SOP PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG

SOP PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG 2016

i

KATA PENGANTAR Ketua Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Putra Indonesia YPTK Padang mengucap Syukur Alhamdulillah, segala puji dihaturkan kepada Allah Swt. atas rahmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam disampaikan kepada baginda junjungan Nabi Besar Muhammad Saw. Naskah yang berada di tangan pembaca ini adalah panduan pelaksanaan program kerja di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (LPPM UPI YPTK Padang) dengan kegiatan utama berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dosen Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Selaku ketua LPPM UPI YPTK PADANG, saya memberikan apresiasi dan menyambut terbitnya Panduan ini dengan rasa sukacita dan penuh optimisme. Besar harapan kehadiran Panduan ini dapat memberi informasi yang lebih lengkap dan terpadu mengenai bentuk kegiatan penelitian oleh dosen mulai dari proses perancangan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Diharapkan sekali Panduan ini bukan hanya berguna sebagai panduan atau manual dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan dan kontrol kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut dalam berbagai jenjang dan bentuknya. Terimakasih atas semua pihak yang telah membantu sehingga Panduan ini dapat diterbitkan. Akhir kata, semoga Panduan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pihakpihak yang terkait serta juga bisa digunakan Keperluan Manajemen Lembaga Penelitian Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Padang, 2016 dto Abulwafa Muhammad, S.Kom, M.Kom

ii

DAFTAR ISI COVER

i

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iii

SOP PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL

1

SOP REKRUTMEN REVIEWER INTERNAL

4

SOP DESK EVALUASI

7

SOP SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL

9

SOP PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL

11

SOP KONTRAK PENGABDIAN MASYARAKAT

13

SOP MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL

15

SOP PELAPORAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

18

SOP SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

20

SOP PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT

22

SOP TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

25

SOP SISTEM PENGHARGAAN

27

iii

Tanggal Revisi : 09062013 Tanggal Berlaku : 16062013 Kode Dokumen : SOPUPIYPTKDLPPM

SOP PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT 1. TUJUAN

:

2.RUANG LINGKUP

:

3. TARGET MUTU

:

4. DEFENISI

:

5.REFERENSI

:

6.DIDISTRIBUSIKAN KEPADA 7. PROSEDUR

: :

Pedoman ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat secara rinci dan cermat dengan mengundang narasumber yang relevan. Lingkup panduan ini merinci persiapan hingga pelaksanaan kegiatan penyusunan proposal Pengabdian Masyarakat yang di kenal seabgai klinik proposal pengabdian masayrakat Semua proses persiapan pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian Masyarakat terlaksan denan baik Kegiatan pelatihan Pengabdian Masyarakat dengna mengundang narasumber yang relevan 1. Kebijakan Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang 2. Standar Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. 3. Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masayrakat dan Pengabdian Kepada MAsayarakat di PErguruan TinggiEdisi Terbaru Semua Pihak Terkait

7.1

Umum

7.1.1

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan : a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP

7.1.2

7.1.3

7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6

7.3 7.3.1 7.3.2

Ketentuan Umum Kegiatan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian Masyarakat Dikti dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik. Peserta pelatihan penyusunan proposal Pengabdian Masyarakat Dikti adalah pengusul yang akan mengajukan usulan Pengabdian Masyarakat ke DIKTI. Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian Masyarakat Dikti. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian Masyarakat Dikti dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. LPPM. Penyelenggaraan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian Masyarakat Dikti dipimpin oleh Ka. Unit Pengabdian Masyarakat. Ka. Unit Pengabdian Masyarakatbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian MasyarakatDikti. Prosedur Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian Masyarakat Dikti. LPPM menyusun Program kegiatan pelatihan pembuatan proposal Pengabdian Masyarakat (Dikti); LPPM membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan

1

SOP PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7

7.3.8 7.3.9 7.3.10 7.3.11 7.3.12 7.3.13


LPPM mensosialisasikan rencana kegiatan ini ke fakultas agar para dosen mengetahui kegiatan tersebut dan segera mempersiapkan diri menyusun proposal; LPPM menghubungi penilai Dikti, meminta konfirmasi kesediaan dan jadwal waktu untuk menjadi narasumber kegiatan pelatihan; LPPM membuat surat permohonan ke dekan agar menunjuk atau menawarkaan kepada para dosen untuk menjadi peserta klinik/pelatihan penyusunan proposal Pengabdian Masyarakat Dikti; Peserta pelatihan diharapkan membawa draf proposal untuk dikonsultasikan kepada penilai; Draf proposal idealnya bisa diterima oleh LPPM 1 minggu sebelum hari pelaksanaan untuk dikirim lebih dahulu kepada penilai sehingga penilai memiliki waktu untuk menilai draf proposal yang sudah diterimanya; Selain memberi materi yang diketahui dari Dikti, penilai bisa menjelaskan kembali Pedoman Pengabdian Masyarakat Edisi Terbaru; Pengusul yang sudah mengirimkan draf proposalnya dan sudah diberikan komentar oleh penilai, diberikan kesempatan untuk memaparkan draf proposalnya; Penilai akan menilai kelayakan draf proposal tersebut; Pengusul memperbaiki draf proposal yang sudah diberi komentar oleh penilai. Proposal Pengabdian Masyarakat yang sudah diperbaiki dijilid dengan warna cover sesuai dengan skim Pengabdian Masyarakat, lembar pengesahan ditandatangani oleh Dekan dan mengetahui Ka LPPM; Pengusul membuat proposal berdasarkan panduan Pedoman Pengabdian Masyarakat Edisi Terbaru Dikti dan dikirim secara online ke SIM-LITABMAS melalui operator Pengabdian Masyarakat yang ada di LPPM .

