Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
SPASIALISASI MEDIA DAN DEMOKRATISASI PENYIARAN IMPLEMENTASI SISTEM SIARAN TELEVISI BERJARINGAN DI INDONESIA
Gilang Gusti Aji
[email protected]
ABSTRACT
The emergence of UU 32/2002 on broadcasting has given hope to the realization of democratic broadcasting system. The new broadcasting system tries to change oligarchy broadcasting system with centralized ownership to share benefit to local society. This aims to reach diversity of content and diversity of ownership aspects. The mandate from broadcasting Constitution is implemented to networked television system. This can be seen from national television which has to own new legal entity in each region, and also can build networked local TV station or cooperate with local TV. But, this system has been delayed several times. Television industry has been adapted to that system which creates some patterns. At one side, centralized ownership is marked by media conglomerates. This phenomenon can threaten democratization process including networked broadcasting system. This research tries to capture its implementation among regions with varied patterns to democratic broadcasting. Keywords :Networked Broadcasting System, Democratization, Spatialization
penyiaran tersebut membuat Pe-nyiaran kita
BAB 1
memasuki
aturan.Setelah
PENDAHULUAN
kekosongan, 1.1.
kekosongan
sempat
mengalami
diupayakanlah
Undang–
Undang penyiaran yang baru yaitu UU 32
Latar Belakang Perubahan
masa
dunia
penyiaran
tahun 2002.UU Penyiaran baru inilah yang
Indonesia pasca reformasi ditandai dengan
menjadi
dihapuskannya Undang – Undang No 24
media penyiaran di Indonesia.
tahun 1997 tentang penyiaran.Undang-
tonggak
Regulasi
perubahan
penyiaran
aktivitas
yang
baru
undang tersebut dianggap tidak cocok
kental dengan semangat pengembalian
dengan semangat kebebasan karena mem-
kepentingan masyarakat.Meski ada yang
berikan kontrol ketat terhadap kebebasan
menjejakkannya
pers.
antara pasar dan masyarakat.Agus Sudibyo
Dihapuskannya
undang–undang
131
sebagai
jalan
tengah
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
(2009) memaparkan hakikat UU Penyiaran sebagai
sebuah
politik Komisi Penyiaran Indonesia.
politik
2. Kedua, sistem penyiaran televisi tidak
mendudukkan media penyiaran sebagai
lagi berpusat di Jakarta. UU Penyiaran
bagian
mengusung
dari
ikhtiar
Gilang Gusti Aji
eksistensi
masyarakat,
gagasan
desentralisasi
eksistensi komunitas, tanpa menegasikan
penyiaran televisi, di mana tidak lagi
perlunya intervensi sistem ekonomi dan
dikenal adanya stasiun televisi nasional
birokrasi secara terbatas.
yang mampu menjangkau penonton di
Lebih
lanjut
UU
Penyiaran
mengusahakan perubahan terhadap sistem
seluruh Indonesia secara langsung dari Jakarta.
penyiaran yang oligarkis dengan ke-
3. Ketiga, izin penyiaran diberikan me-
pemilikan yang terpusat. Dijelaskan oleh
lalui proses terbuka dan melibatkan
Agus Sudibyo (2009) spirit dasar UU
publik. Bila di masa Orde Baru, stasiun
Penyiaran adalah mengeliminir determi-
televisi dapat memperoleh izin dari
nasi sistem (bisnis dan birokrasi). UU
para pemegang kekuasaan melalui
penyiaran adalah sebuah upaya transisi
proses tertutup, menurut UU 2002, izin
dari state based-power menuju public
baru dapat diperoleh melalui proses
based-power.Intervensi Pemerintah ter-
terbuka yang melibatkan publik.
hadap media diminimalisir, kepemilikan
4. Keempat, TVRI dan RRI yang semula
media monopolistik dibatasi guna meng-
adalah lembaga penyiaran pemerintah
antisipasi
kemungkinan
diubah statusnya menjadi lembaga
informasi
dan
manipulasi
mobilisasi
wacana
penyiaran
publik.
Kedua
lembaga
publik.Prinsip Diversitas kepemilikan dan
tersebut ditarik keluar dari jajaran
isi
Departemen Penerangan dan tidak ber-
berusaha
terhadap
media
dilembagakan.Kontrol diletakkan
kepada
masyarakat dan komunitas.
ada di bawah kekuasaan Presiden. TVRI dan RRI diharapkan menjadi
Sebuah uraian dari Ade Armando
media yang independen dan netral
(2007) membagi semangat demokratisasi
yang
yang terkandung dalam UU penyiaran
kepentingan publik di atas segalanya.
dalam lima gagasan dasar, yaitu :
5. Kelima,
1. UU memperkenalkan gagasan tentang adanya
sebuah
lembaga
melulu
UU
menempatkan
Penyiaran
mem-
perkenalkan kehadiran lembaga pe-
pengatur
nyiaran komunitas (LPK). LPK adalah
penyiaran independen,yang diharapkan
lembaga penyiaran yang ‘didirikan
tidak mewakili kepentingan industri
oleh
penyiaran, pemerintah, ataupun partai
independen,
komunitas
132
dan
tertentu, tidak
bersifat komersial,
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
dengan daya pancar rendah, luas
televisi swasta harus menayangkan siaran
jangkauan wilayah terbatas, serta untuk
yang mengandung muatan lokal. Stasiun di
melayani kepentingan komunitasnya.
wilayah lokal tadi akan menayangkan
Sistem Siaran Berjaringan (SSB) merupakan salah satu kebijakan penting
program sendiri yang sarat nuansa lokal selain merelay dari induk jaringannya.
dari produk UU Penyiaran.Sistem ini memuat
spirit
Sedianya sistem baru ini wajib
keadilan
bahwa
pe-
diusahakan dalam kurun waktu lima tahun
penyiaran
harus
di-
setelah Disahkannya Undang - Undang
kembalikan kepada kemanfaatan masya-
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
rakat pada masyarakat luas di berbagai
tanggal
daerah. Semangat dasar sistem siaran
ketentuan ini Ketentuan ini rencananya
berjaringan ini adalah terpenuhinya aspek
sudah diterapkan mulai 28 Desember
diversity of ownership,
2007.Pertimbangan waktu tersebut demi
nyelenggaraan
content.
Ketentuannya
diversity of
2002. Artinya
dari
memberi waktu bagi stasiun TV nasional
amanat undang – undang penyiaran pasal
mempersiapkan siaran jaringan.Melihat
31 ayat 3 yang menyatakan Lembaga
Televisi nasional tidak kunjung meng-
Penyiaran
usahakan
Swasta
berangkat
28 Desember
dapat
menye-
sistem
siaran
berjaringan,
lenggarakan siaran melalui sistem stasiun
kemudian pemerintah memutuskan untuk
jaringan
melakukan
dengan
jangkauan
wilayah
penyesuaian
terhadap
pe-
terbatas. Ketentuan ini mengisyaratkan
nerapan sistem stasiun berjaringan itu
tidak adanya lagi siaran televisi nasional
untuk dilaksanakan secara bertahap paling
tetapi
lambat pada 28 Desember 2009.Hingga
siaran
berjaringan
di
wilayah
provinsi/ kabupaten.
kini Sistem Siaran Televisi Berjaringan ini
Primasanti (2008) yang meneliti Sistem
Siaran
Berjaringan
membagi
tidak tercapai secara ideal Meski
begitu,
selama
per-
Ketentuan utama siaran berjaringan di
jalanannya, penulis mencatat ada upaya
Indonesia menjadi dua yaitu pertama,
adaptasi televisi nasional terhadap aturan
stasiun televisi juga wajib memiliki stasiun
SSB.Misalnya
di daerah–daerah yang membentuk stasiun
program, beberapa
jaringan yang berdiri dengan badan hukum
siaran lokal di beberapa daerah. Beberapa
tersendiri. Bila tidak sanggup membangun
televisi nasional mengujikan siaran lokal
stasiun jaringan maka TV nasional harus
meski masih setengah hati. Misalnya di
bekerja sama dengan televisi lokal. Kedua,
wilayah DIY, pada tahun 2010, SCTV
penyelenggaraan
mengadakan siaran lokal dengan acara
siaran
lokal.Stasiun
133
dari
sisi
keberagaman
mencoba menguji
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
keagamaan di jam yang tidak populer yaitu
utama yang mengemuka ialah soal apakah
jam
Indosiar
langkah-langkah yang dilakukan beberapa
menayangkan Berita khusus DIY di jam
televisi itu lebih didorong oleh adanya
serupa dengan tampilan yang sangat
kepentingan
kurang layak.
menciptakan demokratisasi penyiaran
4
pagi.
Sementara
ekonomis
ataukah
upaya
Uji coba siaran lokal selangkah lebih baik berlangsung di Jawa Timur. Dalam penelitian yang dilakukan Aji
BAB 2
(2011), terdapat televisi Metro TV Jawa
KAJIAN PUSTAKA
Timur yang berusaha menepati aturan dengan menayangkan siaran lokal 10 %
3.1.
dalam sehari. Dari sisi kepemilikan,
Sistem Siaran Berjaringan Siaran
jaringan
awalnya
ber-
televisi nasional membuat badan hukum
kembang di dunia penyiaran Amerika
bagi perwakilan–perwalikannya di daerah.
Serikat pada radio di tahun 1920-an.
