PENGARUH EVALUASI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN TERHADAP KINERJA SKPD KABUPATEN CIAMIS (Sensus Pada Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ciamis) Oleh: ANDREAS YACOBUS BAO ARAN 123403164 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya
[email protected] ABSTRACT
THE INFLUENCE OF BUDGET EVALUATION AND BUDGET ACCOUNTABILITY TO PERFORMANCE OF LOCAL WORKING UNIT IN REGIONAL OF CIAMIS
Guided By : Dr. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si., Ak., CA Rani Rahman, S.E., M.Ak.
The study aims to determine: (1) Implementation of Budget Evaluation, Budget Accountability and Performance of Local Working Unit in Regional of Ciamis, (2) Influence of Budget Evaluation and Budget Accountability are partially on the Performance of Local Working Unit in Regional of Ciamis, (3) Influence of Budget Evaluation and Budget Accountability are simultaneously on the Performance of Local Working Unit in Regional of Ciamis. This research method using descriptive analysis with the census approach. Anaysis tool used is the path analysis (path analysis) with the interval measurement scale. Testing hypotheses partially by using the t test and simultaneously using the F test with a significant level (α = 0,05). The results showed that: (1) Budget Evaluation, Budget Accountability and Performance of Local Working Unit in Regional of Ciamis has done well and the relationship between budget evaluation with budget accountability has a positive relationship, (2) Influence of Budget Evaluation and Budget Accountability partially significant effect on Performance of Local Working Unit in Regional of Ciamis, (3) Influence of Budget Evaluation and Budget Accountability simultaneously significant effect on Performance of Local Working Unit in Regional of Ciamis.
Keywords : Budget Evaluation, Budget Accountability, Performance of Local Working Unit in Regional of Ciamis
ABSTRAK
PENGARUH EVALUASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN TERHADAP KINERJA SKPD KABUPATEN CIAMIS (Sensus pada Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis)
Oleh: ANDREAS YACOBUS BAO ARAN 123403164
Dibimbing Oleh: Dr. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si., Ak., CA Rani Rahman S.E., M.Ak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Penerapan Evaluasi Anggaran, Akuntabilitas Anggaran dan Kinerja SKPD Kabupaten Ciamis, (2) Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran secara Parsial terhadap Kinerja SKPD Kabupaten Ciamis, (3) Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran secara Simultan terhadap Kinerja SKPD Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan sensus. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) dengan skala pengukuran interval. Pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t dan secara simultan dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikan (α = 0,05). Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Evaluasi Anggaran, Akuntabilitas Anggaran dan Kinerja SKPD Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan dengan baik dan hubungan antara evaluasi anggaran dengan akuntabilitas anggaran mempunyai hubungan yang positif, (2) Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD Kabupaten Ciamis, (3) Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD Kabupaten Ciamis.
Kata Kunci : Evaluasi Anggaran, Akuntabilitas Anggaran, Kinerja SKPD Kabupaten Ciamis
PENDAHULUAN Suatu rencana kerja yang baik sangat diperlukannya suatu sistem pengendalian manajemen dalam upaya mencapai suatu kinerja dalam organisasi yang baik sehingga mempermudah manajemen dalam mengendalikan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Salah satu elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen adalah anggaran. Anggaran menjadi suatu hal yang sangat penting di lingkup pemerintah karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah. Menurut Hansen dan Mowen (2004:354), “Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun nonmoneter yang digunakan untuk menterjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasi”.Kemudian menurut Freeman dalam Nordiawan (2006:48), “Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas”. Setelah itu anggaran-anggaran ini kemudian disusun sesuai dengan tujuan atau target yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Dalam fungsi perencanaan, anggaran direncanakan dan disusun sebagai suatu pedoman prosedur kerja dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya dalam fungsi pengorganisasian, anggaran dijadikan sebagai alat koordinasi dari seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi, sedangkan dalam fungsi pengawasan, anggaran dijadikan sebagai standar, patokan atau tolak ukur yang akan dibandingkan dengan hasil sesungguhnya yang telah tercapai ataspelaksanaan kegiatan tersebut.Agar kegiatan organisasi berjalan efektif dan efisien selanjutnya manajemen melakukan evaluasi dari hasil perbandingan tersebut. Tujuan evaluasi anggaran dilakukan untuk mencari kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan atau kecurangan dalam anggaran tersebut serta untuk mengetahui apakan anggaran tersebut sudah sesuai kebutuhan sehingga dapat meminimalisir penganggaran yang berlebihan. Evaluasi anggaran merupakan proses membandingkan antara anggaran yang disusun dengan pelaksanaan dari anggaran tersebut apakan dilakukan secara efektif dan efisien atau tidak, sehingga dari perbandingan tersebut dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sehingga penyimpanganpenyimpangan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengukur efisiensi, efektifitas serta penilaian terhadap kinerja.
