PENGARUH PENERAPAN SISTEM KOMPUTERISASI TENAGA KERJA LUAR NEGERI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah satu Syarat untuk Memproleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh:
ASEP HIDAYAT NIM. 6661092711
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG 2015
ABSTRAK
Asep Hidayat, NIM. 6661092711. Skripsi. Pengaruh Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri Terhadap Efektivitas Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Pembimbing I: Leo Agustino, Ph.D dan Pembimbing II: Anis Fuad, S.Sos., M.Si Fokus penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri Terhadap Efektivitas Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri( Studi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri Terhadap Efektivitas Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang). Teori yang digunakan yaitu teori Sistem Informasi Manajemen McLeod dan P.Schell dan teori efektivitas kerja Richard M.Steers dalam Tangkilisan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif asosiatif, populasi dan sampel penelitian ini seluruh pegawai negeri sipil sebanyak 47 orang pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, karena peneliti menggunakan sampel jenuh dalam penelitiannya. Teknik pengumpulan dilakukan dengan penyebaran kuesioner, wawancara tidak terstruktur, metode observasi. Hasil perhitungan dapat diketahui variabel sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri memberikan kontribusi sebesar 63,68% terhadap efektivitas kerja sedangkan sisanya 36,32% ditentukan oleh faktor lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri berpengaruh terhadap efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri. Saran dari penelitian ini : (1) harus meningkatkan sistem informasi yang baik sehingga kualitas pelayanan baik. (2) harus meningkatkan relevansi, akurasi dan kelengkapan dalam sistem informasi SISKOTKLN. (3) dalam efektivitas harus ditingkatkan produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja serta kemampuan berlaba lebih baik lagi.
Kata Kunci : Penerapan, Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri, Efektivitas Kerja.
ABSTRACT
Asep Hidayat, NIM. 6661092711. Research Paper. Effect of Implementation of Computerized System Against Foreign Workers In the Work Effectiveness of Foreign Employment (Studies in the Department of Labor and Transmigration Serang Regency). Advisor I: Leo Agustino, Ph.D., and Advisor II: Anis Fuad, S. Sos., M.Si The focus of this research is the Effect of Implementation of Computerized System Against Foreign Workers In the Work Effectiveness of Foreign Employment (Study of Manpower and Transmigration Serang Regency). Purpose of this study was to determine how big the Computerized System Implementation Effect of Foreign Labor Working In The Effectiveness of Foreign Employment (Studies in the Department of Labor and Transmigration Serang Regency). The theory used is the theory Management Information System McLeod and P.Schell and theory work effectiveness Richard M.Steers in Tangkilisan. The method used is quantitative associative method, the sample population and all civil servants as many as 47 employees within the Department of Labor and Transmigration Serang regency, because the researchers used a sample saturated in research. The technique of collecting is done by distributing questionnaires, interviews structures, methods of observation. Variable calculation results can be known computerized systems overseas labor contributed 63.68% to the effectiveness of the work while the remaining 36.32% is determined by other factors. So it can be concluded that the implementation of a computerized system of overseas labor affect the effectiveness of the employment. Advice from research: (1) must increase information system that is good quality service was good. (2) has to raise the relevance, accuracy and completeness in SISKOTKLN information system. (3) in effectiveness must be improved, ability of adaptation, productivity job satisfaction and the ability gained will be even better. Keywords: Application, System Computerization Overseas Employment, Work Effectiveness.
Jadikan kepandaian sebagai kebahagiaan bersama, sehingga mampu meningkatkan rasa ikhlas tuk bersyukur atas kesuksesan (Mario Teguh)
Skripsi ini kupersembahkan: Ayah dan Bunda, serta seluruh keluarga.
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Syukur alhamdulilah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan jalan bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan dalam memenuhi ujian sarjana program studi S-1 pada program Ilmu Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul” Pengaruh Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri Terhadap Efektivitas Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini tidak lepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang peneliti miliki. Segala saran dan kritik yang bersifat membangun peneliti harapkan dengan senang hati, sehingga dapat bermanfaat dan berguna untuk perbaikan dan penyempurnaan tugas ini di masa yang akan datang. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan, serta kerendahan hati. Untuk ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. H Soleh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
i
2.
Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3.
Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4.
Ibu Mia Dwiana, S.Sos., M.Ikom, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5.
Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., MM, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ageng Tirtayasa.
6.
Ibu Rahmawati,S.Sos, M.Si, sebagai ketua program studi ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7.
Ibu Ipah Ema Jumiati, S.Sos, M.Si, sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
8.
Ibu Rini Handayani, S.Si, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing Akademik
9.
Bapak Leo Agustino, Ph.D sebagai Pembimbing I yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam melaksanakan penelitian.
10. Bapak Anis Fuad, Sos, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam melaksanakan penelitian. 11. Seluruh Dosen pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada peneliti selama masa perkuliahan.
ii
12. Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah banyak membantu dalam hal akademik dan administrasi. 13. H. Abdullah S.Sos. M.Si, sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. 14. Iwan Suryadi. SE., M.Si., sebagai Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepagawain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang 15. Iwan Setiawan SE, M.Si sebagai Kepala Seksi Pendataan Dan Verfikasi Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. 16. Drs. H Ramdhan Jumhana., M.Si, sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. 17. R. Yeni Diah Pitaloka sebagai Staf Bagian Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. 18. Serta Seluruh Staf-Staf Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang. 19. Untuk Ibu dan Ayah saya tercinta yang selalu berada disamping saya dan selalu memberikan dukungannya setiap saat dan serta doa’nya. 20. Untuk Sahabatku Amarullah Ramadhan, Tb. Nanang, Rohmat, Hilman, Rosyfah, Iwan Hermawan, Yogi, Syandi Negara, Syaful Bahri, Azil, Noel, Indri Sutopo, Randi, yang telah memberikan semangat, mengisi hari-hari dengan penuh canda tawa dan selalu membuat saya rindu saat masa perkuliahan.
iii
21. Untuk teman teman kelas F ANE 2009 yang telah memberikan dukungan untuk saya, selalu kompak dalam setiap suasana.
Serta semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu Peneliti ucapakan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga amal baik yang telah yang diberikan kepada peneliti mendapat limpahan yang setimpal dari Allah SWT dan senantiasa skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi semua pihak. Akhirnya kata peneliti berharap agar skripsi ini dapat membawa kemaslahatan bagi semua umat. Amin
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Serang Agustus 2015
Asep Hidayat
iv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL
Halaman
ABSTRAK ABSTRACT LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR .......................................................................................i DAFTAR ISI......................................................................................................v DAFTAR TABEL..............................................................................................x DAFTAR GAMBAR........................................................................................xii DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................xix BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah.........................................................................................1 1.2 Identifikasi Masalah....................................................................................12 1.3 Batasan Masalah..........................................................................................12 1.4 Rumusan masalah........................................................................................13 1.5 Tujuan Penelitian.........................................................................................13 1.6 Manfaat Penelitian.......................................................................................13
v
1.7 Sistematika Penulisan..................................................................................14
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2.1 Landasan Teori............................................................................................20 2.1.1 Pengertian Sistem...............................................................................20 2.1.2 Pengertian Informasi..........................................................................21 2.1.3 Pengertian Informasi Ketenagakerjaan..............................................23 2.1.4 Pengertian Tenaga Kerja Indonesia...................................................24 2.1.5 Maksud Dan Tujuan Penempatan TKI...............................................30 2.1.6 Ruang Lingkup Penempatan TKI.......................................................30 2.1.7 Prinsip Penempatan TKI Oleh Pemerintah.........................................32 2.1.8 Pengertian Penempatan Tenaga Kerja................................................32 2.1.9 Penempatan Tenaga Kerja..................................................................34 2.1.10 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004.........................................................................................34 2.1.11 Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri....36 2.1.12 Pengertian Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Ngeri..............37 2.1.13 Tujuan Dan Sasaran Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri.................................................................................................37 2.1.14 Ruang Lingkup Sistem Komputerissi Tenaga Kerja Luar Negei.......38 2.1.15 Instansi Dan Stakeholder Pelaksana Dalam Pelaksanaan Pelayanan Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri..........................................39 2.1.16 Mekanisme Pelayanan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri.................................................................................................40 vi
2.1.17 Dimensi Sistem Informasi..................................................................41 2.1.18 Pengertian Efektivitas Kerja...............................................................43 2.1.19 Pengukuran Efektivitas Kerja.............................................................47 2.2 Penelitian Terdahulu....................................................................................50 2.3 Kerangka Pemikiran....................................................................................52 2.4 Hipotesis pemikiran.....................................................................................55 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian..............................................................57 3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian................................................................57 3.3 Lokasi Penelitian.........................................................................................58 3.4 Variabel Penelitian/Fenomena yang diamati...............................................58 3.4.1 Definisi Konsep...............................................................................58 3.4.2 Definisi Operasional........................................................................63 3.5 Intrumen Penelitian.....................................................................................66 3.6 Populasi dan Sampel Penelitian..................................................................69 3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.........................................................70 3.8 Jadwal Penelitian.........................................................................................79 BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.........................................................................80 4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Serang........................................80 4.1.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang..........................................................................84
vii
4.1.3 Populasi /Sampel Yang Ditentukan Dalam Penelitian DI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.............................................................................................97 4.1.4 Susunan Kepegawain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang...........................................................................98 4.1.5 Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri....................101 4.1.6 Mekanisme pelayanan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri...........................................................................................110 4.2 Deskripsi Data...........................................................................................115 4.3 Pengujian Syarat Statistik..........................................................................118 4.3.1 Uji Validitas..............................................................................118 4.3.2 Uji Reliabilitas..........................................................................122 4.3.3 Uji Normalitas Data Chi-Square...............................................123 4.3.4 Analisis Data.............................................................................124 4.4 Pengujian Hipotesis...................................................................................183 4.4.1
Uji Koefisien Korelasi Product Moment..................................181
4.4.2
Uji Determinasi.........................................................................182
4.4.3
Uji Regresi Linier Sederhana....................................................184
4.4.4
Uji Regresi Linier Sederhana Menggunakan Uji F..................185
4.5 Interprestasi Hasil Penelitian.....................................................................186 4.6 Pembahasan...............................................................................................188.
viii
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan................................................................................................210 5.2 Saran..........................................................................................................214 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pada era globalisasi saat ini, informasi menjadi sangat penting. Informasi dengan mudah diperoleh dimana dan kapan saja. Adanya koneksi internet(dunia maya) yang menggunakan teknologi informasi sangat membantu pengguna dalam menemukan informasi yang diperlukan. Suatu masyarakat yang telah berkembang menjadi masyarakat informasi membuat informasi sebagai sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan. Penggunaan sarana TI, dalam hal ini komputer, merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Pada masyarakat informasi, informasi merupakan aset dan sumber daya yang sangat membantu dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat serta berorganisasi.(Suwarno 2010:61) Dalam menunjang penyelesaian pekerjaan inilah peran teknologi komputer sangat penting diterapkan sebagai pendukung dalam pengelolaan informasi yang cepat, efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal juga merupakan komponen utama system informasi organisasi yaitu untuk mengolahan data informasi pada organisasi terkait. Perkembangan sistem informasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para 1
2
manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan efisien yang digunakannya dalam proses pengambilan keputusan. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khusunya informasi telah membawa setiap orang mampu melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih mudah, akurat, berkualitas dan tepat waktu dalam penggunaan internet dan sistem informasi. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitas secara efisien dan elektronik. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari unsur variabel yang teroganisir saling berkaitan, saling tergantung satu sama lain. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”(Sutabri,2005:41-42). Sistem informasi dalam suatu organisasi merupakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang digunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Penerapan sistem informasi telah membuat semua pihak dapat mengetahui berbagai informasi juga
3
merupakan penunjang utama dalam pengembilan keputusan di dalam organisasi. Dengan lajunya gerak pembangunan yang semakin pesat, organisasi publik diharapkan mampu menguasai teknologi informasi dan sistem informasi sehingga dafat menunjang efektivitas, efesien dan produktivitas. Dengan ini penerapan sistem informasi dapat memberikan gambaran informasi dan data yang diolah dan diterima dalam pengolahan data-data yang menjadi suatu informasi kebutuhan organisasi tersebut. Penerapan sistem informasi ketenagakerjaan di dalam suatu organisasi bertujuan untuk memberikan dukungan informasi yang dibutuhkan, terutama bagi pengguna informasi dari berbagai tingkatan organiasi, tanpa adanya organisasi yang tepat dan akurat maka pekerjaan dalam suatu organisasi pada konsumen. Sistem informasi memiliki tujuan untuk membantu suatu organisasi dalam mengatur kelancaran informasi yang diperoleh. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat membantu setiap orang yang membutuhkan penngambilan keputusan secara tepat dan akurat. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.( Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja pasal 1).
4
Sistem informasi ketenagakerjaan (SIK) adalah kesatuan komponen yang terdiri dari atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, subtansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan.( Peratutan Pemerintah Republik Indonesia No 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga kerja pasal 1). Perencanaan Tenaga Kerja yang selajutnya disingkat PTK adalah penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.( Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Pasal 1). Pengelolaan informasi ketenagakerjaan meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan,
penganalisisan,
penyimpanan,
dan
penyebarluasan
informasi
ketenaga kerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan. Sistem informasi merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Telah diketahui bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan.
5
Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) merupakan satu kesatuan dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan yaitu dalam pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia yang berbasis teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dengan tujuan untuk meminimalisir permaslahan TKI yang sering terjadi. Setiap instansi atau lembaga yang terkait dengan pelayanan penempatan TKI dalam memberikan pelayanan harus menggunakan sistem komputerisasi tenaga luar negari (SISKOTKLN) sesuai dengan tatacara sebagaiman diatur dalam lampiran peraturan kepala BNP2TKI ini. Sementara itu penyediaan tenaga kerja dalam negeri masih pengembangan, mencari pekerjaan di luar negeri merupakan suatu alternatif yang tidak saja menguntungkan bagi pekerja, namun bagi pemerintah RI karena mengasilkan devisa yang cukup besar, hanya
saja
mekanisme
penempatannya
masih
memerlukan
banyak
penyempurnaan, karena dengan berbagai cara tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat lolos memproleh pekerjaan di luar negeri seacara illegal/gelap/tidak melalui jalur resmi, sembunyi-sembunyi dan tanpa dokumen sehingga mereka berada dalam posisi rentang karena melanggar peraturan kemigrasian setempat. Oleh karena itu pemerintah RI berkomitmen untuk membantu memberikan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan yang layak, cepat, murah dan efisien, kepada warga negaranya yang berkerja di luar negeri berbasis teknologi informasi yang terpadu melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) yang melibatkan stakeholder dan instansi terkait. Tujuan pedoman Pelaksanaan SISKOTKLN adalah memberikan panduan kepada pemangku kepentingan ( stakeholder ) agar dapat memberikan pelayanan
6
penempatan TKI secara layak, cepat, murah, dan efisien, melalui SISKOTKLN. Dan sasaran Pelaksanaan SISKOTKLN yaitu: 1. Tersedianya pelayanan Penempatan TKI secara layak, cepat, murah, dan efisien sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku berbasis teknologi informasi. 2. Tersedia pelayanan penerbitan KTKLN secara online di BP3TKI/UPT P3TKI/LP3TKI/P4TKI seluruh Indonesia. 3. Tersedianya database penempatan TKI yang berkerja di luar negeri yang dapat diakes dimana saja secara oline dan real time, sehingga perlindungan diberikan kepada TKI dapat lebih optimal. Sedangkan Ruang Lingkup SISKOTKLN yaitu: 1. Kegiatan proses pelayanan penempatan TKI melalui SISKOTKLN yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan stakeholder terkait. 2. Calon TKI perseorangran/mandiri yang akan berkerja ke luar negeri yang memiliki perjanjian kerja dan perusaan berbadan hukum di luar negeri. Persyaratan Minimal Sarana dan Prasarana Pendukung SISKOTKLN Sarana dan prasarana pendukung yang harus dimiliki oleh setiap instansi dan stakeholder terkait untuk melakukan koneksi dan akses SISKOTKLN yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data/internet dan sumber daya manusia.
7
Sumber daya manusia sebagai penggerak dalam pengelola dan penyajikan data dan informasi ketenagakerjaan baik di tempat sumber data dan pengguna harus mempunyai kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pengelola, menyajikan sistem informasi ketenagakerjaan. Pengelola dan penyaji harus mengetahui data dan informasi ketenagakerjaan baik jenis maupun karakteristik nya, karena sangat berkaitan dengan memenuhi kebutuhan para pengguna data dan informasi ketenagakerjaan. Selain pengetahuan akan data dan informasi ketenagakerjaan, seharusnya pengelola dan penyaji data dan informasi ketenagakerjaan mengetahui dan memahami memaplikasikan teknologi informasi untuk memproses data dan isitem informasi ketenagakerjaan dan penyaji harus kreatif dan inovatif dalam rangka, mendatabasekan, mengelola dan menyajikan serta menyebarluaskan data dan informasi ketenagakerjaan. Apabila pengelola dan penyaji data dan sistem informasi
ketenagakerjaan
tidak
mengetahui
pengetahuan,
keahlian
dan
keterampilan mustahil data dan sistem nformasi dapat tersedia secara akurat dan kesinambungan. Dengan demikian sumber daya manusia yang mengelola dan menyajikan data dan informasi ketenagakerjaan merupakan prioritas yang harus dipersiapkan dalam sistem informasi ketenagakerjaan dengan kata lain tanpa ada sumber daya manusia yang profesional, maka sistem informasi ketenagakerjaan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik.
8
Merumuskan wewenang dan tanggung jawab dalam sistem informasi ketenegakerjaan harus dicapai dengan pegawai oleh standar atau tolak ukur yang di tetapkan dan disepakati. Pegawai sama-sama dapat menetapkan sarana kerja dan dan standar efektivitas kerja harus dicapai serta menilai dan menelaah hasil hasil yang telah diperolehnya. Peningkatan efektivitas kerja pegawai secara personal atau perorangan akan mendorong efektivitas kerja sumber daya manusia secara efisien dan keseluruhan dengan dukungan sumber daya manusia seperti memberikan peralatan, memadai sebagai sarana untuk memudahkan pencapaian tujuan yang ingin dicapai dalam suatu organisasi, pegawai harus mempunyai faktor subyektif yaitu harus beropini seperti menyerupai sikap, kepribadian, penyesuaian diri, sedangkan faktor objektifnya memfokuskan fakta menjadi nyata dan hasilnya dapat diukur secara kuantitas dan kualita. Dengan pertimbangan seperti itu maka faktor-faktor tersebut bisa menilai efektivitas kerjanya dengan mengukur efektivitas kerja pegawai mengevaluasi perilaku yang mencerminka keberhasilan pelaksanaan kerja dalam suatu organisasi. Penilaian efektivitas kerja secara objektif akan memberikan feedback yang baik pula terhadap perubahan prilaku ke arah peningkatan efektivitas kerja peagawai yang di harapakan. Namun apa yang terjadi di lapangan beberapa masalah terkait dengan penerapan sistem informasi ketenagakerjaan. Masalah yang muncul di kantor dinas tenaga kerja dan tranmigrasi Kabupaten Serang adalah terkait dengan sumber daya manusia yang belum menguasai bidang dasar komputer, jaringan komputer dan internet serta kurang kedisiplinan para pegawainya dan sarana
9
prasarana pelaksanaan pekerjaan pegawai dalam sistem informasi yang telah diterapkan. Sumber daya manusia merupakan yang paling penting dalam pengolahan dan penyajian sistem informasi di sebuah organisasi. Berdasarkan pengamatan peneliti ditemukan beberapa permasalahan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang diantaranya : Pertama Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompetensi dalam pengelola sistem informasi ketenagakerjaan yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tidak memilki pelatihan-pelatihan yang khsusus dalam bidang teknologi dan informasi sehingga sumber daya manusia menjadi kendala dalam melakukan setiap pekerjaan. Sebelum menempatkan pegawai dalam mengelola sistem informasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memperhatikan terlebih dahulu jenjang tingkat pendidikan pegawai-pegawainya sehingga di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kabupaten
Serang
kurang
memiliki
pegawai
yang
berkompetensi. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan karena tanpa sumber daya manusia yang berkompeten atau yang ahli dalam bekerja, hasil pekerjaan akan baik dan dalam prosesnya pun tidak ditemui kesulitan yang banyak. Sumber daya manusia adalah pegawai yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan. (Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, Nomor PER.19/MEN/IX2009)
10
Kedua Kurangnya kedisiplinan pegawai dan keaktifan pegawai dalam memanfaatkan kemudahan sistem informasi manajemen di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang kedisiplinan pegawai dan keaktifan pegawainya masih kurang dalam
memanfaatkan sistem informasi manajemen
dengan baik, mereka (pegawai) tidak memperhatikan bagaimana dalam mengelola sistem informasi manajemen dengan yang seharusnya dilakukan akan tetapi cenderung mengelola asal-asalan atau tidak sesuai prosedur bagaimana mengelola sistem informasi manajemen dengan baik. Hal ini peneliti langsung lihat di ruang kerja pegawai Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dimana pegawainya melanggar beberapa ketentuan-ketentuan yang seharusnya tidak dilakukan disana seperti, bermain game pada saat jam kerja, online dan sebagainya. Adapun pegawai yang masih belum mengerti bagaimana mengelola sistem informasi manajemen dengan baik sehingga mereka bertanya kepada rekannya pada saat bekerja, tentu saja ini menjadi perhatian yang serius karena seharusnya pegawai yang sudah ditempatkan disana haruslah yang sudah mengerti banyak tentang sistem informasi manajemen. Wawancara menurut bapak Ramdhan selaku Sekretaris umum di disnakertrans mengenai kedisplinan pengawasan yang masuk dalam absensi dan kehadiran mencapai 95% - 5% tugas – tugas luar dan izin termasuk cuti, mengenai sanksi seperti peneguran secara lisan, pemecatan paling berat. ( Bapak Drs. Ramdhan Jumhana. M.Si, Sekretaris Disnakertrans, Kediplinan, Serang, 20 Februari 2014.) Ketiga Minimnya sarana dan prasarana dalam pengolahan dan penyajian sistem informasi ketenagakerjaan sarana dan prasarana menjadi hal yang dapat
11
menunjang setiap pekerjaan yang ada di kantor, dan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang ditemukan beberapa yang masih kurang dan itu tentunya menjadi masalah dalam mengelola dan menyajikan sistem informasi ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Akibat dari minimnya sarana dan prasrana dalam mengelola serta menyajikan sistem informasi ketenagakerjaan, maka akan menghambat dan menimbulkan masalah-masalah serta merugikan masyarakat atau pihak yang mendapatkan pelayanan. Hasil Wawancara Bapak Ramdhan Jumhana.M.Si, selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, sarana dan prasarana di disnakertran Kabupaten Serang penempatan ruang kerja masih kurang dan sempit sehingga alat-alat penunjang masih kurang, (Bapak Drs. Ramdhan Jumhana. M.Si tanggal 20 Februari 2014 Serang, Ruang Kantor Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Serang). Keempat Bahwa ada permasalahan yang masih terjadi di SISKOTKLN, diantara masalah tersebut adalah jaringan internet yang penyebarannya masih belum merata kabupaten serang, selain itu, jaringan internet untuk informasi SISKOTKLN masih terhambat dan terbatas. Selain itu, belum optimalnya sarana dan prasarana internet di berbagai tempat di kabupaten serang mengakibatkan sulitnya mengambil data TKI dari berbagai daerah di kabupaten serang. (Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Hari Di Bidang KTKLN Tanggal 17 September 2014 serang, Ruang Kantor BNP3TKI Kabupaten Serang )
12
Sangat pentingnya penerapan sistem informasi ketenagakerjaan, maka penulis teratarik untuk mengadakan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul” Pengaruh Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri Terhadap Efektivitas Dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar negeri di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang’’. 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian diatas maka pada latar belakang masalah diatas, dapat dibuat identifikasi masalah sebagai berikut: 1.
Kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam mengelola
sistem
komputerisasi
tenaga
kerja
luar
negeri
(SISKOTKLN). 2.
Kurangnya kedisiplinan para pegawai dan keaktifan para pegawai masih kurang untuk memanfaatkan kemudahan sistem informasi manajemen.
3.
Kurangnya Sarana dan prasarana dalam pengolahan dan penyajian sistem Komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN).
4.
Kurang optimalnya akses jaringan internet di kabupaten serang.
1.3 Batasan Masalah Penelitian ini meneliti mengenai Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang, dan Pengaruhnya terhadap efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri.
13
1.4 Rumusan Masalah Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar pengaruh penerapan sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri terhadap efektivitas kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang”. 1.5 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri Terhadap Efektivitas Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
1.6 Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat dari penilitian ini adalah: 1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan
dan
karya
ilmiah
dibidang administrasi
khususnya
Manajemen Sumber daya Manusia. 2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam meningkatkan disiplin pegawai.
14
1.7
Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Latar
belakang
masalah
merupakan
uraian
hal-hal
yang
menyebabkan perlunya dilakukan penelitian terhadap sesuatu masalah atau problematika yang muncul dapat ditulis dalam bentuk uraian paparan,atau poin-poinnya saja.
1.2 Identifikasi Masalah Identifikasi masalah akan memperjelas aspek permasalahan yang muncul dari kaitan dengan variabel yang akan diteliti, identifikasi masalah dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. 1.3 Batasan Masalah Batasan masalah ini akan lebih mempersempit masalah yang akan diteliti, sehingga objek penelitian, subjek penelitian, lokus penelitian, hingga periode penelitian secara jelas termuat.
1.4 Perumusan Masalah Bagian ini, peneliti mengidentifikasi masalah secara implikasi secara tepat atau aspek yang akan diteliti seperti terpapar dalam latar belakang masalah dan pembatasan masalah.
15
1.5 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian akan mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. 1.6 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian akan menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari diadakannya penelitian ini. 1.7 Sistematika Penelitian Menjelaskan isi dan per bab penulisan skripsi secara keseluruhan BAB II DESKRIPSI TEORI 2.1 Deskripsi Teori Dalam deskripsi teori dijelaskan bahwa didalamnya terdapat opiniopini dari berbagai sumber yang kemudian disesuaikan dengan pendapat para ahli mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapih yang digunakan untuk merumuskan hipotesa. Dengan mengkaji berbagai teori, maka kita telah memiliki konsep penelitian yang jelas, dapat menyusun pertanyaan yang rinci untuk penyelidiksn, serta dapat menemukan hubungan antara variabel yang diteliti. Hasil penelitin lainnya dari kajian teori adalah deidapatkan kerangka konseptual menurut kita, yang didalamnya tergambar konstruk dari variabel yang akan diukur, selain itu dari kajian teori akan diturunkan dalam bentuk kisi-kisi instrumen.
16
2.2
Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu
adalah kajian yang pernah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Jumlah jurnal yang digunakan minimal 2 jurnal.
2.3
Kerangka Berfikir Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, mengapa peneliti mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan dalam
hipotesis.
Biasanya
untuk
memperjelas
maksud
penelitikerangka berfikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta kaitan antar variabel yang diteliti. Bagan tesebut juga dengan nama paradigma atau model penelitian. 2.4
Hipotesis Penelitian Hipotesis
penelitian
merupakan
jawaban
sementara
atas
permasalahan yang ada, yang diteliti, dan akan diuji kebenarannya. Hipotesis dirumuskan berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir.rumusan hipotesis yang mendeskripsikan kaitan antar dua variabel atau lebih.
17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1
Metode Penelitian Metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini.
3.2
Fokus Penelitian Bagian ini membatasi dan menjelaskan subtansi materi kajian penelitian yang ada dilakukan.
3.3
Lokasi Peneltian Menjelaskan tempat (locus) penelitian dilakukan. Menjelaskan tempat penelitian, serta alasan memilihannya.
3.4
Variabel Penelitian 3.4.1 Definisi konseptual memberikan penjelasan konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan. 3.4.2 Definisi Operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincia terukur (indicator varibel). Variabel penelitian dilengkapi dengan table matrix variabel, indikator, sub indikator, dan nomor pertanyaan sebagai lampiran.
3.5
Instrumen Penelitian Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data yang digunakan.
18
3.6
Populasi dan teknik sampling Menjelaskan
wilayah
generalisasi
atau
proposal
penelitian,
penempatan besar sampel, dan teknik pengambilan sampel serta realisasinya. Ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan mengambil bagian-bagian dari populasi, kesimpulan tentang keseluruhan populasi dapat diperoleh.Teknik sampling yang ada dilapangan atau objek penelitian. 3.7
Teknik Pengolahan dan Analisa Data Menjelaskan teknik analisis dan disertai rasionalisasinya.teknik analisis data harus sesuai dengan sifat data yang diteliti.
3.8
Jadwal Penelitian Menjelaskan lokasi penelitian, terkait tempat dan jadwal penelitian tersebut dilaksanakan.
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1
Deskripsi Objek Penelitian Menjelaskan objek penelitian meliputi lokasi penelitian, struktur organisasi dan sampel/populasi yang telas ditentukan.
4.2
Deskripsi Data Merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data.
19
4.3 Pengujian Persyaratan Statistik Melakukan
pengujian
terhadap
persyaratan
statistik
dengan
menggunakan uji statistik tertentu. 4.4 Pengujian Hipotesis Peneliti melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik analisi data. 4.5 Intreprestasi Hasil Penelitian Melakukan penafsiran suatu keterangan-keterangan yang nyata terhadap hasil pengujian. 4.6 Pembahasan Pada sub bab ini dilakukan pembahasan secara lebih terperinci terhadap hasil analisis data.
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dijelaskan secara singkat jelas dan mudah dipahami. 5.2 Saran Menjelaskan mengenal tindaklanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Landasan Teori Deskripi teori digunakan untuk memperkuat uraian sebelumnya. Pada bab ini, peneliti menggunakan teori untuk mendukung masalah dalam penelitian. Penggunaan teori merupakan cara yang tepat untuk mengelola sumber daya dan waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan serta alat yang tepat untuk memperingan pekerjaan. Teori berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam penelitian. Maka dari itu, pada bab ini peneliti menjelaskan teori yang berkaitan dengan pengaruh penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri terhadap efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang yang diantaranya adalah pengertian sistem informasi ketenagakerjaan dan efektivitas kerja. 2.1.1 Pengertian Sistem Pendapat lain mengenai sistem adalah sebagaimana dikemukakan oleh Sedarmayanti (2008 :18) sebagai berikut : “Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik, yang terdiri dari bagian dalam keadaan saling tergantung sama lain. Sebuah sistem terdiri dari bagian saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai sasaran dan maksud tertentu. Sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tak teratur, tetapi terdiri dari unsur 20
21
yang dapat dikenal sebagai saling melengkapi karena satunya maksud, tujuan dan sasaran.” Dapat disimpulkan bahwa sistem pada dasarnya menekankan pada adanya hubungan di antara bagian atau komponen yang membentuk suatu keseluruhan (kesatuan). Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi secara bersama-sama untuk mecapai tujuan tertentu. Jadi pada dasarnya sistem merupakan suatu kumpulan terorganisir yang terdiri dari sub-sub, komponen-komponen yang saling terkait satu sama lain dan membentuk kesatuan secara keseluruhan. 2.1.2 Pengertian Informasi Informasi sangat erat kaitannya dengan data, karena data merupakan elemen atau bahan mentah informasi. Menurut Davis ( dalam Amsyah 2001 : 289) dalam bukunya Management Information System, sistem adalah data yang sudah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai, dan mempunyai nilai pikir yang nyata bagi pembuatan keputusan pada saat berjalan atau untuk prospek masa depan.
Definisi tersebut menekankan kenyataan bahwa data harus diproses
dengan cara-cara tertentu untuk menjadi informasi dalam bentuk dan nilai yang berguna bagi pemakai. Dengan demikian informasi adalah data yang telah diolah mnjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Mengenai data dan informasi, Menurut Siagian (1995 : 27) menyatakan bahwa :
22
“ kiranya perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa ada perbedaan konseptional yang cukup prinsipil antara data dan informasi, perbedaan yang biasanya dibuat adalah dengan mengatakan bahwa data adalah bahan baku yang harus diolah sedemikian rupa sehingga berubah sifanya menjadi informasi. Perbedaan ini penting untuk disadari karena sesungguhnya data tidak mempunyai nilai apa-apa untuk mengambil keputusa Sementara itu, menurut Sedarmayanti (2008 :20) informasi adalah data yang dicatat, digolong-golongkan, disusun, dihubungkan/ditafsirkan dalam kerangka tertentu untuk memberitahukan pengertian. Dari pandangan di atas, maka manfaat informasi bagi sebuah organisasi pada
hakekatnya
adalah
membantu
memebri
penjelasan
dari
sesuatu
ketidakpastian atau untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, sehingga manusia dapt membuat keputusan dengan kepastian yang lebih baik dan menguntungkan. Semua memerlukan data dan informasi untuk menyelesaikan kegiatan pekerjaan dan mengefektifkan organisasinya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya informasi merupakan bagian penting untuk mengambil keputusan, sehingga kesalahan yang dilakukan manusia dapat dikurangi, bahkan tidak perlu terjadi. Keuntungan dari pentingnya informasi diantaranya ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, memangkas jalur birokrasi, memperluas akses terhadap pihak lain, memudahkan pengawasan pada bawahan serta dapat memberikan keputusan pasti (Sedarmayanti, 2008 :5). Mengingat pentingnya informasi dalam suatu organisasi disebutkan menurut Siagian (1995 : 14) bahwa :
23
“ Sesungguhnya pentingnya informasi bagi pimpinan organisasi bukanlah merupakan hal yang baru. Sejak adanya manusia yang hidup berorganisasi, sejak itulah informasi telah selalu diperlukan oleh pimpinan organisasi yang membantunya melakukan tugas-tugas selaku pimpinan organisasi. Yang baru adalah peningkatan kesadaran pentingnya informasi bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan.” Jadi, informasi merupakan hasil akhir dari suatu proses pengolahan data. Agar informasi mempunyai nilai, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, dan persyaratan tersebut pada suatu organisasi dengan organisasi lainnya tidak sama atau berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah suatu yang memiliki arti dan berguna bagi yang menerimanya. Informasi akan mempunyai nilai atau arti apabila informasi tersebut dapat dipercaya
kebenarannya,
tepat
waktu,
mampu menjabarkan keseluruhan
persoalan, dapat menambah pengetahuan bagi penerimanya , tepat sasaran, serta berguna dalam proses penambilan keputusan. 2.1.3 Sistem Informasi ketenagakerjaan Untuk menyediakan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan oleh berbagai tingkatan manajemen tersebut, dibangunlah sistem informasi mengingat ada tiga tingkatan manajemen dengan tujuan dan macam kebutuhan informasi yang berbeda maka perlu dibangun tiga macam sistem informasi juga. Ketiga macam sistem informasi tersebut ialah sebagai berikut :
24
1. Sistem Pemprosesan Transaksi Sistem pemprosesan transaksi (Transaction processing system) adalah sistem informasi
yang kegiatan utamanya adalah pemrosesan transaksi.
Kegiatan utama system pemrosesan transaksi, sesuai namanya adalah memproses transaksi-transaksi yang ada di organisasi 2. Sistem Pengendalian Manajemen Sistem pengendalian manajemen (Management control system) adalah system informasi untuk membantu manajemen tingkat menengah melakukan pengendalian manajemen atas unit kerja-unit kerja yang ada di bawah otoritasnya. 3. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Manajemen tingkat atas bertanggung jawab atas pencapaian visi dan misi organisasi. Keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen tingkat atas bersifat sangat strategis. Dampak kesalahan dalam pengambilan keputusan akan terasa dalam waktu yang lama dan memengaruhi seluruh organisasi. (Nugroho, 2008:64)
2.1.4
Pengertian Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan
Peraturan
Kepala
Badan
Nasional
Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) No. PER. 25/KA/XII/2013. Ini yang dimaksud dengan:
25
1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan dengan calon TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan berkerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. 2. Tenaga Kerja Indonesia yang selautnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara indonesia yang memenuhi syarat untuk berkerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 3. Tenaga Kerja Indonesia Penempatan oleh Pemerintah yang selutnya disebut dengan TKI G to G dan G to P adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan oleh pemerintah cq. BNP2TKI untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah RI dengan pemerintah Negara tujuan atau pemerintah RI pengguna berbadan hukum di Negara penempatan. 4. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi
keseluruhan
proses
perekrutan,
pengurusan,
dokumen,
pendidikan, dan petihan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai Negara tujuan dan pemulangan dari Negara tujuan penempatan.
26
5. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh pemerintah penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah RI dengan pemerintah
negara tujuan
penempatan (
Government to
Government/G to G ) atau pemerintah RI dengan pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan (Government to Private / G to P). 6. Matching adalah keterpaduan memilih antara calon Tenaga Kerja (TKI) nurse atau calon tenaga kerja careworker dan calon penggunaan rumah sakit atau panti lansia tang dilakukan di bawah kendali JICWEL dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nurse atau careworker melalui website JICWELS. 7. Letter of cosent yang selutnya disingkat Loc adalah format pilihan pertanyaan setuju (agree) dan tidak setuju (disagree) kepada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nurse atau calon Tenaga Kerja (TKI) carewolker setelah terjadi matching dengan kondisi gajih dan fasilitas tertentu dari calon pengguna rumah sakit atau panti lansia disampaikan oleh JICWEL melalui website JICWEL. 8. Visa Kerja adalah izin yang tertulis oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negera yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan. 9. Perjanjian
Penempatan Tenaga Kerja (TKI) Oleh Pemerintah yang
selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja (TKI) adalah
27
perjanjian tertulis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memuat
hak
dan
kewjiban
masing-masing pihak
dalam
rangka
penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Negara tujuan sesuai perturan Perundang-undangan. 10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan pengguna berbadan hukum yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. 11. Pembekalan Akhir Pemberangkatan adalah yang selanjutnya disingkat PAP kegiatan pembekalan dan informasi kepada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan berkerja di Timor Leste atau Penang Malaysia agar calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mempunyai kesiapan mental, kerohanian, kepribadian dan pengetahuan untuk berkerja Di Timor Leste atau Penang Malaysia, tata cara keberangkatan dan kepulangan, pengiriman uang, memahami hak dan kewajiban serta mampu mengatasi masalah yang akan dihadapi. 12. Preliminary Education atau PE adalah kegiatan peningkatan bahasa Korea, pembekalan dan informasi kepada calon Tenaga Kerja Indonseia (TKI) yang akan berkerja di korea agar calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mempunyai kesiapan mental, kepribadian, kerohanian dan pengetahuan untuk berkerja di korea, tata cara keberangkatan dan kepulangan,
28
pengiriman uang, memahami hak dan kewajiban serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi. 13. Pre Departure Orientation PDO adalah kegiatan pembekalan dan informasi kepada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nurse dan careworker yang akan berkerja ke jepamg agar calon Tenaga Kerja Indonesia mempunyai kesiapan mental, kepribadian, kerohanian, dan pengatahuan untuk berkerja di jepang, tata cara dan keberangkantan dan kepulangan, pengiriman uang memahami hak dan kewajiban serta mampu mengatasi masalah yang akan di hadapi. 14. Re-entry TKI Korea adalah Tenaga Kerja Indonesia yang pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan perjanjian kerja yang akan berkerja kembali pada pengguna jasa semula di korea. 15. Re–entry TKI jepang adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Indonesia yang berkerja di rumah sakit di jepang yang pulang ke Indonesia yang lulus ujian nasional nurse/kangosi di jepang aatau TKI careworker yang kerja dip anti lansia di jepang yang pulang ke Indonesia dan lulus ujian careworker/kaigofukushishi di jepang, yang akan berkerja kembali pada pengguna jasa semula atau baru di jepang. 16. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selajutnya disebut KTKLN adalah kartu identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk berkerja di luar negeri.
29
17. Pengguna Berbadan Hukum adalah badan hukum yang memperkerjakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tujuan yang memperoleh ijin dari instasi pemerintah yang berwenang di negara setempat. 18. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri. 19. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut perwakilan RI adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pada organisasi internasional. 20. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerinatah Non Kementerian sebagaimana di maksud dalam undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 21. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BNP2TKI yang berkedudukan di propinsi atau kabupaten/kota yang dianggap perlu bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemprosesan
30
seluruh dokumen penempatan perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara terkoordinasi dan terintegri di wilayah kerja masing-masing unit pelaksana teknis penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 22. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI adalah Unit Pelaksana Tenis (UPT) BNP2TKI yang berkedudukan di propinsi atau kabupaten/kota yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemprosesan dan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerj Indonesia (TKI) secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing unit pelaksana teknis penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 23. Dinas Propinsi adalah Instansi Pemerintah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 24. Dinas Kabupaten/Kota adalah Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan. 2.1.5
Maksud Dan Tujuan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 1. Maksud Petunjuk Teknis Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini disusun sebagai acuan/pedoman bagi aparat Pemerintah dalam memberikan pelayanan di bidang penempatan dan Perlindungan bagi Tenaga Kerja (TKI) yang akan berkerja ke Korea Selatan,
31
Jepang dan Timor Lesta melalui Program Government To Government (G to G) serta ke Penang Malaysia melalui Program Government To Private ( G to P). Petunjuk teknis ini disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta MoU dan Guideline yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Negara penempatan. 2. Tujuan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Agar semua petugas dalam melaksanakan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan G to G dan G to P memiliki langkah-langkah dan tindakan yang sama serta tidak terjadi penempatan
Tenaga
Kerj
Indonesia
(TKI)
unprosedural.
Disamping itu juga bertujuan agar seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui program G to G dan G to P dapat memberikan pelayanan mudah, cepat, dan aman. 2.1.6
Ruang Lingkup Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh pemerintah
dilakukan berdasarkan perjanjian antara Government to Government ( G to G ) dan Government to Private (G to P) dilakukan secara keseluruhan sejak dari prekrutan, pemeriksa psikologi dan kesehatan, perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pengurusan paspor, pengurusan asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perjanjian kerja, pengurusan visa, PAP, KTKLN, dan
32
pemberangkatan hingga penempatan serta fasilitasi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 2.1.7
Prinsip Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Prinsip Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah adalah:
1. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh pemerintah dilakukan atas dasar perjanjian tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerinta Negara pengguna ( G to G) atau antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pengguna berbadan hukum (G to P). 2. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Oleh pemerintah dilakukan oleh BNP2TKI. Dalam hal ini instansi lain mendapat pemintaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk berkerja di luar negeri, maka proses penempatannya dilakukan melalui BNP2TKI yang berkoordinasi dengan instansi teknis terkait. 3. Tenaga Kerja Indonesia ditemoatkan oleh pemerintah adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berkerja pada pengguna berbadan hukum dan bukan bekerja pada pengguna perseorangan. 2.1.8
Pengertian Penempatan Tenaga Kerja Kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah
pekerjaan dan memproleh penghasilan yang layak dalam negeri atau di luar negeri adalah hak dan kewajiban tenaga kerja (pasal 31 UU No. 13 Tahun 2003). Dalam Hardijan Rusli (2011:21)
Penempatan tenaga kerja di arahkan untuk
33
menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dilakukan dengan memperhatikan (1) Pemerataan Kesempatan Kerja, (2) Penyediaan Tenaga Kerja sesuai kebutuhan program nasional dan daerah. Penempatan tenaga kerja dilaksankan berdasarkan asas sebagai berikut: 1. Terbuka, yaitu pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas, antara lain jenis pkerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk
melidungi
pekerja/buruh
sera
untuk
mengindari
terjadinya
perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan. 2. Bebas, yaitu pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima sesuatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan. 3. Objektif, yaitu pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada penacari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus mempaerhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu. 4. Adil dan setara tanpa diskriminasi, yaitu penempaatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.
