Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) tllt IIE. Universitas lslam Negeri

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAI{ MASYARAKAT KELURAHANI (PPMIC) DI KELTIRAHAN SUNTER JAYA Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

I IIE.

tllt

r

Universitas lslam Negeri

SYARIF HIDAYATU LLAH JAKARTA 'lQtorx, {edge, {Pie

t1, I n teg ritl

Oleh

Yudi

NIM:

103054128850

KONSENTRAST KESEJAHTERAAN SOSIAL JTIRUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAI\ KOMUI{IKASI TIIN SYARIF HIDAYATT'LLAH JAKARTA 1431H/2010 M

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELT]RAHAN (PPMIq TAHUN 2OO9 DI KELURAHAN SUNTER JAYA

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan IImu Komunikasi Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.t)

Oleh:

Yudi

NrM. 1030s41288s0

Di Bawah Bimbingan

/ffi.tt^"l Nurul Hidayati. S.Ae.. M.Pd NrP. 1 9690322199 6B 2AAl

KONSENTRASI KE SEJAHTERAAN SOSIAL JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLA}I FAKTJLTAS ILMU DAKWAH DAI\ ILMU KOMTJNIKASI UNTTTERSITAS ISLA]VI NE GERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431

M0r0 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi Berjudul "Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)

Tahun 2009

di

Kelurahan Sunter Jaya" telah diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari

Selasa,

06 September 2010. Skripsi ini telah diterima

sebagai salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) pada Jurusan Kesejahteraan Sosial, J

akarta, 06 September 20 I 0

Sidang Munaqasyah Ketua

M angkap Anggota

S

ekretaris Merangkap Anggota

ry,,-#fit4 Ahmad Zaky. M.Si.\ NIP. 15041il58

Drs. Study&izalLK. MA 141640428 t99306 r AA2

NIP.

Anggota Penguji 2

Penguji I

fr\no.

ry,-,'firy

\'/ \

Ahmad Zaky" M.Si NIP. 150411158

Nurhavati Nurbris. M.Si NrP. 19740809 199803 2 A02

Pembimbing

4frr,tt^il -_:______l Nurul Hidayati. S.Ag. M.Pd. }\tIP. 196903221199643 2 001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya nyatakan bahwa

1.

:

Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam

(S.Kom.f

di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2.

Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

J.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta-

Jakart4 06 September 2010

Yudi

NIM:

103054128850

ABSTRAK

Yudi NIM. 103054128850 *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMA Tahun 2009 di Kelurahan Sunter Jaya" PPMK adalah program pemerintah DKI Jakarta yang telah berjalan secara menyelunrh diseluruh kelurahan yang ada di DKI Jakarta seja-k tahun 2004. Program ini menggunakan pendekatan pembangunan komunitas (community based development) dan partisipatif melalui tiga kegiatan atau tribina yaitu bina social, bina ekonomi dan bina fisik lingkungan yang fungsinya untuk melaksanakan paradigma baru pembangunan, yakni "masyarakat membangun" dan bukan lagi "membangun masyarakat". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yffiig berbentuk deskriptif dan membatasi masalah hanya pada salah satu dari tiga kegiatan PPMK yaitu pada kegiatan bina sosial, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: apakah tahapan-tahapan pelaksanaan PPMK Sunter Jaya Tahun Anggaran 2009 sudah berjalan dengan baik dan benar? Dan bagaimana evaluasi proses pelaksanaan PPMK Sunter Jaya tahun 2009? Serta bagaimana hasil program tersebut setelah dianalisa dengan metode SWOT? Dari hasil penelitian diketahui bahwa tahapan-tahapan pelaksanuuln PPMK Sunter Jaya Tahun Anggaran 2009 sudah berjalan dengan baik dan benar. Kekurangan PPMK Sunter Jaya tahun anggaran 2009 adalah tidak adanya tim audit independen yang mengontrol anggaran kegiatan sosial. Setelah dianalisa dapat disimpulkan bahwa "kakuatan" dan "peluang" program ini lebih besar jika dibandingkan dengan "kelemahan" darr "ancamannya", Program sejenis ini seharusnya ditularkan juga oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah di seluruh lndonesi4 agar masyarakat Indonesia bisa lebih berdaya dan sejahtera.

KATA PENGANTAR Bismillahirrohmanirrohim Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pemilik pemilik ruh dari setiap yang bernyawa. Atas segala nikmat dan rahmat-Nya hamba dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Adalah hal yang cukup berat untuk menyelesaikan tugas skripsi ini, begitu banyak suka dan duka yang penulis rasakan, sekali lagi puji dan syukur hamba kehadirat-Mu yaa Robb yang telah mengirimkan manusia-manusia baik dalam kehidupan hamba. Dengan segala ketulusan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada: 1.

Ibu Nurul Hidayati, S.Ag., M.Pd. selaku pembimbing skripsi yang begitu sabarnya memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.

2.

Pimpinan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak DR. H. Arief Subhan, MA.

3.

Bapak Drs. Study Rizal LK, MA. selaku PUDEK III yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penulis selama belajar di UIN.

4.

Ibu Siti Napsiyah selaku Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial yang begitu perhatian dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5.

Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mentranformasikan ilmu pengetahuannya kepada penulis, dan i

seluruh karyawan FIDKOM yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuan dan dedikasinya. 6.

Pimpinan dan staff Perpustakaan Utama UIN Jakarta serta pimpinan dan staff Perpustakaan FIDKOM yang telah menyediakan literature-literatur yang penulis butuhkan.

7.

Pimpinan dan staff PPMK Kelurahan Sunter Jaya yang telah berkenan menerima dan melayani penulis dalam penelitian ini.

8.

Komunitas Pemanfaat PPMK Sunter Jaya khususnya keluarga besar Karang Taruna Sunter jaya, Bang Rahmat, Mas Teguh, Mas Riyanto, Mas Nutama terima kasih atas kerja samanya.

9.

Kedua orang tua penulis, Bapak Endet Supardiman dan Ibu Endah yang telah sabar mendidik, membimbing dan membesarkan penulis hingga saat ini. Tiada hal yang indah di dunia ini selain melihat senyum di wajah kalian.

10. Kakak-kakak yang tercinta, Bang Ajuk, Mpok Santi, Bang Azis dan Mpok Lia serta keponakan-keponakan yang lucu-lucu, Nurul, Dinda, Robby, Divia, Neesha, Ramdhy dan Della, gantungkan cita-cita kalian setinggi mungkin. 11. Keluarga Besar HMI KOMFAKDA dan AIC, Kang Muawam, Kang Jahid, Kang Tofik, Cak Amay dan kawan KOMFAKDA angkatan 2007 terima kasih atas segala pengalaman dan pembelajaran selama ini. 12. Sahabat senasib dalam suka dan duka Erik Zaenal Muttaqien, terus kejar mimpimu sobat karena kesuksesan tidak menunggu kita. 13. Untuk Daniel dan Rangga yang sudah mau direpotkan untuk mengetik, print dan tumpangan tidurnya.

ii

14. Gerombolan Tentara Langit di pojok Sunter, Ameng, Marday, Nge-nge, Fikih, Bobat dan yang lainnya yang telah berbagi pengalaman, jangan takut hidup brothers karena kitalah pemilik hidup kita. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang bersedia membaca. Semoga Allah senantiasa meridhai setiap aktifitas kita dalam berjuang di jalan-Nya, serta menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang bahagia di dunia dan akhirat, amin yaa robbal alamin.

Ciputat, 27 Agustus 2010 Penulis

iii

DAFTAR ISI

tv

BAB

III

: GAMBAI{AN TJMTJM TENTANG KELTJRAHAN SUNTER JAYA

DAN PROGRAM PEMBBRDAYA.A,N MASYARKAT

KELURAHAN (PPMK) A. Kondisi Obyektif Masyarakat Kelurah an Sunter

l. Keadaan

l ay

a ........'..........

----

-.. 25

Geografi dan Demografi Kelurahan

Sunter Jaya

..:......

-..-.-- ..-........'.25

2. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat

Kel urahan

26

Sunter Jaya .........

3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan I

27

Sunter Jaya .........

4. Keadaan Sosial Pendidikan Masyarakat

Keh-:rahan

29

Sunter Jaya .........

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)

.......".........:

.......""""""""

30

i

l.

Latar Belakang Program Pernberdayaan

Masyarakat

Kelurahatt

..

..

' .. . .. .'.. .

....................:...........'...30

2. Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Lokasi dan Masyarakat Pemanfaat Progtam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)

.....-.'.........:.

......."""""'32

t:

3. Asas, Prinsip, Komponen Biaya Proyck. lrrdiiiatol Kincria, Struktur dan Kegiatan,I)rogranr Pcrnbcrclayairrr Mitsyitrakat Kelurahan

(PPMK)

.-...'..."..""'

35

BAB IV : EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KELURAHAN (PPMK) TAHUN

2OO9

DI KELTJRAHAN STJNTER

JAYA A. Tahap-tahap Pelaksanaan PPMK Sunter Jaya Tahun

........................'... -.. ..-......-..... .........'.......-.' 44 ...'...44 1. Penyiapan Unsur Pelaksana Program

Anggaran 2009

2.

SosialisasiProgram ....

......'...:.".'49

.

3. Penyusunan Rencana Kegiatan ............:...............'......'.'.'."".'"""" 50

4. Pelaksanaan Kegiatan Sosial

Masyarakat

-

""""'"""""""

52

B. Eva!uasi Proses Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Sunter -iaya Tahun Anggaran 2009 ...."... C. Analisa

SWOT

""""""""

6l

BAB V : PBNUTTJP A. KESIMPULAN B.

SARAN

....-.............'...66 :

DAFTAR

PUSTAKA

..."....'..............67

LAMPIRAN vt

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH DKI Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia merupakan kota besar dan terpadat penduduknya dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Hal ini dikarenakan kota jakarta adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi dan bisnis Indonesia. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 7.659,02 km2, terdiri dari daratan seluas 661,52 km2, termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu, dan lautan seluas 6.997,50 km2. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kotamadya dan satu kabupaten administratif, yakni: Kotamadya Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km2, Jakarta Utara dengan luas 142,20 km2, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2, Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km2, dan Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 187,73 km2, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km2.1 Kepadatan penduduk pada tahun 2002 mencapai 12.664 penduduk per km2, tahun 2006 mencapai 13.545 penduduk per km2 dan diperkirakan dalam lima tahun kedepan mencapai 13.756 penduduk per km2.2. 1

Perda No 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 2

Perda No.1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012

1

2

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Jakarta semakin meningkat, faktor utama penigkatan ini dikarenakan proses urbanisasi. Masyarakat di pedesaan menganggap Jakarta adalah kota harapan untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan taraf hidup, sehingga mereka berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mengadu nasib, tidak jarang dari mereka yang datang ke Jakarta hanya bermodalkan nekat. Berbagai macam permasalahan sosial menumpuk di kota Jakarta, mulai dari masalah mutu fisik lingkungan, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, sampai dengan masalah kesehatan. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah sekaligus warga Jakarta. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Jakarta pada tahun 2008 mencapai 379.600 orang, sedangkan pada tahun 2009 turun menjadi 323.200 orang.3 Selama periode 2008-2009, terjadi peningkatan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT), yaitu dari 11,06 persen menjadi 11,99 persen. Secara absolut, jumlah penganggur mengalami peningkatan sebesar 67 ribu dari 504 ribu orang pada Februari 2007 menjadi 571 ribu orang pada Februari 2009. Upaya pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan struktur yang meliputi proses perubahan dari pola ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dari ketergantungan kepada kemandirian, dan dari konglomerat ke rakyat. Upaya untuk memperkuat

