Pusat
Layanan
Kepala
Informasi
Pusat
bertanggung
yang jawab
Pengembangan
dipimpin
berada
di
langsung
Bahan
Pustaka
Informasi.
~i£L,,;~~i::\:;,
~-~---
(
--~--
oleh
seorang
bawah
kepada
den
dan Deputi
Layanan
-12
Pagel 20
Dalam melaksanakaan tugas sebagaimana dimaksud pad a
Pasal
19,
Pusat
Layanan
I nformasi
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan rancangan
kebijaksanaan
di
bidang
layanan jasa perpustakaan den informasi; b. pelaksanaan
layanan
bibliografi
dan
literatur
sekunder; c. pelaksanaan kerjasama perpustakaan dan otomasi.
Pasal 21
Pusat Layanan Informasi terdiri dari :
a. Bidang Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi; b. Bidang Layanan Bibliografi dan Literatur Sekunder; c. Bidang Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi.
Pasal 22
Bidang Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi mempunyai
tugas
melaksanakan
perpustakaan dan informasi.
.d)c1
.
,}
(
layanan
jasa
.
-13
Pasal 23
Bidang
Layanan
Bibliografi
dan
mempunyai tugas melaksanakan Nasional Indonesia dan
Literatur
Sekunder
penyusunan Bibliografi
Katalog Induk Nasional serta
literatur sekunder.
Pasal 24
Bidang
Kerjasama
Perpustakaan kerjasama
Perpustakaan
mempunyai
perpustakaan
dan
tugas
Otomasi
melaksanakan
dalam dan luar negeri
serta
mengelola jaringan informasi.
Pasal 25
Dalam
melaksanakaan
tugas
sebagaimana
pada Pasal 24, Bidang Kerjasama Otomasi
menyelenggarakan
dimaksud
Perpustakaan
dan
fungsi :
a. pelaksanaan kerjasama perpustakaan dalam dan luar negeri; b. pengelolaan pangkalan
pangkalan data
koleksi
data langka
nasional dan
serta naskah
nusantara; c. penerapan
otomasi
perpustakaan
Perpustakaan Nasional;f".
; "" ..
"r
(
di
lingkungan
-14
d. pengelolaan
-
dan pengembangan
Indonesia
Machine
format komunikasi
Readable
Cataloging
(INDOMARC).
Pasal 26
Bidang Kerjasama
Perpustakaan
den Otomasi terdiri
dari:
a. Subbidang Kerjasama Perpustakaan; b. Subbidang Otomasi Perpustakaan.
Pagel 27
(1) Subbidang
Kerjasama
Perpustakaan
mempunyai
tugas melakukan kerjasama perpustakaan dalam dan luar negeri. (2) Subbidang Otomasi Perpustakaan
mempunyai tugas
melakukan pengelolaan pangkalan data nasional dan data
koleksi
penerapan mengelola
langka jaringan
serta
otomasi
dan mengembangkan
Indonesia
Machine
(INDOMARC).
-
"",';'",z...
(
naskah
nusantara,
perpustakaan, format komunikasi
Readable
Cataloging
-15
-
Bagian Keenam Pusat Preselvasi
Pasal 28
(1) Pusat
Preservasi
pelestarian
mempunyai
kandungan
tugas melaksanakan
informasi
dan fisik
bahan
seorang
Kepala
pustaka. (2) Pusat
Preservasi
dipimpin
oleh
Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada
Deputi
Pengembangan
Bahan
Pustaka dan Layanan Informasi.
Pasal 29
Dalam pada
melaksanakaan Pasal 28,
tugas
sebagaimana
Pusat Preservasi
dimaksud
menyelenggarakan
fungsi :
a. perumusan
rancangan
pelestarian
kandungan
kebijaksanaan informasi
di
dan fisik
bidang bahan
pustaka; b. pelaksanaan
uji cobs penggunaan
bahan kimia dan
bahan tradisional serta mengembangkan
media baru
dalam rangka pengembangan pelestarian; c. pelaksanaan
survai
kondisi
sebagai
dasar
penyusunan rencana pelestarian bahan pustaka;
d. pelaksanaan
konservasi
pustaka.
","
';."c
--'-
~j
"
'~.
(
dan
reprografi
bahan
-16
Pasal 30
Pusat Preservasi terdiri dari :
a. Bidang Konservasi; b. Bidang Reprografi.
Pasal 31
Bidang Konservasi mempunyai tugas rnelaksanakan pelestarian
fisik
melalui
pemeliharaan,
perawatan,
pengawetan, perbaikan serta penjilidan baruan pustaka.
Pasal 32
Dalam
melaksanakaan
tugas
sebagaimana
pada Pasal 31, Bidang Konservasi
dimaksud
menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan
kebijaksanaan
program
di
bidang
konservasi dan pelestarian fisik bahan pustaka; b. penganalisisan
proses
kerusakan,
perawatan,
pengawetan den perbaikan bahan pustaka; c. penyelenggaraan
'i".,
teknis penjilidan bahan pustaka.
--~
(
-16
-
Pasal 30
Pusat Preservasi terdiri dari :
a. Bidang Konservasi; b. Bidang Reprografi.
Pasal31
Bidang
Konservasi
pelestarian
fisik
mempunyai melalui
tugas
rnelaksanakan
pemeliharaan,
perawatan,
pengawetan, perbaikan serta penjilidan bat'jan pustaka.
Pasal 32
Dalam
melaksanakaan
tugas
sebagaimana
pada Pasal 31, Bidang Konservasi
dimaksud
menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan
kebijaksanaan
program
di
bidang
konservasi dan pelestarian fisik bahan pustaka; b. penganalisisan
proses
kerusakan,
perawatan,
penga'ftletan dan perbaikan bahan pustaka; c. penyelenggaraan
t:;~'~I,t':
teknis penjilidan bahan pustaka.
--
(
-17
Pasal 33
Bidang Konservasi terdiri dari :
a. Subbidang
Perawatan
dan
Perbaikan
Bahan
Pustaka; b. Subbidang Teknis Penjilidan Bahan Pustaka.