Seperti yang dilakukan oleh Metro TV di
Berbagai stasiun radio yang pada awalnya
Jawa Timur, secara administratif mendiri-
memiliki wilayah siaran terbatas dengan
kan badan hukum sendiri.
melayani
Selanjutnya ada pula Grup Kompas Gramedia Kompas
(KG) TV
yang
dengan
menghadirkan label
semangat
komunitas
atau
masyarakat
masing–masing dapat melakukan siaran bersama sehingga membentuk wilayah siaran yang lebih luas. Perkembangan
Demokratisasi Penyiaran karena hadir
teknologi
dengan sistem berjaringan dengan be-
terhadap
berapa stasiun televisi lokal di beberapa
penyiaran.Dampaknya
daerah. Kompas TV mengudara dengan
tersebut
siaran stasiun televisi lokal tersebut terdiri
televisi pada tahun 1940 – 1950-an.
dari 70% siaran yang direlai dari Kompas
memberi
pengaruh
perkembangan
berkembang
sebuah
siaran
Ada beberapa definisi mengenai
yang dikelola sendiri. (Aji, 2014). merupakan
jaringan
menuju
konsep stasiun jaringan ini.
ini
media
model
TV dan sisa 30%-nya merupakan siaran
Tulisan
besar
Pertama, Head dan Sterling (1987) mendefinisikan
siaran
laporan yang dirancang untuk mengamati
sebagai
or
implementasi sistem siaran berjaringan di
interconnected by some means of relay
Indonesia.Pengamatan ini disusun atas
(wire, cable,terrestrial microwaves,
beberapa
satelites.
catatan
pelaksanaannya
di
...two
berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaan
134
berjaringan
more
stations
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Peter Orlik (1992) menjelaskan siaran berjaringan
alat
pemasok
Affiliation
Network
(Jaringan Afiliasi Program)
same
Dalam pola berjaringan ini, stasiun
programs to be shared more of less
anggota jaringan tidak dimiliki oleh
simultaneously
stasiun
program.
sebagai
1. Program
Gilang Gusti Aji
They
allow
by
a
the
number
of
induknya.Kerjasama
yang
localities or retransmission facilities..
dibangun berdasarkan kesepakatan yang
Ashadi Siregar (2001) menambahkan
tertuang
pemahaman stasiun induk dan stasiun
mengenai distribusi program saja.Dalam
lokal (jaringan) dengan menyatakan
model ini, stasiun induk jaringan disebut
bahwa sistem penyiaran jaringan yaitu
―jaringan‖ (network); dan stasiun anggota
adanya suatu stasiun induk dengan
jaringan
sejumlah stasiun lokal yang menjadi
(affiliation).Afiliasi
periferal dalam dunia penyiaran.
stasiun
Dengan
Mengelaborasi
ketiga
dalam
kontrak,
misalnya
dinamakan
televisi
bersiaran
afiliasi
merupakan
sebuah
independen—biasanya
secara
lokal—dan
karena
beberapa
kepentingan tertentu menjalin kerjasama
prinsip yang terkandung di dalamnya
dengan jaringan, khususnya untuk pasokan
sistem
ini.Pertama,
(feeding) program.Karena pada umumnya
Dibangun oleh dua elemen sistem, yaitu
merupakan stasiun televisi lokal dan
induk
anggota
independen, maka sumber daya manusia
jaringan.Kedua, terdapat hubungan antara
yang ada di dalam afiliasi ini juga berasal
stasiun – stasiun dalam sistem ini,
dari
misalnya distribusi program
perbedaan wilayah dapat menyebabkan
pendapat
tersebut,
stasiun
terdapat
jaringan
jaringan
dan
ranah
lokal.
Dengan
demikian,
Berdasarkan beberapa definisi yang
sebuah wilayah akan mendapat proporsi
telah dipaparkan di atas menggambarkan
audien yang lebih besar dibanding wilayah
bahwa sistem siaran berjaringan terdiri
lainnya.
dari dua sub sistem, yakni sistem stasiun
Stasiun jaringan dan afiliasi pada
induk jaringan dan sistem stasiun anggota
umumnya diikat oleh sebuah kerjasama
jaringan. Primasanti (2008) menjelaskan
kontrak yang disebut affiliation contract
dua jenis model stasiun televisi jaringan,
atau affiliation agreement (Head and
yaitu
Network
Sterling, 1987: 334). Dalam kontrak ini
(jaringan afiliasi program) dan Owned and
disebutkan hak dan kewajiban masing-
Operated Station (jaringan kepemilikan
masingpihak,
dan operasional).
berhak
Program
Affiliation
untuk
misalnya
masing-masing
menggunakan
branding
stasiunnya sendiri; anggota jaringan juga
135
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
diperbolehkan menentukan jumlah stasiun
jaringan kepada anggotanya melainkan
induk yang akan berjaringan dengannya
berkaitan dengan kepemilikan, mana-
kecuali
jemen,
hal
tersebut
diatur
dalam
kesepakatan induk jaringan-afiliasi. Dalam
mengatur
mekanisme
kontrol
operasionalisasi
pada
stasiun anggotanya.
hal manajemen pun, afiliasi diberi hak untuk
dan
Pada umumnya, stasiun induk jaringan
dapat
beberapa
internalnya sendiri sesuai yang sudah
stasiun
ditetapkan oleh manajemen stasiunnya.
O&O hanya dapat berjaringan dengan
Tidak ada share modal maupun profit
satu induk jaringan. Jika terpaksa harus
dalam model ini. Satu-satunya dana yang
berjaringan dengan stasiun induk, hal
mengalir dari induk jaringan kepada
ini dikhususkan hanya pada pasokan
afiliasi adalah kompensasi dari program
program saja. Stasiun induk jaringan
induk yang ditayangkan oleh afiliasi.
juga memiliki hak untuk melepaskan
Selain itu, aliran dana berupa ―sela-sela‖
stasiun O&O; atau memberikannya
jam tayang program induk yang dapat
kepada jaringan lainnya.
digunakan untuk iklan afiliasi. 2. Owned
and
(Jaringan
O&O.
memiliki Sedangkan,
stasiun
Di Indonesia, sistem siaran televisi
Operated Kepemilikan
Network
berjaringan berusaha diwujudkan dalam
dan
semangat demokratisasi melalui kebijakan desentralisasi di bidang penyiaran. Sistem
Operasional) Berbeda dengan model program
siaran televisi berjaringan diidentikkan
network affiliation, O&O Network
dengan pemenuhan diversity of content
mensyaratkan
dan
kepemilikan
jaringan
diversity
of
ownershipsebagai
atas anggotanya. Dalam pola hubungan
prasyarat
ini, yang disebut O&O Station adalah
demokratis.Undang-Undang No 32/ 2002
stasiun anggota jaringan. Jadi stasiun
tentang Penyiaran mengamanatkan kepada
O&O merupakan milik dari stasiun
semua
jaringan yang pada umumnya juga
televisi nasional untuk melakukan siaran
menggunakan nama stasiun jaringan—
berjaringan dengan lokal.Kebijakan ini
diikuti tanda O&O, misalnya ABC
dikeluarkan untuk menstimulus keikut-
O&O. Kedua pihakstasiun induk dan
sertaan sebanyak-banyak orang untuk
anggota
berusaha
jaringanberada
di
bawah
penyiaran
lembaga
di
yang
penyiaran,khususnya
dunia
penyiaran
serta
sebuah perusahaan yang sama. Dengan
membangkitkan potensi lokal melalui
demikian, sistem ini bukan hanya
penyiaran televisi (Mufid, 2005: 147).
mendistribusikan
program
dari
136
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Konsep Indonesia
siaran
pada
jaringan
dasarnya
Gilang Gusti Aji
di
stasiun relai/transmitter saja. Siaran sebuah
pembatasan
stasiun televisi swasta dapat menjangkau
wilayah siaran. Ketentuannya berdasarkan
daerah
pasal 31 ayat 1 sampai 4 undang – undang
siarannya
penyiaran yang menyatakan
stasiun televisi yang berada di wilayah
(1) Lembaga
penyiaran
yang
di
tersebut
luar hanya
yang
wilayah dengan
terjalin
jangkauan perantaraan
dalam
sebuah
menyelenggarakan jasa penyiaran
jaringan stasiun televisi.Selanjutnya aturan
radio atau jasa penyiaran televisi
tentang sistem siaran berjaringan ini
terdiri
tercantum pada PP 50 tahun 2005 dan
atas
jaringan
stasiun
penyiaran
dan/atau
stasiun
Permenkominfo No 43 Tahun 2009.
penyiaran lokal.
Berdasarkan peraturan yang ada,
(2) Lembaga Penyiaran Publik dapat
Terdapat dua Ketentuan utama siaran
menyelenggarakan siaran dengan
berjaringan di Indonesia yaitu Pertama,
sistem
yang
Stasiun jaringanStasiun televisi juga wajib
wilayah
memiliki stasiun di daerah – daerah yang
stasiun
menjangkau
jaringan
seluruh
negara Republik Indonesia.
me bentuk stasiun jaringan yang berdiri
(3) Lembaga Penyiaran Swasta dapat
dengan badan hukum tersendiri. Berkaitan
menyelenggarakan siaran melalui
dengan pola berjaringan terdapat dua
sistem stasiun jaringan dengan
alternatif yang diperbolehkan , yaitu
jangkauan wilayah terbatas. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
baru di daerah.
stasiun
Televisi nasional akan membuat
jaringan disusun oleh KPI bersama
stasiun televisi lokal di daerah
Pemerintah.
sebagai bagian dari jaringan stasiun
Ketentuan
sistem
Pendirian stasiun televisi lokal
tersebut
mendasari
TV yang ada di Jakarta. Hal
Setiap stasiun televisi swasta memiliki
tersebut memerlukan antara lain
jangkauan siaran terbatas sesuai dengan
koordinasi dengan daerah, biaya
wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan.
dan
Jadi, sebuah stasiun televisi di Jakarta,
jaringan inilah nanti yang akan
jangkauan siarannya hanya Jakarta dan
menayangkan program bermuatan
sekitarnya. Tidak ada lagi stasiun televisi
lokal.
swasta nasional yang siarannya dapat menjangkau seluruh wilayah indonesia
frekuensi.
Kerjasama
Stasiun
dengan
televisi
stasiun
televisi lokal yang sudah ada di
secara langsung dengan menggunakan
137
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
daerah.
lokal secara bertahap naik menjadi paling
Televisi nasional dapat menjalin
sedikit 50% dari seluruh waktu siaran per
kerjasama dengan televisi lokal
hari
dalam penyelenggaraan penyiaran di
daerah.TV
nasional
Dalam implementasinya, Konsep
harus
Sistem Siaran berjaringan memiliki ciri
membuat suatu perjanjian dengan
khusus dalam pelaksanaannya.Ciri yang
stasiun TV lokal daerah yang berisi
dimaksud digambarkan dalam syarat –
banyak kesepakatan.Hal – hal yang
syarat
tercantum
kesepakatan
pelaksanaan sistem siaran televisi jaringan.
tersebut berikutnya diatur lebih
Santosa (2010) menyatakan Setidaknya
lanjut dalam aturan lanjutan.
terdapat 5 hal yang harus dipenuhi untuk
pada
yang
harus
dipenuhi
dalam
mematuhi sistem siaran berjaringan di Ketentuan kedua ialah penyeleng-
Indonesia , yaitu :
garaan siaran lokal.Stasiun televisi swasta
kemandirian aset
harus
yang
penggunaan karyawan lokal
mengandung muatan lokal. Stasiun di
program lokal
wilayah lokal tadi akan menayangkan
perjanjian kerjasama antara induk
menayangkan
siaran
program sendiri yang sarat nuansa lokal
dan anggota
selain merelay dari induk jaringannya.
Action plan
Menurut PP 43 tahun 2009 Dalam sistem stasiun jaringan, program siaran yang
3.1.
