PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang

: a.

b.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

Memperhatikan : 1.

bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, perlu menetapkan kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301); Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 20/P Tahun 2005; Persetujuan Presiden Republik Indonesia melalui surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor B.321/Seskab/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal Pengecualian Jumlah Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2006

1

2.

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2324.1/M.PAN/9/2006 tanggal 29 September 2006; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 1 Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. Pasal 2 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Departemen; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen; c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4 Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Umum; b. Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri;


2

c. Biro Keuangan; d. Biro Kepegawaian; e. Biro Hukum dan Organisasi.

Bagian Ketiga Biro Umum Pasal 5 Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Jenderal serta penyiapan bahan pembinaan pengelolaan perlengkapan, ketatausahaan, dan kearsipan Departemen. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan, rencana, program, dan anggaran Sekretariat Jenderal; b. pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian Sekretariat Jenderal; c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal; d. pelaksanaan urusan perlengkapan Sekretariat Jenderal; e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, persuratan, kearsipan, dan tata usaha pimpinan; dan f. penyusunan bahan pembinaan pengelolaan perlengkapan, ketatausahaan, dan kearsipan Departemen. Pasal 7 Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran; b. Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian; c. Bagian Perlengkapan; d. Bagian Rumah Tangga; e. Bagian Tata Usaha; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 8 Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, rencana, program, dan anggaran, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan laporan Sekretariat Jenderal.


3

Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi program dan anggaran Sekretariat Jenderal; b. penyusunan bahan kebijakan, rencana, program, dan anggaran Sekretariat Jenderal; c. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak Sekretariat Jenderal; d. pelaksanaan urusan pembukuan dan verifikasi pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran Sekretariat Jenderal. Pasal 10 Bagian Perencanaan dan Penganggaran terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan; c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran. Pasal 11 (1)

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran serta penyajian data dan informasi.

(2)

Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program serta pelaksanaan urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal.

(3)

Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program serta verifikasi, perhitungan anggaran, penyusunan neraca, dan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Pasal 12

Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:


4

a. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Jenderal; b. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal; c. pelaksanaan urusan perencanaan, pengadaan, dan mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan d. pelaksanaan urusan pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal; Pasal 14 Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Tatalaksana; b. Subbagian Mutasi Pegawai; c. Subbagian Pengembangan dan Disiplin Pegawai. Pasal 15 (1)

Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, analisis organisasi, sistem dan prosedur kerja, penyempurnaan organisasi, penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, dan pertimbangan hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal.

(2)

Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.

(3)

Subbagian Pengembangan dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peningkatan kemampuan profesional dan karir pegawai, kesejahteraan, penghargaan, urusan disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal. Pasal 16

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengaturan pengelolaan, pembinaan, pengendalian pengadaan barang dan jasa serta inventarisasi dan penghapusan barang perlengkapan di lingkungan Departemen serta pengadaan perlengkapan Sekretariat Jenderal. Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan pengaturan pengelolaan perlengkapan di lingkungan Departemen; b. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa di lingkungan Departemen; c. pemantauan dan evaluasi pendayagunaan aset Departemen; d. pelaksanaan inventarisasi dan penghapusan perlengkapan Departemen; dan


5

e. pelaksanaan urusan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Pasal 18 Bagian Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Pengadaan; b. Subbagian Pendayagunaan dan Penghapusan; c. Subbagian Inventarisasi. Pasal 19 (1)

Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pengadaan perlengkapan di lingkungan Departemen serta perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal;

(2)

Subbagian Pendayagunaan dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pendayagunaan serta penghapusan aset Departemen;

(3)

Subbagian Inventarisasi mempunyai perlengkapan Departemen.

tugas

melakukan

inventarisasi

Pasal 20 Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perawatan perlengkapan kantor, pengelolaan kendaraan dinas serta urusan gaji pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal. Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan kantor; b. pemeliharaan dan perawatan perlengkapan kantor; c. pengaturan penggunaan kendaraan dinas; dan d. pelaksanaan urusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya serta perjalanan dinas. Pasal 22 Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Urusan Dalam; b. Subbagian Pemeliharaan dan Perawatan; c. Subbagian Urusan Gaji.


