PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN PERAN MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
FARADILLA PRASTIKA 120462201170
Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 2016
PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN PERAN MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
FARADILLA PRASTIKA Jurusan Akuntasi, Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Ali Haji (UMRAH) 2016 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akuntabilitas publik dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Manajerial pada SKPD Pemerintah Kota Tanjungpinang secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat survey. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD pemerintah kota tanjungpinang yang berjumlah 12 SKPD. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode sampling probability dengan jumlah 72 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan cara menyebarkan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS22.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas public berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Dan kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 55.5% selebihnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Akuntabilitas Publik, Peran manajerial pengelola keuangan daerah, Kinerja Manajerial
1. PENDAHULUAN
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidak puasan. Tujuan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayalan instansi pemerintah. Pemerintah dituntut untuk dapat lebih transparasi dan akutanbel dalam menjalankan adminsitrasi pemerintah khususnya yang berhubungan dengan anggaran Pemerintah daerah diharuskan untuk selalu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan daerah yang bersifat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam mengelola pembangunan daerah perlu ditunjang oleh beberapa sumber keuangan yang berasal dari daerah yang bersangkutan, kemudian diperlukan
beberapa kebijakan keuangan yang ditempuh pemerintah untuk mengatur semua konsep pembangunan daerah tersebut. Suatu daerah dengan adanya pembangunan maka harus memiliki anggaran (APBD) yang biasanya dikelola oleh daerah itu sendiri. Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan pada periode tertentu (1 tahun), biasanya dalam perencanaan APBD harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran dapat disebut sebagai alat pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap kebijakan publik. Dewan tidak hanya diberikan kekuasaan untuk bersama-sama dengan eksekutif
menyusun
anggaran, eksekutif juga bertanggungjawab terhadap DPRD. Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akan melakukan renovasi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2016 ini sebesar Rp 3 miliar mendapat sorotan dari NCW Kepri dan masyarakat. Diduga, hal tersebut dapat melemahkan kinerja institusi kejaksaan dalam mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi di Kota Tanjungpinang, salah satunya proyek taman tepi laut. Seseuai dengan pernyataan Ketua LSM NCW Kepri Mulkansyah, LintasKepri.com (2016) Disoroti Karena Pakai Dana APBD Kota Tanjungpinang, Diduga Akan Melemahkan Penyelidikan Kasus Korupsi. Masih banyak penyelewangan dana negara seperti dalam penyelidikan dugaan kasus korupsi di BUMD tersebut masih terus kita lakukan. Kita juga sudah koordinasi dengan pihak BPKP menilai audit investigatif untuk mengungkap penggunaan aliran
dana sebesar Rp 4,1 miliar melalui APBD Pemko Tanjungpinang . Diduga, juga telah disalah gunakan untuk kegiatan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya alias fiktif. Bertia Entermezo. Com (2016) Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa jika tidak adanya transparasi dan akuntabilitas publik serta peran manajerial keuangan daerah yang mengelola keuangan daerah tidak berjalan baik maka akan berdampak buruk terhadap kinerja SKPD dengan berkembangnya korupsi. Mengingat pentingnya pengaruh akuntabilitas publik, dan
Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial. Maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul: Pengaruh Akuntabilitas Publik, Dan Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kota Tanjungpinang. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : 1.
Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Tanjungpinang?
2.
Apakah peran manajerial pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Tanjungpinang?
3.
Apakah akuntabilitas publik dan
peran manajerial pengelolaan keuangan
daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Tanjungpinang?
2. TINJAUAN PUSTAKA Akuntabilitas Publik Mardiasmo (2005:112), menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas public sebagai
kewajiban
pihak
pemegang
amanah
(agent)
untuk
memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan pertanggung jawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).
Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah suatu peran yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah untuk mendorong dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisasi atau unityang dipimpinnya. Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya dengan berbagai peran atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang di identifikasi dengan suatu posisi .Herminingsih, (2009). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan/kegiatan yang
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan UU33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan,
efisien,
ekonomis,
efektif,
transparan,
dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintahan, salah satunya adalah terkait dengan manajemen keuangan Negara maupun daerah.
Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Organisasi sektor publik memiliki tugas utama untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan masyarakat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (agency relationship), dalam hal ini pemerintah sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh masyarakat sebagai principal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya .Mahmudi, (2010:8). Kemudian Mahmudi melanjutkan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah hubungan pertanggungjawaban, pemerintah sebagai agen harus mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat yang telah memberikan dana (public fund) kepada pemerintah. Bastian (2009), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Adapun menurut Baihaqi (2012) Kinerja manajerial adalah kinerja para individu dalam kegiatan manajerial meliputi, antara lain, perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi, dan representasi
.Mahoney et al. dalam rizka (2014). Menurut Mahmudi (2010:4), manajemen berbasis kinerja merupakan suatu metode untuk mengukur kemajuan program atau aktivitas yang dilakukan organisasi sektor publik dalam mencapai hasil atau outcome yang diharapkan oleh klien, pelanggan, dan stakeholder lainnya.
Kerangka Pemikiran Akuntabilitas Publik
H1
X1
Kinerja Manajerial
H2
Y
Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah X2
H3
Pengembangan Hipotesis Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengukuran kinerja merupaakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya dengan
adanya
akuntabilitas
publik,
pemerintah
daerah
memberikan
pertanggungjawaban semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik ekternal, dengan demikian akuntabilitas publik mempengaruhi peningakatan kinerja pemerintah daerah.
Putra (2013), membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif akuntabilitas dengan kinerja manajerial SKPD. Citra (2010), juga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manejerial, karena dengan adanya pertanggungjawaban publik, masyarakat tidak hanya dapat mengetahui anggaran tersebut tetapi juga dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. H1 = Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja
perangkat daerah.
Pengaruh Peran Manajer Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk dapat menerapkan prinsip- prinsip dalam good governance tidak terlepas dari dukungan dan optimalisasi peran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk didalamnya peran pengelola keuangan daerah. Manajemen pengelolaan keuangan daerah mengorganisasikan dan mengelola sumber- sumber daya dan kekayaan yang di daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh daerah tersebut.Keberhasilan daerah untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut disebut kinerja.Maka untuk untuk dapat mewujudkan kinerja dari pemerintah daerah dibutuhkan peran manajerial dari para pengelola keuangan daerah.
H2 = Peran manajer pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah
Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Peran Manajer Pengelola Keuangan Daerah secara
simultan mempengaruhi
Kinerja Manajerial Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, manajer membutuhkan laporan kinerja dari stafnya untuk meningkatkan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Bagi pihak eksternal, informasi kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik (Deddi, 2010). H3 =
Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Peran Manajer Pengelola Keuangan Daerah Secara simultan mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah
3.METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Dalam penulisan ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu
data
primer dan data skunder. 1) Data primer, yaitu data yang langsung penulis peroleh dari objek penelitian pada masyarakat Tanjungpinang,Ferdinand, (2006:127), 2) Data Skunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Populasi dan Sampel 3)
Sugiyono (2005:90) memberikan pengertian populasi sebagai wilayah
generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Responden penelitian adalah pejabat eselon tiga dan empat selaku kuasa pengguna anggaran pada tiap SKPD di Pemerintah Kota Tanjungpinang. Berjumlah 72 orang. Sugiyono (2005:90), memberikan pengertian populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam riset merupakan pekerjaan yang memerlukan waktu dan biaya yang cukup banyak. Sering kali kegagalan riset disebabkan oleh sulitnya
mengumpulkan data. Pengumpulan data tidak harus dilakukan sendiri oleh peneliti, tetapi bisa juga dengan bantuan orang lain sebagai enumerator atau tenaga pengambil data. Metode Pengambilan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari: 1)
Teknik wawancara Teknik wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada bagianbagian atau pihak terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan.
2)
Teknik Observasi Teknik observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena pada objek penelitian.
3)
Metode Dokumentasi Merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dengan meneliti dan mencarai data-data pada objek peneliti yang melipputi sejarah perusahaan, stuktur organisasi, dan tugas masing-masing bagian.
4)
Teknik penyebaran kusioner
5)
Teknik Kepustakaan Studi pustaka, dimana data yang diperoleh dari teori, refrensi atau literatur dan buku-buku pengetahuan yang menunjang seta data dokumentasi lainnya yang membahas pembahasan.