7.4

Evaluasi Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian Masyarakat Dikti

7.4.1

Evaluasi pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat Dikti dilaksakan sesuai dengan catatan pengabdian masyarakat Dikti ,penanggung jawab pelaksanaan, pelatihan , penyusunan proposal , berita acara pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat Dikti dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi pelatihan penyusunan proposal Pengabdian Masyarakat Dikti pada tiap akhirkegiatan. Materi rapat evaluasi pelatihan penyusunan proposal Pengabdian Masyarakat Dikti meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian Masyarakat Dikti. Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pelatihan penyusunanproposal Pengabdian Masyarakat Dikti berikutnya. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.

7.4.2 7.4.3

7.4.4 7.4.5

2

SOP PELATIHAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT 7.4.6

7.4.7


Ka. Unit Pengabdian Masyarakatwajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka. Unit Pengabdian Masyarakatwajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Wakil Rektor I. Diperiksa Oleh : Ka. LPPM

Disahkan Oleh : Rektor

(Abulwafa Muhammad, S.Kom, M.Kom)

(DR. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc)

3



1. TUJUAN

: Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur perekrutan penilai internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas, agar proposal yang diajukan ke Dikti dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya.

2. RUANG LINGKUP

: Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis Pengabdian masyarakat desentralisasi (Dikti) yang mencakup penetapan penilai dan proses penilaian.

3. TARGET MUTU

: Semua proses prosedur perekrutan penilai internal untuk jenis Pengabdian masyarakat desentralisasi (Dikti) terlaksana dengan baik.

4. DEFINISI

: Rekrutmen Penilai Internal merupakan kegiatan perekrutan penilai (reviewer) internal sesuai persyaratan dari Ditlitabmas.

5. REFERENSI

: · Kebijakan Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Standar Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi terbaru.

6.

DIDISTRIBUSIKAN KEPADA

7. PROSEDUR

: Semua pihak terkait :

7.1

Umum

7.1.1

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan : a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP di tingkat Universitas

7.1.2

7.1.3

7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3

Ketentuan Umum Kegiatan rekrutmen penilai internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal Pengabdian masyarakat eksternal DIKTI). Peserta rekrutmen penilai (reviewer) internal adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan DIKTI. Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan rekrutmen penilai internal.

4


7.2.4 7.2.5

7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3

7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7

7.4 7.4.1

7.4.2 7.4.3 7.4.4


Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka.LPPM. Ka. Unit Pengabdian masyarakatbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan rekrutmen penilaiinternal. Prosedur Rekrutmen Penilai Internal LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai Pengabdian masyarakat internal perguruan tinggi. Calon penilai mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Fakultas ke LPPM. Syarat penilai adalah : a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, memenuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai dengan 12 prinsip dasar. b. Berpendidikan Doktor c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor d. Berpengalaman dalam bidang Pengabdian masyarakat sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua Tim Pengabdian masyarakat pada Pengabdian masyarakat kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan Pengabdian masyarakat berskala internasional. e. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai first author atau corresponding author. f. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional. g. Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan HKI h. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah Ka. LPPM beserta Wakil Rektor I menseleksi calon penilai Apabila calon yang mendaftar kurang, maka Ka LPPM berhak menunjuk calon penilai internal yang sesuai dengan persyaratan LPPM mengumumkan hasil seleksi penilai Pengabdian masyarakat internal secara terbuka Penilai internal ditetapkan dengan SK Rektor dengan masa tugas satu tahun

Evaluasi Penyelenggaraan Rekrutmen Penilai Internal Evaluasi penyelenggaran rekrutmen penilai internal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen penilai internal, berita acara pelaksanaan rekrutmen penilai internal, dan kondisi yang berkembang saat itu. Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan rekrutmen penilai internal pada tiap akhirkegiatan. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan rekrutmen penilai internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan rekrutmen penilai internal. Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode rekrutmen penilaiinternal berikutnya.

5


7.4.5 7.4.6


Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada ka. LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Wakil Rektor I.

Diperiksa Oleh : Ka. LPPM




6

SOP DESK EVALUASI PROPOSAL


1

TUJUAN

:

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Desk Evaluasi proposal yang dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposalproposal yang diajukan ke DIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Pengabdian Masyarakat Simlitabmas.

2

RUANG LINGKUP

:

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur desk evaluasi oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI

3

TARGET MUTU

:

Semua proses desk evaluasi proposal oleh penilai internalterlaksana sesuai dengan aturan Dikti

4

DEFINISI

:

Desk evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadapproposal yang dilakukan oleh penilai internal

5

REFERENSI

:

·Statuta Universitas Putra Indonesia YPTK Padang . Peraturan Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang . Kebijakan Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Standar Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru

6


:

Semua Pihak Terkait.

7

PROSEDUR

:

7.1

Umum

7.1.1

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor

7.1.2

Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan : a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.

7.1.3

Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP

7.2

Ketentuan Umum

7.2.1

Kegiatan desk evaluasi proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal Pengabdian Masyarakat eksternal DIKTI).

7.2.2

Peserta desk evaluasi proposal adalah Tim Pengabdian Masyarakat yang telah mengajukan (mengunggah) usulan Pengabdian Masyarakat ke DIKTI dan menyerahkan hard copy nya ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar

7.2.3

Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan desk evaluasi proposal.

7.2.4

Penyelenggaraan desk evaluasi proposal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. LPPM dan atau Persetujuan Rektor dan yayasan.

