SKRIPSI
PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PADA UPTD TAMAN BUDAYA SULAWESI TENGGARA
OLEH
NUZUL IBNU HAJAR B1C1 13 060
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017
SKRIPSI
PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PADA UPTD TAMAN BUDAYA SULAWESI TENGGARA
Diajukan Kepada Universitas Halu Oleo Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
OLEH
NUZUL IBNU HAJAR B1C1 13 060
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017
ABSTRAK Nuzul Ibnu Hajar, 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara . Skripsi. Jurusan Akuntansi, Program Sarjana, Universitas Halu Oleo. Pembimbing: (1) Dr. H. Arifuddin Mas’ud, SE.,M.Si.,Ak.,CA (2) Tuti Dharmawati, SE. M.Si.,Ak.,QIA.,CA UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara merupakan salah satu unit pelaksana teknis daerah yang membantu kegiatan dan program Dinas Pendidikan dan kebudayaan Sulawesi Tenggara dibidang kebudayaan. UPTD Taman Budaya dipercayakan mengelola anggaran sesusai kebutuhan dan kapasitas kegiatan guna meningkatkan kinerja serta keefektifitas setiap kegiatan yang sudah diprogramkan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Sulawesi Tenggara. Sesuai Dengan peraturan PP nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri 21 tahun 2011 yang mengijinkan PA untuk melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit kerja pada SKPD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), KPA bertindak sebagai pimpinan UPTD Taman Budaya yang dipercayakan kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Sulawesi Tenggara Untuk memimpin dan mengelola Anggaran sendiri, serta mengedepankan aspek Transparansi dan Akuntabilitas dalam menyajikan dan melaporkan anggaran kegiatan kepada Dinas Pendidikan Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transaparansi dan akuntanbilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Sampel diperoleh sebanyak 35 Responden dengan tehnik penarikan sampel secara sensus. Model analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Variabel Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2), berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y). Secara parsial variabel Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. Sedangkan Variabel Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, kinerja, pengelolaan, anggaran
ABSTRACK Nuzul Ibnu Hajar, 2017. The Influence of Transparency and Accountability on the Performance of Budget Management in the UPTD of Taman Budaya (Cultural Park) of Southeast Sulawesi.Thesis. Department of Accounting, Bachelor Degree, Haluoleo University. Supervisor: (1) Dr. H. Arifuddin Mas’ud, SE.,M.Si.,Ak.,CA (2) Tuti Dharmawati, SE. M.Si.,Ak.,QIA.,CA UPTD Taman Budaya (Cultural Park) of Southeast Sulawesi is one of the technical executing unit areas of the activities and programs that help the Department of Education and Culture of Southeast Sulawesi in the field of culture. UPTD Taman Budaya (Cultural Park) is entrusted to manage the budget according to the needs and capacity of the activities in order to improves performance as well as its effectiveness in any activities that have been programmed by the Department of Education and Culture of Southeast Sulawesi. In accordance with the regulations on number 58 in 2005 and the Permendagri number 21 of 2011 which allowed the PA to delegates the part of its authority to the Head of Unit working on SKPD as the Budget Authority (KPA), KPA act as the lead of UPTD Taman Budaya (Cultural Park) which is entrusted by the head of the Department of Education and Culture of Southeast Sulawesi to lead and manage the budget itself, as well as the advanced aspects of transparency and accountability in presenting and reporting activities to the budget of the Education Office of Southeast Sulawesi. This study aims to examine and explain The Influence of Transparency and Accountability on the Performance of Budget Management in the UPTD of Taman Budaya (Cultural Park) of Southeast Sulawesi. The Sampling techniques conducted censuses as many as 35 samples as respondents. The analysis model to prove the hypothesis is multiple linear regressions. The results showed that simultaneously the Variable Transparency (X1) and Accountability (X2), significantly influence the Performance of budget management (Y). Partially, The Transparency variable significantly influence the Budget of Management Performance. While the variable Accountability was significantly influence the Performance of budget management. Keywords: Transparency, management
Accountability,
The
Performance
of
budget
KATA PENGANTAR
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara”. Penulis menyadari adanya berbagai hambatan dan rintangan yang dihadapi selama penulisan skripsi ini, namun berkat doa dan dukungan kedua orang tua, saudara-saudara saya dan teman-teman serta pihak-pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini selesai. Dengan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Prof. Dr. H. Ibnu Hajar, SE.,M.Si dan Ibu Dra. Hj. Radjeng Saleh, yang telah membesarkanku dengan penuh cinta kasih. Teruntuk Bapak dan Ibuku tercinta, atas pengorbanannya yang telah menjadikan saya menjadi orang yang berpendidikan. Tiada satupun yang dapat saya berikan untuk membalas pengorbanan selain dari doa yang selalu ku panjatkan. Pada kesempatan ini, dengan hati yang tulus penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan Kepada Bapak Dr. H. Arifuddin mas’ud, SE.,M.Si, Ak, CA., selaku pembimbing I dan Ibu Tuti Dharmawati, SE.,M.Si.,Ak.,QIA.,CA selaku pembimbing II yang telah memberikan masukkan, memberikan arahan, meluangkan waktu, pikiran, tenaga, serta memotivasi untuk membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penulis dari lubuk hati yang paling dalam menghanturkan terima kasih tulus dan teristimewa kepada : 1.
Bapak Rektor Universitas Halu Oleo yang memberikan kesempatan di dalam menempuh pendidikan Sarjana Ilmu Akuntansi di Universitas Halu Oleo
2.
Ibu Dr. H. Rostin, SE.,M.Si, Selaku Dekan FEB-UHO Beserta jajarannya
3.
Ibu Tuti Dharmawati, SE.,M.Si.,Ak.,QIA.,CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4.
Bapak Safaruddin., SE.,MSA.,Ak.,CA selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi
5.
Bapak Dr. H. Ishak Awaluddin, SE.,M.Si,Ak,CA, Ibu Santiadji Mustafa, SE.,MSA.,Ak,CA dan Bapak Safaruddin., SE.,MSA.,Ak.,CA selaku dosen penguji, terima kasih atas arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6.
Bapak Dr. H. Nasrullah Dalli. SE.,M.Si.,Ak.,CA, Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan dorongan selama penulis menempuh studi.
7.
Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo khususnya Bapak/Ibu Dosen dan Staf jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan selama penulis berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo.
8.
Segenap Seluruh Pegawai UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara Khususnya Kepala UPTD Taman Budaya Bapak Doddy Syarulsyah,
SE.,M.Si yang membantu memberikan data-data dan telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang telah diberikan oleh penulis. 9.
Terima Kasih kepada Saudara/(i) ku tercinta Fitria Ibnu Hajar, SE., Al Qadri., SH, Kaherunnisa Ibnu Hajar S.Ak serta Keponankanku Tersayang Nadya Ramadhani dan Najwa khadafi dan Muh. Al Ghazali Putra, penulis sampaikan terima kasih sedalam-dalamnyaatas pengertian, ketulusan dan kesabarannya serta telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
10. Terima kasih sebesar-besarnya teman seperjuangan saya Rosmitanur Gama, Muh. Israwan, Imam Fitrawan, Muh. Akbar, Hary Pratama, Amirul Aji, Ogeng (Syamfin), Aba Basir, Efry Madong, Imank NR, Husen Basri, Nabila Aljauhari, Arum Syaftiri, Picus (fitri), Yosep Putra, Puma (Putri Eka), Kanda Rici dan teman kelas saya Tomi, Vebry, Nunu, Nanda, Qinah, Randi, Pute, Putbel, Putham, Febi, Taufan, Fata, Rio, Karomin, Nurlina, iis, kio, dela, elsa serta seluruh teman kelas A dan B angkatan 2013 yang saya tidak bisa sebut namanya satu-satu selalu mendukung dalam pembuatan skripsi ini. 11. Terima kasih buat Teman-teman Kelas C dan D tahun 2013, senior, junior, seluruh mahasiswa lingkup akuntansi, teman-teman KKN Tematik dan Seluruh teman-teman saya Angkatan 2013, Khususnya Tarmadan, Andri, Fadya, Anggini, Windy, Ashidayat, Rizal, Pepy, Hidayatul, Wahyuni, Cici, Enty, Hany, Padol, Aswar, Firman, Ane, Karson, Asyamsyur, Tiara, Jaya, Ruslin, Dede, Kiki, Evan, Ima, Amy, Akbar IT, Usman Wenda, Destya, Ani, Kak Hany, Iman BEM, Anas Pradiharja, Eki Saifuddin, Yayan, Dedi, Itong,
Juna, Amin, Bojes (Arfy), Acil, Dion, Roman, Dadang, Aat, Bima dan yang lain-lain yang saya tidak bisa sebut namanya satu-satu yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini dan seluruh jajaran yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini, Terima Kasih Atas Seluruh Partsipasinya. Kendari,
Penulis
April 2017
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iii HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ............................... iv ABSTRAK ...................................................................................................... v ABSTRACT .................................................................................................... vi KATA PENGANTAR .................................................................................... vii DAFTAR ISI ................................................................................................... x DAFTAR TABEL........................................................................................... xiv DAFTAR SKEMA ......................................................................................... xv BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................ 1 1.2 Rumusan Masalah ......................................................................... 7 1.3 Tujuan Penelitian........................................................................... 7 1.4 Manfaat Penelitian......................................................................... 8 1.4 Ruang Lingkup Penelitian .............................................................. 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 9 2.1 Penelitian Terdahulu ..................................................................... 9 2.2 Landasan Teori .............................................................................. 10 2.2.1 Konsep Transparansi ............................................................ 10 2.2.2 Konsep Akuntabilitas .......................................................... 11 2.2.2.1 Sifat Akuntabilitas .................................................. 12
2.2.2.2 Dimensi Akuntabilitas ............................................ 13 2.2.3 Konsep Kinerja .................................................................... 14 2.2.3.1 Manfaat Penilaian Kinerja ...................................... 15 2.2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja ............. 15 2.2.3.3 Dimensi kinerja....................................................... 17 2.2.3.4 Prinsip dan Tujuan Penganggaran berbasis Kinerja 17 2.2.3.5 Komponen Penganggaran Berbasis Kinerja ........... 19 2.2.4 Teori Anggaran .................................................................... 20 2.3 Hubungan Antar Variabel Berdasarkan Teori ............................... 21 2.3.1 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran ............ 21 2.3.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran............. 23 2.3.3 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran ................................................................ 23 2.4 Kerangka Pikir Penelitian............................................................... 24 2.5 Kerangka Konseptual ..................................................................... 25 2.6 Hipotesis Penelitian ........................................................................ 27 BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 28 3.1 Objek Penelitian ............................................................................ 28 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian......................................................... 28 3.3 Populasi Dan Sampel .................................................................... 28 3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian ................................................. 29 3.5 Metode Pengumpulan Data ........................................................... 30 3.6 Skala Dan Pengukuran Data .......................................................... 30 3.6.1. Instrumen Penelitian............................................................. 30 3.6.2. Alat Analisis Penelitian ........................................................ 31
3.6.2.1 Uji Validitas Instrumen ........................................... 31 3.6.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen ....................................... 33 3.7 Peralatan Analisis .......................................................................... 34 3.7.1 Pengujian Hipotesis .............................................................. 35 3.8 Definisi Operasional Variabel Penelitian ...................................... 37 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN........................................................ 41 4.1 Gambaran Umum UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara ....... 41 4.1.1 Sejarah Singkat..................................................................... 41 4.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ................................ 42 4.1.3 Visi Dan Misi ....................................................................... 44 4.1.4 Tujuan/Sasaran .................................................................... 45 4.1.5 Struktur Organisasi .............................................................. 45 4.2 Hasil Penelitian ............................................................................. 46 4.2.1 Karakterisik Responden ....................................................... 46 4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .......................................... 47 4.3.1 Transparansi (X1).................................................................. 49 4.3.2 Akuntabilitas (X2) ................................................................. 52 4.3.3 Kinerja Pengelola Anggaran ................................................. 56 4.4 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis .......................................... 59 4.4.1 Hasil Analisis Regresi Berganda ........................................... 59 4.4.2 Pengujian Hipotesis ............................................................... 62 4.5 Pembahasan dan Penelitian ............................................................ 63 4.5.1Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelola Anggaran .............................................................. 63 4.5.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelola
Anggaran ............................................................................... 64 4.5.3 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran ............................................................................... 65 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 67 5.1 Kesimpulan.................................................................................... 67 5.2 Saran .............................................................................................. 68 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel
Halaman
1.1 Rencana Program Anggaran UPTD Taman Budaya 2013-2016 ......................... 5 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu ..................................... 10 3.1 Deskripsi Sampel Penelitian Pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara ... 29 3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Pada Taraf a = 0,05 .............................................. 32 3.3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Pada Taraf a = 0,05 .......................................... 34 4.1 Karakteristik Responden ..................................................................................... 46 4.2 Penentuan Kategori Rerata Skor Pertnyaan dan Peneliaian Deskriptif .............. 48 4.3 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Variabel Transparansi ........................ 49 4.4 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas ....................... 53 4.5 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kinerja Pengelola Anggaran ..............................................................................................................57 4.6 Hasil Analisis Regresi Linerar Berganda Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelola Anggaran.......................................... 60 4.7 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi............................................................. 61
DAFTAR SKEMA
Skema
Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian .................................................................. 25 2.2 Kerangka Konseptual ................................................................................. 26
BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Pada dasarnya pengelolaan anggaran di setiap UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Instansi Pemerintah itu sama karena UPTD adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam bidang masing-masing instansi dan merupakan perpanjangan tangan Dinas yang terkait dalam mengimplementasikan peraturan dan kebijakan dalam instansi tersebut. UPTD Pendidikan dan kebudayaan sebagai pelaksana progam penyelenggaraan di bidang masingmasing lini yang menyangkut tentang pendidikan dan kebudayaan di tingkat tertentu, baik ditingkat kota atau kabupaten maupun provinsi yang merupakan pembina,
pengembang,
pemantau,
penilai
koordinator
dan
penasihat
penyelenggara dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah yang harus mampu melaksanakan serta menginformasikan kepada stakeholder. Penjelasan Tentang UPTD dari aspek pengelolaan serta kinerja pengelola anggaran dilihat dari sudut pandang tugas Kepala UPTD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Sebagaimana definisi PA, definisi KPA tersebut mengacu pada definisi KPA dalam pasal 1 angka 18 UU No. 1 Tahun 2004. Pengguna Anggaran yang dimaksud adalah Kepala Dinas yang terkait dalam bidangnya masing-masing, Kepala dinas Sendiri menunjuk KPA untuk mengelola UPTD dan anggaran UPTD tersebut.
