PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL, PERAN MANAJER, DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA MANAJERIAL ( STUDI KASUS PADA DPPKAD KABUPATEN SUKOHARJO )
SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun Oleh: NURUL AZIZAH B 200 080 218
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2012
PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL, PERAN MANAJER, DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA MANAJERIAL ( STUDI KASUS PADA DPPKAD KABUPATEN SUKOHARJO ) NURUL AZIZAH B 200 080 218
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Pengaruh Komitmen Organisasional, Peran Manajer Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Di kantor DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer berupa kuesioner, teknik yang digunakan dalam penelitian ini uji validitas, uji realibilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji t, uji f, uji adjusted R2 yang diperoleh dari manajer yang bekerja sebagai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Sukoharjo. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dengan nilai uji thitung (-1,161) lebih kecil dari t tabel (1,684). Peran manajer berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dengan nilai uji thitung (8,058) lebih besar dari t tabel (1,684) dan Partisipasi penyusunan anggaran keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dengan nilai uji thitung (-0,506) lebih kecil dari t tabel (1,684) dan nilai sig 0,616 yang lebih besar dari 0,05.
Kata Kunci: Komitmen Organisasional, Peran Manajer, Partisipasi Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah, Kinerja Manajerial
A. PENDAHULUAN Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri (Weiner dalam Coryanata, 2004). Komitmen organisasi diperlukan sebagai salah satu indikator kinerja karyawan. Karyawan dengan komitmen yang tinggi dapat diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal. Seseorang yang bergabung dalam organisasi pada sebuah perusahaan dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Sebagai definisi yang umum. Rachmawati (2009) mengartikan komitmen organisasional sebagai sikap yang menunjukkan ―loyalitas‖ karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya. Komitmen mencakup juga keterlibatan kerja. Hal ini disebabkan karena antara keterlibatan kerja dengan komitmen organisasi sangat erat hubungannya. Keterlibatan kerja sebagai derajat kemauan untuk menyatukan dirinya dengan pekerjaan, menginvestasikan waktu, kemampuan dan energinya untuk pekerjaan, dan menganggap pekerjaannya sebagai bagian utama dari kehidupannya. Komitmen dari karyawan merupakan sesuatu yang penting. Karena dampaknya antara lain terhadap keterlambatan, ketidakhadiran, keinginan untuk pindah kerja, dan perputaran tenaga kerja. Manajer merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisasi atau unit yang dipimpinnya. Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya dengan berbagai ―peran‖ atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang diidentifikasi dengan suatu posisi (Herminingsih, 2009). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan/kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan UU 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintahan, salah satunya adalah terkait dengan manajemen keuangan negara maupun daerah. Perubahan mendasar dalam penyusunan keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintahan, salah satunya adalah terkait dengan manajemen keuangan negara maupun daerah. (Baridwan dalam Tuasikal, 2007) menegaskan tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip– prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Hal ini menandakan perubahan paradigma penyusunan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks. Chow et al., (1988) menyatakan bahwa apabila bawahan ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka menghasilkan pengungkapan informasi privat yang
mereka miliki. Dengan demikian atasan menerima informasi yang belum diketahui sebelumnya dan meningkatkan akurasi pemahaman terhadap bawahan sehingga semakin mengurangi informasi asimetris dalam hubungan atasan sebagai pemegang kuasa anggaran dan bawahan sebagai pelaksana anggaran. Sejalan dengan ini Yusfaningrum (2005) mengatakan bahwa bila bawahan diberi kesempatanm untuk memberikan masukan berupa informasi yang dimilikinya kepada atasan maka atasan akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan yang relevan dengan tugas. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002). Dalam penyusunan anggaran diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi terutama yang bersifat informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya. Menurut Brownell dalam Coryanata (2004) partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran melibatkan semua tingkat manajemen untuk mengembangkan rencana anggaran. Partisipasi dari bawahan dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja karena dengan adanya komunikasi antara atasan dan bawahan dapat memungkinkan bawahan untuk memilih. Tindakan memilih tersebut dapat membangun komitmen sebagai tanggung jawab atas apa yang telah dipilih dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja. Pada era otonomi, daerah diberi wewenang dan tanggung jawab yang besar untuk menyusun sumber-sumber keuangan (desentralisasi administratif) demi kemakmuran rakyat di daerahnya. Desentralisasi administratif tersebut, dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan penyusunan sumbersumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik (Coralie dalam Rohman, 2007). Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada aparat di daerah, bahkan sampai ke hirarki yang lebih rendah. Hal ini berakibat pada fungsi dan peran yang harus dimainkan oleh para pejabat di daerah (Widodo dalam Rohman, 2007). Para pejabat yang melakukan fungsi perencanaan serta pengendalian anggaran adalah manajer dalam satuan kerja perangkat daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab. Keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah.. Sejak tahun 2006, yaitu sejak ditetapkannya Kepmendagri 13/2006 tentang tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang mengacu pada PP 58/2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hingga
sekarang pemerintah daerah di seluruh Indonesia telah dan sedang mengimplementasikan model struktur kekuasaan (otoritas) baru dan rancangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang juga baru. Ini merupakan keniscayaan, sebab dengan peraturan tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja yaitu APBD yang penyusunannya harus dengan model anggaran partisipatif. Dengan model APBD berbasis kinerja, struktur kekuasaan (otoritas) penyusunan APBD tidak hanya bergantung pada Kepala Daerah (model terdahulu tersentralisasi), bahkan harus didasarkan pada kekuasaan (otoritas terdesentralisasi) yang lebih bawah, yaitu pimpinan Badan, Dinas, Kantor, dan unit-unit lainnya (Syafruddin, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2010) mengemukakan bahwa komitmen organisasional berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja manajerial yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi, membantu unit kerja untuk mencapai kinerja organisasi yang diharapkan. Sementara itu peran manajer pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini disebabkan karena pengelolaan keuangan yang baik dalam SKPD membantu unit kerja dalam mencapai kinerja memperlihatkan kinerja manajerial yang baik pula. Menurut Sumarno (2005) penelitian Browneell, Brownell dan Mcinnes, Steers, Ivancevich, dan Indriantoro menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Cherrington, Milani, Kenis, Brownell dan Hirst serta Morse dan Reiner menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial menunjukkan hubungan yang positif tidak signifikan. Penelitian Stedry dan penelitian Bryan dan Locke menunjukkan pengaruh negatif antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Penelitian ini merupakan replikasi dan ekstensi penelitian Putri (2010). Perbedaannya adalah penambahan satu variabel independen yaitu partisipasi penyusunan anggaran keuangan daerah dan objek yang akan diteliti dalam penelitian kali ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Sukoharjo. Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis ingin meneliti mengenai Pengaruh Komitmen Organisasional, Peran Manajer Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial ( Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo ). B. LANDASAN TEORI Pengaruh Komitmen Organisasional Komitmen organisasi menurut Yustina (2006) adalah derajat sejauh mana keterlibatan seseorang dalam organisasinya dan kekuatan identifikasinya terhadap suatu organisasi tertentu. Karenanya komitmen organisasi ditandai dengan tiga hal yaitu: (1) Suatu kepercayaan yang kuat terhadap organisasi dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi (2) Keinginan yang kuat untuk memelihara hubungan yang kuat dengan organisasi dan (3) Kesiapan dan kesediaan untuk menyerahkan usaha keras demi kepentingan organisasi. Sementara Robbins (2001) mengemukakan bahwa komitmen karyawan pada organisasi merupakan salah satu