Demokratisasi Penyiaran
direlai oleh stasiun anggota dari stasiun
Dalam upaya mewujudkan penyiar-
induk, dibatasi dengan durasi paling
an demokratis, setidaknya ada beberapa
banyak 90% dari seluruh waktu siaran per
kriteria yang mesti dipenuhi. Dalam
hari, Sisanya setiap stasiun penyiaran lokal
prosesnya, Spichal (1993) dalam Gazali
harus memuat siaran lokal dengan durasi
(2003) menyatakan untuk transisi menuju
paling sedikit 10%
dari seluruh waktu
demokrasi, diperlukan pengaturan kembali
siaran per hari. Berdasarkan perkembang-
secara tegas soal keragaman kepemilikan
an kemampuan daerah dan lembaga
dan keragaman isi siaran sehingga tidak
penyiaran swasta, program siaran yang
dikuasai segelintir orang.
direlai oleh stasiun anggota dari stasiun
Meyer (2002: 25) menyatakan
induk secara bertahap turun menjadi paling
bahwa
banyak 50%) dari seluruh waktu siaran per
penyiaran demokratis, lembaga penyiaran
untuk
hari. Ini berarti keharusan memuat siaran
138
menemukan
standar
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
seharusnya
mengkomunikasikan
segala
Pijakan
Gilang Gusti Aji
kedua
adalah
aspek
peristiwa melalui cara dan perspektifnya
kultural.Salah satu keresahan yang muncul
sendiri sehingga memberikan karakteristik
berkaitan dengan potensi negatif penyiaran
pada setiap program yang disiarkannya.
adalah
Ada tuntutan terhadap media demokratis,
Mosco (2009) menyatakan semua budaya
yakni
diproduksi
masing-masing
harus
memiliki
adanya
komodifikasi
dalam
konteks
budaya.
produksi
karakter obyektif yang membawa pada
industri budaya, ditampilkan dalam ciri
diversitas.
yang sama dengan produk lain, yaitu
Menyoal
Diversitas,
Agus
standarisasi, masifikasi dan komodifikasi.
Sudibyo, (2004: xi) menekankan bahwa
Tema-tema siaran yang berbasis budaya,
prinsip demokrasi di ranah penyiaran
nilai-nilai dan keyakinan yang hidup
dijalankan dengan sistem diversity of
dalam
content (keberagaman isi) dan diversity of
dikomodifikasikan
ownership
terpusat
(keberagaman
pemilik).
masyarakat
pada
sangat apabila
satu
kekuasaan
titik.Penyiaran
Semakin beragam isi siaran sesuai target
hendaknya
komunitas
nampilan keragaman budaya sehingga
pemirsa
dan
semakin
meluasnya distribusi kepemilikan media
Pendapat
dinyatakan
oleh
Mohammad Muffid (2005 : 68 – 69). Ia memberikan dua pijakan sistem siaran sebagai
upaya
Pertama,
memaknai
pijakan
menghendaki
adanya
demokrasi
sesuatu
politik
.
Diversitas
memungkinkan
demokratisasi
sebagai
nilai
berikut
independensi sumber daya manusia dan institusi siaran,
yang
menjamin keberagaman atau diversitas
pe-
ideologis dalam sistem penyiaran sebagai
demokrasi.
politis,
bagi
Masduki (2003 : 3) memberikan kriteria
lain
media
komodifikasi tidak terjadi.
penyiaran, maka semakin demokratislah ranah penyiaran itu
menjadi
mungkin
pluralitas kepemilikan, pengelolaan dan orientasi isi siaran,
desentralisasi
dan
otonomisasi
penyiaran.
terjadinya aliran ide secara bebas melalui
Karakteristik
suatu instrumen atau kelompok men-
kekhasan proses Demokratisasi Penyiaran
dominasi
di Indonesia yaitu upaya Desentralisasi.
kepemilikan
menggunakan
posisi
media, tersebut
dan
terakhir
menunjukkan
untuk
SSB sebagai amanat UU Penyiaran
mengontrol isi tampilan media, maka
diharapkan menjadi solusi bagi masalah
ketika itulah terjadi reduksi ‗keberagaman
sentralisasi media Jakarta yang terjadi
sudut pandang‘ (heterodox view)
139
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
selama ini.Menurut Ade Armando (2011) Sentralisasi dan dominasi media-media Jakarta
sangat
tampak
pada
Gilang Gusti Aji
informasi yang berguna
media
Kedua,
Siaran
berjaringan
memberdayakan masyarakat
akan daerah
penyiaran yang melakukan siaran nasional.
lewat
Implikasi dari sentralisasi itu antara lain:
masyarakat
Pertama, Jakarta mendikte isi siaran
televisian. Masyarakat di daerah akan
sesuaidengan
sehingga
menjadi aktor utama siaran televisi
rujukan nilai isi siaran televisi adalah
berjaringan ini baik sebagai produsen,
standard
pelaku, maupun penonton.
selera
budaya
masyarakat
Jakarta
Jakarta.
daerah
Kedua,
tidak
memanfaatkan televisi
dapat
peningkatan dalam
peran
serta
industri
per-
Ketiga, Sistem siaran berjaringan akan
sebagai sarana
member kemanfaatan secara ekonomi.
daerahnya
Dengan diberlakukannya sistem ber-
sendiri.Ketiga, keuntungan ekonomi yang
jaringan ini maka porsi iklan yang
diperoleh dari kegiatan pertelevisian hanya
jumlahnya
bisa dinikmati oleh Jakarta dan bisnis
selama ini hanya dinikmati TV yang
pertelevisian tidak menumbuhkan industri
ada di Jakarta akan terdistribusi ke
pendukung maupun lapangan pekerjaan di
televisi-televisi lokal di daerah.
informasi
mengenai
triliunan
rupiah
yang
daerah luar Jakarta. Sistem
Siaran
Berjaringan
di-
pandang menjadi solusi yang tepat untuk
BAB 3
membawa perubahan besar di dunia
METODE PENELITIAN
penyiaran. Terhadap rencana penerapan aturan ini Ade Armando memaparkan tiga
3.1.
manfaat penting yaitu:
Pertama,
siaran
Spasialisasi Vincent Mosco dalam bukunya
berjaringan
akan
(Political Economy of Communication)
memenuhi hak informasi publik daerah
menjelaskan bahwa Spasialisasi adalah
tersebut.
Siaran
menyediakan
public
lokal
akan
“The
sphere
bagi
constraints of space and time in social
masyarakat untuk saling berinteraksi
process
life”.Seorang
of
sosiolog
overcoming
Prancis,
the
Henri
–
Levebfre berpendapat bahwa spasialisasi
informasi yang akan disiarkan melalui
adalah “The institutional extension of
televisi. jika implementasi berjaringan
corporate power in the communication
menjadi
industry”, Henri Lefebvre (1979). Dalam
dengan
memberikan
masyarakat
kenyataan. lokal
informasi
Setidaknya, mendapatkan
140
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
bukunya (The Production of Space),
dengan proses transformasi batasan ruang
Levebfre
dan waktu dalam kehidupan sosial, dapat
berpandangan
bahwa
ada
beberapa level dari ruang, dari yang paling
dikatakan
abstrak, kasat mata, ruang alamiah (ruang
merupakan
absolut) menuju ruangan yang lebih
institusional
kompleks
korporasi dan besarnya badan usaha media
yang
maknanya
diproduksi
secara sosial (sosial space).
juga
bahwa
proses media
spasialisasi perpanjangan
melalui
bentuk
(Mosco, 1996). Ukuran badan usaha media
Argumen Lefebvre dalam The
dapat bersifat horizontal maupun vertikal.
Production of Space adalah Ruang sebagai
Golding
dan
Murdock
(1997)
produk sosial, atau konstruksi sosial yang
menyatakan Konsolidasi media komuni-
kompleks (berdasarkan nilai dan produksi
kasi massa dapat dipahami sebagai pola
sosial atas makna) yang mempengaruhi
peningkatan keterlibatan media dengan
praktek ruang dan persepsi atas ruang.
sesama
Ruang sosial adalah produk sosial-ruang
perusahaan industri yang lebih luas. Dalam
diproduksi sebagai cara tertentu yang
perspektif
menjadi alat berpikir dan bertindak. Itu
konsolidasi merupakan proses peningkatan
tidak hanya berarti sebagai produksi
dan
namun juga berarti kontrol dan kemudian
terhadap proses komodifikasi-spasialisasi
dominasi
informasi yang tumbuh dalam masyarakat.
atau
kekuasaan.
Lefebvre
industri
ekonomi
antisipasi
berpendapat bahwa produksi sosial atas
media
dan
politik
kecanggihan
Masalah
yang
oleh
beberapa
dengan
media,
teknologi
secara
ruang kota adalah dasar bagi reproduksi
dialami
masyarakat, disebabkan oleh kapitalisme.
komunikasi massa adalah soal bagaimana
Oleh karena itu, konsep hegemoni yang
pada akhirnya media massa bisa bertahan
diungkap oleh Antonio Gramsci digunakan
hidup dalam situasi sosial dan ekonomi
sebagai
menunjukkan
yang ada. Selain bahwa konsolidasi juga
bagaimana produksi sosial dari ruang
dilakukan media cetak, media audio, dan
diprakarsai oleh kelas hegemonik sebagai
media audio-visual untuk bisa mengatur
alat untuk mereproduksi dominasinya.
organisasi mereka secara lebih praktis,
acuan
Dalam
untuk
bukunya,
Mosco
men-
unsur
umum media
efektif dan efisien.
jelaskan 4 Isu penting dalam spasialisasi,
Dari proses konsolidasi media
yaitu Communication and Concentration:
massa yang ada, terlihat bahwa terjadi
Space asInstitutional Extension, State,
perubahan dari keanekaragaman media
Globalization, dan Nationalism, Localism,
menjadi sebuah pemusatan atau konsen-
and Socialism. Spasialisasi berhubungan
trasi sosial ekonomi media. Secara merata
141
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
proses ini terjadi di seluruh aspek media
integrasi horisontal, yaitu perusahaan
komunikasi, baik itu bidang penerbitan,
mendapatkan unit tambahan pada tingkat
pers, penyiaran, film maupun industri
produksi yang sama, dan integrasi vertikal,
rekaman, walaupun dalam tendensi dan
yaitu mereka mendapatkan unit pada
karakter yang berbeda-beda.
tingkat
Proses kecanggihan media yang terjadi
dalam
industri
media
massa
yang
berbeda.
merger dan mengambil alih. Integrasi horizontal
untuk
mengonsolidasikan
produksi,
keseimbangan
distribusi
dan
faktor
konsumsi
produksi
menanggapi
sumber
efisiensi
dan
efektivitas media adalah konsentrasi.
memungkinkan dan
perusahaan memperluas
kontrol mereka dalam sektor tertentu
masyarakat. Salah satu cara media untuk masalah
jenis
integrasi itu dicapai oleh mekanisme
menuntut kekuatan sosial dan ekonomi menjaga
Kedua
media daya
dan ekonomi
memaksimalkan serta
mem-
perluasnya. Integrasi vertikal terjadi ketika
Aspek konsentrasi lebih merupakan
sebuah perusahaan yang memiliki minat
proses akumulasi kontrol sosial ekonomi
dalam salah satu tahap proses produksi
kekuatan sumber daya ekonomi dan sosial
meluas operasinya ke tahap lain seperti
yang dimiliki oleh setiap industri media.
pasokan bahan baku, penyediaan peralatan
Konsentrasi meningkatkan kontrol dan
modal, dan organisasi distribusi dan ritel.
pengaruh di tangan beberapa perusahaan
Hal ini sangat mengurangi kerentanan
besar adalah hasil dari tiga proses yang
perusahaan terhadap fluktuasi pasokan dan
saling terkait di dalamnya, namun secara
biaya bahan dan jasa penting serta
analitis berbeda: Integrasi, Diversifikasi,
memungkinkan
dan Internasionalisasi.
merasionalisasi produksi yang lebih tepat
untuk
mengatur
dan
dan untuk meningkatkan kontrol atas pasar.