Teknik Pengukuran Data Kegiatan yang cukup penting dalam keseluruhan proses penelitian adalah pengolahan data. Dengan pengolahan data dapat diketahui tentang makna dari data yang berhasil dikumpulkan. Dengan demikian hasil penelitian akan segera diketahui. Dalam pelaksanaannya, pengolahan data dilakukan melalui bantuan komputer dengan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 22. Data yang dioleh dalam penelitian ini berupa data primer atau data mentah yang nantinya diolah sehingga menjadi data yang valid. Langkah-langkah atau prosedur pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui Instrumen dalam penelitian ini adalah skala Likert yaitu skala yang digunakan untukmengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat instrumen.Skala Likert dalam penelitian ini ditunjukkan dengan jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pemberian nilai untuk masing-masing instrumen juga bergradasi, yaitu:
Sangat Setuju (SS) 5
Setuju (S) 4
Pengukuran Skala Likert Ragu-ragu Tidak Setuju Sangat tidak (RR) (TS) Setuju (STS) 3 2 1
Metode Analisis Data Dalam penelitian ini, metode analisis data yang dilakukan dengan analisis statistik dan menggunakan bantuan komputer menggunakan software SPSS 20.0. Pengujian statistik dalam penelitian ini terdiri dari pengujian data terdapat , pengujian asumsi klasik, pengujian dengan melakukan analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis.
4.HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Diskriptif Tabel 4.4 Statistik Diskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum 72 21 45
Mean Std. Deviation 36,11 4,359
Akuntabilitas Publik Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan daerah Kinerja Manajerial Valid N (listwise)
72
19
45
36,85
4,320
72
27
45
37,46
4,252
72
Sumber Data Olah SPSS (2016)
Berdasarkan data dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa: 1. Hasil pengukuran variabel Akuntabilitas Publik, memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 72, dengan nilai minimum (21), nilai maksimum (45), mean 36,11, dan standart deviation 4.359, artinya bahwa variabel akuntabilitas publik manusia memiliki tingkat reliabilitas sebesar 4.359 dan mendekati sifat homogenitas.
2. Hasil pengukuran variabel Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan daerah, memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 72, dengan nilai minimum (19), nilai maksimum (45), mean 36.85, dan standart deviation (simpangan baku) 4.320 artinya bahwa variabel Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan atau reliabilitas memiliki tingkat kepercayaan sebesar 4.320 dan mendekati sifat homogenitas. 3. Hasil pengukuran variabel Kinerja Manajerial memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 72, dengan nilai minimum (27), nilai maksimum (45), mean 37.46, dan standart deviation (simpangan baku) 4.252 artinya bahwa variabel Kinerja Manajerial sebesar 4.252 dan mendekati sifat homogenitas
Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suaatu instrumment alat ukur
telah
menjalankan
fungsi
ukurnya.
Uji
validitas
dilakukan
dengan
membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk signifikansi 5 % dari degre of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya bila r hitung < r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid. Ghozali, (2006:102).
Uji Reliabilitas Realiabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisiner yang merupakan indikator dari variabel.Suatu kuisioner dinyatakan dikatakan reliabel atau
handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji stastik Cronbach Alpha (a).Suatu konstruk atau variabel dikatakan realiabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70, Ghozali (2005:100). Pengujian Realiabilitas Alpha Hitung
Cronbach’s Alpha
Kesimpulan
Akuntabilitas Publik (X1)
0.810
0,70
Reliabel
Peran Manajerial Pegelolaan Keuangan (X2) Kinerja Manajerial (Y)
0.759
0,70
Reliabel
0.837
0,70
Reliabel
Variabel
Sumber: Olah Data SPSS (2016) Berdasarkan
tabel
4.6
diatas
haasil
pengujian
reliabilitas
tersebut
menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas publik mempunyai koefisien Alpha 0,810> 0,70, variabel Peran Manajerial Pegelolaan Keuangan mempunyai koefisien Alpha 0.759> 0,70 variabel kinerja manajerial 0.837> 0,70, dan sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.