34
2.1.9
Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja mencangkup, penempatan tenaga kerja luar
negeri dan penempatan tenaga kerja dalam negeri. Penempatan tenaga kerja luar negeri diatur dengan UU tersedia yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerj Indonesia di Luar Negeri yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 dalam Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 No. 133. Peraturan
pelaksanaan yang mengatur penempatan tenaga kerja di luar
negeri yang masih berlaku pada saat diundangkannya UU No. 13 Tahun 2003 yang telah dicabut dan digantikan dengan peraturan pelaksanaan terbarunya, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang ditetapkan di jakrta pada tanggal 13 Oktober 2010 No. 155. Sedangkan peraturan pelaksanaan penempatan tenaga kerja di dalam negeri adalah peraturan Menaker No. PER.07/MEN/IV/2008 tanggal 21 April 2008.(Hardijan Rusli, 2011: 22) 2.1.10 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 Dalam Ketentuan Umum UU No. 39 Tahun 2004, yang dipertegas lagi dalam Peraturan Menaker No. PER. /MEN/X/210 Tahun 2010, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan,
35
pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhi hak-haknya sesuai dengan perundang-undanga, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja. Dalam pasal 5, 6, dan 7 UU No. 39 Tahun 2004, pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaran jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, dan pemerinta berkewajiban: 1. Menjamin terpenuhnya hak-hak calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/ Tenaga Kerja Indonesia, baik yang berangkat melalui pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun yang berangkat secara mandiri. 2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia 3. Membentuk dan memgembangkan system informasi penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. 4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjami pemenuhan hak dan perlindungan Tenaga Keja Indonesia (TKI) secara optimal di negara tujuan.
36
5. Memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. 2.1.11 Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menurut (Hardijan Rusli, 2011:25) terdiri dari: 1. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri oleh pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan. 2. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) swasta selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memproleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan
penempatan
bertanggung
jawab
di
bidang
ketenagakerjaan disebut Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (SIPPTKI).
37
2.1.12 Pengertian Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOKLN) Berdasarkan
peraturan
kepala
badan
nasional
penempatan
dan
perlindungan tenaga kerja Indonesia nomor: PER-26/KA/XII/2013 dalam hal ini SISKOKLN merupakan reformasi birokrasi pelayanan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia berbasis teknologi informasi melalui system komputerisasi dengan tujuan untuk meminimalisir permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sering terjadi. Sedangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKOKLN) diartikan sebagai sistem online pelayanan administrasi dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang melibatkan seluruh stakeholder terkai. (Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri 2013 : 6-7 ) 2.1.13 Tujuan dan Sasaran Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negari (SISKOKLN) Tujuan pedoman pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negari (SISKOKLN) ini adalah untuk memberikan panduan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat memberikan pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara layak, cepat, murah, dan efisien melaui Sistem Komputeriasi Tenaga Kerja Luar negeri (SISKOKLN). Sedangkan sasarannya berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputeriasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOKLN) adalah:
38
1. Tersedianya pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ( TKI) secara layak, cepat, murah, dan efisien sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku berbasis teknologi informasi. 2. Tersedia pelayanan penerbitan Kartu Tenaga kerja Luar Negeri (KTKLN) secara online
di BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI/P4TKI
seluruh Indonesia. 3. Tersedia database penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berkerja diluar negeri yang dapat diakses dimana saja secara online dan real time, sehingga perlindumgan yang diberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat lebih optimal. 2.1.14 Ruang Lingkup Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOKLN) Adapun ruang lingkup Sistem Komputeriasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOKLN) berdasarkan pedoman pelaksanaanya terdiri dari 2 faktor yakni: 1. Kegiatan proses pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui Sistem Komputeriasi Tenaga Kerja Laur Negari (SISKOKLN) yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan stakeholder terkait. 2. Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perorangan/mandiri yang akan berkerja ke luar negeri yang memiliki perjanjian kerja dari perusahaan berbadan hukum di luar negeri.
39
2.1.15 Instansi dan Stakeholder Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri( SISKOTKLN) Instansi Pemerintahan yang terkait terdiri dari (a) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), (b). Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (c) Kementrian Dalam Negeri (d), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (e) Kementerian Luar Negeri (f), Kementerian Kesehatan, (g) Kementerian Perhubungan, (h) Kepolisian Republik Indonesia, (i) Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), (J) Perwakilan RI (KBRI/KJRI/KDEI), (k) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), (l) Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI, (m) Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (LP3TKI), (n) Dinas Propinsi yang membidangi ketenagakerjaan, (o) Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan, (p) PT.Angkasa Pura, (q) PT. Pelindo, (r) Perusahaan (BUMD dan BUMN) yang mengirim TKI. Stakeholder Pelaksana Swasta terdiri dari (a) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), (b) Pelaksana Penempatan Pelaut Perikanan(P4), (c) Perusahaan Pelaksana Perekrutan dan Penempatan Pelaut (P5), (d) Perusahaan Swasta Nasional yang mengirim TKI ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri, (e) Lembaga Pemeriksaan Psikologi, (f) Sarana Kesehatan, (g) Balai Lataihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), (h) Lembaga Sertifikasi Profesi, (i) Asuransi Perlindungan TKI, (j) Lembaga Keuangan.
40
2.1.16 Mekanisme Pelayanan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOKLN) Proses pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri berbasis teknologi informasi yang melibatkan instansi dan stakeholders terkait sesuai dengan fungsi dan wewenang melalui SISKOTKLN. Tahapan proses data Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang harus dilalui dalam penempatan TKI ke laur negeri dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Gambar 2.1 Tahapan dan Interkone ksi Proses SISKOTKL
Sumber: BNP2TKI, BP3TKI, Disnakertrans Kab. Serang 2015
41
2.1.17 Dimensi Sistem Informasi Ketika pengembang sistem (pengguna maupun spesialis) mendefinisikan output yang diberikan oleh prosesor informasi, mereka akan mempertimbangkan empat dimensi dasar-dasar informasi, keempat dimensi yang diinginkan ini karena menambah nilai dari informasi tersebut (Mcleod, 2008:43) 1. Relevansi. Informasi yang memiliki informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi, pengguna seharusnya dapat memilih data yang yang diperlukan tanpa harus melewati dahulu faktafakta yang tidak berhubungan. Data yang relevan dengan pengambilan keputusan yang akan diambil saja yang akan disebut sebagai’Informasi” 2. Akurasi. Idealnya, seluruh informasi seharusnya akurat. Akan tetapi, fiturfitur yang memberikan kontribusi kepada tingkat akurasi sistem yang akan menambah biaya dari sistem informasi tersebut. Kerena hal ini, para pengguna sering kali terpaksa harus menerima tingkat akurasi yang kurang 100%. Aplikasi-aplikasi yang melibatkan uang, seperti penggajian, penagihan, piutang, berusaha untuk mencapai tingkat akurasi 100%. Aplikasi-aplikasi lainnya, seperti peramalan ekonomi jangka panjang dan laporan-laporan statistik, sering kali masih tetap bermanfaat meskipun data yang dipergunakan masih kurang 100% akurat. 3. Ketepatan Waktu. Informasi hendaknya tersedia untuk mengambilan keputusan sebelum situasi genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menguraikan apa yang sedang terjadi saat ini, selain apa yang yang telah terjadi dimasa lalu. Informasi yang tiba setelah suatu keputusan diambil tidak akan memliki nilai yang bermanfaat. 4. Kelengkapan. Para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas semua masalah tertentu atau solusinya. Namun, sistem hendaknya tidak menegelamkan pegguna dalam lautan informasi. Kelebihan muatan informasi (information overload) menujukkan bahwa memiliki informasi yang terlalu banyak juga dapat menimbulkan kerugian. Pengguna hendaknya dapat menentukan jumlah rincian yang dibutuhkan. Informasi dapat dikatakan lengkap jika memiliki jumlah agresi yang tepat dan mendukung semua area dimana keputusan akan diambil. Dari penjelasan mengenai teori sistem informasi manajeman menurut Mcleod kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan 4 hal yaitu:
42
1. Relevansi berarti informasi harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap tiap orang satu sama lainnya berbeda misalnya informasi mengenai hasil penjualan barang mingguan kurang relevan jika ditunjukan pada manajer teknik, tetapi akan sangat relevan bila disampaikan kepada manajer pemasaran. 2. Akurasi informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak bias, bebas dari kesalahan-kesalahan sebuah informasi dapat terasijadi karena sumber informasi mengalami gangguan atau merubah data-data asli tersebut. Beberapa hal yang dapat berpengaruh sebuah informasi antara lain adalah kualitas dari sebuah informasi. 3. Ketepatan waktu informasi yang dihasilkan tepat waktu dan informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan tidak boleh terlambat (usang) informasi yang sudah usang tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam pengembilan keputusan akan berakibat fatalatau kesalahan dalam keputusan dan tindakan. Kondisi demikian akan menyebabkan mahalnya nilai informasi, sehingga kecepatan untuk mendapatkan,mengolah, dan mengirimnya memerlukan teknologi-teknologi terbaru. 4. Kelengkapan
informasi,
informasi
yang
dihasilan
lengkap,
informasi yang dihasilan lengkap jadi tidak ada kekurangan
43
sedikitpun tentang informasi yang akan dicari, jadi pengguna lebih leluasa dalam mengakses informasi tersebut.
2.1.18 Pengertian Efektifitas Kerja Persepsi tentang efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah kedalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka hendaki. Oleh sebab itu untuk
menetukan tingkat efektivitas keberhasilan
seseorang,
kelompok,
organisasi, bahkan sampai ke negara pun harus ada perbadingan antara kebenaran atau ketetapan dengan kekeliruan atau yang dilakukan, semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan yang dibebankan. Untuk melakukan berbagai aktivitas manusia sangat dibutuhkan rangsangan yang datang dari bernagai peristiwa, pengalaman, tuntunan kehidupan, dan lain sebagainya. Aapabila dikemas dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan hasil yang semaksimal mungkin dan bias menciptakan kekuatan organisasi baik dengan berkaitan daengan pemerintahan maupun dengan swasta. Kegiatan dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaanya senantiasa menampakan ketepatan antara harapan yang di inginkan dengan hasil yang di capai. Maka dengan demikian efeektivitas dapat dikatakan sebagai ketepatan harapan, implementasi,dan hasil yang dicapai.(Makmur 2011:6)
44
Menurut Steers dalam Halim (2004:166) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang lain dicapai. “Ulum (2008 :199) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wesely). “ Menurut Miller dalam Tangkilisan (2005:138) menjelaskan bahwa arti efektivitas dan efisien adalah sebagai berikut : Efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu system sosial mencapai tujuannya. Efektivitas harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan. “ Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan,artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung padapenyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yangdikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas yang telahditentukan sebelumnya. Berdasarkan pendapat yang telah ditentukan sebelumnya, tepat waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan. Dari definisi Siagian di atas dapatlah kiranya ditarik kesimpulan bahwa efektivitas kerja mengandung arti tentang penekanan pada segi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dimana semakin cepat pekerjaan itu terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka akan semakin baik pula efektivitas kerja yang dicapai. Demikian pula sebaliknya dengan semakin lamanya pekerjaan tersebut terselesaikan, maka
45
semakin jauh pula pekerjaan tersebut dikatakan efektif. Dari uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dengan tepat yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengandung unsur-unsur, seperti:
1.
Pencapaian tujuan, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dengan baik.
2.
Ketepatan waktu, yaitu suatu kegiatan dikatakan efektif apabila pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3.
Manfaat, yaitu dimana kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat bagipegawai dan organisasi sesuai dengan kebutuhannya.
4.
Hasil, yaitu dimana kegiatan yang dilakukan menunjukkan hasil akhir sepertiyang diharapkan.
Adapun kriteria atau indikator pada efektivitas menurut Tangkilisan (2005:141), ialah sebagai berikut : 1.
Pencapaian target Maksudnya pencapaian target disini di artikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi dapat terealisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
2.
Kemampuan adaptasi
46
Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan luar organisasi. 3.
Kepuasan kerja Suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk mencapai efektivitas organisasi. Elemen yang menjadi fokus analisis ini adalah lamanya penyelesaian pekerjaan yang dlakukan karyawan dan system insentif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang berprestasi atau lebih dan telah melakukan pekerjaan yang melebihi beban kerja yang ada.
4.
Tanggung jawab Organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaanya
Dari keterangan berbagai teori mengenai efektivitas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika sebuah organisasi ingin mendapatkan tujuan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, maka organisasi tersebut harus berjalan dengan efektif. Karena jika tidak efektif, organisasi akan berantakan dan proses kegiatannya pun tidak berjalan dengan efektif.
47
2.1.19 Pengukuran Efektivitas Kerja Pada dasarnya efektifitas kerja dimaksudkan untuk mengukur hasil pekerjaan yang dicapai sesuai dengan rencana, sesuai dengan kebijaksanaan atau dengan kata lain mencapai tujuan, maka hal itu dikatakan efektif. Nilai efektifitas pada dasarnya ditentukan oleh tercapainya tujuan organisasai serta faktor kesesuaian dalam melaksanakan tugas atau pekerjaanya. Jadi efektifitas kerja pada tiap–tiap organisasi akan berbeda–beda antara organisasi yang satu dengan ornganisasi yang lainnya ,tergantung pada jenis dan sifat dari pada organisasi yang bersangkutan. Menurut Steers dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas kerja, yaitu: 1. Produktivitas 2. Kemampuan adaptasi kerja 3. Kepuasan kerja 4. Kemampuan berlaba 5. Pencarian sumber daya Sementara Gibson dalam Tangkilisan (2005:141) mengatakan bahwa efektivitas dapat pula diukur sebagai berikut: 1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap 4. Perencanaan yang matang 5. Penyusunan program yang tepat
48
6. Tersedianya sarana dan prasarana 7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik Berkenaan dengan efektivitas kerja, Menurut Steer dalam Tangkilisan (2005 : 141) menyebutkan bahwa indikator-indikator untuk mengukur efektivitas kerja pegawai adalah sebagai berikut : 1. Produktivitas adalah bagaimana pemanfaatan yang dilakukan oleh pegawai atas sumber-sumber di dalam memproduksi barang dan jasa. Sumbersumber yang ada di dalam organisasi secara keseluruhan adalah apa yang disebut man, ,money, material dan machine. Apa bila pegawai dapat memanfaatkan dan memadukan sumber-sumber tersebut yang pada akhirnya tercapai tujuan organisasi, ini berarti efektivitas kerja tercapai. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dan memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 2. Kemampuan adaptasi/menyesuaikan diri yaitu suatu kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki oleh setiap pegawai untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang meliputi: a. Hubungan dengan sesama pegawai, bawahan, maupun pimpinan.
49
b. Kemampuan untuk menerima dan memahami pekerjaan yang dilimpahkan dengan cepat. c. Kemampuan untuk mempergunakan mesin-mesin atau teknologi yang digunakan dalam lingkungan organisai. 3. Kepuasan kerja yaitu kepuasan yang tinggi dapat menyenangkan para pekerja sehingga cenderung berkerja dalam kondisi yang positif, berarti pegawai berkerja sesuai dengan prosedur, mereka tidak menyepelekan pekerjaannya, memiliki rasa tanggung jawab tinggi sehingga akhirnya akan mencapai efektivitas yang tinggi pula. 4. Kemampuan berlaba, merupakan kondisi sejauh mana factor pertama yaitu kemampuan menyesuaikan diri, factor kedua, yaitu produktivitas kerja, dan faktor kepuasan kerja yang telah dimiliki oleh para pegawai sehingga terlihat hasil kerja mereka. Kemampuan berlaba yang tinggi akan memperlihatkan tingkat efektivitas kerja yang tinggi pula, sehingga pada akhirnya menjadi cirri tercapainya tujuan organisasi. 5. Pencarian sumber daya, pencarian sumber daya mencangkup tingga bidang yang saling berhubungan yaitu: a. Kemampuan mengintegrasikan berbagai sub sistem sehingga mampu mengorganisasikan dengan tepat dan mengarah pada tujuan organisasi dengan efektif.
50
b. Penepatan dan pemeliharaan pedoman–pedoman kebijakan yang mendukung peningkatan efektivitas kerja mereka. c. Penelaahan organisasi itu sendiri dengan mengadakan umpan balik dan pengendalian. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu bentuk usaha yang dilaksanakan oleh para pegawai secara bersama-sama terhadap pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan standar yang berlaku. Tercapainya tujuan organisasi diharapkan tercapainya pula tujuan individu para anggota organisasi tersebut. Organisasi akan berhasil mencapai tujuan dan sasarannya, apabila semua komponen organisasi berupaya menampilkan kinerja yang optimal termasuk peningkatan dan efektivitas kerja. Seorang pegawai akan mau dan termotivasi untuk meningkatkan efektivitas kerjanya apabila terdapat keyakinan dalam dirinya bahwa berbagai keinginan, kebutuhan, harapan dan tujuannya dapat tercapai pula.
2.2 Penelitian Terdahulu Sebagai bahan pertimbangan dalam peneltian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa penelitian yang pernah ditulis dan dibaca diantaranya: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Novitas Sari tahun 2011( Universitas Sumatra Utara, dalam Skripsinya berjudul “Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di
51
Kabupaten Deli Serdang)” Tujuan penelitian dapat diketahui peranan dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam penempatan tenaga kerja di luar negeri di kabupaten deli serdang dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian ini adalah pengadakan pelatihan, sebelum pelatihan sesuai dengan prosedur dan peraturan berlaku. Persamaan penelitian mengakaji tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri, perbedaan penelitian ini terdapat pada teori dan lokus serta metodologi 2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Jumhun Hidayat tahun 2013 (Universitas Indonesia, dalam Tesis yang berjudul “Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Promosi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Dengan Menggunakan Soft System Methodologi) dalam tujuan penelitiannya merumuskan optimalisasi peran pemerintah dalam promosi, penempatan dan perlindungan TKI pada tingka makro selaku pembuat kebijakan yang menjadikan payung hukum, melalui kajian dinamika interkasi antar aktor terkait. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori institusionalisme baru dalam sosiologi dan ekonomi, metodenya kualitatif. Dan hasil penelitiannya adalah” Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pengorganisasian yang baik dari tahap yang paling awal yaitu sosiologi langsung kepada masyarakat, agar proses migrasi karena desakan ekonomi ini tidak merugikan para CTKI/TKI. Persamaan penelitian mengakaji tentang penempatan tenaga kerja, perbedaan penelitian pada lokus dan metode.
52
3. Penelitian yang yang dilakukan oleh Nisyyah Azzahrah tahun 2014 (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dalam Skripsi yang berjudul” Efektivitas Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri Di Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri) dlam tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan SISKOTKLN di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia( Studi pada BP3TKI, PPTKIS dan Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Banten). Teori dalam penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Penerapan Sistem Informasi dari Delon and McLean(2003:9).
Metode
penelitiannya
menggunakan
kuantitatif
Deskripsi. Dan hasil penelitiannya adalah” pertama adalah kulitas sistem, berkaitan dengan evaluasi sistem pengolahan informasi itu sendiri. Tingkat efektivitas indicator ini mencapai 80% artinya sudah efektif. Sistem mampu beradaptasi dengan baik, keandalan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengopersian sistem sudah baik. Persamaan penelitian mengkaji tentang penempatan tenaga kerja kerja dan efektivitas organisasi, perbedaan pada teori dan metodenya.
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian Kerangka berfikir adalah pemahaman yang paling menadasar yang mendukung pemahaman selanjutnya. Suatu tolak ukur yang mudah adalah apakah kita telah memahami pemahaman yang paling mendasar tersebut , atau pertanyaan sebelum itu apakah kita mengetahui pemahaman yang mendasari pemahaman-
53
pemahaman selanjutnya. Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai masalah penting (Sugiyono, 2011:60). Dalam proses penelitian perlu dibuat suatu kerangka pemikiran yang benar dengan memperhatikan berbagai konsep teori yang dikemukakan oleh para ahli serta acuan-acuan lain yang dianggap relevan dengan judul penelitian ini. Sebagaimana diketahui pada umunya bhawa semua organisasi harus menghadapi era teknologi infornasi yang berdampak pada berbagai segi kehidupan. Unuk itu semua sumber daya organisasi harus dapat dikerahkan secara maksimal dan profeisonal untuk mendukung keberhasilan organisasi, baik itu organisasi pemerintah, swasta, maupun kemasyarakatan. Keberhasilan organisasi dimanapun dan bergerak di bidang apapun, dewasa ini tergantung dari dukungan tersedianya teknologi informasi yang tepat dan akurat. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mendorong setiap organisasi untuk mengolah dan mengelola informasinya dengan tepat dengan bantuan komputer dalam lingkungan organisasi, hal ini karena komputer adalah alat bantu yang hampir diperlukan pada setiap organisasi. Kebutuhan
informasi
dalam
berbagai
kegiatan
organisasi
yang
dilaksanakan sangat ditunjang oleh adanya informasi yang terus menerus mulai dari persiapan kegiatan sampai berakhirnya kegiatan. Informasi sangat dibutuhkan mulai dari mempersiapkan kegiatan sampai pada pencapaian tujuan yang diinginkan oleh organsasi tersebut.
54
Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen (SIM), sistem informasi ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri
atas lembaga,
sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan. Begitu juga dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam hal ini memiliki tanggungjawab di bidang pengelolaan informasi ketenagakerjan. Jenis-jenis informasi ketenagakerjaan yang dikelola sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007 yaitu meliputi informasi ketenagakerjaan umum, informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, informasi penempatan tenagan kerja, informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja, informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. Informasi-informasi ketenagakerjaan inilah yang nantinya oleh organisasi dikelola dan dikembangkan. Dengan penerapan sistem informasi ketenagakerjaan ini maka setiap unit pekerjaan kantor menggunakan bantuan komputer sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Sistem informasi ketenagakerjaan juga dapat meningkatkan efektivitas kerja pegawai karena komputer tersebut dapat membantu semua kegiatan operasional di dalam organisasi dengan cepat dan akurat. Oleh karena itu pengelolaan sistem informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi organisasi yaitu untuk menunjang kemajuan organisasi dan keperluan koordinasi kerja keseluruhan sistem agar tujuan organisasi dapat dicapai.
55
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian
Variabel Y
Variabel X Penerapan
Sistem
Informasi
Mcloed(2008: 43) yaitu: 1. Relevansi 2. Akurasi 3. Ketepatan waktu 4. Kelengkapan
Efektivitas kerja Pegawai menurut Richard M. Steer (1985 : 141) yaitu: 1. Produktivitas 2. Kemampuan Adaptasi 3. Kepuasan Kerja 4. Kemampuan Berlaba 5. Pencarian Sumber Daya
Sumber: Peneliti 2015
2.4 Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2007:70) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadapa rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi
56
hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, sebelum jawaban yang empirik. Hipotesis tersebut diuji secara statistik dengan taraf kesalahan sebesar 5% sehingga menjadi : Ho : ρ = 0; Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri terhadap efektvitas kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang lebih kecil atau sama dengan 60%. Ha
:ρ
≠ 0;
Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem informasi komputerisasi tenaga kerja luar negeri terhadap efektvitas kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Transmigrasi Serang lebih besar dari 60%.