3.2.Integrasi adalah
proses
penyatuan
dan
pemaduan faktor-faktor produksi media massa.
Perusahaan
media
3.3.Diversifikasi
merupakan
Dimensi kedua adalah dimensi
bagian dari trend media modern. Proses
diversifikasi industri media. Diversifikasi
konsolidasi dan kontrol sosial ekonomi
adalah proses penganekaragaman usaha
media relatif bisa dilakukan ketika terjadi
ekonomi sosial yang dilakukan oleh suatu
penyatuan sebuah industri media baik
industri atau pelaku produksi media.
secara horizontal maupun secara vertikal.
Industri media tidak bisa menghindarkan
Ada dua jenis utama dari integrasi:
aktivitas diversifikasi ini karena adanya
142
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
tuntutan sosial-ekonomi maupun tantangan
sumber modal segar yang dibutuh untuk
kepentingan
bahwa
proses sofistikasi industri media. Inter-
diversifikasi media penting untuk menjadi
nasionalisasi merupakan saham dengan
―bumper‖ ekonomi sebuah industri media
aspek-aspek lain dari konsentrasi efek
juga
mengonsolidasikan
ekonomi.Selain
dipergunakan
untuk
pengolahan
kapital
dan
yang
diperlukan
kendala
komersial
pada
produksi
perluasan network media.Selain
budaya.Sebagai respons semakin jelas dari
mengkonsolidasikan posisi mereka dalam
media untuk keterlibatan tekanan ekonomi
media
dan
domestik di pasar internasional adalah
mengambil alih, perusahaan besar semakin
perkembangan yang tak terelakkan dari
mendiversifikasi
industrialisasi media ke depannya.
tertentu
kepemilikan
melalui
merger
kepentingan
dan
diperoleh
dalam
yang
berbagai waktu luang dan informasi yang menyediakan fasilitas.Diversifikasi me-
BAB 4
mungkinkan perusahaan untuk melindungi
PEMBAHASAN
nilai investasi mereka dan untuk meredam dampak resesi di sektor tertentu.
4.1 Dinamika Impelementasi Siaran TV Berjaringan Meski telah disahkan sejak awal
3.4.Internasionaliasasi Dimensi ketiga adalah dimensi internasionalisasi.Konsentrasi berdimensi
internasional
2000an, penerapan UU Penyiaran terutama
yang
sistem siaran jaringan untuk Televisi telah
menyatakan
mengalami proses yang panjang, penuh
adanya usaha perluasan atau ekstensi
liku.
jaringan sosial yang mempunyai dampak
penyiaran selama ini sentralistik, menjadi
sosial, ekonomi dan politik sebuah industri
sistem stasiun jaringan bukan pekerjaan
media. Proses nilai komoditas media jelas
mudah. Ada berbagai dinamika yang
tak bisa diingkari. Dan faktor itulah yang
terjadi dalam proses pelaksanaannya.
bisa
dimanfaatkan
pengembangan peningkatan
dana
kualitatif
sebagai
pola
segar
untuk
Upaya dengan
upaya
membagi
penerapan penolakan
pengelolaan
SSJ dari
penuh pihak
kuantitatif
industri sejak awal.Misalnya dalam kasus
industri media yang bersangkutan. Faktor
kahadiran Komisi Penyiaran Indonesia
lainnya adalah kemauan dan kepercayaan
(KPI), lembaga negara independen yang
terhadap
bertugas untuk mengatur dunia penyiaran
penanaman
dan
Upaya
modal
asing.
Penanaman modal asing bisa menjadi
(independent
143
regulatory
body)
yang
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
dilahirkan oleh UU Penyiaran.Awalnya, KPI
diharapkan
diutarakan pelaku Industri televisi.Henri
penyiaran Indonesia secara independen.
Subiakto (2012) merangkum berbagai
Namun
pendapat pihak Industri.Misalnya Alex
Asosiasi
menata
Penolakan pada SSJ terang-terang
sistem
6
bisa
Gilang Gusti Aji
organisasi Televisi
(ATVSI),
mitra
Swasta
Ikatan
industri; Indonesia
Jurnalis
Kumara
yang mengatakan
Keharusan
Televisi
Sistem Stasiun Jaringan ini dinilai sulit
Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran
dipenuhi. Televisi yang sudah investasi
Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI),
ratusan miliar dan berusaha berbisnis
Persatuan
In-
secara sehat, dipotong diharuskan menjadi
donesia (PPPI), Persatuan Sulih Suara
kecil-kecil dan berjaringan. Menurut Alex
Indonesia (Persusi) dan sebuah organisasi
aturan-aturan itu ada secara tiba-tiba
praktisi penyiaran Kom Teve mengajukan
menjadi beban berat bagi industri. Kalau
uji materi (Judicial Review) terhadap UU
dikatakan
Penyiaran kepada MK pada Juli 2004
menguntungkan industri, itu tidak benar.
(Armando, 2011).
Isi PP itu amat kejam baik dalam hal
Perusahaan
MK
menolak
Periklanan
50
tahun
2005
itu
para
pembatasan cross ownership, sistem siaran
pemohon JR untuk membatalkan UU
jaringan, maupun mengenai perpindahan
Penyiaran, namun MK memutuskan bahwa
izin. Jadi ATVSI merasa kecolongan
KPI tak lagi memiliki wewenang untuk
dengan berbagai peraturan itu, kalangan
menjadi
industri
pihak
permintaan
PP
yang
bersama-sama
televisi
sama
sekali
tidak
pemerintah membuat peraturan pemerintah
mengantisipasi aturan yang begitu keras.
sebagai
UU
Ketika aturan itu dibuat ATVSI tidak
Penyiaran Keputusan MK itu mereduksi
banyak terlibat, mereka masih sibuk
kewenangan
berbisnis,
peraturan
KPI
pelaksanaan
dalam
mengatur
kepemilikan media penyiaran di Indonesia.
ataupun
KPI diposisikan hanya berwenang dalam
industri.
mengatur
dan
mengawasi
tidak
intervensi
sempat
untuk
melobi
kepentingan
siaran
Hal senada diungkapkan Gilang
yang
Iskandar dari MNC yang juga salah satu
berwenang dalam pengaturan kepemilikan
pengurus ATVSI, menganggap penerapan
media
adalah
sistem stasiun jaringan adalah meng-cut off
Kemenkominfo.Dalam soal perizinan, KPI
stasiun televisi swasta yang sudah ada. Ia
hanya berperan sebagai perantara antara
mengangap Ini benar-benar sulit diterima,
pemohon dengan menteri.
bisa cut off semua. Apalagi kalau di tiap
media.Sementara
lembaga
penyiaran
isi
jadi
daerah kami harus memiliki perusahaan
144
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
yang berbeda, terus harus ada akta notaris
lokal 10% dari waktu siaran.Waktu ini
untuk perjanjian di antara induk jaringan
digunakan untuk konsolidasi dan adaptasi
dan anggota jaringan. Harus ada berapa
terhadap
perusahaan untuk mengcover sebagian
mendirikan badan hukum di daerah-daerah
besar wilayah Indonesia ini. Kalangan
dimana
industri mengaku kesulitan, baik secara
dasarnya,
teknis maupun secara hukum. Apalagi jika
formalitas saja, hanya nama perusahaan
anggota jaringan yang berupa perusahaan-
baru
perusahaan baru itu juga harus memiliki
pemecahan modal, tidak terjadi.
izin sendiri-sendiri, itulah yang dikeluhkan
Mumpuni (2011) berhasil mendokumen-
dan menjadi keberatan mereka.
tasikan beberapa langkah yang dilakukan
Sedianya sistem baru ini wajib diusahakan dalam kurun waktu lima tahun setelah
Disahkannya
Undang-Undang
aturan
siaran
TV
proses
tetapi
proses
tersebut
dengan
ditangkap. tersebut
Pada sekadar
operasional
dan
oleh Televisi dalam upaya memenuhi aturan SSB yaitu : 1. Guna mewujudkan sistem siaran
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
berjaringan, RCTI telah
tanggal
membentuk 14 anak perusahaan
28 Desember
2002. Artinya
ketentuan ini Ketentuan ini rencananya
yang tersebar di seluruh Indonesia,
sudah diterapkan mulai 28 Desember
Terdiri atas
2007.Pertimbangan waktu tersebut demi memberi waktu bagi stasiun TV nasional mempersiapkan siaran jaringan. Namun dalam proses menuju ketetapan tersebut banyak
gonjang-ganjing
yang
terjadi
sehingga dengan beberapa pertimbangan, M.Nuh, Menkominfo saat itu, memutuskan memberikan waktu penyesuaian kembali
a. PT RCTI Satu untuk Jawa Barat dan Banten b. PT RCTI Dua untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta c. PT RCTI Tiga untuk Jawa Timur dan NTT d. PT RCTI Empat untuk Sumatera Utara dan Aceh
pada penerapan SSJ untuk dilaksanakan
e. PT RCTI Lima untuk
secara bertahap paling lambat pada 28
Sumatera Selatan dan
Desember 2009.