Pagel 34
(1) Subbidang Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka mempunyai tugas melakukan perawatan, pengawetan dan perbaikan
bahan pustaka
gena melaksanakan
analisis teknik konservasi. (2) Subbidang mempunyai
Teknis
Penjilidan
tugas
Bahan
melakukan
Pustaka
penjilidan
bahan
pustaka dalam rangka pelestarian baharl pustaka.
Pasal 35
Bidang
Reprografi
pelestarian
mempunyai
kandungan
tugas
informasi
melaksanakan (jari
media
konvensional ke media baru.
Pasal 36
Dalam
melaksanakaan
tugas
sebagaimana
pada Pasal 35, Bidang Reprografi fungsi :
(
dimaksud
menYE~lenggarakan
.18 a. penyiapan
-
kebijaksanaan
reprografi
den
program
pelestarian
di
kandungan
bidang informasi
bahan pustaka; b. pelaksanaan
alih media kandungan informasi bahan
pustaka; c. perekaman
informasi bahan pustaka langka melalui
teknologi digital; d. perawatan
peralatan
khusus
konservasi
den
reprografi.
Pasal 37
Bidang Reprografi terdiri dari :
a. Subbidang Mlkrografi den Fotografi; b. Subbidang Teknologi Digital.
Pasal 38
(1) Subbidang Mikrografi den Fotografi mempunyai tugas melakukan
pelestarian
kandungan
informasi
bahan
mempunyai
tugas
pustaka dalam bentuk mikro dan toto. (2) Subbidang
Teknologi
melakukan
perekaman
Digital
kandungan
informasi
bahan
pustaka den perawatan p~ralatan khusus konservasi den reprografi.
;",1
--.
(
-19
Pasal 39
Subbagian
Tate Usaha mempunyai
pelayanan
administrasi
kepada
tugas memberikan
satuan
organisasi
di
lingkungan Deputi.
Bagian Ketujuh Deputi Pembinaan
Pasal 40
(1) Deputi Pembinaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan
Nasional di bidang
pembinaan sumber daya manusia dan pembinaan semua jenis perpustakaan. (2) Deputi Pemb~nan dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertan!~gung jawab
langsung
kepada Kepala.
Pasal 41
Deputi Pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan
perencanaan umum dan penganggaran, pembinaan sumber
daya
manusia
di bidang
perpustakaan
pembinaan semua jenis perpustakaan.r~~
.'" ~}
(
dan
-20Pasal 42
Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
pada Pasal 41, Deputi Pembinaarl
dimaksud
menyelenggarakan
fungsi :
a. perumusan
kebijaksanaan
umum dan penganggaran b. penyelenggaraan pembinaan
di bidang
serta pengendaliannya;
pendidikan
sumber
perencanaan
daya
dan
pelatihan,
manusia
di
dan
bidang
perpustakaan; c. pelaksanaan sistem nasional perpustakaan; d. pelaksanaan
koordinasi
pembinaan
minat
baca
masyarakat; e. pembinaan semua jenis perpustakaan di instansi atau lembaga pemerintah dan swasta
yang ada di pusat
maupun di daerah; f.
pelaksanaan tug as lain yang diberikan oleh Kepala.
Pasal 43
Deputi Pembinaan terdiri dari :
a. Pusat Perencanaan Umum dan Penganggaran; b. Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia; c. Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan; d. Subbagian Tata Usaha."
.0 c"
'C
-i';i,
cli8J~:~
,;t
(
-21
Bagian Kedelapan Pusat Perencanaan Umum dan Penganggaran
Pasal 44
(1) Pusat
Perencanaan
Umum
dan
Penganggaran kebijaksanaan
mempunyai
tugas
menyiapkan
perpustakaan
dalam
perencanaan
umum
dan
penganggaran. (2) Pusat Perencanaan Kepala
Pusat
bertanggung
Umum dipimpin
yang
berada
jawab
di
langsung
oleh seorang bawah
den
kepada
Deputi
Pembinaan.
Pasal 45
Dalam
pada
melaksanakaan
Pasal 44,
tugas
Pusat
sebagaimana
Perencanaan
Penganggaran menyelenggarakan
a. perumusan
rancangan
dimaksud
Umum dan
fungsi :
kebijaksanaan
di
bidang
perencanaan umum dan penganggaran; b. penyusunan
rencana
dan program jangka panjang,
menengah, dan pendek serta penganggarannya; c. pengendalian,
pemantauan
dan
pelaksanaan program; d. penyiapan bahan rapat kerja nasional.
~
""Ci,
-
--
~"&;l~iiii 'i
,}
(
evaluasi
-22
Pagel 46
Pusat Perencanaan
Umum den Penganggaran
terdiri
dari:
a. Bidang Perencanaan Umum;
b. Bidang Penganggaran.
Pasal47
Bidang
Perencanaan
melaksanakan
Umum
penyusunan
mempunyai
rencana
den
tugas evaluasi
program. Pasal 48
Dalam
melaksanakaan
pads
Pagel
47,
menyelenggarakan
a. pelaksanaan
tugas
sebagaimana
Bidang
dimaksud
Perencanaan
Umum
fungsi :
pengumpulan,
dart pengolahan
data
serta penyusunan rencana den program; b. penyiapan
bahan rapat kerja nasional
pelaksanaan program.
Pagel 49
Bidang Perencanaan Umum terdiri dari :
.~;,;~,~ ..
~)
(
dan evaluasi
-23
-
a. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; b. Subbidang Evaluasi Program.
.
Pasal 50
(1) Subbidang
Pengumpulan
mempunyai
tugas
pengolahan
data
dan
melakukan serta
Pengolahan
Data
pengumpulan
dan
penyusunan
rencana
dan
program. (2) Subbidang
Evaluasi
Program
mempunyai
tugas
melakukan penyiapan bahan rapat kerja nasional dan evaluasi pelaksanaan program.
Pasal 51
Bidang Penganggaran
mempunyai tugas me/aksanakan
penyusunan anggaran rutin dan pembangunan.
Pasal 52
Dalam pada
melaksanakaan Pasal
tugas
51,
sebagaimana
Bidang
dimaksud
Penganggaran
menyel'9nggarakan fungsi :
a. penyusunan anggaran rutin dan pembangunan; b. evaluasi
pelaksanaan
anggaran
rutin
dan
pembangunan.
