PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN TUJUAN DAN EVALUASI TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN TUJUAN DAN EVALUASI TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO Abdul Latif Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan membahas keterkaitan antara karakteristik anggaran yang meliputi partisipasi anggaran, kejelasan tujuan, dan evaluasi terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Dari penelitian ini ketahui bahwa Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan keikutsertaan aparat dalam melakukan usulan kegiatan dari masyarakat, usulan SKPD, melaksanakan penyusunan anggaran dengan sungguh-sungguh, penanganan penyusunan anggaran, kebijakan umum anggaran dan hasil program kegiatan penyusunan anggaran. Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan kejelasan atas percepatan pelaksanaan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan APBD, memuaskan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan APBD, besarnya anggaran yang dikelola, keterbatasan sumber daya dan hasil kegiatan yang dicapai. Kata Kunci : Partisipasi, Kejelasan tujuan dan Evaluasi

A. PENDAHULUAN Pembangunan nasional merupakan suatu proses perencanaan yang terarah dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan pembangunan yang membutuhkan adanya pendanaan. Sumber pendanaan dititikberatkan pada adanya penggunaan anggaran yang memainkan peranan penting dalam proses pembangunan. Proses penggunaan anggaran pada prinsipnya mengacu kepada pembiayaan dan pendapatan anggaran yang dikelola oleh suatu lembaga atau unit pemerintah daerah. Proses anggaran yang bagus tercermin dari tercapainya kinerja anggaran. Penerapan suatu kinerja anggaran dapat tercermin dari adanya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 memuat tentang Pedoman Penyusunan rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama unit organisasi perangkat daerah/unit kerja (Dina, 2010).

77

Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan dan Evaluasi ….

Rancangan anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut dengan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK atau Formulir ). Pada RASK ini tergambar adanya kerangka logis hubungan antara kebijakan anggaran baik yang bersifat arah dan kebijakan umum APBD serta strategi atau prioritas APBD (dengan anggaran operasional) program dan kegiatan anggaran daerah. Pelaksanaan kegiatan anggaran ini harus disesuaikan dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan unit kerja yang bersangkutan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada publik. RASK memuat standar analisis belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya instrumen pokok dalam setiap penentuan penerapan kinerja. Ukuran bagi suatu instansi pemerintah dalam memanfaatkan dan menggunakan anggaran merupakan bagian dari aktivitas pengelolaan anggaran daerah yang ukurannya bagi setiap instansi yaitu terlihat pada Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (LAKIP) di mana terlihat dalam LAKIP tersebut yang indikatornya terdiri input, proses dan output sesuai dengan laporan keuangan dari masing-masing instansi pemerintah. Penerapan karakteristik anggaran terhadap kinerja anggaran, yang diterapkan pada Badan Pengelola Anggaran daerah (BPKD) Kabupaten Gorontalo pada prinsipnya merupakan instansi yang menangani penggunaan anggaran pada sektor publik yang terkait dengan adanya proses penentuan alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas anggaran dalam satuan moneter yang digunakan untuk dana publik. Perbedaan dalam berbagai sektor penggunaan alokasi tersebut terdistribusikan melalui pengelolaan anggaran daerah untuk melihat kinerja anggaran yang dikelola oleh Badan tersebut. Untuk meningkatkan kinerja anggaran yang dikelola oleh BPKD Kabupaten Gorontalo, keberhasilan tersebut banyak ditentukan oleh adanya aspek partisipasi anggaran, aspek kejelasan tujuan anggaran, aspek evaluasi anggaran. Kondisi penggunaan anggaran BPKD saat ini terdapat kecenderungan bahwa tingkat partisipasi dari aparat pengelola anggaran belum mempertimbangkan bentuk penyusunan kegiatan APBD yang teralokasikan dengan baik, belum banyak kegiatan yang diusulkan mengakomodir usulan dari masyarakat, masih banyak aparat belum sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan usulan yang tepat sasaran dengan alokasi anggaran, penanganan yang dilakukan aparat selama ini belum menunjukkan kegiatan yang terkelola dalam efisiensi anggaran, program-program anggaran yang dilakukan masih banyak belum sesuai dengan target dan sasaran program dan hasil dari program yang diterapkan belum mencerminkan pemanfaatan anggaran. Selanjutnya dari aspek kejelasan tujuan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja anggaran masih ditemukan adanya beberapa tujuan yang diterapkan oleh BPKD selama ini belum jelas dalam percepatan pelaksanaan program yang dianggarankan, tujuan penggunaan anggaran belum terukur