Belitung
Waktu dimanfaatkan
yang pelaku
panjang industri
tersebut televisi
berbasis Jakarta untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang disyaratkan yaitu pendirian badan hukum lokal dan siaran
f. PT RCTI Enam untuk Sulawesi Selatan dan Tenggara g. PT RCTI Tujuh untuk Bali dan NTB
145
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
h. PT RCTI Delapan untuk
atas nama PT Indosiar Surabaya
Kalimantan Selatan dan
Televisi dan Jogjakarta atas nama
Timur
PT Indosiar Jogjakarta Televisi.
i. PT RCTI Sembilan untuk Lampung dan Bengkulu
Setelah lebih dari 10 tahun kini TV-TV berbasis Jakarta berangsur bisa
j. PT RCTI Sepuluh untuk Riau
melakukan
adaptasi
terhadap
aturan
dan Kepulauan Riau
tersebut. Paling tidak dari sisi administrasi
k. PT RCTI Sebelas untuk
seperti yang diungkapkan oleh Buyung
Sumatera Barat dan Jambi l. PT RCTI Dua Belas untuk
Syahrudin,
Kepala
Bagian
Perijinan
Pertelevisian, Kementerian Komunikasi
Kalimantan Barat dan
dan
Informatika,merujuk
Tengah
Monev
2012,
pada
Menurutnya
hasil secara
m. PT RCTI Tiga Belas untuk
administrasi, televisi-televisi tersebut telah
Sulawesi Utara dan Tengah
mengurus badan hukum lokal. Hampir
n. PT RCTI Empat belas untuk Maluku dan Papua
seluruhnya sudah. Kalau yang existing yang dulu mereka relay diubah semua menjadi badan hukum lokal. Secara resmi
2. Sementara itu PT Surya Citra
mereka sudah bangun badan hukum lokal
Televisi pun mendirikan 15 anak
semuanya.Bahkan sekarang untuk pe-
usaha baru yang akan menjadi
nambahan wilayah baru mereka sudah
pelaksana siaran di setiap daerah di
bangun badan hukum lokal.
26 propinisi di Indonesia. Tanggal 31
Maret
2010
seluruh
anak
Sementara Pelaksanaan
SSJ
dari
sisi
masih
konten,
mengalami
perusahaan masih belum beroperasi
kendala dalam pemenuhan 10% program
secara komersial.
lokal.
3. Transcorp yang membawahi Trans
Ini
dibuktikan
dengan
belum
kesemuanya televisi jaringan di daerah
TV dan Trans 7 sedang mem-
menayangkan
bangun jaringan di 8 kota di
tersebut seperti terpampang pada diagram
Indonesia, diantaranya Surabaya,
hasil monev KPI
Bandung, dan Makassar. Selanjut-
Grafik 4.1 Peta Pelaksanaan Siaran
nya
Lokal
mereka
mempersiapkan
program
lokal.
Fakta
Palembang dan Medan. 4. PT Indosiar Visual Mandiri telah
Setidaknya baru global TV yang
mendirikan jaringan di Surabaya
hampir memenuhi kewajiban siaran lokal
146
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
pada di daerah dengan 21 dari 23 anggota
Gilang Gusti Aji
Penempatan program di jam hantu
jaringan yang menayangkan TV lokal.
ini
terkait
persoalan
rating.
Televisi
Televisi lain masih banyak jaringannya
nasional berkilah tidak ingin kehilangan jam-jam tertentu untuk dilepas konten
35 30
daerah.Selanjutnya
ada
persoalan
pe-
25
mahaman tentang progam lokal, terkait
20 Jumlah Jaringan Sudah
15
Belum
dengan
produksinya.Televisi
men-
10
definisikan program lokal ialah program
5
yang membahas isu berkenaan dengan isu
0 Trans 7 Global TV SCTV ANTV Metro TV Trans TV RCTI MNC TV Indosiar TVONe
lokal sehingga televisi mengakali dengan yang belum
memuat
program.
Bahkan ada pula yang tidak lebih setengah
menayangkan program lama tentang suatu daerah.
dari total jaringannya misalnya Indosiar
Di tengah suasana yang berlarut-
(baru 5 dari 23 yang sudah ada program
larut ini, KPI berikrar bahwa SSJ akan
lokal), TV One (8 dari 13) dan Metro TV
mendapat prioritas utama. Seperti yang di
(7 dari 28).
ungkapkan Azimah, KPI siap tegas demi
Menurut Azimah Subagio, Komisi-
terlaksanannya SSJ ini secepatnya. Ia
oner KPI bagian Struktur penyiaran, secara
merujuk salah satu putusan Rakornas April
program ada beberapa kendala yang
2013 adalah seluruh KPI, KPI pusat dan
mengemuka
pemenuhan
KPID membuat surat edaran ke TV-TV
di jam hantu
yang membuat jaringan (SSJ) agar diberi
membuat KPI dan KPID sulit melakukan
waktu selama 1 tahun untuk mem-
pe-mantauan. Beberapa televisi nasional
persiapkan 10% konten lokalnya itu. Surat
melakukan siaran lokal meski masih
edaran ini serentak, 12 April 2013. Itu kita
setengah hati karena dilakukan pada "jam-
kasih waktu 1 tahun untuk mempersiapkan
jam mati". Misalnya di wilayah DIY, pada
konten lokaljadi per 12 April 2014 batas
tahun 2010, SCTV mengadakan siaran
akhir
dalam
SSJ.Pertama, program
lokal dengan acara keagamaan di jam yang tidak populer yaitu jam 4 pagi. Sementara
4.2 SSJ
Metro TV Jawa Timur :
Indosiar menayangkan Berita khusus DIY
Perpanjangan Tangan Stasiun Pusat
di jam serupa dengan tampilan yang sangat
Di tengah suasana penolakan SSB oleh
buruk.
televisi,
Aji
penelitianya
(2011) di
tahun
dalam berhasil
laporan men-
dapatkan gambaran adaptasi Televisi pada
147
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
aturan SSB. Mengambil objek televise
matang disertai persiapan yang baik
jaringan bentukan Metro TV di Jawa
pula.Hadirnya Metro TV Jawa Timur ini
Timut yang disebut Metro TV Jawa
juga
timur.Stasiun lokal ini berada dalam
panjang.Inves-tasi yang sudah dilakukan
manajemen PT Media Televisi Lestari
pun besar baik dari sisi penyiaran dan
Satu, sebagai nama perusahaannya. Metro
infrastruktur
TV Jatim berstudio di ibukota provinsi,
jaringan dimulai sejak tahun 2003 saat
Surabaya, tetapi siarannya dapat dinikmati
Metro TV mendirikan biro di Surabaya.
di
Jawa
Biro ini merupakan kantor perwakilan
Timur.Metro TV Jawa Timur terdaftar
redaksi metro TV pusat. Fungsi biro ini
sebagai televisi lokal jaringan.Tepat pada
ialah menangkap peristiwa yang terjadi
tanggal 25 November 2009 bertepatan
seputar jawa timur, baik dengan menyusun
dengan hari jadi Metro TV yang ke-9,
berita maupun melakukan pelaporan dari
Metro TV Jawa Timur mulai mengudara.
lokasi peristiwa terkait.Metro TV biro
Sejak pertama kali mengudara Metro TV
Surabaya tidak diwajibkan melakukan
Jatim hadir selama 2 jam, setiap pagi dan
siaran lokal secara rutin.Hanya dalam
sore hari, senin sampai jumat. Metro TV
momen – momen khusus saja, seperti
Jatim tidak memiliki frekuensi sendiri
teleconference atau wawancara dengan
tetapi masih bergabung dengan kanal yang
Metro TV nasional.
hampir
seluruh
penjuru
diapakai metro TV pusat.
memerlukan
perencanaan
fisik.Pengusahaan
stasiun
Metro TV Biro Surabaya sendiri
Pembangunan jaringan ini salah
sudah dibekali dengan infrastruktur yang
satunya untuk memenuhi amanat undang –
memadai.Mereka dibekali dengan alat
undang
membangun
peliputan yang lengkap, mobil pemancar,
jaringan di daerah dan mewujudkan sistem
bahkan terdapat studio mini yang bisa
siaran berjaringan.Televisi jaringan yang
dipergunakan untuk melakukan siaran jika
dikembangkan
merupakan
diperlukan.Dengan infrastruktur seperti ini
stasiun televisi mandiri yang menghasilkan
Metro TV biro Surabaya diberi tanggung
progam
jawab menghimpun berita dari seluruh
penyiaran
untuk
Metro
TV
sendiri.Sesuai
semangat
demokratisasi dan desentralisasi Metro TV
penjuru
jatim juga merekrut tenaga kerja dari
disiarkan oleh stasiun nasionalnya.
tataran lokal.
propinsi
Ketika
Pengusahaan stasiun jaringan di
amanatkan
UU
batas
jawa
timur
Penyiaran akhir
untuk
meng-
pembangunan
tataran lokal bukanlah yang pekerjaan
jaringan di daerah untuk menghadirkan
mudah.Dibutuhkan
siaran lokal maka terjadi kajian–kajian
perhitungan
yang
148
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
yang panjang di level atas.Kewajiban
Metro TV Jawa Timur merupakan entitas
membangun jaringan di berbagai daerah
bisnis sendiri. Stasiun jaringan di Surabaya
dalam waktu yang relatif pendek tentu saja
ini berada dibawah manajemen PT Media
bukan hal yang mudah bagi sebuah TV
televisi Lestari Satu.Hal itu berlaku pula
nasional. Setelah proses yang cukup
secara
panjang maka sebuah televisi jaringan
mendapatkan ijin siaran sebagai stasiun
yang berlokasi di Surabaya mengudara
televisi
mulai 25 November 2009. Metro TV
siarannya hanya terbatas wilayah propinsi
membangun televisi jaringan
Jawa
dengan nama yang sama disertai wilayah
mandiri tidak berarti lepas dari Metro TV
siarannya, yakni Metro TV Jawa Timur.
nasional.Stasiun TV jaringan ini justru
Televisi jaringan pertama oleh Metro TV
merupakan perwakilan induk jaringannya
ini
di wilayah Jawa Timur.
dibangun
di
jawa
timur
dan
hukum,
Metro
lokal.Dalam
Timur.Namun,
TV
ijinnya
dalam
Jatim
cakupan
kondisi
berkedudukan di kota Surabaya karena
Selepas berdiri dan mengudara Metro TV
berbagai alasan
langsung diberi tiga macam tanggung
1. Pertama, potensi berita di jawa timur yang cukup besar yang berasal
dari
1. Bersiaran secara lokal
politik,
Mengacu pada kewajiban meng-
sosial, dan budaya. Potensi itu
hadirkan konten lokal sebesar 10 %
salah satunya merujuk pada kondisi
dari keseluruhan jam tayang maka
Jawa
provinsi
Metro TV Jawa Timur meng-
dengan penduduk terbesar yang
usahakan siaran lokal 2 jam dalam
terbagai
seharinya. Sejak soft launching
Timur
dinamika
jawab , yaitu :
sebagai
atas
berbagai
latar
belakang budaya.
Metro TV konsisten menghadirkan
2. Kedua, potensi ekonomi jawa timur dengan posisi Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. Perkembangan Surabaya
ekonomi
khususnya
dan
siaran lokal dari hari senin sampai jumat. 2. Bertahan hidup mandiri
di
Sebagai entitas bisnis mandiri,
jawa
maka stasiun jaringan ini harus
timur umumnya cukup menjanjikan
mempertahankan
diri
dengan
bagi visi bisnis sebuah media.
mencari pendapatan sendiri. Dalam target jangka panjang Metro TV
Menggunakan nama yang sama
Jawa Timur diberi target untuk
dengan induk jaringannya, sebenarnya
mengembalikan modal awal dari
149
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
induk jaringan. Harapannya Metro
Gilang Gusti Aji
Pendirian
televisi
baru
ini
TV jawa Timur bisa menjadi TV
setidaknya berangkat dari dua alasan.
jaringan dengan modal mandiri.