3

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta

3

posisi rakyat atas Negara tidak saja membutuhkan peran pemerintah tetapi juga dari peran aktif masyarakat sendiri.4 Untuk menanggulangi permasalahan sosial yang ada, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk menjalankan sebuah program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Pelaksanaan PPMK ini merupakan ujud nyata keinginana Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan paradigma baru pembangunan, yakni “masyarakat membangun” dan bukan lagi “membangun masyarakat”. Masyarakat bukan lagi diperlakukan sebagai obyek pembangunan tetapi telah menjadi subyek atau pelaku pembangunan. Harapan pemerintah dengan pendekatan pembangunan berbasis komunitas

(community

based

development)

dan

partisipatif,

berbagai

permasalahan yang dihadapi masyarakat di kelurahan dapat diselesaikan secara lebih mendasar oleh masyarakat sendiri. Untuk

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

upaya

pemberdayaan (empowering), Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk memberikan bantuan masyarakat dengan pendekatan "Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)" melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program tersebut bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang. Program PPMK ini merupakan dana bantuan langsung kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan Tribina sebagai model pendekatan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat RW di kelurahan, 4

Dra. Nanih Machendrawaty, M.Ag, dan Agus Ahmad Safei, M.Ag, Pengembangan Masyarakat Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h.70

4

yaitu meliputi Bina Sosial, Ekonomi dan Fisik Lingkungan. Alokasi dari ketiga pendekatan ini akan dilihat dari prioritas kebutuhan dasar masyarakat masingmasing RW di kelurahan melalui hasil identifikasi bersama-sama masyarakat dan Fasilitator Kelurahan yang korelasinya terwujud dalam penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).Bantuan kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang diusulkan, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat itu sendiri dengan pendampingan LSM. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta pengembangan sumberdaya manusia dalam penguatan kelembagaan yang disalurkan kepada kelompok-kelompok Masyarakat Pemanfaat (KOMAT) di RW-RW melalui kelembagaan Dewan Kelurahan (DK) dan TPK RW di masing-masing kelurahan dan Lurah berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Proyek (Pimpro). Program PPMK telah mulai dilaksanakan pada tahun 2001 dalam bentuk Pilot Proyek pada lima kelurahan di setiap kotamadya. Baru pada tahun 2004 pelaksanaan PPMK serentak dilaksanakan di seluruh kelurahan di DKI Jakarta. Dengan latar belakang demikian, maka penulis mengajukan penelitian judul ini adalah, Evaluasi Program Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun 2009 di Kelurahan Sunter Jaya.

5

B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH 1. Pembatasan Masalah PPMK mempunyai tiga pendekatan program atau yang biasa disebut Tribina yaitu Bina Ekonomi, Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan pada evaluasi input Program Bina Sosial. Sasaran yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah melihat unsur (variabel) Program Bina Sosial. Unsur-unsur tersebut terdiri dari peserta atau kelompok pemanfaat program, pengelola atau unit pelaksana program dan program itu sendiri.

2. Perumusan masalah Rumusan masalah yang akan di bahas, yaitu: a. Apakah karakteristik peserta/kelompok pemanfaat benar-benar sesuai dengan program bina sosial yang ditawarkan? b. Apakah kualifikasi atau kredibilitas para staf unit pengelola program benarbenar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PPMK? c. Apakah Program Bina Sosial yang dilaksanakan di kelurahan Sunter Jaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta/kelompok pemanfaat?

C . TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 1. Tujuan Penelitian Dalam penulisan skripsi ini penulis bertujuan untuk:

6

a. Untuk mengetahui apakah karakteristik peserta/kelompok pemanfaat benar-benar sesuai dengan program bina sosial yang ditawarkan? b. Untuk mengetahui apakah kualifikasi atau kredibilitas para staf unit pengelola program benar-benar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PPMK? c. Untuk mengetahui apakah Program Bina Sosial yang dilaksanakan di kelurahan Sunter Jaya benar-benar sesuai

dengan kebutuhan

peserta/kelompok pemanfaat?

2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: a. Manfaat Praktis 1. Diharapkan dapat menjadi wacana baru yang bermanfaat bagi program pemberdayaan masyarakat, dalam rangka pengentasan kemiskinan di perkotaan. 2. Diharapkan

dapat

bermanfaat

bagi

pelaksana

Program

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam hal ini Dewan Kelurahan Sunter Jaya sebagai masukan dan evaluasi khususnya dalam kegiatan bina sosial.

b. Manfaat Akademis 1. Dapat menambah pengalaman penulis sekaligus menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama berada di bangku kuliah.

7

2. Memberikan masukan bagi perkembangan studi pemberdayaan masyarakat

khususnya

mengenai

upaya

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

D. METODOLOGI PENELITIAN 1. Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak lazim mendefinisikan suatu konsep, serta memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik dan unik bermakna di lapangan.5 Pertimbangan penulis menggunakan pendekatan kualitatif, penulis berharap dapat menyajikan data yang akurat dan menggambarkan kondisi sebenarnya dengan jelas. 2. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.6

5

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003). cet. Ke-2, h. 39 6 ibid

8

3. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 5 Desember 2009 sampai dengan tanggal 5 Januari 2010. Adapun lokasi penelitiannya di Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. 4. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian Pemilihan responden pada penelitian ini dipilih dengan sengaja, karena hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Pemilihan responden pada penelitian kualitatif, yang terpenting adalah bukan jumlah responden kasusnya, melainkan potensi tiap kasus untuk memberikan pemahaman teoritis yang lebih baik mengenai aspek yang dipelajari. Pemilihan informan tergantung pada jenis informasi yang hendak dikumpulkan. Cara termudah mendapatkan informasi adalah dengan teknik snowball ”bola salju”. Dalam teknik ini peneliti harus mengenal beberapa informasi kunci dan meminta memperkenalkannya kepada informan lain. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih responden sebagai berikut: a. Sebagai data primer utama, penulis mewawancarai peserta kegiatan bina sosial PPMK. Jumlahnya b. Sumber data sekunder, penulis peroleh melalui catatan-catatan di lapangan, data mentah dari Dewan Kelurahan Sunter Jaya, data BPS serta monografi kelurahan Sunter Jaya Kecamatan.

9

5. Teknik Pencatatan Data 1. Pengamatan (Observation) Untuk memperoleh data, penulis melaksanakan pengamatan berperan serta (Participant observer) terhadap objek penelitian di lapangan. Pengamatan

berperan

serta

adalah

proses

peneliti

yang

mempersyaratkan interaksi social antara peneliti dengan tineliti dalam lingkungan tineliti sendiri.7 Interaksi yang dilakukan penulis untuk memenuhi kebutuhan pengumpulan data yaitu dengan terlibat langsung dalam kegiatan Bina Sosial PPMK 2009 Kelurahan Sunter Jaya sebagai peserta. Hal ini dikarenakan penulis adalah anggota Karang Taruna dan warga Kelurahan Sunter Jaya. 2. Wawancara Untuk menambah data dan informasi lainnya, penulis melakukan wawancara secara mendalam (in-depth interviewing) dengan pihakpihak yang terkait dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Sunter Jaya khususnya pada program bina sosial. 3. Pemanfaatan Data Sekunder Yaitu data-data tertulis yang diperoleh dari buku-buku bacaan, modulmodul dan artikel pelatihan pengelolaan PPMK, catatan atau dokumen dari lokasi atau instansi terkait dalam hal ini Kelurahan dan Dewan Kelurahan..

7

MT Felix Sitorus, Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan. (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial Bogor, 1998), h. 42

10

6. Teknik Analisis Data Dalam menganalisa data, peneliti akan menggunakan model evaluasi input. Dengan menggunakan model ini, maka penulis dapat melihat faktor-faktor yang menjadi input pada pelaksanaan program, unsur-unsur input tersebut adalah kelompok pemanfaat (peserta) program bina sosial PPMK, unit pengelola PPMK dan signifikansi program bina sosial yang ditawarkan. E. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, penulis menyusunnya ke dalam bab-bab yang masing-masing memiliki sub-sub bab, dengan penyusunan sebagai berikut: BAB I

: Merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

: Menjelaskan kerangka teoritis tentang evaluasi program, modelmodel evaluasi program, pemberdayaan masyarakat, tipologi masyarakat perkotaan dan paradigma pembangunan.

BAB III

: Gambaran umum tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan gambaran umum tentang masyarakat Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

BAB IV

: tentang analisa hasil penelitian

BAB V

: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Evaluasi Program 1. Pengertian Evaluasi Program Secara etimologi, evaluasi artinya penilaian, sehingga mengevaluasi artinya memberikan penilaian atau menilai.1 Sedangkan secara terminologi, menurut Arikunto, evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Dengan demikian, penelitian evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan program dengan cara mengukur hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaan program tersebut.2 Dengan kata lain evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan dari suatu kegiatan atau program. Menurut H.D. Sudjana, evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.3

1

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), cet. Ke-4 2

Suharsimi Arikunto, Penilaian Program Pendidikan, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), Cet. Ke-1, h. 8 3

H.D. Sudjana, Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Bandung,: Falah Production, 2000), h. 281

11

12

Sementara itu menurut Ralph Tyler sebagaimana yang dikutip oleh Farida Yusuf Tayibnafis dalam bukunya Evaluasi Program mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan dalam setiap program dapat tercapai.4 Penulis dapat menyimpulkan bahwa evaluasi program adalah proses penilaian suatu program, apakah hasilnya sesuai dengan rencana dan tujuan? Apakah pelaksanaan program tersebut efektif dan efisien? Serta apakah program tersebut layak diteruskan, dimodifikasi, atau bahkan dihentikan? 2. Model Evaluasi Sebelum

melakukan

evaluasi

program,

terlebih

dahulu

kita

menentukan model evaluasi yang akan digunakan. Setidaknya ada delapan model evaluasi yang dikemukakan oleh Arikunto dalam salah satu bukunya. Hanya saja dalam konteks ini penulis akan menggunakan model evaluasi seperti yang dikemukakan oleh Pietrzak, Ramler, Renner, Ford dan Gilbert yang meliputi: evaluasi input, evaluasi proses dan evaluasi hasil.5 a. Evaluasi Input Evaluasi ini dilakukan pada berbagai unsur yang masuk dalam pelaksanaan suatu program. Setidaknya ada tiga variabel utama yang terkait dengan evaluasi input ini, yaitu: Masyarakat (peserta program), Tim atau staff dan program.

4

5

Farida Yusuf Tayibnafis, Evaluasi Program, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.2

Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis) Edisi Revisi, (Jakarta: Lembaga penerbitan FEUI, 2003), h. 189

13

1. Peserta Program, meliputi susunan keluarga dan beberapa anggota keluarga yang ditanggung. 2. Tim atau staff, meliputi: aspek demografi staff, seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman staff. 3. Program, meliputi: lama (waktu) pelaksanaan program dan sumber-sumber rujukan yang tersedia.6 Terkait dengan input program ini, ada empat kriteria yang dapat dikaji: a) Tujuan program b) Penilaian terhadap kebutuhan komunitas c) Standar dari suatu praktek yang terbaik d) Biaya untuk pelaksanaan program b. Evaluasi Proses Evaluasi ini dilakukan untuk menilai bagaimana proses kegiatan yang telah dilaksanakan telah ssesuai dengan rencana yang telah dirumuskan.7 Evaluasi ini memfokuskan pada aktivitas program yang melibatkan interaksi langsung antara klien dengan staff. Tipe evaluasi ini diawali dengan analisis terhadap system pemberian bantuan atau kegiatan program. Yang menjadi kata kunci dalam evaluasi proses ini adalah apa yang dilakukan den seberapa baik itu dilakukan?

6

Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis) Edisi Revisi, (Jakarta: Lembaga penerbitan FEUI, 2003), h. 189 7

I, h.18

Elly Irawan, Dkk, Pengembang Masyarakat, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995), Cet.