Uji Normalitas Menurut Ghozali (2006:110), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau
mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan pengujian berikut: 1) Uji Kolmogrov Smirnov Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah: a. Jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi normal b. Jika nilai signifikan < 0.05 maka distribusi tidak normal Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah: a. Ho : Data residual berdistribusi normal b. Ha : Data residual tidak berdistribusi normal 2)
Histogram Pengujian dengan model histogram memiliki ketentuan bahwa data normal
berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal. Jika data melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri berarti data tidak terdistribusi secara normal. Sugiono,(2006:210). Grafik Normality Probability Plot. Dalam uji ini, ketentuan yang digunakan adalah: a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. b. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji Heteroskedastisitas Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Misbahuddin dan Hasan (2013:101) adapun teknik yang dapat dipakai untuk
mendeteksi gejala heteroskedastisitas khusunya untuk penelitian ini dengan uji glesjer. Serta, ditambah lagi dari metode Widjaya (2012:130) yaitu grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitisitas adalah dengan menggunakan metode: 1) Uji Glesjer (Glesjer test) Uji glesjer(Glesjer test)menurut Misbahuddin dan Hasan (2013:103) yaitu dengan membuat model regresi yang melibatkan nilai mutlak residu (│e│) sebagai variabel terikat terhadap semua variabel bebas.Jika semua variabel bebas signifikan secara statistik maka dalam regresi terdapat heteroskedastisitas. Namun, dalam perhitungan nilai thitung denganmenggunakan uji koefisisensi korelasi spearman dengan menentukan nilai (α) dan ttabel. Adapun hasilnya uji glesjer akan dihitung dengan menggunakan bantuan dari SPSS22 for Windows, serta penentuan (α) dan ttabel dihitung secara manual berdasarkan olahan data dari SPSS22 for Windows. 2) Cara Grafik Wijaya (2012), menjelaskan bahwa salah satu cara untuk melihat adanya masalah heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Wijaya (2012), menjelaskan cara menganalisisnya adalah sebagai berikut:
a) Dengan melihat apakah titik-titik memiliki pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Jika terjadi, indikasinya terdapat heteroskedastisitas. b) Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 10 pada sumbu Y, indikasinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil Uji Heteroskedasitas c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)
Sumber Data Olah SPSS (2016)
Dapat dlihat titk-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedatisitas.Selain
itu uji
heteroskedastisitas dapat juga digunakan uji Glejser, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedatisitas.
Uji Multikoliniearitas Menurut Ghozali (2006:91), Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Ghozali (2006:91), mengemukakan bahwa pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat varians Inflation Factor (VIF) dan korelasi diantara variable independen. Jika nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0.10,maka tidak terjadi multikolinieritas. Suatu model dikatakan terdapat gejala multikolonieritas yaitu jika korelasi diantara variabel indenpenden lebih besar dari 0.9 Multikolonieritas Model Akuntabilitas Publik ( X1 ) Peran Manajerial Pegelolaan Keuangan Daerah (X2)
Collinearity Statistics Tolerance VIF ,637 1,427 ,637
1,288
Sumber Data Olah SPSS (2016) Berdasarkan tabel 4.9 diatas, terlihat bahwa nilai VIF dan tolerance untuk variabel Akuntabilitas publik (X1) dengan nilai Tolerance 0.637> 0,1 dengan VIF 1.427<10. Variabel Peran Manajerial Pegelolaan Keuangan daerah (X2) mempunyai nilai Tolerance 0.637> 0,1 dengan VIF 1.288 <10, Maka dapat disimpulkan bahwa pada model ini tidak ditemukan adanya masalah multikolonieritas.
Analisis Regresi Berganda Untuk mengetahui model atau bentuk hubungan pengaruh antar variabel dan untuk mengetahui positif atau negatifnya pengaruh variabel bebas pengaruh Akuntabilitas Publik (X1), Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) terhadap variabel terikat Kinerja Manajerial (Y) dimana dari sampel yang diperoleh, digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 +ε
Dimana : Keterangan : Y’
= Dependent variabel (Kinerja Manajerial)
A
= Konstata
b1, b2,
=
Koefisien regresi
X1
= Independent variabel (Akuntabilitas Publik)
X2
= Independent variabel (Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah)
e
= Standar error
Uji Hipotesis Uji (Uji T) Yaitu suatu uji digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independent dengan variabel dependen.Uji ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan t- table. 1. Penentuan Nilai Kritis (t- tabel) Untuk menguji hipotesis menggunakan uji – t dengan tingkat signifikan (x) 5%, dengan sampel (n). 2. Kriteria Hipotesis a.