6

Pasal 23 (1)

Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan serta pengaturan penggunaan kendaraan dinas, ruang sidang, dan ruang pertemuan lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal;

(2)

Subbagian Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;

(3)

Subbagian Urusan Gaji mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar gaji pegawai dan tunjangan lainnya serta melakukan urusan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal. Pasal 24

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan persuratan dan kearsipan serta urusan tata usaha pimpinan. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan persuratan dan kearsipan Sekretariat Jenderal; b. penyusunan bahan pembinaan persuratan dan kearsipan Departemen; c. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha staf ahli Menteri. Pasal 26 Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Persuratan; b. Subbagian Kearsipan; c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 27 (1)

Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar serta penyiapan bahan pembinaan persuratan Departemen.

(2)

Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan arsip dan dokumen di lingkungan Sekretariat Jenderal serta penyiapan bahan pembinaan dan usul penghapusan arsip Departemen.


7

(3)

Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan keprotokolan serta penyusunan risalah rapat pimpinan Departemen.

(4)

Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri. Pasal 28

(1)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional mendukung pelaksanaan tugas Biro.

(2)

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya.

(3)

Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut dalam ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro.

(4)

Jenis dan jumlah jabatan fungsional tersebut dalam ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5)

Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Pasal 29 Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, penyiapan rumusan, evaluasi kebijakan, rencana dan program Departemen, dan kerja sama luar negeri, serta pengelolaan sistem informasi. Pasal 30 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Departemen; b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program Departemen; c. pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi; d. pelaksanaan dan koordinasi kerja sama luar negeri di bidang pendidikan; e. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian layanan internasional; dan f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program Departemen serta kerja sama luar negeri.


8

Pasal 31 Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Bagian Kebijakan; b. Bagian Perencanaan Program; c. Bagian Sistem Informasi; d. Bagian Kerja Sama Luar Negeri; e. Bagian Fasilitasi Layanan Internasional; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 32 Bagian Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kerjasama luar negeri. Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Kebijakan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan analisis dan pengkajian kebijakan Departemen; b. penyiapan perumusan kebijakan Departemen; c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Departemen; dan d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kerja sama luar negeri. Pasal 34 Bagian Kebijakan terdiri atas : a. Subbagian Kebijakan I; b. Subbagian Kebijakan II; c. Subbagian Kebijakan III. Pasal 35 (1) Subbagian Kebijakan I mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis, pengkajian, dan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kerja sama luar negeri bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (2) Subbagian Kebijakan II mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis, pengkajian, dan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kerja sama luar negeri bidang pendidikan tinggi, dan penelitian dan pengembangan;


9

(3) Subbagian Kebijakan III mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis, pengkajian, dan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kerja sama luar negeri bidang pendidikan luar sekolah, pelayanan administrasi, dan pengawasan. Pasal 36 Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan bahan koordinasi dan sinkronisasi program Departemen. Pasal 37 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan analisis dan pengkajian rencana dan program Departemen; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Departemen; dan c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program Departemen. Pasal 38 Bagian Perencanaan Program terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Program I; b. Subbagian Perencanaan Program II; c. Subbagian Perencanaan Program III.

Pasal 39 (1) Subbagian Perencanaan Program I mempunyai tugas melakukan analisis, pengkajian, dan penyusunan rencana dan program serta penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi program pendidikan dasar dan pendidikan menengah. (2) Subbagian Perencanaan Program II mempunyai tugas melakukan analisis, pengkajian, dan penyusunan rencana dan program serta penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi program pendidikan tinggi, dan penelitian dan pengembangan. (3) Subbagian Perencanaan Program III mempunyai tugas melakukan analisis, pengkajian, dan penyusunan rencana dan program serta penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi program pendidikan luar sekolah, pelayanan administrasi, dan pengawasan.


10

Pasal 40 Bagian Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi Departemen. Pasal 41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengembangan sistem informasi Departemen; dan b. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendidikan. Pasal 42 Bagian Sistem Informasi terdiri atas : a. Subbagian Pengembangan Sistem; b. Subbagian Pengelolaan Data I; c. Subbagian Pengelolaan Data II. Pasal 43 (1)

Subbagian Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Departemen.