14

c. Evaluasi Hasil Evaluasi ini dilakukan untuk menilai seberapa jauh tujuan-tujuan yang sudah direncanakan telah tercapai.8 Dengan demikian, evaluasi ini diarahkan pada keseluruhan dampak dari suatu program terhadap penerima (masyarakat penerima program). Sehingga, pertanyaan utama pada evaluasi ini adalah: 1. Kapan suatu program bisa dikatakan telah berhasil mencapai tujuannya? 2. Bagaimana masyarakat akan menjadi berbeda setelah menerima bantuan program tersebut? Kriteria keberhasilan ini bisa mencakup: a) Berorientasi pada program. Kriteria keberhasilan pada umumnya dikembangkan berdasarkan cakupan ataupun hasil dari suatu program. Misalnya, presentase cakupan program terhadap populasi sasaran. b) Berorientasi

pada

masyarakat.

Kriteria

keberhasilan

pada

umumnya dikembangkan berdasarkan pada perubahan perilaku masyarakat. Misalnya munculnya sikap kemandirian dan lain sebagainya.9

8

Elly Irawan, Dkk, Pengembang Masyarakat, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995), Cet.

I, h.18 9

Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis) Edisi Revisi, (Jakarta: Lembaga penerbitan FEUI, 2003), h. 160

15

3. Tujuan dan Kegunaan Evaluasi Menurut Isbandi Rukminto, dengan mengutip pendapat Feurstein, sekalipun tidak secara langsung menyebut sebagai tujuan dari pelaksanaan evaluasi, namun dia mengatakan ada 10 (sepuluh) alasan, mengapa suatu evaluasi perlu dilakukan, yaitu: 1.

Untuk melihat apa yang sudah dicapai

2.

Melihat kemajuan, dikaitkan degan objek (tujuan) program

3.

Agar tercapai manajemen yang lebih baik

4.

Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, untuk memperkuat program

5.

Melihat perbedaan yang sudah terjadi setelah diterapkan suatu program

6.

Melihat apakah biaya yang dikeluarkan cukup rasionable

7.

Untuk merencanakan dan mengelola kegiatan program secara lebih baik

8.

Melindungi pihak lain agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama atau mengajak pihak lain untuk melaksanakan metode yang serupa bila metode tersebut telah terbukti berhasil dengan baik

9.

Agar dapat memberikan dampak yang lebih luas, dan

10. Memberi kesempatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat10

10

Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis) Edisi Revisi, (Jakarta: Lembaga penerbitan FEUI, 2003), h. 187-188

16

Pelaksanaan evaluasi ini juga berguna dan sangat penting dalam pelaksanaan program, karena: a. Menjadi sistem untuk mengkaji perkembangan secara rutin dan membuat perbaikan yang diperlukan bagi semua pihak yang terkait, untuk memastikan apakah tujuan bisa dicapai. b. Pemerintah atau lembaga donor perlu tahu bahwa dana yang dikeluarkan digunakan dengan baik dan sebagai bahan laporan bagi penyandang dana. c. Pengalaman proyek bisa menjadi sumbangan untuk pemahaman bersama tentang apa yang berjalan dan tidak berjalan, dan untuk rancangan proyek atau program di masa mendatang.

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Istilah pemberdayan diambil dari bahasa inggris empowerment yang berasal dasar "Power" berarti kekuatan atau daya dalam bahasa. Karena itulah empowerment diterjemahkan sebagai pemberdayaan.11 Menurut T. Hani Handoko, pemberdayaan adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan melakukan pembaharuan.12

11

Nanik Machendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam, hal. 42

12

T. Hani Handoko, manajemen Edisi 2, (Yogyakarta : BPFE, 1997), Cet. Ke-1, h. 337

17

Pemberdayaan adalah mengembangkan dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang baik. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan bisa diartikan juga suatu proses yang relatif terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan. Pemberdayaan bisa disebut juga sebagai pengembangan.13 Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayan mereka, untuk memperbaiki kehidupannya diatas

kekuatan

sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta

akses

kedalam

sumber

kemampuan

ekonomi

seperti

modal,

keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan

13

ini

Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis) Edisi Revisi, (Jakarta: Lembaga penerbitan FEUI, 2003), h. 32-33

18

menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar, baik fisik maupun non fisik.14 Pemberdayaan itu bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai - nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan kebertanggung jawaban adalah bagian pokok upaya pemberdayaan. Kondisi inilah yang merupakan potensi dalam strategi menciptakan masyarakat yang kreatif, produktif, daya nalar yang berwawasan ke masa depan atau menciptakan masyarakat yang berdaya unggul dalam berpotensi. Sehingga pemberdayaan

masyarakat

menuju pada kemampuan pada orang rentan atau lemah untuk memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan

(freedom), dalam arti bukan saja bebas

mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan. Sebagaimana di kutip oleh Edi Suharto dalam bukunya membangun masyarakat

memberdayakan rakyat dan beberapa ahli dibawah ini

mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara pemberdayaan. Menurut Parson (1994) Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat, untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan

14

Engking Soewarman Hasan, Strategi Menciptakan Manusia yang Bersumber Daya Unggul, Bandung, Pustaka Rosdakarya hal. 3

19

bahwa masyarakat memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan yang menjadi perhatiannya.15 Adapun

pemberdayaan

dalam

konte

k

pengembangan

dan

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang standar hidupnya sangat rendah, kekondisi yang lebih baik dalam arti ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal ini berarti menyangkut usaha-usaha pertumbuhan modal tenaga kerja yang berkualitas, Perkembangan teknologi baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Definisi lain tentang pemberdayaan masyarakat Menurut Salim Suredjo adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya masyarakat yang

kurang memiliki

akses kesumber daya pembangunan perlu didorong untuk meningkatkan kemandirian

dalam

mengembangkan

perikehidupan

masyarakat

Pada

prinsipnya, masyarakat mengkaji tantangan utama pembangunan masyarakat lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi problem ini, aktifitas ini kemudian menjadi basis program lokal, regional, bahkan nasional dan target pendekatan ini adalah kelompok yang termajinalkan dalam masyarakat.16 Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek sosial, permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat adalah: 1. Kurang upaya yang dapat mengurangi pengaruh lingkungan sosial budaya yang mengukukan masyarakat pada kondisi kemiskinan.

15

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung, Refika Aditama. 2005 hal. 59-60 16 Nanik Machendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam hal 42

20

2. Kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkaaaatan pengetahuan dan keteraampilan termasuk informasi. 3. Kurang berkembangnya kelembaagaan masyarakat dan organisasi sosial yang dapat menjadi sarana interaksi sosial. 4. Belum mantapnya kelembagaan yang dapat memberikan pertahanan dan perlindungan baagi masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi. 5. Belum berkembangnya kelembagan yang mampu mempromosikaan asas kemanusiaan, keadilaan, persamaan hak dan perlindungaan bagi masyarakat tertentu. Singkatnya pemberdayaan adalah usaha untuk menggali potensi diri dalam arti tidak memiliki keahliaan (skill).17 Sedangkan Masyarakat menurut Durkheim bukan sekedar jumlah total individu-individu dan sistem yang dibentuk oleh bersatunya mereka suatu realitas spesifik yang mempunyai karakteristik sendiri, dan Durkheim juga mengatakan bahwa seluruh proses evaluasi sosial belum pernah ada satu masa pun dimana individu- individu diarahkan oleh pertimbangan yang cermat untuk bergabung kedalam kehidupan kolektif atau kedalam kehidupan kolektif yang satu dari pada yang lain.18 Adapun

Masyarakat menurut Ralp Linton, masyarakat merupakan

setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama

17

Moh. Ali Azis. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat,. hal. 136

18

Peter Beilharz, Teori- Teori Sosial, Pustaka Pelajar 2003 h, 105

21

sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suau kesatuan sosial dengan batasan yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan Menurut Selo Soemardjan Menyatakan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.19 2. Proses Pemberdayaan Masyarakat 1) Penentuan, yaitu proses untuk menentukan serta mengkaji bentuk dan besaran sumber masyarakat yang dibutuhkan

sesuai dengan

besaran dan kompleksitas masalah yang dihadapi.

Proses ini

dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang melibatkan para pakar dan praktisi serta wakil-wakil pemilik sumber. Dengan demikian, proses

penentuan

sumber

ini

juga

memiliki

tujuan

sosialisasi/kampanye sosial terbatas dan penggalangan dukungan awal. 2) Penemuan, yaitu proses untuk memperoleh kesepakatan pemilik sumber

tentang

bentuk

dan

besaran

sumber

yang

dapat

disediakannya serta tujuan, sasaran, frekuensi dan pertanggungan jawaban penggunaannya. Proses ini dilaksanakan melalui negosiasi, persuasi, pengembangan kerja sama dan pemanfaatan kewenangan. 3) Penggunaan, yaitu proses untuk memanfaatkan sumber yang telah berhasil

dihimpun,

termasuk

perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan, pemantauan pencatatan, evaluasi dan pelaporannya.

19

S. Imam Safari, Pengantar Sosiologi,. hal. 46 -47

22

4) Pengembangan, yaitu proses untuk meningkatkan jumlah sumber yang telah diperoleh dan pemilik sumber yang mendukung upaya yang dilaksanakan guna meningkatkan kualitas dan jangkauan upaya tersebut. bentuk

Proses ini terutama dilakukan melalui berbagai

penyuluhan

sosial/kampanye

sosial,

kunjungan

observasi/kunjungan studi banding antar pemilik sumber di berbagai wilayah, serta pelatihan. 5)

Pelestarian, yaitu proses untuk mencegah terjadinya penurunan jumlah dan kemampuan pemilik sumber dalam dukungan upaya yang dilaksanakan.

Proses ini dilakukan terutama melalui

demonstrasi hasil-hasil positif penggunaan sumber. Pendayagunaan media massa maupun pelaporan berkala dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya merupakan cara dalam pelestarian sumber daya ini. 6) Pertanggungjawaban, yaitu proses untuk menyajikan hasil positif penggunaan

sumber

kepada

pemilik

sumber.

Tanpa

pertanggungjawaban secara berkala dan profesional, pemanfaatan sumber sulit berlangsung secara berlanjut. 3. Unsur Pemberdayaan Masyarakat a) Semua warga masyarakat yang selama ini telah aktif mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok atau organisasi (PSM, relawan sosial, anggota Orsos/LSM, perkumpulan profesi, dunia usaha, univer

23

sitas, media massa, pemuka masyarakat dan agama, termasuk penyandang masalah). b) Semua warga masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok dan organisasi seperti disebut diatas, yang karena alasan tertentu, tidak atau belum aktif mengabdikan diri di bidang usaha kesejahteraan sosial. Warga masyarakat tidak atau belum aktif dalam usaha kesejahteraan sosial karena sesuatu alasan berikut : (1). Tidak mengerti masalah sosial dan

pengaruhnya di dalam

masyarakat. (2). Tidak mengerti tentang usaha kesejahteraan sosial. (3). Mengerti tentang masalah sosial dan pengaruhnya serta mengerti tentang usaha kesejahteraan sosial tetapi tidak tahu di mana dan bagaimana cara memberikan bantuan. (4). Pernah membantu

tetapi kecewa atau dikecewakan (tidak

ada yang membimbing, hanya menjadi sapi perah di bidang keuangan, atau bantuannya dikorupsi). Usaha Kesejahteraan Sosial yang baik dan bermanfaat mengandung ciri-ciri khas: (a) Relevan: pel ayanan atau bantuang yang disediakan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat yang menjadi sasaran/penyandang masalah.