Ho : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen Akuntabilitas Publik ,Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap variabel dependen Kinerja Manajerial
b. Ha : Ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen Akuntabilitas Publik ,Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap variabel dependen Kinerja Manajerial. c. Jika nilai t hitung > t table Ho ditolak dan Ha diterima hal ini berarti bahwa ada hubungan antara variabel independen Akuntabilitas Publik ,Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah, variabel dependen Kinerja Manajerial. Jika nilai t hitung < tabel, Ho diterima dan Ha ditolak hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen Akuntabilitas Publik ,Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap variabel dependen Kinerja Manajerial.
Uji Simultan (Uji F) Yaitu untuk menguji secara serempak (simultan). Pengujian bertujuan hipotesis untuk mengukur kwalitas produk Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial yaitu dengan membandingkan f- hitung dengan F table dengan level of confidence 95% . 1. Pengujian Nilai Kritis (f- tabel). Untuk menguji hipotesis ini dengan menggunakan uji – F dengan tingkat signifikan pada (x) 5 %, dengan sampel (N) dan jumlah variabel (k) = 2 2. Penguji Hipotesis. Ho
: tidak ada yang signifikan antara variabel independen Akuntabilitas Publik ,Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah secara bersama sama dengan variabel Kinerja Manajerial.
3. Ha : ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen Akuntabilitas Publik ,Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah secara bersama sama dengan variabel Kinerja Manajerial 4. Kriteria Pengujian. a. Jika nilai F hitung > F table, Ho ditolak dan Ha diterima b. Jika nilai F Hitung < F table, Ho diterima dan Ha ditolak. Koefisien Determinan (R2) Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (R2 = 0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R2 = 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila R 2 = 1,
maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu. Koefisien Determinasi (R²) Model Summaryb Model
R
R Square
1
,753
a
Adjusted R Square
,567
Std. Error of teh Estimate
,555
2,838
Sumber Data Olah SPSS (2016) 2
Dari hasil tabel 4.10 besarnya Adjusted R berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS 22 diperoleh sebesar 0.555 Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Akuntabilitas publik, Peran Manajerial Pegelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja sebesar 55.5 %. Sedangkan sisanya sebesar 44.5 % adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang tidak disebutkan 5.KESIMPULAN DAN SARAN A. Akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial. B. Peran Manajerial Pegelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial. C, Akuntabilitas publik, Peran Manajerial Pegelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Manajerial.
Saran Dari kesimpulan yang telah diperoleh, maka dapat diberikan saran – saran sebagai berikut: 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah baik menurut SKPD maupun pemerintah daerah secara keseluruhan, sebaiknya pemerintah daerah menerapkan anggaran partisipatif, agar para SKPD tersebut memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih besar dan mencakup pada seluruh pengelola keuangan daerah. 3. Disamping itu juga untuk penelitian selanjutnya supaya menambahkan budaya organisasi sebagai variabel moderating. Hal ini disebabkan budaya organisasi di setiap SKPD berbeda- beda
6.DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim dan Theresia Damayanti. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua. Cetakan: Pertama. Yogyakarta. Penerbit: UPP STIM YKPN Bastian, Indra. (2009). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFEYogyakarta.
Citra. (2010). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Manajerial Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kota Semarang, Skripsi Ferdiani, D. (2012). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Pegawai Sekretariat Daerah Prov.Jawa tengah (Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi sebagai Variabel Intervening). Jawa Tengah. Ghozali, Imam. (2007). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Kenis, I, (1979). Effects of Budgetary Goals Characteristics on managerial Attitudes and Performance, The Accounting Review Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta Mahoney, T.A., Jerdee, T.H, & Carrol, S.J. (1963). Development of Managerial Performance: A Research Approach. Cincinnati, OH: South-Western. Natalia, Dewinda Putri. (2010). Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Skripsi. Universitas Diponegoro.
Nordiawan, Deddi . 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat Nurcahyani, Kunwaviah. 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi sebagai Variabel Intervening. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Putra, Deki. (2013), Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah, Universitas Nergi Padang
Sekaran, U. (2006). Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Simbolon, Anthon. (2006), Akuntabilitas Birokrasi Publik, Edisi Revisi, Penerbit UGM, Yogyakarta Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta. Sumarno, J. 2005. “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial. Simposium Nasional akuntansi VIII. Rosalin, Faristina. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Skripsi.UNDIP.
Robbins SP, at al, (2006). Perilaku Organsiasi ed 12, Jakarta: Salemba Empat
