Sosialisasi KPPBC TMP B Kualanamu - Sumut
Jumat, 27 Mei 2016 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Sharing Session Nilai Pabean at a glance
Jumat, 27 Mei 2016 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No 10 Tahun Tahun 2006 tentang Kepabeanan
1995
jo.
Undang-Undang
No.17
2. PMK 34/PMK.04/2016 Tentang Perubahan Atas PMK No.160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk 3. Perdirjen No.02/BC/2005 tentang Asuransi Yang Dapat Diterima Untuk Pengamanan Transaksi Perdagangan Internasional Sebagai Komponen Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk 4. Perdirjen No. 38/BC/2010 tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean 5. Perdirjen No. 39/BC/2010 tentang Pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/Pmk.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman. 7. Perdirjen No.02/BC/2005 Tentang Asuransi Yang Dapat Diterima Untuk Pengamanan Transaksi Perdagangan Internasional Sebagai Komponen Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk
3
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Pasal 12 ayat (1) UU 17/2006 :
Barang impor dipungut bea masuk
berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40 % dari nilai pabean (NP) untuk penghitungan bea masuk (BM)
BM = TARIF X NP
PENGERTIAN Nilai Pabean merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. (Pasal 15 UU Kepabeanan)
6
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Self Assesment
Importir memberitahukan sendiri (sukarela/diberi kebebasan) dalam memberitahukan Pemberitahuan Impor Barang [PIB] :
7
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Pasal 15 Undang Undang No.17 Tahun 2006 “Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan” Salah memberitahukan Nilai Pabean
Pasal 16 ayat (4) Undang Undang No.17 Tahun 2006 “Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar”
Official Assesment Pejabat BC menetapkan tarif bea masuk atas impor Barang Pribadi Penumpang, Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut, Barang Pribadi Pelintas Batas, Barang Dagangan, dan Barang Kiriman.
[PIBK] ---------------------------------------------------------> (PMK 188/2010)
BM = TARIF X NP
9
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PEJABAT BC
Menguji kebenaran pemberitahuan nilai pabean yang diberitahukan Importir (PMK160/2010)
10
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
NILAI TRANSAKSI Penjelasan pasal 15 UUK
Harga yang sebenarnya (actually paid) atau seharusnya dibayar (payable); Ditambah (+++) : biaya-biaya tambahan yang telah dibayar; Berdasarkan bukti yang nyata atau data nilai dari barang dan jasa (Assist); yang obyektif dan Royalti dan biaya lisensi; terukur (PMK160) nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan, pemanfaatan atau pemakaian (Proceed); Sepanjang Biaya dan/atau Nilai yang ditambahkan belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar 11
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
WTO/General Agreement on Tariffs and Trade Valuation Agreement (1994)
Artikel VII GATT Nilai Pabean Nilai Transaksi
12
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Agreement on Implementation of Article VII of GATT Salah satu agreement yang terlampir pada Sidang Pembentukan WTO, 15 April 1994
13
Diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1994 Negara berkembang / OECD (termasuk Indonesia) wajib menerapkan Agreement tersebut paling lambat tahun 2000 Indonesia telah meratifikasi dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1995 Ketentuan tentang NP diatur dalam pasal 15
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Metode Penetapan Nilai Pabean
Metode I, nilai transaksi barang impor ybs
Metode II, nilai transaksi barang identik
Metode III, nilai transaksi barang serupa
Metode IV, metode deduksi
Metode V, metode komputasi
Metode VI, penetapan berdasar data yang
tersedia didaerah pabean
Metode I s/d Metode VI hrs diterapkan secara hierarkhi
Atas permintaan Importir Metode V dapat digunakan mendahului Metode IV 14
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
METODE I Pasal 15 ayat (1)
Nìlai Pabean Untuk Penghitungan
Bea Masuk Adalah Nilai Transaksi Dari BarangYbs
15
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Pengertian HARGA SEBENARNYA / SEHARUSNYA
Harga Sebenarnya (Actual Paid) Jika pada saat diimpor, importir telah melunasi pembayaran Harga seharusnya (Payable) Jika pada saat barang diimpor, importir belum melunasi pembayaran baik sebagian atau seluruhnya 16
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PRINSIP NILAI TRANSAKSI • Nilai Transaksi ditetapkan berdasarkan suatu TRANSAKSI