Dari dua hipotesis diatas, peneliti menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Hipotesis yang ditunjuk adalah “Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem komputerisasi luar negeri terhadap efektivitas kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang” .
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian Metode penelitian sangat erat tipe penelitian yang digunakan, karena tiaptiap dan tujuan penelitian dan di desain memiliki konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif (Sugiyono, 2011:36), penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif merupakan metode penelitian berbentuk angka-angka dengan cara perhitungan secara statistik dengan karakteristik masalah berupa hubungan antara dua variabel atau lebih. Sehingga tujuan penelitian ini adalah menentukan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel atau membuat perkiraan berdasarkan hubungan antar variabel.
3.2
Fokus Penelitian Fokus penelitian pada penelitian ini adalah tentang Penerapan Sistem
Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
57
58
3.3 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsai Kabupaten
Serang,
dimana
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
(DISNAKERTRANS) Kabupaten Serang merupakan lembaga pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan ketenagakerjaan dan transmigrasi bagi masyarakat, diantaranya menyusun rencana kegiatan bidang pendaftaran, penempatan, perluasan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, 3.4
Variabel Penelitian 3.4.1
Definisi Konsep Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menutur pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan, peneliti menggunakan 2 variabel diantaranya variabel (X) Sistem Informasi dan variabel (Y) Efektivitas kerja. Adapun definisi konseptual penelitian ini adalah: 1. Variabel X Yaitu Penerapan Sistem Informasi menurut McLeod (2008:43) diantaranya: 1) Relevansi berarti informasi harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap tiap orang satu sama lainnya berbeda misalnya informasi mengenai hasil penjualan barang mingguan kurang relevan jika ditunjukan
59
pada manajer teknik, tetapi akan sangat relevan bila disampaikan kepada manajer pemasaran. 2) Akurasi informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak bias, bebas dari kesalahan-kesalahan sebuah informasi dapat terjadi karena sumber informasi mengalami gangguan atau merubah data-data asli tersebut. Beberapa hal yang dapat berpengaruh sebuah informasi antara lain adalah kualitas dari sebuah informasi. 3) Ketepatan waktu informasi yang dihasilkan tepat waktu dan informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan tidak boleh terlambat (usang) informasi yang sudah usang tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam pengembilan keputusan akan berakibat fatalatau kesalahan dalam keputusan dan tindakan. Kondisi demikian akan menyebabkan mahalnya nilai informasi, sehingga kecepatan untuk mendapatkan,mengolah, dan mengirimnya memerlukan teknologi-teknologi terbaru. 4) Kelengkapan informasi, informasi yang dihasilan lengkap, informasi yang dihasilan lengkap jadi tidak ada kekurangan sedikitpun tentang informasi yang akan dicari, jadi pengguna tersebut.
lebih
leluasa
dalam
mengakses
informasi
60
2. Variabel Y Yaitu Efektivitas Kerja Menurut Richard M.Steers dalam Tangkilisan (2005:141) diantaranya: 1) Produktivitas adalah
bagaimana
pemanfaatan
yang
dilakukan oleh pegawai atas sumber-sumber di dalam memproduksi barang dan jasa. Sumber-sumber yang ada di dalam organisasi secara keseluruhan adalah apa yang disebut man, ,money, material dan machine. Apa bila pegawai dapat memanfaatkan dan memadukan sumbersumber tersebut yang pada akhirnya tercapai tujuan organisasi, ini berarti efektivitas kerja tercapai. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan General
Accounting
Office
(GAO)
mencoba
mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dan memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 2) Kemampuan adaptasi/menyesuaikan diri yaitu suatu kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki oleh setiap pegawai untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang meliputi:
61
a.
Hubungan dengan sesama pegawai, bawahan, maupun pimpinan.
b. Kemampuan untuk menerima dan memahami pekerjaan yang dilimpahkan dengan cepat. c.
Kemampuan untuk mempergunkan mesinmesin atau teknlogi yang digunakan dalam lingkungan oraganisasi.
3) Kepuasan kerja yaitu kepuasan yang tinggi dapat menyenangkan para pekerja sehingga cenderung berkerja dalam kondisi positif, berarti pegawai bekerja sesuai dengan
prosedur,
mereka
tidak
menyepelekan
pekerjaanya, memiliki rasa tanggu jawab tinggi sehingga akhirnya akan mencapai efektivitas yang tinggi pula. 4) Kemampuan berlaba, merupakan kondisi sejauh mana factor pertama yaitu kemampuan menyesuaikan diri, factor kedua, yaitu produktivitas kerja, dan faktor kepuasan kerja yang telah dimiliki oleh para pegawai sehingga terlihat hasil kerja mereka. Kemampuan berlaba yang tinggi akan memperlihatkan tingkat efektivitas kerja yang tinggi pula, sehingga pada akhirnya menjadi cirri tercapainya tujuan organisasi.
62
5) Pencarian
sumber
daya,
pencarian
sumber
daya
mencangkup tingga bidang yang saling berhubungan yaitu: a.
Kemampuan mengintegrasikan berbagai sub sistem sehingga mampu mengorganisasikan dengan tepat dan mengarah pada tujuan organisasi dengan efektif.
b. Penepatan pedoman
dan
pemeliharaan
kebijakan
yang
pedomanmendukung
peningkatan efektivitas kerja mereka. c.
Penelahaan organisasi itu sendiri dengan mengadakan umpan balik dan pengendalian.
63
3.4.2 Definis Operasional Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur. Variabel penelitian dilengkapi tabel metrik variabel,indikator, sub indikator dan nomer pertanyaan sebagai lampiran, berikut tabel dapat dilihat di bawah ini: Tabel 3.1 Tabel Matrik Variabel Variabel Penerapan Sistem Infromasi Ketenagakerjaan (mcleod, 2008:43)
Dimensi 1. Relevansi
2. Akurasi
3. Ketepatan waktu
4. Kelengkapan
Efektivitas kerja
1. Produktivitas
Indikator
No. Item
1. Informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. 2. Informasi yang sesuai. 3. Informasi yang bermanfaat.
1,2,3
1. Informasi yang akurat. 2. Informasi yang jelas dari sumber informasi ke penerima informasi.
9,10,11
1. Informasi yang tersedia tepat di pakai saat ada pengambilan pengambilan keputusan. 2. Informasi yang cepat dan tepat waktu.
14,15,16
1. Kelengkapan dalam menggunakan sistem informasi ketenagakerjaan 2. Informasi yang lengkap jika memiliki jumlah agresi yang tepat dan mendukung semua area dimana keputusan akan diambil.
19,20,21
1. Sikap kerja
4,5 6,7,8
12,13
17,18
22,23
24,25
64
(Richard M. Steers dalam Tangkilisan, 2005 : 141 )
2. Tingkat Keterampilan. 3. Hubungan antara Lingkungan kerja. 4. Efisiensi tenaga kerja.
26.27. 28.29 30.31
2. Kemampuan adaptasi
1. Kemampuan pegawai 32.33 dalam menerima pekerjaan dengan cepat. 2. Kemampuan 34.35 menggunakan teknologi 3. Hubungan sesama 36.37 pegawai
3. Kepuasan kerja
1. Tersedia sarana dan prasarana 2. Kesesuaian insentif bagi pegawai 3. Kesesuaian pekerjaan
38.39
1. Penyesuaian diri 2. Produktivitas kerja 3. Kepuasan kerja
44.45 46.47 48.49
1. Kemampuan mengintegrasikan berbagai sub sistem. 2. penetapan & pemeliharaan pedoman-pedoman kebijakan. 3. Penelaahan organisasi
50.51
4. Kemampuan berlaba. 5. Pencarian sumber daya
40.41 42.43
52.53 54.55
Sumber: (Peneliti 2015) 3.5 Instrumen Penelitian Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen menelitian.
65
Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan di teliti sekaligus menguji reabilitasnya dan validitasnya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner dengan dua variabel, pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2011:93). Indikator variabel yang disusun melalui item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan diberikan jawaban setiap item instrumennya. Jawaban setiap item diberi skor, seperti berikut : Tabel 3.2 Tabel skoring/ nilai Alternatif
Bobot
Sangat Setuju
4
Setuju
3
Tidak setuju
2
Sangat tidak setuju
1
Sumber : Sugiyono, 2011:93
Peneliti mencoba membuat instrumen penelitian dengan mengetahui terlebih dahulu indikator-indikator yang mempengaruhi instrumen penelitian ini. Variabel yang digunakan yaitu variabel X (Penerapan sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) dan variabel Y (Efektivitas kerja pegawai). Adapun
66
rumusan teori yang dapat digunakan sebagai indikator-indikator pada instrumen penelitian ini antara lain:
Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen penelitian Variabel Penerapan Sistem Infromasi Ketenagakerjaan (mcleod, 2008:43)
Dimensi 1. Relevansi
2. Akurasi
3. Ketepatan waktu
4. Kelengkapan
Efektivitas kerja (Richard M. Steers dalam Tangkilisan, 2005 : 141 )
5. Produktivitas
Indikator 1. Informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. 2. Informasi yang sesuai. 3. Informasi yang bermanfaat. 1. Informasi yang akurat. 2. Informasi yang jelas dari sumber informasi ke penerima informasi. 1. Informasi yang tersedia tepat di pakai saat ada pengambilan pengambilan keputusan. 2. Informasi yang cepat dan tepat waktu. 1. Kelengkapan dalam menggunakan sistem informasi ketenagakerjaan . 2. Informasi yang lengkap jika memiliki jumlah agresi yang tepat dan mendukung semua area dimana keputusan akan diambil. 1. Sikap kerja 2. Tingkat Keterampilan. 3. Hubungan antara Lingkungan kerja. 4. Efisiensi tenaga kerja.
No. Item 1,2,3 4,5 6,7,8 9,10,11 12,13 14,15,16
17,18 19,20,21
22,23
24,25 26.27. 28.29 30.31
67
6. Kemampuan adaptasi
7. Kepuasan kerja
8. Kemampuan berlaba. 9. Pencarian sumber daya
Sumber : Hasil penulis, 2015
1. Kemampuan pegawai dalam menerima pekerjaan dengan cepat. 2. Kemampuan menggunakan teknologi 3. Hubungan sesama pegawai
32.33
1. Tersedia sarana dan prasarana 2. Kesesuaian insentif bagi pegawai 3. Kesesuaian pekerjaan 1. Penyesuaian diri 2. Produktivitas kerja 3. Kepuasan kerja 1. Kemampuan mengintegrasikan berbagai sub sistem. 2. penempatan & pemeliharaan pedomanpedoman kebijakan. 3. Penelaahan organisasi
38.39
34.35 36.37
40.41 42.43 44.45 46.47 48.49 50.51 52.53 54.55
3.5.1 Jenis dan Sumber Data 1.
Jenis Data 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari respoden melalui kuesioner, angket, wawancara, dan observasi. 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kedua
yang
administrasi,
berbentuk jurnal-jurnal
buku-buku internet,
ilmiah, atau
bahan
dokumentasi, lain
yang
merupakan data olahan yang digunakan sebagai data awal maupun data pendukung dalam penelitian.
68
2. Sumber Data 1) Reponden, yaitu pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang yang dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penelitian ini untuk memperoleh gambaran atas materi yang dijadikan objek penelitian. 2) Literatur adalah data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan peneliti. 3.5.2 Teknik Pengumpulan Data Secara teknis penelitian ini menggunkan metode pengumpulan data berupa: 1.
Metode Wawancara (Tidak Terstruktur) Wawancara tidak tersetruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya dan secara garis besar permasalahan yang ditanyakan.
2.
Metode Kuesioner (Wawancara Terstruktur) Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi sasaran(respoden) kuesioner tersebut menjadi efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu yang akan diharapakan respoden.
69
3.
Metode Observasi Observasi
adalah
adalah
teknik
pengumpulan
data
yang
mempunyai cara spesifik dengan teknik lain, disini peneliti menggunakan observasi Nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan orang-orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat independen. Dari ketiga instrumen penelitian yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini, metode kuesioner sebagai metode primer, karena data yang diperoleh dari kuesioner merupakan data primer dalam pengujian hipotesis penelitian dengan rumusan statistik untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Serang.
3.6 Populasi dan Sampel Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.(Sugiyono, 2011:80). Populasi yang digunakan adalah pegawai yang terdaftar dan aktif bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Dimana jumlah pegawai sebanyak 47 orang pegawai. Berikut adalah tabel 3.3 mengenai jumlah pegawai :
70
Tabel 3.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang
No.
Unit Kerja
Jumlah
1. Bagian Sekretariat
12
2. Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
10
3. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
13
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
9
5. Bidang Transmigrasi
5 Jumlah
47
Sumber : Disnakertrans Kab. Serang, data yang didapat 2015
Sampel yang ditentukan dan dipilih dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh yang teknik penentuan sampelnya bila semua anggota populasi itu digunakan oleh peneliti sebagai sempel dikarenakan jumlah populasi yang relatif sedikit atau kecil yang berjumlah 47 orang.
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 3.7.1 Teknik Pengolahan Data Pengolahan data merupakan awal dari proses analisis data. Proses pengolahan data merupakan tahapan, dimana data dipersiapkan, diklarifikasikan
71
dan diformat menurut aturan tertentu untuk keperluan proses berikutnya yaitu analisis data. Data yang telah terkumpul diolah melalui beberapa proses berikut ini : 1. Coding, yaitu tahap mengklarifikasikan data berdasarkan kategori tertentu. 2. Editing, yaitu tahap mengoreksi kesalahan yang ada pada data yang harus dilakukan secara berulang-ulang dan cermat. 3. Tabulating, yaitu tahap penyusunan data berdasarkan jenis-jenis data, serta perhitungan kualitas dan frekuensi data yang disjikan dalam bentuk tabel-tabel. 3.7.2 Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Rumus korelasi product moment adalah sebagai berikut :
n r =
n
xy
x2
x x
2
n
y y2
y
Keterangan : r
= Besarnya korelasi product moment
n
= Jumlah sampel
∑x = jumlah skor dalam sebaran x
2
72
∑y = jumlah skor dalam sebaran y ∑xy = jumlah hasil kali skor x dan y yang berpasangan ∑x2 = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x ∑y2 = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y (Husein, 2004:83) 3.7.3 Uji Reliabilitas Peneliti melakukan uji reliabilitas guna untuk mengukur dari sebuah instrumen, dimana uji reliabilitas terhadap instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas dapat menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS IBM 20. Untuk
menganalisa
data
hasil
uji
instrumen
guna
mengetahui
reliabilitasnya. Dan kemudian dicari reliabilitasnya keseluruhan kernyataan dengan rumus Spearman brown, sebagai berikut : r =
2r½½ 1 r½½
r = Atau
2.rxy 1 rxy
Keterangan : r
= Koefisien korelasi keseluruhan pernyataan (item)
1 ½½
= Koefisien korelasi antara kedua belahan
Kemudian r dikonsultasikan ke tabel r dengan taraf signifikansi 0.05 pada df = n-2 (Husein, 2004:89)
73
3.7.4 Uji Normalitas Data Uji Normalitas Merupakan pengujian data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penganggu atau residul memiliki distribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residul berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji normalitas dengan menggunakan uji grafik dapat digunakan dengan melihat grafik normal probability plot, yaitu deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas (Husein, 2009 : 181)
3.7.5 Analisis Data Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yaitu proses analisis terhadap data-data yag berbentuk angka, atau data yang dapat dikonversi dalam bentuk angka dengan cara perhitungan secara statistik untuk ditentukan signifikansi pengaruh, hubungan, atau perbedaan yang terjadi. Teknik analisis data yang peneliti pergunakan yaitu statistik parametrik, untuk mengukur adanya pengaruh penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri terhadap efektivitas kerja pegawai berdasarkan koefisien korelasi Product Moment. Dalam penelitian ini maka pengukuran yang digunakan untuk variabel X dan variabel Y adalah skala pengukuran interval. Kemudian akan
74
dicari korelasinya dengan menggunakan koefisien korelasi product moment dengan tingkat kesalahan 5%. Jadi cara yang dipakai untuk menganalisis koordinasi dengan kinerja pegawai adalah dengan cara menganalisis jawaban responden berkaitan dengan pengaruh penerapan sistem informasi ketenagakerjaan terhadap efektivitas kerja pegawai, lalu menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Cara penilaian terhadap jawaban dalam kuisioner yang di isi oleh para pegawai dengan mencari bobot pada pernyataan tersebut. 1. Apabila penilaian memberi jawaban sangat setuju, maka bobot nilai 4 2. Apabila penilaian memberi jawaban setuju, maka bobot nilai 3 3. Apabila penilaian memberi jawaban tidak setuju, maka bobot nilai 2 4. Apabila penilaian memberi jawaban sangat tidak setuju, maka bobot nilai 1 Untuk menganalisis pengaruh antara penerapan
sistem komputerisasi
tenaga kerja luar negeri dengan efektivitas kerja pegawai, maka metode yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif Asosiatif dengan menggunakan metode statistik. Kemudian akan dicari korelasinya dengan menggunakan koefisien korelasi uji koefisien korelasi product moment bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel X yaitu “penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri” dengan variabel Y yaitu “efektivitas kerja pegawai”. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi
75
product moment dari pearson dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2011:183).
r
=
r
=
xy x2
y n
n
x2
2
xy
x x
2
n
y y2
y
2
Keterangan : r
= Besarnya korelasi product moment
n
= Jumlah sampel
∑x = jumlah skor dalam sebaran x ∑y = jumlah skor dalam sebaran y ∑xy = jumlah hasil kali skor x dan y yang berpasangan ∑x2 = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x ∑y2 = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y 3.7.5.1 Uji Koefisien Korelasi Pearson Product Moment Uji koefisien korelasi Pearson Product Moment bertujuan untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara variabel X (penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri) terhadap variabel Y (efektivitas kerja pegawai) atau untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Teknik korelasi Product Moment dari Pearson dengan rumus sebagai berikut :
76
r xy
=
n n
xy
x2
x x
2
n
y y2
y
2
Keterangan : r xy
= Angka indeks Korelasi product Moment
n
= Banyaknya sampel
∑x
= jumlah skor dalam sebaran x
∑y
= jumlah skor dalam sebaran y
∑xy
= jumlah hasil kali skor x dan y yang berpasangan
∑x2
= jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x
∑y2
= jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y
Selanjutnya, untuk menentukan tingkat koefisien variabel data yang akan dianalisis, maka digunakan interpretasi koefisien yaitu sebagai berikut : Tabel 3.5 Interpretasi Terhadap Nilai Koefisien Korelasi Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199
Sangat rendah
0,20 – 0,399
Rendah
0,40 – 0,599
Sedang
0,60 – 0,799
Kuat
0,80 – 1,000
Sangat Kuat
Sumber : Sugiyono, 2011 :18
77
3.7.5.2 Uji Determinasi Untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel X (penerapan sistem komputersasi tenaga kerja luar negeri) terhadap variabel Y (efektivitas kerja pegawai). Dapat dilakukan dengan cara menghitung koefisien determinasi, dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Jadi, koefisien determinasinya adalah sebagai berikut :
Kd= r2 x 100%
Keterangan : Kd = koefisien Determinasi r2 = Kuadrat koefisien Pearson
3.7.5.3 Uji Regresi Linier Sederhana Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dibuat persamaan sebagai berikut : Y =a + b X Keterangan : Y = Variabel tidak bebas a = Konstanta b = Koefisien arah regresi X = Variabel bebas (Husein, 2004:130)
78
3.7.5.4. Uji F Uji F digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif apakah variabel variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja laur negeri terhadap efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang, disini peneliti rumus uji F sebagai berikut:
Dimana: R2 = Koefisien korelasi ganda k = Jumlah variable independen n = Jumlah anggota sample Jika F hitung < F table, maka Ho diterima (Ha ditolak) dan jika F hitung > F table, maka Ho ditolak (Ha diterima) tolak pada α = 0,05
3.8
Jadwal Penelitian Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang diperlukan, peneliti
mengadakan penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Jl. K. H. Fatah Hasan No. 25 Serang - Banten Adapun waktu penelitian adalah sebagai berikut:
79
Tabel 3.6 Jadwal Penelitian No
Kegaitan
2013 Jun
1
Pengajuan Judul 2 Observasi awal 3 Pengajuan Bab I 4 Pengajuan Bab II 5 Pengajuan Bab III 6 Seminar Proposal 7 Revisi Proposal 8 Penelitian lapangan 9 Pengolaha n data & analisi 10 Pembuatan hasil penelitian 11 Sidang skripsi Sumber : ( Peneliti 2015)
Sep
Ok
2014 Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Ap
2015 Mei
Jun Jul
Jan
Feb
Mar
Ap
Mei
jun
Jul
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi yang diteliti dan memberikan gambaran umum dari Kabupaten Serang, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang, visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang serta tugas dan fungsi pokoknya, dan srtuktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. 4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Serang Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Ibukotanya adalah Ciruas namun saat ini pusat pemerintahannya masih berada di Kota Serang. Kabupaten ini berada di ujung barat laut Pulau Jawa, berbatasan dengan Laut Jawa, dan Kota Serang di utara, Kabupaten Tangerang di timur, Kabupaten Lebak di selatan, serta Kota Cilegon di barat. Secara geografis Kabupaten Serang mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena berada di jalur utama penghubung lintas Jawa-Sumatera. Kabupaten Serang juga dilintasi jalan Negara lintas Jakarta-Merak serta dilintasi jalur kereta api lintas Jakarta-Merak. Selain itu Kabupaten Serang juga merupakan wilayah transit perhubungan darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. 2
Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 1.467,35 km . Secara geografis terletak posisi koordinat antara 105 o7’-105o22’ Bujur Timur dan 5o50-6 o21’
80
81
Lintang Selatan. Sebelah utara : berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Serang, Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan pandeglang Sebelah barat : berbatasan dengan Kota Cilegon dan Selat Sunda Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Secara topografi, Kabupaten Serang merupakan wilayah dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778m di atas permukaan laut. Fisiografi Kabupaten Serang dari arah utara ke selatan terdiri dari wilayah rawa pasang surut, rawa musiman, dataran, perbukitan dan pegunungan. Bagian utara merupakan wilayah yang datar dan tersebar luas sampai ke pantai, kecuali sekitar Gunung Sawi, Gunung Terbang dan Gunung Batusipat. Dibagian selatan sampai ke barat, Kabupaten Serang berukit dan bergunung antara lain sekitar Gunung Kencana, Gunung Karang dan Gunung Gede. Daerah yang bergelombang tersebar di antara kedua bentuk wilayah tersebut. Hampir seluruh daratan Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar tertutup oleh tanah endapan Alluvial dan batu vulkanis kuarter. Potensi tersebut ditambah banyak terdapat pula sungai-sungai yang besar dan penting yaitu Sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, Cipaseuran, Cipasang dan Anyar, yang mendukung kesuburan daerah-daerah pertanian di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang terdiri atas 28 kecamatan, yaitu Kecamatan Anyar, Kecamatan bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Carenang, Cikande, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Kibin, Kopo, Kragilan, Kramatwatu, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, Pontang, Pulo Ampel, Tanara, Tirtayasa, Tunjung Teja dan Waringin Kurung, yang dibagi lagi
82
atas sejumlah desa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Ciruas. Pada tanggal 17 juli 2007 Kabupaten Serang dimekarkan menjadi Kota Serang dan Kabupaten Serang. Kondisi lahan di Kabupaten Serang terbagi menjadi dua bagian yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya, sebagian besar penggunaan lahannya terdiri atas persawahan yaitu seluas 54.145,40 Ha yang terdiri dari sawah tadah hujan seluas 31.079 ha, sawah irigasi seluas 23.066.40 Ha, yang sebagian besar berada di Serang Bagian Utara yang membentang mulai dari Kecamatan Kramatwatu Bagian utara, Kasemen, Pontang, Tirtayasa dan Tanara. Tegalan seluas 39.912,35 Ha tersebar diseluruh Kabupaten Serang, kebun campuran seluas 39.159,10 Ha yang sebagian besar berada di Wilayah Serang bagian Selatan diantaranya Kecamatan Petir, Tunjung Teja, Baros, Curug, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, Gunungsari, Mancak dan Kecamatan Cinangka, perkampungan seluas 20.121,97 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten Serang, perumahan seluas 8.680 Ha, dan jasa seluas 3.305,26 Ha sebagian besar terkonsentrasi di Wilayah Kota Serang dan Kramatwatu, sehingga luas lahan budidaya secara keseluruhan sejumlah 106.043,01 Ha. Kawasan lindung di Kabupaten Serang tersebar di seluruh wilayah, yang meliputi sempadan sungai dan sempadan pantai, sedangkan kawasan lindung selain sempadan sungai dan pantai, terdapat diwilayah Serang Selatan dan Utara yaitu diwilayah Ciomas, Padarincang, Mancak dan Kramatwatu, sedangkan diwilayah utara terdapat di Kecamatan Bojonegara dan Puloampel. Perkembangan yang terjadi terhadap keberadaan hutan lindung ini mengalami penurunan,
83
sehingga diperkirakan telah terjadi penyusutan luas hutan lindung 4361,79 ha dari 17906,61 ha menjadi tinggal 13544,82 ha. Penduduk Kabupaten Serang data tahun 2012 berjumlah 1.480.256 jiwa, dengan komposisi 742.128 (51,1 %) laki-laki dan 738.128 (48,9 %) perempuan (Sumber : Profil Provinsi Banten tahun 2012). Kabupaten Serang memiliki lahan pertanian sangat luas yang dikelola oleh masyarakat. Memberikan hasil pertanian yang beragam seperti buah-buahan pisang, mangga, rambutan dan durian untuk konsumsi lokal dan memasok kebutuhan buah kota Jakarta. Serang juga memiliki perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, kacang tanah, melinjo, kopi, cengkeh, lada, karet, vanili, kakao dan bumbu-bumbu. Juga untuk memenuhi kebutuhan lokal serta lebih banyak untuk memasok kebutuhan Jakarta. Di sektor industri, terdapat dua Zona Industri yaitu Zona Industri Serang Barat dan Zona Industri Serang Timur . Zona Industri Serang Barat terletak di Kecamatan Bojonegara, Pulo Ampel dan Kramatwatu dengan luas total 4.000 Ha berada disepanjang pantai Teluk Banten untuk pengembangan industri mesin, logam dasar, kimia, maritim dan pelabuhan. Sedangkan Zona industri Serang Timur terletak di Kecamatan Cikande, Kibin, Kragilan dan Jawilan dengan luas kawasan industri 1.115 Ha. Terdapat beberapa kawasan industri seperti Nikomas Gemilang, Indah Kiat dan Cikande Modern. Total perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Serang sebanyak 145 perusahaan.