1
2
Pengelolaan Anggaran yang dilimpahkan ke KPA ini sudah ada di PP nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri 21 tahun 2011 yang mengijinkan PA untuk melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit kerja pada SKPD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam pengadaan barang/jasa KPA bertindak sebagai PPK. Sudah banyak SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Indonesia, tetapi UPTD juga masih di bawah pengawasan Dinas yang terkait dalam pelaporan keuangan karena sumber anggaran yang didapat oleh UPTD Taman Budaya berasal dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, oleh karena itu dalam melaporkan keuangan, UPTD disatukan dengan Laporan UPTD yang lainnya dalam laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara. Demi Pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara, maka diperlukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam tugas pokok UPTD Taman Budaya untuk memenuhi tuntutan dan harapan pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam memperoleh pelayanan prima dibidang pengelolaan keuangan daerah, maka pelaksanaannya harus berjalan secara professional, transparan dan akuntabel. Berdasarkan konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga
3
supaya tidak semua informasi menjadi komsumsi publik. Ada hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik. Pengelolaan anggaran tersebut harus bersifat transparansi sehingga setiap kegiatan yang sedang maupun yang sudah dilaksanakan mudah diketahui secara umum dan terbuka untuk siapa pun baik secara internal maupun secara eksternal. Kadang kala hal ini dianggap sepele dan mudah padahal sangat penting dan urgen karena dibeberapa kegiatan muncul kasus yang tidak terduga dan disangka oleh pengelola anggaran. Annisanigrum (2010) mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan
pengelolaan
sumberdaya
serta
pelaksanaan
kebijakan
yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tinjauan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan sesorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 1) pertanggungjawaban dana publik; 2) penyajian tepat waktu; dan 3) adanya pemeriksaan (audit) / respon pemerintah. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat keseuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atas norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Setelah semua kegiatan tahapan selesai dilaksanakan maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan pertanggungjawaban (Akuntabilitas) oleh bendahara, atasan langsung (Sekertaris)
4
serta dibantu staf pengelola keuangan. Laporan pertanggungjwaban tersebut di periksa langsung oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Wilayah Sultra Sehingga semua dokumen yang berhunbungan langsung dapat disediakan secara lengkap dan sempurna. Laporan pertanggungjawaban Pemda sebagai wujud akuntabilitas daerah adalah bentuk dari semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan publik yang lebih baik. Pemerintah menanggap bahwa dengan adanya akuntabilitas maka mampu memberikan perubahan kinerja di instansi pemerintahan yang lebih baik, atau sering dikenal dengan istilah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). AKIP merupakan wujud dari pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) melatar belakangi lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dapat menciptakan good governance. Permendagri di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja suatu daerah didukung oleh pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel (akuntabilitas keuangan). Namun, dalam beberapa penelitian sebelumnya
terdapat
perbedaan
pandangan
mengenai
hubungan
antara
akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Pengelolaan Anggaran yang ada di UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan tugas pokok yang berikan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Seulawesi tenggara dengan mengacu pada sisi
5
program, indikator kinerja, sasaran dan pendaan indikatif demi tercapainya setiap kegiatan pemerintah di bidang budaya. Demi Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara membuat laporan realisasi anggaran kepada Kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan Sulawesi Tenggara untuk pertanggungjawaban UPTD Taman Budaya. Tabel 1.1 Realisasi Anggaran UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara 2013-2016 No
Jumlah Anggaran (Juta Rp) Program Kegiatan
1
Pengembangan Nilai
2013
2014
2015
2016
624.343
380.670
905.357
409.086
896.686
950.212
3.034.616
1.092.236
448.343
866.600
6.901.000
1.319.556
183.125
1.319.000
2.982.358
1.419.933
2.152.528
3.516.482
13.823.331
4.240.811
Budaya 2
Pengelolaan Kekayaan Budaya
3
Pengelolaan Keragaman Budaya
4
Pelestarian Budaya Total
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara 2017 Berdasarkan data Pada tabel 1.1 Pengelolaan Anggaran UPTD Taman Budaya Realisasi anggaran selama 4 tahun terakhir semakin meningkat yang didasari dari kegiatan dan pengadaan barang/jasa serta bantuan
pemerintah
terhadap komunitas maupun organisasi budaya di Sulawesi tenggara. Dasar pengelolaan anggaran serta tugas Dinas Pendidikan dan yang dilimpahkan ke UPTD Taman budaya menjadi tugas pokok untuk membantu dinas dalam menjalankan pengelolaan anggaran yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayan karena mengikuti Permendagri nomor 21 tahun 2011
6
tentang kewenangan PA yang dapat dilimpahkan kepada KPA diuraikan dalam pasal 11 ayat 3a. Demi Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas
di insntansi
pemerintah maka intansi pemerintah daerah sudah memisahkan wewenang yang merujuk pada Permendagri nomor 21 tahun 2011 karena rangkap jabatan PA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah sering bermasalah dengan penegak hukum dan banyaknya temuan auditor tentang penyimpangan rangkap jabatan ini. Kepala UPTD sendiri sebagai KPA mengelola dipercaya mengelola sendiri anggaran demi membantu melaksanakan program pemerintah di bidang budaya guna
meningkatkan
transparansi
pemerintah
serta
akuntabilitas
kinerja
pemerintah dalam pemisahan tugas PA dan KPA sendiri. Berdasarkan Fenomena di atas UPTD Taman Budaya sendiri baru saja diterapkan di instansi pemerintah dan menjadi hal baru jika melihat kinerja pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena UPTD Taman Budaya mengelola sendiri anggaran yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan tersebut dan melaporkan kembali laporan realisasi anggaran kepada Dinas kebudayaan untuk dimasukkan ke Laporan keuangan tahunan. Berdasarkan pada uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara”.
7
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumsukan sebagai berikut : 1. Apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara? 2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelola anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi tenggara? 3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelola anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan Tinjauan Masalah yang telah diuraikan di atas, Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 1. Menguji dan menjelaskan pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelola anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. 2. Menguji dan menjelaskan pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelola anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi tenggara 3. Menguji dan menjelaskan pengaruh akuntabilitas terhadap ainerja pengelola anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara.
8
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat antara lain : 1. Bagi penulis penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan akan kinerja penganggaran yang ada kaitannya dengan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. 2. Bagi UPTD Taman Budaya maupun Unit Pelaksana Teknis lainnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan pengelolaan anggaran. 3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran maupun referensi untuk penelitian selanjutnya. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Untuk Lebih Terarahnya penelitian ini, maka ruang lingkup dalam penelitian hanya dibatasi pada hal-hal yang menyangkut Transparansi, Akuntabilitas dan Pengelolaan Anggaran yang ditujukan pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat diambil sebagai bahan acuan utama dan pembanding sebagai berikut : Munawar (2006), hasil penelitian yang menemukan bahwa partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap kinerja pada Aparat Pemerintah Kabupaten Kupang, Temuan ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibuat oleh aparat Pemerintah Daerah yang umumnya bersifat spesifik dan jelas tujuannya. Sinuraya (2009), Partisipasi dalam anggaran ditemukan pula berhubungan dengan kinerja pihak manajerial, namun hubungan itu tidak secara langsung. Dalam penelitian Istiyani (2009), diperoleh hasil bahwa anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja aparat pemda kabupaten Tumanggung. Garini, Nadia (2011), melakukan penelitian tentang pengaruh Transparansi dan
Akuntabilitas
terhadap
kinerja
Instansi
Pemerintah
dan
hasilnya
menunjukkan secara secara simultan dan Parsial Transparansi dan Akuntabilitas memberikan kontribusi atau pengaruh positif terhadap kinerja dinas kota bandung. Syahrial, Rombe (2013), Penelitian terkait Transparansi dan Akuntabilitas terhadap kinerja pegawai Dinas pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil Penelitiannya menunjukkan secara simultan atau parsial Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Instansi Pemerintah.
9
10
Tabel 2.1 : Mapping Penelitian terdahulu No
Penelitian
Judul
1
Munawar (2006)
2
Sinuraya dan Istiyani (2009)
3
Garini, Nadia (2011)
Peran pemerintah pada Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kab. Kupang Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Pihak Aparat pemerintah kabupaten Tumanggung Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah Kota bandung
4
Syahrial Rombe (2013)
Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumut
Variabel Penelitian Anggaran dan kinerja
Hasil Penelitian
Persamaan
Perbedaan
Anggaran yang dibuat oleh pemerintah bersifat spesifik dan jelas tujuannnya Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja aparat pemda
Meneliti Kinerja Pemerintah dalam mengelola anggaran Meneliti kinerja anggaran dalam pemerintahan
Melakukan penelitian tentang peran pemerintah
Transparansi, Berpengaruh Akuntabilitas secara Simultan dan Kinerja atau parsial transparansi dan akuntabilitas terhadap Kinerja instansi pemerintah Transparansi, Berpengaruh Akuntabilitas secara simultan dan Kinerja Transparansi dan Pegawai Akuntabilitas terhadap Kinerja Pegawai
Meneliti pengaruh Transparansi, akuntabilitas terhadap kinerja
Melakukan penelitian tentang kinerja instansi bukan penegelola anggaran
Meneliti pengaruh Transparansi, akuntabilitas terhadap kinerja
Melakukan penelitian tentang kinerja Pegawai bukan penegelola anggaran
Partisipasi Anggaran dan Kinerja
Hanya meneliti tentang anggaran dari sisi kinerja
2.2 Landasan Teori 2.2.1 Konsep Transparansi Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Mustopa Didjaja (2003) transparansi adalah
11
keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat. Mardiasmo dan Kristianten (2006) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan efektifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Menurut Ardianto (2007) transparansi Adalah “keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan member tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik”. Menurut Krina (2003) prinsip ini menekankan pada dua aspek mengenai dimensi transparansi, yaitu: 1. Komunikasi publik oleh pemerintah 2. Hak masyarakat terhadap akses informasi. Indikator dari transparansi adalah sebagai berikut: 1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab 2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan membayar uang suap 3. Kemudahan akses Informasi 4. Meningkatan arus Informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. 2.2.2. Konsep Akuntabilitas Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu Accountability, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1991). Akuntabilitas menurut Suherman (2007) yaitu berfungsinya seluruh
12
komponen
penggerak
kewenangannya
jalannya
kegiatan
masing-masing.
Sedangkan
perusahaan menurut
sesuai
tugas
dan
Mardiasmo (2004)
menerangkan bahwa akuntabilitas adalah “kewajiban pihak pemengang amanah agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,melaporkan, dan menungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Dari beberapa pengertian di atas akuntabilitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. 2.2.2.1 Sifat Akuntabilitas Akuntabilitas diartikan sebagai antara hubungan yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dari perspektif akuntansi, American Accounting Association menyatakan bahwa akuntabilitas suatu pemerintahan dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu, akuntabilitas terhadap: 1. Sumber daya finansial 2. Kepatuhan terhadap aturan hokum dan kebijaksanaan administrasi. 3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan 4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas. Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dalam lima tahap yang berbeda-beda dari tahap yang lebih banyak yang
13
membutuhkan ukuran-ukuran objektif ke tahap yang membuthkan lebih banyak ukuran-ukuran subjektif. Tahap tersebut sebagai berikut: 1. Probability
dan
legality
Accountability,
hal
ini
menyangkut
pertanggungjwaban pengunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Process Acountability, dalam hal ini digunakan proses, prosedur atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning, allocating managing). 3. Perfomance Accountability, pada level ini apakah kegiatan sudah efisien 4. Program Accountability, disiniakan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (outcomes and effectiviness) 5. Policy accountability,tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan. 2.2.2.2 Dimensi Akuntabilitas Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993) : 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probility and legality) terdiri atas: a. Kepatuhan terhadap hukum b. Penghindaran korupsi dan kolusi 2. Akuntabilitas proses (process accountability) terdiri atas: a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur b. Adanya pelayanan publik yang responsif c. Adanya pelayanan publik yang cermat d. Adanya pelayan publik yang murah
14
3. Akuntabilitas program (program accountability) terdiri atas: a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat 4. Akuntabilitas kebijakan (policy Accountability) yaitu mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil. 2.2.3 Konsep Kinerja Istilah Kinerja berasal dari performance yang sering diartikan oleh cendekiawan sebagai penampilan, untuk kerja atau prestasi (Keban, 2004). Secara estimologis kinerja adalah sebuah kata yang dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bias pula hasil kerja. Sehingga pengertian Kinerja dalam bahasa organisasi adalah jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja. Dengan demikian kinerja adalah konsep utama organisasi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas organisasi dilakukan dalam pencapaian tujuan (Pamungkas, 2000). Pendapat lain menyatakan bahwa kinerja merupakan perwujudan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
15
2.2.3.1 Manfaat Penilaian Kinerja Salah satu sarana manajemen paling penting yang harus dibebankan agar tujuan organisasi dapat tercapai adalah faktor manusia. Tanpa manusia yang berkualitas, betapapun canggihnya sistkem yang dirancang, tujuan organisasi hanya sekedar angan-angan saja. Disamping sarana prinsip-prinsip organisasi harus pula dipenuhi adanya pembagian tugas yang adil, pendelegasian tugas, rentang kekuasaan, tingkat pengawasan, kesatuan perintah dan tanggung jawab serta koordinasi masing-masing unit merupakan suatu hal yang harus terus menerus disempurnakan. Untuk itu penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk hal sebagai berikut: 1. Mengelolah operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. 2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, mutasi dan pemberhentian. 3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka. 5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 2.2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Keban (2004) untuk
16
melakukan
kajian
secara
lebih
mendalam
tentang
faktor-faktor
yang
mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor antara lain: a. Kejelasan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya orang menilai secara objektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendalikan perubahan tersebut. b. Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan evektivitas penilaian kerja, Aturan main menurut siapa yang harus dinilai, kapan menilai, kriteria apa yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian sumber daya manusia juga merupakan kunci utama keberhasilan sistem penilaian kerja c. Kesesuaian antara paradigma ysng dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kerja. Apabila klasik, maka penilaian selalu bias pada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai., sehingga perstasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan. d. Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila Mereka selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada di bawah orientasinya akan selalu berusaha melakukan penilaian secara tepat dan benar.