24

(b) Konsisten: dilaksanakan secara terus menerus sampai terpecahkan masalah yang dialami oleh sasaran. (c) Aksesibe: pelayanan atau bantuan yang disediakan dapat dijangkau dan digunakan oleh sasaran. (d) Partisipasif: ketertiban semua terkait, termasuk sasaran, dalam pelaksanaan pelayanan atau bantuan.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KELURAHAN SUNTER JAYA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARKAT KELURAHAN (PPMK)

A. Kondisi Obyektif Masyarakat Kelurahan Sunter Jaya 1. Keadaan Geografi dan Demografi Kelurahan Sunter Jaya Dalam struktural kewilayahan, desa/kelurahan merupakan suatu kesatuan administratif terkecil yang menempati tempat paling bawah dalam pemerintahan nasional. Salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah administratif pemerintah daerah DKI Jakarta adalah kelurahan Sunter Jaya, kelurahan ini berada di kotamadya Jakarta Utara, kecamatan Tanjung Priok. Desa/kelurahan juga dapat dipandang sebagai suatu kesatuan yang kecil sifatnya disuatu wilayah tertentu. Sifat kecilnya itu menyebabkan adanya rangkaian sifat-sifat lain yang khas, maksudnya adalah desa/kelurahan terdapat RW dan RT. Sebagai kesatuan yang administratif desa/kelurahan mempunyai suatu sistem pemerintahan desa/kelurahan yang mengurus rumah tangga desa/kelurahan.1 Letak geografi kelurahan Sunter Jaya adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Sunter Agung dan kelurahan Sungai Bambu, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Jl. Yos Sudarso dan kelurahan Kelapa Gading, sebelah Selatan berbatasan dengan kali Sunter 1

Koentjoroningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Djambata, 1997), Cet. Ke-1, h. 304

25

26

Kemayoran dan Kecamatan Kemayoran, sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Kemayoran. Adapun luas wilayah kelurahan Sunter Jaya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta nomor: 228/2004 yang dikelurkan pada tanggal 3 Pebruari 2004 adalah seluas 150,51 Ha.2 Berdasarkan Intruksi Gubernur Propinsi DKI Jakarta nomor 36 tanggal 9 April 2001 yang merupakan salah satu tugas pengurus RT-RW adalah menggerakkan gotong royong dan swadaya serta membantu dalam tugas pembinaan wilayah dan kelestarian wilayah serta kelestarian lingkungan, maka perlu adanya pemberdayaan RT-RW yang ada agar tercipta hubungan yang harmonis antara aparat dengan masyarakat. Adapun jumlah RW dan RT yang terdapat di kelurahan Sunter Jaya sebanyak 14 RW dan 220 RT.3 Jumlah penduduk di kelurahan Sunter Jaya adalah 58.616 jiwa, yang terdiri dari 30.324 jiwa laki-laki dan 28.235 perempuan yang terhimpun menjadi 13.710 Kepala Keluarga.4 2. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Kelurahan Sunter Jaya Masyarakat kelurahan Sunter Jaya terdiri berbagai macam suku, ras dan agama. Dengan keanekaragaman tersebut masyarakat hidup dalam keadaan aman dan tentram dan saling menghormati serta menghargai antara yang satu dengan yang lain. Hal ini terbukti dengan hampir tidak adanya konflik yang besar antara masyarakat di kelurahan Sunter Jaya.

2

Monografi Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta: 2009, h. 2

3

Monografi Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta: 2009, h. 3

4

Monografi Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta: 2009, h. 3

27

Di bawah ini jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut oleh masyarakat kelurahan Sunter Jaya: Status Agama Penduduk Kelurahan Sunter Jaya No.

Agama

1

Islam

46.335 jiwa

2

Kristen

9.330 jiwa

3

Hindu

239 jiwa

4

Budha

2.712 jiwa

Jumlah

Jumlah Penduduk

58.616 jiwa

Sumber: Data Monografi Kelurahan Sunter Jaya Dari data diatas terlihat masyarakat kelurahan Sunter Jaya mayoritas beragama Islam. Adapun fasilitas atau sarana ibadah yang terdapat di kelurahan Sunter Jaya adalah sebagai berikut: Masjid sebanyak 25 buah, Mushola 27 buah dan Gereja sebanyak 4 buah. Sedangkan Vihara, Pura dan Kelenteng tidak ada di kelurahan ini. 3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sunter Jaya Masyarakat kelurahan Sunter Jaya terdiri dari stratifikasi sosial ekonomi yang berbeda-beda. Di bawah ini gambaran stratifikasi sosial ekonomi masyarakat Sunter Jaya dilihat dari mata pencaharian:

28

Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sunter Jaya No.

Jenis Pekerjaan

Jumlah

1

Buruh

9.952 jiwa

2

Pedagang

1.052 jiwa

3

Karyawan Swasta

3.726 jiwa

4

TNI/POLRI

5

PNS

7

Tani

8

Lain-lain Jumlah

25 jiwa 1.058 jiwa -

jiwa

9.106 jiwa 24.919 jiwa

Sumber: Data Monografi Kelurahan Sunter Jaya Dari data diatas diketahui bahwa masyarakat kelurahan Sunter Jaya yang bekerja sebagai buruh berjumlah 9.952 jiwa, yang mencari nafkah dengan berdagang berjumlah 1.052 jiwa, sedangkan yang bekerja sebagai karyawan swasta berjumlah 3.726 jiwa, yang menjadi anggota POLRI/TNI berjumlah 25 jiwa, masyarakat Sunter Jaya yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 1.058 jiwa, dan yang bekerja di sektor lainnya seperti ojek motor, kuli bangunan dan bidang jasa lainnya berjumlah 9.106 jiwa. Adapun di sektor pertanian tidak ada warga Sunter Jaya yang bekerja di sektor ini.

29

4. Keadaan Sosial Pendidikan Masyarakat Kelurahan Sunter Jaya Kondisi sosial pendidikan masyarakat kelurahan Sunter Jaya dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat tersebut. Di bawah ini klasifikasi tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat kelurahan Sunter Jaya: Status Pendidikan Penduduk Kelurahan Sunter Jaya No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1

Tamat SD/MI

12.708 jiwa

2

Tamat SLTP/MTs

13.284 jiwa

3

Tamat SMU/MA

13.354 jiwa

4

Tamat Akademi/Universitas Jumlah

787 jiwa 40.133 jiwa

Sumber: Data Monografi Kelurahan Sunter Jaya Dari data diatas dapat diketahui tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat kelurahan Sunter Jaya. Jumlah masyarakat yang tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajatnya sebanyak 12.708 jiwa, sedangkan jumlah masyarakat yang tamat pendidikan sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajatnya sebanyak 13.284 jiwa, adapun masyarakat yang tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat sebanyak 13.354 jiwa dan masyarakat yang menyelesaikan studinya sampai Akademi dan Univesitas sebanyak 787 jiwa. Adapun sarana pendidikan yang ada di wilayah kelurahan Sunter Jaya adalah sebagai berikut:

30

Sarana Pendidikan di Kelurahan Sunter Jaya No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1

TK/TPA

11

2

SD/MI

16

3

SLTP/MTs

5

4

SMU/MA

3

5

Akademi/Universitas

1

Jumlah

36

Sumber: Data Monografi Kelurahan Sunter Jaya

Dari data diatas dapat diketahui bahwa di kelurahan Sunter Jaya terdapat 11 unit sarana pendidikan TK/TPA, SD/MI sebanyak 16 unit, SLTP/MTs

sebanyak

5

unit,

SMU/MA

sebanyak

3

unit

dan

Akademi/Universitas sebanyak 1 unit.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) 1. Latar Belakang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Untuk

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

upaya

pemberdayaan (empowering), Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk memberikan bantuan masyarakat dengan pendekatan "Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)" melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program tersebut bersifat strategis karena dalam kegiatan

31

ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan masyarakat di masa mendatang. Program PPMK ini merupakan dana bantuan langsung kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan Tribina sebagai model pendekatan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat RW di kelurahan, yaitu meliputi Bina Sosial, Ekonomi dan Fisik Lingkungan. Alokasi dari ketiga pendekatan ini akan dilihat dari prioritas kebutuhan dasar masyarakat masing-masing RW di kelurahan melalui hasil identifikasi bersama-sama masyarakat dan fasilitator Kelurahan yang korelasinya terwujud dalam penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Bantuan kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang diusulkan, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat itu sendiri dengan pendampingan LSM. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta pengembangan sumberdaya manusia dalam penguatan kelembagaan yang disalurkan kepada kelompok-kelompok Masyarakat Pemanfaat (KOMAT) di RW-RW melalui kelembagaan Dewan Kelurahan (DK) dan TPK RW di masing-masing kelurahan dan Lurah berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Proyek (Pimpro). Dalam mengelola keuangan PPMK, Dewan Kelurahan diharuskan membuka dua rekening yang terdiri dari Rekening Pertama untuk menampung dana yang disalurkan Pemda DKI Jakarta dan Rekening Kedua untuk menampung pengembalian dana bergulir dari masyarakat.

32

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di rekening Dewan Kelurahan yang pertama digunakan untuk membiayai proposal yang telah disetujui. Dana tersebut hanya dapat dicairkan oleh Kelompok Masyarakat Pemanfaat atau KOMAT dengan countersign dari Dewan Kelurahan beserta LSM Pendamping. Rekening Pertama Dewan Kelurahan ini dapat berfungsi untuk pemantauan tingkat penyerapan dana di masyarakat. Untuk menampung pengembalian dana bergulir dari masyarakat, Dewan Kelurahan menggunakan Rekening Kedua guna memantau pengguliran dana di tingkat RW maupun Kelurahan. 2. Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Lokasi dan Masyarakat Pemanfaat Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

(PPMK) Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah sebagai berikut: a. Memberdayakan masyarakat yang berbasis di komunitas RW, mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan, pengembangan ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru serta program sosial lainnya.

33

c. Memanfaatkan

institusi

yang

ada

di

masyarakat

(Dewan

Kelurahan), Kepengurusan RW, RT, dengan membentuk TPK RW dan Forum Warga. d. Menggerakan partisipasi masyarakat untuk mengimbangi dan mensinerjikan program bantuan dari Pemerintah (Matching Fund) e. Menyiapkan kemampuan perorangan dan keluarga melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan yang mampu mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dengan berbasis pada kelompok usaha kecil dan menengah. Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah masyarakat yang bermukim di RW-RW Kelurahan sasaran beserta institusi kemasyarakatan yang ada

dan perlu diberdayakan, agar mampu

mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada di RW/Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan serta mampu menjawab permasalahan tersebut dengan pengelolaan kegiatan yang akuntabel, aspiratif, partisipatif dan transparan. Ruang lingkup program PPMK lebih menitik beratkan pada aktivitas yang menunjang pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan : 1. Usaha produktif dan memperluas kesempatan kerja. 2. Prasarana dan sarana dasar lingkungan. 3. Usaha

bersama

berlandaskan

kemitraan

yang

mampu

mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok usaha kecil dan menengah.

34

4. Kelembagaan masyarakat di tingkat RW dan Kelurahan, dalam penumbuhan demokratisasi serta mengatasi permasalahan sosial. 5. Potensi dan partisipasi masyarakat (matching fund) untuk mengimbangi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) agar program tersebut dapat lebih berdaya guna. Lokasi sasaran penerima bantuan PPMK difokuskan pada satuan permukiman setingkat RW di Kelurahan. Satuan permukiman mempunyai makna yang penting mengingat disinilah muncul interaksi, kebersamaan dan kesepakatan atas dasar kepentingan yang sama. Selain itu, pada satuan-satuan permukiman terkonsentrasi pula berbagai kegiatan dan kondisi sosial, ekonomi serta fisik lingkungan dengan kepranataannya. Lokasi sasaran perlu dilihat secara utuh di dalam melaksanakan kegiatan sehingga dimungkinkan adanya integrasi beberapa satuan permukiman. Masyarakat Pemanfaat PPMK adalah: a. Masyarakat Kelurahan yang terdiri dari berbagai strata sosial yang memiliki

kepedulian

terhadap

pembangunan

masyarakat

dilingkungannya, dan tidak berharap pamrih b. Kelompok

Masyarakat

Pemanfaat

(Komat),

yaitu

anggota

masyarakat yang memiliki usaha secara berkelompok atau individual, dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian dalam hal kesehatan lingkungan ataupun sosial.