78

http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab

Abdul Latif

secara kuantitatif, masih banyak hasil dari tujuan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, bentuk-bentuk pelaksanaan anggaran belum terkelola sesuai tujuan yang diinginkan dan adanya berbagai indikasi, belum menunjukkan adanya perumusan sasaran kegiatan yang pasti dan terukur dari anggaran yang dikelola. Adanya aspek partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan evaluasi anggaran merupakan variabel yang menentukan suatu penilaian kinerja anggaran yang sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang melihat adanya input berbagai pengelolaan anggaran, sesuai output yang dihasilkan dan penggunaan outcome anggaran yang digunakan dalam suatu pengalokasian. Memahami pentingnya hal ini, maka diperlukan adanya suatu kajian dalam melihat seberapa besar pengaruh karakteristik anggaran terhadap kinerja anggaran pemerintah pada Badan Pengelola Anggaran daerah (BPKD), untuk dilihat adanya pelaporan yang menunjukkan pengaruh tersebut. Berdasarkan hal itu, peneliti tertarik untuk memilih judul: “Pengaruh Karakteristik Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo”.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis berganda dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yakni untuk menganalisis pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan serta untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Untuk mengetahui apakah karakteristik anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, maka dasar pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan nilai probabilitas baik untuk uji secara parsial maupun simultan. Pengujian ini dilakukan dengan teknik analisis statistik regresi sederhana yang distandarkan dari hasil olahan komputer sub program Sofware Statistical Package For Social Scientist (SPSS) for Windows yaitu dengan Spearman’s Rank Corelation dimana data akan dinyatakan valid jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Untuk mengetahui hasil statistik ada dua metode pengujian hipotesis dengan menggunakan pengujian secara secara simultan yaitu serempak (Uji – F) dan parsial (Uji – t) sebagai berikut : a. Pengujian secara Simultan Pengujian ini dilakukan secara serempak untuk mengetahui pengaruh karakteristik anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini:

Jurnal Al-Buhuts, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014

79


Tabel 7 Pengaruh Karakteristik Anggaran terhadap Kinerja Aparat Secara Simultan Variabel Terikat Y

Variabel Bebas

R

R2

• X1 0.878 0.769 • X2 • X3 Sumber: Model Summary

Adjusted R2

F

Sig.

Ket.

0.644

30.859

0.000

Signifikan

Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh karakteristik anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, secara Simultan : 1) Multiple R (Koefisien Korelasi Ganda) Bahwa angka R sebesar 0.878 menggambarkan korelasi atau hubungan variabel terikat dengan variabel bebas adalah sangat kuat artinya sekitar 87.8% dipengaruhi oleh variabel (X1, X2, X3) sedangkan 12.2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 2) Koefisien Determinasi (R Square) Koefisien Determinasi (R Square) diperoleh nilai 0.769. Hal ini mengggambarkan bahwa 76.9% variasi naik turunnya variabel terikat ditentukan oleh variabel bebas. Sisanya 23.1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model lain. 3) F Hitung (F Change) Hasil pengujian anova diperoleh nilai F Hitung sebesar 30.859 dengan tingkat signifikansi 0,000 < alpha 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% variabel karakteristik anggaran berupa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat, hal ini dapat juga dibuktikan melalui Uji F - tabel pada derajat bebas (100 : 13) dengan titik kritis pengujian = 0.05 adalah 2.26 yang berarti F-hitung > F-tabel atau 30.859 > 2.26, Tabel statistik dapat dilihat Metode Penelitian Bisnis (Sugiyono, 1999; 327). b. Pengujian secara Parsial (Uji-t) Selanjutnya pengujian secara parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas karakteristik anggaran meliputi partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan evaluasi anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat sebagai variable terikat dapat dilihat pada Table 8 berikut ini :

80


Abdul Latif

Tabel 8 Pengaruh Karakteristik Anggaran terhadap Kinerja Aparat secara Parsial

P Sig

Urutan Pengaruh sesuai keofisien (J)

Ket

Variabel Bebas

Peng.