JUAL BELI. [Ada penjual yang menyerahkan barang dan
menerima pembayaran. Ada pembeli yang melakukan pembayaran
dan menerima penyerahan barang.] 17
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
BIAYA-BIAYA TERTENTU YANG DITAMBAHKAN PADA NILAI TRANSAKSI
1. Biaya yang dibayar oleh pembeli, sepanjang belum termasuk dalam nilai transaksi 2. Assist 3. Royalty dan biaya lisensi 4. Proceeds 5. Biaya transportasi (freight) 6. Biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan terkait pengangkutan barang impor 7. Insurance 18
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
CONTOH ASSIST
Importir membeli mesin dari produsen di luar negeri dengan harga mesin disepakati USD 200.000. Importir memasok secara cuma-cuma sebagian komponen elektrik untuk pembuatan mesin tsb dengan nilai USD 40.000
CONTOH ROYALTI
Importir membeli master album lagu dari luar negeri dengan harga USD 10.000. Atas pembelian tersebut, importir diberi hak untuk mereproduksi sebanyak 100.000 keping DVD, dengan syarat importir harus membayar royalti sebesar USD 0,5 kepada eksportir. “tidak ditambahkan dalam NT”
CONTOH PROCEEDS
Importir membeli 100 unit barang X dari Eksportir dengan harga per unit USD 1000; dan Importir wajib menyerahkan 1 % dari omzets penjualan kembali di Indonesia setara dengan USD 10.000 selambat-lambatnya pada akhir bulan ke–6 setelah importasi
Freight ................................................(5) jika biaya freight tidak tertera di BL / tidak terdapat data yang obyektif dan terukur, freight: 5% x Fob (dari ASEAN) 10% x Fob (dari Asia Non-ASEAN dan Australia) 15% x Fob (dari luar Asia dan Australia) jika biaya freight tidak tertera di AWB digunakan tarif IATA;
22
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
6. Biaya Muat, Bongkar & Handling Charges Menuju Daerah Pabean
7. ASURANSI
biaya asuransi barang impor menuju pelabuhan atau tempat impor di Daerah Pabean yang tercantum polis asuransi dalam term penyerahan barang tidak CIF & polis tidak terlampir, maka besarnya nilai asuransi ditetapkan sebesar 0.5% dari Cost and Freight/C&F (Perdirjen No.02/BC/2005)
Metode Penetapan Nilai Pabean
Metode I, nilai transaksi barang impor ybs Metode II, nilai transaksi barang identik Metode III, nilai transaksi barang serupa Metode IV, metode deduksi Metode V, metode komputasi Metode VI, pengulangan (fall back)
Metode I s/d Metode VI diterapkan secara hierarkhi
Atas permintaan Importir Metode V dapat digunakan mendahului Metode IV 24
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PENELITIAN NILAI PABEAN
Obyek transaksi Jual Beli / Penjualan?
P E N G U J I A N K E W A J A R A N
PIB + Dokkap
TIDAK
YA Persyaratan Nilai Transaksi dipenuhi?
TIDAK
YA Penambahan/ Pengurangan didukung oleh obyektif & terukur?
TIDAK
YA
YA
LHP Sesuai?
Penetapan Nilai Pabean berdasarkan NILAI TRANSAKSI BARANG IDENTIK Sampai dengan METODE PENGULANGAN (FALLBACK)
TIDAK
Pasal 23 PMK-160
METODE II (pasal 15 ayat 2)
NILAI TRANSAKSI BARANG IDENTIK
26
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
BARANG IDENTIK
barang yang sama dalam segala hal meliputi karakter fisik, mutu dan reputasi dibuat di negara yang sama oleh produsen yang sama atau yang berbeda
Perbedaan-perbedaan kecil di antara dua barang tersebut, misalnya karena perbedaan warna atau aksesori, yang tidak mempengaruhi penilaian suatu barang dianggap sebagai barang identik.
CONTOH BARANG IDENTIK
• DATA PIB :
• DATA DI BC :
Televisi berwarna ukuran 14 inchi type : KV-14S Merek : SONY Made in Japan
Televisi berwarna ukuran 14 inchi type : KV-14S Merek : SONY Made in Japan
CONTOH BARANG IDENTIK
HANDPHONE BLACKBERRY GEMINI 8520 MADE IN HUNGARY HARGA @ Rp.1.850.000 29
CONTOH BARANG IDENTIK
Iphone 3GS 16GB FU White Made in China
HANDPHONE
Iphone 3GS 16GB FU Black Made in China
METODE III (pasal 15 ayat 2)
NILAI TRANSAKSI BARANG SERUPA
31
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
METODE III (Nilai Transaksi Barang Serupa)
Barang yang meskipun tdk sama dlm segala hal;
tetapi memiliki karakter fisik sama , komponen material sama, berfungsi sama dan secara komersial saling dapat dipertukarkan; dibuat di negara yang sama; oleh produsen yang sama atau yang berbeda
32
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
CONTOH BARANG SERUPA
Spesifikasi : Merk Transcend Capacity 8 Giga Byte Port Type : For USB 2.0 MADE IN CHINA
USB FLASH DRIVE
Spesifikasi : Merk Toshiba Capacity 8 Giga Byte Port Type : For USB 2.0 MADE IN CHINA
CONTOH BARANG SERUPA
• DATA PIB : Digital Versetile Disk (DVD) Player Merk : LG Type : DV4S2H Spec : Touch sensor button, various installation scene, DivX HD 720p, USB Made in South Korea
• DATA DI BC :
34
.