sikap yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seseorang karyawan terhadap organisasi tempat dia bekerja. Komitmen organisasi menunjukkan suatu daya dari dalam diri seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu organisasi. Pengertian komitmen organisasi menurut Riggio (2000) “Organizational commitment is a worker’s feelings and attitudes about the entire work organization” artinya komitmen organisasi adalah semua perasaan dan sikap karyawan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi dimana mereka bekerja termasuk pada pekerjaan mereka. Luthans (1995) mengartikan komitmen organisasi sebagai: a. A strong desire to remain a member of particular organization. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan seorang anggota organisasi tertentu. b. A willingness to exert high levels of effort on behalf of the organization. Sebuah kemauan yang kuat untuk berusaha mempertahankan nama organisasi. c. A definite belief in, and acceptance of, the values and goals of the organization. Keyakinan dan penerimaan.nilai-nilai dan tujuan organisasi. Peran Manajer Manajer merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisasi atau unit yang dipimpinnya. Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya dengan berbagai ―peran‖ atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang diidentifikasi dengan suatu posisi Mitzberg, 1973 ( dalam Herminingsih, 2009). Menurut Mitzberg manajer dapat memainkan tiga peran melalui kewenangan dan statusnya di dalam melaksanakan tugas - tugas yang dipercayakan antara lain: 1. Peran interpersonal. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan peran sebagai figurhead (simbol dari organisasi), leader (berinteraksi dengan bawahan, memotivasi dan mengembangkannya), dan liaison (menjalin suatu hubungan kerja dan menangkap informasi untuk kepentingan organisasi). 2. Peran informasional. Dalam hal ini seorang manajer harus dapat memainkan perannya sebagai monitor (memimpin rapat dengan bawahan, mengawasi publikasi perusahaan, atau berpartisipasi dalam suatu kepanitiaan), disseminator (menyampaikan infiormasi, nilai-nilai baru dan fakta kepada bawahan) serta spokesman (juru bicara atau memberikan informasi kepada orang-orang diluar organisasinya). 3. Peran penagambil keputusan. Peran ini, manajer digambarkan sebagai entrepreneur (mendesain perubahan dan pengembangan dalam organisasi), disturbance handler (mampu mengatasi masalah terutama ketika organisasi sedang dalam keadaan menururn), resources allocator (mengawasi alokasi sumber daya manusia, materi, uang dan waktu dengan melakukan penjadualan, memprogram tugas-tugas bawahan, dan mengesahkan setiap keputusan), serta negotiator (melakukan perundingan dan tawar menawar). Partisipasi Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah Menurut Brownell (1986) dalam Hehanusa (2010) partisipasi dalam penganggaran yaitu suatu proses partisipasi individu akan dievaluasi, dan mungkin diberi penghargaan berdasarkan partisipasi mereka pada sasaran (target) yang
dianggarkan dimana mereka terlibat dalam proses tersebut dan mempunyai pengaruh pada penentuan target tersebut. Siegel dan Marcony (1989) dalam Hehanusa (2010) menyatakan bahwa partisipasi akan memungkinkan terjadinya perilaku disfungsional, misalnya menciptakan slack anggaran. Jika bawahan merasa bahwa kinerja mereka akan dinilai berdasarkan tingkat pencapaian anggaran, mereka tidak akan memberikan seluruh informasi yang dimiliki pada saat penyusunan anggaran. Murray (1990) dalam Hehanusa (2010) menunjukkan bahwa partisipasi informasi dapat ditransfer dari subordinat kepada superior dan terdapat dua keuntungan yang diperoleh yaitu: subordinat dapat mengembangkan strategi yang lebih baik yang dapat disampaikan kepada subordinat sehingga kinerja akan meningkat, disamping itu dari informasi yang diberikan subordinat kepada superior akan memperoleh tingkat anggaran yang lebih baik atau lebih sesuai bagi perusahaan. Para manajer bawah sebenarnya memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan yang dimiliki manajer atas. Pada sebagian besar organisasi, para manajer tingkat menengah ke bawah lebih banyak memiliki informasi yang akurat dibandingkan dengan atasannya. Sementara pada sisi lain, manajer tingkat atas yang lebih dominan dalam posisinya akan merasa lebih mampu menyusun anggaran, keadaan ini memunculkan kendala partisipasi. Untuk menghilangkan terjadi perbedaan persepsi mengenai informasi yang dimiliki pada kedua tingkatan manajer ini yaitu manajer tingkat atas dan manajer tingkat menengah ke bawah serta memaksimalkan partisipasi agar menjadi efektif, maka manajer bawah di tingkat organisasi harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dalam proses penyusunan anggaran dengan mengungkapkan informasi yang dimiliki terkait pekerjaan sebagai kontribusi dalam penetapan jumlah anggaran. Kinerja Manajerial Kinerja (performance) menurut Rohman (2009) adalah pencapaian kerja, tindakan, perbuatan, dan lain-lain (accomplishment of work, acts, feat, etc), dalam pengertian yang lain kinerja sebagai hasil yang telah dikerjakan (something done or performed). LAN (Rohman, 2009) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic scheme) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu (dalam Rohman, 2009). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitaas dan kualitas yang terukur. Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dapat diketahui bilamana seluruh aktivitas tersebut dapat diukur. (Rohman, 2009) menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Dalam situasi partisipatif, seseorang akan meningkatkan kinerja bila berada pada posisi yang lebih tinggi. Menurut (Ramandei, 2009), kinerja
manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Sedangkan pandang Ramandei (2009), terhadap kinerja seseorang lebih bersifat situasional, tergantung pada kondisi internal dan faktor eksternal yang melingkupi individu organisasi dalam melakukan pekerjaan. Faktor eksternal berupa target dan persaingan yang menuntut kinerja yang tinggi dari individu itu sendiri. Sedangkan faktor internal berupa lingkungan kerja, gaji, kesempatan, supervise dan yang meliputi dimensi kepuasan kerja. Kinerja merupakan efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan standar, sasaran, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Ramandei, 2009). Hipotesis H1 : H2 : H3 :
Pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja manajerial Pengaruh peran manajer terhadap kinerja manajerial. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran keuangan daerah terhadap kinerja manajerial. Kerangka Penelitian H1 Komitmen Organisasional (H1)
Peran ManajerH2 (H2)
Kinerja Manajerial (Y)
Partisipasi dalam Anggaran (H3) H3 H3
C. METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang membuktikan hipotesis yang telah disusun terhadap variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan desain survey yang dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu populasi dalam lingkungan sebenarnya. Desain survey merupakan suatu rancangan penelitian dengan tujuan melakukan pengujian yang cermat dan teliti terhadap suatu objek penelitian berdasarkan suatu situasi dan kondisi tertentu dengan melihat kesesuaiannya dengan pernyataan tertentu yang diikuti dan diamati dengan cermat dan teliti.
Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Sukoharjo. Sampel penelitian ini diambil berdasarkan metode sensus dimana sampel dalam penelitian ini yaitu manajer yang bekerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 45 orang. Dalam penelitian ini yang termasuk manajer yang bekerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ( DPPKAD ) yaitu kepala DPPKAD berjumlah satu, kepala UPTD PPKAD setiap kecamatan di kabupaten sukoharjo yang berjumlah sebelas, kepala bidang berjumlah lima dan kasi berjumlah sembilanbelas. Metode Analisis Data Dalam mengumpulkan data primer yang berupa kuesioner, penulis melakukan beberapa langkah, yaitu: a. Memberikan kuesioner kepada seluruh responden b. Mengumpulkan seluruh kuesioner yang telah diisi responden Data sekunder yang berupa struktur organisasi perusahaan didapatkan langsung dari dinas yang bersangkutan. Kuesioner yang disebar di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo sejumlah 45 responden berdasarkan jumlah karakteristik sampel yang ditentukan. Data yang diolah sejumlah 37 sampel, karena dari jumlah kuesioner yang disebar hanya kembali 40 dan 3 kuesioner tidak bisa diolah atau rusak. Agar data mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut digunakan uji validitas dan uji reliabilitas agar handal. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan pengujian yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan rincian sebagai berikut: KM = a + b1KO + b2PM + b3pPPAKD + e D. HASIL PENELITIAN Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS versi 11.0 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: Variabel t hitung t tabel Sig Komitmen Organisasi -1,161 1,684 0,254 Peran Manajer 8,058 1,684 0,000 Partisipasi penyusunan -0,506 1,684 0,616 anggaran keuangan daerah Berdasarkan hasil analisis di atas maka persamaan yang dapat diperoleh adalah: Y = 15,436 - 0,144 KO + 0,838 PM - 0,0965 PPAKD a. Komitmen organisasi Uji t diperoleh thitung (-1,161) lebih kecil dari t tabel (1,684) dan nilai signifikansi 0,254 yang lebih besar dari 0,05 pada = 0,05. Maka H1 ditolak yang berarti komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, pada taraf signifikansi 5 %.