Koefisien Beta (B)

Partisipasi Anggaran

+

0.523

6.330

0.000

I

Signifikan

Kejelasan Tujuan

+

0.255

3.381

0.001

II

Signifikan

Evaluasi Anggaran

+

0.037

2.988

0.026

III

Signifikan

Constant

-

2.728

3.063

0.003

Uji t- tabel = 1.98

Nilai t

t – hitung > t – table

Sumber : Hasil SPSS (Coefficients) Berdasarkan hasil pengelolaan data maka didapatkan hasil persamaan regresi sebagai berikut : Y = ȕ0 + ȕ1X1 + ȕ2 X2 + ȕ3X3 Y = -2.728 + 0.523X1 + 0.255X2 + 0.037X3 Dari persamaan regresi diatas, maka terlihat bahwa: Karakteristik anggaran terdiri atas partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan evaluasi anggaran, memberikan nilai positif, menggambarkan adanya peningkatan kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo secara parsial. Pada Tabel 11 di atas jika dicermati menunjukkan bahwa hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa : 1) Partisipasi anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparat di mana signifikansi t mempunyai nilai 0.000 < 0.05 dan nilai t-hitung yang diperoleh 6.330 atau t-hitung > t-tabel yaitu 6.330 > 1.98. 2) Kejelasan tujuan anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparat di mana signifikansi t mempunyai nilai


81


0.001 < 0.05 dan nilai t-hitung yang diperoleh 3.381 atau t-hitung > t-tabel yaitu 3.381 > 1.98. 3) Evaluasi anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparat di mana signifikansi t mempunyai nilai 0.026 < 0.05 dan nilai t-hitung yang diperoleh 2.988 atau t-hitung > t-tabel yaitu 2.988 > 1.98. Setelah pengujian secara parsial dilakukan ternyata karakteristik partisipasi anggaran yang paling besar pengaruhnya, selanjutnya kejelasan tujuan anggaran dan disusul evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan hasil pengujian di atas baik secara simultan maupun parsial, maka dapat dijadikan sebagai bahan kesimpulan dan keputusan terhadap hipotesis penelitian yang diajukan sebelumnya sebagai berikut: 1) Secara simultan hipotesis pertama diterima yaitu ada pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. 2) Secara Parsial hipotesis kedua diterima, yaitu karakteristik anggaran berdasarkan partisipasi anggaran yang berpengaruh dominan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. c. Pembahasan Pembahasan dalam penelitian ini membahas keterkaitan antara variabel bebas, karakteristik anggaran yang meliputi partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Dari keterkaitan tersebut kemudian dikembangkan dengan teori yang mendukung. Lebih jelasnya bahas sebagai berikut : 1. Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Partisipasi anggaran dinilai dapat mengurangi kesenjangan anggaran apabila bawahan membantu memberikan informasi pribadi tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa semakin besar partisipasi anggaran dari para pimpinan akan dapat meningkatkan senjangan anggaran. Keterlibatan kerja juga diyakini dapat mempengaruhi kesenjangan anggaran daerah di mana semakin tinggi keterlibatan kerja aparat akan semakin menimbulkan besarnya kesempatan bagi para aparatr untuk menimbulkan kesenjangan anggaran.

82


Abdul Latif

Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka. Mekanisme input partisipasi mempunyai pengaruh langsung pada keputusan anggaran. Terlihat bahwa dalam suatu kegiatan partisipasi anggaran, karyawan dituntut untuk selalu melakukan usulan kegiatan penganggaran, sehingga dinilai memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja aparat dalam mengelola anggaran keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Kegiatan usulan SKPD perlu disosialisasikan oleh seluruh pegawai dengan memahami kebutuhan masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Pegawai untuk meningkatkan kinerjanya dituntut untuk mengembangkan program yang sesuai dengan target dan sasaran program yang dihasilkan. Hal ini untuk dapat memberikan tingkat partisipasi anggaran yang menunjang terwujudnya kinerja aparat pemerintah. Adanya aspek partisipasi anggaran yang dikelola oleh aparat pemerintah akan memberikan penilaian bahwa aparat tersebut mampu dalam mengelola anggaran secara efisien dan efektif sebagai bentuk dari upaya untuk meningkatkan kinerja aparat dalam pengelolaan anggaran. Uraian di atas didukung oleh teori Munawar (2006:18) dalam menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja para aparat akan meningkat. Hal ini didasarkan bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka aparat akan menginternalisasikan tujuan dan standar yang ditetapkan dan aparat juga memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya. 2. Kejelasan Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Untuk dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuaii dengan harapan dan kondisi normatif maka APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuaii dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat


83


yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama Legislatif Daerah menyusun kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuanketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam kebijakan umum APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam menyusun anggaran tahunan, mekanisme dan proses penjaringan informasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalarn rencana strategis daerah. Namun demikian, dalam proses ini kebijakan anggaran harus dijadikan payung bagi eksekutif khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan. Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat secara lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang akan dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja. Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit kerja, selanjutnya diserahkan ke Panitia Eksekutif. Panitia eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja di masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke Panitia Eksekutif, selanjutnya disusun dan dirancang draft Kebijakan Pembangunan Dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya akan dibahas dengan pihak Legislatif (Kepmendagri No 29 Tahun 2005). Dalam UU No. 17 Tahun 2005 dijelaskan bahwa sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya urituk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang undang ini disebutkan bahwa belanja negara/daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,

