PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERKARA ANTARA DR. ENDI HARYONO, M.Si., DENGAN YKPP DAN REKTOR UPN VETERAN YOGYAKARTA SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Matheus Wahyu Aribowo NIM: 312010017
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA FEBRUARI 2016
i
ii
iii
iv
v
.
vi
vii
viii
ix
Motto: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. ”
x
Persembahan: Skripsi ini saya persembahkan untuk: “Ayah, Ibu dan Saudara-saudara kandung saya tercinta, Terima kasih atas doa, motivasi, dan dana selama ini.”
xi
UCAPAN TERIMA KASIH Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Pertimbangan Hakim tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Hubungan Industrial dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.PHI/2015/PN/Yyk antara Dr. Endi Haryono, M.Si., dan YKPP dan Rektor UPN Veteran Yogyakarta.”. Adapun penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Dengan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini kepada: 1. Tuhan Yang Maha Esa 2. Orang tua penulis, Bapak Supriyono, S.Pd dan Ibu Sri Rejeki dan saudara kandung penulis, Glory Deo Priambodo, Joshua Jeffery Triatmaja dan saudara-saudara penulis lainnya yang tidak disebutkan yang sudah membantu dalam dukungan doa, semangat, dan bantuan dalam bentuk materi. 3. Ibu Jumiarti, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji III penulisan skripsi penulis yang telah sabar, teliti, dan meluangkan waktunya yang banyak untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini ditengah
xii
kesibukan yang padat. Walaupun penulis sering bermalas-malasan dan banyak melakukan kesalahan dalam mengerjakan penulisan skripsi ini. 4. Ibu Dr. C. Maya Indah S., SH., M.Hum. Selaku dosen penguji I yang menguji, meluangkan waktu, dan menilai kelayakn penulisan skripsi penulis pada ujian skripsi penulis. 5. Bapak RES Fobia, SH., MIDS. Selaku dosen penguji II yang menguji, meluangkan waktu dan menilai kelayakan penulisan skripsi penulis pada ujian skripsi penulis. 6. Ibu Dr. C. Maya Indah S., SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. 7. Ibu Christiana Tri Budhayati, SH., M.Hum. Selaku Dosen wali studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. 8. Ibu Jumiarti, SH., M.Hum. Selaku dosen Pembina Persekutuan Mahasiswa Fakultas Hukum (PERAHU) Universitas Kristen Satya Wacana. 9. Segenap Staf Pengajar Fakultas Hukum dan di luar Fakultas Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuannya kepada penulis. 10. Seluruh Staf Sekretariat Fakultas Hukum, Karyawan, dan Rektorat di Universitas Kristen Satya Wacana yang telah membantu mengurus semua administrasi penulis. 11. Teman-teman seangkatan 2010 Fakultas Hukum yang sudah berjuang bersama-sama dan saling menyemangati, Yoseph, Gomer, Hendrik, Steve, Rico, Mervin, Adit, Rian, Arif, Vito, Jhon, Bayu, Remmes, Dian, Heny, Uchan, Milla, Rasmy, Nia, Renita, Dahlia, Ayu, Muniq, Carla, dan Amanda
xiii
12. Teman-teman dan saudara-saudara di Persekutuan Mahasiswa Fakutas Hukum (PERAHU). 13. Komunitas sosial Sahabat Jiwa, Yulius Dharmawan, S.Psi. dan teman-teman lain di dalamnya. 14. Special thanks untuk Maria Lili Wijayanti, S.Psi. yang selalu mendukung dan mendoakan hingga penulisan skripsi ini selesai. 15. Teman-teman Kost Mitra di Jln. Kemiri Barat yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. 16. Teman-teman di Linnaaw Student Centre, terkhusus Mr. Jay Angeles dan Mrs. Jane. 17. Teman-teman guru sekolah minggu di PPSM GKJ 55 Salatiga. Akhirnya dengan penuh harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
xiv
KATA PENGANTAR Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas dan menganalisis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial terhadap perkara antara Dr. Endi Haryono, Msi., (Penggugat) dengan YKPP (Tergugat I) dan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta (Tergugat II). Jika melihat dari objek atau jenis perselisihan perkara ini memanglah menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Mengingat pokok permasalahan dari perkara ini ialah perselisihan hak, yang mana perselisihan hak merupakan salah satu objek dalam perselisihan hubungan industrial yang penyelesaiannya harus sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI. Perselisihan hak yang dimaksud ialah Dr. Endi Haryono, Msi., yang dahulu adalah seorang pegawai edukatif tetap yang berstatus sebagai dosen tetap di UPN “Veteran” Yogyakarta di bawah YKPP menggugat Para Tergugat oleh karena Penggugat tidak mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya selama beberapa waktu di UPN “Veteran” Yogyakarta. Bahwa penulis melihat ada kejanggalan subjek gugatan atau pihak yang ditarik menjadi tergugat dalam perkara ini. Dimana YKPP yang menjadi Tergugat I dan pada akhirnya dijatuhi hukuman sesuai dengan putusan Nomor 02 /Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Yyk adalah YKPP. Penulis melihat bahwa seharusnya YKPP bukanlah pihak yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab terhadap isi gugatan Penggugat. Hal yang kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk menyatakan hal tersebut adalah bunyi Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta: “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: a. semua kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan dalam penyelenggaraan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban Universitas
Pembangunan Nasional
“Veteran” Yogyakarta;”. Pasal
ini
menggugurkan segala bentuk tanggung jawab atas hak dan kewajiban YKPP atas UPN “Veteran” Yogyakarta, juga menjadi batas berakhirnya hubungan hukum antara YKPP dengan UPN Veteran Yogyakarta. Artinya bahwa YKPP tidak lagi bertanggung jawab atas hak dan kewajiban YKPP. Termasuk dalam hal ini ialah xv
bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya terkait permasalahan yang terjadi dengan Dr. Endi Haryono, Msi., sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Maka berdasarkan pada penelitian ini penulis menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kompetensi absolut terhadap perkara aquo. Akan tetapi meletakkan YKPP sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan (error in persona).