35

c. Lembaga Masyarakat, yang diakui keberadaannya oleh masyarakat dan terbentuk atas dasar demokrasi, yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan masyarakat dengan tujuan mensejahterakan warganya. 3. Asas, Prinsip, Komponen Biaya Proyek, Indikator Kinerja, Struktur dan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Asas PPMK 1. Keadilan, memberikan manfaat yang merata pada seluruh strata sosial kehidupan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, dan agama 2. Kejujuran, membuka hati nurani seluruh unsur manusia yang terlibat langsung atau tidak langsung untuk mengangkat nilai-nilai positip dalam masyarakat 3. Kemitraan, menjalin kerjasama dari seluruh komponen masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bidang kegiatan. 4. Kesederhanaan, Proses kegiatan yang diselenggarakan untuk masyarakat hendaknya didasarkan pada prosedur dan langkahlangkah yang sederhana, mudah dipahami dalam hal ketentuan dan aturan baik secara administratif maupun teknis.

36

5. Kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan (Gender), semua lakilaki dan perempuan mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip PPMK adalah sebagai berikut: 1. Demokrasi, partisipasi menyeluruh dibangun atas persamaan hak dan

kewajiban,

mengungkapkan

berdasarkan pendapat,

dan

kebebasan

berkumpul

berpegang

teguh

dan bahwa

musyawarah sebagai forum pengambil keputusan tertinggi. 2. Partisipasi, seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan. 3. Transparansi,

semua

kegiatan

dari

awal

(perencanaan),

pelaksanaan dan pengawasan dari seluruh kegiatan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Dan seluruh proses PPMK dan informasinya dapat diakses oleh para stakeholder, serta informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 4. Akuntabilitas,

seluruh

kegiatan harus dapat

dipertanggung

jawabkan baik secara teknis maupun administratif. 5. Desentralisasi, memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan wilayahnya melalui institusi lokal. 6. Keberlanjutan, hasil-hasil kegiatan dapat dilestarikan dan di tumbuh kembangkan oleh masyarakat sendiri melalui wadah institusi masyarakat setempat yang mandiri dan profesional

37

Biaya proyek PPMK terdiri dari : (1) Komponen Biaya Operasional Pengelolaan (BOP), (2) Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Komponen BOP, akan dipergunakan untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh aparat dan LSM pendamping. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dipergunakan untuk membiayai komponen fisik, ekonomi dan sosial yang proporsinya disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing kelurahan. Komponen BLM 1. Komponen fisik Komponen ini meliputi perawatan, perbaikan, maupun pembangunan baru prasarana dan sarana dasar lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan setempat secara hibah dengan mengupayakan/ mensinerjikan potensi yang ada di masyarakat. Berbagai jenis komponen fisik prasarana dan sarana yang dapat diusulkan, misalnya : a. Prasarana dan sarana fisik lingkungan yang mengarah kepada penyehatan lingkungan, seperti perbaikan saluran air buangan rumah tangga, penanganan sampah. Ruang terbuka hijau atau taman. b. Pos layanan kesehatan, pos keamanan lingkungan dan bencana. c. Prasarana dan sarana bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat (jalan, jembatan, sarana pasar tidak permanen).

38

d. Komponen-komponen lain yang disepakati bersama, kecuali pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana rumah ibadah, kantor dan fasilitas RT/RW, DK maupun kelurahan. Sedangkan untuk kompenen fisik yang bersifat pinjaman bergulir yang bertujuan meningkatkan kesehatan lingkungan dan keluarga adalah : a.

Perbaikan rumah sehat, baik ruang luar maupun dalam, misalnya perbaikan ventilasi udara, jendela.

b.

MCK/Jamban umum yang dikelola individu atau kelompok.

Kegiatan fisik yang secara tegas dinyatakan tidak akan didanai PPMK adalah : a. Kegiatan yang melibatkan pembebasan tanah. b. Pembangunan/Perbaikan sarana dan prasarana tempat Ibadah. c. Pembangunan Kantor dan Fasilitas RT, RW dan Kelurahan. 2. Komponen kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah (bantuan bergulir) Kegiatan ekonomi yang dimaksud di sini meliputi kegiatan dana bergulir untuk membiayai modal usaha usaha kecil dan menengah (Standar Deprindag) yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok yang menghimpun diri dalam KOMAT.antara lain : a. Pengembangan usaha kecil dan mikro bagi masyarakat yang telah memiliki usaha (termasuk modal investasi) b. Pengembangan industri rumah tangga, perdagangan barang dan jasa (jenis komoditi yang tidak terlarang).

39

c. Pengembangan usaha kecil dan menengah yang mampu menyerap tenaga kerja (Job Seeker). d. Pertanian, Peternakan yang terfokus pada argopolitan. Kegiatan bidang ekonomi yang secara tegas dinyatakan tidak akan didanai PPMK adalah : a. Pembukaan warung baru atau usaha baru tidak dianjurkan, terutama pada kawasan yang keadaan pasarnya telah mencapai titik jenuh. (pertimbangan kelayakan usaha). b. Pembuatan atau penjualan komoditi yang dilarang, seperti obatobatan terlarang, minuman keras dan sejenis senjata api atau tajam. c. Kegiatan usaha yang memberikan pengaruh negatif terhadap tatanan sosial, moral dan lingkungan hidup di masyarakat. d. Pendepositoan dana pada lembaga keuangan atau pinjaman uang untuk dipinjamkan kembali kepada pihak ketiga. 3. Komponen Kegiatan Sosial Untuk Biaya Kegiatan Lapangan (BKL) yang meliputi : pertemuan-pertemuan, penyiapan proposal, proses seleksi dan administrasi lainnya di tingkat RW dan Kelurahan yang dikelola TPK dan UPK dialokasikan sebesar 1,5% dari dana BLM. Pencairan dana BKL ini dimasukkan kepada komponen dana sosial yang pencairannya dilakukan secara proporsional dari total nilai proposal yang disetujui. Di samping itu, komponen diarahkan kepada kegiatan "persiapan masyarakat". Program persiapan masyarakat dimaksud terdiri dari; kegiatan penyadaran masyarakat (proses animasi) dan penguatan kelembagaan

40

masyarakat, sehingga memungkinkan terjadinya proses penanggulangan masalah

kesejahteraan

sosial

oleh

masyarakat

secara

mandiri

dan

berkelanjutan. Komponen

kegiatan

persiapan

masyarakat

meliputi

pelatihan,

rapat/pertemuan warga, dan sebagainya. Kegiatan rapat dan pertemuan diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan warga RW di Kelurahan sasaran. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial kelembagaan masyarakat, dan juga untuk mendukung upaya kesempatan kerja dan peluang pengembangan usaha yang telah ada, serta penumbuhan demokratisasi dan penanggulangan masalah sosial dan bencana. Dalam pelaksanaan PPMK, dikembangkan beberapa indikator kinerja yang digunakan sebagai bahan untuk mengenali permasalahan pelaksanaan proyek secara dini. Indikator kinerja PPMK didasarkan pada aspek-aspek masukan (input), proses, keluaran (output) dan dampak (outcome). Indikator aspek masukan (input) meliputi antara lain : 1. Jumlah RW di Kelurahan yang mendapatkan bantuan dan kebutuhan. 2. Jumlah fasilitator/pendamping lapangan sebanyaknya 2 orang di setiap Kelurahan sasaran terhadap layanan pendampingan. Indikator proses meliputi antara lain : 1. Waktu kegiatan oleh Pelaksana (Time Schedule). 2. Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan (Design Programme).

41

3. Proses pengawasan dan kendali program serta keterlibatan unsur intern & ekstern program (Jumlah pengaduan & Jumlah kebijakan). Indikator aspek keluaran (output) meliputi antara lain : 1. Jumlah usulan yang diajukan. 2. Persentase usulan yang disepakati untuk dibiayai. 3. Pengembalian pinjaman. 4. Modal awal (persentase dari kewajiban). 5. Bunga (persentase dari kewajiban). 6. Persentase penyelesaian pekerjaan 7. Jumlah penerima manfaat. Indikator aspek dampak hasil (outcome) meliputi antara lain : 1. Tingkat

penguasaan

keterampilan

praktis

bagi

masyarakat

penerima manfaat. 2. Persentase jumlah orang yang diteliti yang mengetahui keberadaan program. 3. Persentase jumlah orang yang diteliti yang merasa puas dengan keberadaan program. 4. Adanya peningkatan jumlah omset yang berputar dari usaha produktif di Kelurahan sasaran. 5. Meningkatnya kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran.

42

6. Meningkatnya

kepedulian

dan

partisipasi

warga

terhadap

perkembangan kelurahan.

Struktur Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)

43

Program PPMK lebih menitik beratkan pada aktivitas yang menunjang pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan :

1. Usaha produktif dan memperluas kesempatan kerja. 2. Prasarana dan sarana dasar lingkungan. 3. Usaha

bersama

berlandaskan

kemitraan

yang

mampu

mengembangkan usaha potensial yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok usaha kecil dan menengah. 4. Kelembagaan masyarakat di tingkat RW dan Kelurahan, dalam penumbuhan demokratisasi serta mengatasi permasalahan sosial. 5. Potensi dan partisipasi masyarakat (matching fund) untuk mengimbangi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) agar program tersebut dapat lebih berdaya guna.

BAB IV EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) TAHUN 2009 DI KELURAHAN SUNTER JAYA

A. Tahap-tahap Pelaksanaan PPMK Mertiya Utara TahunAnggaran 2003 1. Penyiapan Unsur Pelaksana Program Dalam pelaksanaan penyiapan unsur pelaksana PPMK Sunter jaya, Dewan Kelurahan membentuk struktur organisasi pelaksana PPMK Sunter Jaya dan menentukan tugas dan fungsi di setiap unsur pelaksana tersebut. Unsur pelaksana PPMK Sunter Jaya adalah Kepala Kelurahan Sunter Jaya, Dewan Kelurahan Sunter Jaya, Komite Seleksi, Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK) Sunter Jaya, Fasilitator Kelurahan (FASKEL) Sunter Jaya dan Tim Pelaksana Kegiatan-Rukun Warga (TPK-RW).1 Kepala kelurahan Sunter Jaya atau Lurah sebagai pembina PPMK Sunter Jaya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Mensosialisasikan PPMK Sunter Jaya kepada seluruh lembaga dan seluruh lapisan masyarakat kelurahan Sunter Jaya. b. Melaksanakan

pengawasan

terhadap

Unit

Pengelola

Keuangan

Masyarakat Kelurahan (UPKMK) Sunter Jaya sebagai institusi pengelola pengguliran PPMK Sunter Jaya. c. Bersama Dewan Kelurahan Sunter Jaya menyeleksi usulan masyarakat dan menandatangani Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK). 1