,; ...",,\'1
-
.\. .(
-24
-
Pasal 53
Bidang Penganggaran terdiri dari :
a. Subbidang Penyusunan Anggaran; b. Subbidang Evaluasi Anggaran.
Pasal 54
(1) Subbidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan
penyusunan
anggaran
rutin
dan
pembangunan. (2) Subbidang
Evaluasi
Anggaran
melakukan evaluasi pelaksanaan
mempunyai
tug as
anggaran rutin dan
pembangunan.
Bagian Kesembilan Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pasal 55
(1) Pusat
Pembinaan
mempunyai
tugas
pengembangan administratif
Sumber
Daya
melaksanakan sumber
pembinaan
daya manusia
maupun teknis
Manusia dan
di bidang
kepustakawanan
serta
pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan. (2) Pusat Pembinaan -oleh
""'.,c'
Sumber Daya Manusia
dipimpin
seorang Kepala Pusat yang berada di bawah
,~j),i
.,
'r
(
-25 den
-
bertanggung
jawab
langsung
kepada
Deputi
Pembinaan.
Pasal 56
Da/am
melaksanakaan
tugas
:sebagaimana
pada Pasal 55, Pusat Pembinaan menyelenggarakan
a.
perumusan sumber
b.
fungsi
pengembangan
dan kajian
pelaksanaan
koordinasi
days manusia
dengan
pelaksanaan
sumber
jabatan
d. penyelenggaraan e.
pengembangan
di bidang perpustakaan;
penyelenggaraan
pemasyarakatan c.
kebijaksanaan
days manusia
Daya Manusia
:
rancangan
pembinaan
Sumber
dimaksud
days
fungsional
program manusia
serta
pustakawan;
peningkatan
kajian
sumber
instansi terkait;
pendidikan pengembangan
dan pe/atihan; kurikulum
pendidikan
dan pe/atihan; f.
pelaksanaan
pengembangan
sarana
pendidikan
dan
pelatihan.
Pasal 57
Pusat Pembinaan
8.
Bidang
Sumber
Kurikulum
Daya Manusia
dan
Akreditasi
terdiri dari :
Sumber
Daya
Manusia; b.
Bidang
Penye/enggaraan
'"",,"
~"'
..
..'~ f
(
Pendidikan
dan Pelatihan.
-26
-
Pasal 58
Bidang
Kurikulum
mempunyai
den Akreditasi
tugas
SlJmber Daya Manusia
melaksanakan
kajian
sumber
days
manusia, menyusun program pengembangan tenaga fungsional
den non fungsional,
kurikulum
den akreditasi
melalui
penyempurnaan
tenaga pustakawan.
Pagel 59
Bidang
Penyelenggaraan
mempunyai pelatihan
tugas
Pendidikan
melaksanakan
tenaga fungsional
dan
Pelatihan
pendidikan
dan
dan non fungsional.
Pasal 60
Dalam pads
melaksanakaan Pasal
dan Pelatihan
59,
Bidang
dimaksud Pencjidikan
fungsi :
den pelatihan
tenaga
dan
tenaga
pustakawan;
non fungsional penyiapan
Penye~enggaraan
pendidikan
b. penyelenggaraan
c.
sebagaimana
menyelenggarakan
a. penyelenggaraan fungsional
tugas
pendidikan di lingkungan
sarana
Perpustakaan
pendidikan
dan pelatihan.
,~
-
(
pelatihan
Nasional.
-27
Pasal61
Bidang
Penyelenggaraan
Pendidikan
dan
Pelatihan
terdiri dari :
a. Subbidang Sarana; b. Subbidang Pengajaran.
Pasal 62
(1) Subbidang penyusunan,
Sarana
mempunyai
analisis,
evaluasi
tugas
melakukan
dan pengembangan
sarana pendidikan dan pelatihan kepustakawanan. (2) Subbidang
Pengajaran
menyelenggarakan
mempunyai
tugas
pendidikan dan pelatihan tenaga
fungsional pustakawan den tenaga non fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional.
Bagian Kesepuluh Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan
Pasal 63
(1) Pusat Pembinaan tugas
Sistem Perpustakaan
melaksanakan
perpustakaan, perpustakaan
pembinaan
pembakuan serta
koordinasi
mempunyai kelembagaan
dan
peningkatan
baca masyarakat dengan instansi terkait.'.'
"ll\h,
~
(
akreditasi minat
-28(2) Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan dipimpin oleh seorang
Kepala Pusat yang berada di bawah dan
bertanggung
jawab
langsung
kepada
Deputi
Pembinaan.
Pasal 64
Dalam
melaksanakaan
tugas
sebagaimana
dimaksud
pad a Pasal 63, Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan menyelenggarakan
a. perumusan
fungsi :
rancangan
perpustakaan,
kebijaksanaan
di
bidang
pembakuan serta akreditasinya;
b. pelaksanaan
pembinaan
atas
semua
jenis
perpustakaan; c. pelaksanaan
koordinasi
peningkatan
minat
masyarakat dengan instansi terkait.
Pasal 65
Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan terdiri dari :
a. Bidang Kelembagaan Perpustakaan; b. Bidang Pembakuan dan Akreditasi Perpustakaan.
-
.,j:.~jj,,:ic3c';'1"~ "
"~
(
baca
-29
Pasal 66
Bjdang Kelembagaan melaksanakan
Perpustakaan
pembinaan
mempunyai
semua jenis
tugas
perpustakaan
dan minat baca masyarakat.
Pasal 67
Dalam pada
melaksanakaan Pasal 66,
tugas
Bidang
menyelenggarakan
s,ebagaimana
Kelembagaan
dimaksud
Perpustakaan
fungsi :
a. pembinaan perpustakaan khusus dan umum; b. pembinaan
perpustakaan
sekolah
dan
perguruan
tinggi.
Pasal 68
Bidang Kelembagaan Perpustakaan terdiri dari :
a. Subbidang Perpustakaan Khusus den Umum; b. Subbidang
Perpustakaan
Sekolah
dan
perguruan
Tinggi.