7.2.5

Penyelenggaraan desk evaluasi proposal dipimpin oleh Ka. Unit Pengabdian Masyarakat

7.2.6

Ka. Unit Pengabdian Masyarakatbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan desk evaluasi proposal

7.3

Prosedur Desk evaluasi proposal

7.3.1

LPPM mendaftarkan pengusul Pengabdian Masyarakat dalam simlitabmas sesuai dengan skema yang ditawarkan. 7

SOP DESK EVALUASI PROPOSAL


7.3.2

Pengusul Pengabdian Masyarakat melengkapi identitas usulan dan mengunggah dokumen usulan yang dibuat.

7.3.3

LPPM menugaskan dan memplotting penilai internal dan atau penilai eksternal

7.3.4

Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat edisi terbaru dari DIKTI

7.3.5

Setiap proposal dinilai oleh dua penilai, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan Simlitabmas, maka diperlukan penilai ke tiga.

7.3.6

Hasil penilaian oleh penilai diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan

7.3.7

Ka LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan Simlitabmas dan panduan Pengabdian Masyarakat DIKTI

7.3.8

Pengumuman pemenang hasil desk evaluasi proposal diumumkan oleh LPPM

7.4

Evaluasi Penyelenggaraan Desk evaluasi Proposal

7.4.1

Evaluasi penyelenggaran desk evaluasi proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan desk evaluasi proposal, berita acara pelaksanaan desk evaluasi proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.

7.4.2

Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan desk evaluasi proposal pada tiap akhir kegiatan

7.4.3

Materi rapat evaluasi penyelenggaraan desk evaluasi proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan halhal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan desk evaluasi proposal.

7.4.4

Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode desk evaluasi proposal berikutnya.

7.4.5

Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.

7.4.6

Ka. Unit Pengabdian Masyarakatwajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka. Unit Pengabdian Masyarakatwajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.

7.4.7

Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Wakil Rektor I.





8



1. TUJUAN

:

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi desk evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Pengabdian Masyarakat Simlitabmas.

2. RUANG LINGKUP

:

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar pembahasan oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.

3. TARGET MUTU

:

Semua proses prosedur Seminar pembahasan proposal terlaksana dengan baik.

4. DEFINISI

:

Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi Pengabdian Masyarakat dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal Pengabdian Masyarakat. Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian Masyarakat ini melibatkan penilai (reviewer) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Pengabdian Masyarakat edisi terbaru.

5. REFERENSI

:

· Kebijakan Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Standar Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdi-an Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru

6.

DIDISTRIBUSIKAN KEPADA : Semua pihak terkait

7. PROSEDUR

:

7.1

Umum

7.1.1


7.1.2

7.1.3 7.2 7.2.1

Ketentuan Umum Kegiatan seminar pembahasan proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal Pengabdian Masyarakat eksternal DIKTI).

9


7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6

7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.4 7.4.1

7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6

7.4.7


Peserta seminar pembahasan proposal adalah calon Tim Pengabdian Masyarakat yang telah lolos dalam tahap desk evaluasi Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan seminar pembahasan proposal. Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. LPPM. Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal dipimpin oleh Ka. Unit Pengabdian Masyarakat Ka. Unit Pengabdian Masyarakatbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan seminar pembahasan proposal. Prosedur Seminar Pembahasan Proposal LPPM menugaskan dan memplotting penilai untuk proposal yang telah lolos desk evaluasi. Calon Tim Pengabdian Masyarakat yang dinyatakan lolos desk evaluasi diharuskan memaparkan dan mempresentasikan proposalnya di depan penilai yang telah ditunjuk Penilai melakukan penilaian yang mengacu pada Panduan penilaian proposal desentralisasi edisi terbaru Penilai memasukkan hasil penilaiannya ke dalam sistem Simlitabmas meliputi nilai, rekomendasi dana dan lama kegiatan Pengabdian Masyarakat. Ka LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan Simlitabmas dan buku panduan Pengabdian Masyarakat DIKTI Panitia merangking hasil penilaian pembahasan proposal Evaluasi Seminar Pembahasan Proposal Evaluasi seminar pembahasan proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan seminar pembahasan proposal, berita acara pelaksanaan seminar pembahasan proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal pada tiap akhirkegiatan. Materi rapat evaluasi seminar pembahasan proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan seminar pembahasan proposal. Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode seminar pembahasanproposal berikutnya. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka. LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. Ka. Unit Pengabdian Masyarakatwajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka. Unit Pengabdian Masyarakatwajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Wakil Rektor I.





10



1. TUJUAN

: Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan pemenang proposal Pengabdian Masyarakat sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman Pengabdian Masyarakat SIM-Litabmas.

2. RUANG LINGKUP

: Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penetapan pemenang proposal Pengabdian Masyarakat yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI. Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal Pengabdian : Masyarakat terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI. Penetapan Pemenang proposal Pengabdian Masyarakat merupakan : kegiatan akhir dari evaluasi proposal Pengabdian Masyarakat yang diajukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti.

3. TARGET MUTU 4. DEFINISI

5. REFERENSI

6.


7. PROSEDUR

: · Kebijakan Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Standar Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru


7.1

Umum

7.1.1

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan : a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP di tingkat Universitas

7.1.2

7.1.3

7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5

Ketentuan Umum Kegiatan penetapan pemenang proposal Pengabdian Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal Pengabdian Masyarakat eksternal DIKTI). Peserta penetapan pemenang proposal Pengabdian Masyarakat adalah calon Tim Pengabdian Masyarakat yang telah mengikuti seminar pembahasan proposal Ka. LPPM bertanggung jawab atas penetapan pemenang proposal Pengabdian Masyarakat. Penetapan pemenang proposal Pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka.LPPM. Ka. Unit Pengabdian Masyarakatbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang proposal Pengabdian Masyarakat.