Otonomi Daerah atau era desentraisasi di Indonesia, mulai diterapkan dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ) Hal tersebut mampu melahirkan cara pandang baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga telah melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralik partisipatoris (Mardiasmo, 2006). Tetapi terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaan atau impleentasi UU Nomor 22 tahun 1999 belum dapat berjalan secara optimal, salah satunya adalah belum optimalnya dalam hal perecanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu masih terdapatnya pelayanan yang tidak tepat waktu sehingga bisa dikatakan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari instansi tersebut belum bisa dikatakan baik, dan juga dalam hal penetapan biaya administrasi dalam melayani masyarakat yang hanya langsung disebutkan jumlah total dari biaya administrasi tersebut tanpa masyarakat ketahui rincian rincian dari jumlah total biaya administrasi tersebut. Dengan adanya akuntabilitas di sektor publik diharapkan mampu menjawab kehawatiran para stakeholder dan pengguna Informasi lainnya. Selain itu dampak yang kemudian muncul dalam dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintah
dengan
mengedepankan
akuntabilitas,
transparansiserta
partisipasi
masyarakat sebagai bagian dari stake holder pemerintah daerah, dimana good governance disini merupakan tujuan utama dari sektor publik. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (god governance) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi/lembaga dalam mewujudkan kepemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangan efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik. Sebagai organisasi publik yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah dituntut agar senantiasa memiliki kinerja yang berorientasi kepada masyarakat.
Kumorotomo (2005:103), mengungkapkan kinerja organisasi publik adalah hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisiens, sesuai dengan kehendak jasa pengguna organisasi, visi dsn misi organisasi, berkualitas adil serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kinerja juga merupakan kunci keberhasilan SKPD dalam menjalankan tugasnya di pemerintah daerah, karena dengan kinerja yang baik pencapaian good governance akan senantiasa terbuka lebar. Jadi, pembaruan sistem keuangan daerah yang dimana diawali dengan anggaran merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji lebih jauh.Pada kenyataannya di dalam penyusunan anggaran masih banyak anggaran yang belum jelas sasarannya dan minimnya partisipasi yang dilakukan oleh manajer tingkat bawah mengakibatkan hal tersebut terjadi. Banyak pula terdapat penggunaan keuangan untuk kepentingan pribadi yang membuat para stakeholder khawatir jadi sangatlah penting pertangguangjawaban dan transparasi kinerja manajerial sektor publik itu sendiri. Buruknya akuntabilitas itu bias di lihat dengan banyaknya kasus korupsi yang berawal dari penyelewengan dana daerah dan buruknya kinerja akuntabilitas itu bisa di lihat dana yang tidak terserap. Berdasarkan fenomena tersebut , penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keterkaitan apakah Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja SKPD Kabupaten Ciamis. Maka penulis mengangkat judul ”Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran Terhadap Kinerja SKPD Kabupaten Ciamis” Dari Latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana evaluasi anggaran, akuntabilitas anggaran dan kinerja SKPD Kabupaten Ciamis. 2. Bagaimana pengaruh evaluasi anggaran dan akuntabilitas anggaran baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja SKPD Kabupaten Ciamis.