17
2.2.3.3 Dimensi Kinerja Salim dan Woodward (1992) mengemukakan indikator kinerja antara lain economy, efficiency, efectivites, dan equity. Secara lebih lanjut indikator tersebut diuraikan sebagai berikut: a. Economy dan efisien adalah penggunaan sumber daya sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaran pelayanan publik b. Efficensy atau efisien adalah suatu keadaan yang menunjukan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. c. Effectiviness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. d. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan kemerataan. Dimensi pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh dwiyanto (2006) meliputi lima dimensi yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. 2.2.3.4 Prinsip dan Tujuan Penganggaran berbasis Kinerja Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja meliputi (Anonim, 2009) : 1. Alokasi Anggaran Berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented) Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumberdaya yang efisien. Dalam hal ini, program/ kegiatan harus
18
diharapkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana. 2. Fleksibilitas Pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages) Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai rencana. Keleluasan tersebut meliputi penetuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya pada saat pelaksanaan kegiatan. Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (outcome). 3. Money Follow Function, Function Followed by Structure Money follow function merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya (biasanya dinyatakan dalam peraturan perundangan yang berlaku). Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas maka tujuan penerapan PBK diharapkan (Anonim, 2009): 1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan perstasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between perfomance and budget) 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (operational efficiency)
19
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). 2.2.3.5 Komponen Pengangaran Berbasis Kinerja Penyusunan anggaran berbasis kinerja memerlukan tiga komponen untuk masing-masing program dan kegiatan sebagaimana uraian pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berupa : 1. Indikator Kinerja Indikator Kinerja merupakan alat ukur untuk untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Indikator Kinerja yang digunakan terdiri dari Key Performance Indicator (KPI) diterjemahkan sebagai Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program) untuk menilai kinerja program,Indikator Kinerja Kegiatan (IK Kegiatan ) untuk menilai kinerja kegiatan,dan indikator keluaran untuk menilai kinerja sub kegiatan (tingkatan di bawah kegiatan). 2. Standar Biaya Standar biaya yang digunakan merupakan standar biaya masukkan pada awal tahap perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi standar biaya keluaran. Pengertian tersebut diterjemahkan berupa standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK). SBU digunakan lintas kementerian Negara /Lembaga dan /atau lintas wilayah, sedangkan SBK digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu. 3. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik lagi peningkatan kualitas
20
kinerja, baik dari sisi efiensi dan efektivitas dari suatu program/kegiatan. Cara pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil terhadap target (dari sisi efektivitas) Dan realisasi terhadap rencana pemmfaatan sumber daya ( dilihat dari sisi efisiensi). Hasil evaluasi kinerja merupakan umpan balik (feed back) bagi suatu organisasi untuk memperbaiki kinerjanya. 2.2.4. Teori Anggaran Christina, dkk (2001) menyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Asri dan Adisaputro memberikan pendapat yang berbeda, anggaran adalah pendekatan yang formal dan sistematis dan pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan koordinasi dan pengawasan. Anggaran adalah suatu rencana, uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan dinyatakan dalam bentuk uang (Azwar, 1996). Menurut Munandar (2000) anggaran mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu: 1. Sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menunju sasaran yang telah ditetapkan. 3. Sebagai alat pengawasan kerja yaitu sebagai alat pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan.
21
Menurut Purwanto (2005) anggaran mempunyai fungsi yaitu: 1. Alat Perencanaan (planning tool), merencanakan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 2. Alat Pengendalian (control tool), memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 3. Alat Kebijakan Fiskal (fiscal tool), mendorong dan menfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. 4. Alat Politik (political tool), bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana public untuk kepentingan tertentu. 5. Alat Koordinasi dan Komunikasi ( coordination and communication tool), mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dan alat komunikasi dalam lingkungan eksekutif. 6. Alat penilaian kerja (performance tool), pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. 7. Alat motivasi (motivation tool), memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi. 2.3.Hubungan Antar Variabel Berdasarkan Teori 2.3.1 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Peengelola Anggaran Secara teoritis menurut (Legislator, Auditor, Publik) tentang transpransi yakni mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan
22
informasi yang relevan ataupun laporan yang terbuka pada pihak luar atau diluar organisasi. Asrida (2012) dalam penelitian menunjukkan bahwa transpransi tidak berpengaruh pada kinerja penyusunan RAPBD Kabupaten Biueruen. Transpransi dioperasionalkan dengan dengan indikator-indikator yang dijelaskan oleh krina (2003)
yaitu akses informasi yang mudah, menyusun suatu mekanisme
pengaduan tentang pelanggaran, meningkatkan arus informasi melalui media massa dan lembaga non pemerintahan, dan penyedia informasi tentang prosedur, biaya dan tanggung jawab. Menurut Andrianto (2007) transparansi merupakan keterbukaan sungguhsungguh, menyeluruh dan memberikan tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya manusia. Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan Perundang-undangan (Hafiz, 2000). Bangun (2009) menyatakan perencanaan anggaran harus bisa menggambarkan sasaran kinerja dengan jelas. Kejelasan sasaran anggran merupakan salah satu bagian penting dari karakterisitk tujuan anggran. Dukungan penelitian yang dilakukan oleh Hadyrianto (2012) menunjukkan bahwa berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Penelitian Anugriani (2014) menyatakan bahwa transpransi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran berkonsep Value For Money.
23
2.3.2.Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelola Anggaran Menurut Hunt (2006 : 43) Akuntabilitas merupakan kemauan untuk memberikan penjelasan dan justifikasi keinginan dan perbuatan kepada yang berkepentingan. Akuntabilitas menurut Setiawan (2012) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggungjawab atas penggunaan kekayaan daerah. Hasil penelitian Riantianro dan Azlina (2011) yang menguji pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundan-undangan terhadap terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Ismiarti
(2013:90-91)
menghasilkan
temuan
bahwa
implementasi
akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja. Menurut
Anisanigrum
(2010:01)
akuntabilitas
merupakan
kewajiban
menyampaikan pertanggungjawaban atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk minta pertanggungjawaban. Dukungan hasil penelitian pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pada instansi Pemerintah menunjukkan bahwa akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran pada Instansi Pemerintah. 2.3.3 Pengaruh Transpransi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelola Anggaran Ghozali
dan
M.
Nasir
(2007)
menyatakan
bahwa
implementasi
Akuntabilitas dan Transpransi menyebabkan kontrol yang besar dari masyarakat menyebabkan pengelola Pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan
24
yang ada dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja anggaran yang baik. Dukungan penelitian Garini (2011) Menyatakan tentang Transparansi dan Akuntabilitas terhadap kinerja Instansi Pemerintah memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintah dalam prespektif yang sama. Sementara itu Syahrial Rombe (2013), Penelitian terkait Transparansi dan Akuntabilitas terhadap kinerja pegawai. Hasil Penelitiannya menunjukkan secara simultan atau parsial Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Instansi Pemerintah. Dukungan hasil penelitian Meutia & Nurfitriana (2011), menunjukkan bahwa hasil penelitian secara simultan
variabel
akuntabilitas
dan
transparansi
berpengaruh
terhadap
penyusunan anggaran berbasis kinerja. 2.4 Kerangka Pikir Penelitian Komitmen pemerintah untuk mewujudkan trnasparansi dan akuntabilitas serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada berbagai aspek Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih yang bebas dari KKN. Komitmen ini sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akutabilitas publik, tak terkecuali Instansi Pemerintah yang membantu kinerja pemerintahan yang bersih dan adil demi terwujudnya pemerintahan yang baik. UPTD Taman budaya sendiri sebagai unit yang membantu Pemerintah dalam program pemerintah melihat aspek transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran sangat penting karena perubahan pelimpahan kekuasaan disetiap bidang yang dulunya hanya ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan. UPTD Taman Budaya yang melaksanakan tugas pemerintah dari sisi Budaya
25
harus berjalan dengan baik seiring dengan prinsip Good Governance yang sudah diterpakan di setiap lini pemerintahan khususnya UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara karena sudah mengelola anggaran dari pemerintah secara mandiri. Penelitian ini mencoba menggunakan aspek transparansi dan akuntabilitas untuk mengukur serta melihat pengaruh Kinerja Pengelola Anggaran UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Pada Penelitian ini akan digunakan alat analisis linear berganda yang akan membantu menginterprestasikan pengaruh setiap aspek. Skema 2.1 Kerangka Pikir Penelitian UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara Transparansi
Akuntabilitas
Kinerja Pengelola Anggaran Analisis Regresi Berganda Hasil Penelitian
2.5 Kerangka Konseptual Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh garini Nadia (2011) yang meneliti mengenai Pengaruh transpransi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja pengelola Anggaran pada Instansi Pemerintah. Hasil Menunjukkan bahwa secara simultan atau parsial Transpransi dan Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian terkait transpransi dan
26
akuntabilitas terhadap pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan secara simultan atau parsial transpransi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Instansi Pemerintah. Garnita Nita (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja Instansi Pemerintah dan hasilnya menunjukkan Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Kerangka konseptual di atas, Muncul pola hubungan antar variabel yang akan diteliti atau disebut juga dengan paradigma penelitian. Menurut Sugiyono (2007:36) paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu maka peneliti membuat kerangka Konseptual sebagai berikut: Skema 2.2 : Kerangka Konseptual Transparansi (X1) Kinerja Anggaran (Y)
Akuntabilitas (X2)
Ket:
Pengaruh Simultan Pengaruh Parsial
Gambar tersebut di atas merupakan model hubungan dengan dua variabel yaitu Independen (X1 dan X2) dan satu variabel dependen yaitu Y. Untuk mencari hubungan X1 dengan Y dan X2 dengan Y, mengunakan regresi linear berganda.
27
2.6 Hipotesis Penelitian Berdasarkan uraian di atas penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah : H1 : Transpransi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara. H2 : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara. H3 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara.
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Obyek Penelitian Obyek Penelitian ini adalah Transpransi, Akuntabilitas dan Kinerja Pengelola Anggaran
pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Taman
Budaya Sulawesi Tenggara. 3.2 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Sulawesi Tenggara yang Beralamat di Jalan. Saranani Kelurahan Bende, kecamatan Kadia, Kota Kendari. 3.3 Populasi dan Sampel Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Dan Kebudayaan (Taman Budaya) Sulawesi Tenggara dengan jumlah pegawai 35 orang. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah teknik sensus. Ruslan (2008) mengatakan bahwa alasan melakukan sensus yaitu peneliti sebaiknya memppertimbangkan
untuk meneliti seluruh elemen-elemen dari
populasi, jika elemen populasi relatif sedikit dan variabilitas setiap elemennya yang tinggi (heterogen). Sensus lebih layak dilakukan jika penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik setiap elemen dari suatu populasi. Berdasarkan pendapat Ruslan tersebut di atas, peneliti menggunakan Penelitian Sensus yang mengambil sampel penelitian secara keseluruhan yang berjumlah 35 responden. Sebagaimana pada tabel berikut:
28
29
Tabel 3.1 Deskripsi Sampel Penelitian pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara No
Bagian
Jumlah Orang
1
Kepala Taman Budaya
1
2
Sub Bagian Tata Usaha
10
3
Seksi Pertunjukan
9
4
Seksi Seni Rupa
10
5
Kelompok Jabatan Fungsional Jumlah
5 35
Sumber : UPTD Taman Budaya 2016 3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian Menurut Sugiyono (2009) pada klasifikasi Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan sumber data diperoleh dari: 1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau yang menjadi sampel Penelitian. Data primer meliputi data pernyataan responden atas variabel transparansi akuntabilitas terhadap kinerja pengelola anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi tenggara. Data primer ini diperoleh dari responden dengan menyebar angket secara langsung kepada responden seperti Kuesioner yang diberikan kepada pegawai. 2.
Data Sekunder yaitu beberapa dokumen-dokumen perpanjangan seperti gambaran umum perusahaan,jumlah pegawai dan data-data lainnya yang relevan denngan Penelitian ini. Data Sekunder diperoleh dari UPTD Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara seperti RKA (Rencana kerja dan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksaanaan Anggaran).
30
3.5 Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Wawancara (Interview) Teknik yang digunakan dalam memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden sebagai subjek penelitian yang pada masing-masing terhadap Kepala UPTD, Sekertaris dan pegawai masing-masing sub bagian pada UPTD Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Kuesioner (Angket) Daftar pertanyaan secara tertulis yang disediakan oleh peneliti dan diminta untuk dijawab oleh responden yaitu Kepala UPTD, Sekertaris dan Pegawai masing-masing sub bagaian pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. 3.6 Skala dan Pengukuran Data 3.6.1. Instrumen Penelitian Melakukan tes masing-masing variabel, maka akan diukur dengan memkai instrument kuesioner dengan skala Likert, Skala Likert merupakan metode pengukuran sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial telah ditetapkan peneliti yang selanjutnya Tehnik skala disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 1999). Likert yang digunakan dalam penelitian ini memberikan nilai skor pada item pertanyaan. Pemberian skor untuk setiap jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian ini akan mengacu kepada pertanyaan, Sugiyono (2011)
31
mengatakan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau kelompok orang untuk fenomena sosial. Setiap item dari masing-masing variabel dijadikan dasar untuk pembuatan kuisioner dimana jawaban diberi skor sebagai berikut : SS
= Sangat Setuju
diberi skor
5
ST
= Setuju
diberi skor
4
N
= Ragu-ragu
diberi skor
3
TS
= Tidak Setuju
diberi skor
2
STS
= Sangat Tidak Setuju
diberi Skor
1
(Sugiyono, 2009:132) Instrument dalam penelitian likert dapat dibuat dalam bentuk cheeklist ataupun pilihan ganda. 3.6.2. Alat Analisis Penelitian 3.6.2.1. Uji Validitas Instrumen Validitas sebuah alat ukur ditujukan dari kemampuannya mengukur apa yang seharusnya diukur (Suliyanto, 2006 : 146). Pada penelitian ini, pengujian validitas butir-butir instrument penelitian akan dilakukan dengan menggunakan Statistical Package for Social Sciene (SPSS) versi 20.0 for Windows. Penentuan validitas butir instrument ditentukan pada skor/nilai yang terdapat pada skor statistik “Corrected item-total Correlation”, yang menunjukkan angka korelasi antara skor item dengan skor total item. Menginterpretasikan hasilnya adalah dengan cara skor item yang ada (r-hitung) dikonsultasikan atau dibandingkan dengan r-tabelnya.