11


7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.4 7.4.1

7.4.2 7.4.3

7.4.4 7.4.5 7.4.6

7.4.7


Penetapan Pemenang Proposal Pengabdian Masyarakat Panitia memutuskan nama-nama calon Tim Pengabdian Masyarakat yang akan ditetapkan menjadi pemenang Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana Pengabdian Masyarakat yang tersedia Data daftar pemenang pada semua skema Pengabdian Masyarakat disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandangani dan distempel oleh Rektor Pemenang yang sudah disahkan oleh Rektor diunggah kedalam SIM-Litabmas Evaluasi Penetapan Pemenang Proposal Pengabdian Masyarakat Evaluasi penetapan pemenang proposal Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal Pengabdian Masyarakat, berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal Pengabdian Masyarakat, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal Pengabdian Masyarakat pada tiap akhir kegiatan. Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal Pengabdian Masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal- hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal Pengabdian Masyarakat. Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenangproposal Pengabdian Masyarakat berikutnya. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. Ka. Unit Pengabdian Masyarakatwajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka. Unit Pengabdian Masyarakatwajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka LPPM kepada Wakil Rektor I.





12

KONTRAK PENGABDIAN MASYARAKAT


1

TUJUAN

:

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penandatanganan kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti), yaitu Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengabdian masyarakat, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti) sesuai dengan SIMLitabmas Dikti.

2

RUANG LINGKUP

:

Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penandatanganan kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti)

3

TARGET MUTU

:

Semua proses kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti) terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan Dikti.

4

DEFINISI

:

Kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti) merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh Tim Pengabdian masyarakat, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program Pengabdian masyarakat.

5

REFERENSI

:

·Statuta Universitas Putra Indonesia YPTK Padang . Peraturan Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang . Kebijakan Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Standar Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru

6


:

Semua pihak terkait

7

PROSEDUR

:

7.1

Umum

7.1.1

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor

7.1.2

Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan : a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.

7.1.3

Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP (DP- UPI YPTK Padang)

7.2

Ketentuan Umum

7.2.1

Kegiatan kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti) dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal Pengabdian masyarakat eksternal DIKTI).

7.2.2

Peserta kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti) adalah Tim Pengabdian masyarakat yang telah terpilih sebagai pemenang program desentralisasi DIKTI.

7.2.3

Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti)..

7.2.4

Ka. Unit Pengabdian masyarakatbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti).

7.3

Prosedur Kontrak Pengabdian masyarakat Eksternal (Dikti)

7.3.1

Operator Pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi mengentri / mengedit identitas surat perjanjian penugasan dan mengunggah dokumen pendukungnya ke dalam aplikasi SIMLitabmas (http://simlitabmas.dikti.go.id).

13

KONTRAK PENGABDIAN MASYARAKAT


7.3.2

Operator Pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi mengakses dan mengunduh Naskah Surat Perjanjian dan dokumen pendukung lainnya di SIMLitabmas Dikti dengan melakukan login menggunakan user dan password yang telah diberikan.

7.3.3

Operator Pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi menyerahkan dokumen Surat Perjanjian Penugasan kepada penandatangan dokumen tersebut yaitu penanggungjawab pelaksanaan program kegiatan hibah (Rektor/Ka LPPM)

7.3.4

Rektor/Ka LPPM menandatangani dokumen Surat Perjanjian Penugasan serta mengirimkan ke Dikti

7.3.5

Setelah dokumen Surat Perjanjian Penugasan ditandatangani oleh Dikti (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya dokumen dikirim kembali ke Perguruan Tinggi

7.3.6

LPPM mengarsipkan dokumen Surat Perjanjian Penugasan dan memperbanyak dokumen serta mengirimkan kepada para dosen perguruan tinggi yang lolos seleksi proposal Pengabdian masyarakat

7.3.7

Dana Pengabdian masyarakat ditransfer ke perguruan tinggi dengan termin 70% dan 30%

7.3.8

Dari dana 30 % ditahan sebagian oleh LPPM yang akan diserahkan kembali ke Tim Pengabdian masyarakat setelah Tim Pengabdian masyarakatmenunjukkan bukti luaran Pengabdian masyarakat sesuai ketentuan Dikti LPPM membuat surat perjanjian internal dengan masingmasingTim Pengabdian masyarakat

7.3.9 7.3.10

Dana dari LPPM diberikan kepada Tim Pengabdian masyarakat setelah Tim Pengabdian masyarakat mengisi tanda tangan perjanjian internal dengan LPPM

7.4 7.4.1

Evaluasi Kontrak Pengabdian masyarakat Eksternal (Dikti) Evaluasi kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti) dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti), berita acara pelaksanaan kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti), dan sesuai kondisi saat ini

7.4.2

Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti)pada tiap akhir kegiatan.

7.4.3

Materi rapat evaluasi kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti) meliputi persiapan, pelaksanaan dan halhal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti)..

7.4.4

Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kontrak Pengabdian masyarakat eksternal (Dikti)berikutnya.

7.4.5

Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat..