84


Abdul Latif

kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. Kajian teoritis sebagai dasar dalam penelitian ini masih banyak menggunakan kajian teoritis pada sektor privat yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Hal ini dilakukan karena variabel-variabel yang diteliti masih menggunakan dengan variabel penelitian pada sektor privat. Namun tidak mengurangi kajian-kajian teoritis yang berhubungan dengan sektor publik sebagai dasar dalam mendukung penelitian ini. Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggungg jawab. Bagian keuangan memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya aparat secara signifikan meningkatkan kejelasan dan ketegasan tujuan anggaran. Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dapat mengetahui hasil usahanya melalui evaluasi yang dilakukan secara efektif untuk mengetahui kejelasan tujuan anggaran dibuatnya dan mereka merasa puas bahwa anggaran yang dibuatnya adalah bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Teori yang mendukung dinyatakan oleh Kennis (1979:69) bahwa manajer memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran. Aparat dapat meningkat kepuasan kerja, ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran dan efisiensi biaya aparat secara signifikan meningkat kejelasan dan ketegasan tujuan anggaran. 3. Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan dan digunakan dalam evaluasi kinerja aparat. Bagian Keuangan memberi reaksi yang tidak menguntungkan untuk menggunakan anggaran dalam evaluasi kinerja dalam suatu gaya punitive (meningkatkan ketegangan kerja, menurunkan kinerja anggaran). Kecenderungannya, secara ielas hubungan antara variabel lemah. Pentingnya aspek evaluasi anggaran diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh aparat


85


pemerintah. Hasil evaluasi juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pemerintah. Kegiatan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat terkelola dengan baik perlu ada suatu program nyata yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan SKPD untuk dapat diperbaiki dengan menggunakan indikator pengukuran evaluasi yang tepat dan akurat dalam menilai suatu kegiatan penganggaran yang mempengaruhi kinerja aparat. Hasil evaluasi mengenai anggaran juga perlu ditinjau berdasarkan penanganan masalah berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Selama ini evaluasi atas penggunaan anggaran sangat berdampak positif untuk mempengaruhi hasil kegiatan penganggaran yang teralokasikan sesuai dengan besarnya pemberian anggaran dan penilaian tentang hasil bagi dari kegiatan pengelolaan. Mengevaluasi dari setiap kegiatan penganggaran mempunyai efek positif terhadap kemampuan aparat dalam menilai, memanfaatkan dan mengelola anggaran yang diterapkan secara terencana, terarah dan tersusun sesuai dengan kinerja aparat dalam pengelolaan yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga anggaran tidak ada yang terlambat cair dan mudah dimanfaatkan dan digunakan untuk kegiatan pembangunan. Apabila evaluasi dilakukan secara terencana dengan pengawasan yang terukur, akan berdampak terhadap kinerja aparat dalam pengelolaan anggaran. Pembahasan di atas mendukung teori yang dikemukakan oleh Munawar (2006:128) menjelaskan bahwa evaluasi secara mendasar mempunyai empat tujuan yaitu: 1) meyakinkan bahwa kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan, 2) memudahkan untuk membandingkan antara kinerja individu satu dengan yang lainnya, 3) sistem evaluasi kinerja dapat memicu suatu isyarat tanda bahasa, memberi sinyal mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi, dan 4) untuk menilai pembuatan keputusan manajemen. E. KESIMPULAN DAN SARAN a. Kesimpulan Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama karakteristik anggaran yang terdiri atas partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