32
Uji validitas berfungsi untuk menelaah kemampuan setiap item pertanyaan dalam mengukur variabelnya yaitu dengan mengamati nilai koefisien validitas dari setiap item pertanyaan. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.Taraf kerpercayaan yang digunakan dalam uji validitas dalam penelitian ini adalah 95%. Jika koefisien korelasi positif dan > 0,3 maka indikator bersangkutan dianggap valid, Ghozali (2006). Hasil Uji validitas instrument yang dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.2 Hasil uji validitas instrumen pada taraf α =0,05 Variabel Transparansi (X1)
indikator X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 Akuntabilitas X2.1 (X2) X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 Kinerja Y1.1 Pengelola Y1.2 Anggaran Y1.3 (Y) Y1.4 Y1.5 Y1.6 Sumber : Data diolah, 2017
Koefisien R 0,631 0,668 0,871 0,353 0,719 0,872 0,820 0,871 0,832 0,750 0,660 0,941 0,830 0,856 0,908 0,822 0,852 0,767 0,628 0,917
Kesimpulan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
33
Berdasarkan hasil dari tabel tersebut menunjukkan bahwa semua item indikator yang mengukur masing-masing variabel, diperoleh koefisien > 0,3. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua instrument penelitian yang digunakan adalah valid. 3.6.2.2. Uji Reliabilitas Instrumen Uji reliabilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Alat ukur ini mempunyai hasil yang konsisten apabila dilakukan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Suatu Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian cronbach alpha digunakan untuk menguji tingkat keadilan (reliability) dari masing-masing angket variabel. Suatu konstruk atau reliabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 (Ghozali, 2006). Pengujian reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau yang dapat diandalkan (Suliyanto, 2006 : 140). Mengetahui apakah pengujian reliabel atau tidak, menggunakan metode cronbach alpha. Standar yang digunakan dalam menentukan reliabel atau tidaknya suatu instrument umumnya adalah perbandingan antar r-hitung dengan r-tabel pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5%. Nilai r-hitung diwakili oleh nilai alpha, apabila alpha dihitung lebih besar daripada r-tabel dan alpha dihitung bernilai positif, maka suatu instrument penelitian tersebut disebut reliabel. Tingkat reliabilitas dengan metode cronbach alpha diukur berdasarkan skala alpha 0 sampai dengan 1. Apabila skala tersebut dikelompokkan kedalam
34
lima kelas dengan rentang yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat dilihat dengan diinterpretasikan sebagai berikut: 1. Nilai alpha cronbach 0,00-0,20 berarti tidak reliabel 2. Nilai alpha cronbach 0,20-0,39 berarti kurang reliabel 3. Nilai alpha cronbach 0,40-0,59 berarti cukup reliabel 4. Nilai alpha cronbach 0,60-0,79 berarti reliabel 5. Nilai alpha cronbach 0,80-1,00 berarti reliabel. (Ghozali, 2006). Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Taraf α = 0,05 Variabel/indikator Transparansi Akuntabilitas Prestasi kerja Sumber : Data diolah, 2017
Koefisien α Cronbanch’s 0,773 0,796 0,800
Kesimpulan Reliabel Reliabel Reliabel
Hasil dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua item Indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel
indikatornya
menunjukkan cronbanch alpha > 0,60 yang berarti instrumen yang digunakan dalam semua pertanyaan tersebut adalah reliabel. 3.7 Peralatan Analisis Peralatan Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yaitu untuk menjawab permasalahan apakah variabelvariabel yang meliputi Transparansi dan Akuntabilitas baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara.
35
Adapun spesifikasi model yang digunakan adalah sebagai berikut: Y = a + b 1 X 1 + b2 X 2 + e
Keterangan : Y
=
Kinerja Pengelola Anggaran
X1
=
Transparansi
X2
=
Akuntabilitas
a
=
Konstanta
b1 dan b2
=
Koefisien Regresi
e
=
Kesalahan Pengganggu
(Sugiyono, 2009:206) 3.7.1 Pengujian Hipotesis Untuk menguji hiotesis, yaitu signfikansi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), akan dilakukan dengan Uji Statistik F untuk melihat pengaruh secara serentak (simultan) dan uji t untuk melihat pengaruh secra parsial. 1. Uji Secara Parsial (Uji t) H0 : b1 = 0, Artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas (X 1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y) H1 : b1 0, artinya terdapat pengaruh dari seluruh variabel bebas (X 1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y) Rumus Statistik adalah sebagai berikut :
Dimana : bi = Koefisien Regresi Sbi = Standar eror koefisien regresi (Sugiyono, 2009:93)
36
Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan Ftabel dan tingkat signifikansi 95% (α = 0,05) bila nilai thitung > ttabel atau nilai siginifikansi < α = 0,05 berarti variabel bebas mempunyai pengaruh secara persial terhadap variabel tak bebas dan bila nilai thitung < ttabel atau nilai signifikansi > α = 0,05 berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas. 2. Uji Secara Simultan (Uji F) H0 : b1 = 0, Artinya tidak terdapat pengaruh serentak dari seluruh variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y) H1 : b1 0, artinya terdapat pengaruh serentak dari seluruh variabel bebas (X 1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y) Rumus Uji F statistik adalah sebagai berikut :
Dimana : F
= Pendekatan distribusi probabilitas
N
= Banyaknya pengamatan (ukuran sampel)
R2
= Koefisien determinasi
K
= Kategori Variabel
(Sugiyono,2009:96) Hasil yang diperoleh
Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dan tingkat
siginifikansi 95% (α = 0,05), bila nilai Fhitung > Ftabel atau nilai signifikansi < α = 0,05 maka variabel bebas mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel
37
tak bebas dan nilai Fhitung < Ftabel atau nilai signifikansi > α = 0,05 maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh secara simultan. 3.8 Definisi Operasional Mengacu pada identifikasi variabel yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya akan dijelaskan definisi operasional darisetiap variabel yang diteliti berikut: 1. Transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterbukaan dan kejujuran terhadap pegawai untuk diketahui secara terbuka dan menyeluruh serta member tempat bagi pegawai untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diukur empat pernyataan sebagai berikut: 1. Informasi yang dismapaikan sangat akurat dan jelas terhadap anggaran yang dikelola. 2. Setiap pengaduan yang diajukan oleh individu direspon dengan cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. UPTD Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan kebebasan kepada setiap pegawai terhadap informasi yang dibutuhkan. 4. Kerjasama yang baik terjalin sejak lama dengan lembaga non pemerintah dan media massa dalam pengelolaan informasi 2. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka
38
kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Yang diukur dengan Enam item pernyataan sebagai berikut: 1. Pertanggungjawaban anggaran berdasarkan ketentuan hukum dan Undangundang yang berlaku. 2. Menghadiri segala resiko yang timbul akibat adanya korupsi dan kolusi pada lembaga ini. 3. Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. 4. Respon masyarakat terhadap pelayanan yang telah di berikan selama berjalannya ini. 5. Mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan dokumen maupun data yang diserahkan kepada lembaga ini. 6. Pimpinan lembaga telah bijak dan arif dalam mengambil tindakan atas apa yang seharusnya di perbuat. 3. Kinerja Pengelola Anggaran adalah suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau program yang dilakukan oleh pengelola anggaran organisasi tersebut telah ditetapkan dalam suatu organisasi yang dinyatakan dalam bentuk angka (uang) pada jangka waktu tertentu. Kinerja Pengelola Anggaran (performance budgeting) menyataan bahwa dalam pengelolaan, penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran digunakan untuk memgetahui dan/atau mengelola biaya yang diberikan oleh pemerintah dalam melaksanan programprogram secara menyeluruh baik tingkat kota/kabupaten maupun tingkat provinsi.
Penilaian
dan
pengukurannya
dilakukan
dengan
cara
mengelompokkan rekening anggaran ke dalam suatu kategori yang berkaitan
39
dengan kegiatan-kgiatan serta proyek yang dijalankan oleh UPTD tersebut. serta dapat diukur dengan empat Item pertanyaan sebagai berikut: 1. Sumber daya yang dimiliki lembaga ini mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan lainnya. 2. Sumber daya yang dimiliki mampu memberikan capaian maksimal atas tercapainya pelayanan. 3. Tercapainya tujuan yang ditetapkan baik itu target, sasaran jangka panjang maupun misi yang telah ditetapkan. 4. Kemerataan kepada semua orang atas pelayanan yang diberikan. 4. UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam bidang masing-masing dan merupakan
perpanjangan
tangan
dari
dinas
terkait
dalam
mengimplementasikan peraturan, kebijakan, pelaksanaan program dan penyelnggaraan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing. 5. Pengguna Anggaran (PA) adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemengang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementrian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat pada institusi pengguna anggaran pendapatan dan belanja negara. 6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau dietapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
40
7.
Laporan
pertanggung
jawaban
anggaran
adalah
informasi
pertanggungjawaban realiasi anggaran belanja dan realiasi anggaran kegiatan yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai setiap kegiatan untuk periode mendatang serta menyajikan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan pengguna sumber daya ekonomi. 8.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realiasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan, dan
sisa
lebih/kurang
pembiyaan
anggaran,
diperbandingkan dengan anggaran satu periode.
yang
masing-masing
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara 4.1.1. Sejarah Singkat Pada Tahun 1970 Pemerintah mendirikan unit baru pengelola kebudayaan yang disebut Pusat Kesenian. Rencananya Pusat Kesenian itu akan didirikan di setiap Provinsi. Berbagai pertimbangan pusat kesenian di dirikan di setiap provinsi diseluruh Indonesia guna menunjuang aktivitas kesenian dan kebudayaan di setiap daerah. Selanjutnya secara bertahap berdirilah lembaga tersebut diseluruh Provinsi dengan nama Taman Budaya yang dikelola langsung oleh pemerintah Provinsi karena dahulu Taman budaya dikelola langsung oleh Pemerintah
pusat,
tetapi
seiring
perkembangan
aktivitas
budaya
dan
pembentukan daerah otonomi di setiap daerah di Indonesia, Maka Taman Budaya langsung dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Taman Budaya Sulawesi Tenggara adalah lembaga tetap yang melayani masyarakat dalam rangka mengembangkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membina pendayagunaan Penggalian, pelestarian seni budaya dan kegiatan seni sebagai unsur budaya di daerah Khusunya Sulawesi Tenggara. Landasan Hukum Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 425 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara,
danPeraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor. 51 Tahun 2014. Secara
41
42
Struktural UPTD Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang kebudayaan melalui upaya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Seni Budaya Sulawesi Tenggara. 4.1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi a. Kedudukan Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 425 tahun 2011, Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibidang Kebudayaan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.UPTD Taman Budaya dipimpin oleh seorang Taman budaya yang memiliki status sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menjalankan kegiatan dalam bidang kebudayaan di UPTD Taman Budaya. b. Tugas Pokok UPTD Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian sebagai bahan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan, menyelenggarakan tugas teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kebudayaan meliputi aspek pelestarian, dengan melalui upaya perlindungan pengembangan dan pemanfaatan serta mengendalikan tugas pokok dan fungsi Taman Budaya. Adapun Tugas Pokok UPTD Taman Budaya Adalah: 1. Menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD Taman Budaya. 2. Menyelenggarakan
pengkajian sebagai bahan kebijakan
pengelolaan Taman Budaya.
teknis
43
3. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis, pengendalian, dan fasilitas di bidang seni budaya meliputi perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan. 4. Melaksanakan Pembinaan, bimbingan teknis pada pelaku, penggiat dibidang seni budaya dan tradisi. 5. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan taman budaya. 6. Menyelenggarakan
perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan
pemanfaatan dalam upaya peningkatan seni budaya dan tradisi daerah. 7. Menyelenggarakan perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai estetika dan filosifis seni budaya daerah. 8. Menyelenggarakan
kegiatan workshop,dialog, eksperimen, pameran,
pergelaran dan festival seni budaya dan tradisi daerah serta perfilman. 9. Menyelenggarakan kajian rekonstruksi, revitalisasi, pewarisan dan inovasi seni budaya. 10. Menyelenggarakan kegiatan sistem dokumentasi dan kearsipan serta publikasi seni budaya daerah. 11. Menyelenggarakan kegiatan pengenalan keragaman seni budaya daerah. 12. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama
dalam
upaya
peningkatan
wawasan dan keterampilan bagi generasi muda, generasi seniman dan budayawan. 13. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 14. Menyelenggarakan ketatausahaan Balai.
44
15. Menyelenggarakan
telaahan
staf
sebagai
bahan
pertimbangan
pengambilan kebijakan. 16. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan. c. Fungsi Fungsi dari Taman Budaya Dalam konteks sosial sekurang-kurangnya akan memerankan tiga fungsi utama sebagai pilar untuk ketahanan seni budaya Sulawesi Tenggara, di antaranya: 1. Sebagai Laboratorium Seni Budaya. 2. Sebagai pusat data dan informasi seni budaya. 3. Sebagai Lembaga Pusat Seni Budayayang akan melegitimasi setiap bentuk kekaryaan seni yang hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat penyangganya. 4.1.3 Visi dan Misi Visi dan Misi UPTD Taman Budaya Merujuk pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara karena UPTD merupakan suatu unit yang terikat dan membantu Dinas Pendidikan dan kebudayaan.Visi dari UPTD Taman Budaya adalah Terwujudnya masyarakat Sulawesi Tenggara yang Cerdas, Kompetitif, Berbudaya dan Berakhlak Mulia. Mewujudkan Visi Tersebut UPTD Taman Budaya sendiri memiliki misi tersendiri dan dirinci sebagai berikut: 1. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana dibidang Kebudayaan yang memadai, berdasarkan kelengkapan penunjang kebudayaan dibidang seni rupa dan seni pertunjukan.