(2)

Subbagian Pengelolaan Data I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pengawasan.

(3)

Subbagian Pengelolaan Data II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi bidang pendidikan tinggi, pendidikan luar sekolah, penelitian dan pengembangan, dan pelayanan administrasi. Pasal 44

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pendidikan. Pasal 45 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pendidikan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pendidikan; dan c. pelaksanaan koordinasi kerja sama luar negeri bidang pendidikan.


11

Pasal 46 Bagian Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas : a. Subbagian Amerika dan Eropa; b. Subbagian Asia, Afrika, dan Australia; c. Subbagian Regional dan Multilateral. Pasal 47 (1) Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pendidikan yang bersifat bilateral di kawasan Amerika dan Eropa; (2)

Subbagian Asia, Afrika, dan Australia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pendidikan yang bersifat bilateral di kawasan Asia, Afrika, dan Australia;

(3)

Subbagian Regional dan Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pendidikan yang bersifat regional dan multilateral. Pasal 48

Bagian Fasilitasi Layanan Internasional mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pelayanan Atase Pendidikan, Sekolah Indonesia di luar negeri, beasiswa Republik Indonesia, dan tamu asing. Padal 49 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Fasilitasi Layanan Internasional menyelenggarakan fungsi : a. fasilitasi dan pelayanan Atase Pendidikan dan Sekolah Indonesia di luar negeri; b. pelayanan administrasi beasiswa Republik Indonesia; c. pemberian layanan tamu asing; dan d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro. Pasal 50 Bagian Fasilitasi Layanan Internasional terdiri atas : a. Subbagian Atase Pendidikan dan Sekolah Indonesia; b. Subbagian Beasiswa Republik Indonesia dan Tamu Asing; c. Subbagian Tata Usaha.


12

Pasal 51 (1)

Subbagian Atase Pendidikan dan Sekolah Indonesia mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelayanan Atase Pendidikan dan Sekolah Indonesia di luar negeri.

(2)

Subbagian Beasiswa Republik Indonesia dan Tamu Asing mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelayanan administrasi beasiswa RI bagi warga asing yang belajar di Indonesia serta pemberian layanan tamu asing.

(3)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 52 (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


Bagian Kelima Biro Keuangan Pasal 53 Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantapan anggaran serta penyusunan bahan pembinaan pengelolaan anggaran Departemen. Pasal 54 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi ; a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantapan anggaran Departemen;


13

b. penyusunan bahan pembinaan pengelolaan pelaksanaan anggaran Departemen; c. pengujian, verifikasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Departemen; d. penyusunan bahan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Departemen; e. pelaksanaan dan koordinasi pemberian bantuan Departemen; f. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan Departemen; g. pelaksanaan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Departemen; dan h. penyusunan laporan keuangan Departemen. Pasal 55 Biro Keuangan terdiri atas: a. Bagian Anggaran; b. Bagian Pembiayaan; c. Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Subsidi; d. Bagian Kebendaharawanan dan Kerugian Negara; e. Bagian Pelaporan Keuangan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 56 Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantapan anggaran Departemen. Pasal 57 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Angggaran menyelengggarakan fungsi: a. penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi anggaran Departemen; b. pemantapan anggaran Departemen; dan c. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan anggaran Departemen. Pasal 58 Bagian Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Anggaran I; b. Subbagian Anggaran II; c. Subbagian Anggaran III. Pasal 59 (1)

Subbagian Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantapan anggaran serta pembinaan pengelolaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.


14

(2)

Subbagian Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantapan anggaran serta pembinaan pengelolaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

(3)

Subbagian Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantapan anggaran serta pembinaan pengelolaan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal. Pasal 60

Bagian Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan pengujian, verifikasi, dan pengesahan dokumen anggaran Departemen. Pasal 61 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Pembiayaan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengujian dokumen anggaran Departemen; b. verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran Departemen; dan c. pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Departemen. Pasal 62 Bagian Pembiayaan terdiri atas : a. Subbagian Pembiayaan I; b. Subbagian Pembiayaan II; c. Subbagian Pembiayaan III. Pasal 63 (1)

Subbagian Pembiayaan I mempunyai tugas melakukan pengujian, verifikasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

(2)

Subbagian Pembiayaan II mempunyai tugas melakukan pengujian, verifikasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

(3)

Subbagian Pembiayaan III mempunyai tugas melakukan pengujian, verifikasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal.