H. Maulana Mahdum, Ketua Dewan Kelurahan Sunter Jaya, Wawancara pribadi, 23 Agustus 2010

44

45

d. Memantau dan mengawasi serta melaporkan proses perencanaan pencairan dana pelaksanaan PPMK Sunter Jaya. e. Menggalang partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan SDM dan lingkungan yang potensial di kelurahan Sunter Jaya.2 Dewan Kelurahan Sunter Jaya sebagai penanggung jawab pelaksanaan PPMK Sunter Jaya. Pemilihan Dewan Kelurahan mengacu pada pada Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKJ Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Kelurahan di Propinsi DKI Jakarta.3 Pemilihan anggota Dewan Kelurahan terdiri dari satu orang utusan dari setiap RW di setiap kelurahan Propinsi DKI Jakarta. Jumlah RW di kelurahan Sunter Jaya sebanyak 14 RW, dengan demikian jumlah personil Dewan Kelurahan Sunter Jaya berjumlah 14 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat kelurahan Sunter Jaya.4 Adapun tugas dan fungsi Dewan Kelurahan Sunter Jaya dalam pelaksanaan PPMK Sunter Jaya adalah sebagai berikut: a. Mensosialisasikan PPMK kepada seluruh lembaga dan seluruh lapisan masyarakat kelurahan Sunter Jaya. b. Menampung usulan masyarakat kelurahan Sunter Jaya yang meliputi fisik lingkungan dan kegiatan sosial. 2

Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), (Jakarta: Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2004), h. 3 3

Surat Keputusan Gubemur Propinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Kelurahan 4

H. Maulana Mahdum, Ketua Dewan Kelurahan Sunter Jaya, Wawancara pribadi, 23 Agustus 2010

46

c. Menyusun dan menetapkan prioritas kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial untuk dijadikan program kerja kegiatan PPMK Sunter Jaya. d. Meneliti dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan sesuai dengan tahapan-tahapan pengerjaanya di lapangan. e. Bersama-sama dengan Tim Pelaksana Kegiatan-Rukun Warga (TPKRW) menggali, mengolah potensi dan meningkatkan partisipasi serta keswadayaan masyarakat (matching fund). f. Membuat laporan pelaksanaan PPMK Sunter Jaya setiap akhir bulan.5 Tim Komite Seleksi sebagai unit kerja Dewan Kelurahan Sunter Jaya untuk melaksanakan analisis teknis dan administrasi terhadap usulan proposal masyarakat yang diajukan oleh TPK-RW. Anggota Tim Komite Seleksi PPMK Sunter Jaya berjumlah 3 orang, yakni satu orang dari unsur anggota Dewan Kelurahan Sunter Jaya, satu orang dari unsur Fasilitator Kelurahan Sunter Jaya dan satu orang dari unsur Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK) Sunter Jaya. Adapun Tugas dan fungsi Komite Seleksi adalah : a. Melakukan penelitian terhadap usulan TPK-RW. b. Melakukan survey / studi kelayakan terhadap usulan. c. Memberikan persetujuan / rekomendasi terhadap usulan TPK-RW. d. Menyusun kegiatan kerja TPK-RW dan UPKMK Sunter Jaya.6

5

Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), (Jakarta: Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2004), h.4 6 Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), (Jakarta: Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2004), h. 5

47

Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK) Sunter Jaya sebagai unit kerja Dewan Kelurahan Sunter Jaya. Personil UPKMK Sunter Jaya sebanyak empat orang yang terdiri dari satu orang sebagai manajer UPKMK Sunter Jaya, satu orang sebagai kasir UPKMK Sunter Jaya, satu orang sebagai pembukuan UPKMK Sunter Jaya dan satu orang kolektor UPKMK Sunter Jaya.7 Adapun tugas dan fungsi Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK) Sunter Jaya adalah sebagai berikut: a. Mengelola dana bergulir PPMK Sunter Jaya b. Mengadministrasikan dana PPMK Sunter Jaya c. Melakukan penagihan dana guliran PPMK Sunter Jaya dari masyarakat d. Memberikan pertanggungjawaban PPMK Sunter Jaya kepada Dewan Kelurahan Sunter Jaya di bawah koordinasi kepala Kelurahan Sunter Jaya e. Membuat laporan dana bergulir PPMK Sunter Jaya setiap akhir bulan dengan sistem komputerisasi.8 Fasilitator Kelurahan (FASKEL) Sunter Jaya sebagai mitra kerja Dewan Kelurahan Sunter Jaya dalam pelaksanaan PPMK Sunter Jaya. Anggota Tim Fasilitator Kelurahan Sunter Jaya terdiri dari 3 orang personil yang ditentukan dari tokoh masyarakat kelurahan Sunter Jaya. 9

7

Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), (Jakarta: Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2004), h. 5 8

Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), (Jakarta: Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2004), h. 5 9

Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), (Jakarta: Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2004), h. 6

48

Fasilitator Kelurahan (FASKEL) Sunter Jaya mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut: a. Ikut melakukan bimbingan teknis langsung terhadap penyusunan proposal usulan kegiatan PPMK Sunter Jaya pada tingkal RW. b. Bersama Dewan Kelurahan Sunter Jaya melaksanakan sosialisasi PPMK Sunter Jaya pada masyarakat di tingkat kelurahan dan tingkat RW. c. Ikut Melaksanakan seleksi proposal usulan masyarakat

yang

disampaikan oleh TPK-RW. d. Ikut melaksanakan peraantauan dan membuat laporan kemajuan b. Kegiatan PPMK Sunter Jaya di tingkat RW setiap akhir bulan.10 Tim Pelaksana Kegiatan-Rukun Warga (TPK-RW) merupakan ujung tombak pelaksanaan PPMK Sunter Jaya. TPK-RW terdiri dari satu orang personil yang dipilih dari setiap RW, 1 orang sebagai ketua/koordinator TPK-RW dan 2 orang seksi komponen kegiatan PPMK yaitu seksi fisik dan seksi sosial. Kelurahan Sunter Jaya terdiri dari 14 RW dengan demikian jumlah Tim Pelaksana Kegiatan Rukun Warga (TPK-RW) berjumlah 42 orang.11 Adapun tugas dan fungsi TPK-RW adalah sebagai berikut: a. Menunjang kelancaran pelaksanaan PPMK Sunter Jaya b. Membantu menyusun usulan kegiatan masyarakat.

10

Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), (Jakarta: Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2004), h. 6 11

Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), (Jakarta: Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2004), h. 7

49

c. Menyetorkan dana cicilan pinjaman bergulir PPMK Sunter Jaya dari masyarakat pemanfaat pinjaman bergulir PPMK Sunter Jaya kepada UPKMK Sunter Jaya dan tidak boleh digulirkan langsung.12 2. Sosialisasi Program Sosialisasi PPMK Sunter Jaya dilakukan oleh Dekel dan staf-stafnya di bantu oleh LSM pendamping yaitu LSM PUTRA BANGSA. Sosialisasi dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama sosialisasi PPMK Sunter Jaya dilakukan di tingkat kelurahan dan tahap kedua sosialisasi dilakukan di tingkat Rukun Warga (RW). Sosialisasi tingkat kelurahan dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2009. Pada acara tersebut dihadiri oleh aparat Kelurahan Sunter Jaya, serta unsur pelaksana kegiatan PPMK Sunter Jaya. Sosialisasi PPMK di tingkat Rukun Warga dilakukan oleh Dewan Kelurahan Sunter Jaya dan Tim Pelaksana Kegiatan TPK di RW masing-masing Pelaksanaan sosialisasi PPMK di tingkat kelurahan dihadiri oleh para ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat, sedangkan sosialisasi di tingkat Rukun Warga (RW) dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini senada dengan pernyataan H. Maulana Mahdum: "Sebelum pelaksanaan PPMK Sunter Jaya. kami selaku unsur pelaksana PPMK Sunter Jaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat kelurahan Sunter Jaya bersama-sama staff pendamping PPMK Sunter Jaya yaitu Muhammad Jauhari. Di tingkat Kelurahan sosialisasi PPMK dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2009. Pada acara tersebut dihadiri oleh beberapa aparat kelurahan Sunter Jaya, unsur pelaksana kegiatan PPMK Sunter Jaya yang terdiri dari Anggota Dewan Kelurahan Sunter Jaya, Tim Komite Seleksi, UPKMK Sunter Jaya, FASKEL Sunter Jaya dan TPK-RW, sedangkan di tingkat RW dilaksanakan pada waktu 12

Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), (Jakarta: Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2004), h. 7

50

yang berbeda-beda bersama para TPK-RW. Acara sosialisasi PPMK di tingkat RW kami undang para ketua RT dan para masyarakat di RW masing-masing.13 Pada saat pelaksanaan sosialisasi PPMK masyarakat diberi informasi tentang pelaksanaan PPMK, komponen-komponen kegiatan PPMK dan prosedur pengajuan proposal kegiatan PPMK. Setelah

sosialisasi

PPMK

Sunter Jaya dilaksanakan,

kemudian

ditindaklanjuti oleh TPK-RW untuk menerima berbagai usulan proposal kegiatan dari masyarakat, usulan kegiatan sosial dan usulan kegiatan fisik. Usulan-usulan kegiatan tersebut diseleksi awal, direkap kemudian diserahkan kepada Dewan Kelurahan Sunter Jaya untuk ditindaklanjuti oleh Tim Komite Seleksi PPMK Sunter Jaya. 3. Penyusunan Rencana Kegiatan Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan, Dekel bersama unsur pelaksana PPMK Sunter Jaya dan dibantu LSM pendamping yaitu LSM PUTRA BANGSA melakukan beberapa langkah-langkah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kegiatan PPMK Sunter Jaya. Usulan kegiatan yang tediri dari usulan kegiatan sosial dan usulan kegiatan fisik diterima dari masyarakat calon pemanfaat dan diseleksi awal oleh TPK-RW dari segi prosedur administrasi, kesesuaian format, kelengkapan dokumen pendukung, kesesuaian dengan kebutuhan dan lain-lain.14 Kelengkapan dokumen pendukung proposal usulan kegiatan sosial PPMK Sunter Jaya berisikan jenis kegiatan, lokasi kegiatan, jumlah peserta, 13

H. Maulana Mahdum, Ketua Dewan Kelurahan Sunter Jaya, Wawancara pribadi, 23 Agustus 2010 14

H. Maulana Mahdum, Ketua Dewan Kelurahan Sunter Jaya, Wawancara pribadi, 23 Agustus 2010

51

teknis kegiatan, manfaat kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan (RAB). Sedangkan kelengkapan dokumen pendukung proposal

usulan kegiatan

pembangunan fisik meliputi jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, volume pekerjaan, jumlah pekcrja, rencana anggaran biaya pekerjaan (RAB), gambar detail pelaksanaan pekerjaan dan photo lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan fisik wilayah. Rekapitulasi dan lampiran TPK-RW oleh Dewan Kelurahan diserahkan kepada Komite Seleksi untuk dianalisa secara teknis dan administratif berdasarkan skala prioritas rencana kegiatan dan dana yang tersedia. Hasil Komite Seleksi oleh Dewan Kelurahan ditetapkan sebagai Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).15 Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi. DURK tersebut diajukan kepada penanggung jawab PPMK. yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kotamadya Jakarta Utara untuk pencairan dana PPMK. Pada proses pencairan dana PPMK disertai juga dokumendokumen pendukung yang diperlukan antara lain : 1)

Berita Acara Musyawarah Penentuan Skala Prioritas Rencana Kegiatan PPMK Sunter Jaya.

2)

Suiat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Bantuan (SPK-P3) PPMK.