7.4.6

Ka. Unit Pengabdian masyarakatwajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka. Unit Pengabdian masyarakatwajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi

7.4.7

Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Wakil Rektor I. Diperiksa Oleh : Ka. LPPM




14

SOP MONITORING DAN EVALUASI(MONEV) INTERNAL 1

TUJUAN

:

2

RUANG LINGKUP

:

3

TARGET MUTU

:

4

DEFINISI

:

5

REFERENSI

:

6

DIDISTRIBUSIKAN KEPADA PROSEDUR

:

7


Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi Pengabdian masyarakat Lingkup panduan ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi peneliti dan tim pemantau atau petugas monev dalam menjalankan tugas monitoring dan pemantau atau petugas monev dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat di LPPM - UPI YPTK Padang. Kegiatan monitoring dan evaluasi Pengabdian masyarakat dilakukan dengan target: a. Mengendalikan proses pengabdian masyarakat agar berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan. b. Menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat dan hasil-hasilnya serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan Pengabdian masyarakatberikutnya. c. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengambilan kebijakan pengabdian masyarakat lebih lanjut. Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Monitoring pengabdian masyarakat adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan . Evaluasi adalah upaya menilai kualitas pengabdian masyarakat dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Evaluasi pengabdian masyarakat berarti upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil pengabdian masyarakat untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat. SOP Tinjauan Manajemen Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi edisi Terbaru Semua pihak terkait

:

7.1

Umum

7.1.1

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam SOP Pengendalian Dokumen

7.1.2

Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan: a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b.

7.1.3

semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam pedoman wewenang dan tanggungjawab.

Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP tingkat Universitas.

7.2

Ketentuan Umum

7.2.1

Kegiatan monev internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal pengabdian masyarakat eksternal DIKTI).

15

SOP MONITORING DAN EVALUASI(MONEV) INTERNAL


7.2.2

Peserta monev internal adalah peneliti yang telah melaksanakan pengabdian masyarakat Dikti.

7.2.3

Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan monev internal pengabdian masyarakat.

7.2.4

Penyelenggaraan monev internal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. LPPM.

7.2.5

Ka. Monev Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan monev internal. Prosedur Monev Internal

7.3.1

Mekanisme Pelaksanaan Monev Internal terdiri dari tiga tahap yaitu : persiapan, Pelaksanaan dan tindak lanjut. Tahap persiapan dilakukan melalui kegiatan : (a) Penyusunan jadwal monev, (b) Penentuan Tim dan Personil monev, (c) Penyampaian surat pemeberiatahuan kepada peneliti, (d) Penyiapan instrumen monev (instrumen terlampir), (e) Konfirmasi kesediaan waktu dan tempat pelaksanaan monev, (e)Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu. Pelaksanaan Monev dilakukan melalui kegiatan : (a) Kunjungan ke tempat monev, (b) Wawancara/pemantauan pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan menggunakan instrumen terlampir, (c) Penyusunan laporan hasil monev. Tindak Lanjut monev internal dilakukan melalui kegiatan : (a) Penafsiran hasil monev dan (b) Pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut pengabdian masyarakat.

7.3.2

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan setelah peneliti mengumpulkan laporan kemajuan, laporan keuangan 70% dan log book ke LPPM dan Sim-Libtabmas. Ka. Monev melakukan persiapan yang dikoordinasikan Ka LPPM untuk pelaksanaan monev. LPPM membuat surat undangan untuk pelaksanaan monev. Petugas Monev memberikan rekomendasi dari hasil progress pengabdian masyarakat yang disampaikan ke Ka LPPM untuk disahkan.

7.3.3

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan melakukan hal-hal berikut: a. b. c.

7.3.4

Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian pengabdian masyarakat (logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian pengabdian masyarakat ; Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal melalui SIM-LITABMAS dengan mengisi/mengunggah laporan kemajuan mengikuti format pada borang monitoring dan evaluasi lapangan; Menyiapkan bahan presentasi kelayakan capaian dan usulan (sesuai format formulir evaluasi penilaian pembahasan/kelayakan dan monev terpusat);

d.

Bagi peneliti yang dinyatakan lolos dalam presentasi kelayakan, harus mengunggah proposal tahun berikutnya dengan format mengikuti proposal tahun sebelumnya;

e.

Kompilasi luaran Pengabdian masyarakat sesuai dengan Formulir Evaluasi Atas Capaian Luaran Kegiatan (Lampiran 10 pada Pedoman Pengabdian masyarakat Dikti) pada akhir pelaksanaan Pengabdian masyarakat melalui SIM-LITABMAS termasuk bukti luaran Pengabdian masyarakat yang dihasilkan.

Prinsip-PrinsipMonitoring dan Evaluasi a. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengabdian masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada kejelasan tujuan dan hasil monitoring dan Evaluasi b. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara obyektif dan inpersonal c. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh pihak LPPM dan berkoordinasi dengan Tim Monev d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat dipertangung jawabkan secara internal dan eksternal e. Monitoring dan Evaluasi mencapai semua aspek, baik kelembagaan, kemanusiaan , keuangan, akademik dan administrasi umum

16

SOP MONITORING DAN EVALUASI(MONEV) INTERNAL


f. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan 7.4

Evaluasi Penyelenggaraan Desk evaluasi Proposal

7.4.1

Evaluasi penyelenggaran monev internal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan monev internal, berita acara pelaksanaan monev internal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.

7.4.2

Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan monev internal pada tiap akhir kegiatan.

7.4.3

Materi rapat evaluasi penyelenggaraan monev internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan monev internal.

7.4.4

Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode monev internal berikutnya.

7.4.5

7.4.7

Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada ka. LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. Ka. Unit Pengabdian Masyarakat wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka. Unit Pengabdian Masyarakat wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Wakil Rektor I.