15

Pasal 64 Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Subsidi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penerimaan negara bukan pajak serta melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberian bantuan kepada penyelenggara pendidikan dan organisasi kemasyarakatan. Pasal 65 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Subsidi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; b. pelaksanaan dan koordinasi pemberian bantuan kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan organisasi masyarakat; dan c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran penerimaan negara bukan pajak dan pemberian bantuan kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan organisasi masyarakat. Pasal 66 Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Subsidi terdiri atas: a. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Subsidi I; b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Subsidi II; c. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Subsidi III. Pasal 67 (1)

Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Subsidi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pelaksanaan dan koordinasi pemberian bantuan kepada lembaga penyelenggara pendidikan dasar dan menengah.

(2)

Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Subsidi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Badan Penelitian dan Pengembangan serta pelaksanaan dan koordinasi pemberian bantuan kepada lembaga penyelenggara pendidikan tinggi.

(3)

Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Subsidi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Inspektorat Jenderal, dan Sekretariat


16

Jenderal serta pelaksanaan dan koordinasi pemberian bantuan kepada lembaga penyelenggara pendidikan nonformal dan organisasi penyedia sarana pendidikan informal. Pasal 68 Bagian Kebendaharawanan dan Kerugian Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan penetapan dan pembinaan bendaharawan, pemantauan dan penyelesaian masalah kerugian negara, tuntutan ganti rugi, serta urusan ketatausahaan Biro. Pasal 69 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Kebendaharawanan dan Kerugian Negara menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan penetapan dan pembinaan bendaharawan; b. penyusunan bahan penyelesaian masalah kerugian negara; c. penyusunan bahan pertimbangan tuntutan ganti rugi; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian kerugian negara dan tuntutan ganti rugi; dan e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro. Pasal 70 Bagian Kebendaharawanan dan Kerugian Negara terdiri atas: a. Subbagian Kebendaharawanan; b. Subbagian Kerugian Negara; c. Subbagian Tata Usaha. Pasal 71 (1)

Subbagian Kebendaharawanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan pembinaan bendaharawan di lingkungan Departemen.

(2)

Subbagian Kerugian Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian masalah kerugian Negara, pertimbangan tuntutan perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya di lingkungan Departemen.

(3)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Biro. Pasal 72

Bagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, verifikasi, perhitungan anggaran, dan laporan keuangan Departemen.


17

Pasal 73 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan verifikasi dokumen anggaran Departemen; b. pemantauan pelaksanaan anggaran Departemen; c. pelaksanaan perhitungan anggaran Departemen; d. penyusunan neraca anggaran Departemen; dan e. penyusunan laporan keuangan Departemen. Pasal 74 Bagian Pelaporan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaporan Keuangan I; b. Subbagian Pelaporan Keuangan II; c. Subbagian Pelaporan Keuangan III. Pasal 75 (1)

Subbagian Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas melakukan pemantauan, verifikasi, perhitungan anggaran, dan penyusunan neraca dan laporan keuangan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

(2)

Subbagian Pelaporan pemantauan, verifikasi, dan laporan keuangan Jenderal Pendidikan Pengembangan.

(3)

Subbagian Pelaporan Keuangan III mempunyai tugas melakukan pemantauan, verifikasi, perhitungan anggaran, dan penyusunan neraca dan laporan keuangan Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal.