3)

Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD).16

15

H. Maulana Mahdum, Ketua Dewan Kelurahan Sunter Jaya, Wawancara pribadi, 23 Agustus 2010 16

H. Maulana Mahdum, Ketua Dewan Kelurahan Sunter Jaya, Wawancara pribadi, 23 Agustus 2010

52

Setelah dana yang diusulkan turun dari BPM Kotamadya Jakarta Utara dan masuk ke rekening I Dewan Kelurahan Sunter Jaya, maka Dewan Kelurahan membuat jadwal penyaluran atau menyerahkan dana tersebut kepada pemanfaat PPMK yang telah disetujui pada forum Tim Komite Seleksi. Penyerahan dana oleh Dewan Kelurahan berdasarkan jadwal yang telah dikoordinasikan oleh TPK-RW. Dana ekonomi diserahkan kepada masyarakat pemanfaat dana pinjaman bergulir dengan membuat Surat Perjanjian Pinjaman Dana Modal Bergulir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemanfaat pinjaman bergulir dan TPK-RW. Begitu juga dana bantuan yang bersifat hibah untuk dana fisik dan sosial diberikan kepada masyarakat pemanfaat kegiatan fisik dan sosial melalui TPK-RW dan dipertanggung jawabkan oleh TPK-RW.17 4. Pelaksanaan Kegiatan Sosial Masyarakat Salah satu komponen kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Sunter Jaya adalah pelaksanaan program sosial. Pelaksanaan program ini dilaksanakan dengan mengadakan peiatihan keterampiian masyarakat. Tujuan direalisasikannya kegiatan sosial ini adalah untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk penguatan kelembagaan atau institusi kemasyarakatan.

17

H. Maulana Mahdum, Ketua Dewan Kelurahan Sunter Jaya, Wawancara pribadi, 23 Agustus 2010

53

Pendanaan pelaksanaan program sosial PPMK Sunter Jaya bersifat hibah tetapi nilai swadaya masyarakat perlu ditimbulkan dalam setiap pelaksanaan program sosial ini.18 Pelaksanaan PPMK Sunter Jaya untuk kegiatan sosial dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan masyarakat. Salah satu pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan untuk penguatan kelembagaan atau institusi pengelola PPMK Sunter Jaya. Adapun pelatihan ini dikhususkan untuk pengelola PPMK Sunter Jaya seperti pelatihan TPK-RW, Fasilitator Kelurahan, Komite Seleksi dan pelatihan Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK).19 Dalam pelaksanaan program sosial PPMK Sunter Jaya juga diadakan pelatihan keterampilan masyarakat. Pelatihan sosial yang terlebih dahulu dilakukan oleh PPMK Sunter Jaya adalah melakukan pelatihan terhadap perangkat PPMK Sunter Jaya agar dalam pelaksanaannya setiap unsur pelaksana tahu fungsi tugasnya masing-masing. Pelatihan sosial di setiap RW dilakukan dan ditentukan oleh TPK-RW masing-masing, jadi di masing-masing RW ada yang sama ada juga yang berbeda dalam pelatihan sosialnya. Di RW 01 dilaksanakan pelatihan komputer bekerjasama dengan LM. PATRA dengan jumlah peserta 8 orang yang dilaksanakan tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan 21 Februari 2009, dengan materi pengenalan dan 18

H. Maulana Mahdum, Ketua Dewan Kelurahan Sunter Jaya, Wawancara pribadi, 23 Agustus 2010 19

H. Maulana Mahdum, Ketua Dewan Kelurahan Sunter Jaya, Wawancara pribadi, 23 Agustus 2010

54

pengoperasian komputer dan dilanjutkan dengan MicrosofWord, Excel, Internet. dan jumlah biaya yang dikeluarkan dari PPMK Sunter Jaya Sebesar 3.000.000,. Di RW 02 dilaksanakan kegiatan sosial dengan pelatihan menyetir mobil, dengan jumlah peserta 9 orang, RW.02 bekerjasama dengan PT. PERSEMIJA dalam pelatihan tersebut. Dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan tanggal 16 Maret 2009 dengan materi dasar-dasar mengemudi, praktek di jalan raya, parker dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh PPMK Sunter Jaya Sebesar 4.500.000,. Di RW. 03 dilaksanakan kegiatan sosial dengan pelatihan komputer, dengan jumlah peserta 13 orang. TPK-RW 03 bekerjasama dengan LM. PATRA. Dilaksanakan pada tanggal 26 April 2009 sampai dengari 21 Mei 2009, dengan materi yang diberikan pengenalan dan pengoperasian komputer, Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power Point dan Internet, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh PPMK sunter Jaya sebesar 4.000.000,-. Di RW. 04 dilaksanakan kegiatan sosial dengan pelatihan kursus komputer bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan jumlah peserta 20 ©rang dan materi yang diberikan tentang pengenalan dan pengoperasian komputer dan Microsof Word 2000. Dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2009 sampai dengan 3 April 2009 dengan jumlah biaya yang dikeluarkan Sebesar 6.450.000,-. Di RW. 05 dilaksanakan kegiatan sosial dengan pelatihan daur ulang dan kursus menjahit. Pelatihan daur ulang di RW.05 bekerjasama dengan PT. Kawan Setia yang dilasanakan pada tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan 30 mei 2009,

55

dengan jumlah peserta 10 orang dan dan materi yang diberikan adalah pengenalan alat, cara pengoperasian alat, cara memilih sampali dan pengenalan barang yang dapat dihasilkan, jumlah biaya yang dikeluarkan PPMK Sunter Jaya Sebesar 3.500.000,-. Dan pelatihan menjahit bekerjasama dengan Pelangi Modiste, dengan jumlah peserta 5 orang dengan materi pengenalan alat, cara, membuat pola, cara pemotongan pola, cara membuat kerah, dan cara menjahit, kursus menjahit ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan 30 April 2009 dengan jumlah biaya yang dikeluarkan PPMK Meruya Utara Sebesar 1.500.000,-. Di RW 06 dilaksanakan kegiatan sosial berupa kursus komputer bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan jumlah peserta 12 Orang, materi yang diberikan adalah pengenalan dan pengoperasian komputer dan Microsof Word 2000, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan 27 Maret 2009 dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh PPMK Meruya Utara Sebesar 4.000.000,-. Di RW. 07 pelaksanaan kegiatan sosial berupa kursus menjahit, bekeijasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), jumlah peserta yang ikut sebanyak 5 orang dengan materi pengenalan alat. cara membuat pola, cara pemotongan pola, cara merabuat kerah dan Teknik menjahit. Kegiatan tersebut berlangsung sejak tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan 27 Maret 2009 dan jumlah biaya yang dikeluarkan PPMK Meruya Utara Sebesar 3.000.000,-. Sedangkan di RW. 10 dilakukan kegiatan kursus menyetir, bekerjasama dengan PT. PERSEMIJA, jumlah peserta yang ikut 8 orang dengan materi yang diberikan yaitu dasar-dasar mengemudi, praktek di jalan raya, cara parker dan

56

pengenalan rambu lalu lintas, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan tanggal 24 Februari 2009 dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh PPMK Meruya Utara sebesar 3.750.000,-. Sedangkan di RW. 11 kegiatan sosialnya dilakukan dengan pelatihan sablon, TPK-RW. 11 bekerjasama dengan Adhitama Mandiri. Peserta yang ikut 10 orang dengan materi yang diberikan tentang pengenalan alat-alat sablon, cat sablon, tinta sablon, obat sablon, Teknik screening film sablon, afdruk film untuk di cetak, persiapan sablon dan praktek. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2009 sampai dengan 14 Maret 2009. Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh PPMK. Meruya Utara sebesar 3.000.000,-.

57

Berjkut ini tabel pelaksanaan kegiatan sosial di PPMK Sunter Jaya. Tabel 7 Rekapitulasi Kegiatan Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Sunter Jaya NO Keterangan

Jumlah

Waktu Pelaksanaan

Bantuan PPMK

Peserta 1

RW.01

8 Orang

3 Feb-21 Feb 2009

Rp. 3.000.000

2

RW. 02

9 Orang

16 Feb - 16 Mar 2009

Rp. 4.500.000

3

RW. 03

13 Orang

26 Apr-21 Mei 2009

Rp. 4.000.000

4

RW. 04

20 Orang

9 Feb-3 April 2009

Rp. 6.500.000

5

RW. 05

15 Orang

I Mar-30 April & 30 Rp. 5.000.000 Mei 2009

6

RW. 06

12 Orang

27 Jan-27 Mar 2009

Rp. 4.000.000

RW. 07

5 Orang

3 Feb - 27 Maret 2009

Rp. 3.000.000

RW. 08

-

-

Rp. -

9

RW. 09

-

-

Rp. -

10

RW. 10

10 Orang

27 Jan - 24 Feb 2009

Rp. 3.750.000

11

RW. 11

10 Orang

29 Feb - 14 Maret 2009

Rp. 3.000.000

12

Pelatihan

34 Orang

1 - 3 Agustus 2009

Rp. 16.063.250

4 Orang

13-17 0ktober 2003

Rp. 9.000.000

TPK-RW 13

Pelatihan UPKMK Jumlah

102 orang

Rp. 61.813.250

Sumber: Data. Dewan Kelurahan Sunter Jaya

58

B. Evaluasi Input Pelaksanaan Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Kelurahan (PPMK) Sunter Jaya Tahun Anggaran 2009. 1. Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meruya Utara Esensi dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah memberikan pendidikan berorganisasi pada masyarakat terutama kepada unsur-unsur pelaksana program tersebut. Kesiapan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Sunter Jaya dapat terlihat dari telah dibentuknya unsur-unsur pelaksana program yang terdiri dari Dewan Kelurahan Sunter Jaya sebagai penanggung jawab pelaksanaan PPMK Sunter Jaya, Komite Seleksi yang bertugas melaksanakan lerhadap usulan-usulan masyarakat atau pemanfaat program, Unit Pengelola Keuangan masyarakat Kelurahan (UPK-MK) yang bertanggung jawab masalah adaimistrasi keuangan PPMK, Fasilitator Kelurahan yang bertugas melakukan bimbingan teknis langsung terhadap segala usulan masyarakat atau pemanfaat program dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas menyusun usulan-usulan kegiatan masyarakat. Dalam upaya kesiapan pelaksanaan PPMK Sunter Jaya maka Dewan Kelurahan bekerjasama dengan LSM PATRA dan LSM PUTRA BANGSA melakukan pelatihan unsur-unsur pelaksana PPMK Sunter Jaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau skill para unsur pengelola PPMK Sunter Jaya dalam pelaksanaan program tersebut. Para staf-staf ini di ambil dari masyarakat sekitar yang sudah selesai kuliah tetapi masih menganggur. Jadi

59

program ini memberikan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengelolanya sendiri tentunya dibantu pendamping yaitu LSM Putra Bangsa. Pelatihan staf-staf ini dilaksanakan selama tiga hari dimulai sejak tanggal 1-5 Desember 2008 yang bertempat di Wisma Dirga Cibulan, Bogor, Jawa Barat. Materi pelatihan yang diberikan adalah sebagai berikut : 1.

Dasar-dasar pemberdayaan

2.

Dasar-dasar penggerak

3.

Kepemimpinan

4.

Sosialisasi PPMK

5.

Manajemen konflik

6.

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.20

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Program Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah salah satu program pemerintah daerah DKI Jakarta yang membutuhkan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program tersebut. Pelaksanaan PPMK Sunter Jaya didukung dengan memiliki kantor sendiri. mempunyai enam meja kerja, dua lemari besar dan dua lemari kecil untuk arsip, ruangan kantor ber-AC dan memiliki sistem komputerisasi modern, hal ini dapat dilihat dari terdapatnya dua unit komputer lengkap dengan printer yang dipakai untuk mendukung pelaksanaan PPMK. Dengan demikian pelaksanaan program ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien.