Digital Versetile Disk (DVD) Player Merk : SAMSUNG Type : DVD 1080p9 Spec : Touch sensor button, various installation scene, DivX HD 720p, USB Made in South Korea Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
APAKAH BARANG SERUPA ? • DATA PIB : Sepatu pria, dari kulit sapi Ukuran No. 5 Merek : BELLY Made in India Harga diberitahukan : $ 12 / pair • DATA DI BC : Sepatu pria, dari kulit sapi Ukuran No. 5 Merek : BALLY Made in India Harga ditetapkan : $ 120 / pair 35
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
METODE IV (pasal 15 ayat 2)
METODE DEDUKSI
36
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Metode Deduksi ………………………(2)
adalah penetapan NP berdasarkan harga satuan yg terjadi dari penjualan di pasar dikurangi dengan sejumlah faktor pengurangan
METODE V (pasal 15 ayat 5)
METODE KOMPUTASI
METODE KOMPUTASI
Metode penetapan Nilai Pabean dengan cara menjumlahkan berbagai unsur biaya sehingga diperoleh harga CIF di Daerah Pabean
METODE Vi / fallback (pasal 15 ayat 6) -pengulangan Metode penetapan Nilai Pabean berdasarkan prinsip-prinsip Metode I, II, III, IV atau V yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean
42
PENERAPAN METODE VI - 1 ( Fallback menggunakan prinsip Nilai Transaksi )
METODE I ------------------------NILAI PABEAN DI DASARKAN PADA NILAI TRANSAKSI 42
NILAI TRANSAKSI YG DITERAPKAN SECARA FLEKSIBEL --------------------------------------UTK BRG YG DISEWA DAPAT DIGUNAKAN NILAI SEWA SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PABEAN
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PENERAPAN METODE VI – II/III
43
( Fallback menggunakan prinsip Nilai Transaksi barang identik / serupa) METODE VI - II/III (fleksibel) -----------------------------
METODE II/III
------------------------i. negara asal harus sama ii. jangka waktu data max 30 hr
sebelum/sesudah tgl BL iii. tingkat penjualan dan jumlah barang harus sama 43
i.
negara asal boleh beda
ii. jangka waktu data max 90 hr sebelum/sesudah tgl BL
iii. tingkat penjualan dan jumlah barang boleh beda iv. penyesuaian spesifikasi brg Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PENERAPAN METODE VI - IV
44
( Fallback menggunakan prinsip Metode Deduksi )
METODE VI - IV ---------------------------------------
METODE IV ----------------------
i.
Harga jual harus tangan pertama importir ii. Jangka waktu penjualan max 30 hr sebelum/sesudah tgl pendaftaran PIB iii. Harga satuan brg identik/ serupa dlm jumlah penjualan terbesar
44
i. ii. iii. iv. v. vi.
Harga jual dari wholesaler atau retailer Jangka waktu penjualan max 90 hr sebelum/sesudah tgl PIB Harga satuan dr brg identik/serupa yg dijual ditingkat wholesaler atau retailer Data berdasar bukti nyata/data obyektif & terukur Bila ada 2 / lebih data berbeda digunakan harga rata2 NP dihitung berdasarkan Faktor Multiplikator FP ditetapkan : jasa PPJK 5% dari CIF, transportasi dan asuransi 5% dari CIF, keuntungan 20%* dari landed cost
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
TATA CARA PENELITIAN & PENETAPAN NILAI PABEAN (PMK-160/2010)
PIB
Dikecualikan (MITA & IP low risk)
Obyek Audit
Kecuali reimpor, acak, brg imp ttt OK OK pengujian NP
Jual beli? Syarat NT Perlu +/+ Perlu -/LHP?
uji wajar
tdk ada
uji wajar
selisih DBNP I kurang (identik) tdk >5%?
OK
Metode I (NT diterima)
sama / DBNP II lebih (identik) besar?
tdk ada / tdk OK
Info ke unit P2
tdk ok
Low Risk OK
Medium
tdk uji profil
ya
INP DNP
High Risk 3/5 hk
tdk
teliti DNP
Konsultasi
tdk OK
2/5 hk
Very High Metode II – VI
LPPNP
Peraturan terbaru mengenai np PMK Nomor 67/Pmk.04/2016 Tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk
Pokok bahasan mengatur : Harga Futures, Royalti, dan/atau Proceeds.
49
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Peraturan terbaru mengenai np
PMK Nomor 34/Pmk.04/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 160/Pmk.04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk Pokok bahasan mengatur : penelitian nilai pabean, konsultasi, dan DbNP 50
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PIB
Pasal 16 ayat (2) Undang Undang No.17 Tahun 2006 “Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean”
Pasal 17 ayat (1) Undang Undang No.17 Tahun 2006 “Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean”
Penelitian Dokumen, Desk Audit, & Audit
30 hari
Penelitian Dokumen • Penelitian Frontline • Berlaku mekanisme notul • Dilakukan oleh PFPD/PDTT/Kasi PKC
52
Periode Audit selama 2 tahun
Post Clearance Audit (PCA)
• Desk Audit / Verifikasi / Penelitian Ulang • Berlaku mekanisme Penul • Dilakukan oleh Tim Penul Bidang PKC Kanwil
• Audit Kepabeanan • Berlaku mekanisme LHA • Dilakukan oleh Tim Audit Direktorat Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PMK 188/2010
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
KPPBC TMP B Kualanamu http://bckualanamu.beacukai.go.id/ Email :
[email protected]
54
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI