SKRIPSI KEBIJAKA AN PEMER RINTAH K KOTA MALANG DALA AM PENAN NGANAN PERMAS SALAHAN SOSIAL (Study Ten ntang Perilaaku Satuan Polisi Pamoong Praja dalam Pen nanganan Pengemis) P
D Susun dan Di n diajukan u untuk memeenuhi salah satu syarat memperoleeh gelar Sarj rjana Ilmu Politik P (S.IP) P) Strata-1 Jurusan IIlmu Pemerrintahan
Oleh : Lucky M Marlina Sarraswati 06230028
JU URUSAN ILMU PEME ERINTAHA AN FAKULTA AS ILMU SOSIAL S DA AN ILMU P POLITIK UNIVER RSITAS MU UHAMMAD DIYAH MA ALANG 2011
LEMBAR PENGESAHAN
Dipertahankan di depan dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang Dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) Strata-1 Pada tanggal : 7 Mei 2011 Didepan Dewan Penguji 1. Drs. Asep Nurjaman, M.Si
(
)
2. Prof. M. Mas’ud Said, PhD
(
)
3. Drs. Jainuri, M.Si
(
)
4. Dr. Vina Salviana DS, M.Si
(
)
Mengetahui, Dekan FISIP - UMM
Dr. Wahyudi, M.Si
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
Nama
: Lucky Marlina Saraswati
NIM
: 06230028
Jurusan
: Ilmu Pemerintahan
Fakultas
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi
: Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Penanganan Permasalahan Sosial (Studi Tentang Perilaku Satpol PP dan Pengemis)
Disetujui, Dosen Pembimbing I
Drs. Jainuri, M.Si
Dosen Pembimbing II
Dr. Vina Salviana DS, M.Si
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dr. Wahyudi, M.Si
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si
SURAT PERNYATAAN Penulisan Bukan Hasil Plagiat
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Lucky Marlina Saraswati
NIM
: 06230028
Jurusan
: Ilmu Pemerintahan
Fakultas
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan ini adalah benar-benar karya saya, dan dalam skripsi ini tidak ada karya orang lainyang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ternyata karya tulis ini terbukti tidak sesuai dengan pernyataan di atas, saya bersedia mendapat sanksi akademis.
Malang, 5 Mei 2011 Yang menyatakan
Lucky Marlina Saraswati
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI NAMA NIM JURUSAN JUDUL SKRIPSI
PEMBIMBING I PEMBIMBING II
: Lucky Marlina Saraswati : 06230028 : Ilmu Pemerintahan :Kebijakan Pemerintahan Kota Malang Dalam Penanganan Permasalahan Sosial (Studi Pada Perilaku ) : Drs. Jainuri, M.Si : Dr. Vina Salviana DS, M.Si
KONSULTASI
Tanggal
Keterangan
23 Oktober 2010
ACC BAB I
23 Maret 2011
ACC BAB II
30 Maret 2011
ACC BAB III
28 April 2011
ACC BAB IV
2 Mei 2011
ACC BAB V
Pembimbing I
Pembimbing II
Menyetujui, Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Drs. Jainuri, M.Si
Dr. Vina Salviana DS, M.Si
Mengetahui, Dekan FISIP UMM
Dr. Wahyudi, M.Si
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Asslamu’alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh Syukur Alhamdulillahi rabbil aalamin, segala puji hanya untuk Alloh SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena telah melimpahkan semua keberkahan dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Dengan telah terselesaikanya skripsi ini penulis juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada : 1. Bapak Dr. Muhadjir Effendy, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang 2. Bapak Dr. Wahyudi, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang 3. Bapak Drs. Jainuri, M.Si, selaku dosen pembimbing I 4. Bapak Dr. Vina Salviana DS, M.Si selaku dosen pembimbing II 5. Bapak Drs. Krishno Hadi, selaku dosen wali 6. Bapak/Ibu Dosen, Staff dan seluruh karyawan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kemudahan penulis selama berkuliah. 7. Kepala Satpol PP kota Malang, Kasi Trantib Satpol PP Kota Malang dan seluruh pegawai Satpol PP kota Malang yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan data yang diperlukan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah banyak memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil kepada peneliti. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan acuan untuk skripsi pada penelitian selanjutnya. Waslamu’alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh
Malang, 1 Mei 2011
Lucky Marlina Saraswati
MOTTO
- Tuntutlah Ilmu setinggi langit,karena dengan ilmu yang sangat berlimpah kita bisa menjadi orang yang sangat berguna untuk diri kita sendiri,keluarga,dan juga orang lain. - Dalam hidup ini kita harus selalu menghargai orang lain,supaya kita selalu dihormati dan dihargai sama orang lain pula. - Kehidupan akan lebih bermakna jika kita bisa bekerja keras untuk menghidupi diri kita sendiri.Tetapi akan lebih bermakna jika kita bisa menghidupi orang lain dengan tulus dan ikhlas.
PERSEMBAHAN
Syukur bagi saya amatlah sederhana kupersembahkan buat orang tua tercinta, Bapak Sumarno dan Ibu Siti Asrifah dan adaik satu-satunya Jefri adi Gunawan, serta seseorang yang selalu ada di hati.
ABSTRAKSI
Lucky Marlina Saraswati, 06230028. Universitas Muhammadiyah Malang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Ilmu Pemerintahan. “Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Penanganan Permasalahan Sosial (Studi Tentang Perilaku Satpol PP dan Pengemis)”. Pembimbing I : Drs. Jainuri, M.Si; Pembimbing II : Dr. Vina Salviana DS, M.Si. Kota Malang adalah salah satu kota besar yang terdapat di provinsi Jawa Timur. Karena merupakan salah satu kota besar, setiap tahunnya kota ini mengalami peningkatan penduduk secara drastis baik dari pendatang dan juga dari angka kelahiran. Dengan semakin bertambahnya penduduk semakin bertambah pula pekerjaan rumah pemerintah kota Malang. Dimana hal tersebut terjadi karena semakin banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh semakin kecilnya peluang kerja seseorang. Dengan keadaan seperti itu membuat banyak masyarakat kota Malang yang mengambil jalan pintas dalam mencari penghidupan. Antara lain yaitu dengan bekerja sebagai pengemis. Tentu saja dengan keberadaan para pengemis ini akan mengganggu rencana pembangunan kota, karena selain merusak pemandangan kota, namun juga mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Untuk wilayah alun-alun kota malang sendiri saja terdapat puluhan pengemis, dan akan sangat mengganggu setiap pengunjung alun-alun yang berkunjung kesana. Dengan kondisi seperti itu, mengharuskan pemerintah kota Malang untuk mengambil sikap. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahannya, data dianalisis dengan cara penyajian data sekaligus dianalisis dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang diperoleh (1) Melihat fenomena pengemis di Kota Malang yang cukup tinggi jumlanhya, maka Pemerintah Kota Malang membuat kebijakan mengenai penanganan permasalahan pengemis ini. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan berupa diturunkannya beberapa produk hukum, dimana isi dari kebijakan tersebut adalah menugaskan beberapa instansi termasuk Satpol PP untuk menanganinya. Dalam produk hukum tersebut terdapat 3 cara dalam proses penanganan pengemis, yaitu : penertiban, pembinaan, dan pemberian keterampilan. Dari ketiga cara tesebut Satpol PP bertugas dalam proses penertibannya saja. (2) Dalam menjalankan tugasnya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Satpol PP, tahapan-tahapan tersebut antara lain tahapan proses perencanaan program, tahapan proses koordinasi, tahapan operasi, dan tahapan penindakan. Sedangkan untuk pengemis itu sendiri mereka melakukan kegiatan mengemis ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Dan dari alasan-alasan itulah yang membuat mereka tetap bekerja sebagai pengemis dan tidak mau meninggalkan pekerjaan ini. Namun
demikian tentu saja masih ada kendala-kendala yang harus dihadapi oleh para pengemis dalam menjalankan pekerjaannya ini, kendala-kendala tersebut antara lain adalah ketakutan mereka dengan adanya razia sewaktu-waktu dari Satpol PP, serta susahnya mencari wilayah untuk mengemis karena kebanyakan wilayahwilayah yang ada sudah dikuasai oleh beberapa pihak dari sesama pengemis.
Menyetujui,
Dosen Pembimbing I
Drs. Jainuri, M.Si
Dosen Pembimbing II
Dr. Vina Salviana DS, M.Si
ABSTRACT
Lucky Marlina Saraswati, 06230028. Muhammadiyah University of Malang. Faculty of Social and Political Sciences. Department of Governmental Science. "The policy of the City Government of Malang in Handling Social Issues (Study on Attitudes Satpol PP and Beggars)". First Advisors: Drs. Jainuri, M. Si; Advisors II: Dr. Vina Salviana DS, M.Si. Malang City is one of the major cities located in East Java province. Because it is one big city, every year this city has increased the population dramatically both from entrants and also the birth rate. With the increasing population is also growing homework Malang city government. Where this occurs because of the increasing number of unemployment caused by the increasing size of one's employment opportunities. In such circumstances it makes a lot of people the city of Malang who take shortcuts in search of livelihood. Among others is to work as beggars. Of course with the existence of these beggars will disrupt the plan of city development, because in addition to damaging views of the city, but also disrupt public order and tranquility. For the poor town square alone there are dozens of beggars, and will greatly disturb any visitors who visit the square there. With such conditions, requiring the government to take the attitude of Malang city. This research was conducted using a qualitative approach with descriptive methods. Techniques of collecting data through observation, interviews, and documentation. After checking its validity, the data were analyzed by way of presenting the data at once analyzed and conclusion. From research result obtained by (1) Viewing the phenomenon of beggars in the city of Malang high enough, then the Government of Malang City establish a policy regarding the handling of problems this beggar. Policies that produced a revelation of some legal products, where the contents of this policy is to assign several agencies, including the Satpol PP to handle it. In such a legal product, there are 3 ways in the process of handling a beggar, namely: control, guidance, and administration skills. Of the three ways only served in the process. (2) In performing its duties there are several steps that must be done by Satpol PP, the stages include phases of program planning process, stages of the coordination process, stages of operation, and stage action. As for the beggars themselves begging them to do this activity because of several reasons that lie behind them.
And of the reasons that makes them continue to work as beggars and do not want to leave this job.
Yet of course there are still obstacles to be faced by the beggars in the work of this, these constraints include their fears with the raid at any time from Satpol PP, and hard to find areas to beg because most of the territories which is already dominated by some of his fellow beggar.
Approve,
Advisor I
Drs. Jainuri, M. Si
Advisor II
Dr. Vina Salviana DS, M.Si
DAFTAR ISI Lembar Pengesahan………………………………………………………………..i Lembar Persetujuan……………………………………………………………….ii Lembar Pernyataan……………………………………………………………….iii Berita Acara Bimbingan Skripsi………………………………………………….iv Kata Pengantar…………………………………………………………………....v Motto…………………………………………………………………………….vii Persembahan…………………………………………………………………….viii Abstraksi…………………………………………………………………………ix Daftar Isi…………………………………………………………………………xi Daftra Gambar…………………………………………………………………...xv Daftar Tabel……………………………………………………………………..xvi BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang……………………………..…………………………………..1 B. Rumusan Masalah………………………..…………………………………….5 C. Tujuan Penelitian…………………………………………………………….....5 D. Manfaat Penelitian…………………………………………………………..….6 E. Definisi Konseptual…………………………………………………………….6 F. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian……………………………………………………..…...7 2. Lokasi Penelitian………………………………………………..………7 3. Subyek Penelitian……………………………………………..………...8 4. Jenis Data…………………………………………………..…………...8 5. Teknik Pengumpulan Data…………………………………………..….9 6. Teknik Analisis Data dan Pengolahan………………………………...10 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA A. Kebijakan 1. Pengertian Kebijakan……………………………………………….....11
2. Tahap Proses Pembuatan Kebijakan…………………………………..13 3. Proses Pembuatan Kebijakan……………………………………….....14 B. Pemerintah Daerah / Kota 1. Pengertian Pemerintah Daerah / Kota………………………………....15 2. Pemerintah Kota Malang………………………………………………16 C. Beberapa Substansi Tentang Kebijakan Permasalahan Pengemis 1. Permasalahan Pengemis……………………………………………….18 2. Upaya Penanganan Permasalahan Pengemis………………………….20 3. Kebijakan Pemerintah Kota Malang Terhadap Pengemis………….…22 BAB III : DESKRIPSI WILAYAH A. Gambaran Umum Kota Malang 1. Sejarah Singkat Kota Malang……………………………………….....24 2. Letak Geografis dan Kondisi Iklim……………...………………….....25 3. Luas Wilayah dan Batas Wilayah………...………………………..….26 3. Pembagian Wilayah Administratif…...……………………………..…27 4. Keadaan Sosial Kependudukan……………………………………….28 5. Keadaan Ekonomi…………………………………………………..…29 6. Keadaan Obyek Wisata………………………………………………..30 7. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk…………………………32 8. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur……………………..34 9. Keadaan Demografis………………………………………………….35 10. Keadaan Pendidikan…………………………………………………36 B. Gambaran Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang 1. Sejarah Satpol PP…………………………………………..………….37 2. Pengertian Satpol PP…………………………………………..………40 3. Satpol PP Kota Malang…………………………………..……………40 4. Tugas dan Fungsi Satpol PP…………………………………..……….42
5. Struktur Organisasi Satpol PP…………………………………..……..44 6. Mekanisme Kerja/Tugas Pokok dan Fungsi dari Masing-masing Sub Bagian…………………………………………………………………45 7. Tata Kerja Satpol PP……..……………………………………………46 8. Kerjasama dan Koordinasi Satpol PP…….…………………………...46 BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA A. Kebijakan Pemerintah Kota Malang Tentang Pengemis 1. Produk Hukum Tentang Penanganan Pengemis……………………....48 2. Bentuk-bentuk Kebijakan Tentang Pengemis…………………………50 B. Penanganan Permasalahan Pengemis 1. Prosedur Penanganan Pengemis……………………………………….57 2. Pengemis Antara Penertiban dan Permasalahan Kesejahteraan Sosial..60 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan………………………………………………………………….70 B. Saran………………………………………………………………………...72 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
Logo Kota Malang……………………………………………...16
Gambar 2.1
Skema Penanganan Pengemis…………………………………..23
Gambar 3.1
Peta Kota Malang……………………………………………….27
Gambar 3.2
Logo Satpol PP………………………………………………….43
Gambar 3.3
Struktur Organisasi Satpol PP…………………………………..46
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1
Pembagian administrative Kota Malang…………………………28
Tabel 3.2
Mata Pencaharian Penduduk Kota Malang Tahun 2009…………29
Tabel 3.3
Obyek Wisata di Kota Malang…………………………………...30
Tabel 3.4
Distribusi Penduduk Laki-laki, Perempuan, dan Keluarga Kota Malang Tahun 2009…………………………………………………………….32
Tabel 3.5
Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk per km² Per Kecamatan Kota Malang Tahun 2009………………………………..…………………33
Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Malang Tahun 2009…………………………………………………..34
DAFTAR PUSTAKA Buku : Ardi, Rianto. 2005. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Granit. Dunn, N William. 2000. “Pengantar Analisis kebijakan Publik”. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Effendi, Sofian dan Masri Singarimbun. 1989. Metode Penelitian Sosial Survai. Jakarta:LP3ES. Hanif Nurcholis. 2005. “Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah”. Jakarta : Grasindo. Kartono, Kartini. 1990. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. Surianingrat, Bayu. 1980. “Pamong Praja dan Kepala Wilayah”. Jakarta : Aksara Baru.
Sutaat, dkk. 2006. Executive Summary Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2006 Puslitbang Kesejahteraan Sosial. Jakarta : Depsos. Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2008. Metode Penelitian Sosial – Berbagai alternative Pendekatan. Jakarta : Kencana. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1976. Analisa Kebijaksaan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasiona. Jakarta : LP3ES. Wicaksono, Kristian Widya. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta : Graha Ilmu. Wirosardjono, Soetjipto, 1988. Gelandangan Pandangan Ilmu Sosial. Jakarta : LP3ES.
Undang-Undang : Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 317 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamoing Praja
Internet : http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja “Polisi Pamong Praja”. http://www.pemkot-malang.go.id/dinassosial “Satpol PP akan adakan operasi”. www.malangkota.go.id www.depdagri.go.id www.depsos.go.id