45
2. Mengembangkan kehidupan sosial budaya, pemuda dan keolahragaan yang tertumpu pada sendi-sendi budaya lokal dan nasional melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal. 3. Menjalin kerja sama yang baik dengan instansi terkait, dunia usaha, dunia industri,
LSM,
organisasi
dan
Dewan
Kebudayaan
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan dan Pelestarian kebudayaan. 4.1.4 Tujuan/Sasaran Tujuan dari UPTD Taman budaya adalah: 1. Melestarikan Kebuayaan Sulawesi Tenggara dengan Memamerkan setiap kegiatan baik seni rupa maupun seni pertunjukan. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana Kebudayaan. 3. Memberikan bantuan bagi seluruh komunitas seni. 4. Melaksanakan kegiatan kebudayaan baik seni rupa maupun seni pertunjukan. 4.1.5 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor.51 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah khususnya Taman Budaya Sulawesi Tenggara, yaitu sebagai berikut: 1. Kepala UPTD Taman Budaya; 2. Sekertaris; 3. Bendahara; 4. Kasubag Tata Usaha; 5. KASI (Kepala Seksi) Seni Rupa;
46
6. KASI (Kepala Seksi) Seni pertunjukan; 4.2 Hasil Penelitian 4.2.1 Karakteristik Responden Responden penelitian adalah seluruh pegawai tetap dan pegawai honorer pada UPTD Taman Budaya Sulawesi tenggara yang berjumlah 35 orang, Deskriptif karakteristik responden bertujuan untuk menjelaskan karakteristik seluruh pegawai menurut : jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja. Hasil karakteristik responden disajikan pada table 4.1 sebagai berikut: Tabel 4.1 Karakteristik Responden Profil Responden
Frekuensi
Presentase
(orang)
(%)
Laki-Laki
21
60
Perempuan
14
40
20-30 tahun’
7
20
31-40 tahun
16
45,74
41-50 tahun
9
25,76
>50 tahun
3
8,5
Pendidikan
Diploma 3 (D III)
3
8,5
Terakhir
Strata 1 (S1)
28
80
Strata 2 (S2)
4
11,5
1-5 tahun
11
31,4
6-10 tahun
10
28,6
11-20 tahun
8
22,8
20-30 tahun
6
17,2
Jenis Kelamin
Usia Saat Ini
Masa Kerja
Sumber : Data Primer, diolah 2017
47
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.1 menunjukkan jumlah responden laki-laki lebih banyak yaitu 21 orang atau 60% dibandingkan perempuan yang berjumlah 14 orang atau 40%. Fakta ini wajar karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan pegawai laki-laki yang lebih rasional dalam pengambilan keputusan dibandingkan pegawai perempuan. Karakteristik berdasarkan umur menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksaan tugas UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara, secara psikologis dapat membedakan seseorang dalam cara berpikir, bersikap dan berperilaku. Hasil penelitian diketahui mayoritas responden 31-40 tahun sebanyak 16 orang atau 45,47%. Dari segi tersebut menggambarkan bahwa pegawai UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara lebih banyak pegawai pada umur produktif yaitu 20-40 tahun (65,7%). Karakteristik responden dari aspek pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan S1 sebanyak 28 orang atau 80%. Hasil ini menunjukkan fakta dilapangan bahwa salah satu factor yang mempengaruhi kinerja adalah pendidikan, dimana semakin tinggi pendidikan maka kinerja akan semakin meningkat. Karakteristik responden dilihat dari masa kerja responden berpengalaman dengan kisaran 6-10 tahun yaitu sebesar 28,6% dan seterusnya. Hasil ini menunjukkan semakin lama seseorang bekerja tingkat kesalahan yang diperoleh semakin kecil atau sama sekali tidak ada. 4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Deskriptif variabel penelitian ini bertujuan untuk menginterprestasikan makna masing-masing variabel, indikator dan item pertanyaan berdasarkan
48
distribusi jawaban kuesioner dari 35 responden. Skala pengukuran data yang digunakan adalah skala likert, dengan rentang skala yang dimulai dari satu sampai lima yang artinya dari sangat tidak baik/setuju sampai dengan sangat baik/sangat setuju. Penilaian yang memberikan makna secara empiris variabel penelitian ini mengadopsi prinsip dari pembobotan yang dikemukakan Arikunto (2002). Nilai rata-rata pembobotan atau nilai skor jawaban responden yang diperoleh dan diklasifikasikan ke dalam rentang skala kategori nilai yang disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut : Tabel 4.2 Penentuan Kategori Rerata Skor Pertanyaan dan Makna penilaian Deskriptif No
Nilai RataKategori rata Skor Jawaban 1 X ≤ 1,5 Berada pada daerah sangat negatif 2 1,5 < X ≤ 2,5 Berada pada daerah negatif 3 2,5 < X ≤ 3,5 Berada pada daerah tengah 4 3,5 < X ≤ 4,5 Berada pada daerah positif 5 X > 4,5 Berada pada daerah sangat positif Sumber : Arikunto, 2002
Makna Kategori/ Interprestasi Sangat Rendah/Tidak Baik Rendah/Kurang Baik Cukup Tinggi/Cukup Baik Tinggi/Baik Sangat Tinggi/Sangat Baik
Tabel 4.2 di atas menunjukkan makna kategorik dalam melakukan interprestasi hasil penelitian ini berdasarkan skor jawaban responden.Alasan yang mendasari responden diberikan kebebasan untuk memberikan penilaian secara obyektif berdasarkan kinerja pengelolaan anggaran di UPTD Taman Budaya. Tanggapan Respondendari hasil penelitian di deskiripsikan berdasarkan Variabelvariabel yang di analisis terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran, maka jawaban yang diuraikan dengan rata-rata skor di deskripsikan sebagai berikut:
49
4.3.1 Transparansi (X1) Variabel Transparansi diukur dengan merujuk pada pendapat Krina (2003) yang menjelaskan indikator transparansi yaitu penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan membayar uang suap, kemudahan akses informasi Proses Pengawasan, prioritas publik, Pelaporan yang tepat waktu dan meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan dinas terkait dan lembaga non pemerintah.Hasil Pengukuran dari indikator transparansi pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara menggunakan angka skor yang diisi oleh responden sebanyak 7 pertanyaan yang disajikan pada table 4.3 sebagai berikut: Tabel 4.3 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Variabel Transparansi Indikator X1.1 Penyediaan Informasi X1.2 Mekanisme pengaduan X1.3 Akses Informasi X1.4 Arus Informasi X1.5 Proses pengawasan X1.6 prioritas publik X1.7 Pelaporan yang tepat waktu
Frekuensi (F) dan Presentase (%) jawaban responden SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) F % F % F % F % F % 17 48,57 12 34,29 2 5,71 2 5,71 2 5,71 17 48,57
Kategori
4,14
Baik
20,00
4
11,43
2
5,71
5
14,29
3,93
Baik
15 42,86 11 31,43
6
17,14
2
5,71
1
2,86
4,06
Baik
13 37,14 13 37,14
6
17,14
2
5,71
1
2,86
4,10
Baik
12 34,29
10 28,57
5
14,29
4
11,43
4
11,43
3,83
Baik
13 37,14
5
14,29
6
17,14
8
22,86
3
8,57
3,67
Baik
9
8
22,86
8
22,86
8
22,86
2
5,71
3,60
Baik
3,90
Baik
25,71
7
Rerata
Rerata Variabel Transparansi
Sumber : Data Primer, diolah 2017 Berdasarkan Tabel 4.3 tentang Penyediaan informasi (X1.1) menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan memiki frekuensi sebesar 17 atau 48,57%
50
disusul yang setuju sebesar 12 atau 34,29%, Sedangkan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju memiliki frekuensi yang sama dengan responden masingmasing 2 atau 5,71%. Nilai rerata dari jawaban responden sebesar 4,14 dengan kategori penilaian baik dan ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan penyediaan informasi dikarenakan informasi sangat penting bagi semua pegawai untuk mengetahui hal-hal yang berhubunga dengan kegiatan yang dilakukan. Indikator penyusunan mekanisme pengaduan (X1.2) menunjukkan bahwa responden sangat setuju memiliki frekuensi sebesar 17 atau 48,57% , disusul dengan setuju sebesar 7 atau 20% sementara sikap netral hanya sekitar 4 responden atau 11,43% dan yang tidak setuju sebesar 2 atau 5,71% serta sangat tidak setuju sebesar 5 atau 14,29%, semntara nilai rerata sebesar 3,93 dengan kategori penilaian Baik. Hasil mencerminkan bahwa responden sangat setuju terhadap penyusunan mekanisme pengaduan yang dilakukan oleh UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara dikarenakan pengaduan dari pelayanan yang diberika direspon dengan baik. Indikator kemudahan Akses informasi (X1.3) menunjukkan bahwa responden sangat setuju memiliki frekuensi sebesar 15 atau 42,86% , disusul dengan setuju sebesar 11 atau 31,34% sementara sikap netral hanya sekitar 6 responden atau 17,14% dan yang tidak setuju sebesar 2 atau 5,71% serta sangat tidak setuju hanya 1 responden atau 2,86% dengan nilai rerata yang diperoleh 4,06 atau kategori Baik.Sikap responden yang sangat setuju dengan kemudahan yang diberikan oleh UPTD Taman Budaya Sulawesi tenggara Informasi agar masyarakat tidak ragu.
dalam Akses
51
Indikator arus informasi melalui media (X1.4) menunjukkan bahwa responden sangat setuju maupun yang setuju masing-masing sebesar 13 atau 37,14%, sementara yang bersikap netral sebesar 6 atau 17,14% dan yang tidak setuju memiliki frekuensi sebesar 2 atau 5,71 disusul yang sangat tidak setuju hanya 1 responden atau 2,86% dengan nilai rerata yang diperoleh 4,10 yang termasuk kategori baik. Menunjukkan bahwa responden setuju apabil UPTD Taman budaya bekerja sama dengan media dalam pengetahuan tentang keberadaan UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara sangat penting dan membantu masyarakat khususnya dibidang budaya. Indikator proses pengawasan (X1.5) menunjukkan bahwa responden sangat setuju memiliki frekuensi sebesar 12 atau 34,29%, disusul dengan setuju sebesar 10 atau 28,57% sementara sikap netral sekitar responden atau 14,29% dan yang tidak setuju maupun sangat tidak setuju masing-masing diperoleh responden 4 atau 11,43% dengan nilai rerata yang diperoleh 3,83 atau bisa dikategorian Baik. Proses pengawasan penyusunan anggaran berdasarkan alokasi di setiap kegiatan sudah baik dan setuju bila seluruh pegawai ikut berpartisipasi dalam pengawasan alokasi anggaran demi terwujudnya transparansi di internal UPTD Taman Budaya Sulawesi tenggara. Indikator prioritas publik (X1.6) yang menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan memiki frekuensi sebesar 13 atau 37,14%dan yang setuju sebesar 5 atau 14,29%, Sementara itu responden yang bersikap netral sebesar 6 atau 17,14%, untuk yang tidak setuju diperoleh 8 atau 22,86% dan tidak setuju sebesar 3 responden atau 8,57% dengan Nilai rerata dari jawaban responden sebesar 3,67 dengan memungkinkan mendapat kategori penilaian baik dan ini
52
menunjukkan bahwa responden setuju dengan sikap seluruh pegawai UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara yang mengutamakan kepentingan publik dari golongan agar turut serta dalam kegiatan di taman budaya tersebut. Indikator pelaporan anggaran yang tepat waktu (X1.7) menunjukkan bahwa responden sangat setuju memiliki frekuensi sebesar 9 atau 25,71% , sementara setuju, netral dan tidak setuju memiliki jawaban yang sama dengan masingmasing 8 atau 22,86% serta disusul sangat tidak setuju hanya 2 responden atau 5,71% dengan nilai rerata yang diperoleh hanya 3,60 dengan memungkinkan mendapat kategori Baik. Pertanggung jawaban penggunaan anggaran UPTD Taman budaya menjukan setuju dengan pelaporan anggaran yang tepat waktu sesuai dengan waktu pencatatan laporan keuangan berkala secara periodik yang dilaporkan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara. 4.3.2 Akuntabilitas (X2) Variabel Akuntabilitas diukur dengan merujuk pada Hopwood dan Tomkins (1984) yang menjelaskan 7 indikator akuntabilitas yaitu kepatuhan terhadap hukum, penghindaran korupsi dan kolusi, adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan publik yang responsif, adanya pelayanan publik yang cermat, adanya pelayanan publik yang murah dan mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil.Hasil pengukuran dari 7 indikator akuntabilitas pada UPTD Taman
Budaya
Sulawesi
Tenggara
pada
jawaban
responden
dengan
menggunakan angka skor satu sampai lima disetiap indikator dengan penilaian rerata serta kategori penilaian deskriptif yang disajikan pada tabel 4.4 yang telah diolah sebagai berikut :
53
Tabel 4.4 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Indikator X2.1 kepatuhan terhadap hukum X2.2 Hindari korupsi dan kolusi X2.3 Kepatuhan terhadap prosedur X2.4 Pelayanan publik responsif X2.5 pelayanan publik cermat X2.6 pelayanan publik murah X2.7 Pertanggung jawaban kebijakan
Frekuensi (F) dan Presentase (%) jawaban responden SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) F % F % F % F % F % 16 45,71 10 28,57 4 11,43 2 5,71 3 8,57
Rerata
Kategori
4,07
Baik
14 40,00 12 34,29
4
11,43
4
11,43
1
2,86
4,07
Baik
16 45,71 12 34,29
4
11,43
1
2,86
2
5,71
4,11
Baik
14 40,00 14 40,00
3
8,57
2
5,71
2
5,71
4,03
Baik
15 42,86
11 31,43
5
14,29
3
8,57
1
2,86
4,03
Baik
15 42,86 11 31,43
2
5,71
4
11,43
3
8,57
3,90
Baik
16 45,71 11 28,57
4
11,43
3
8,57
2
5,71
4,00
Baik
4,03
Baik
Rerata Variabel Akuntabilitas
Sumber : Data Primer, diolah 2017 Berdasarkan hasil tabel 4.4 hasil tabel diatas, item kepatuhan terhadap hukum (X2.1) menunjukan bahwa responden sangat setuju memiliki frekuensi paling besar yaitu 16 atau 45,71%, disusul dengan 10 atau 28,57%, sedangkan netral memiliki frekuensi sebesar 4 atau 11,43% dan yang tidak setuju sebesar 2 atau 5,71% serta sangat tidak setuju 3 atau 8,57% . Menunjukkan bahwa responden sangat setuju terhadap kepatuhan hukum agar setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjerat dengan masalah hukum seperti korupsi dan lain sebagainya. Indikator korupsi dan kolusi (X2.2) menunjukkan bahwa responden sangat setuju memiliki frekuensi 14 atau 40%, disusul dengan setuju dengan frekuensi paling besar yaitu 12 atau 34,29%, sedangkan netral dan tidak setuju memiliki frekuensi yang sama sebesar 4 atau 11,43% serta sangat tidak setuju hanya 1 responden atau 2,86%. Menunjukkan bahwa responden setuju untuk menghindari