8.

Lampiran

a.

Bagan Alir Proses Monitoring dan Evaluasi Pengabdian masyarakat

b.

Formulir Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengabdian masyarakat (Pemantau)

c.

Formulir Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengabdian masyarakat (Peneliti)

7.4.6





17


1.

TUJUAN :

2

RUANG LINGKUP

3

TARGET MUTU

:

: 4

DEFINISI :

5

REFERENSI :

6

7



Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat sesuai dengan Pedoman Pengabdian Masyarakat Dikti Edisi terbaru. Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penyusunan laporan hasil Pengabdian Masyarakat mulai dari draf laporan hasil Pengabdian Masyarakat hingga pengiriman laporan hasil Pengabdian Masyarakat ke SIM-LITABMAS Dikti. Semua proses pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan Dikti. Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Pengabdian Masyarakat yang telah dilaksanakan. Kebijakan Akademik Universitas UPI YPTK Padang Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdi-an Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru Semua pihak terkait

:

PROSEDUR :

7.1

Umum

7.1.1


7.1.2

7.1.3 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5

7.3 7.3.1 7.3.2

Ketentuan Umum Kegiatan pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal Pengabdian Masyarakat eksternal DIKTI). Peserta pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat adalah Tim Pengabdian Masyarakat yang telah melaksanakan Pengabdian Masyarakat. Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat. Penyelenggaraan pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh Ka. Unit Pengabdian Masyarakat Ka. Unit Pengabdian Masyarakatbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat. Prosedur Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat Desentralisasi Dikti Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai Hasil evaluasi oleh penilai akan dilaporkan oleh LPPM melalui SIM-LITABMAS;

18



7.3.3

Pada akhir pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, setiap Tim Pengabdian Masyarakat melaporkan kegiatan hasil Pengabdian Masyarakat dalam bentuk luaran Pengabdian Masyarakat di publikasi ke jurnal Nasional atau International.

7.3.4

Tim Pengabdian Masyarakat mengunggah ke SIM-LITABMAS softcopy laporan tahunan atau laporan akhir (mengikuti format pada Lampiran 9 pada Pedoman Pengabdian Masyarakat Dikti Edisi terbaru) yang telah disahkan oleh LPPM dalam format PDF dengan ukuran file maksimum 5 MB, berikut softcopy luaran Pengabdian Masyarakat (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain) atau dokumen bukti luaran;

7.4

Evaluasi Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat

7.4.1

Evaluasi pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat desentralisasi dikti dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat, berita acara pelaksanaan pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat desentralisasi dikti pada tiap akhirkegiatan. Materi rapat evaluasi pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat desentralisasi dikti meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat desentralisasi dikti. Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pelaporan hasilPengabdian Masyarakat desentralisasi dikti berikutnya. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. Ka. Unit Pengabdian Masyarakatwajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka. Unit Pengabdian Masyarakatwajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Wakil Rektor I.

7.4.2 7.4.3

7.4.4 7.4.5 7.4.6

7.4.7





19

SOP SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT


1. TUJUAN

:

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal yang melibatkan Tim Pengabdian Masyarakat dan anggota Tim Pengabdian Masyarakat

2. RUANG LINGKUP

:

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal. Semua proses prosedur Seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal terlaksana dengan baik Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat Internal merupakan salah satu bagian dari proses PEngabdian Masayarakat dengan tujuan untuk menyempurnakan laporan hasi lpengabdian masyarakat. · Statuta Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Peraturan Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Kebijakan Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Standar Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru

: 3. TARGET MUTU 4. DEFINISI 5. REFERENSI

5.

: :


7. PROSEDUR

:

7.1

Umum

7.1.1

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan : a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOPdi tingkat Universitas

7.1.2

7.1.3

7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4

7.2.5 7.2.6

Ketentuan Umum Kegiatan seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal Pengabdian Masyarakat eksternal DIKTI). Peserta seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal adalah Tim Pengabdian Masyarakat yang telah melaksanakan Pengabdian Masyarakat DIKTI Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal. Penyelenggaraan seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. LPPM. Penyelenggaraan seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal dikoordinir oleh Ka. Unit Pengabdian Masyarakat Ka. Unit Pengabdian Masyarakatbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal.

20

SOP SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.4 7.4.1

7.4.2 7.4.3

7.4.4 7.4.5 7.4.6

7.4.7


Prosedur Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat Internal LPPM menentukan jadwal seminar hasil Pengabdian Masyarakat Seminar hasil Pengabdian Masyarakat melibatkan penilai dan anggota Tim Pengabdian Masyarakat. Peserta seminar berhak untuk meminta penjelasan terhadap hasil Pengabdian Masyarakat yang belum dimengerti atau difahami. Semua pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dari peserta seminar dicatat dalam berita acara seminar hasil Pengabdian Masyarakat. Notulis (mewakili LPPM) membuat berita acara seminar hasil Pengabdian Masyarakat. Evaluasi Penyelenggaraan Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat Evaluasi penyelenggaran kegiatan seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal, berita acara pelaksanaan kegiatan seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal padatiap akhir kegiatan. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan seminar hasil Pengabdian Masyarakat internal. Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kegiatan seminar hasilPengabdian Masyarakat internal berikutnya. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. Ka. Unit Pengabdian Masyarakatwajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka. Unit Pengabdian Masyarakatwajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Wakil Rektor I. Diperiksa Oleh : Ka. LPPM




21



1.

TUJUAN

:

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian masyarakat dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan Pengabdian masyarakat, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil Pengabdian masyarakat serta SDM Pengabdian masyarakat.