Pertama, keinginan Jako Oetama, pendiri
3. Menyuplai kebutuhan berita stasiun
KG Jacob Utama, ingin mempunyai
pusat
sebuah
Sebagai perwakilan dari Metro TV
mengubah Indonesia menjadi lebih baik
di Jawa Timur, stasiun jaringan ini
yang
diberi tanggung jawab menye-
Indonesia serta memiliki nilai-nilai yang
diakan berita dari seluruh penjuru
baik.
Jawa
Timur
untuk
kebutuhan
nasional.
stasiun
televisi
contentnya
Kedua,
lebih
yang
bisa
menginspirasi
pendirian
unit
usaha
televisi akan melengkapi unit bisnis kompas gramedia yang tengah men-
4.3 SSJ Kompas TV : Akuisisi Televisi
(Multimedia,
Lokal Laporan
canangkan konvergensi bertajuk pola 3M
penelitian
Aji
(2014)
multichannel,
Multiplat-
form). Pola ini mensyaratkan KG Grup
memberikan gambaran lengkap mengenai
memiliki
pelaksanaan Sistem Siaran Berjaringan
satunya televisi. Motif ini terang-terangan
yang dilakukan di Kompas TV.Setelah
disampaikan
melepaskan kepemilikan mayoritas saham
Kusuma, GM News and Current Affair.
TV7
Grup
Menurutnya Kompas ini merasa perlu
berkeinginan kembali memiliki unit usaha
punya lengkap lah, kalau tidak ada TV
televisi. Satu langkah diupayakan untuk
nya, ada dotcom-nya, ada cetaknya, ada
mencoba memperoleh kembali kepemilik-
majalahnya, ada surat kabarnya, kalau
an mayoritas Trans 7. Namun, upaya
tidak punya TV maka dibikinlah TV.
pada
TransCorp,
KG
beberapa
oleh
lini
media
Buyung
salah
Wijaya
tersebut tidak disetujui oleh Chaerul
Kompas TV akan muncul sebagai
tandjung, Pemilik Transcorp. Akhirnya,
free to air terrestrial tv dengan sistem
KG grup memutuskan untuk membuat
berjaringan. Kompas
sebuah TV baru dengan brand Kompas TV.
dengan TV-TV lokal di daerah, sehingga
Kompas TV pertama kali mengudara 9
dalam satu hari siaran ada sistem siaran
September 2011 di sepuluh kota di
dari induk jaringan dan siaran mandiri dari
Indonesia: Medan, Palembang, Jakarta,
TV lokal tersebut. Pola ini sesuai dengan
Bandung, Semarang, Yogyakarta, Sura-
yang diamanatkan oleh Undang – Undang
baya,
Penyiaran no 32 tahun 2002 dimana tidak
Denpasar,
Makassar.
Banjarmasin,
dan
TV bekerja sama
ada lagi sistem siaran nasional tetapi
150
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
berjaringan dengan membentuk badan
oleh Apni Jaya Putra, GM Operational
hukum di daerah atau bekerjasama dengan
Network, Setelah keberadaan aturan yang
televisi lokal yang sudah ada.
baru, Televisi yang ada mesti mengikuti
Kompas TV memasok program
aturan
sistem
siaran
jaringan
yang
tayangan hiburan dan berita pada stasiun
diperintahkan UU 32 tahun 2002. ketika
televisi lokal di berbagai kota di Indonesia
ingin membangun jaringan tidak semua
yang telah terlibat dalam proses kerja
bisa dilakukan dengan membuat ijin baru
sama.
akan
di daerah misalnya karena kanal terbatas
menayangkan 70% program tayangan
sehingga harus melakukan afiliasi dengan
produksi Kompas TV dan 30% program
TV Lokal
Stasiun
televisi
lokal
tayangan lokal. Dengan demikian, stasiun
Langkah KG membuat televisi
televisi lokal memiliki kualitas yang tidak
berjaringan tidak semata soal keterbatasan
kalah dengan stasiun televisi nasional,
frekuensi. Kabar baiknya, seperti yang
tentunya dengan keunggulan kearifan lokal
diungkapkan oleh Bimo Cahyo Utomo,
daerah masing-masing.
Koordinator Peliputan Daerah, ada pula
Langkah
Kompas
TV
untuk
filosofi manajemen lebih tinggi (KG
bekerja sama dengan televisi lokal di
Group)
daerah cukup menarik di tengah penolakan
daerah dalam pengambilan keputusan
TV swasta yang sudah eksis. Proporsi
berjaringan tersebut. KG Group juga ingin
yang diberikan kepada televisi lokal pun
melakukan membangun kualitas di daerah
cukup banyak yaitu 30% dari jam siaran,
dengan transfer knowledge
melebihi yang diwajibkan oleh undang-
yang
Maka,
ingin
Jaringan
mengembangkan
Kompas
TV
undang yang hanya 10%. Namun, pada
dibangun dari beberapa televisi lokal yang
dasarnya langkah tersebut tidak semata
ada di berbagai wilayah Indonesia dengan
diambil karena upaya memenuhi aturan,
induk
tetapi juga pertimbangan lain .
berkaitan dengan proses perijinan, Induk
berada
di
Jakarta.
Awalnya,
Pilihan ini diambil sesungguhnya
berada di Semarang karena TV lokal di
lebih banyak soal pertimbangan bisnis.
Jabodetabek belum mempunyai IPP tetap.
Sejarahnya, ketika hendak mendirikan
Namun setelah IPP didapatkan Induk
kompas TV, KG telah mencari televisi
berganti menjadi TV Jakarta. Televisi
yang bisa diakuisisi, salah satunya trans7,
Jaringan Kompas sendiri telah memiliki
tetapi tidak ada yang berhasil. Selain itu
jaringan di berbagai kota di Indonesia
keterbatasan frekuensi yang utamanya
sebagai berikut :
menentukan pilihan tersebut. Dijelaskan
151
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
Tabel I Daftar Stasiun Jaringan Kompas No
Nama Perusahaan
Nama Udara
Area
Channel
Jangkauan
1
PT Komando Media Televisi
KTV
Jabodetabek dan Banten
28 UHF
9
2
PT Oxcy Media Televisi
Kompas TV Surabaya
Surabaya
40 UHF
12
3
PT Televisi Semarang Indonesia
Kompas TV Jawa Tengah
Semarang
47 UHF
10
4
PT Media Khatulistiwa Televisi
Kompas TV Pontianak
Pontianak
39 UHF
1
5
PT Pasundan Utama Televisi
Kompas TV Jawa Barat
Bandung
34 UHF
4
6
PT Mediantara Televisi Bali
Kompas TV Bali
Bali
23 UHF
8
7
PT Makassar Lintasvisual Cemerlang
Kompas TV Makassar
Makassae
23
6
8
PT Mahkota Ogan Sumatera
Kompas TV Sumatera Selatan
Palembang dan Ogan ilir
52
4
9
PT Borneo Television
Kompas TV Banjarmasin
Banjarmasin
46
5
10
PT Kompas Aceh Bangka
Kompas TV Bangka
Bangka
31
1
11
PT Dairi Televisi Utama*
Kompas TV Sidikalang
Sidikalang
59
-
12
PT Pacific Televisi Anugerah
Pacific TV
Manado
46
12
13
PT Kompas TV Media Televisi
Kompas TV Gorontalo
Gorontalo
54
1
14
PT Televisi Tanah Liat Semesta
ART TV
Purworejo
59
3
15
PT Dairi Televisi Utama*
Kompas TV Pelaihari
Pelaihari kalsel
62
-
16
PT Swara Alam Kendari Televisi
Kendari TV
Kendari
32
1
17
PT Jember Mutiara Nunggalresti
JMTV
Jember
54
3
18
PT Bengkulu Televisi
Bengkulu TV
bengkulu
38
4
19
PT Batanghari
BTV
Jambi
47
2
152
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
Televisi Indonesia 20
PT Kompas TV Media Informasi
Kompas TV Kupang
Kupang
58
1
21
PT Reksa Birama Media
RBTV
Yogyakarta
40
11
22
PT Andalan Utama Sukabumi
ATV Sukabumi
Sukabumi
30
2
23
PT Agropolitan Televisi Batu
ATV
Batu &Malang
32
1
24
LPPL Belu
Belu TV
Belu dan Atambua
37
1
dipermudah dengan UU Penyiaran.Dalam Keterangan : * Kompas TV Sidikalang
3 tahun awal tersebut BCTV tidak pernah
dan Pelaihari belum mengudara, masih
itu untung.Bahkan untuk menutupi biaya
dalam tahap persiapan
operasional
Realitas
masih
jauh.Akibatnya BC TV hanya menjadi
jaringan Kompas bisa dilihat dari dinamika
sekedar asal ada gambar dan asal ada
di tataran local. Di Surabaya misalnya,
suara.Kualitas programnya rendah, sistem
Kompas
BCTV
operaionalnya asal jalan, SDM banyak
singkatan dari Business Channel Televisi
mahasiswa magang.Jika program-program
adalah salah satu televisi lokal di Surabaya
itu
dengan Konsep Bisnis chanel. Memulai
produksi yang rendah dan standar kualitas
siarannya pada tanggal 7 Juli 2009 setiap
produksi yang rendah, maka untuk bisa
hari pada saluran 40 UHF. Jangkauan
ditonton pasti amat rendah.Kalau sudah
siarannya meliputi kota Surabaya, Sido-
biaya
arjo,
Pasuruam,
produksinya rendah, kualitas produknya
Kamal, Bangkalan. BCTV dimiliki oleh
rendah, yang nonton sedikit, pengiklan
PT
pasti nggak mau.
Gresik,
Oxcy
periklanan
mengakuisisi
Lamongan,
Media, luar
TV
BCTV
Ber-
TV
pelaksanaan
saja
suatu
ruang
perusahaan
terkemuka
di
Surabaya. Sebelum diakuisisi Kompas, BC
diproduksi
dengan
produksinya
biaya-biaya
rendah,
standar
Persoalan BCTV sebenarnya hadir sejak awal ia didirikan. Memilih konsep saluran bisnis untuk TV lokal sangat
TV sudah 3 tahun beroperasi.Lazimnya
beresiko.Dijelaskan
seperti TV-TV lokal lainnya, BCTV
Purwadi, Kepala Stasiun Kompas TV
berdiri dengan semangat yang berapi-api,
Surabaya.Dalam hal positioning, BCTV
menggebu-gebu seiring dengan dibukanya
pun dianggapnya masih bingung, hanya
kesempatan mendirikan TV lokal yang
Asal beda, Bisnis Channel. Persoalannya
153
oleh
Bambang
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
jika fokus ke bisnis rasanya sulit bersaing
iklan.Setelah
dengan stasiun yang sudah eksis seperti
berjaringan dengan Kompas, TV jaringan
Bloomberg. Ini kemudian yang membuat
baru bisa juga baru bisa menopang
meski berikrar sebagai televisi bisnis tetapi
operasionalnya, gaji karyawan misalnya.