84
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Serang
Sumber : Serangkab.go.id 4.1.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. 4.1.2.1
Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang terletak di Jalan K.H. Fatah Hasan No. 25 Serang–Banten. Sejarah singkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sebagai suatu daerah otonomi, yang diterbitkan undang-undang No 16 tahun 2008 tentang pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan
85
Transmigrasi Kabupaten Serang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan kabupatean serang yang secara hukum oleh bupati. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang bergerak sesuai otonomi daerah yang mempunyai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut
prakarsa
sendiri
berdasarkan
aspirasi
masyarakat sesuai peraturan perundanng-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah ssat ini telah berjalan selama 10 tahun, dimana program pembangunan ini telah terjadi perubahan paradikma yaitu
dari
pendekatan
sentralistik
menjadi
pendekatan
desentralistik artinya semua aktivitas pembangunan menjadi wewenang menjadi
pemerintahan
kabupaten/kota.
Hal
ini
mengakibatkan pemerintah kabupaten/kota menetukan arah dan strategi pembangunan daerah yang dituangkan dalam sebuah rumusan yang sistematik dalam bentuk perencanaan daerah dan yang diimplementasikan dalam kebijakan penyusun anggaran. Sebagai tindak lanjut dari perencanaan daerah tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang membuat perencanaan
strategis
dalam
bidang
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian yang tertuang dalam RESTRA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
86
4.1.2.2 Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Kegiatan Serang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten adalah
melaksanakan
kegiatan
dalam
bidang
ketenagakerjaan dan transmigrasi, yaitu menyelenggaraanya: a) Penyusunan
rencana
kegiatan
bidang
pendaftaran,
penempatan, perluasan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan
dan
produktivitas,
jaminan
sosial
dan
kesejahteraan tenaga kerja. b) Perumusan
kebijakan
teknis
bidang
pendaftaran,
penempatan, perluasan tenaga kerja dan transmigari, pelatihan
dan
produktivitas,
jaminan
sosial
dan
kesejahteraan tenaga kerja. c) Penyelegaraan kegiatan bidang pendaftaran, penempatan, perluasan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja. d) Pelaksanaan dan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang pendaftaran, penempatan, perluasan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja. e) Pengawasan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendaftaran, penempatan, perluasan tenaga kerja
87
dan transmigrasi, pelatihan dan produktivitas, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja.
4.1.2.3 Penjelasan dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. 1. Kepala Dinas Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, yang merupakan tugas pokok pemimpin, merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan,
sasaran
kegiatan
pengevaluasian,
dan
dinas
serta
melaporkan
kegiatan dinas agar terlaksana dengan baik, efektif dan efesian, serta sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinir penyusun renacana program dan pengendalian kegiatan pembinaan
kepegawaian,
pengaturan
pengelolaan
keatatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan dinas, dan pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja dinas. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah bidang
kesejahteraan
sosial.
Laporan
keterangan
88
pertanggungjawaban bupati bidang tenaga kerja dan transmigrasi, agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secretariat terbagi mejadi tiga bagian sub bagian diantaranya: a. Sub Bagian Program dan Evaluasi Sub bagian program dan evaluasi bertangguang jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan penyusunan perencanaan, member petunjuk dan membimbing
bawahan,
memeriksa
dan
mengoreksi hasil kerja, dan membuat laporan Sub Bagian dan Evaluasi sehingga berhasil guna dan berguna daya efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. b. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum bertanggung jawab kepada sekretaris
yang
mempunyai
tugas
pokok
merencankan dan mengontrol kegiatan adminisrasi umum,
rumahtanggaan,
dan
administrasi
kepagawaian, member petunjuk dan member tugas serta membimbing bawahan, membuat laporan Sub Bagian Umum sehingga berhasil guna dan berdaya
89
guna efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab kepada sekretaris
yang
pelaksanaan pegawai
pengelolaan
dinas,
tugas
mempunyai
pokok
administrasi
menyusun
anggaran
gajih belanja
langsung dan tidak langsung dinas, menyusun alur kas keungan dinas. 3.
Bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Bidang Penyediaan dana Penggunaan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin,
merencanakan,
menyusun,
program
dan
pengendalian kegiatan Bidang Penyediaan dan Pengguna Tenaga
kerja, mengkoordinir,
mengawasi
serta
menyelenggaraan
mengevaluasi
Penyediaan dan Pengguna Tenaga
kegiatan
dan
Bidang
Kerja sehimgga
kegiatan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan berlaku. Bidang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja terbagi tiga bagian Seksi diantaranya: a. Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja
90
Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengevaluasi kegiatan Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja, pelaksanaan mengumpulan. Pengolahan penganalisaan data pada Seksi Tenaga Kerja. b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksankan penyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja, penyiapan bahan, pelaksanaan kegiatan
pada Seksi Penempatan
Tenaga Kerja. c. Seksi Pelatihan dan Perluasan Tenaga Kerja Seksi Pelatihan dan Perluasan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok
yaitu melaksanakan
penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelatihan dan Perluasan
Tenaga
Kerja,
penyiapan
bahan,
pelaksanaan pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
4. Bidang Hubungan Industri dan Jamsostek Bidang Hubungan Indusri dan Jamsostek dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, yang mempunyai tugas
pokok
memimpin,
merencanakan,
menyusun
program
dan
pengendalian kegiatan Bidang Hubungan Indusrti dan Jamsostek,
91
mengkoordinir, dengan instansi atau oihak terkait berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Bidang Hubungan Industri dan Jamsostek terbagi menjadi 3 bagian Seksi diantaranya: a. Seksi Oragnisasi dan jaminan Sosial Tenaga Kerja Seksi Organisasi dan Jaminan Sosial Tenaga kerja mempunyai
tuhas pokok
yaitu
melaksankan
penyunsunan rencana kegiatan Seksi Organisasi dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. b. Seksi Syarat-syarat Kerja Seksi Syarat-syarat Kerja mempuyai tugas pokok yaitu melaksankan penyusunan rencana kegiatan Seksi Syarat Kerja, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Syaratsyarat Kerja. c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Seksi Peyelesaian Perselisihan Hungan Industri mempunyai tugas pokok
yaitu melaksanakan
penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan
Hubungan
Industri,
pelaksanaan
pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Penyelesaian Hungungan Industri. 5. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja
92
Bidang Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, yang mempunyai tugas pokok meminpim, merencanakan, meyusun program dan pengendalian kegiatan
Bidang
Perlindungan
Tenaga
Kerja,
mengkoorddinir,
menyelenggraan dan mengawasan serta penyelenggraan koordinasi dengan instansi tau piha terkait berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja terbagi menjadi tiga Seksi diantaranya: a. Seksi Norma Kerja Seksi Norma Kerja mempunyai tugas pokok yaiti melaksankan penyusunan rencana kegiatan Seksi Norma
Kerja,
pelaksanaan
pengumpulan,
pengolahan, penganalisasaan data pada Seksi Norma Kerja. b. Seksi Kesehatan dan Kesehatan Kerja Seksi Kesehatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan dan Kesehatan Kerja, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan,, penganalisaan data pada Seksi Kesehatan dan Kesehatan Kerja. c. Seksi Pendataan dan Verifikasi Ketenagakerjaan Seksi Pendataan dan Verifikasi Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok yaitu penyusun rencana
93
kegiatan
Seksi
Pendataan
Ketenagakerjaan,
dan
pelaksanaan
Verifikasi
pengumpulan,
pengolahan, penganalisasaan data pada Seksi Pendataan dan Verifikasi Ketenagakerjaan. 6. Bidang Transmigrasi Bidang Transmigari dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, menyusun program dan pengendalian kegiatan Bidang Transmigrasi mengkoordinir, menyelenggaraan dan mengawasi serta penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Bidang transmigrasi terbagi tiga Sesksi diantaranya: a. Seksi Pengarahan Seksi Pengarahan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan rencana kegiatan
Seksi
Pengarahan, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Pengarahan.
b. Seksi Pemindahan dan Penempatan Seksi Pemindahan dan Penempatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan rencana
kegiatan
Penempatan
Sesksi
pelaksanaan
Pemindahan
dan
pengumpulan,
94
pengolahan,
penganalisan
data
pada
Seksi
Pemindahan dan Penempatan.
c. Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Seksi
Pembinaan
mempunyai
tugas
Masyarakat pokok
yaitu
Tranmigrasi melaksankan
penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Masyarakat
Transmigrasi
pelaksanaan
pengumpulan, penganalisaan data pada Seksi Pembinaan Masyrakat Transmigrasi.
4.1.2.4
Tujuan dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten serang. 4.1.2.4.1 Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1. Mewujudkan sistem informasi da bursa tenaga kerja yang ditopang oleh perencanaan tenaga kerja daerah akurat, sehingga dapat digunakan oleh pencari kerja maupun pihak yang membutuhkan tenaga kerja. 2. Mewujudkan membangunan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan secara integritas dan koordinasi antar dinas/instansi. 3. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkepribadian, dinamis, kraetif,
95
demokrasi dan kooperatif serta adil dan kesejahteraan melalui
program
pelatihan
dan
pengembangan
produktuvitas tenaga kerja. 4. Mewujudkan
terciptanya
hubungan
indusrial
yang
harmonis dan dinamis bagi para pelaku produksi, dan tersengkenggarannya pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan. 5. Mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan di bidang ketenagakerjaan demi terlaksananya hak dan kewajiban pekerja maupun mengusaha. 6. Mewujudkan peningkatan kualitas, ketermapilan dan kratifitas pegawai serta pemberdayaan seluruh potensi pegawai maupun struktur dan system manajemen pemerintahan daerah yang produktif, efektif dan efisien.
4.1.2.4.2 Kerja dan Transmigrasi Fungsi Dinas Tenaga Kabupaten Serang. 1. Merencanakan kegiatan program ketenagakerjaan yang meliputi
penempatan
tenaga
kerja
dan
perluasan
kesempatan kerja. 2. Mengatur penempatan tenaga kerja dan syarat kerja. 3. Melaksanakan dan merencanakan program pealtihan bagi tenaga kerja.
96
4. Membantu menyelesaikan perselisihan tenaga kerja dan syarat kerja. 5. Membantu kesejahteraan tenaga kerja dan hubungan industri . 6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan. 7. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.
4.1.2.4.3
Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Misi merupakan kandungan Operasional Visi, Dinas Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Kabupaten Serang
memandang perumusan
visi dan sangat penting bagi perencanaan dan penetapan program kegiatan yang diusulkan, disamping itu penetapan misi yang jelas diharapkan akan memudahkan bagi para anggota yang terlibat dan pihak yang berkepentingan dalam memahami tujuan organisasi sekaligus mengetahui lingkup kewenangan, peran dan fungsi dari unit organisasinya. Seiring dengan upaya mendukung pencapaian misi daerah serta dalam rangka mencapai visi, maka Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang Menetapkan visi dan misi sebagai berikut :
97
4.1.2.4.4 Visi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang “Terwujudnya Kondisi Tenaga Kerja Yang Berkualitas Produktif, Kondusif, Berkeadilan dan Sejahtera”
4.1.2.4.5 Misi Dinas Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Kabupaten Serang 1.
Meningkatkan sistem informasi dan perancangan tenaga kerja.
2.
Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja.
3.
Mendorong perluasan kesempatan kerja dan meningkatan penempatan tenaga kerja.
4.
Mewujudkan
hubungan
industrial
yang
harmonis,
dinamis, berkeadilan dan bermartabat. 5.
Meningkatkan
kepastian
hukum
yang
berkeadilan
terhadap pelaksanaan peraturan perundan – undangan di bidang ketenagakerjaan. 6.
Meningkatkan kualitas sumber daya peagawai dinas tenaga kerja.
4.1.3 Populasi /Sampel Yang Ditentukan Dalam Penelitian Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Populasi yang digunakan adalah pegawai yang terdaftar dan aktif bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Dimana jumlah
98
pegawai sebanyak 47 orang pegawai. Berikut adalah tabel 4.1 mengenai jumlah pegawai : Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang
No.
Unit Kerja
Jumlah
1. Bagian Sekretariat
12
2. Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
10
3. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
13
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
9
5. Bidang Transmigrasi
5 Jumlah
47
Sumber : Disnakertrans Kab. Serang, data yang didapat 2015 4.1.4
Susunan Kepagawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mempunyai 47
orang pegawai dimana cakupan tugasnya adalah sebagai berikut:
99
Tabel 4.2 Pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang No
NAMA
JABATAN
1.
H. Abdullah,Sos,M.Si
2.
Drs. Ramdhan Jumhana,M.Si
3.
Sugihardono,SH,MM
4.
Drs. Dadi Suryadi,M.Si
Kabid Transmigrasi
5.
Yati Nurhayati, SH,M.Si
6.
Diana Ardiati Utami,SH,MM
Kabid Pembinaan & Penempatan Tenaga Kerja Kabid HI & Jamsostek
7.
Betty Rubanti, S.Sos
Kasubag Umum & Kepagawaian
8.
Siti Alkamah,S.Sos, M,Si
9.
Didi Rosadi,S.pd
10. Nizan Zulviana,SH.M.Si 11. Rustan Gumanti 12. Endang Sufiat,SH.
Kepala Dinas Sekretaris Kabid Pengawasan Ketengakerjaan
Kasubag Keuangan Kasubag Program & Evaluasi Kasi Pemindahan & Penempatan Kasi Pendaftaran & Seleksi Kasi Pembinaan & Pengembangan
13. TB. Ana Supriana,S.Sos
Kasi Peny. Perselisihan HI
14. Dulkamid,S.ip
Kasi Organisasi Jamsostek
15. Muhajir,S.ip 16. HJ. Ineu Irawati,SE.MM
Kasi Syarat-syarat Kerja
17. Sri Wahyuning Amiharsih, SH
Kasi Pelatihan & Perluasan Kesempatan Kerja Kasi Penempatan Tenaga Kerja
18. Drs. Yusrahmaidi
Kasi Pendaftaran Tenaga Kerja
19. Lilis Muklis,SH
Kasi Keselematan & Kesehatan Kerja
100
20. Oman, S.Ip 21. Karyadi,S.Ip 22. Augus Sitio,SE 23. Tri Budi Winarsih,SH 24. Hj. Suprihatin,SH 25. Yani Ida Suryani,M.Se 26. Riha Tobing,BBA 27. Hj. Lilik Maryanah,SE 28. Hj. Inoo Widarti,S.Sos, MM
Kasi Pendataan & Verifikasi Ketenagakerjaan Kasi Norma Kerja Fungsional Pengawasan Ketenagakerjaan Fungsional Pengawasan Tenaga Kerja Fungsional Pengantar Kerja Fungsional Pengawasan Ketenagakerjaan Fungsional Perantara Hubungan Industri Fungsional Perantara Hubungan Indusrti Pelaksana
29. Dayat Koyat
Pelaksana
30. Tb. Edi Humaedi
Pelaksana
31. Tuti Amalia,SH
Pelaksana
32. R. Yeni Diah Pitaloka,SE
Pelaksana
33. Kayubi.SE
Pelaksana
34. Meliani,SE
Pelaksana
35. Ika Yuliana Indriastuti,S.ST
Pelaksana
36. Fakih,SH,MM
Pelaksana
37. Aditia Baharudin,ST
Pelaksana
38. Mingsaer Gamera,S.Psi. 39. Agus Sutiadi,S.Ikom 40. Luky Ahmad Rizal,ST 41. Aliyah,SE
Fungsional Perantara Hubungan Industri Pelakasana Pelaksana Fungsional Pengantar Kerja
101
42. Jaenudin
Pelaksana
43. Arifudin
Pelaksana
44. Sui’ah
Pelaksana
45. Rizaludin,A.Md
Pelaksana
46. Rt. Utami Pramuditha Saraswati,A,M.d 47. Wahyu
Pelaksana Pelaksana
Sumber: Disnakertrans Kab.Serang 2015 4.1.5
Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOKLN) Berdasarkan
peraturan
kepala
badan
nasional
penempatan
dan
perlindungan tenaga kerja Indonesia nomor: PER-26/KA/XII/2013 dalam hal ini SISKOKLN merupakan reformasi birokrasi pelayanan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia berbasis teknologi informasi melalui system komputerisasi dengan tujuan untuk meminimalisir permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sering terjadi. Sedangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKOKLN) diartikan sebagai sistem online pelayanan administrasi dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang melibatkan seluruh stakeholder terkai. (Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri 2013 : 6-7 ) Tujuan pedoman pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negari (SISKOKLN) ini adalah untuk memberikan panduan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat memberikan pelayanan Tenaga
102
Kerja Indonesia (TKI) secara layak, cepat, murah, dan efisien melaui Sistem Komputeriasi Tenaga Kerja Luar negeri (SISKOKLN). Sedangkan sasarannya berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputeriasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOKLN) adalah: (a) tersedianya penempatan TKI secara layak, capat, murah dan efisien, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku yag berbasis teknologi informasi. (b) tersedinya penerbitan KTKLN secara Online di BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI/P4TKI seluruh indonesia. (c) tersedia database penempatan TKI yang berkerja di luar negeri yang dapat diakses dimana saja secara online dan real time, sehingga perlindungan yang diberikan kepada TKI dapat lebih optimal. Ruang lingkup SISKOTKLN dalam pelaksanaanya mempunyai 2 ruang lingkup sebagai berikut: (a) kegiatan proses pelayanan tenaga kerja TKI melalui SISKOTKLN yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan stakeholder terkait, (b) calon TKI perseorangan /mandiri yang akan berkerja diluar negeri yang miliki perjanjian kerja dari perusahan bernadan hukum di luar negeri. Instansi dan Stakeholder Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) terdiri dari instasni pemerintah yang terkait yaitu: (a) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),(b). Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (c) Kementrian Dalam Negeri (d), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (e) Kementerian Luar Negeri (f), Kementerian Kesehatan, (g) Kementerian Perhubungan, (h) Kepolisian Republik Indonesia, (i) Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), (J) Perwakilan RI (KBRI/KJRI/KDEI), (k) Balai
103
Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), (l) Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI, (m) Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (LP3TKI), (n) Dinas Propinsi yang membidangi ketenagakerjaan, (o) Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan, (p) PT.Angkasa Pura, (q) PT. Pelindo, (r) Perusahaan (BUMD dan BUMN) yang mengirim TKI. Stakeholder Pelaksana Swasta terdiri dari (a) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia
Swasta
(PPTKIS),
(b)
Pelaksana
Penempatan
Pelaut
Perikanan(P4), (c) Perusahaan Pelaksana Perekrutan dan Penempatan Pelaut (P5), (d) Perusahaan Swasta Nasional yang mengirim TKI ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri, (e) Lembaga Pemeriksaan Psikologi, (f) Sarana Kesehatan, (g) Balai Lataihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), (h) Lembaga Sertifikasi Profesi, (i) Asuransi Perlindungan TKI, (j) Lembaga Keuangan. Persyaratan Minimal Sarana dan Prasaana Pendukung Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) sarana dan prasarana pendukug yang harus dimiliki setiap instansi dan stakeholder untuk melakukan koneksi dan akses SISKOTKLN yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data/internet da sumber daya manusia sebagai berikut untuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai berikut: (a) Ruang data center/sevice, (b) Server database, server aplikasi dan server backup, (c) Jaringan Komunikasi dan data VPN-MLS dan internet broadband minimal 10 Mbps, (d) Lokal area network (LAN), (e) Sekurity dan jaringan, (f) Back-up/Emergensi Listrik(Uninterrup Power Suplay) berkapasitas
104
cukup,
(g)
Tenaga
Administrator, Sistem
Spesialis
IT:
Database
Administrator, Sistem
Administrator,
Networking
Analys, Programmer,
Web
Developer/design, (h) Back up sistem di data center ( Co-Location), (i) Tenaga Helpdesk. Balai Penempatan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia disebut BP3TKI sebagai berikut (a) Ruang Pelayanan KTKLN, (b) Server Database Lokal, (c) Jaringan Komunikasi dan data VPN-MLS dan internet broadband minimal 265 Mbps, (d) Lokal Area Network (LAN), (e) Sekurity Data dan Jaringan, (f) UPS 2000 Watt, (g) Printer ID KTKLN, (h) Personal Computer, (i) SmartCartd Reader RFID, (j) Finger Print, (k) Camera Digital/Webcam, (l) Scanner, (m) Blangko KTKLN SmartCard, (n) Tenaga Teknis IT, (o) Petugas Penerbitan KTKLN dan Validasi KTKLN, (p) di setiap PC Client yang terkoneksi dengan sever database lokal, Camera Digital/Webcame, SmartCard Reader dan FringerPrint, (q) Memiliki USER-ID SISKOTKLN. Dinas Provinsi dan Kabupaten /Kota yang mendukung sarana prasarana SISKOTKLN sebagai berikut: (a) Personal Computer (PC), (b) Jaringan Internet Minimal 512 Kbps, (c) Printer Laserjet, (d) Webcame Minimal 2 MP, (e) FingerPrint, (f) Scanner, (g) Petugas Data Entry, (h) Memiliki USER-ID SISKOTKLN. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS yang mendukung sarana prasarana SISKOTKLN adalah sebagai berikut: (a) Personal Computer (PC), (b) Jaringan Internet Minimal 512 Kbps, (c)
105
Printer Laserjet, (d) Scanner, (e) Petugas Data Entry, (f) Memiliki USER-ID SISKOTKLN. Lembaga Pemeriksaan Psikologi yang mendukung sarana prasaran SISKOTKLN adalah sebagai berikut: (a) Personal Computer (PC) Yang terinstalisasi Aplikasi Pemeriksaan Psikologi SISKOTKLN dan tersambung dengan jaringan internet minimal 512 Kbps, (b) Printer Laserjet, (c) Webcame Minimal 2 MP, (d) Printer Laserjet, (e) Scanner, (f) Petugas Data Entry, (g) Memiliki USER-ID SISKOTKLN. Sarana Kesehatan yang mendukung sarana prasarana SISKOTKLN adalah sebagai berikut: (a) Personal Computer (PC) Yang terinstalisasi Aplikasi Sarrkes SISKOTKLN dan tersambung dengan jaringan internet minimal 512 Kbps, (b) Finger Print, (c) Webcame Minimal 2 MP, (d) Printer Deskjet berwarna, (e) Scanner, (f) Blanko Sertifikat Fit to Work, (g) Petugas Data Entry, (h) Memiliki USER-ID SISKOTKLN. Balai Latihan Kerja luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan BLKLN yang mendukung sarana prasarana SISKOTKLN adalah sebagai berikut: (a) Personal Computer (PC) Yang terinstalisasi Aplikasi Absensi Biometrik SISKOTKLN dan tersambung dengan jaringan internet minimal 512 Kbps, (b) Finger Print, (c) Scanner, (d) Petugas Data Entry, (e) Memiliki USER-ID SISKOTKLN. Lembaga Sertifikat Profesi yang mendukung sarana prasarana SISKOTKLN adalah sebagai berikut: (a) Personal Computer (PC) Yang terinstalisasi Aplikasi
106
Uji Kompetensi SISKOTKLN dan tersambung dengan jaringan internet minimal 512 Kbps, (b) Jaringan Internet, (c) Printer Laserjet, (d) Scanner, (e) Petugas Data Entry, (f) Memiliki USER-ID SISKOTKLN. Konsorium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendukung sarana prasarana SISKOTKLN adalah sebagai berikut: (a) Personal Computer (PC) Yang terinstalisasi Aplikasi Asuransi SISKOTKLN dan tersambung dengan jaringan internet minimal 512 Kbps, (b) Jaringan Internet, (c) Printer Laserjet, (d) Scanner, (e) Petugas Data Entry, (f) Memiliki USER-ID SISKOTKLN. Lembaga Keuangan yang mendukung sarana prasarana SISKOTKLN adalah sebagai berikut: (a) Personal Computer (PC) Yang tersambung dengan jaringan internet minimal 512 Kbps, (b) jaringan Internet, (c) Scanner, (d) Petugas Data Entry, (f) Memiliki USER-ID SISKOTKLN. Perwakilan Republik Indonesia yang mendukung sarana prasarana SISKOTKLN adalah sebagai berikut: (a) Personal Computer (PC) Yang terinstalisasi Aplikasi Perwakilan RI SISKOTKLN dan tersambung dengan jaringan internet minimal 512 Kbps, (b) Jaringan Internet, (c) SmartCard Reader RFID, (d) Printer Laserjet, (e) Operator SISKOTKLN /Petugas penerbit KTKLN dan Validasi KTKLN, (f) Memiliki USER-ID SISKOTKLN. Sebagai suatu sistem SISKOTKLN memberikan akses kepada setiap instansi dan stakeholder sesuai fungsi dan wewenang masing-masing berkaitan dengan proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara online adalah sebagai berikut:
107
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mempunyai fungsi dan tanggung jawab secara keseluruhan operasional SISKOTKLN meliputi: (a) Menyiapkan Perangkat Keras (Hardware), Perangkat Lunak (Software), Perangkat Jaringan Komunikasi Data dan Sumber Daya Manusia (Brainware) serta Setandar Operasional Prosedur (SOP) SISKOTKLN, (b) melakukan perawatan perangkat keras, perangkat lunak/sistem dan perangkat jaringan lokal atau komunikasi data untuk memastikan sistem penempatan TKI secara online bisa berjalan dengan baik selama 24 jam sehari, (c) Melakukan back up data secara ruin, (d) Menambah, mengedit dan menghapus data stakeholder, (e) Membuat User-ID baru, me-reset, password dan mendisable/menghapus User-ID satkeholder, (f) Memberikan Uer-ID dan password kepada seluruh instansi dan stakeholders terkait selaku pengguna SISKOTKLN, (g) Melakukan infut data Mitra Usaha Luar Negeri/Agensi, (h) Membeikan pelayanan sistem (support system) operasional SISKOTKLN kepada seluruh stakeholders (HelpDisk), (i) Menerbitkan surat izin pengarahan (SIP), (J) Menerbitkan KTKLN untuk TKI Program G to G, (k), Melakukan pendataan updating petugas Rekrut PPTKIS, (l) Melakukan pendataan dan updating Balai Lelatihan Kerja Luar Negeri, (m) melakukan infut data perjanjian kerjasama Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) dengan PPTKIS, (n) melakukan pengawsan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui SISKOTKLN yag dilakukan oleh seluruh stakeholder. BP3TKI mempunyai fungsi dan wewenang pelayanan sebagai berikut: (a) melakukan verifkasi data dan menerbitkan Surat Ijin Pengerahan (SIP) untuk
108
wilayah rekrut dalam satu wilayah Kerja Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, (b) melakukan verifikasi data dan menerbitan Surat Pengatar Rekrut (SPR) untuk rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan SIP dan permohonan dari PPTKIS, (c) melakukan verifikasi data dan dokumen Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan mengikuti PAP (Pembekalan Akhir pemberangkatan) dan penerbitan KTKLN berdasarkan permohonan dari PPTKIS, Pelaksana Penempatan Pelaut Perikanan, Perusahaan Pelaksana Perekrutan dan Penempatan Pelaut dan Perusahaan (BUMN, BUMD, Sasta Nasional) yang mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri untuk perusahaan sendiri, (d) melakukan download dan data Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari server pusat ke sever lokal BP3TKI untuk penerbitan KTKLN, (e) melakukan input dan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Mandiri /Perorangan dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Re-Entry yang sudah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku berdasarkan permohonan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/ TKI untuk penerbitan KTKLN melakukan registrasi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berkerja pada Pengguna Berbadan Hukum melalui PPTKIS dan Program G to G, (f) melakukan registrasi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan berkerja pada Pengguna Berbadan Hukum, (g) melakukan penerbitan KTKLN, (h) melakukan opload data KTKLN ke server pusat untuk sinkronisasi data KTKLN, (i) melakukan data Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) antar PPTKIS, (j) melakukan perubahan data negara tujuan penempatan dan mitra Usaha Luar Negeri/Agensi, (k) melakukan edit nama Calon Tenaga Kerja Indonesia, (l) melakukan pelimpahan Petugas Rekrut PPTKIS dari
109
PPTKIS lama ke PPTKIS baru, (m) melakukan perubahan wilayah rekrut bagi Petugas Rekrut PPTKIS, (n) Re-Capture sidik jari terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tugas PPTKIS adalaha sebagai berikut: (a) mengajukan permohonan SIP, (b) mengajukan permohonan SPR, (c) membuat surat pengantar /permohonan untuk (pemeriksaan psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia(TKI), pemeriksaan kesehatan Calon TKI, pealihan di BLKLN, Uji Kompetensi, Pembayaran Asurnsi Perlindungan TKI, (d) melakukan updating data untuk mengikuti PAP, (e) melalukan permohonan registrasi pembayaran Tenaga Keja Indonesia (TKI) yang ditempatkan ke negara, Singapura, Hongkong, dan Taiwan melalui Lembaga Keuangan, (f) melakukan permohonan verifikasi data untuk mengikuti PAP dan penerbitan KTKLN, (g) dapat mengakses data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sedang proses dan /atau sudah memiliki KTKLN serta keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri (khusus data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah dilakukan pemeriksaan psikologi). Tugas Dinas Provinsi adalah: (a) verifikasi data dan penerbitan Surat Pengantar Rekrut (SPR) untuk Rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diwilayahnya berdasarkan SIP dan permohonan PPTKIS, (b) monitoring pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten/Kota, dan, (c) mengakses data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah memiliki KTKLN. Tugas Dinas Kabupaten/Kota adalah (a) validasi data dan penerbitan Surat Pengantar Rekrut PPTKIS dengan aplikasi biometrik Petugas Rekrut, (b)
110
melakukan regisrtasi/input biodata Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), capture foto dan sidik jari berdasarkan hasil rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan, (c) membuat Berita Calon Seleksi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan data diatas, (d) mencetak Berita Acara Seleksi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), (e) membuat Surat Rekomendasi Paspor berdasarkan data registrasi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sedang proses dan/atau sudah memiliki KTKLN serta keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar neger.
4.1.6
Mekanisme Pelayanan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOKLN) Proses pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar
negeri berbasis teknologi informasi yang melibatkan instansi dan stakeholders terkait sesuai dengan fungsi dan wewenang melalui SISKOTKLN. Tahapan proses data Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang harus dilalui dalam penempatan TKI ke laur negeri dapat dilihat pada gambar di bawah ini
111
Gambar 4.2 Tahapan dan Interkoneksi Proses SISKOTKLN
Sumber:BNP2TKI,BP3TKI,Disnakertrans Kab.Serang Pada gambar 4.1 di atas, dapat dilihat tahapan proses data calon TKI yang harus dilalui dalam melakukan penampatan TKI ke Luar Negeri, dimana masing stakeholder yang berkepentingan dalam proses penempatan TKI sesuai dengan fungsi dan wewenangnya dapat dapat terkoneksi langsung dengan database SISKOTKLN.
112
Gambar 4.3 Sistem Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI Terpadu
Sumber: BNP2TKI, BP3TKI, Disnakertrans Kab. Serang Pada gambar 4.2 di atas, dapat dilihat tahapan poses tersedianya database penempatan TKI yang berkerja diluar negeri yang dapat diakses dimana saja secara online dan real time, sehingga perlndungan yang diberikan keapada TKI dapat lebih optimal.
113
Gambar 4.4 Alur Registrasi CTKI Oline di Disnaker/Kota
Sumber: BNP2TKI, BP3TKI, Disnakertrans Kab. Serang
Gambar 4.3 diatas merupakan bagan alur registrasi CTKI online di Dinas Kabupaten/Kota. Sedangkan bagan alur pelaksanaan pelayanan penerbitan KTKLN di BP3TKI adalah sebagai berikut:
114
Gambar 4.5 Alur Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan KTKLN di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mendapat pembekalan akhir pemberangkatan
Calon TKI (PPTKI) Database SISKOTKLN
Pendataran Calon TKI untuk mengikuti PAP
Ya
Pembagian KTKLN kepada TKI akan diberangkatkan
Cek Tolak
Calon TKI melengkapi syarat yang belum terpenuhi
KTKLN
Calon TKI (PPTKIS)
Calon TKI (PPTKIS)
Sumber: BN2TKI, BP3KI, 2015 Gambar 4.4 diatas merupakan alur pelaksanaan pelayanan penerbitan KTKLN di BP3TKI untuk kartu indentitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk berkerja di luar negeri.
115
4.2 Deskripsi Data 4.2.1
Identitas Responden Penelitian ini mengambil 47 responden. Responden merupakan jumlah
dari semua populasi yang ada di lokasi penelitian. Responden semua Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Berikut ini adalah jumlah responden yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Usia dan Pendidikan.
Diagram 4.1 Jenis Kelamin
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 21 26
laki-laki
prempuan
Sumber: Data primer diolah 2015 Berdasarkan grafik 4.1, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah perempuan sebesar 21 atau sebesar 45%, sedangkan responden laki-laki sebesar 26 atau sebesar 55% dari 47 sebagai sampel . Berarti pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sebagian besar adalah laki-laki.
116
Diagram 4.2 Identitas responden Berdasarkan Tingkat Usia
Tingkat usia 2
6 26-28 30-35 40-50
39
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan grafik 4.2, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang berusia 40-50 tahun yaitu sebanyak 39 responden. Kemudian disusul dengan responden berusia 30-35 tahun berjumlah 6 responden, dan selanjutnya responden berusia 26-28 tahun berjumlah 2 responden. Sebagian besar usia yang menjadi responden yaitu 40-50 tahun.
117
Diagram 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan
Respoden Berdasarkan Tingkat Pendidikan S1
7
S2
3
D3 26 11
SLTA
Sumber : Data primer diolah 2015
Berdasarkan grafik 4.3 dapat dilihat sebagian besar responden adalah bependidikan S1 sebesar 26 orang, kemudian yang berpendidikan S2 sebesar11 orang, disusul untuk sebesar 3 orang, dan terakhir untuk responden yang berpendidikan SMA/Sederajat 7 orang, hal ini menunjukan bahwa latar belakang pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mayoritas berpendidikan S1 dengan jumlah sebanyak 26 orang.
118
4.3 Pengujian Persyaratan Statistik 4.3.1 Uji Validitas Analisis data penelitian yang dilakukan pertama kali adalah dengan melakukan uji validitas instrument guna untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Uji validitas digunakan untuk valid tidaknya suatu kuesioner. Kevaliditasan instrument menggambarkan bahwa suatu instrument benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunujukan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Adapun rumus
yang digunakan
adalah
menggunakan
statistik
korelasi
product
momentdengan bantuan SPSS Statistik IBM 20. Dalam pengujian validitas, peneliti menggunakan 47 responden sebagai uji coba menghitung validitas pada variabel X. Berikut hasil uji instrument pada variabel X :
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (X)
No.
Butir Pertanyaan
Koefisien Korelasi
r tabel
Keterangan
1
P1
.521**
0.288
Valid
2
P2
.530**
0.288
Valid
3
P3
.525**
0.288
Valid
4
P4
.594**
0.288
Valid
5
P5
.684**
0.288
Valid
6
P6
.411**
0.288
Valid
119
7
P7
.315*
0.288
Valid
8
P8
.607**
0.288
Valid
9
P9
.741**
0.288
Valid
10
P10
.528**
0.288
Valid
11
P11
.706**
0.288
Valid
12
P12
.717**
0.288
Valid
13
P13
.682**
0.288
Valid
14
P14
.711**
0.288
Valid
15
P15
.630**
0.288
Valid
16
P16
.684**
0.288
Valid
17
P17
.546**
0.288
Valid
18
P18
.501**
0.288
Valid
19
P19
.456**
0.288
Valid
20
P20
653**
0.288
Valid
21
P21
.507**
0.288
Valid
22
P22
.533**
0.288
Valid
23
P23
.484**
0.288
Valid
Sumber : Data primer diolah 2015
Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Penerapan Sistem
Komputerisasi Tenaga Kerja Luar
Negeri (X) sebanyak 23 item pernyataan memiliki r hitung > rtabel yang didapat yaitu nilai rtabel = dengan taraf signifikan sebesar 5%. Hasil ini menunjukan bahwa seluruh item yang ada dalam variabel Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (X) memiliki nilai validitas yang tinggi, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pengijian selanjutnya.
120
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Efektivitas Kerja (Y) No
Koefisien korelasi
r tabel
Keterangan
1
Butir pertanyaan P24
.608**
0.288
Valid
2
P25
.628**
0.288
Valid
3
P26
.598**
0.288
Valid
4
P27
.564**
0.288
Valid
5
P28
.570**
0.288
Valid
6
P29
.440**
0.288
Valid
7
P30
.688**
0.288
Valid
8
P31
.651**
0.288
Valid
9
P32
.707**
0.288
Valid
10
P33
.646**
0.288
Valid
11
P34
.671**
0.288
Valid
12
P35
.697**
0.288
Valid
13
P36
563**
0.288
Valid
14
P37
.538**
0.288
Valid
15
P38
.584**
0.288
Valid
16
P39
.665**
0.288
Valid
17
P40
.602**
0.288
Valid
18
P41
.688**
0.288
Valid
19
P42
.683**
0.288
Valid
121
20
P43
.590**
0.288
Valid
21
P44
.660**
0.288
Valid
22
P45
.711**
0.288
Valid
23
P46
.584**
0.288
Valid
24
P47
.501**
0.288
Valid
25
P48
.644**
0.288
Valid
26
P49
.490**
0.288
Valid
27
P50
.708**
0.288
Valid
28
P51
.710**
0.288
Valid
29
P52
.744**
0.288
Valid
30
P53
.628**
0.288
Valid
31
P54
.504**
0.288
Valid
32
P55
.620**
0.288
Valid
Sumber: Data Primer diolah 2015
Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa seluruh item pada variabel Efektivitas Kerja (Y) sebanyak 32 pertanyaan memiliki r hitung > rtabel yang didapat dari nilai rtabel = dengan taraf signifikan sebesar 5%. Hasil ini menunjukan bahwa seluruh item pernyataan yang ada dalam variabel Efektivitas Kerja (Y) memiliki nilai validitas yang tinggi, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pengujia n selanjutnya.
122
4.3.2
Uji Reliabilitas Untuk menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka
peneliti menggunakan uji reliabilitas, jadi instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid maka bisa dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas dapat menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS IDM 20. adapun hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach. Hasil yang diuji reliabilitas data pada variabel X dan Y dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.5 Statistik Reliabilitas Variabel X
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.909
23
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS IDM 20 diketahui bahwa Reliability Statistics pada variabel X yang pengujiannya menggunakan Alpha Cronbach adalah sebesar 0,909. Hal ini menunjukan bahwa reabilitas tinggi dan instrumen dapat digunakan untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data.
123
Tabel 4.6 Statistik Reliabilitas Variabel Y Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .948
32
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS IDM 20 diketahui bahwa Reliability Statistic pada variabel Y yang pengujiannya menggunakan Alpha Cronbach adalah sebesar 0,948. Hal ini menunjukan bahwa reabilitas tinggi dan instrumen dapat digunakan untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data. 4.3.3
Uji Normalitas Data Hasil uji normalitas dengan menggunakan program SPSS IBM 20,
dibawah ini didapatkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji sampel Chi– Square(X2). Tabel 4.7 Nilai Uji Normalitas Data Chi-Square (X2)
Test Statistics
Penerapan Siskotkln Chi-Square df Asymp. Sig.
Efektivitas Kerja a
16,000
b
11,085
20
25
,717
,993
a. 21 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 2,2.
124
b. 26 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1,8.