2.

RUANG LINGKUP

:

3.

TARGET MUTU

:

4.

DEFINISI

:

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu Pengabdian masyarakat serta SDM sebagai Tim pengabdian masyarakat yang berkualitas dan bermutu. Semua proses Pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Tim pengabdian masyarakat sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu Pengabdian masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian masyarakat. SDM atau Tim pengabdian masyarakat yang sesuai mutu adalah Tim pengabdian masyarakat yang menerapkan dan berpedoman pada etika Pengabdian masyarakat, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku Tim pengabdian masyarakat dalam melakukan Pengabdian masyarakat.

5.

REFERENSI

:

· Statuta Universitas Putra Indonesia YPTK Padang . Peraturan Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang . Kebijakan Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Standar Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru

· 6.


7. PROSEDUR

:

7.1

Umum

7.1.1


7.1.2

7.1.3

22



7.2. 7.2.1 7.2.2

Ketentuan Umum Kegiatan penjaminan mutu Pengabdian masyarakat dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan. Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu Pengabdian masyarakat dan SDM,berkoordinasi dengan LPMI UPI YPTK Padang

7.3 7.3.1

Prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat Dan SDM LPPM membuat Rencana Induk Pengabdian masyarakat (RIP) yang di dalamnya mencakup Roadmap Pengabdian masyarakat, yang menjadi rujukan semua usulan Pengabdian masyarakat / jenis Pengabdian masyarakat. Standar mutu Pengabdian masyarakat, terbagi atas: standar Pengabdian masyarakat, standar Tim pengabdian masyarakat dan standar manajemen Pengabdian masyarakat. Setiap Pengabdian masyarakat yang diajukan harus memenuhi standar Pengabdian masyarakat sebagai berikut : a. standar arah, yaitu kegiatan Pengabdian masyarakat yang mengacu kepada Rencana Induk Pengabdian masyarakat(RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi; b. standar proses, yaitu kegiatan Pengabdian masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendali-kan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu Pengabdian masyarakat yang berkelanjutan, berdasarkan keilmuan dan akademik; c. standar hasil, yaitu hasil Pengabdian masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah yang berlaku sacara umum, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; d. standar kompetensi, yaitu kegiatan Pengabdian masyarakat dilakukan oleh Tim pengabdian masyarakat yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah Pengabdian masyarakat; e. standar pendanaan, yaitu pendanaan Pengabdian masyarakat diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas Tim pengabdian masyarakat; f. standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan Pengabdian masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang benar dan dapat diandalkan; dan

7.3.2 7.3.3

g. standar outcome, yaitu kegiatan Pengabdian masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor. 7.3.4

Standar Tim pengabdian masyarakat antara lain terstandarisasinya Tim pengabdian masyarakat yaitu penilaian terhadap kapasitas Tim pengabdian masyarakat meliputi minat dan kompetensinya. Standar Tim pengabdian masyarakat tersebut adalah sebagai berikut: a. Tim pengabdian masyarakat utama b. Kelompok/anggota tim Tim pengabdian masyarakat c. Keterlibatan mahasiswa d. Komitmen waktu dan dedikasi e. Ketaatan pada etika Pengabdian masyarakat

7.3.5 7.3.6

7.4

7.4.1

Semua Tim pengabdian masyarakat harus berpedoman pada etika Pengabdian masyarakat dalam melakukan Pengabdian masyarakat. LPPM sebagai lembaga yang mengelola Pengabdian masyarakat harus menerapkan manajemen Pengabdian masyarakat yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya. Evaluasi Penjaminan Mutu Pengabdian masyarakat dan SDM Evaluasi penjaminan mutu Pengabdian masyarakat dan SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian masyarakat dan SDM, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian masyarakat dan SDM, dan kondidi yang berkembang saat itu

23

SOP PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT 7.4.2 7.4.3

7.4.4 7.4.5 7.4.6


Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu Pengabdian masyarakat dan SDM pada tiap akhir kegiatan. Materi rapat evaluasi penjaminan mutu Pengabdian masyarakat dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian masyarakat dan SDM. Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutuPengabdian masyarakat dan SDM berikutnya. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada ka. LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Wakil Rektor I.





24

SOP TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT 1 TUJUAN

: Pedoman

2 RUANG LINGKUP

:

3 TARGET MUTU

:

4 DEFINISI

:

5 REFERENSI

6 DIDISTRIBUSIKAN KEPADA 7 PROSEDUR 7.1 7.1.1

7.1.2

7.1.3 7.2 7.2.1

7.2.2 7.2.3 7.2.4

7.3. 7.3.1 7.3.2

7.4. 7.4.1

: :


ni dimaksudkan untuk mengatur tindak lanjut hasilPengabdian masyarakat meliputi HKI, Publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan. Ruang lingkup panduan ini untuk mengatur prosedur tindak lanjut hasil Pengabdian masyarakat. Semua prosedur tindak lanjut hasil Pengabdian masyarakat terlaksana denganbaik sesuai dengan aturan. Tindak lanjut hasil Pengabdian masyarakat adalah luaran Pengabdian masyarakat yang berupa publikasi ilmiah, TTG Buku ajar, HKI, dan luaran Pengabdian masyarakatlainnya. Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber ISSN). Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat dijurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber ISSN). Kebijakan akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Standar Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian masyarakat di Perguruan tinggi Edisi terbaru. Semua Pihak Terkait