b. Peran manajer Uji t diperoleh thitung (8,058) lebih besar dari t tabel (1,684) dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 pada = 0,05. Maka H2 diterima yang berarti peran manajer berpengaruh terhadap kinerja manajerial, pada taraf signifikansi 5 %. c. Partisipasi penyusunan anggaran keuangan daerah Uji t diperoleh thitung (-0,506) lebih kecil dari t tabel (1,684) dan nilai sig 0,616 yang lebih besar dari 0,05 pada = 0,05. Maka H3 ditolak yang berarti partisipasi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, pada taraf signifikansi 5 %. Pembahasan Hipotesis 1. . Pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja manajerial Hasil análisis data menunjukkan bahwa komitmen organisasional tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan nilai koefisien – 1,161 pada tingkat signifikansi 0,254, yang berarti tidak signifikan karena berada diatas nilai signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh komitmen organisasional yang rendah dapat menurunkan kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah khususnya di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian Sumarno (2005), Putri (2010), Darwito (2008) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasional berpengaruh terhadap kinerja manajer instansi pemerintah. Memiliki komitmen organisasional merupakan elemen penting dalam bekerja di organisasi pemerintahan. Seseorang dengan memiliki komitmen organisasional di organisasi pemerintah dapat diharapkan memiliki pandangan yang positif serta berusaha berbuat yang terbaik untuk mencapai tujuan dan kinerja yang lebih baik lagi. Goal setting theory menyatakan bahwa individu berkomitmen terhadap sasaran, artinya bertekad untuk tidak menurunkan/meninggalkan sasaran atau menghasilkan tingkat kerja yang lebih tinggi. 2. Pengaruh peran manajer terhadap kinerja manajerial Hasil analisis data H2 menunjukkan peran manajer terhadap kinerja manajerial berpengaruh positif sebesar 8,058 pada tingkat signifikansi sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran manajer yang tinggi dapat meningkatkan kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah khususnya di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri (2010) dan Rahman (2007) yang menyatakan secara signifikan ada pengaruh antara peran manajer terhadap kinerja. Peran yang dimainkan oleh para pengelola keuangan seperti peran interpersonal, peran informasi dan peran pengambilan keputusan juga dapat berpengaruh kepada pemerintah daerah. Dengan manajer memiliki peran tersebut, mendorong para pengelola keuangan untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah daerah. 3. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran keuangan daerah terhadap kinerja manajerial Hasil analisis data H3 menunjukkan partisipasi dalam penyusunan anggaran keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan nilai sebesar 0,606 dengan nilai signifikansi 0,616 yang berarti tidak signifikan karena berada
diatas nilai signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi penyusunan penganggaran daerah yang rendah dapat menurunkan kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah khususnya di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti Hehanusa (2010), Rohman (2010), Hermaningsih (2009), Suryanawa (2009), Sardjito (2007), Nurcahayani (2010), Abdulah (2010), dan Nor (2007) Yang mana secara keseluruhan mengungkapkan bahwa partisipasi penyusunan keuangan atau penganggaran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial atau karyawan. Sampel pada penelitian ini terlibat dalam penyusunan anggaran, karena mereka ikut berpartisipasi dalam penganggaran keuangan dan bekerja di dinas yang mengurusi keuangan daerah seperti pengesahan, serta membuat kebijakan keuangan bersama. E. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil analisis Pengaruh komitmen organisasional, peran manajer dan partisipasi penyusunan anggaran keuangan daerah terhadap kinerja manajerial ( Studi kasus pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo), dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: a. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dengan nilai uji thitung (-1,161) lebih kecil dari t tabel (1,684) dan nilai sig 0,254 yang lebih besar dari 0,05 pada = 0,05. b. Peran manajer berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dengan nilai uji thitung (8,058) lebih besar dari t tabel (1,684) dan nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 pada = 0,05. c. Partisipasi penyusunan anggaran keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dengan nilai uji thitung (-0,506) lebih kecil dari t tabel (1,684) dan nilai signifikan 0,616 yang lebih besar dari 0,05 pada = 0,05. Saran 1. 2. 3.