54
korupsi dan kolusi yang dapat menyebabkan kerugian bagi Negara dan pegawai yang bersangkutan dengan belajar dari kejadian yang biasa dialami pegawaipegawai
yang
terjerat
hukum
dengan
penyelewengan
anggaran
yang
dialokasikan. Indikator kepatuhan terhadap Prosedur (X2.3) menunjukan bahwa responden sangat setuju memiliki frekuensi paling besar yaitu 16 atau 45,71%, disusul dengan 12 atau 34,29%, sedangkan netral memiliki frekuensi sebesar 4 atau 11,43% dan yang tidak setuju hanya 1 atau 2,86% serta sangat tidak setuju 2 atau 5,71% . Menunjukkan bahwa responden sangat setuju prosedur yang sudah dijalankan sebelumnya dengan tidak menambah atau mengurangi fungsi pokok yang sudah diberlakukan supaya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari. Indikator pelayanan publik yang responsif (X2.4) menunjukkan bahwa responden sangat setuju dan setuju memiliki frekuensi yang sama sebesar 14 atau 40%, disusul dengan Netral dengan frekuensi yaitu 3 atau 8,57%, sedangkan tidak setuju dan sangat tidak setuju memiliki frekuensi yang sama sebesar 2 atau 5,71%. Menunjukkan bahwa responden setuju dengan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat responsif dengan memenuhi setiap kebutuhan masyarakat tentang kebudayaan baik dari sisi seni rupa maupun seni pertunjukan dengan bersikap adil kepada siapapun dan bijaksana. Indikator pelayanan publik yang cermat (X2.5) menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan memiliki frekuensi sebesar 15 atau 42,86% dan yang setuju sebesar 11 atau 31,43%, disusul dengan Netral dengan frekuensi yaitu 5 atau 14,29%, sedangkan tidak setuju memiliki frekuensi yaitu 3 atau 8,57% serta sangat tidak setuju hanya 1 responden atau 2,86%. Menunjukkan
55
bahwa responden setuju pada pelayanan prima yang dilakukan oleh pegawai UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara demi pengembangan kebudayaan dan kelancaran atas pemahaman dari sisi budaya tanpa menunda setiap waktu yang dijadwalkan seperti melakukan pelatihan dan pelaksanaan kegiatan. Indikator pelayanan publik yang murah (X2.6) menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan memiliki frekuensi sebesar 15 atau 42,86% dan yang setuju sebesar 11 atau 31,43%, disusul dengan Netral dengan frekuensi yaitu 2 atau 5,71%, sedangkan tidak setuju memiliki frekuensi yaitu 4 atau 11,43% serta sangat tidak setuju sebesar 3 atau 8,57%. Menunjukkan bahwa responden setuju terhadap pelayanan murah atau gratis tanpa dipungut biaya karena disetiap kegiatan sudah ada alokasi dana yang diperuntuhkan oleh masyarakat yang melakukan aktifitas seni di UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Indikator mempertanggung jawabkan kebijakan yang diambil (X2.7) menunjukan bahwa responden sangat setuju memiliki frekuensi paling besar yaitu 16 atau 45,71%, disusul dengan 10 atau 28,57%, sedangkan netral memiliki frekuensi sebesar 4 atau 11,43% dan yang tidak setuju sebesar 3 atau 8,57% serta sangat tidak setuju 2 atau 5,71% . Menunjukkan bahwa responden sangat setuju terhadap kebijakan yang diambil Pimpinan dengan mengacuh pada peraturan yang berlaku di UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Hasil Statistik deskriptif jawaban dari responden atas variabel akuntabilitas pada tabel 4.4 memperlihatkan seluruh rata-rata variabel akuntabilitas sebesar 4,03. Hal tersebut menunjukkan penilaian kategori deskriptif Baik dan memperlihatkan mayoritas responden menjawab setuju atas pertanyaan yang
56
diberikan.Pada tabel ini juga menunjukan bahwa pilihan jawaban setuju yang memiliki frekuensi yang paling besar dari variabel akuntabilitas. 4.3.3 Kinerja Pengelola Anggaran (Y) Salim (1992) mengemukakan indikator kinerja antara laineconomy efficiency, effectiviness, dan equity. Secara lebih lanjut indikator tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Effeciency atau efisien adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukkan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 3. Effectiviness atau efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. 4. Equity atau Keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan kemerataan. 5. Evaluation atau Evaluasi adalah mengevaluasi kinerja yang dilakukan oleh organisasi selama kegiatan atau aktivitias berlangsung hingga selesai. dari 5 indikator Kinerja Pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara pada jawaban responden, dengan menggunakan kuesioner yang dinilai dengan skor dari satu sampai lima dengan memiliki rerata dan penilaian kategori disetiap indikator dan disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut:
57
Tabel 4.5 Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kinerja Pengelola Anggaran Indikator Y1.1 Ekonomis Y1.2 Efisiensi Y1.3 Efektivitas Y1.4 Keadilan Y1.5 Evaluasi Y1.6 Evaluasi
Frekuensi (F) dan Presentase (%) jawaban responden Rerata SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) F % F % F % F % F % 17 48,57 11 31,43 3 8,57 2 5,71 2 5,71 4,12 18 51,43 9 25,71 3 8,57 2 5,71 3 8,57 4,06 15 42,86 12 34,29 2 5,71 2 5,71 4 11,43 3,92 15 42,86 13 37,14 4 11,43 2 5,71 1 2,86 4,12 18 51,43 9 25,71 3 8,57 1 2,86 4 11,43 4,03 17 48,57 11 31,43 3 8,57 3 8,57 1 2,86 4,15 Rerata Variabel Kinerja Pengelola Anggaran 4,07
Kategori Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Sumber : Data Primer, diolah 2017 Indikator ekonomis (Y1.1) menunjukkan bahwa responden sangat setuju memiliki frekuensi paling besar yaitu 17 atau 48,57%, disusul dengan setuju dengan frekuensi 11 atau 31,43%, sedangkan netral memiliki frekuensi sebesar 3 atau 8,57% dan tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing 2 atau 5,71%. Menujukkan bahwa responden sangat setuju terhadap penggunaan sumber daya sesedikit mungkin output semaksimal mungkin dalam proses pelayanan dan kegiatan lainnya dalam lingkup kesenian. Indikator efisiensi (Y1.2) menunjukkan bahwa responden sangat setuju memiliki frekuensi paling besar yaitu 18 atau 51,43%, disusul dengan setuju dengan frekuensi 9 atau 25,71%, sedangkan tidak setuju memiliki frekuensi sebesar 2 atau 5,71% dan netral dan sangat tidak setuju masing-masing 3 atau 5,71%. Menujukkan bahwa responden sangat setuju dengan tercapainya hasil ayng maksimal disetiap kegiatan seni yang telah dilaksanankan dengan memperlihatkan laporan pertanggungjawaban secara lengkap dan detail yang dapat dipertanggung jawabkan.
58
Indikator efektivitas (Y.1.3) menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan memiliki frekuensi paling besar yaitu 15 atau 42,86% , disusul setuju dengan frekuensi 12 atau 34,29% , sementara itu netral atau tidak setuju memiliki frekuensi yang sama dengan masing-masing jawaban 2 responden atau 5,71 dan sangat tidak setuju sebesar 4 atau 11,43% . Menunjukan bahwa responden setuju target maupun hasil capaian yang maksimal sesuai dengan visi dan misi UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara yang telah direncanakan sesuai dengan matriks kegiatan yang sudah ditetapkan. Indikator keadilan (Y.1.4) menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan memiliki frekuensi paling besar yaitu 15 atau 42,86% , disusul setuju dengan frekuensi 13 atau 37,14% , sementara itu netral memiliki frekuensi 4 atau 11,43%, selanjutnya tidak setuju memiliki frekuensi 2 atau 5,71% sangat tidak hanya 1 responden atau 2,86% . Menunjukan bahwa responden terhadap perlakuan secara adil dan merata kepada semua pegawai di lingkup UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Indikator evaluasi (Y1.5) menunjukkan bahwa responden sangat setuju memiliki frekuensi paling besar yaitu 18 atau 51,43%, disusul dengan setuju dengan frekuensi 9 atau 25,71%, sedangkan netral memiliki frekuensi sebesar 3 atau 8,57% dan tidak setuju hanya 1 responden atau 2,86 serta sangat tidak setuju sebesar 4 atau 11,43%. Menujukkan bahwa responden sangat setuju terhadap evaluasi disetiap pelaksaan kegiatan kesenian dan program yang dijalankan UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara.
59
Indikator evaluasi (Y1.6) menunjukkan bahwa responden sangat setuju memiliki frekuensi paling besar yaitu 17 atau 48,57%, disusul dengan setuju dengan frekuensi 11 atau 31,43%, sedangkan netral dan tidak setuju memiliki frekuensi yang sama sebesar 3 atau 8,57%. Serta sangat tidak setuju hanya 1 responden atau 2,86%. Menujukkan hasil keseluruhan dari setiap kinerja yang dilakukan sesuai dengan program dan tepat sasaran dengan adanya evaluasi yang dilakukan dari setiap indikator kinerja pengelola anggaran pada UPTD Taman budaya. Hasil statistik deskriptif jawaban dari responden atas variabel kinerja pengelola anggaran pada tabel 5.5, memperlihatkan rata-rata sebesar 4,07 dengan kategori penilaian baik dan mayoritas responden menjawab sangat setuju atas pertanyaan yang diberikan. 4.4. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 4.4.1. Hasil Analisis Regresi berganda Pengujian dan pembuktian secara empiris pengaruh antar variabel penelitian ini selain menggunakan analisis statistika deskriptif juga digunakan analisis statistika inferensial yaitu analisis regresi linear berganda untuk melakukan pengujian terhadap hiipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Menguji pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) digunakan uji t. Dasar pengambilan keputusan apabila t sig< α0,05 maka variabel bebas tersebut berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Demikian pula sebaliknya apabila tsig> α0,05 maka variabel bebas tersebut berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat.
60
analisis regresi berganda yang menguji pengaruh dimensi Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) terhadap Kinerja Pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara pada tabel 4.6 di bawah ini. Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelola Anggaran Variabel bebas
Koefisien regresi (b)
Transparansi (X1) 0,351 Akuntabilitas (X2) 0,485 Konstanta (a) = 3,705 R = 0,787 R Square (R2) = 0,596 Fhitung = 26,050 Fsig = 0,000 Sumber: Data primer diolah, 2017 (Lampiran 4)
t sig 2,065 2,855
Keputusan terhadap hipotesis 0,047 0,007
Berdasarkan hasil pengujian model regresi tersebut yang menyatakan pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelola anggaran dapat dinyatakan sebagai berikut: Y = 0,351X1 + 0,485X2 Berdasarkan model persamaan regresi diatas dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: 1. Koefisien regresi (β) variabel transparansi (X1) sebesar 0,351 bertanda positif, artinya semakin baik transparansi maka semakin tinggi kinerja pengelola anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. 2. Koefisien regresi (β) variabel akuntabilitas (X2) sebesar 0,485 bertanda positif artinya semakin baik akuntabilitas maka akan semakin tinggi
61
kinerja pengelola anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi tenggara. 3. Nilai Konstanta (α) sebesar 3,705 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai alpha (0,000 <α0,05) maka dapat di interpretasikan bahwa secara statistic nilai konstanta (α) tersebut tidak berbeda nyata dengan nol (α ≠ 0) oleh karena itu, nilai konstanta (α = 3,705) tidak dapat dimasukkan dalam model regresi. 4. Koefisien korelasi diperoleh nilai sebesar 0,787. Hal ini menunjukkan bahwa keeratan hubungan langsung antara kinerja pengelola anggaran adalah kuat, untuk memperjelas keeratan hubungan antar variabel tersebut, maka digunakan pedoman sebagai berikut: Tabel 4.7 : Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien 0,00-0,199 0,200-0,399 0,400-0,599 0,600-0,799 0,800-1,000 Sumber : Sugiyono, 2011:184
Tingkat Hubungan Sangat Rendah Rendah Sedang Kuat Sangat kuat
nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,787. Nilai tersebut termasuk pada kategori kuat dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelola anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. 5. Nilai R2 sebesar 0,596 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelola anggaran sebesar 59,6%, sisanya sebesar 40,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.
62
6. Nilai Fhitung =26,050 dengan nilai signifikansi Fsig =0,000 yang berarti bahwa (Fsig< α 0,05) maka secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. 4.4.2. Pengujian Hipotesis Pembuktian apakah dimensi Transparansi dan akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap kinerja pengelola anggaran, baik secara simultan maupun secara parsial.Pembuktian hipotesis ini menggunakan uji F dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas yang meliputi transpransi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelola anggaran secara simultan.Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelola anggaran secara parsial. A. Uji F (pengujian hipotesis secara serempak) Pengujian secara serempak (uji F) dilakukan untuk membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan “Pengaruh Transpransi Dan Akuntabilitas secara Terhadap Kinerja Pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara”apakah diterima atau ditolak. pengujian
hipotesis
yang
menyatakan
bahwa
Transparansi
dan
Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelola Anggaranpada UPTD Taman Budaya dengan nilai signifikansi F (Fsig) sebesar = 0,000 yang berarti lebih kecil dari α = 0,05 (Fsig 0,000 <α 0,05). Hal
ini
dapat
diinterpretasikan
bahwa
variabel
transparansi
dan
akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pengelola anggaran pada UPTD Taman Budaya.