α = 0,05 Sig.>α : data berdistribusi normal Kesimpulan : seluruh variabel berdistribusi normal No Variabel Asymp > α = 0,05 1 Penerapan Siskotkln 0,717 > 0,05 2 Efektivitas Kerja 0,993 > 0,05
Keterangan Normal Normal
Sesuai dengan output yang dihasilkan tersebut maka kriteria yang digunakan yaitu Ho karena Asym. Sig. (2-tailed) > dari tingkat alpha yang ditetapkan 0,05 atau 5% karena dapat dinyatakan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 4.3.4
Analisis Data Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Peneliti mencoba mengukur
pengaruh antara Penerapan Siskotkln (X) terhadap Efektivitas Kerja (Y) dengan menggunakan teori menurut Raymon Mcload, dan Jr. George P. Schell digunakan untuk Sistem Informasi Penerapan Siskotkln, sedangkan teori menurut Richar M. Steers digunakan untuk Efektivitas, dalam teorinya terdapat indikator atau subindikator yang kemudian diuraikan dalam kuesioner. Skala yang digunakan adalah skala likert, pilihan jawaban dari kuesioner terdiri dari 4 (empat) item yang memiliki pilihan berbeda tetapi poin yang digunakan sama antara 1 (satu) sampai 55 (lima puluh lima), yaitu SS (Sangat Setuju bernilai 4, pilihan S(Setuju) yang bernilai 3, pilihan TS (Tidak Setuju)bernilai 2, pilihan STS (Sangat Tidak Setuju bernilai 1. Apabila semakin tinggi nilai yang diperoleh dari kuisioner yang disebarkan, maka semakin baik
125
pula penerapan
siskotkln dan efektivitas kerja semakin tinggi. Pemaparan
mengenai tanggapan responden atas kuesioner ini akan digambarkan dalam bentuk diagram disertai penjelasan dan kesimpulan hasil jawaban dari pernyataan yang diajukan melalui kuisioner kepada responden sebanyak 47 responden, berdasarkan indikator dalam teori tersebut adalah sebagai berikut : 4.3.4.1
Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Keja Luar Negeri (SISKOTKLN) X
4.3.4.1.1 Relevansi Relevansi berarti informasi harus memberikan manfaat bagi pemakainya, relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan orang lainya Diagram 4.4 Informasi SISKOTKLN yang dikelola sudah tersaji dengan baik
P1 0 3 17
SS S TS
27
STS
Sumber : Data primer diolah 2015
126
Berdasarkan diagram 4.4 diatas mengenai informasi yang dikelola dengan baik dan tersaji di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tentang relevansi informasi yang cocok dan sesuai dengan baik, didapat jawaban sangat setuju 17 responden, jawaban setuju sangat signifikan menjawab 27 responden, jawaban tidak setuju 3 responden, jawaban sangat tidak setujuh 0 responden. Jawaban mayoritas responden diatas yaitu setuju sebanyak 27 responden dan juga 17 responden menjawab sangat setuju, dapat diketahui bahwa informasi SISKOTKLN sudah tersaji dengn baik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dan diperlukan bagi pegawai dan orang untuk mengakses data dan informasi denan baik.
Diagram 4.5 Informasi SISKOTKLN yang disajikan cukup jelas
P2 0 4
9
SS S TS STS
34
Sumber : Data primer diolah 2015
127
Berdasarkan diagram 4.5 diatas mengenai informasi SISKOTKLN yang disajikan sangat jelas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tentang informasi yang cukup jelas dalam penyajian informasinya, didapat jawaban sangat setujuh 9 responden, jawaban setuju sangat signifikan 34 responden, jawaban tidak setuju 4 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Jawaban mayoritas responden yaitu setuju sebanyak 34 responden dan juga 9 responden menjawab sangat setuju, dapat diketahui bahwa sistem informasi SISKOTKLN yang diterapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang cukup jelas.
Diagram 4.6 Informasi SISKOTKLN yang disajikan harus aktual dan faktual
P3 0 2 21
SS S
24
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015
128
Berdasarkan diagram 4.6 diatas mengenai informasi SISKOTKLN yang harus aktual dan faktual di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupen Serang dalam penyajian informasi yang aktual dan faktual dapat mudah di mengerti oleh pengguna pegawai di dinas, didapat jawaban sangat setujuh 21 responden, jawaban signifikan setuju menjawab 24 responden, jawaban tidak setuju 2 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Jawaban mayoritas responden diatas yaitu sebanyak 24 dan 21 responden menjawab sangat setujuh, dapat diketahui bahwa sistem informasi SISKOTKLN yang selalu aktual dan faktual mengenai pemberian informasi yang di berikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang memberikan informasi dan pelayanan penempatan tenaga kerja indonesia yang berbasis teknologi informasi
melalui
sistem
komputerisasi
dengan
tujuan
meminimalisir
permasalahan tenaga kerja indonesia yang sering terjadi, pemberian informasi kepada pencari secara jelas, akual dan faktual antara lian jenis pekerjaan, besar upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadi perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.
129
Diagram 4.7 Informasi SISKOTKLN yang tersaji dapat dipertanggungjawabkan
p4 0 3 18
SS S
26
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.7 diatas, mengenai informasi SISKOTKLN yang dapat dipertangunggungjawabkan, jawaban sangat setuju 18 respoden, jawaban singnifikan setujuh 26 responden, jawaban tidak setuju 3 respoden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban responden menjawab setujuh 26 dan 18 responden sangat setujuh, jadi dikatakan informasi SISKOTKLN yang di terapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang informasinya dapat dipertanggung jawabkan oleh dinas seabagai sebuah informasi yang relevan untuk diberikan kepada pengguna dan dapat di mengerti sebagai sebuah informasi yang baik. Suatu sistem informasi harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam suatu manajemen karena dalam hal ini sangat penting dalam menyangkut citra organisasi manajemen yang digiatkan, informasi yang disampaikan kepada seseorang atau maupun ke suatu organisasi harus betulbetul diyakini kebenaranya.
130
Diagram 4.8 Informasi SISKOTKLN mengacu pada kebutuhan pengguna layanan
p5 0
23
0 SS 24
S TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.8 diatas mengenai informasi SISKOTKLN pada pengguna layanan yang baik, didapatkan jawaban sangat setuju 24 responden, jawaban setuju 23 responden, jawaban tidak setujuh 0 responden, jawaban sangat tidak setujuh 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban sangat setujuh 24 responden dan sangat setujuh 23 responden, jadi bisa dikatakan informasi yang mengacu pada kebutuhan pengguna layanan SISKOTKLN baik di Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Serang mudah diperoleh, ini menunjukan mudahnya dan cepatnya informasi dapat diperoleh dan di akses dengan baik dalam waktu tertentu, memberikan panduan informasi seluruh stakeholder agar dapat memberikan pelayanan TKI secara layak, cepat, murah, dan efisien.
131
Diagram 4.9 Informasi SISKOTKLN yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi pengguna layanan
p6 0
0
SS
22 25
S TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.9 diatas mengenai informasi SISKOTKLN dapat memberikan manfaat bagi pengguna layanan tentang penerapan sistem informasi SISKOTKLN di Dinas
Tenga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang,
didapatka jawaban sangat setujuh 25 responden, setujuh 22 responden, tidak setujuh 0 responden, sanga tidak setujuh 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban responden yaitu sangat setujuh 25 responden dan sangat setujuh 22 responden jadi dapat disimpulkan bahwa informasi SISKOTKLN memberikan manfaat bagi yang menerimanya dan membutuhkan layanan yang tersaji dengan baik untuk mengakses data dan infomasi yang sesaui dengan SISKOTKLN memberikan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI yang layak, cepat, murah dan efisien.
132
Diagram 4.10 Informasi yang dihasilkan dapat menciptakan komunikasi yang baik
P7 0 3 19
SS S
25
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.10 diatas mengenai informasi yang dapat menciptakan komunikasi yang baik oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tentang Sistem Informasi SISKOTKLN, didapatkan jawaban sangat setujuh 19 responden, jawaban setujuh 25 responden, jawaban tidak setujuh 3 responden, jawaban sangat tidak setujuh 0 responden. Dapat diketahu mayorotas jawaban responden yang sangat setujuh 19 responden dan setujuh 25 responden bisa disimpulakan dari 47 responden pegawai yang memberikan hasil komunikasi yang baik dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik dalam penyampaian informasi data dan informasi dalam bentuk database SISKOTKLN.
133
Diagram 4.11 SISKOTKLN dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.
P8 0 2
13 SS S
32
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diaram 4.11 diatas mengenai penerapan SISKOTKLN yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna dan pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang supaya lebih baik ketika dibutuhkan dan diperlukan, didpatkan jawaban sangat setujuh 13 responden, jawaban setujuh 32 responden, jawaban tidak setujuh 2 responden, jawaban sangat tidak setujuh 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 32 responden dan sangat setujuh 13 responden dapat disimpulkan bahwa SISKOTKLN dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan diperlukan dalam informasi penempatan Tenaga Kerja sehingga informasi yang dihasilkan aman, mudah, dan efisie.
134
4.3.4.1.2 Akurasi Akurat didefinisikan akurat berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya serta informasi bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias menyesatkan. Diagram 4.12 Semua informasi SISKOTKLN yang diberikan akurat dan mempunyai arti nilai yang nyata bagi si penerima
P9 0 3 22 22
SS S TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.12 mengenai sistem informasi yang akurat dalam SISKOTKLN dan memberikan nilai yang nyata bagi penerima di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, didapatkan jawaban sangat setujuh 22 responden, jawaban setujuh 22 responden, jawaban tidak setujuh 3 responden, jawaban sangat tidak setujuh 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban responden yaitu sangat setuju 22 responden dan setujuh 22 responden dapat disimpulkan bahwa akurasi informasi SISKOTKLN berjalan dengan baik dan bebas dari kesalahan dalam penyampaian informasi tersebut.
135
Diagram 4.13 Sumber informasi SISKOTKLN yang diberikan kepada penerima benar dan tidak salah dalam penyajiannya
P10 0 4 15 SS S TS
28
STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.13 diatas mengenai informasi SISKOTKLN yang diberikan penerima benar dan tidak salah dalam penyajiannya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten serang, jadi informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan yang tidas bias kepada si penerima, didapatkan jawaban sangat setuju 15 responden, jawaban setuju 28 responden, jawaban tidak setuju 4 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban diatas yaitu setujuh dan sangat setuju 15 resonden, dengan demikian bahwa siste informasi SISKOTKLN yang di berikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang kepada peneriman
layanan
SISKOTKLN.
benar
dan
tidak salah
dalam
penyajian
informasi
136
Diagram 4.14 Sebuah informasi SISKOTKLN yang bisa dipercaya dan dipertanggung jawabkan bila terjadi kesalahan dalam penyajiannya kepada penerima
P11 0 5 20
SS S
22
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.14 diatas mengenai informasi SISKOTKLN yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan akan kesalahanya dalam penyajian kepada penerima informasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang supaya lebih baik dan terjamin, didapat jawaban sangat setuju 20 responden, jawaban setuju 22 responden, jawaban tidak setuju 5 responden, jawaban sangat tidak setujuh 0 responden. Diketahui mayoritas responden yaitu setuju 22 responden dan sangat setuju 20 responden, jadi sistem informasi yang di berikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dalam menyampaikan sebuah informasi kepada para pengguna
137
Diagram 4.15 Informasi SISKOTKLN yang diberikan tidak bias, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas
P12 0 7
16
SS S
24
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.15 diatas mengenai informasi SISKOTKLN yang diberikan harus tidak bias, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas cara menyampaikan sebuah informasi bagi calon tenaga kerja luar negeri supaya tidak ada kesalahan dalam infut data dan informasi, didapat jawaban sangat setuju 16 responden. Jawaban setujuh 24 responden, jawaban tidak setujuh 7 resonden, jawaban sangat tidak setuju 0 resonden. Diketahui mayoritas jawaban responden yaitu setuju 24 responden dan sangat setuju 16 responden, bisa disimpulkan bahwa informasi yang diberikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah bebas dari kesalahan dan jelas dalam penyampaikan sebuah informasi SISKOTKLN dan informasi Ketenagakerjaan bagi para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
138
Diagram 4.16 Informasi SISKOTKLN yang dihasilkan benar-benar akurat, data yang dimasukan dan proses yang dibuat harus sesuai dengan masukan yang dihadapi
P13 0 5
15
SS S
27
TS STS
Sumber :Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.16 diatas mengenai sistem informasi SISKOTKLN yang benar dan akurta dalam memproses data yang telah dibuat harus sesuai dengan masukan dan output yang baik, didapatkan jawaban sangat setuju 15 responden, jawaban setujuh 27 responden, jawaban tidak setuju 5 responden, jawaban sangat tidak setujuh 0 responden. Dikethui jawaban mayoritas dari responden yaitu setuju 27 responden dan sangat setujuh 15 responden dapat disimpulkan bahwa sistem informasi SISKOTKLN yang benar dan akurat dalam memproses data yang telah dibuat sesuai dengan masukan dan ouput yang baik sehingga database SISKOTKLN terjaga dengan baik dan aman seperti validasi data petugas rekrut PPTKIS, registrasi/infut biodata calon TKI, berita acara seleksi calon TKI berdasarkan data.
139
4.3.4.1.3 Ketepatan waktu Informasi yang tepat waktu adalah sebuah informasi yang tiba kepada penerima tidak terlambat karena informasi yang tidak tepat waktu sudah tidak mempunayi nilai. Diagram 4.17 Informasi SISKOTKLN selalu updating data setiap saat
P14 0 7 SS 15
25
S TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.17 diatas mengenai sistem informasi SISKOTKLN yang selalu tepat waktu (updating) setiap saat sehingga infomasinya deterima dengan baik oleh pengguna dan penerima itu sendiri, didapatkan jawaban sangat setujuh 25 responden, jawaban setujuh 15 responden, jawaban tidak setuju 7 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui jawaban mayoritas dari responden yaitu sangat setujuh 25 responden dan 15 responden yang menjawab dapat disimpulkan bahwa sistem informasi SISKOTKLN yang diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang selalu tepat waktu (updating) setiap saat untuk diperlukan.
140
Diagram 4.18 Informasi SISKOTKLN dapat diakses dengan baik pada waktu yang bersamaan
P15 0 6
11 SS S TS
30
STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.18 diatas mengenai informasi SISKOTKLN yang dapat diakses dengan baik pada waktu bersamaan oleh pengguna, didapatkan jawaban sangat setujuh 11 responden, jawaban setuju 30 responden, jawaban tidak setuju 6 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Diketahui mayoritas jawaban responden setuju 30 dan sangat setujuh 11responden yang menjawab dapat disimpulkan bahwa informasi SISKOTKLN dapat diakases pada waktu bersamaan dalam pelayanan penempatan TKI dengan memberikan akses kepada Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang serta stakeholder sesuai tugas dan fungsi dan wewenang masing masing yang berbasis informasi melalui komputerisasi yang terpadu.
141
Diagram 4.19 Informasi SISKOTKLN yang dihasilkan atau dibutuhkan hendaknnya tidak boleh terlambat (usang)
P16 0 1 19
SS S
27
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.19 diatas mengenai informasi SISKOTKLN yang dibutuhkan hendaknya tidak boleh terlambat (usang), didapatkan jawaban sangat setujuh 19 responden, jawaban setuju 27 responden, jawaban tidak setuju 1 responden, jawaban sangat tidak setujuh 0 responden. Diketahui mayoritas jawaban responden yaitu setuju 27 responden dan sangat setujuh 19 responden pegawai, dapat disimpulkan bahwa informasi SISKOTKLN yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang
dalam menyampaikan informasi tidak terlambat (usang) sehingga
pengguna informasi akan lebih baik dalam mengakses sebuah informasi-informasi yang telah diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga pengguna dapat mengakses data dan informasi SISKOTKLN dengan lancar.
142
Diagram 4.20 Informasi SISKOTKLN yang diberikan kepada penerima tidak boleh terlambat
P17 0 1 14 SS S TS
32
STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.20 diatas mengenai Informasi yang diberikan tidak boleh terlambat dalam penyampaikan arus informasi, didapatkan jawaban sangat setuju 14 responden, jawaban setuju 32 responden, jawaban tidak setujuh 1 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban responden setuju 32 responden dan sangat setuju 14 responden, dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang untuk membantu memberikan pelayanan dan memberikan informasi dalam rangka penempatan dan perlindungan yang layak, cepat, murah dan efisien kepada warga negaranya yang akan berkerja keluar negeri berbasis teknologi informasi yang terpadu melalui SISKOTKLN yang melibatkan Instansi terkait.
143
Diagram 4.21 SISKOTKLN dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan
P18 0
0
23 24
SS S TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.21 diatas mengenai SISKOTKLN yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan dan pengguna dalam menyampaikan informasinya, didapatkan jawaban sangat setuju 23 responden, jawaban setuju 24 responden, jawaban tidak setuju 0 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui jawaban setuju 24 responden dan jawaban sangat setuju 23 responden, dapat disimpulkan bahwa responden menjawab hampir seimbang mengenai SISKOTKLN yang di terapkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan penerima atau oleh pelanggan yang mengakses informasi SISKOTKLN sehingga tersedia setiap saat ketika diperlukan dan mudah digunakan oleh pengguna.
144
4.3.4.1.4 Kelengkapan Informasi yang dibutuhkan semuanya tersedia dan tidak ada sedikitpun informasi yang tertinggal. Diagram 4.22 SISKOTKLN memberikan informasi yang lengkap kepada para pengguna
P19 0 2 20
SS S
25
TS STS
Sumber : Data primer diolah Berdasarkan diagram 4.22 diatas mengenai SISKOTKLN memberikan informasi lengkap kepada pengguna, didapatkan jawaban sangat setuju 20 responden, jawaban sangat setuju 25 responden, jawaban tidak setuju 2 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban menjawab setuju 25 dan menjawab 20 responden, dapat disimpulkan bahwa SISKOTKLN memberikan informasi lengkap dan baik kepada pengguna yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, sehingga kegiatan proses pelayanan penempatan TKI melalui SISKOTKLN yang dilakukan dinas terkait mudah digunakan oleh pengguna.
145
Diagram 4.23 Informasi SISKOTKLN yang di berikan menyajikan gambaran yang sesuai
P20 3
14 SS S
30
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.23 diatas mengenai informasi SISKOTKLN yang menyajikan gambaran yang sesuai dengan gambaran dilapangan dan dapat dioperasikan sesuai fungsi dan tujuannya, didapatkan jawaban sangat setuju 14 responden, jawaban setuju 30 responden, jawaban tidak setuju 3 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Diketahui mayoritas menjawab setuju 30 responden dan sangat setuju 14 responden, dapat disimpulkan bahwa informasi tentang SISKOTKLN di sajikan atau diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah sesuai dengan gambaran yang terjadi dilapangan dan dapat dioperasikan sesuai dengan fungsi dan tujuannya dan bertanggung jawab dalam bidang penempatan dan ketenagakerjaan.
146
Diagram 4.24 Hasil pengolahan data berupa informasi dapat bermanfaat untuk kebutuhan instansi
P21 0 4 19
SS S
24
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.24 diatas mengenai hasil pengolahan data informasi bermanfaat bagi kebutuhan instansi, didapatkan jawaban sangat setujuh 19 responden, jawaban setuju 24 responden, jawaban tidak setuju 4 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas menjawab setujuh 24 responden dan menjawab sangat setuju 19 responden, dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan data yang berupa informasi dapat bermanfaat bagi instansi yang menjalankan SISKOTKLN yang berbasis teknologi komputer, untuk memberikan panduan kepada seluruh stakeholder agar dapat memberikan pelayanan penempatan TKI secara layak, cepat, dan efisien.
147
Diagram 4.25 Informasi SISKOTKLN yang dihasilkan harus lengkap dan tidak ada kekurangan
P22 0 4
14 SS S
29
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.25 diatas mengenai informasi SISKOTKLN harus lengkap dan tidak ada kekurangan dalam menyampaikan sebuah informasi, didapatkan jawaban sangat setuju 14 responden, jawaban setuju 29 responden, jawaban tidak setuju 4 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 29 responden dan jawaban sangat setuju 14 responden, dapat disimpulkan bahwa informasi yang diterapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang lengkap dan tidak ada kekurngan dalam penyampaikan sebuah informasi kepada penerimanya, sehingga pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI ) secara online di disnakertrans, registrasi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan verifikasi Petugas Rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (PRCTKI) akan lebih mudah baik dan lancar.
148
Diagram 4.26 SISKOTKLN dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh si penerima/TKI
P23 0 1
14 SS S
32
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.26 diatas mengenai SISKOTKLN memberikan inforrmasi yang dibutuhkan sesuai dan relevan kepada penerima/TKI dengan baik, didapatkan jawaban sangat setuju 14 responden, jawaban setuju 14 responden, jawaban tidak setuju 1 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui bahwa responden mayoritas menjawab setuju 32 responden dan menjawab sangat setuju 14 responden, dapat disimpulkan bahwa SISKOTKLN memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan TKI sesuai dan relevan sehingga informasi yang di dalam SISKOTKLN lengkap menjadikan semua informasi tentang TKI yang dibutuhkan pengguna ada atau tersedia dalam sebuah database SISKOTKLN.
149
4.3.4.2 Efektivitas Kerja (Y) 4.3.4.2.1Produktivitas Produktivitas dapat didefinisikan bagaimana pemanfaatan yang dilakukan oleh pegawai atas sumber-sumber yang ada dalam organisasi secara keseluruhan Diagram 4.27 Pegawai dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu
P24 0 2 16 SS S TS
29
STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.27 diatas mengenai pegawai
yang dapat
menyelesaikan tugas dengan tepat waktu sehingga tidak ada pekerjaan yang tertunda dalam penyusun laporan hasil pekerjaan dalam sebuah organisasi, didapatkan jawaban sangat setuju 16 responden, jawaban setuju 29 responden, jawaban tidak setuju 2 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 reponden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 29 responden dan jawaban sangat setuju 16 responden, jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu ditunjang oleh mesin-mesin komputer yang baik.
150
Diagram 4.28 Fasilitas-fasilitas yang diberikan organisasi dapat menunjang aktivitas kerja/pekerjaan
P25 0 7
11 SS S TS
29
STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.28 diatas mengenai fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh organisasi/instansi dapat menunjang aktivitas kerja/pekerjaan, didapatkan jawaban sangat setuju 11 responden, jawaban setuju 29 responden, jawaban tidak setuju 7 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 29 responden dan menjawab sangat setuju 11 responden, jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di organisasi/instansi dapat menunjang aktivitas kerja/pekerjaan dan memanfaatkan
fasilitas
oleh
pegawai
atas
sumber-sumber
dalam
instansi/organisasi secara keseluruhan dapat memanfaatkan dan memadukan sumber-sumber tesebut yang pada akhirnya tercapai tujuan organisasi, ini berarti efektivitas kerja tercapai.