Keuangan II mempunyai tugas melakukan perhitungan anggaran, dan penyusunan neraca Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Luar Sekolah, dan Badan Penelitian dan

Pasal 76 (1)


(2)


(3)



18

(4)


(5)


Bagian Keenam Biro Kepegawaian Pasal 77 Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian di lingkungan Departemen.

dan

Pasal 78 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan kebutuhan pegawai di lingkungan Departemen; b. pelaksanaan urusan pengadaan pegawai di lingkungan Departemen; c. pelaksanaan urusan pengangkatan dalam jabatan; d. pelaksanaan urusan mutasi guru, dosen, tenaga fungsional lainnya, dan tenaga administrasi di lingkungan Departemen. e. pelaksanaan urusan pengembangan pegawai di lingkungan Departemen; f. pelaksanaan urusan pemberian penghargaan dan tanda jasa di lingkungan Departemen; g. pelaksanaan urusan disiplin dan penilaian peraturan kepegawaian; dan h. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Departemen; i. penyusunan bahan pembinaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Departemen; j. pelaksanaan dokumentasi kepegawaian. Pasal 79 Biro Kepegawaian terdiri atas; a. Bagian Perencanaan dan Pengadaan; b. Bagian Penetapan Jabatan dan Mutasi Tenaga Fungsional Lainnya; c. Bagian Pengembangan dan Mutasi Tenaga Administrasi; d. Bagian Mutasi Guru; e. Bagian Mutasi Dosen; f. Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai; g. Bagian Dokumentasi dan Tanda Jasa; h. Kelompok Jabatan Fungsional.


19

Pasal 80 Bagian Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan bahan koordinasi pengadaan pegawai di lingkungan Departemen, serta urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Biro. Pasal 81 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Perencanaan dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi : a. analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Departemen; b. penyusunan rencana formasi pegawai di lingkungan Departemen; c. penyusunan bahan koordinasi pengadaan pegawai di lingkungan Departemen; d. penyusunan bahan pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pengadaan pegawai di lingkungan Departemen; dan e. pelaksanaan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Biro. Pasal 82 Bagian Perencanaan dan Pengadaan terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Pengadaan; c. Subbagian Tata Usaha. Pasal 83 (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan penyusunan rencana formasi pegawai di lingkungan Departemen. (2) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan pengadaan pegawai di lingkungan Departemen. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Biro. Pasal 84 Bagian Penetapan Jabatan dan Mutasi Tenaga Fungsional Lainnya mempunyai tugas melaksanakan urusan pengangkatan dan pemberhentian dari/dalam jabatan struktural dan pimpinan serta kepangkatan, pemindahan, dan mutasi lainnya bagi tenaga fungsional selain guru dan dosen. Pasal 85


20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Penetapan Jabatan dan Mutasi Tenaga Fungsional Lainnya menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan pengangkatan dan pemberhentian dari/dalam jabatan struktural dan pimpinan; b. pelaksanaan urusan pengangkatan pertama, pembebasan sementara, pengaktifan kembali, dan alih fungsi dalam jabatan fungsional selain guru dan dosen; dan c. penyiapan bahan penetapan kepangkatan, pemindahan, pemberhentian, pembebasan sementara, dan mutasi lainnya bagi jabatan fungsional selain guru dan dosen. Pasal 86 Bagian Penetapan Jabatan dan Mutasi Tenaga Fungsional Lainnya terdiri atas: a. Subbagian I; b. Subbagian II; c. Subbagian III. Pasal 87 (1)

Subbagian I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian dari/dalam jabatan struktural dan pimpinan serta kenaikan jabatan/pangkat, pemindahan, dan mutasi lainnya bagi tenaga fungsional selain guru dan dosen di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan daerah pemekarannya serta penyiapan bahan penetapan perbantuan/pengaktifan kembali Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

(2)

Subbagian II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian dari/dalam jabatan struktural dan pimpinan serta kenaikan jabatan/pangkat, pemindahan, dan mutasi lainnya bagi tenaga fungsional selain guru dan dosen di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat dan daerah pemekarannya serta penyiapan bahan penetapan perbantuan/pengaktifan kembali Kepala Bidang/Atase Pendidikan pada KBRI serta Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

(3)

Subbagian III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian dari/dalam jabatan struktural dan pimpinan serta kenaikan jabatan/pangkat, pemindahan, dan mutasi lainnya bagi tenaga fungsional selain guru dan dosen di wilayah Provinsi Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat, dan daerah pemekarannya serta penyiapan bahan