BCTV tetap memproduksi program lain,
Ini perkembangan bagus jika melihat
umumnya
kondisi BCTV dahulu-nya. Namun untuk
televisi
seperti
News
dan
entertainment.
memasuki
mendapatkan
Ketika
KG
datang,
tawaran
perjuangan
tahun
untung mendorong
ketiga
masih
perlu
untuk
sampai
disambut dengan baik, Ada beberapa lini
meraih untung.
yang kemudian mendapatkan perbaikan
4.4 Spasialisasi Media dan Konsentrasi
dengan masuknya manajemen Kompas
Kepemilikan di Indonesia
TV.Kompas TV masuk ke empat ranah
Reformasi
yang
membuka
yang
kebebasan
pers
telah
biasanya
merupakan
kelemahan
keran
melesatkan
televisi lokal yaitu program, peralatan,
pertumbuhan industri media, termasuk
SDM,
manajemen.Programnya
televisi. Diawali booming Industri media
sebagian disuplai dari Kompas, SDM nya
cetak, Catatan Yanuar Nugroho (2011 :
dilatih
37) dalam penelitiannya, Selama periode
dan
oleh
Kompas,
peralatannya
disiapkan oleh Kompas, manajemennya
1998-2000
pemerintah
memberikan
dikelola oleh Kompas.
hampir 1000 ijin untuk surat kabar,
Dalam manajemen kompas, BCTV
meskipun dalam perkembangannya hanya
yang kemudian berubah nama menjadi
sebagian kecil saja yang bertahan dengan
Kompas
siaran
memperluas daerah cakupan bisnisnya,
berkurang dari 8 menjadi 5 jam. Ini
atau diambil alih oleh kelompok media
membuat terjadinya proses perampingan
yang lebih besar. Tidak lama kemudian,
pegawai. Dari awalnya 104 orang untuk
industri penyiaran ikut berkembang: sejak
jangka waktu siar 8 jam menjadi hanya 59
tahun 2000 dan tahun-tahun selanjutnya,
saja untuk 5 jam.
sejumlah perusahaan televisi dan radio
TV
Surabaya,
porsi
Uniknya, Pasca menjadi TV Lokal jaringan dengan berbagai peningkatan kualitas
berimbas
pada
baru bergabung dalam bisnis media. Khusus bagi televisi, pertumbuhan
penerimaan
industri tidak cuma soal jumlah media
program.Dari hasil rating, BCTV telah
tetapi juga peningkatan iklan. Dalam
mendapatkan angka yang jauh lebih
pengamatan Agus Sudibyo (2004 : 32–33)
baik.Rating yang baik kemudian tentu
di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang
berpengaruh
memburuk,
kepada
perolehan
industri
154
penyiaran
adalah
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
pengecualian. Tahun 1997–1998 bisnis
kemudian
penyiaran menunjukkan dampak
konsentrasi kepemilikan media massa.
krisis
mengakibatkan
ekonomi, ketika belanja iklan televisi
Konsolidasi
menyusut sebesar 8 %. Namun setelah itu,
Murdock, 1997) ditandai prosesintegrasi
tahun 1999 – 2002, bidang usaha ini justru
antar dua atau lebih perusahaan dapat
mengalami perkembangan luar biasa.Iklan
berdampak pada perubahan struktur dan
televisi nasional mengalami pertumbuhan
persaingan di dalam industri tersebut.
di
tahun.Dengan
Pasar dengan struktur kompetisi murni
bertumbuhnya bisnis media, tumbuh pula
dapat berubah menjadi oligopoli, bahkan
keuntungan
iklan
monopoli, apabila integrasi terus terjadi di
bersih di Indonesia merupakan satu dari
dalamnya. Kepemilikanpun semakin ter-
yang tertinggi di Asia dan pendapatan
pusat dan kekuatan di bawah ke-pemilikan
tersebut terus bertambah setiap tahun,
tersebut akan semakin besar
dengan
dari
Yanuar Nugroho (2011) telah melakukan
industri pertelevisian.Hal ini menjadi salah
penelitian tentang lansekap sektor media di
satu
Indonesia.Penelitiannya
menyimpulkan
dipandang sebagai salah satu bisnis yang
bahwa
menjadi
menguntungkan di negara ini (Nugroho,
melesatnya perkembangan bisnis media.
2011).
Dalam lima belas tahun terakhir ini,
atas
40
%
darinya.Pendapatan
jumlah
alasan
per
terbesar
mengapa
datang
industri
media
ini
Era
menurut
terjadinya
Reformasi
(Golding,
titik
Persaingan dalam industri mem-
pertumbuhan industri media di Indonesia
buat Media massa mencoba untuk mencari
telah didorong oleh kepentingan modal
jalan
yang
untuk
dan
meng-
mereka
agar
pemusatan kepemilikan. Ia juga meng-
keuntungan yang mereka peroleh dapat
hasilkan pemetaan terhadap para pelaku
maksimum. Maka, terjadi kecenderungan
dimana terdapat dua belas grup media
konsolidasi
besar di Indonesia seperti dalam tabel
efektifkan
mengefisien produksi
media
yang
kemudian
mengarah kepada munculnya kelompok pemain
raksasa
media
massa
mengarah
pada
oligopoli
dan
berikut
yang
Tabel 2 Hasil Pemetaan Media di Indonesia No
Group
TV
Radio
Media Cetak
Online Media
Bisnis lainnyaa
Pemilik
1
Global Mediacomm (MNC)
20
22
7
1
Produksi konten, Distribusi konten, Talent Management
Hary Tanoesoedibjo
155
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
20
Gilang Gusti Aji
1
Paper Mills, Printing Plants, Power Plant
Dahlan Iskan, Azrul Ananda
88
2
Property, Jaringan toko buku, Manufaktur, Event Organiser, Universitas
Jacob Oetama
19
5
n/a
Event Organiser, PR Konsultan
Abdul Gani, Erick Thohir
n/a
n/a
1
Telekomunikasi dan IT solutions
Sariatmaadja Family Chairul Tanjung
2
Jawa Pos Group
n/a
3
Kelompok Kompas Gramedia
10
12
4
Mahaka Media Group
2
5
Elang Mahkota Teknologi
3
171
6
CT Corp
2
n/a
n/a
1
Financial Services, Lifestyle and Entertainment, sumber daya alam, Properti
7
Visi Media Asia
2
n/a
n/a
1
Sumber daya alam, network provider, Properti
Bakrie & Brothers
8
Media Group
1
n/a
3
n/a
Properti (Hotel)
Surya Paloh Adiguna Soetowo & Soetikno Soedarjo
9
MRA Media
n/a
11
16
n/a
Retail, Properti, Food & Beverage, Otomotif
10
Femina Group
n/a
2
14
n/a
Talent Agency, Penerbitan
Pia Alisjahbana
11
Tempo Inti Media
1
n/a
3
1
Produksi dokumenter
Yayasan Tempo
1
Properti, pelayanan kesehatan, TV kabel, Internet service provider, Pendidikan (Universitas)
Lippo Group
12
Beritasatu Media Holding
2
n/a
10
perubahan ekonomi. Secara skematis, Hasil
pemetaan
menunjukkan
bahwa ada 4 kelompok Media yang sangat besar
di
antara
kedua
semua media melalui siklus yang sama. Mulai dari berupa produksi skala kecil
belas
kelompok.Grup MNC memiliki jumlah
atau pribadi yang proses distribusi dan
televisi
penjualan
yang
cukup
banyak
yaitu
dipisahkan
dan
menjadi
20.Sementara Grup Jawa Pos dan Kompas
komersial hingga masuknya teknologi
memiliki jaringan media cetak yang
membuat produksi media menjadi sebuah
banyak
industri dan konsumsi membesar dan
dan
luas.Sementara,
Mahaka
memiliki 20 stasiun radio. Golding
dan
Murdock
impersonal.
Industri
media
yang
(1997)
berkembang saat ini terjadi melibatkan
menilai struktur konsentrasi industri media
ketegangan antara potensi teknologi baru
saat ini adalah tahap terakhir urutan
dan konsentrasi ekonomi di sisi lain.
perubahan organisasi yang tecermin dari
Kehadiran teknologi ini dan produksi
156
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
massa yang terjadi membawa konsekuensi
dalam sektor tertentu produksi media dan
pada kebutuhan modal dan kapital yang
memaksimalkan sumber daya ekonomi
sangat besar.
serta memperluasnya. Ekspansi Kompas
Dalam konteks Indonesia, Utomo
TV ke
yang mereka lakukan pada TV
(2013) menilai Kebebasan pers di era
lokal di daerah merupakan upaya untuk
transisi demokrasi hanya membuka katup
memperluas
botol
jangkauan jaringan medianya.
yang
semakin
membuat
industrialisasi
berkembang
pesat.Per-
jumlah
Relatif
khalayak
serupa
dengan
serta
kasus
selingkuhan logika ekonomi dan politik
kompas, pendirian Metro TV Jawa Timur
dalam industri media berujung konsentrasi
bisa dibilang pada dasarnya lebih dari
kepemilikan.Vincent Mosco dalam The
sekadar
Political Economy of
SSB.Didirikannya Stasiun Jaringan di
Communication
usaha
kental
aturan
(2009) menggunakan istilah spasialisasi
Jawa
untuk menjelaskan gerak konglomerasi
ekonomi Metro TV nasional. Dengan
media ini.Sebagaimana disebutkan Mosco,
membangun jaringan di di daerah maka
spasialisasi dalam konsentrasi kepemilikan
Metro TV akan memiliki akses ke sumber
media mengambil dua bentuk, horizontal
berita dari daerah tersebut. Itu berarti
dan vertikal.