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriftif analisis dengan pendekatan sensus. Menurut Sugiyono (2012:147) Metode deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
Operasional Variabel Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 variabel yaitu Evaluasi Anggaran (X1), Akuntabilitas Anggaran (X2) dan Kinerja SKPD Kabupaten Ciamis (Y). Ketiga variabel tersebut terdiri dari 2 variabel Independen dan 1Variabel Devenden, yang menjadi variabel penelitian ini adalah:
Tabel 3.1 Oprasionalisasi Variabel No
1
Variabel Evaluasi Anggaran (X1)
Definisi
Indikator
Skala
“Evaluasi anggaran adalah penilaian yang dilakukann terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa vbesar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab.”
1. 2. 3. 4. 5.
Masukan (input) Proses (process) Keluaran (output) Hasil (outcome) Manfaat (benefits)
Interval
1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum 2. Akuntabilitas proses 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas Kebijakan
Interval
Menurut Munawar (2006) 2
Akuntabilitas Anggaran (X2)
“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (Agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut.” Menurut Mardiasmo (2002:20) Kinerja SKPD
3
(Y)
Kinerja organisasi publik adalah hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak penggunan jasa organisasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai.
1. 2. 3. 4. 5.
Produktivitas Kualitas Layanan Responsivitas Responsibilitas Akuntabilitas
Interval
Menurut Kumorotomo (2005:103)
Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan maka diperlukan data dan informasi yang mendukung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebar ke 13 Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ciamis dan dengan melakukan study kepustakaan, cara ini dilakukan terhadap jenis data sekunder, dengan cara mempelajari buku buku literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan yang melandasi teori dalam menganalisis masalah yang diteliti.
Populasi Menurut Sugiyono (2015:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 13 dinas SKPD yang berada di pemerintahan Kabupaten Ciamis.
Sampel Yang menjadi sampel dalam penelitian ini di ambil dari 13 dinas SKPD yang ada di Kabupaten Ciamis di antaranya kepala dinas, kepala bagian keuangan maupun stafnya karena memiliki karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian. jumlah sample dalam penelitian ini berjumlah 39 orang yang berkaitan dengan tim anggaran dan bagian lain yang bersangkutan.
Paradigma Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh Evaluasi Anggaran (X1) dan Akuntabilitas Anggaran (X2) terhadap Kinerja SKPD Kabupaten Ciamis (Y) baik secara Parsial maupun simultan.
Evaluasi Anggaran (X1) Kinerja SKPD (Y) Akuntabilitas Anggaran (X2)
e Gambar 3.1 Paradigma Penelitian
Teknik Analisis Data Menurut Sugiyono (2012:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis jalur (path analysis) karena peneliti ingin memastikan
apakah ada pengaruh antara Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran terhadap Kinerja SKPD. Model analisis jalur adalah sebagai berikut:
X1 PYX1 rx1x2
Y
ΡY€
€
PYX2 X2 Gambar 3.2 Struktur Analisis Jalur
Keterangan : X1
=Evaluasi Anggaran
X2
= Akuntabilitas Angg\r\n
Y
= Kinerja SKPD
€
= Faktor lain yang tidak diketahui
r x1x2
= Koefisien jalur variabel X1 terhadap variabel X2
ΡYX1
== Koefisien
ΡYX2
= Koefisien jalur varibel X2 terhadap variabel Y
ΡY€
= Koefisien jalur variabel € terhadap variable Y
jalur variabel X1 terhadap variabel Y
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Evaluasi Anggarana, Akuntabilitas Anggaran dan Kinerja pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis Dari hasil penelitian penulis tentang Evaluasi Anggaran pada SKPD Kabupaten Ciamis, maka tanggapan responden atas Evaluasi Anggaran yang diterapkan pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis adalah 1.852 termasuk dalam klasifikasi baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, dapat diketahui pernyataan yang memiliki skor tertinggi yaitu pernyataan nomor 11 mengenai “Hasil yang diperoleh dari output digunakan sebagai alat untuk membentu dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan kegiatan pada periode selanjutnya.” Dengan skor 153, sedangkan yang