Pasal 69
(1) Subbidang mempunyai
Perpustakaan tugas
KhlJSUS
melakukan
den
Umum
bimbingan
teknis
perpustakaan khusus dan umum beserta minat baca,
-:",;-
:":':';":""
i~
f
(
-30-
(2) Subbidang Perpustakaan Perguruan
Tinggi
bimbingan
teknis
Sekolah dan Perpustakaan
mempunyai
tugas
perpustakaan
melakukan
sekolah
dan
perguruan tinggi beserta minat baca.
Pasal 70
Bidang
Pembakuan
dan
Akreditasi
mempunyai tugas melaksanakan
Perpustakaan
akreditasi
dan kajian
serta pembakuan sistem perpustakaan.
Pasal 71
Subbagian
Tata Usaha mempunyai
pelayanan
administrasi
kepada
tugas memberikan
satuan
organisasi
di
lingkungan Deputi.
Bagian Kesebelas Sekretariat
Pasal 72
(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala di bidang r
pembinaan administrasi dan pelayanan. (2) Sekretariat berada
dipimpin
oleh seorang
yang
di bawah den bertanggung jawab langsung
kepada Kepala.
~
;'
Sekretaris
(
-
-31
Pasal 73
Sekretariat mempunyai menyelenggarakan administrasi dan
tugas membantu Kepala dalam pembinaan
dan
pelayanan
umum di bidang ketatausahaan,
tatalaksana,
perlengkapan,
kepegawaian,
rumah
masyarakat
serta
pelaksanaan
tugas
tangga,
hukum
penerbitan pokok
keuangan, dan
untuk
dan
organisasi
fungsi
hubungan menunjang
Perpustakaan
Nasional.
Pasal74
Dalam
melaksanakaan
tugas
sebagaimana
pada Pasal 73, Sekretariat menyelenggarakan
dimaksud fungsi :
a. pengelolaan kepegawaian; b. pengelolaan keuangan; c.
penyusunan peraturan
dan penataan
organisasi,
perundang-undangan
dan
pembinaan pelaksanaan
hubungan masyarakat serta pE~nerbitan; d. pengelolaan tata usaha pimpinan, perlengkapan
dan
rumah tangga; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
,,'"
. '1
(
-32
Pasal75
Sekretariat terdiri dari :
a. Bagian Kepegawaian; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Hukum dan Humas; d. Bagian Umum.
Pasal 76
Bagian Kepegawaian
mempunyai
tugas melaksanakan
pengelolaan administrasi kepegawaian.
Pasal 77
Dalam
melaksanakaan
tugas
sebagaimana
dimaksud
pad a Pasal 76, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : ,.,.r
a. penyusunan
rencana
dan pelaksanaan
pengadaan
dan pengangkatan pegawai; b. pelaksanaan jabatan,
urusan
mutasi
pemberhentian
kepangkatan,
mutasi
dan pensiun pegawai serta
mutasi kepegawaian lainnya; c. pengelolaan
tata usaha
kepegawaian
dan urusan
kesejahteraan pegawai.
.-,.,.
.~
~,
(
-33
-
f
Pasal 78
Bagian Kepegawaian terdiri dari :
a. Subbagian
Pengangkatan,
Pemberhentian
dan
Pensiun; b. Subbagian Kenaikan Pangkat dart Gaji; c. Subbagian
Tata
Usaha
Kepegawaian
dan
Pemberhentian
dan
Kesejahteraan.
Pasal 79
(1) Subbagian
Pengangkatan,
Pensiun
mempunyai
bahan
rencana
tugas
pengadaan,
pemindahan, pemberhentian (2) Subbagian tugas
melakukan
Kenaikan
melakukan
penyiapan
pengangkatan,
dan pensiun pegawai.
Pangkat. den Gaji mempunyai
kegiatan
dalam
urusan
mutasi
Kepegawaian
dan
kepangkatan dan administrasi gaji. (3) Subbagian
Tata
Kesejahteraan pengelolaan
Usaha
mempunyai tats
usaha
tugas
melakukan
kepegawaian
dan
pelaksanaan program kesejahteraan pegawai.
Pasal 80
Bagian
Keuangan
pengelolaan
mempunyai
keuangan
perundang-undangan
i;'~!~;""'"
tugas
berdasarkan
melaksanakan peraturan
yang berlaku.
.
.,
'}
(
-34
Pasal 81
Dalam
melaksanakaan
tugas
pada Pasal 80, Bagian
sebagaimana
Keuangan
dimaksud
menyelenggarakan
fungsi :
a. pelaksanaan
dan pengurusan
pertanggungjawaban
keuangan; b. pengelolaan
perbendaharaan
dan pengurusan
gaji
pegawai; c. pertimbangan
tentang
penyelesaian
masalah
ganti
rugi; d. pembukuan dan verifikasi keuangan; e. pelaksanaan administrasi keuangan.
Pasal 82
Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi.
Pasal 83
(1) Subbagian
Perbendaharaan
melakukan
pelaksanaan
pertanggungjawaban perbendaharaan,
.'
mempunyai dan
pengurusan
keuangan, pengurusan
gaji
pengelolaan pegawai
-~--
~~-..
..~
(
tugas
dan
-35
.
-
memberikan pertimbangan masalah ganti rugi.
':. ~:j
(2) Subbagian
Verifikasi
pembukuan,
tetntang
mempunyai
verifikasi,
penyelesaian
tugas
den bimbingan
melakukan pelaksanaan
administrasi keuangan.
Pasal84
Bagian
Hukum
melaksanakan
rancangan
dan
Humas
mempunyai
kegiatan di bidang hukum,
produk
melaksanakan
peraturan
tugas
penyusunan
perundang-undangan,
urusan organisasi,
ketatalaksanaan,
dan
kegiatan hubungan masyarakat serta penerbitan.
Pasal 85
Dalam
melaksanakaan
pada
Pasal
84,
menyelenggarakan
a, inventarisasi
tugas Bagian
sebagaimana Hukum
dimaksud
dan
Humas
fungsi :
peraturan
perundang-undangan,
penyusunan rancangan produk peraturan perundang-
undangan, pemasyarakatan peraturan perundangundangan
dan
pemberian
bantuan
hukum
serta
urusan organisasi dan tata laksana; b. koordinasi
pemberitaan,
promosi
dan dokumentasi
perpustakaan; c. pelaksanaan kegiatan penerbitan.