Salatiga, Februari 2016
Matheus Wahyu Aribowo
xvi
ABSTRAK Hubungan yang terbentuk antara dosen PTS non-PNS dengan Yayasan dan Rektor PTS ialah hubungan kerja. Hal ini didasarkan pada perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (3) UU Guru dan Dosen. Dalam perkara ini yang menjadi perjanjian kerja adalah Surat Keputusan (SK) Yayasan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai di lingkungan Universitas. Dimana SK tersebuat memuat unsur-unsur dalam hubungan kerja sebagaimana terdapat dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu: pekerjaan, upah, dan perintah. Hal ini menjadi dasar bahwa ketika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya juga haruslah sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI. Dalam perkara yang diteliti oleh penulis memanglah jenis perselisihannya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial. Akan tetapi menjadi tidak tepat karena subjek gugatan atau pihak yang ditarik menjadi tergugat (YKPP) tidaklah tepat. Mengingat YKPP sudah tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan PTS yang telah menjadi PTN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Dalam Pasal 4 huruf a Perpres tersebut telah terjadi peralihan tanggung jawab, hak dan kewajiban YKPP kepada UPN “Veteran” Yogyakarta.
xvii
DAFTAR PERATURAN Ada beberapa aturan yang pakai oleh penulis sebagai bahan analisis dalam penulisan skripsi ini, yaitu: a. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; c. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; d. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; e. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta; f. Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.PHI/2015/PN/Yyk.
xviii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL……………..…...……………..……………..……………i LEMBAR PERSETUJUAN……………………….……….……...…………...ii LEMBAR PENGUJIAN………………………………............…………...…..iii LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI…………….....…...iv LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI..............................................................v HALAMAN MOTTO..…………………………………….…...….………....viii HALAMAN PERSEMBAHAN..…………………….…...……...…………....ix UCAPAN TERIMA KASIH..…………………...…………….……...….…....x KATA PENGANTAR…...……………………...………………….………......xiii DAFTAR ATURAN…...……………………………...………..………......….xv DAFTAR ISI..……………..……………………...….…………..….………....xvi ABSTRAK……………..……...………………..……………..........…......…...xx
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang………..………………………………………………….1 B. Rumusan Masalah……………………..………………………………..17 C. Tujuan Penelitian………………….……….…………………………...17 D. Manfaat Penelitian………......………………………………………….17 E. Metode Penelitian……………..…….…………………………………..18 F. Sistematika Penulisan..............................................................................20
xix
BAB
II
KEWENANGAN
MENGADILI
PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM TEORI DAN PRAKTIK A. KERANGKA TEORITIK PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI PENGADILAN
HUBUNGAN
INDUSTRIAL.........................................................................................20 1. Perselisihan Hubungan Industrial...................................................21 1.1 Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial.......................21 1.2 Objek Perselisihan Hubungan Industrial............................28 1) Perselisihan Hak..........................................................28 2) Perselisihan Kepentingan............................................29 3) Perselisihan
Karena
Pemutusan
Hubungan
Kerja
(PHK)..........................................................................29 4) Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Satu Perusahaan..........................................................30 1.3 Subjek
Perselisihan
Hubungan
Industrial................................................................................30 2. Pengadilan Hubungan Industrial....................................................32 2.1 Kompetensi dan Ruang Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial...............................................................................32 1) Kompetensi Absolut (Absolute Competence).............33 2) Kompetensi Relatif (Relative Competence)...............34
xx
B. KERANGKA
TEORITIK
KEWENANGAN
PENGADILAN
TATA
MENGADILI USAHA
NEGARA...............................................................................................35 1. Subjek Pengadilan Tata Usaha Negara.........................................36 2. Objek Pengadilan Tata Usaha Negara...........................................37 3. Kompetensi dan Ruang Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara................................................................................................37 3.1 Kompetensi Absolut...............................................................38 3.2 Kompetensi Relatif.................................................................39
xxi
C. KEWENANGAN
MENGADILI
PENGADILAN
HUBUNGAN
INDUSTRIAL DALAM PERKARA ANTARA Dr. ENDI HARYONO M.Si.,
DENGAN
YKPP
DAN
REKTOR
UPN
VETERAN
YOGYAKARTA......................................................................................39 1. Kasus Posisi.........................................................................................39 2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara antara Dr. Endi Haryono M.Si., dengan YKPP dan Rektor UPN Veteran Yogyakarta.........................................................................................45 1.1 Objek dan Subjek Perselisihan.............................................46 1.2 Analisis Parameter Pertimbangan Hakim...........................50 3. Analisis Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Setelah Adanya Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian
Universitas
Pembangunan
Nasional
“Veteran”
Yogyakarta.........................................................................................53
BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN.......................................................................................57 B. SARAN.....................................................................................................59
DAFTAR BACAAN A. BUKU.......................................................................................................60 B. PERATURAN.........................................................................................62
xxii