Metro TV akan mendapatkan pilihan berita
Misalnya
Timur
pemenuhan
akankepentingan
yang dilakukan oleh
yang lebih banyak. Hal ini tentu saja
Induk jaringan Kompas TV untuk bekerja
menjadi keuntungan bagi Metro TV
sama, dalam hal ini mengakuisisi TV-TV
sebagai stasiun televisi berita.
lokal
merupakan
bentuk
spasialisasi
Kepentingan Metro TV nasional
horizontal. Spasialisasi horizontal muncul
juga
ketika pengusaha membeli atau meng-
pelaksanaanoperasionalnya.Setidaknya ini
gabungkan berbagai jenis media dalam
tergambar dari kegiatan operasional yang
satu kontrol kepemilikan. Ciri tipikal
jugamenguntungkan
integrasi
nasional.Televisi lokal jaringan bertugas
ini
adalah
pembelian
yang
sangat
jelas
dilakukan pemilik media konvensional
me-nyediakanberita
seperti
pusat.Kadangkala
surat
kabar
terhadap
televisi
maupun media online. Spasialisasi Horizontal dilakukan
pelaporan
atas
dalam
Metro
untuk juga
TV
televisi melakukan
sebuahperistiwa
yang
terjadi di wilayah Jawa Timur. Ini berarti
lewat proses Integrasi. Integrasi horizontal
Metro
TV
memungkinkan perusahaan mengonsoli-
perpanjangan tangan kantor pusatnya di
dasikan dan memperluas kontrol mereka
daerah.
157
Jawa
Timurmenjadi
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
Dilihat dari sisi ekonomi, Investasi
menjadi milik publik. Disinilah
besar Metro TV nasional tentu saja
publik menjadi tidak berkuasa
tidakbisa secara cuma–cuma hilang begitu
(powerless) atas produk-produk
saja.Selain
isi siaran.
Metro
TV
punyatanggung
Jawa
Timur
jawab
untuk
Persaingan tidak sehat
mengembalikan modal usaha yang sudah
Konsentrasi media yang sangat
dikeluarkan.Iniberarti
tinggi
pada
dasarnya
(high
concentration)
televisi lokal jaringan merupakan langkah
akan menyebabkan terjadinya
bisnis
monopoli harga dimana pe-
jangkapanjang
yang
dilakukan
Metro TV nasional.
rusahaan
Konsentrasi Kepemilikan media
besar
dapat
me-
nentukan harga iklan
yang
memang sebuah gejala global yang tak
rendah
terelakkan namun pada dasarnya memiliki
matikan perusahaan kecil dan
efek
mendapat
lemah. Begitu pula dengan
menyatakan
penguasaan sumber-sumber da-
yang
mesti
perhatian.McQuail Konsentrasi
(2000)
kepemilikan
media
pada
ya
manusia
akhirnya me-miliki dampak negatif bagi
dikuasai
dunia penyiaran, yaitu
besar.
Komersialisme
akan
akan
oleh
me-
mudah
media-media
Inovasi yang lambat
Media-media besar yang amat
Konsekuensi dari persaingan
besar ketergantungannya pada
yang tidak sehat tersebut akan
iklan dan sponsor cenderung
menyebabkan rendahnya ino-
lebih
kepen-
vasi dan kreatifitas isi siaran
tingan mereka dan juga peme-
yang disebabkan karena hilang-
rintah
nya persaingan. Isi siaran akan
mementingkan
dibandingkan
kepen-
tingan publik dalam mem-
cenderung
produksi
monoton.
program-program
siaran.
sehingga
homogen
dan
Dalam telaah lebih kritis, Henry
Monopoli Frekuensi
Subiakto (2012) menyatakan Satu hal yang
Media-media besar yang di-
paling dikhawatirkan atas konsentrasi
miliki
elit
pemilikan adalah ancamannya terhadap
menguasai
keragaman isi (diversity of content),
seharusnya
terutama yang menyangkut pemberitaan.
oleh
masyarakat frekuensi
segelintir akan
yang
158
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Pengaruh
kekuasaan
pemilik
dan
Gilang Gusti Aji
menjadi amanat utama-nya sulit terlaksana
pengelola media terhadap pemberitaan,
karena
memang sempat dipertanyakan korelasi-
Nasional awalnya enggan membangun
nya.
Namun
jaringan atau bekerjasama dengan TV
studi,
sebagaimana
berdasar
berbagai
dilakukan
oleh
penolakan
lokal.Meski
pada
industri.Televisi
akhirnya
beragam
Altschull (1984) yang hasilnya sering
langkah adaptasi coba dilakukan untuk
disebut sebagai Second Law of Journalism,
memenuhi aturan SSB.
dikenal istilah; ―the content of the media
Laporan-laporan di atas menunjuk-
always reflect the interest of those who
kan bahwa upaya adaptasi memang sudah
finance them” (McQuail, 2002 : 198).
dilakukan sedemikian rupa.Namun, upaya-
Henry
melanjutkan
bahwa
upaya tersebut tidak didasarkan pada
bagaimanapun para pemilik media amat
keinginan
menentukan
penyiaran yang demokratis.Implementasi
isi
medianya.
Disitulah
untuk
membangun
kemudian para pemilik media memiliki
TV
kekuatan dengan korporasinya. Kekuatan
dilatarbelakangi pula dengan motif-motif
itu tidak hanya dipakai untuk kepentingan
ekonomi dan politik.Hal ini menegaskan
bisnis semata, tetapi juga untuk menentang
asumsi yang berkembang bahwa media
peraturan yang akan ―membatasi‖ mereka.
bergerak atas dasar kepentingan ekonomi.
Bahkan tak jarang para pemilik media karena
menyadari
melibatkan menggunakan
diri
posisinya, dalam
mereka
politik,
medianya
berjaringan
yang
sistem
dilakukan
Berangkat dari asumsi ekonomi tersebut, Dari sisi pelaksanaan regulasi,
dan
pendirian
jaringan
untuk
kemudian
dilakukan
di
daerah
untuk
tidak
memecah
kepentingan politik. Walhasil para mereka
kepemilikan seperti yang diamanatkan UU
ini amat menentukan siapa yang akan
Penyiaran
lewat
konsep
mendapat dukungan publik.
ownership.Namun
lebih
konsolidasi
administrasi
diversity
of
ke
pola
untuk
meng-
hadapi ketentuan undang-undang. BAB 5 SIMPULANDAN REKOMENDASI
Proses-proses kemudian
bisa
disebut
inilah
yang
demokratisasi
semu.Seakan-akan terjadi langkah menuju Ikhtiar Demokratisasi dan Desentralisasi
penyiaran yang demokratis namun pada
yang didengungkan sejak awal disahkan-
dasarnya
nya UU Penyiaran mengalami bermacam
media yang menguat. Yang terjadi adalah
jalan terjal.Sistem Siaran Berjaringan yang
pemusatan kepemilikan yang kemudian
justru
159
kepentingan
ekonomi
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Gilang Gusti Aji
justru akan membahayakan demokrasi itu Golding,
sendiri Di tentang
sisi
lain,
pelaksanaan
laporan-laporan Pola
berjaringan
justru menguatkan urgensi pelaksanaan SSB dengan baik. Dalam kasus Kompas misalnya berjaringan menjadi penolong bagi sebuah televisi local untuk tetap hidup di tengah persaingan yang tidak imbang
dengan
TV
besar
Jakarta.Kemudian dalam kasus Metro TV, penggunaan memberikan
karyawan
lokal
kemanfaatan
bisa
ekonomi
sekaligus peningkatan kemampuan bagi
Peter and Graham Murdock.1997.The Political Economy of the Media Volume 2. Cheltenham, UK.Broolfield,US: The International Library of Studi and culture.
Head, Sydney W dan Christopher Sterling. 1987. Broadcasting in America: A Survey of Electronic Media (5th edition). Boston: Houghton Mifflin Company. Masduki.
2003. Radio Siaran Demokrasi. Yogyakarta: nerbit Jendela.
dan Pe-
Mc Quail,Dennis.2000.McQuail's Communication Theory (4th edition). London: Sage Publications
insan televisi di daerah. Dari uraian di atas, tulisan ini merekomendasikan
penegakan
regulasi
penyiaran di Indonesia, terutama berkaitan dengan
pengaturan
kepemilikan.
UU
Penyiaran dengan tegas
Mosco, Vincent.2009.Political Economy of Communication. London : SAGE Publication Mufid, Muhamad. 2005. Komunikasi dan regulasi penyiaran. Jakarta: Penerbit: Kencana Orlik, Peter B. 1992. The Electronic Media. USA: Allyn and Bacon
Daftar Pustaka
Armando, Ade. (2011). Televisi Jakarta Diatas Indonesia, Yogyakarta:Bentang Gazali, Effendi dkk. 2003. Konstruksi Sosial Industri Penyiaran (Plus Acuan tentang Penyiaran Publik dan Komunitas). Jakarta : Departemen Ilmu komunikasi FISIP UI.
Peter K Pringle, Michael F. Starr, William E. McCavitt.1999.Electronic Media management.Boston : Focal Press Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2004). Teori Sosiologi Modern (terjemahan) Edisi Keenam, Jakarta: Kencana Sen, Krishna, David T Hill.2001.Media, Budaya, dan Politik di Indonesia.Jakarta : ISAI
Giddens, Anthony. (1984). The Constitution of Society, Cambridge: Polity Press
160
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
Siregar, Ashadi. 2001. Menyingkap Media Penyiaran: Membaca Televisi, Melihat Radio. Jogjakarta: LP3Y Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Jakarta: LkiS. Sudibyo.2010. Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagad Media.Jakarta : Gramedia Jurnal dan Penelitian Armando, Ade.2006.Privatisasi Televisi Indonesia.Jakarta : Fisip UI. Disertasi Triputra, Pinckey.2004. Dilema Industri Penyiaran di Indonesia. Jakarta : Fisip UI. Disertasi Gusti Aji, Gilang.2011.Manajemen Stasiun Televisi Jaringan. Yogyakrta : Fisipol UGM.Skripsi Harianto,
Gilang Gusti Aji
materi uu penyiaran di mahkamah konstitusi tahun 2011-2012). Fisip UI.Thesis Kitab Perundangan Undang–Undang No 32 tentang Penyiaran
tahun
2002
Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Website http://adearmando.wordpress.com/2007/08 /30/kematian-demokratisasisistem-penyiaran-indonesia/ http://henrysubiakto.blogspot.com/2012/02 /konsentrasi-media-danancaman-demokrasi.html
Rahmad. Ekonomi Media Televisi Lokal.Surabaya : Fisip Universitas Airlangga. Thesis
Kartika
BayuPrimasanti.2008.Studi eksplorasi tentang Sistem Siaran Televisi Berjaringan. Fisipol UGM. Skripsi Mumpuni, Agung. 2011.Implementasi Regulasi Kepemilikan dan Isi Siaran Sistem Siaran Berjaringan Sun TV Network. Semarang : Fisip Undip.Thesis Nugroho, Yanuar dkk.Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia.Jakarta : CIPG Nursatyo.2012.Relasi agen dan struktur dalam menata kepemilikan media televisi swasta di indonesia (kajian strukturasi ekonomi politik atas dinamika interaksi dalam kasus akuisisi idkm oleh emtek serta proses uji
161
Spasialisasi Media dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia
162
Gilang Gusti Aji