,c,;.,':" ~~1iQ
~
.. 't.
"f
(
--
-36
Pasal 86
Bagian Hukum dan Humas terdiri dari :
a. Subbagian Hukum dan Orgarlisasi; b. Subbagian Hubungan Masyarakat; c.
Subbagian Penerbitan.
Pasai 87
(1) Subbagian Hukum melakukan
dan Organisasi mempunyai tugas
inventarisasi
undangan, penyusunan di
bidang
pemberian
peraturan
perundang-
rancangan produk peraturan
perpustakaan
dan
pemasyarakatan,
bantuan hukum serta urusan organisasi
dan tatalaksana. (2) Subbagian melakukan
Hubungan Masyarakat mempunyai tugas koordinasi
pemberitaan,
promosi
dan
dokumentasi perpustakaan. (3) Subbagian Penerbitan
mempunyai tugas melakukan
penerbitan dan atau publikasi.
Pasal 88
Bagian
Umum
ketatausahaan
mempuyai pimpinan,
rumah tangga,
dan pemeliharaan perlengkapan
'...
tugas
melaksanakan pengelolaan
dan gedung.
-
',;,,~i,.
;~ '{
(
-37-
Pasal 89
Dalam
mefaksanakaan
pad a Pasal
88,
tugas
Bagian
sebagaimana
Umum
dimaksud
menyelenggarakan
fungsi :
a. pelaksanaan
kegiatan
surat-menyurat,
dan
tata
usaha pimpinan; b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan.
Pagel 90
Bagian Umum terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Rumah Tangga; c, Subbagian Perlengkapan.
Pasal 91
(1) Subbagian melakukan
Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas urusan
tata
usaha
pimpinan,
surat
menyurat dan keprotokolan; (2) Subbagian
Rumah
Tangga
mempunyai
tugas
melakukan urusan kerumahtarlggaan; (3) Subbagian
Perlengkapan
mempunyai
melakukan pengelolaan perlengkapan,
!
.-~--_C,~!"
.,! .,
,} ,
(
tugas
-38
Bagian Keduabelas
Perpustakaan
Nasional
Provinsi
Pasal 92
(1) Perpustakaan vertikal
Nasional
Perpustakaan
Provinsi Nasional
adalah yang
Ibukota Provinsi yang bertanggung
dengan
Gubernur/Kepala (2) Perpustakaan
memperhatikan
berada
di
jawab langsung
kepada Kepala dan dalam pelaksanaan fungsinya
instansi
tugas dan
petunjuk
dari
Daerah Tingkat I. Nasional
Provinsi
dipimpin
oleh
seorang Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi.
Pasal 93
Perpustakaan
Nasional
melaksanakan
kegiatan
pengembangan,
Provinsi di
mempunyai Provinsi
pembinaan dan pendayagunaan
jenis perpustakaan
tugas meliputi semua
di instansi atau lembaga pemerintah
maupun swasta dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai
hasi! budaya
serta pelayanan
ilmu
pengetahuan,
teknologi dan kebudayaan sesuai dengan
kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Kepala.
,. .'"'\"
-~---
.
'~,
informasi
(
-39-
Pasal 94 Dalam pada
melaksanakaan
tug as sebagaimana
Pagel 93, Perpustakaan
menyelenggarakan a. perumusan
dimaksud
Nasional
Provinsi
fungsi :
rancangan
pengembangan,
kebijaksanaan
pembinaan
di
bidang
den
pendayagunaan
den
pendayagunaan
perpustakaan di Provinsi; b. pengembangan,
pembinaan
semua jenis perpustakaan di Provinsi; c. penyelenggaraan pembinaan
pendidikan
sumber
den pelatihan,
days
manusia
di
serta bidang
perpustakaan; d. pelaksanaan
kerjasama di bidang perpustakaan
den
informasi dengan baden atau instansi lain; e. pelaksanaan
pengumpulan,
penyimpanan,
dan
pengolahan serta perawatan den pelestarian
bahan
pustaka; f.
pengelolaan dengan
karya cetak dan karya rekam sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang berlaku; g. pelaksanaan induk
penyusunan
daerah,
bibliografi
subyek,
bahan
bibliografi rujukan
abstrak,
daerahi katalog berupa
den literatur
indeks, sekunder
lainnya; h. pelaksanaan
layanan
jasa
koleksi
seperti
bahan
rujukan, naskah den multimedia; i.
pelaksanaan urusan administrasi;
j.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
,'c:j~ .,
,,}
(
-40
Pasal 95
(1) Perpustakaan
Nasional
Provinsi terdiri dari 2 (dua)
tipe yaitu: a. Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe A. b. Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe B. (2) Tipe Perpustakaan ayat
(1 )
Nasional Provinsi
didasarkan
pertimbangan keterkaitan
lain langsung
atas
tersebut pada
beban
yang
kerja
dinilai
dengan
serta
mempunyai
tugas
dan
fungsi
Perpustakaan Nasional Provinsi. (3) Perpustakaan
Nasional
berdasarkan
Provinsi
Keputusan
sebagaimana
ini
yang
ditetapkan
beserta
tipenya
tersebut pada Lampiran I Keputusan
ini.
Bagian ketigabelas Perpustakaan
Nasional
Provinsi
Tipe A
Pasal 96
Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe A terdiri dari :
a. Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe A; b. Bagian Administrasi; c. Bidang
Deposit,
Pengembarlgan
dan
Pengo/ahan
Bahan Pustaka;
,,", :;~4,~j
'",1("i"
..
""",,,-". -'"'c-
!;'!i\:
i
(
-41 d. Bidang
-
Layanan
Perpustakaan
dan
Pelestarian
Bahan Pustaka; e. Bidang Pembinaan Perpustakaan.
Pasal 97
Kepala
Perpustakaan
Nasional
Provinsi
memimpin
Tipe
pelaksanaan
A
mempunyai
tugas
tugas
Perpustakaan
Nasional Provinsi den bertanggung jawab
Jangsung kepada Kepala.
Pasal 98
Bagian
Administrasi
pelayanan
administrasi
mempunyai kepada
tugas satuan
memberikan organisasi
di
lingkungan Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe A .