20

H. Maulana Mahdum, Ketua Dewan Kelurahan Sunter Jaya, Wawancara pribadi, 23 Agustus 2010

60

3. Pendampingan Pelaksanaan PPMK Sunter Jaya Dalam pelaksanaan PPMK Sunter Jaya adanya Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) yang mendampingi pelaksanaan program, LSM tersebut adalah LSM PUTRA BANGSA yang ditunjuk oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kotamadya Jakarta Utara untuk membantu pelaksanaan PPMK di Kelurahan Sunter Jaya. LSM PUTRA BANGSA mendampingi Dewan Kelurahan Sunter Jaya dalam penyiapan staf-staf yang akan terjun kemasyarakat dan staf-staf ini pun diambil dari masyarakat dimana program itu dilaksanakan. LSM Putra Bangsa dan Dewan kelurahan Sunter Jaya hanya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan PPMK tersebut. 4. Waktu Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara tahun anggaran 2009, penulis mengklasifikasikan waktu pelaksanaan program menjadi dua seisson, yaitu waktu persiapan program dan waktu realisasi program. Persiapan PPMK Sunter Jaya tahun anggaran 2009 pada bulan Desember 2008 yang meliputi pelatihan unsur-unsur pelaksana PPMK Sunter jaya, sosialisasi program, pembuatan proposal dari calon pemanfaat, penerimaan proposal oleh TPK-RW. penyerahan proposal dari TPK-RW kepada Tim Seleksi Kelurahan lalu dilakukan survey oleh Tim Seleksi Kelurahan, Rapat Pleno penetapan proposal dan penyusunan DURK, Pengajuan DURK ke BPM Kotamadya Jakarta Utara dan terakhir pencairan dana PPMK.

61

Pelaksanaan kegiatan sosial PPMK Sunter Jaya adalah kegiatan yang memprioritaskan pada peningkatan SDM atau skill masyarakat pemanfaat kegiatan tersebut. Dana kegiatan sosial PPMK Sunter Jaya disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyrakat. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: kursus komputer, mengemudi, pelatihan daur ulang sampah, pelatihan menjahit dan pelatihan teknik sablon. Pemanfaat kegiatan sosial PPMK Sunter Jaya diprioritaskan bagi masyarakat yang masih berstatus pengangguran dan membutuhkan keahlian untuk mereka mendapatkan pekerjaan dengan keahlian tersebut. Dengan demikian penyaluran dana kegiatan sosial PPMK Sunter Jaya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemanfaat untuk mengembangkan ketrampilan mereka. Pelaksanaan kegiatan fisik PPMK Sunter Jaya diprioritaskan untuk rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana umum yang terdapat di masyarakat, diantaranya adalah perbaikan dan pembuatan jalan, perbaikan dan pembuatan saluran air dan pengadaan gerobak dan tempat pembuangan sampah. Dengan demikian penyaluran dana pembangunan fisik PPMK Sunter Jaya telah sesuai dengan usulam masyarakat Sunter Jaya. C. Analisa SWOT Keberhasilan

pelaksanaan

kegiatan

Bina

Sosial

pada

Program

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Sunter Jaya Tahun Anggaran 2009 dengan menggunakan analisa SWOT akan terlihat sebagai berikut:

62

Kekuatan (strenght) 1. Pelaksanaan kegiatan bina sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Sunter jaya dilakukan dengan mekanisme yang tersusun rapih dan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan Badan Pemberdayaan (BPM) Kotamadya Jakarta Utara. 2. Terdapat jumlah usulan masyarakat yang dibiayai dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Sunter Jaya tahun anggaran 2009. 3. Meningkatnya keterampilan atau skill yang dirasakan masyarakat pemanfaat kegitan sosial PPMK Sunter Jaya. 4. Terwujudnya swadaya masyarakat dari masyarakat pemanfaat kegiatan sosial PPMK Sunter Jaya 5. Adanya pemberdayaan masyarakat pengangguran untuk meningkatkan kualitas SDM yang siap guna. Kelemaha (weakness) 1. Terbatasnya dana Bantuan Langsung (BLM) yang diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kotamadya Jakarta Utara dalam Pelaksanaan PPMK Sunter Jaya. 2. Tidak adanya tindak lanjut ke lapangan pekerjaan yang lebih baik dan mapan yang dirasakan oleh pemanfaat kegiatan sosial PPMK sunter Jaya, hal ini dapat diketahui hanya beberapa orang dari masyarakat pemanfaat kedua komponem program tersebut dan belum menyeluruh.

63

3.

Proses penyeleksian usulan jenis dan lokasi kegiatan PPMK sunter Jaya belum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, hal ini dapat diketahui bahwa setiap usulan jenis dan lokasi kegiatan dari masyarakat calon pemanfaat PPMK Sunter Jaya tidak diseleksi secara spesifik, sehingga tidak dapat teridentifikasi jenis kegiatan yan benar dibutuhkan masyarakat pemanfaat PPMK Sunter Jaya.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah salah satu program pemerintah daerah DKI Jakarta yang akan dilaksanakan sampai 2010.

Peluang (opportunity) 1. Unsur pelaksana PPMK Sunter Jaya bisa mengikutsertakan kalangan akademisi kampus atau praktisi pengembangan masyarakat lain (agent of community development) dalam pelaksanaan PPMK Sunter Jaya. 2. Bisa dilakukan seleksi setiap usulan masyarakat dalam pelaksanaan PPMK Sunter Jaya, sehingga bisa diserap kegiatan yang betul-betul diharapkan dan dibutuhkan masyarakat. Ancaman (threatment): 1. Adanya program pemberdayaan masyarakat yang lain selain PPMK yang lebih efesien dan konseptual, sehingga tidak menuntut kemungkinan

PPMK

akan

kemasyarakatan yang lain tersebut.

digantikan

dengan

program

64

Dari hasil analisa SWOT di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Sunter Jaya cukup kuat dan layak melaksanakan ekspansi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan di tempat lain, karena seperti terbaca di atas bahwa "kakuatan" dan "peluang" lebih besar jika dibandingkan dengan "kelemahan" dan "ancamannya", dengan demikian apabila daerah lain ingin melaksanakan program pemberdayaan kemasyarakatan dapat bercermin pada pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (KPMK) Sunter Jaya, artinya pelaksanaan PPMK Sunter jaya punya "modal dasar" yang cukup kuat dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan berkembang dari sisi peningkatan ekonomi dan sumbcr daya manusia (SDM).

65

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah program Pemerintah DKI untuk memberdayakan masyarakat agar lebih berdaya, jadi hakekatnya memberikan peran jauh lebih besar kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga maupun finansial. 2. PPMK telah melakukan pembinaan sosial dengan memberikan keterampilanketerampilan seperti komputer, menjahit dan lain sebagainya untuk meningkatkan skill masyarakat di Kelurahan Sunter Jaya. 3. Hasil pelaksanaan PPMK Meruya Utara tahun anggaran 2009 banyak sekali, salah satunya adalah meningkatnya Skill masyarakat di Kelurahan Sunter Jaya seperti

mendapatkan

pekerjaan

setelah

mendapatkan

pelatihan

atau

keterampilan yang dilakukan oleh PPMK. 4. Proses penguatan lembaga dan staf-staf sangat berpengaruh pada kemandirian masyarakat tersebut apabila program ini berakhir. PPMK Sunter jaya telah melakukan proses penguatan lembaga dan staf-stafnya dengan baik dengan adanya pelatihan untuk staf yang ada di lembaga tingkat RW yaitu TPK-RW.

66

B. Saran-saran Untuk upaya meningkatkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ke depan bisa lebih baik lagi, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut: 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan tugas-tugasnya dengan berkiblat kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

(BPM)

dan

lebih

mengikutsertakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap program tersebut. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ini mudah-mudahan bisa di contoh dan diterapkan daerah-daerah lain dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di daerahnya masing-masing. 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ke depan lebih memfokuskan menjadi agen perubah di bidang ekonomi dan sosial, agar program pengentasan kemiskinan dapat lebih terarah. Demikanlah kesimpulan dan saran yang penulis bahas pada bab penutup ini. Semoga kesimpulan tersebut dapat mewakili hasil dari penulisan ini dan saran yang ditujukan benar-benar mendapatkan tempat di hati pembaca.

67

DAFTAR PUSTAKA

Adi : Isbandi Rukminto, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis) Edisi Revisi, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2003 __, Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: UI Press, 2003. Syaiful, Menolak Pembangunanisme, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000, Cet. Ke-1 Arikunto. Suharsimi, Penilaian Program Pendidikan, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988, Cet. ke-1 Beit Irfar. Syauqi, Resep Islam untuk Mengentaskan Kemiskinan, Republika, Jakarta: 10 Februari 2003 Itannansyah, limu Sosial Dasar, Surabaya: Usaha Nasional, 1986. Diana. Perencanaan Sosial Negara Berkembang, Yogya: Gajahmada University Press, 1991. \uus, Pemberdayaan, Jurnal Fitrah. No. 4 Bandung: Alsina, Center For Metodologieal Transformation, Juni, 1999. Hamdoko. T. Hani Manajement Edisi 2, Yogyakarta : BPFE, 1997, Cet. Ke- 1 irawan. Elly, dkk, Pengembangan Masyarakat, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 1995, Cet. Ke-1 KazhirrL >/lusa, Menuju Indonesia Maju, Menggiigtis Reformasi Total, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, Cet. ke-1 Kuntoro. Sodik A, Paradigma Pengembangan Masyarakal Is'am, Landasan Filosofis, Makalah sehari tentang Arab dan Strategi Pengembangan Masyarakat Is1 am & Era Global, FKMPN dan Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 27 Februari 2002. Muktahari. Murtadha, Masyarakat dan Sejarah, Bandung: Penerbit Mizan, 1995, Cet. Ke-V. Monografi Kelurahan Meruya Utara, Jakarta, 14 oktober 2005 Moleong, Lexy, J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004 Machendrawaty, Nanih. dkk, 2001, Pengembangan Masyarakat Islam; Dari Ideologi, Slrategi Sampai Tradisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, Cet. ke-1 Pedoman Umum, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Tahap II, Jakarta: Proyek Pengembangan Kecamatan Perkotaan (P2KP) Pusat, 2002, Cet. Ke-1. Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kotamadya Jakarta Barat, 2004 Qardawy, Yusuf, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

68

Sudjana, H.D, Manajement Program Pendidikan Untuk Pendidikan Luar Sekolah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bandung: Falah Production, 2000. Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-34 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Inaonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, cet. ke-4 Tim Penyusun , Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi , Jakarta: UIN Jakarta Press, 2002, Cet. ke-2 Usman, Sunyoto, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

69

PEDOMAN WAWANCARA Secara umura, wawancara dilakukan dengan 2 (dua) pihak, yaitu: unsur p>elaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Meruya Utara dan masyarakat Kelurahan Meruya Utara selaku masyarakat pemanfaat PPMK Meruya Utara. Pertama, wawancara yang dilakukan oleh unsur pelaksana PPMK Meruya Utara secara umum bertujuan untuk memperoleh informasi atau data secara lebih mendalam tentang pelaksanaan PPMK Meruya Utara yang berkaitan dengan struktur organisasi pelaksana PPMK Meruya Utara, job description masing-masing unsur pelaksana PPMK Meruya Utara, pelaksanaan komponen kegiatan PPMK Meruya Utara yang meliputi kegiatan ekonomi bergulir, kegiatan sosial dan kegiatan pembangunan f.sik. waktu pelaksanaan kegiatan PPMK Meruya Utara dan lain-lain. Kedua. wawancara dilakukan penulis dengan masyarakat kelurahan Meruya Utara selaku masyarakat pemanfaat PPMK Meruya Utara. Secara umum wawancara ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai pelaksanaan PPMK Meruya Utara di mana mereka selaku masyarakat pemanfaat program tersebut. Dengan demikian pertanyaan yang diajukan berdasarkan tema-tema dibawah ini: a. Keterlibatan mereka selaku pemanfaat kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Meruya Utara. b. Proses pengajuan usulan kegiatan PPMK Meruya Utara baik usulan pinjaman ekonomi bergulir, kegiatan sosial maupun usulan kegiatan pembangunan fisik. c. Realisasi dana kegiatan sosial d. Waktu pelaksanaan kegiatan nina sosial

70

e. Jumlah swadaya masyarakat yang terkumpul dalam kegiatan sosial f. Adanya pertambahan skill atau kemampuan masyarakat pemanfaat kegiatan sosial

yang dirasakan

oleh