63
B. Uji-t (pengujian hipotesis secara parsial) Pengujiansecara parsial (Uji t) dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi t (thitung) dengan nilai alpha (α = 0,050). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: 1. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelola Anggaran yang ditujukan nilai signifikan 0,047< 0,05, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. Atas dasar ini pula Transparansi dapat dimasukkan sebagai salah satu variabel yang signifikan pengaruhnya terhadap Kinerja pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. 2. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelola Anggaran yang ditujukan dengan nilai signifikan 0,007< α 0,05, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. Atas dasar ini pula Akuntabilitas dapat dimasukkan sebagai salah satu variabel signifikan pengaruhnya terhadap Kinerja Pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi tenggara. 4.5. Pembahasan Hasil Penelitian 4.5.1 Pengaruh Trannsparansi terhadap Kinerja Pengelola Anggaran Pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelola anggaran adalah signifikan dilihat berdasasarkan tanggapan responden mengenai variabel transparansi, secara umum tanggapan responden mengatakan baik dengan nilai.Transparansi pada UPTD taman budaya sudah menunjukkan pengelolaan anggaran serta penggunaan anggaran sudah tepat sasaran dan sesuai dengan rencana dan program yang sudah disusun. Dilihat dari sisi informasi yang
64
disampaikan kembali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, seluruh pegawai UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara maupun pihak stockholders tentang laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi pelaporan anggaran ataupun dari sisi pelaksanaan kegiatan. Seluruh pegawai berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dengan diberikan kebebasan dalam mengetahui informasi penggunaan anggaran dan proses pertanggung jawaban dalam perancangan anggaran diawasi terus menerus oleh pegawai secara terbuka. Selain itu pelaporan pertanggungjawaban keuangan dilaporkan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh kepala dinas setelah terselenggaranya atau terselesaikannya setiap kegiatan yang berlangsung. Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran karena pihak stockholdersharus mengetahui setiap pengeluaran anggaran secara terbuka. Kerja sama antara lembaga non pemerintah yang baik memungkinkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh UPTD taman budaya berjalan dengan baik.Selanjutnya hasil penelitian Anugraini (2014) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran. 4.5.2.Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelola Anggaran Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelola anggaran adalah signifikan.Berdasasarkan tanggapan responden mengenai variabel akuntabilitas, secara umum tanggapan responden mengatakan baik.Landasan hukum yang ada pada UPTD Taman budaya, maka setiap pertanggungjawaban anggaran berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku yang bertujuan untuk mengindari segala resiko yang timbul akibat adanya korupsi dan kolusi agar
65
seluruh pegawai mematuhi hukum yang berlaku.Pengelolaan anggaran pada UPTD taman budaya harus dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi karena Kepala UPTD Taman Budaya sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan secara merata berdasarkan standar prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya dukungan hasil penelitian Hopwood dan Tomkins (1984) yang menjelaskan 7 indikator akuntabilitas yaitu kepatuhan terhadap hukum, penghindaran korupsi dan kolusi, Adanya kepatuhan publik yang cermat, Adanya pelayanan publik yang murah, dan mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil. Hasil pengukuran dari 7 indikator akuntabilitas pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara dengan menggunakan angka skor rata-rata disetiap indikator menyatakan setuju dan layak untuk digunakan.\ 4.5.3. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Secara Bersama-Sama Terhadap Kinerja Anggaran Hasil Penelitian ini menunjukkan hubungan antar variabel secara simultanmemiliki pengaruh baik transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelola anggaran adalah signifikan.Penggunaan Sumber Daya yang dimiliki UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara mampu diefiisienkan dan digunakan secara maksimal oleh seluruh pegawai dengan tingkat pengelolaan anggaran yang efektif dan menjadi tolak ukur tercapainya rencana jangka panjang UPTD Taman budaya Sulawesi Tenggaran dengan sasaran setiap program kegiatan sudah memenuhi relaisasi anggaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan berdasarkan waktu yang ditetapkan dengan tepat waktu dan dari sisi pelayanan dan keberhasilan kegiatan yang dilakukan hasil
66
evaluasi menunjukan tingkat pengelolaan anggaran sangat efektif dan efisien serta memenuhi target yang sudah direncanakan. Hasil pengukuran dari 6 indikator Kinerja Pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya pada jawaban responden, dengan menggunakan angka skor rata-rata setiap indikator menyatakan sangat setuju dan sangat layak untuk digunakan. Dukungan hasil penelitian Meutia & garini (20110, menunjukkan bahwa hasil penelitian secara simultan variabel transpransi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap penyusunan dan alokasi anggaran berbasis kinerja. Hasil penelitian diperoleh bahwa deskripsi responden sebagian besar lakilaki dengan kelompok usia secara teoritis tergolong dalam usia produktif. Selanjutnya jika dilihat dari masa kerja diatas lima tahun.
Temuan
penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas yang baik pada unit pelaksana teknis ini mampu mendukung variasi perubahan pada peningkatan kinerja pengelolaan anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Penilaian responden secara keseluruhan terhadap variabel kinerja pengelola anggaran dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari pernyataan responden sangat setuju dalam pencapaian kinerja pengelolaan anggaran.Hal ini didukung oleh mayoritas responden yang mempercayai terhadap kinerja yang dilakukan oleh pimpinan, kepala sub bagian dan seluruh pegawai yang ada dilingkup UPTD Taman budaya.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelola anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai Berikut : 1. Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang baik dilaksanakan oleh pengelola anggaran dapat meningkatkan kinerja pengelola anggaran. 2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran, dimana anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran hasil dan manfaat yang diperoleh seluruh pegawai dari suatu kegiatan yang diselenggarakan sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelola anggaran. 3. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting dalam
pelaporan
anggaran
karena
merupakan
Perwujudan
Good
Governance di mana pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga semua pihak dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.
67
68
5.2 Saran Dari Kesimpulan tersebut diatas saya dapat memberikan saran-saran pada penelitian sebagai berikut: 1. Dalam rangka meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran pada UPTD Taman Budaya, lebih baiknya setiap anggaran yang digunakan untuk kegiatan selalu dilaporkan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara guna meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan pegawai terhadap kinerja pengelolaan anggaran. 2. Dalam rangka menigkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban anggaran pada UPTD Taman Budaya, sebaiknya sumber daya yang digunakan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki 3. Demi meningkatkan kualitas penelitian, kepentingan penelitian selanjutnya disarankan melakukan pengujian dalam mengambil objek yang lebih luas lagi 4. Kepada yang meneliti selanjutnya disarankan menambah variabel lain selain transparansi dan akuntabilitas untuk mengukur kinerja pengelola anggaran seperti 5 indikator pengukurannya yang disingkat TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Integritas dan Fairness)
DAFTAR PUSTAKA
Annisanigrum, 2010. Pengaruh Sumberdaya Manusia dan Keputusan Organisasi Terhadap Akuntabilitas Laporan Pemerintah Kabupaten Indaramayu, Jawa Barat. Anonim, 2010. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Anugriani. 2014. Pengaruh transpransi terhadap kinerja pengelola anggaran berkonsep Value For Money pada Kota Balikpapan. Ardianto. 2007. Peran transparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan publik di Kabupaten Malang, Jawa Timur Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI. Jakarta : Penerbit PT. Rineka Citra. Bangun (2009) Peran perencanaan anggaran terhadap sasaran kinerja instansi Pemerintah Kabuapaten Purwokerto. Cortayana, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional X. Makassar Darma, Surya. 2010. Manajemen Kinerja. Edisi Ketiga. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Darise, Nurlan, Akuntansi Keuangan Daerah, penerbit Indeks, 2008, Jakarta Dwiyanto 2006 Efektivitas Kinerja dalam Perusahaan Pertambangan Di Indonesia 2003-2007 Garini, Nadia. 2011. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kota Bandung. Garnita, Nita. 2008. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi pemerintah (Studi kasus pada Balai Besar Barang dan Tehnik).
Hafiz, Abdul Tanjung. 2010. Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah tantangan). Harahap, Sofyan Syafri, Teori Akuntansi, Penerbit Rajawali Pers, 2012, Jakarta. Hasibuan, S.P Melayu 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta Keban. Yeremias. T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta. Gava Media. Krina P. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi. Jakarta : Sekertariat Good Public Governmance, Badan Perencaanaan Pengembangan Nasional. Lalolo Krina P, “indikator dan alat ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi” Http//goodgovernance:bappenas.go.id./informasi.htm, Sekertaris Good Public Governance. Badan perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaga Administrasi Negara. 2003. Pedoman Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah.
Penyusunan
Pelaporan
Mardiasmo. 2004. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik ; Suatu Sarana Govermance Munawar. 2006. Pera pemerintah pada Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kab. Kupang Pamungkas, 2000. Teori Kepemimpinan dalam Manajemen. Yogyakarta :Arrmurita. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 425 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 51 Tahun 2014. Priyanto, Dwi. 2012. Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. Yogyakarta : Penerbit Andi. Rombe, Syahrial 2013. Pengaruh Presepsi pegawai terkait Transpransi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi Negeri Medan. Salim, WoodWard. 1992. Perfomance function in company and public relation
Sinuraya dan Istiyani. 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Pihak Aparat pemerintah kabupaten Tumanggung Sugiyono. 2009 Metode Penelitian Bisnis. Penerbit CV. Alfabeta : Bandung. Stewart, J.D. 1984. The Role of Information In Public Accountability. Antohny Hopwood and Cyril, R. Tomkins, Eds, Issue In Public Sector Accounting, Oxford. England. Toha, Suherman. 2007. Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Coorporate Governance Pada Dunia Usaha. Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
LAMPIRAN
Lampiran 1. Kuesioner
A. PETUNJUK PENGISIAN Dibawah ini ada beberapa kelompok pernyataan yang seharusnya berkaitan dengan “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran (Studi Pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggra)” oleh karenanya saya sangat mengharapkan agar Bapak/Ibu dapat memberikan Jawaban atas Pertanyaan tersebut sesuai data pribadi, pendapatan pandangan yang sebenarnya. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak memiliki makna salah atau benar, tetapi saya hanya inginkan pendapat dan pandangan Bapak/ibu berhubungan dengan pernyataan yang diberikan. Adapun cara pengisian dan jawaban Bapak/Ibu antara lain : 1. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di huruf B (identitas responden) adalah memberikan tanda check list (
) untuk setiap pilihan jawaban
yang sesuai dengan data diri Bapak/Ibu. Sedangkan Pertanyaan pada Nomor Responden Dikosongkan dan Selanjutnya akan diisi oleh Penulis Sebagai Pengganti Nama Dari Bapak/Ibu.
2. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di huruf C (identitas responden) adalah memberikan tanda check list (
) untuk setiap pilihan jawaban
yang sesuai dengan Pendapat Bapak/Ibu. Adapun Penjelasan yang akan diberi tanda antara lain : Untuk Kolom 1 (satu) adalah jawaban “Sangat Setuju” (SS). Untuk Kolom 2 (dua) adalah jawaban “Setuju” (S). Untuk Kolom 3 (tiga) adalah jawaban “Netral” (N). Untuk Kolom 4 (empat) adalah Jawaban “Tidak Setuju” (TS). Untuk Kolom 5 (lima) adalah Jawaban “Sangat Tidak Setuju” (STS).
B. Identitas Responden Nama Responden : ………………….. 1. Kelompok Umur
( ( ( ( ( ( ( (
) 21-25 tahun ) 26-30 tahun ) 31-35 tahun ) 36-40 tahun ) 41-45 tahun ) 45-50 tahun ) 51-55 tahun ) 56-60 tahun
2. Jenis Kelamin :
( (
) Laki-Laki ) Perempuan
3. Tingkat Pendidikan :
( ( ( (
) Strata 3 (S3) ) Strata 2 (S2) ) Strata 1 (S1) ) Diploma 3 (DIII)
4. Lama Kerja :
( ( ( ( (
) 1-5 tahun ) 6-10 tahun ) 11-20 tahun ) 21-30 tahun ) > 30 tahun
PERTANYAAN No
Pertanyaan SS
Transparansi (X1) 1 Informasi yang Disampaikan sangat akurat dan jelas terhadap anggaran yang dikelola 2
Setiap Pengaduan yang diajukan oleh individu direspon
dengan
cepat
dan
dapat
dipertanggungjawabkan 3
UPTD Taman Budaya memberikan kebebasan kepada setiap pegawai terhadap informasi yang dibutuhkan
4
Kerjasama yang baik tejalin sejak lama dengan non Pemerintah dan media massa pengelolaan informasi
5
Proses
dan
Perancangan
pertanggung anggaran
jawaban
diawasi
dalam
secara
terus
menerus. 6
Kepentingan perhatian
publik
dan
dan
golongan
pertimbangan
utama
menjadi dalam
pengelolaan anggaran 7
Pelaporan Pertanggungjawaban keuangan setiap tahun tepat waktu
Pilihan Jawaban S N TS
STS
No
Pertanyaan SS
Akuntabilitas (X2) 1 Pertanggungjawaban ketentuan
hukum
anggaran dan
berdasarkan
undang-undang
yang
berlaku 2
Menghindari segala resiko yang timbul akibat adanya korupsi dan kolusi pada UPTD ini
3
Pekerjaan yang dilakukan dengan standar prosedur yang telah ditetapkan
4
Respon Masyarakat terhadap pelayanan Pihak UPTD Taman Budaya Selama ini
5
Mencermati Segala sesuatu yang berhubungan dengan dokumen maupun data yang diserahkan pada UPTD ini
6
Pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya (gratis) an ditanggung oleh UPTD Taman Budaya
7
Penggelolaan Anggaran dipertanggungjawabkan otoritas yang lebih tinggi
Pilihan Jawaban S N TS
STS
No
Pertanyaan SS
Kinerja Pengelola Anggaran (Y) 1 Sumber Daya yang dimiliki UPTD ini Mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan lainnya 2
Sumber Daya yang dimiliki mampu memberikan capaian maksimal atas tercapainya pelayanan
3
Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baik itu target sasaran jangka panjang maupun nilai yang telah ditetapkan
4
Kemerataan kepada semua orang atas pelayanan yang diberikan UPTD taman budaya berupa sarana serta bantuan yang diberikan taman budaya yang terbaik kepada masyarakat yang memanfaatkannya
5
Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.