Pasal 99
Dalam
melaksanakaan
tugas
sebagaimana
pada Pasal 98, Bagian Administrasi
dimaksud
menyefenggarakan
fungsi :
a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan.
--
",oi'.io\i:.t"""i
.,
'}
(
-42-
Pasal 100
Bagian Administrasi terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Keuangan.
Pasal 101
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
surat
kepegawaian,
menyurat, pengadaan
pengelolaan perlengkapan
urusan
dan urusan
rumah tangga serta, hubungan masyarakat. (2) Subbagian
Keuangan
mempunyai
urusan perbendaharaan,
tugas melakukan
verifikasi dan pembukuan.
Pasal102
Bidang Deposit, Pengembangan Pustaka karya
mempunyai cetak
dan
dan Pengolahan Bahan
tugas melaksanakan karya
rekam,
penerimaan
pengadaan
dan
pengolahan bahan pustaka.
Pasal103
Bidang Layanan Perpustakaan Pustaka informasi,
mempunyai kerjasama
tugas
dan Pelestarian
Bahan
melaksanakan
perpustakaan
dan
layanan otomasi,
~
(
~
-43 bibliografi
dan
-
literatur
sekunder,
serta
pelestarian
bahan pustaka.
Pasal104
Bidang
Pembinaan
melaksanakan
Perpustakaan
pembinaan
sumber
mempunyai
tugas
daya manusia
dan
pembinaan semua jenis perpustakaan.
Pagel 105
Dalam pada
melaksanakaan Pasal
104,
menyelenggarakan
tugas
Bidang
seb'agaimana
Pembinaan
dimaksud
Perpustakaan
fungsi :
a. pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pendidikan den pelatihan,
serta
pembinaan
semua
jenis
perpustakaan; b. penyelenggaraan perpustakaan
pembinaan dan
semua
pemasyarakatan
fungsional pustakawan; c. penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan.
Pasal106
Bidang Pembinaan Perpustakaan terdiri dari :
a. Subbidang Sumber Daya Manusia; b. Subbidang Kelembagaan Perpustakaan.
:'~&t,rJ.:'"
"'.., 1
(
jenis jabatan
-44
Pasal 1 07
(1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan
pendidikan,
pelatihan,
dan
bimbingan
sumber daya manusia di bidang perpustakaan
serta
pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan. (2) Subbidang tugas
Kelembagaan
melakukan
perpustakaan
Perpustakaan
bimbingan
teknis
mempunyai semua
jenis
dan minat baca masyarakat.
Bagian Keempatbelas Perpustakaan
Nasional
Provinsi
Tipe B
Pasal 108
Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe B terdiri dari :
a. Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe B; .b.
Bagian Administrasi;
,"
c. Bidang Pengembangan
Bahan Pustaka dan Layanan
Informasi; d. Bidang Pembinaan Perpustakaan.
Pasal109
Kepala
Perpustakaan
mempunyai
co""
'c,"..'.~,~; "
'}
..(
tugas
Nasional memimpin
Provinsi pelaksanaan
Tipe
B
tugas
,-
;~ -45 Perpustakaan
-
Nasional Provinsi dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala.
Pasal 110
Bagian
Administrasi
pelayanan
mempunyai
administrasi
kepada
tugas satuan
memberikan organisasi
di
lingkungan Perpustakaan Nasional Provinsi Tipe B.
Pasal 111
Dalam
melaksanakaan
tugas
sebagimana
dimaksud
pad a Pagel 110, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan
urusan
tate
lJsaha
den
urusan
kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan.
Pasal112
Bagian Administrasi terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Keuangan.
" ;
..,t, ..."
';.'l
(
-46
Pasal 113
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
surat
kepegawaian,
menyurat, pengadaan
pengelolaan perlengkapan
urusan
dan urusan
rumah tangga serta hubungan masyarakat. (2) Subbagian
Keuangan
mempunyai
kegiatan perbendaharan,
tug as melakukan
verifikasi dan pembukuan.
Pasal114
Bidang
Pengembangan
Informasi
Bahan
mempunyai
pengembangan
dan
simpan
tugas
pengolahan
layanan jasa perpustakaan serah
Pustaka
karya
dan Layanan melaksanakan
bahan
dan informasi,
cetak
dan karya
dengan peraturan perundang-undangan
pustaka,
pengelolaan rekam
sesuai
yang berlaku.
Pasal115
Bidang
Pembinaan
melaksanakan
Perpustakaan
pembinaan
mempunyai
sumber' daya manusia
tugas dan
pembinaan semua jenis perpustakaan.
Pasal116
Dalam
melaksanakaan
pacta Pasal
115,
menyelenggarakan
"i\,"
c"c
~-
,
Bidang
setlagaimana
Pembinaan
dimaksud
Perpustakaan
fungsi :
"
.. f~.,.
tugas
(
-47-
a. pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan
serta
pembinaan
semua
jenis
perpustakaan; b. penyelenggaraan
perpustakaan
pembinaan
dan
semua
pemasyarakatan
jenis
jabatan
fungsional pustakawan; c. penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan.
Pasal 117
Bidang Pembinaan Perpustakaan terdiri dari :
a. Subbidang Sumber Daya Manusia; b. Subbidang Kelembagaan Perpustakaan.
Pasal118
(1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan
pendidikan,
pelatihan
dan
bimbingan
sumber days manusia di bidang perpustakaan pemasyarakatan jabatan fungsional (2) Subbidang tugas
Kelembagaan
melakukan
pustakawan.
Perpustakaan
bimbingan
teknis
mempunyai semua
perpustakaan dan minat baca masyarakat.