21

penetapan perbantuan/pengaktifan kembali Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Pasal 88 Bagian Pengembangan dan Mutasi Tenaga Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir serta urusan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan mutasi lainnya bagi tenaga administrasi di lingkungan Departemen. Pasal 89 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Pengembangan dan Mutasi Tenaga Administrasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pengembangan karir pegawai di lingkungan Departemen; b. penyiapan administrasi pengembangan karir pegawai di lingkungan Departemen; dan c. penyiapan bahan penetapan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan mutasi lainnya bagi tenaga administrasi di lingkungan Departemen. Pasal 90 Bagian Pengembangan dan Mutasi Tenaga Administrasi terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan; b. Subbagian Mutasi Tenaga Administrasi I; c. Subbagian Mutasi Tenaga Administrasi II. Pasal 91 (1)

Subbagian Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan karir pegawai, penetapan tugas belajar, izin belajar, tunjangan tugas belajar, tunjangan belajar, pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, dan pengembangan lainnya di lingkungan Departemen.

(2)

Subbagian Mutasi Tenaga Administrasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usul pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan mutasi lainnya bagi tenaga administrasi departemen di wilayah Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat, dan daerah pemekarannya.

(3)

Subbagian Mutasi Tenaga Administrasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usul pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan mutasi lainnya bagi tenaga administrasi departemen di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan,


22

Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan pemekarannya.

daerah

Pasal 92 Bagian Mutasi Guru mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan bahan penetapan angka kredit dan jabatannya, kepangkatan, pemindahan, dan perbantuan guru.

Pasal 93 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Mutasi Guru menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan penyiapan bahan penetapan angka kredit guru golongan IV/b ke atas dan guru sekolah Indonesia di luar negeri; b. penyiapan bahan penetapan pangkat dan jabatan Guru Pembina Tk. I ke atas; c. pelaksanaan urusan pemindahan guru antar instansi; dan d. pelaksanaan urusan perbantuan guru. Pasal 94 Bagian Mutasi Guru terdiri atas: a. Subbagian I; b. Subbagian II; c. Subbagian III. Pasal 95 (1)

Subbagian I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan angka kredit dan jabatan guru golongan IV/b ke atas di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan daerah pemekarannya.

(2)

Subbagian II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan angka kredit dan jabatan guru golongan IV/b ke atas di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan penetapan angka kredit jabatan, pangkat, pemindahan, dan daerah pemekarannya serta perbantuan guru Sekolah Indonesia di luar negeri.

(3)

Subbagian III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan angka kredit dan jabatan guru golongan IV/b ke atas di wilayah Provinsi Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah,


23

Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat, dan daerah pemekarannya. Pasal 96 Bagian Mutasi Dosen mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan bahan penetapan angka kredit dan jabatan, kepangkatan, pemindahan, perbantuan, pemberhentian, dan mutasi lainnya bagi tenaga dosen. Pasal 97 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Mutasi Dosen menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penetapan pengangkatan pegawai (dosen) di lingkungan Departemen; b. pelaksanaan urusan penyiapan bahan penetapan angka kredit dosen; c. penyiapan bahan penetapan pangkat dalam jabatan dosen; d. penyiapan bahan penetapan pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dari/dalam jabatan dosen; e. penyiapan bahan penetapan batas usia pensiun (BUP) Guru Besar; f. penyiapan bahan penetapan Guru Besar Emeritus; g. penyiapan bahan penetapan mutasi lainnya; dan h. pelaksanaan urusan pemindahan dan perbantuan dosen. Pasal 98 Bagian Mutasi Dosen terdiri atas: a. Subbagian I; b. Subbagian II; c. Subbagian III. Pasal 99 (1)

Subbagian I mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penetapan pengangkatan pegawai (dosen), angka kredit dan jabatan, kepangkatan, pemindahan, perbantuan, pemberhentian, dan mutasi lainnya bagi dosen di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan daerah pemekarannya.

(2)

Subbagian II mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penetapan pengangkatan pegawai (dosen), angka kredit dan jabatan, kepangkatan, pemindahan, perbantuan, pemberhentian, dan mutasi lainnya bagi dosen di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan daerah pemekarannya.