Saran bagi penelitian selanjutnya mengembangkan sampel yang lebih luas untuk menambah sampel manajer di kantor DPPKAD di kabupaten Lain. Menambahkan variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Menambahkan masa jabatan.
DAFTAR PUSTAKA Abdulah, 2010. Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol. 9, No. 2 Agustus 2010: 118–134 Chow, C. W., Cooper, J. C., Dan Waller, W. S. 1988. Participative Budgeting: Effects Of A Truthinducing Pay Scheme And Information Asymmetry On Slack And Performance. The Accounting Review, 63, (1), Pp. 111-122 Darwito, 2008. Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan. Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Hehanusa, 2010. Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat: Integrasi Variabel Intervening Dan Variabel Moderating Pada Pemerintah Kota Ambon Dan Pemerintah Kota Semarang. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Herminingsih, 2009, ―Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran Dan Peran Manajerial Pegelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah‖, Universitas Diponegoro, Semarang Isma Coryanata. 2004. ―Pelimpahan Wewenang Dan Komitmen Organisasi Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Manajerial‖. Disampaikan Pada Simposium Nasional Akuntansi (Sna) Vii. Denpasar, 2—3 Desember 2004 Kreitner, Dan Kinicki. 2003. Organizational Behavior, Mcgraw-Hill Companies, Inc Luthan, G.P., Dan Marshall, H.A. 1995. The Effects Of Self-Set, Particcipatively Set And Assigned Goals On The Performance Of Government Employees, Personal Psychology, 35 Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ii, Penerbit Andi, Yogyakarta. Nor, 2007. Desentralisasi Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Manajerial. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar Nurcahyani, 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
Putri Natalia Dewinda, 2010, “Pengaruh Komitmen Organisasional Dan Peran Manajer Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Studi Pada Kabupaten Tegal”, Universitas Diponegoro. Semarang Rachmawati. S. R. 2009. “Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Bidang Keuangan Pada Kabupaten Sukoharjo.” Skripsi Tidak Dipublikasikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ramandei, P. 2009. “Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah‖. Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang. Robbins, Stephen P. 2001 Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Applikasi, Edisi Bahasa Indonesia Pt. Prenhallindo, Jakarta. Rohman Abdul, 2007, “Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah”, Jurnal Maksi, Vol 7, No. 2, Pp.206-220. Rohman Abdul, 2009, “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah”, Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, Vol 9, No. 1, Pp.206-220. Sardjito, 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar Sumarno J, “Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Manajerial”, Sna XIII 2005 Solo. Suryanawa, 2009. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Syafruddin, M. 2006. Dampak Struktur Kekuasaan Pada Penggunaan Sikd Untuk Kontrol Keputusan Dan Manajemen Keputusan, Dan Perilaku Manajerial : Studi Pada Organisasi Pemerintahan Daerah, Sna 9, Padang
Tuasikal, Askam, 2007, Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik, Vol.08, No.01, Februari 2007.
----------, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. ----------, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. ----------, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. ----------, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Yusfaningrum, Kusnasriyanti Dan Imam Ghozali. 2005. Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Tujuan Anggaran Dan Job Relevant Information (Jri) Sebagai Variabel Intervening (Penelitian Terhadap Perusahaan Manufaktur Di Indonesia), Sna Viii, Solo. Yustina. (2006). ―Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Kinerja Manajer Dengan Komitmen Organisasi Dan Motivasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kantor Cabang Perbankan Di Kota Bengkulu”). Skripsi, S1 Akuntansi Unib