1}!;\:tf!2"L', 'c
"}
(
serta
jenis
-48
-
Bagian Kelimabelas Kelompok
Jabatan Fungsional
Pasal119
Kelompok
Jabatan
melaksanakan
Fungsional
mempunyai
tugas
tugas sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 120
(1) Kelompok
jabatan
fungsional
terdiri
alas sejumlah
jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Kelompok jabatan fungsional Pasal
ini dikoordinasikan
tersebut pada ayat (1) oleh
tenaga
fungsional
senior yang ditunjuk dan dibina oleh Kepala Pusat dan Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi. (3) Jumlah Pasal
tenaga
fungsional
ini ditentukan
tersebut
berdasarkan
pads
ayat (1)
kebutuhan
dan
beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ayat
(1)
Pasal
perundang-undangan
; ,~~~~~~ .,
,.~
.(
(
ini
diatur
tersebut pada
dengan
yang berlaku.
peraturan
-49-
Bagian Keenambelas Pengangkatan
dan Pemberhentian
Pasal121
(1) Kepala
Perpustakaan
Nasional
diangkat
dan
diberhentikan oleh Presiden. (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala. (3) Sekretaris, Nasional
Kepala Pusat, dan Kepala Perpustakaan Provinsi
Kepala setelah
diangkat
dan diberhentikan
mendapat persetujuan
oleh
dari Menteri
Negara Sekretaris Negara. (4) Pejabat
eselon
III
ke
bawah
diangkat
dan
diberhentikan oleh Kepala.
BAB III TAT A KERJA
Pasal 122
Dalam melaksanakan unit organisasi wajib
di lingkungan
menerapkan
sinkronisasi maupun
tugasnya setiap pimpinan satuan
prinsip
Perpustakaan
koordinasi,
baik di lingkungan
dalam
hubungan
kerja
integrasi
Perpustakaan dengan
Nasional dan
Nasional
instansi
lain
sesuai dengan tugas masing-masing.
ii.,'li:i:~:'"
~'!~'~
(
-50
-
Pasal 123
Setiap pimpinan Perpustakaan
satuan unit organisasi
Nasional
dan mengkoordinasikan
bertanggung bawahan
di lingkungan
jawab
memimpin
masing-masing
dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal124
Setiap pimpinan satuan unit organisasi
wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
langsung
masing-masing
dan menyampaikan
laporan secara berkala.
Pasal125
Dalam menyampaikan
laporan kE~padaatasan, tembusan
laporan wajib pula disampaikan unit organisasi
pads pimpinan satuan
Jain yang secaral fungsional
mempunyai
hubungan kerja.
Pasal 126
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawah maupun dari pimpinan satuan unit organisasi
lainnya
di
Jingkungan
Nasional,
untuk
dipergunakan
Perpustakaan sebagai
bahan
penyusunan laporan lebih lanjut.
;",'..,~
-""~:7:':.:i':: .,
'} .(
-51
Pagel 127
Da/am melaksanakan tugasnya, setiap pimpina~ satuan unit organisasi
dibantu
oleh bawahannya
den de/am
rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masingmasing wajib mengadakan rapat berkala.
Pasal128
Setiap
pimpinan
melaksanakan apabila
pengawasan
terjadi
tindakan
satuan
organisasi terhadap
penyimpangan
lebih
lanjut
perundang-undangan
diwajibkan
bawahannya
den
diwajibkan
merlgambil
dengan
peraturan
sesuai
yang berlaku.
BABIV
KETENTUANPERALIHAN
Pasal 129
Semua Keputusan Kepala Perpustakaan merupakan pelaksanaan
Nasional yang
Keputusan Presiden Nomor 11
Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional masih tetap berlaku
sepanjang
berdasarkan
belum
Keputusan
diubah
Presiden
atau
Nomor
50
diganti Tahun
1997.
{,";'4~?jji!;:.."
!.-.j-~
b"
.}
(
.
-52
-
BABV KETENTUANPENUTUP
Pagel 130
Struktur
Organisasi
Perpustakaan
Perpustakaan
Nasional
Nasional Provinsi sebagaimana
tersebut
pada Lampiran 11.1 sampai dengan
11.5 Keputusan
merupakan
terpisahkan
bagian
yang
tidak
den
ini dari
Keputusan ini.
Pasa1131
Perubahan
atas Susunan
Organisasi
menu rut Keputusan ini, ditetapkan terlebih
dahulu
Menteri
Negara
mendapat
dan Tata Kerja
oleh Kepala sete/ah
persetujuan
Koordinator
Bidang
tertulis
dari
pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 132
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan
ini akan
diatur dalam keputusan tersendiri.-'.~I;;;;;ji;~'
~1
---£t~~ .,
'-'l .(
-53
Pasal 133
Keputusan ini mu1ai berlaku pad a tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pede tanggal 23 Juli 1998
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBlIK INDONESIA,
ttd. MASTINI HARDJOPRAKOSO, MLS.
Disalin sesuai dengan aslinya Sekretaris Perpustakaan Nasional
ie,
V .
" ",\) ;;'
-'
~"C,"""
,}
(
c
'
'f
LAMPIRAN I ~!!;..-' 1."",c'
NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA : 44 TAHUN 1998 : 23 JULI 1998
DAFTAR PERPUSTAKAAN NASIONAL PROVINSI MENURUT WILA Y AH DAN TIPENYA
NO.
WILAYAH
NAMA TIPE
,. 1:. ; , I t 1
,
~t
! ,
.'
"
I.
1 2 3
ProvinsiD,I, Aceh Provinsi SumateraUtara Provinsi SumateraBarat
Ti e B Ti e A Ti e A
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ProvinsiRiau ProvinsiJambi Provinsi SurnateraSelatan Provinsi Ben u ProvinsiLam un ProvinsiJawaBarat ProvinsiJawaTen ah ProvinsiD,I,Yo akarta ProvinsiJawa Timur ProvinsiBali ProvinsiNusa Ten ala Barat ProvinsiNusa Ten a Timur ProvinsiTimor-Timur Provinsi KalimantanBarat Provinsi KalimantanTen ah Provinsi KalimantanSelatan Provinsi KalimantanTimur Provinsi SulawesiUtara Provinsi SulawesiTen ah ProvinsiSulawesiTen ara Provinsi SulawesiSelatan
Ti Ti T' Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti T' T'
25 26
ProvinsiMaluku ProvinsiIrian Ja a
Ti e B T' e B
eB eB eA eB eB eA eA eA eA eA eA eB eB eB eB eA eB eB eB eB eA
';,,\'
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL ,,,
Disalin sesuaidengan aslinya ustakaan Nasional
REPUBLIK INDONESIA,
ik Indonesia, :>,~~.""
ttd. MASTINI HARDJOPRAKOSO, MLS,
rapto, S.H,
"
c
'}
(",
I~ ~
n. =,IH
~~ W g:
c;~
~~-~
,-""
-~
,."