24

(3)

Subbagian III mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan penetapan pengangkatan pegawai (dosen), angka kredit dan jabatan, kepangkatan, pemindahan, perbantuan, pemberhentian, dan mutasi lainnya bagi dosen di wilayah Provinsi Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat, dan daerah pemekarannya. Pasal 100

Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan, penilaian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan pemberian pertimbangan hukum di bidang kepegawaian serta urusan disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai di lingkungan Departemen. Pasal 101 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan rancangan dan penilaian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; b. penyiapan bahan pertimbangan hukum di bidang kepegawaian; c. penyiapan bahan penetapan pelaksanaan disiplin; dan d. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pemensiunan pegawai. Pasal 102 Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai terdiri atas: a. Subbagian Disiplin; b. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan I; c. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan II. Pasal 103 (1)

Subbagian Disiplin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, penilaian pelaksanaan peraturan, pemberian pertimbangan hukum, serta penetapan penjatuhan hukuman disiplin di bidang kepegawaian.

(2)

Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pemberhentian, dan pemensiunan pegawai di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian Jaya Barat, dan daerah pemekarannya.


25

(3)

Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pemberhentian, dan pemensiunan pegawai di wilayah Propinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Papua, dan daerah pemekarannya. Pasal 104

Bagian Dokumentasi dan Tanda Jasa mempunyai tugas melaksanakan urusan penyimpanan, penataan, dan pemeliharaan dokumen kepegawaian, penyiapan pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai di lingkungan Departemen serta penyiapan dan penyajian informasi kepegawaian di lingkungan Departemen. Pasal 105 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bagian Dokumentasi dan Tanda Jasa menyelenggarakan fungsi: a. pendataan, penyusunan, dan penyajian informasi kepegawaian di lingkungan Departemen; b. pelaksanaan urusan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepegawaian; dan c. penyiapan usul pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai. Pasal 106 Bagian Dokumentasi dan Tanda Jasa terdiri atas: a. Subbagian Informasi Kepegawaian; b. Subbagian Dokumentasi; c. Subbagian Tanda Jasa. Pasal 107 (1)

Subbagian Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan dan penyajian informasi kepegawaian di lingkungan Departemen.

(2)

Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan pencatatan, penyimpanan, penataan, dan pemeliharaan dokumen kepegawaian.

(3)

Subbagian Tanda Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan usul pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai di lingkungan Departemen.


26

Pasal 108 (1)


(2)


(3)


(4)


(5)

Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketujuh Biro Hukum dan Organisasi Pasal 109

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta melaksanakan pelayanan bantuan hukum di lingkungan Departemen.

Pasal 110 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan; b. pelayanan bantuan hukum kepada semua satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Departemen; c. pengkajian dan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan di lingkungan Departemen; d. pengkajian dan penyusunan bahan pembinaan ketatalaksanaan di lingkungan Departemen; e. pelaksanaan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan penyajian informasi jabatan di lingkungan Departemen; dan f. pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyusunan laporan Departemen. Pasal 111 Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:


27

a. Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I; b. Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II; c. Bagian Kelembagaan; d. Bagian Ketatalaksanaan; e. Bagian Evaluasi Kinerja; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 112 Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah serta pemberian pelayanan bantuan hukum kepada unit organisasi dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pasal 113 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah; b. penelahaan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah; c. pemberian pelayanan bantuan hukum kepada unit organisasi dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah. Pasal 114 Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Rancangan I; b. Subbagian Penyusunan Rancangan II; c. Subbagian Bantuan Hukum. Pasal 115 (1)

Subbagian Penyusunan Rancangan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan, koordinasi, penelaahan,


28

dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah. (2)

Subbagian Penyusunan Rancangan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan, koordinasi, penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan menengah.

(3)

Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan bantuan hukum kepada unit organisasi dan pegawai serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan di wilayah Provinsi Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya Barat serta daerah pemekarannya. Pasal 116

Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan bidang pendidikan tinggi, pengawasan, penelitian dan pengembangan, pengelolaan administrasi, dan pemberian pelayanan bantuan hukum kepada unit organisasi dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan. Pasal 117 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi, pengawasan, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan administrasi; b. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi, pengawasan, penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan administrasi; c. pemberian pelayanan bantuan hukum kepada unit organisasi dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan; dan d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama bidang


29

pendidikan tinggi, pengawasan, pengelolaan administrasi.

penelitian

dan

pengembangan

serta

Pasal 118 Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Rancangan I; b. Subbagian Penyusunan Rancangan II; c. Subbagian Bantuan Hukum. Pasal 119 (1)

Subbagian Penyusunan Rancangan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan, koordinasi, penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.