memiliki skor terendah yaitu pernyataan nomor 8 mengenai “Anggaran dikatakan efektif jika output yang dihasilkan sesuai dengan perencanaan anggaran yang dibuat sebelumnya.” Dengan skor yang diperoleh sebesar 143. Hal ini membuktikan bahwa Dinas SKPD Kabupeten Ciamis selalu menggunakan hasil yang diperoleh dari output setiap kegiatan yang dilakukan sebagai alat untuk memabantu dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan segala kegiatan dinas pada periode selanjutnya, meskipun ada juga beberapa yang kurang setuju bahwa anggaran dikatakan efektif jika output yang dihasilkan sesuai dengan perancanaan anggaran yang dibuat sebelumnya, mungkin karena lebih mementingkan efisiensi daripada efektifitas dari anggaran tersebut namun tidak mengubah Evaluasi Anggaran yang diterapkan pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, secara keseluruhan penerapan Evaluasi Anggaran pada Dinas SKPD Kabupaten sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini didukung oleh komitmen dan sistem kerja yang sangat memperhatikan masukan, proses, output serta mengutamakan terpenuhinya hasil dan manfaat yang ingin diperoleh oleh Dinas SKPD Kabupaten Ciamis. Selain itu dari hasil penelitian penulis tentang Akuntabilitas Anggaran pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis, maka tanggapan responden atas Akuntabilitas Anggaran yang diterapkan pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis adalah 1.776 termasuk dalam klasifikasi baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan dapat diketahui pernyataan yang memiliki skor tertinggi yaitu pernyataan nomor 1 mengenai “Dalam pengelolaan anggaran telah disesuaikan dengan peraturan daerah/bupati yang berlaku dan jika terjadi penyimpangan akan diberikan sangsi” dengan skor 159 dan pernyataan nomor 7
mengenai “Adanya program alokasi anggaran dapat mendukung pemberdayaan aparatur dinas menjadi lebih baik” dengan skor 159 sedangkan yang memiliki skor terendah yaitu pernyataan nomor 8 mengenai “Kritik dan saran dari masyarakat sangat diperlukan sehingga dalam pembuatan laporan administrasi mengenai kegiatan pengelolaan anggaran tidak mengalami kendala.” dengan skor 143. Dengan tingginya skor yang diperoleh pernyataan nomor 1 dan 7 membuktikan bahwa Dinas SKPD Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan anggarannya telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan setuju dengan dikenakannya sangsi apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut, selain itu dengan adanya program alokasi anggaran mendukung pemberdayaan aparatur dinas SKPD Kabupaten Ciamis menjadi lebih baik, meskipun pernyataan nomor 8 memperoleh skor terendah namun tetap tidak merubah Akuntabilitas Anggaran Dinas SKPD Kabupaten Ciamis. Artinya secara keseluruhan penerapan Akuntabilitas Anggaran pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini didukung dengan komitmen dan sistem kerja yang mengutamakan terpenuhinya akuntabulitas kejujuran & hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Sedangkan dari hasil penelitian penulis tentang Kinerja pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis, maka tanggapan responden mengenai kinerja pada Dinas SKPD Kabupaten ciamis adalah 1.841 termasuk klasifikasi baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan dapat diketahui pernyataan yang memiliki skor tertinggi yaitu pernyataan nomor 6 mengenai “Pelayanan publik dilakukan secara efektif, efisien dan sesuai prosedur pelayanan” dengan skor 164 sedangkan yang memiliki skor terendah yaitu pernyataan nomor 9 mengenai “Pegawai dalam melaksanakan kegiatan tidak harus selalu terpaku pada kebijakan instansi” dengan skor yang diperoleh yaitu 144. Tingginya skor yang diperoleh pernyataan nomor 6 membuktikan bahwa Dinas SKPD Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik selalu dilakukan secara efektif, efisien dan sesuai dengan prosedur pelayanan, maka dari itu meskipun pernyataan nomor 9 memiliki skor yang rendah namun tidak merubah Kinerja yang ada pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis. Artinya, Kinerja pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis dikatakan baik, hal ini didukung oleh Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas yang diterapkan pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis tersebut.