,_.",."-."."""
I
i
8 ~ ~ w ~
:) D.
~ ~ ~
z
I ~
ii
0: ~a
R
to
.g ::
) .
~ ~ f1) 0
0
0
4-
!
~
! ~ ~
--~?
".
9"cf. ~~1,""",
1;
"" -
'f
~ ;
~ ~ ..
~
~ ~
U!
'-: ,...
I
~
II~ ~O!I
!~~~ 51!~
~'
"
I I; mffi~ ~~
!- I~[k:[k: >' -~ ~
~~~
m~~~
--"" ""'..""-""""""
-"
m~il
(
I
~~I
;
:.=Z~:::J "
~~~'
~g5~ ~-~5
w~~ :.=w~
<..J D.mI
~~ ~g ~~
z-
z~~ ~ ~~ ~ >; 0 ~~~
-~~~
~ ~ z ~ z ~ Z ~~<~ ~2t;)~ ~~
-i
w~<
Q.~~
'\.
~
...I_~';
,
.
,:!:,('i }':"
.(
z
"",;.,,!~
m ::> Ci)" W Z
~<
~ -' 0 0
a. :>z
< ~ Z ~0 :J
a.~
z
(/)
5~ <-'
z .$
~ <
(/)w
o
Ix: wO
(/)
-'
~ 0.
(/) «
a.m
~
~fu~ Zlx:~~
Ix:
<-'zm (/)<::>~ I-OI-' ::>Ci)"~~-Ix: ::>z
:> a. a. w
~;g (/)
g, 3
~~~~
~
f;5
C'!
~
~
a.
<
z
-'
~
Ix:~
a. -o~
2:z
~ ..J
0< Zl-
Ix: < Z
~! im ~~ w a.
.~i .) ~ Z
IJ:L ~ ~
I::I;:Kj
(/)
ra !3 I:: ~~o
. 0
-8-t1 .~
}
CI
$ a.
O~A L
~
.( .~,
,
~ ~ <S ti
-w
~
:) ;I. yo ~ ~
Zt-
«~ °e ~~
11!
m oJ
~ 8 A.! ~ ~ A.
w i.
~ ~~I ! :)
to
i.1I!t
~~~
~
!-:1: i: ~ ~
"
'}
~ CC I-
W «
tJ)
w
~
r--
-~
-a~
--~~
~::) z~ ~~
(/) ~
o
~
In::)
~
:1: ~:z: -~
z
::) ::) ~
m~
z~ ~~ ::)
IX)~
~
~
zOi: ~:S; IX)W
~
Q.
-.
I'
-~~a:
I
-:)ffi
I
< ~~ 0:
IX)~:)~ ~i-' ~~
~
i-'
1
1
2
~z~ ~ ~),(I):)ffi IX) ~~<
~~~~!::
i-'
~<2 ~~~
1
~~~
(1):1:0
"o~ ~ ~~ IX)~~ :):)~
1
Z
J
~~ ~~ ~-
~i ~~
~~ ~o v,
~
(I) IX)
1
~ ~~
J
Cf;~
i~
z~
(1)0.
~lX) IX)ffi
J
~!
~!~
~
~::>~ IX)~ ~~~ Z
~~~
'Z
~~~ ~ g~~ ww
~~~~
<j~~ffi ~ 0. ~~I~
~
~
~w
! 0.0.
1
(
Z ~
W g ~
~ [):
:J a. ..J
~ Q f/) ~
~ ~. £
~
0
-0
Z
:$ g: 0 [):
J0
=*=f
:J
~ ~ (/) a.
J: -
~
.~
~
~
..
W a.
5
~ ~
.
""tV ) ~"~ II) zYJ
~ ~"I
&
~i.g ~1V~1);2~c' j~
.:
~
j~ j
LAMPI RAN 11.4: KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NOMOR TANGGAL
Perpustakaan
NASIONAL REPUBUK INDONESIA : 44 TAHUN 19438 : 23JUU1998
Nasional Provinsi Tipe A
KEPALA
BAG IAN ADMINISTRASI
I
SUBBAGIAN -TATA
USAHA
SUBBAGIAN -KEUANGAN
I
BIDANGDEPOSIT.
!
BIDANG LAYANAN
PENGEMBANGAN DAN PENGOlAHAN
I i
PERPUSTAKAAN DAN PELESTARIAN
BAHAN PUSTAKA
I
BIDANG PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
BAHAN PUSTAKA
r
J
! j ; !
SUBBIOANG
I
I-
SUMBER DAYA
MANUSIA
i
;
I i I !
'-
SUBBIDANG KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN
.,i I
I I
I I
TENAGA FUNGSIONAL
I I I
I I
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBUK INDONESIA, aslinya
Nasional
ttd.
ia,
, """
MASTINI HARDJOPRAKDSO, MLS
.-;}
(
LAMPI RAN 11.5: KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NOMOR TANGGAL
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA : 44 TAHUN 1998 : 23 JULl1998
Perpustakaan Nasional P~.vinsi Tipe B
KEPALA
BAG IAN
ADMINISTRASI I SU88AGIAN -TATA
USAHA
-SUBBAGIAN
KEUANGAN
I
r'-.""".-'.'.."".""""'."'.".""""""""
", .'1."..'.".'.'."""""""..'.".""""""'.""""""""",.."
BIDANG
,.
.
i
PENGEMBANGAN BAHAN PUST AKA
.
! !
DANLAYANAN
BIDANG PEMBINAAN
!
INFORMASI
PERPUSTAKAAN
i
! i i
I
i i ! !i
, .i
SUBS/DANG -SUMBER DAYA MANUSIA
,!
SUBBIDANG
I I
-KELEMBAGAAN
PERPUSTAKAAN
I
i
I
i I I I I I TENAGAI FUNGSIONAL
I I
I I
I
KEPALA PERPUSTAKAAN NASI0NAL. REPUBLIK INDONESIA, .dengan aslinya kaanNaslonal neala, "" -'"
, J
ttd. MASTINI HARDJOPRAKOSO, MLS
.t~
'},
(