(2)

Subbagian Penyusunan Rancangan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan, koordinasi, penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, dan pelayanan administrasi.

(3)

Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan bantuan hukum kepada unit organisasi dan pegawai serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DIY Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, serta daerah pemekarannya dan di luar unit utama di wilayah DKI Jakarta. Pasal 120

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan bahan pembentukan, penyempurnaan, dan penutupan organisasi di lingkungan Departemen. Pasal 121 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan analisis dan evaluasi kelembagaan di lingkungan Departemen; b. penyusunan bahan pembentukan, penyempurnaan, dan penutupan kelembagaan di lingkungan Departemen;


30

c. pelaksanaan koordinasi pembentukan, penyempurnaan, dan penutupan kelembagaan di lingkungan Departemen; dan d. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan di lingkungan Departemen. Pasal 122 Bagian Kelembagaan terdiri atas : a. Subbagian I; b. Subbagian II; c. Subbagian III. Pasal 123 (1)

Subbagian I mempunyai tugas melakukan analisis, evaluasi, dan penyiapan bahan pembentukan, penyempurnaan, dan penutupan kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

(2)

Subbagian II mempunyai tugas melakukan analisis, evaluasi, dan penyiapan bahan pembentukan, penyempurnaan, dan penutupan kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektorat Jenderal.

(3)

Subbagian III mempunyai tugas melakukan analisis, evaluasi, dan penyiapan bahan pembentukan, penyempurnaan, dan penutupan kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Sekretariat Jenderal. Pasal 124

Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan penyusunan bahan pembinaan ketatalaksanaan serta analisis dan evaluasi jabatan di lingkungan Departemen. Pasal 125 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bagian Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan ketatalaksanaan Departemen; b. penyiapan bahan pembinaan ketatalaksanaan Departemen; c. pelaksanaan dan fasilitasi analisis dan evaluasi jabatan; d. penyajian informasi jabatan di lingkungan Departemen; e. pelaksanaan administrasi dan dokumentasi perundang-undangan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.


31

Pasal 126 Bagian Ketatalaksanaan terdiri atas: a. Subbagian I; b. Subbagian II; c. Subbagian Tata Usaha. Pasal 127 (1)

Subbagian I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan ketatalaksanaan serta pelaksanaan dan fasilitasi analisis jabatan dan penyajian informasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

(2)

Subbagian II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan ketatalaksanaan serta pelaksanaan dan fasilitasi analisis jabatan dan penyajian informasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Inspektorat Jenderal, dan Sekretariat Jenderal.

(3)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Biro serta administrasi dan dokumentasi perundang-undangan. Pasal 128

Bagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja unit organisasi di lingkungan Departemen. Pasal 129 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bagian Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data kinerja unit organisasi di lingkungan Departemen; b. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi kinerja unit organisasi di lingkungan Departemen; dan c. penyusunan laporan kinerja Departemen. Pasal 130 Bagian Evaluasi Kinerja terdiri atas: a. Subbagian I; b. Subbagian II; c. Subbagian III.


32

Pasal 131 (1)

Subbagian I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, fasilitasi, dan evaluasi kinerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Departemen.

(2)

Subbagian II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, fasilitasi, dan evaluasi kinerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektorat Jenderal sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Departemen.

(3)

Subbagian III mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, fasilitasi, dan evaluasi kinerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Sekretariat Jenderal sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Departemen. Pasal 132

(1)


(2)


(3)

Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut dalam ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro. Jenis dan jumlah jabatan fungsional tersebut dalam ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)

(5)


BAB II TATA KERJA Pasal 133 Setiap satuan kerja membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.


33

Pasal 134 Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Jenderal, serta dengan instansi di luar Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pasal 135 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 136 Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 137 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. Pasal 138 Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 139 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 140 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.


34

BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 141 (1)

Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

(2)

Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 142 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 143 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2006 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO


35

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Recommend Documents