Pengaruh Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran secara Parsial maupun Simultan terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis Untuk mengetahui pengaruh Evaluasi Anggaran secara parsial terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis, maka dilakukan uji hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah “Evaluasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis” yang berarti jika evaluasi anggaran dilaksanakan dengan baik, maka akan membuat kinerja lebih baik. Untuk menguji hipotesis diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian. Dari hasil perhitungan SPSS versi 23.0 (Tabel Coefficient), diperoleh nilai koefisien beta atau koefisien standar (Standardized Coefficient) untuk X1 (Evaluasi Anggaran) terhadap variabel Y (Kinerja SKPD Kabupaten Ciamis) adalah sebesar 0,339. Ini berarti antara Evaluasi Anggaran dengan Kinerja SKPD mempunyai hubungan yaitu sebesar 33,9% dengan kategori rendah (Sugiyono, 2006:214). Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,115 (0,3392), menunjukan bahwa besarnya pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis adalah sebesar 11,5%. Artinya 11,5% variabilitas variabel kinerja SKPD Kabupaten Ciamis dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas yaitu Evaluasi Anggaran. Dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai thitung sebesar 2,658. Dengan mengambil taraf signifikan 5% maka ttabel sebesar 2,023 sehingga thitung > ttabel (2,658 > 2,023) dengan tingkat signifikansi 0,012 < 0,05. Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya Evaluasi Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, apabila evaluasi anggaran pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan baik, maka kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis juga akan semakin meningkat.
Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Anggaran secara parsial terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis, maka dilakukan uji hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah “Akuntabilitas Anggaran secara Parsial berpengaruh terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis”, yang berarti apabila Akuntabilitas dilaksanakan
dengan baik maka akan meningkatkan kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis menjadi lebih baik. Untuk menguji hipotesis diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian. Dari hasil perhitungan SPSS versi 23.0 (Tabel Coefficient), diperoleh nilai koefisien beta atau koefisien standar (Standardized Coefficient) untuk X2 (Akuntabilitas Anggaran) terhadap variabel Y (Kinerja SKPD Kabupaten Ciamis) adalah sebesar 0,500. Ini berarti antara Akuntabilitas Anggaran dengan Kinerja SKPD mempunyai hubungan yaitu sebesar 50% dengan kategori kuat (Sugiyono, 2006:214). Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,250 (0,5002), menunjukan bahwa besarnya pengaruh Akuntabilitas Anggaran terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis adalah sebesar 25%. Artinya 25% variabilitas variabel kinerja SKPD Kabupaten Ciamis dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas yaitu Akuntabilitas Anggaran. Dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai thitung sebesar 3,917. Dengan mengambil taraf signifikan 5% maka ttabel sebesar 2,023 sehingga thitung > ttabel (3,917 > 2,023) dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya Akuntabilitas Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, apabila akuntabilitas anggaran pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan baik, maka kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis juga akan semakin meningkat.