6
Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan
Pilihan Jawaban S N TS
STS
Lampiran 2. Hasil Rekapitulasi Data Transparansi Resp X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 1 5 5 4 5 4 5 4 2 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 4 4 4 5 4 3 7 5 3 3 3 4 3 3 8 5 4 4 4 4 4 4 9 5 5 5 5 5 5 5 10 4 5 4 4 4 5 5 11 5 5 5 5 4 5 5 12 5 4 5 5 4 4 5 13 4 5 5 4 5 5 5 14 5 1 3 1 3 3 3 15 4 3 4 3 5 3 3 16 5 5 5 4 5 5 4 17 5 5 5 5 4 5 4 18 4 1 4 4 5 4 4 19 1 5 3 2 5 5 3 20 4 1 4 2 4 3 4 21 5 5 5 3 5 5 5 22 5 5 5 3 5 5 4 23 4 1 4 5 4 3 3 24 5 5 5 4 3 2 2 25 5 4 4 3 2 1 1 26 4 5 3 3 1 2 2 27 5 4 5 4 2 3 3 28 5 5 5 5 3 2 2 29 4 4 4 4 2 1 1 30 3 3 3 5 1 2 2 31 2 2 2 4 3 2 2 32 3 3 3 5 1 2 2 33 2 2 2 4 3 2 2 34 1 1 1 5 2 1 3 35 4 5 5 4 1 2 2 Total 145 134 142 140 127 122 119 Rerata 4.14 3.83 4.06 4.00 3.63 3.49 3.40
X1 32 33 33 31 35 28 24 29 35 31 34 32 33 19 25 33 33 26 24 22 33 32 24 26 20 20 26 27 20 19 17 19 17 14 23 929 3.79
X2.1 X2.2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 2 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 2 4 1 3 3 2 2 1 1 2 1 3 3 2 139 139 3.97 3.97
X2.3 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 3 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 1 2 5 4 1 144 4.11
Akuntabilitas X2.4 X2.5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 1 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 3 4 2 3 3 2 2 1 1 2 2 141 141 4.03 4.03
X2.6 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 1 2 1 2 3 2 1 136 3.89
X2.7 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 1 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 3 2 1 2 3 140 4.00
X2 31 34 33 32 34 29 23 28 35 29 35 31 34 20 27 34 34 28 34 29 34 29 34 29 34 29 34 25 23 20 16 15 16 14 14 980 4.00
Y1.1 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 2 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 1 2 3 3 1 144 4.11
Kinerja Pengelola Anggaran Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 1 5 2 2 5 1 4 4 1 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 1 4 5 3 1 1 4 2 2 2 5 1 3 3 3 2 1 3 2 3 1 3 1 142 137 144 141 4.06 3.91 4.11 4.03
Y1.6 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 2 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 3 2 1 2 145 4.14
Y 29 30 29 25 29 24 18 24 30 25 30 29 30 26 24 30 30 18 18 18 29 29 25 29 25 29 25 29 25 25 13 16 15 12 11 853 24.37
Distribusi Frekwensi Responden (Orang) SS (5) S (4) RR (3) TS (2) STS (1) Jumlah
17 12 2 2 2 35
17 7 4 2 5 35
15 11 6 2 1 35
13 13 6 2 1 35
12 10 5 4 4 35
13 5 6 8 3 35
9 8 8 8 2 35
16 10 4 2 3 35
25.71 22.86 22.86 22.86 5.71 100
45.71 28.57 11.43 5.71 8.57 100
14 12 4 4 1 35
16 12 4 1 2 35
14 14 3 2 2 35
15 11 5 3 1 35
15 11 2 4 3 35
16 10 4 3 2 35
17 11 3 2 2 35
18 9 3 2 3 35
15 12 2 2 4 35
15 13 4 2 1 35
18 9 3 1 4 35
17 11 3 3 1 35
40.00 40.00 8.57 5.71 5.71 100
42.86 31.43 14.29 8.57 2.86 100
42.86 31.43 5.71 11.43 8.57 100
45.71 28.57 11.43 8.57 5.71 100
48.57 31.43 8.57 5.71 5.71 100
51.43 25.71 8.57 5.71 8.57 100
42.86 34.29 5.71 5.71 11.43 100
42.86 37.14 11.43 5.71 2.86 100
51.43 25.71 8.57 2.86 11.43 100
48.57 31.43 8.57 8.57 2.86 100
Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan Persentase (%)
48.57 34.29 RR (3) 5.71 TS (2) 5.71 STS (1) 5.71 Jumlah 100 SS (5) S (4)
48.57 20.00 11.43 5.71 14.29 100
42.86 31.43 17.14 5.71 2.86 100
37.14 37.14 17.14 5.71 2.86 100
34.29 28.57 14.29 11.43 11.43 100
37.14 14.29 17.14 22.86 8.57 100
40.00 45.71 34.29 34.29 11.43 11.43 11.43 2.86 2.86 5.71 100 100
Lampiran 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 1. Variabel Transparansi (X1) Correlations X1 X1.1 X1.2 X1.3 ** ** Pearson Correlation 1 ,631 ,668 ,817** X1 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 N 35 35 35 35 ** * Pearson Correlation ,631 1 ,402 ,774** X1.1 Sig. (2-tailed) ,000 ,017 ,000 N 35 35 35 35 Pearson Correlation ,668** ,402* 1 ,634** X1.2 Sig. (2-tailed) ,000 ,017 ,000 N 35 35 35 35 Pearson Correlation ,817** ,774** ,634** 1 X1.3 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 N 35 35 35 35 Pearson Correlation ,303 ,050 ,215 ,190 X1.4 Sig. (2-tailed) ,077 ,775 ,216 ,275 N 35 35 35 35 Pearson Correlation ,719** ,260 ,187 ,421* X1.5 Sig. (2-tailed) ,000 ,132 ,283 ,012 N 35 35 35 35 Pearson Correlation ,872** ,337* ,479** ,530** X1.6 Sig. (2-tailed) ,000 ,048 ,004 ,001 N 35 35 35 35 ** * Pearson Correlation ,820 ,346 ,276 ,489** X1.7 Sig. (2-tailed) ,000 ,042 ,108 ,003 N 35 35 35 35 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
X1.4 ,303 ,077 35 ,050 ,775 35 ,215 ,216 35 ,190 ,275 35 1 35 -,062 ,722 35 ,080 ,646 35 ,181 ,299 35
X1.5 ,719** ,000 35 ,260 ,132 35 ,187 ,283 35 ,421* ,012 35 -,062 ,722 35 1 35 ,803** ,000 35 ,748** ,000 35
X1.6 ,872** ,000 35 ,337* ,048 35 ,479** ,004 35 ,530** ,001 35 ,080 ,646 35 ,803** ,000 35 1
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 35 100,0 a Cases Excluded 0 ,0 Total 35 100,0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,773 ,875 8
35 ,870** ,000 35
X1.7 ,820** ,000 35 ,346* ,042 35 ,276 ,108 35 ,489** ,003 35 ,181 ,299 35 ,748** ,000 35 ,870** ,000 35 1 35
X1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7
X1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7
Scale Mean if Item Deleted 26,5429 48,9429 49,2571 49,0286 49,0857 49,4571 49,6000 49,6857
Item Statistics Mean Std. Deviation 26,5429 6,13736 4,1429 1,14128 3,8286 1,46500 4,0571 1,05560 4,0000 1,02899 3,6286 1,37382 3,4857 1,42192 3,4000 1,26491
N 35 35 35 35 35 35 35 35
Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Cronbach's Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Item Deleted Correlation Correlation Deleted 37,667 1,000 . ,822 134,291 ,570 . ,754 128,785 ,594 . ,744 130,617 ,785 . ,741 144,081 ,224 . ,780 128,314 ,658 . ,740 122,247 ,840 . ,720 126,810 ,781 . ,732
Hotelling's T-Squared Test Hotelling's T-Squared F df1 df2 1151,040 135,417 7 28
Sig ,000
2. Variabel Akuntabilitas (X2) Correlations X2 X2.1 X2.2 ** Pearson Correlation 1 ,871 ,823** X2 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 35 35 35 Pearson Correlation ,871** 1 ,617** X2.1 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 35 35 35 ** ** Pearson Correlation ,823 ,617 1 X2.2 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 35 35 35 ** ** Pearson Correlation ,750 ,463 ,618** X2.3 Sig. (2-tailed) ,000 ,005 ,000 N 35 35 35 Pearson Correlation ,660** ,433** ,466** X2.4 Sig. (2-tailed) ,000 ,009 ,005 N 35 35 35 ** ** Pearson Correlation ,941 ,865 ,716** X2.5 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 N 35 35 35 ** ** Pearson Correlation ,830 ,820 ,630** X2.6 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 N 35 35 35 Pearson Correlation ,856** ,744** ,690** X2.7 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 N 35 35 35 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
X2.3 ,750** ,000 35 ,463** ,005 35 ,618** ,000 35 1 35 ,376* ,026 35 ,603** ,000 35 ,673** ,000 35 ,592** ,000 35
X2.4 ,660** ,000 35 ,433** ,009 35 ,466** ,005 35 ,376* ,026 35 1 35 ,619** ,000 35 ,279 ,105 35 ,669** ,000 35
X2.5 ,941** ,000 35 ,865** ,000 35 ,716** ,000 35 ,603** ,000 35 ,619** ,000 35 1 35 ,832** ,000 35 ,751** ,000 35
X2.6 ,830** ,000 35 ,820** ,000 35 ,630** ,000 35 ,673** ,000 35 ,279 ,105 35 ,832** ,000 35 1 35 ,477** ,004 35
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 35 100,0 a Cases Excluded 0 ,0 Total 35 100,0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,796 ,941 8
X2.7 ,856** ,000 35 ,744** ,000 35 ,690** ,000 35 ,592** ,000 35 ,669** ,000 35 ,751** ,000 35 ,477** ,004 35 1 35
X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7
X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7
Scale Mean if Item Deleted 28,0000 52,0286 52,0286 51,8857 51,9714 51,9714 52,1143 52,0000
Item Statistics Mean Std. Deviation 28,0000 6,77365 3,9714 1,27154 3,9714 1,12422 4,1143 1,10537 4,0286 1,12422 4,0286 1,09774 3,8857 1,32335 4,0000 1,21268
N 35 35 35 35 35 35 35 35
Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Cronbach's Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Item Deleted Correlation Correlation Deleted 45,882 1,000 . ,918 155,146 ,845 . ,760 159,734 ,793 . ,769 162,281 ,711 . ,775 164,676 ,610 . ,781 156,734 ,931 . ,761 155,516 ,796 . ,762 156,882 ,829 . ,764
Hotelling's T-Squared Test Hotelling's T-Squared F df1 df2 902,839 106,216 7 28
Sig ,000
3. Variabel Kinerja Pengelola Anggaran (Y) Correlations Y Y1.1 Y1.2 ** Pearson Correlation 1 ,908 ,822** Y Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 35 35 35 Pearson Correlation ,908** 1 ,610** Y1.1 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 35 35 35 ** ** Pearson Correlation ,822 ,610 1 Y1.2 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 N 35 35 35 ** ** Pearson Correlation ,852 ,824 ,518** Y1.3 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 N 35 35 35 Pearson Correlation ,767** ,809** ,488** Y1.4 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,003 N 35 35 35 ** * Pearson Correlation ,628 ,377 ,667** Y1.5 Sig. (2-tailed) ,000 ,025 ,000 N 35 35 35 ** ** Pearson Correlation ,917 ,874 ,689** Y1.6 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 N 35 35 35 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Y1.3 ,852** ,000 35 ,824** ,000 35 ,518** ,001 35 1 35 ,739** ,000 35 ,314 ,067 35 ,797** ,000 35
Y1.4 ,767** ,000 35 ,809** ,000 35 ,488** ,003 35 ,739** ,000 35 1 35 ,126 ,469 35 ,698** ,000 35
Y1.5 ,628** ,000 35 ,377* ,025 35 ,667** ,000 35 ,314 ,067 35 ,126 ,469 35 1 35 ,461** ,005 35
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 35 100,0 a Cases Excluded 0 ,0 Total 35 100,0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,800 ,932 7
Y1.6 ,917** ,000 35 ,874** ,000 35 ,689** ,000 35 ,797** ,000 35 ,698** ,000 35 ,461** ,005 35 1 35
Y Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6
Y Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6
Item Statistics Mean Std. Deviation 24,3714 5,86658 4,1143 1,15737 4,0571 1,28207 3,9143 1,33662 4,1143 1,02244 4,0286 1,33913 4,1429 1,08852
N 35 35 35 35 35 35 35
Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Squared Cronbach's if Item Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Correlation Deleted 24,3714 34,417 1,000 . ,893 44,6286 114,358 ,888 . ,761 44,6857 114,575 ,781 . ,765 44,8286 112,734 ,815 . ,759 44,6286 120,299 ,728 . ,779 44,7143 119,739 ,551 . ,785 44,6000 115,424 ,900 . ,763 Hotelling's T-Squared Test Hotelling's T-Squared F df1 df2 880,832 125,216 6 29
Sig ,000
Lampiran 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Variables Entered/Removeda Model Variables Variables Method Entered Removed 1 X2, X1b . Enter a. Dependent Variable: Y b. All requested variables entered. Model Summaryb Model R R Adjusted Std. Error Change Statistics Square R Square of the R Square F df1 df2 Sig. F Estimate Change Change Change 1 ,787a ,620 ,596 3,73014 ,620 26,050 2 32 ,000 a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y
Model
Sum of Squares 724,925 445,246 1170,171
ANOVAa df Mean Square
Regression 1 Residual Total a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X2, X1
2 32 34
362,463 13,914
1,244
F
Sig.
26,050
,000b
t
Sig.
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta (Constant) 3,705 2,952 1 X1 ,335 ,162 ,351 X2 ,420 ,147 ,485 a. Dependent Variable: Y
1,255 2,065 2,855
Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std. Deviation 14,2827 30,1487 24,3714 4,61750 -8,03989 7,51947 ,00000 3,61877
Predicted Value Residual Std. Predicted -2,185 Value Std. Residual -2,155 a. Dependent Variable: Y
DurbinWatson
,219 ,047 ,007
N 35 35
1,251
,000
1,000
35
2,016
,000
,970
35
Charts