86


Abdul Latif

2. Setelah melakukan pengujian secara parsial, partisipasi anggaran yang berpengaruh paling dominan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. 3. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial atas karakteristik anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai berikut: a. Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan keikutsertaan aparat dalam melakukan usulan kegiatan dari masyarakat, usulan SKPD, melaksanakan penyusunan anggaran dengan sungguh-sungguh, penanganan penyusunan anggaran, kebijakan umum anggaran dan hasil program kegiatan penyusunan anggaran. b. Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan kejelasan atas percepatan pelaksanaan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan APBD, memuaskan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan APBD, besarnya anggaran yang dikelola, keterbatasan sumber daya dan hasil kegiatan yang dicapai. c. Evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan hasil evaluasi atas kebenaran penyusunan anggaran, adanya tindak lanjut, pelaksanaan program dan kegiatan, dampak dari evaluasi, penentuan target hasil sasaran dan kemampuan dalam mengoreksi kinerja. b. Saran 1. Diharapkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan penyusunan APBD Kabupaten Gorontalo dengan mengacu kepada karakteristik anggaran yang telah ditetapkan, sehingga setiap aparat mampu menunjukkan tingkat kinerja yang meningkat. 2. Diharapkan agar setiap aparat dalam menjalankan aktivitas penyusunan APBD lebih aktif lagi untuk berpartisipasi, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan anggaran dan melakukan evaluasi atas anggaran yang ditetapkan, dengan demikian memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja aparat. 3. Diharapkan kepada pihak yang berwenang sebagai pengambil kebijakan di masa yang akan datang mengalokasikan anggaran yang telah tersusun dengan tepat sasaran berdasarkan target ang ditetapkan.


87


DAFTAR PUSTAKA Abimayu, Anggito, 2005. Kinerja Anggaran Daerah dalam Evaluasi. Penerbit Andi, Yogyakarta. Aimee, F and Carol E., 2004. Aligning Priorities in Local Budgeting Process. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management. Boca Raton Summer 2004 Vol. 16, Iss.2; pg 210, 18 pgs. Anshory, AM, 2004. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pusat: Suatu Tinjauan Target dan Realisasi APBD dan APBN. Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta. Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Halim, Maqbul, 2005. Mengelola Administrasi Keuangan Dan Pendapatan Daerah. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Hemalik, R, 1999. Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit Bina Aksara, Jakarta. Hilton, Greensky, 1999, Regional Budget (Theory and Practice), 7 th Ed. The Dryden Press, Harcout Brace Collage Publishers, Singapore. Horne, Van James C., and Wachowicz, Jhon M. 1997. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan. Edisi Kesembilan. Edisi Indonesia. Penerbit Salemba Empat: Jakarta. Indriyantoro, N., 2000. An Empirical Study of Locus of Control and Cultural Dimentions as Moderating Variables of Effect of Participative Budgeting on Job Performance and Job Satisfaction. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 15 (1) Januari: 97-114. Kennis, I, 1979. Effect on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. The Accounting Review LIV (4) 707 – 721. Kumpulan Peraturan Keuangan Daerah, 2006. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Beserta Peraturan Pemerintah). Penerbit Deka Mandiri, Jakarta. Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Refika Aditama – Bandung Maryanti, H. A., 2002. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tesis).

88


Abdul Latif

Moudy, Davis, 2004. Regional Budget Increased of Regional Government.. Jessica Press, New York. Munawar, 2006. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perialku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang sesuai SNA 9 Padang. Nasir, H, 2005. Pengembangan Daerah dan Manajemen Keuangan. Penerbit Liberty, Yogyakarta. Nasrul, Muh., 2005. Manajemen Keuangan. Penerbit Tarsito, Bandung. Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2008. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007. Penerbit Fokusmedia, Bandung. Prawirosentono S., 1999, Kebijakan Kinerja Pegawai. BPFE, Yogyakarta. Purwatiningsih, 2008. Realisasi Pencapaian Target Anggaran. Penerbit Alfabeta, Jakarta. Rianto, 2003. Model Kontijensi Sistem Pengendalian: Integrasi dan Ekstensi untuk Future Research. KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Sistem Informasi FE UTY Yogyakarta No. 9 April 330 – 342. Rivai, Sanusi, 2006. Kinerja Keuangan Daerah. Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta. Riyanto, Bambang, 1995. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi Keempat, Penerbit BPFE-UGM: Yogyakarta. Sadly, Muliana, 1991. Manajemen Keuangan Daerah dan Pusat. Penerbit Gunung Agung, Jakarta. Subair, 2005. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta. Sukriyanto, Atmaja, 2005. Manajemen Keuangan, Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta. Sulastri, R.A. 2006. Manajemen Keuangan. Edisi Keempat. Penerbit BPFEUGM: Yogyakarta. Suparmoko, 2005. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik. Penerbit BPFE, Yogyakarta. Supriyono, 2004. Pengaruh Variabel Intervening Kecakupan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Volume 19.


89


Tunggal, Amid Widjaja, 2005. Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan, Cetakan Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Umar H. 2000. Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Warouw, George Joseph, 2004. Financial Management. Published by Prentice Hall, New York. Weston J. Fred and Thomas E. Copeland, 1992, Managerial Finance. Nineth Edition, USA: Dryden Press. Yani, Ahmad, 2005. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

90


PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN TUJUAN DAN EVALUASI TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

Recommend Documents