Dan untuk mengetahui pengaruh Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran secara Simultan terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis, maka dilakukan uji hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah “Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran secara Simultan berpengaruh terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis”, yang berarti apabila Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis menjadi lebih baik. Untuk menguji hipotesis diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian. Dari hasil perhitungan SPSS versi 23.0 (Tabel Coefficient), diperoleh data mengenai nilai R (koefisien korelasi) dan R Square/R2 (koefisien determinasi). Nilai R
menunjukan besarnya hubungan atau korelasi antara Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggarn terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis sebesar 0,689. Ini berarti antara Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran terhadap Kinerja SKPD mempunyai hubungan yaitu sebesar 68,9% dengan kategori kuat (Sugiyono, 2006:214). Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) menunjukan besarnya pengaruh antara Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 0,475 atau 47,5%. Artinya 47,5% variabilitas variabel kinerja SKPD Kabupaten Ciamis dipengaruhi secara Simultan oleh variabel bebas yang dalam hal ini adalah Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran. Pengaruh variabel lainnya (faktor residu) terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis selain Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran adalah sebesar 1 - 0,475 = 0,525 atau 52,5%. Dengan kriteria tolak Ho jika Fhitung > Ftabel, maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai Fhitung sebesar 16,232. Dengan mengambil taraf signifikan 5% maka Ftabel sebesar 3,26 sehingga Fhitung > Ftabel (16,232 > 3,26) dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat α = 0,05. Dikarenakan Fhitung > Ftabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis. Hal ini berarti apabila evaluasi anggaran dan akuntabilitas anggaran dilaksanakan secara bersama dengan baik, maka kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis juga akan meningkat menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian, banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis selain evaluasi anggaran dan akuntabilitas anggaran pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis. Namun pada intinya, dari hasil penelitian ini evaluasi anggaran dan akuntabilitas anggaran cukup berpengaruh terhadap kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis. Secara lengkap pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y dapat dilihat dalam gambar 4.2 berikut.
X1 ρYX1= 0,339 ρYε= 0,725
rx1x2 = 0,322
Y
X2
ε
ρYX2= 0,500
Gambar 4.1 Struktur Pengaruh antara Variabel X1 dan X2 terhadap Y secara lengkap Dari gambar 4.2 dapat dilihat pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel X1, X2 dan Y yang disajikan dalam Table 4.44 Tabel 4.44 Formula untuk mencari Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung antara Variabel Penelitian No 1
Pengaruh Langsung
Pengaruh Tidak Langsung
Y X1 Y = (ρY = (0,339)2
0,115
(0,339) (0,322) (0,500) 2
Total pengaruh X1 terhadap Y Y X2 Y = (ρY = (0,500)2
0,055 0,170 0,25
(0,339) (0,322) (0,500) Total pengaruh X2 terhadap Y Total Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y Pengaruh Residu Total Pengaruh X1, X2 dan ε terhadap Y
Total Pengaruh
0,170 + 0,305 (ρYε) = 1 - 0,475 0,475 + 0,525
0,055 0,305 0,475 0,525 1,000
Dari hasil analisis berdasarkan Tabel 4.44 menunjukan bahwa koefisien korelasi jalur variabel X1 (Evaluasi Anggaran) terhadap variabel Y (Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis) adalah sebesar 0,339. Dengan demikian pengaruh langsung variabel X1 terhadap Y adalah sebesar (0,3392) = 0,115 yang artinya pengaruh langsung Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis sebesar 11,5%. Koefisien jalur variabel X2 (Akuntabilitas Anggaran) terhadap variabel Y (Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis) adalah sebesar 0,500. Dengan demikian pengaruh
langsung variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar (0,5002) = 0,25 yang artinya bahwa pengaruh langsung Akuntabilitas Anggaran terhadap Kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis sebesar 25%. Sedangkan koefisien korelasi variabel X1 (Evaluasi Anggaran) dengan variabel X2 (Akuntabilitas Anggaran) adalah sebesar 0,322. Total pengaruh X1 dan X2 terhadap Y yang merupakan pengaruh simultan antara variabel X1, X2 terhadap Y adalah sebesar 0,475 atau 47,5%. Sedangkan faktor residu atau faktor lain yang mempengaruhi kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis yang tidak masuk dalam variabel penelitian adalah sebesar 0,525 (1 – 0,475) atau 52,5%. Faktor residu atau faktor lain yang mempengaruhi Kinerja SKPD selain Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran yaitu Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi. Dengan besarnya pengaruh faktor residu terhadap Variabel Y (Kinerja Dinas SKPD) maka dapat disimpulkan bahwa ketiganya juga harus dilaksanakan dengan baik, sehingga kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis akan semakin meningkat.
PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai evaluasi anggaran dan akuntabilitas anggaran terhadap kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut : 1.
SKPD Kabupaten Ciamis pada umumnya telah menerapkan evaluasi anggaran, akuntabilitas anggaran dan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari interpretasi nilai total jawaban responden mengenai evaluasi anggaran, akuntabilitas anggaran dan kinerja SKPD Kabupaten Ciamis menunjukan kategori baik.
2.
Berdasarkan uji hipotesis, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi anggaran dan akuntabilitas anggaran secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pada SKPD Kabupaten Ciamis. Serta pengujian secara simultan menunjukan bahwa, evaluasi anggaran dan akuntabilitas anggaran secara simultan berpengaruh terhadap kinerja SKPD Kabupaten Ciamis.
Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis ingin memberikan saran antara lain: 1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel lain yag memiliki pengaruh terhadap kinerja Dinas SKPD Kabupaten Ciamis dan menggunakan sampel yang lebih luas. 2. Untuk Dinas SKPD Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan evaluasi anggaran diharapkan tidak hanya melakukan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan pada saat mempersiapkan anggaran saja, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan anggaran, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan. 3. Dinas SKPD Kabupaten Ciamis diharapkan untuk terus meningkatkan akuntabilitas atas anggarannya dengan cara mengajak masyarakat untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan anggaran serta menerima setiap aspirasi atau masukan dari masyarakat sehingga aspirasi dan peran dari masyarakat tersebut dapat meningkatkan kinerja Dinas SKPD menjadi lebih baik,
karena
semakin
mempertanggungjawabkan
akuntabel
suatu
penyelenggaraan
pemerintahan
kegiatannya
maka
dalam akan
berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja pemerintahan tersebut menjadi lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2007. Pengelolaan keuangan Daerah UPTD STIM YKPPN.Yogyakarta. Ardinata Fendi. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD Kota Gorontalo Jurnal Penelitian. Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. Darise, N. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: PT.Indeks. Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: PT INDEKS.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. Cetakan Kedua. UPP AMP Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Mahsun, Mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Edisi Pertama,Badan Penebitan Fakultas Ekonomi, Yogyakarta. Mahsun, Muhamad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. BPFE Mayhis R.L. Jackson. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Selemba empat. Edisi kesepuluh. Jakarta Moehariono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Raja Grafindo Persda. Jakarta Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen. Jakarta: Selemba Empat Nordiwan. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Selemba Empat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PERDA NO 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Prawirosentono. Suryadi.2008. Kebijakan Kinerja karyawan. Yogyakarta. BFPE. Rivai.veithzal. 2005. Performance appraisal. PT Raja grafindo. Persada Jakarta Salbiah, RidhaRizky.2012. Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja SKPD. Jurnal Ekonom, Vol 15, No 2, April Sony Yuwono.2005. Penganggaran sektor publik. Malang. Bayumedia Publising Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung. ALFABETA Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis . Bandung. ALFABETA Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis . Edisi 1. Bandung. ALFABETA
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Kombinasi ( Mixed Methods). Bandung. Alfabeta Suprihanto. 2000. Penilaian kinerja dan Pengembangan Karyawan.Yogyakarta. Gadjah Mada University Press Ulum, Ihyaul MD 2004. Akuntansi Sektor Publik. Malang. Universitas Muhamadiyah Malang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. V.Wiratna sujarweni, 2015.Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Pustaka Baru Press