Umum Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam SOP Pengendalian Dokumen Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan : a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam pedoman wewenang dan tanggungjawab. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP Ketentuan Umum Kegiatan tindak Lanjut Hasil Pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu: Publikasi ilmiah, HKI, teknologi tepat guna dan /atau kebijakan, penerbitan sesuai dengan yang tercantum pada proposal Pengabdian masyarakat yang diajukan pertama kali. Tim Pengabdian masyarakat bertanggung jawab atas tindak lanjut hasil Pengabdian masyarakat. Tindak lanjut hasil Pengabdian masyarakat dilaporkan kepada LPPM Tim Pengabdian masyarakat Utama wajib menindaklanjuti hasil Pengabdian masyarakat dalam bentuk luaran Pengabdian masyarakat Publikasi Ilmiah Tim Pengabdian masyarakat melaporkan luaran Pengabdian masyarakat berupa publikasi ilmiah ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti publikasi. Publikasi artikel pada jurnal cetak maupun elektronik yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim Pengabdian masyarakat, tahun Pengabdian masyarakat, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor dan halaman artikel, dan URL (jika tersedia on-line). Softcopy naskah artikel dalam format PDF disampaikan dalam bentuk full text atau minimal halaman pertama. Buku Ajar Tim Pengabdian masyarakat melaporkan luaran Pengabdian masyarakat berupa buku ajar ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti buku ajar

25

SOP TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT 7.4.2

7.5. 7.5.1 7.5.2

7.6 7.6.1 7.6.2

7.7 7.7.1 7.7.2 7.7.3

7.7.4 7.7.5 7.7.6

7.7.7


Buku ajar yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim Pengabdian masyarakat, tahun Pengabdian masyarakat, judul buku ajar, ISBN. HKI Tim Pengabdian masyarakat melaporkan luaran Pengabdian masyarakat berupa HKI ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen. Data HKI yang disampaikan meliputi nama dosen perguruan tinggi sebagai inventor, NIDN, program studi, judul HKI, jenis HKI (Hak Kekayaan Intelektual diberikan dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis, dan Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu), status (terdaftar atau granted), nomor pendaftaran, serta nomor dan dokumen sertifikat HKI. TTG Tim Pengabdian masyarakat melaporkan luaran Pengabdian masyarakat berupa HKI ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI Teknologi Tepat Guna yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim Pengabdian masyarakat, tahun Pengabdian masyarakat, judul teknologi tepat guna.

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengabdian masyarakat Evaluasi tindak lanjut hasil Pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh LPPM dengan memperhatikan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi tindak lanjut hasil Pengabdian masyarakat pada tiap akhir kegiatan. Materi rapat evaluasi tindak lanjut hasil Pengabdian masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengabdian masyarakat. Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode tindak lanjut hasilPengabdian masyarakat berikutnya. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. Ka. Unit Pengabdian masyarakatwajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka. Unit Pengabdian masyarakatwajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Wakil Rektor I.





26



1. TUJUAN

:

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur tentang sistem pemberian penghargaan kepada para dosen yang berhasil mendapatkan hibah eksternal.

2. RUANG LINGKUP

:

Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur pemberian penghargaan (reward) oleh lembaga kepada Dosen UPI YPTK khususnya yang mendapatkan hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS. Adapun maksud dari kegiatan ini adalah sebagai bukti kepedulian lembaga kepada para dosen yang sudah berhasil mengangkat nama UPI YPTK di kancah nasional maupun internasional, dan sebagai motivasi kepada para dosen lain agar mengikutinya.

3. TARGET MUTU

:

Semua proses prosedur pemberian penghargaan (reward) terlaksana dengan baik.

4. DEFINISI

:

Sistem penghargaan (reward) merupakan kegiatan pemberian penghargaan yang dilakukan oleh lembaga kepada dosen UPI YPTK khususnya yang mendapatkan hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS.

5. REFERENSI

:

· Kebijakan Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang · Standar Akademik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

6.


7. PROSEDUR


7.1

Umum

7.1.1


7.1.2

7.1.3 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3

Ketentuan Umum Pemberian penghargaan (reward) dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik. Penerima penghargaan (reward) adalah dosen yang telah mendapatkan hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS. Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward).

27



7.2.4

Penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward) dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. LPPM.

7.3 7.3.1

Prosedur Pemberian Penghargaan (Reward) LPPM menyusun program kegiatan pemberian penghargaan kepada dosen yang mendapat hibah eksternal serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS. Penghargaan diberikan selain kepada dosen yang mendapatkan hibah eksternal Dikti, juga diberikan kepada dosen UHT yang berhasil membuat buku ajar yang ber-ISBN, publikasi internasional, HKI dan paten serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS. Selain mendapatkan insentif berupa dana yang nilainya disesuaikan dengan jumlah dana program yang disetujui, para dosen tersebut juga mendapatkan Piagam Penghargaan. Insentif berupa dana diberikan untuk setiap kegiatan, sedangkan sertifikat / piagam diberikan kepada penerima penghargaan. Sertifikat / Piagam Penghargaan ditandatangani oleh Rektor UPI YPTK dan Ka LPPM.

7.3.2

7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.4 7.4.1

7.4.2 7.4.3

7.4.4 7.4.5

Evaluasi Penyelenggaraan Desk evaluasi Proposal Evaluasi penyelenggaran pemberian penghargaan (reward) dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan pemberian penghargaan (reward), berita acara pelaksanaan pemberian penghargaan (reward), dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward) pada tiap akhirkegiatan. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward) meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan (reward). Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pemberian penghargaan(reward) berikutnya. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Wakil Rektor I.





28

SOP PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG

Recommend Documents