151
Diagram 4.29 Organisasi memberikan peluang dan pengembangan karir bagi setiap pegawai
P26 0 7
11 SS S TS
29
STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.29 diatas mengenai organisasi yang memberikan peluang dan pengembangan karir bagi setiap pegawai, didapatkan jawaban sangat setuju 11 responden, jawaban setuju 29 responden, jawaban tidak setuju 7 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 29 responden dan jawaban sangat setuju 11 responden, jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi memberikan peluang dan pengembangan karir bagi setiap pegawai, sehingga peluang dan pengembangan lebih efektif tenaga berbagat yang tersedia, menbantu pegawai dalam
menilai
kebutuhan
karir
internya
sendiri,
mengembangkan
dan
memberitahukan kesempatan-kesempatan karir yang memyesuaikan kebutuhan dan
kemapuan
pegawai
organisasi/instansi tersebut.
dengan
ksesmpatan-kesempatan
karirnya
di
152
Diagram 4.30 Keragaman keterampilan dalam pekerjaan membuat pekerjaan semakin menyenangkan
P27 0
0 18
SS S
29
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.30 diatas mengenai keragaman keterampilan dalam pekerjaan membuat pekerjaan semakin menyenangkan, didapatkan jawaban sangat setuju 18 responden, jawaban setuju 29 responden, jawaban tidak setuju 0 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 29 responden dan jawaban sangat setuju 18 responden, jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan dalam pekerjaan semakin menyenangkan sehingga pegawai dapat didukung dengan fasilitas yang baik, sehingga kondisi kerja yang mendukung pegawai peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyaman pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan
tugas
tugas
memerlukan
kerja
Disnakertrans kabupaten serang supaya lebih baik.
sama
dalam
membangun
153
Diagram 4.31 Kondisi ruang kerja membuat nyaman dalam bekerja
P28 0 6 18
SS S
23
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.31 diatas mengenai kondiasi ruang kerja yang mendukung dalam bekerja, didapatkan jawaban sangat setuju 18 responden, jawaban setuju 23 responden, jawaban tidak setuju 6 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 23 responden dan jawaban sangat setuju 18 responen, jadi dapat disimpulkan bahwa dari jawaban pegawai dan kondisi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah cukup lengkap mengenai kondisi ruangan untuk saat ini, dan juga para pegawai sudah di fasilitasi dalam ruangan kerja dengan jumlah komputer yang cukup untuk menyelesaikan tugas tugas pekerjaanya seperti tugas validasi data petugas rekrut PPTKIS, melakukan registrasi input biodata calon TKI, capture foto dan sidik jari berdasarkan hasil rekrut Calon TKI, dan dapat mengases data TKI yang sedang diproses dan/sudah memiliki KTKLN serta keberadaan TKI di luar negeri.
154
Diagram 4.32 Pegawai dapat bekerjasama dengan rekan kerjanya
P29 0 1 16 SS S 30
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.32 diatas mengenai kerja sama dengan rekan kerja, diadapatkan jawaban sangat setuju 16 responden, jawaban setuju 30 responden, jawaban tidak setuju 10 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 30 respoden dan jawaban sangat setuju 16 respoden, dapat disimpulkan bahwa pegawai selalu menjalakan kerja sama dengan rekannya untuk meyeleaikan tugas-tugas penting yang dianggap memerlukan Kerja sama dalam membangun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang supaya lebih baik, sehingga sejauhmana organisasi dapat mendorong unit-unit organiasi untuk berkerja dengan cara yang yang terkoordinasi, kekompakan unit-unit organisasi dalam berkerja dapat mendorong kulitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan.
155
Diagram 4.33 Pegawai bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya
P30 0 4 19
SS S
24
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.33 diatas mengenai pegawai bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, didapatka jawaban sangat setuju 19 responden, jawaban setuju 24 responden, jawaban tidak setuju 4 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 24 responden dan jawaban sangat setuju 19 responden, jadi dapat disimpulkan bahwa 43 pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah menjalankan pekerjaannya dan tugas sebagai aparatur negara sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang , dan sisanya merasa belum maksimal dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.
156
Diagram 4.34 Teknologi yang digunakan Organisasi sangat membantu dalam meningkatkan kinerja
P31 0 1 21
SS S
24
TS STS
Sumber : Data primer 2015 Berdasarkan diagram 4.34 diatas mengenai teknologi yang digunakan yang membantu meningkatkan kinerja, didapatkan jawaban sangat setuju 21 responden, jawaban setuju 24 responden, jawaban tidak setuju 0 resonden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Diketahui mayoritas jawaban setuju 24 responden dan jawaban setuju 21 responden, dapat disimpulkan bahwa teknologi yang digunakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah cukup lengkap dan membantu meningkatkan kinerja dan para pegawai sudah di fasilitasi dengan jenis teknologi komputer yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan serta meningkatkan sistem informasi dan perencangan tenaga kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya pegawai dinas tenaga kerja.
157
4.3.4.2.2 Kemampuan Adaptasi Kemampuan adatasi dapat didefiniskan yaitu suatu kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki oleh setiap pegawai untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Diagram 4.35 Pegawai dapat bekerja secara efektif dan efesien
P32 0
6 19
SS S
21
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.35 diatas mengenai pegawai berkerja secara efektif dan efisien, didapatkan jawaban sangat setuju 19 responden, jawaban setuju 21 responden, jawaban tidak setuju 6 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 21 responden dan jawaban sangat setuju 19 responden, dapat disimpulkan bahwa kemampuan adaptasi pegawai dalam berkerja secara efektif di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam pekerjaan mengenai tugas ketenagakerjaan dan memanfaatkan teknologi informasi SISKOTKLN dalam penempatan TKI.
158
Diagram 4.36 Pegawai dapat memahami tugas dan fungsinya
P33 10 17
SS S
29
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.36 diatas mengenai pegawai dapat memahami tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, didapatkan jawaban sangat setuju 17 responden, jawaban setuju 29 responden, jawaban tidak setuju 1 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapa diketahui mayoritas jawaban setuju 29 responden dan jawaban sangat setuju 17 responden, dapat disimpulkan bahwa pegawai yang berkerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transsmigrasi Kabupaten Serang dapat memahami tugas dan fungsinya seperti mewujudkan sistem informasi dan bursa kerja tenaga kerja yang ditopang oleh perencanaan tenaga kerja daerah akurat, sehingga dapat digunakan oleh pencari kerja maupun pihak yang membutuhkan tenaga kerja serta merencanakan program ketenagakerjaan yang meliputi penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
159
Diagram 4.37 Pegawai menguasai bidang teknologi informasi
P34 0 3
0
SS S TS 14
STS
Sumber : Data Primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.37 diatas mengenai pegawai menguasai bidang teknologi informasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, didapatkan jawaban sangat setuju 14 responden, jawaban setuju 0 responden, jawaban tidak setuju 3 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban sangat setuju 14 responden dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai telah menguasai bidang-bidang teknologi informasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sehingga semua bidang telah menguasai teknologi-teknologi untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan dan penempatan TKI sehingga meningkatan sistem informasi dan perencangan tenaga kerja lebih baik produktif, efektif, efisien.
160
Diagram 4.38 Pegawai dapat mengikuti perkembangan teknologi
P35 10 18
SS S
28
TS STS
Sumber : Data primer diolah Berdasarkan diagram 4.38 diatas mengenai pegawai yang dapat mengikuti perkembangan teknologi, didapatkan jawaban sangat setuju 18 responden, jawaban setuju 28 responden, jawaban tidak setuju 1 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 28 responden dan jawaban sangat setuju 18 responden, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang terhadap perkembangan teknologi yang di ikuti oleh pegawai mampu mengandalkan dan mengoperasikan prangkat-prangkat komputer
dan teknologi lainya dalam membangun sebuah
organisasi yang unggul dalam bidang multimedia dan sistem iformasi yang baik dan efisien dan bermanfaat bagi pemakainya.
161
Diagram 4.39 Hubungan atasan dan bawahan berjalan sangat baik
P36 0 8
15 SS S TS
24
STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.39 diatas mengenai hubungan atasan dan bawahan sangat baik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, didapakan jawaban sangat setuju 15 respodent, jawaban setuju 24 responden, jawaban tidak setuju 8 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 24 responden dan jawaban sangat setuju 15 responden, jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara atasan dan pegawai
bawahan cukup baik yang merupakan tugas pokok memimpin
merumuskan dan mengkoordinai sasaran kegiatan dinas, melakukan pembinaan dan pengarahan kegiatan dinas serta menyelegarakan, pengevaluasian, dan melaporkan kegiatan dinas agar terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.
162
Diagram 4.40 Interaksi komunikasi sesama lingkungan organisasi baik internal ataupun eksternal berjalan baik
P37 0 2
17
SS S
28
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.40 diatas mengenai komunikasi sesama lingkungan organisasi baik di internal ataupun di lingkungan ekternal berjalan dengan baik, didapatkan jawaban sangat setuju 17 responden, jawaban setuju 28 responden, jawaban tidak setuju 2 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 28 responden dan sangat setuju 17 responden, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi mencerminkan kualitas organisasi, suatu proses penyampaian informasi, ide-ide, diantara anggota organisasi secara timbal-balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan, sehingga interaksi komunikasi internal melalui proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, dalam hal komunikasi ekternal komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi.
163
4.3.4.2.3 Kepuasan Kerja Kepuasan
kerja
dapat
didefinisikan
kepuasan
tinggi
dapar
menyenangkan para pekerja/pegawai, sehingga para pekerja/pegawai cenderung bekerja dalam kondisi yang positif yang di inginkan bersama. Diagram 4.41 Fasilitas kerja yang dapat menunjang kebutuhan
P38 0 2
16 SS S
29
TS STS
Sumber : Data Primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.41 diatas mengenai fasilitas kerja yang dapat menunjang kebutuhan organisasi, didapatkan jawaban sangat setuju 16 responden, jawaban setuju 29 responden, jawaban tidak setuju 2 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 29 responden dan jawaban sangat setuju 16 responden bahwa fasilitas kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dapat menunjang kebutuhan pegawai dengan baik, keseluruhan ruang dalam suatu bangunan, dimana dilaksanakan tata usaha atau dilakukan aktivitas-aktivitas manajemen maupun berbagai tugas dinas lainya.
164
Diagram 4.42 Penggunaan teknologi yang dapat membantu pekerjaan
P39 1 0 16
SS S
29
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.42 diatas mengenai penggunaan teknologi yang dapat membantu pekerjaan pegawai,
didapatkan jawaban sangat setuju 16
responden, jawaban setuju 29 responden, jawaban tidak setuju 1 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui bahwa jawaban setuju 29 responden dan jawaban sangat setuju 16 responden, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi yang dapat membantu dalam pekerjaan pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam melakukan pekerjaan, tentunya harus ada fasilitas yang mendukung agar pekerjaan dapat berjalan dan selesai dengan baik. Teknologi informasi merupakan salah satu fasilitas yang sekarang banyak dipakai dalam dunia kerja. Untuk mempercepat pengolahan data-data tersebut dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien maka diperlukan personal komputer dengan software yang memadai.
165
Diagram 4.43 Adanya reward bagi pegawai yang berprestasi
P40 0 6 18
SS S
22
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.43 diatas mengenai adanya reward bagi pegawai yang berprestasi, didapatkan jawaban sangat setuju 18 responden, jawaban setuju 22 responden, jawaban tidak setuju 6 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 22 responden dan jawaban 18 responden, dapat disimpulkan bahwa adanya reward bagi pegawai yang berprestasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Kabupaten Serang sebagai langkah nyata dalam hasil pembinaan maka diadakan pemberian penghargaan atau reward pegawai yang telah menujukan prestasi kerja yang baik. Ada juga orgnisasi yang memberikan penghargaan kepada pegawai karena masa kerja dan pengamabdiannya dapat dijadikan teladan bagi pegawai laninya. Pemberian penghargaan karena masa kerja pegawai bertujuan untuk memotivasi gairah dan loyalitas organisasi.
166
Diagram 4.44 Adanya jenjang karier yang memotivasi pegawai
P41 0 6
13
SS S TS
28
STS
Sumber : Data primer diolah Berdasarkan diagram 4.44 diatas mengenai adanya jenjang karier yang memotivasi pegawai, didapatkan jawaban sangat setuju 13 responden, jawaban setuju 28 responden, jawaban tidak setuju 6 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 28 responden dan jawaban sangat setuju 13 responden, dapat disimpulkan bahwa tentang jenjang karier yang memotivasi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, karena perencanaan karier kemungkinan seseorang tentang kemungkinan seorang pegawai suatu organisasi sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya sehingga memotivasi pegawai lainnya supaya lebih baik dan sukses dalam berkerja.
167
Diagram 4.45 Kesesuaian bidang pekerjaan dengan pendidikan pegawai
P42 0 5 21
SS S
21
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.45 diatas mengenai kesesuaian bidang pekerjaan dengan pendidikan pegawai, didapatkan jawaban sangat setuju 21 responden, jawaban setuju 21 responden, jawaban tidak setuju 5 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas pegawai menjawab jawaban setuju 21 responden dan jawaban sangat setuju 21 responden, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian bidang pekerjaan dengan pendidikan pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang bermacam-macam keahliannya dan dikatakan cukup sesuai dengan bidang pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya saat ini, sehingga pekerjaan yang ditekuni saat ini sesuai dengan keahlian pendidikan dan bidang pekerjaanya sebagai aparatur negara.
168
Diagram 4.46 Pegawai memiliki kualifikasi yang baik dalam pekerjaannya
P43 0
0 13 SS S
34
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.46 diatas mengenai pegawai memiliki kualifikasi yang baik dalam pekerjaanya, didapatkan jawaban sangat setuju 13 responden, jawaban setuju 34 responden, jawaban tidak setuju 0 responden, jawaban sangat idak sejutu 0 responden. Dapat diketahui mayoritas pegawai yang menjawab jawaban setuju 34 responden dan sangat setuju 13 responden, jadi dapat disimpulkan bahwa kualifikasi pegawai sangat signifikan dalam pekerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sehingga hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian pegawai.
169
4.3.4.2.4 Kemampuan Berlaba Kemampuan berlaba sebenarnya merupakan kondisi sejauhmana kemampuan adaptasi, produktivitas kerja, kepuasan kerja telah dimiliki oleh pegawai sehingga terlihat hasil kerja mereka. Diagram 4.47 Pegawai memiliki kompetensi yang baik dalam pekerjaan
P44 0 1 23 23
SS S TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.47 diatas mengenai pegawai memiliki kompetensi yang baik dalam pekerjaan , didapatkan
jawaban sangat setuju 23 responden,
jawaban setuju 23 responden, jawaban tidak setuju 1 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 23 responden dan jawaban sangat setuju 23 responden, dapat disimpulkan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang baik dalam pekerjaannya, melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta di dukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
170
Diagram 4.48 Pegawai memiliki dedikasi penuh bagi pekerjaan
P45 0 7
15 SS S TS
25
STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.48 diatas mengenai pegawai yang memiliki dedikasi penuh bagi pekerjaan, didapatkan jawaban sangat setuju 15 responden, jawaban setuju 25 responden, jawaban tidak setuju 7 responden, jawaban sangat setuju 0 responden. Diketahui mayoritas jawaban setuju 25 responden dan jawaban sangat setuju 15 responden, dapat disimpulkan bahwa pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang telah memberikan dedikasinya dengan sepenuh hati sebuah pengabdian suatu pekerjaan /aktivitas dengan bersungguh sungguh dan dengan selalu memberikan yang terbaik tanpa perlu mengeluh serta penuh
loyalitas
tinggi.
Dan
keberhasilan
dinas
Tenaga
Kerja
dalam
mengembangkan ketenagakerjaannya dan berbagai aktivitas-aktivitas kerja yang berkaitan dengan tenaga kerja.
171
Diagram 4.49 Pegawai dapat bekerja dengan tertib dan disiplin
P46 0 2 SS 21
24
S TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.49 diatas mengenai pegawai dapat berkerja dengan tertib dan disiplin, didapatkan jawaban sangat setuju 24 responden, jawaban setuju 21 responden, jawaban tidak setuju 2 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Mayoritas jawaban responden yang menjawaban sangat setuju 24 responden dan jawaban setuju 21 responden, dapat disimpulkan bahwa pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang telah mentaati tata tertib dan disiplin. Karena disiplin yang tercipta dari diri sendiri maupun dari peraturan yang tertulis akan meningkatkan produktivitas yang baik pula, penggunaan waktu secara efektif dan ketepatan waktu dalam pelakukan tugas, ketaatan waku, bertatanggung jawab dalam pekerjaan sesuai dengan rencana, mengevaluasi hasil pekerjaan dan keberanian menerima resiko kesalahan dalam pekerjaanya.
172
Diagram 4.50 Pegawai melakukan inisiatif dan berinovasi
P47 0 1
12 SS S TS
34
STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.50 diatas mengenai pegawai melakukan inisiatif dan berinovasi, didapatkan jawaban sangat setuju 12 responden, jawaban setuju 34 responden, jawaban tidak setuju 1 respoden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Berdasarkan diagram diatas mayoritas jawaban setuju 34 respoden dan jawaban sangat setuju 12 responden, dapat disimpulkan bahwa pegawai inisiatif dan berinovasi, salah satu pegawai yag baik adalah inisiatif, ketika di bidang pekerjaannya terdapat kendala atau masalah, ia berinisiatif mencari solusi terbaik untuk keluar dari masalah tersebut. Dan pegawai berinovasi dalam pekerjaannya memberikan
manfaat,
keterampilan
dan
pengalam
untuk
menciptakan
produktivitas kerja yang memberikan nilai yang berarti atau sacara signifikan.
173
Diagram 4.51 Pegawai bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam organisasi
P48 0 1 19
SS S
27
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.51 diatas mengenai pegawai yang berkerja sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam organisasi, didapatkan jawaban sangat setuju 19 respoden, jawaban satuju 27 responden, jawaban tidak setuju 1 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 27 responden dan jawaban sangat setuju 19 respoden, dapat disimpulkan bahwa pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang telah telah berkerja dengan prosedur yang telah di terapkan oleh dinas tersebut, demi meningkatkan sistem informasi dan perancangan kerja, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai Dinas Tenaga Kerja.
174
Diagram 4.52 Pegawai memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya
P49 0 1 18 SS S
28
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.52 diatas mengenai pegawai memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya, didapatkan jawaban sangat setuju 18 responden, jawaban setuju 28 resonden, jawaban tidak setuju 1 resonden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Mayoritas jawaban diatas jawaban setuju 28 responden dan jawaban 18 responden, dapat disimpulkan bahwa pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transimgrasi Kabupaten Serang. Sehingga proses pengaturan dan alokasi pekerjaan, kewenangan, dan sumber daya yang ada kepada anggota organisasi sehingga tujuan organisasi tujuan organisasi tercapai.
175
4.3.4.2.5 Pencarian Sumber Daya Pencarian sumber daya faktor terakhir yang harus diperhatikan dalam pencapaian efektivitas kerja adalah pencarian sumber daya mencangkup tiga bidang yang saling berhubungan. Diagram 4.53 Perekrutan pegawai sesuai dengan uji kompetensi
P50 0 7
18
SS S
22
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.53 diatas mengenai prekutan pegawai yang sesuai dengan uji kompetensi dalam pencarian sumber daya, didapatkan jawaban sangat setuju 18
responden, jawaban setuju 22 responden, jawaban tidak setuju 7
reponden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 22 responden dan jawaban sangat setuju 18 responden, dan dapat disimpulkan bahwa prekrutan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang telah sesuai dengan uji kompetensi dalam program seleksi dan pelatihan. Sehingga pelaksanaan dan aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengindentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial.
176
Diagram 4.54 Penempatan pegawai berdasarkan kemampuan pada bidang yang dimiliki
P51 0 7
12
SS S TS
28
STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan
diagram
4.54
diatas mengenai
penempatan
pegawai
berdasarkan kemampuan pada bidang yang dimikilinya, didapatkan jawaban sangat setuju 12 responden, jawaban setuju 28 responden, jawaban tidak setuju 7 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 28 responden dan jawaban sangat setuju 12 responden, dapat disimpulkan bahwa penempatan pegawai berdasarkan kemampuan pegawai pada bidang yang telah ditentukan posisinya, bahwa penempatan setiap orang dalam setiap organisasi yang berarti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan, sehingga penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu lembaga tersebut dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
177
Diagram 4.55 Kepatuhan pegawai terhadap aturan kerja dalam organisasi
P52 4
19
19
SS S TS 24
STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.55 diatas mengenai kepatuhan pegawai terhadap aturan kerja dalam organisasi, didapatkan jawaban sangat setuju 19 responden, jawaban setuju 24 responden, jawaban tidak setuju 19 responden, jawaban sangat tidak setuju 4 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 24 responden dan jawaban sangat setuju 19 responden, jawaban tidak setuju 19 responden, jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pegawai terhadap aturan kerja dalam organisasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten serang sangat baik dalam mematuhi peraturan-peraturan yang di terapkan oleh dinas terkait. Sehingga kepatuhan/disiplin setiap pegawai selalu mempengaruhi hasil kerjanya dalam setiap organisasi perlu ditegaskan disiplin pegawai-pegawainya melalui disiplin yang tinggi produktivitas kerja pegawai pada pokoknya dapat ditingkatkan, tapi sebagian kecil responden masih kurang setuju dan melanggar peraturan.
178
Diagram 4.56 Adanya budaya disiplin dalam lingkungan kerja
P53 0 3
14
SS S TS
30
STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.56 diatas mengenai adanya budaya disiplin dalam lingkungan organisasi, didapatkan jawaban sangat setuju 14 respoden, jawaban setuju 30 responden, jawaban tidak setuju 3 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 30 responden dan jawaban sangat setuju 14 responden, dapat disimpulkan bahwa adanya budaya disiplin dalam lingkungan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang cukup baik, karena disiplin sangat baik dan penting untuk pertumbuhan organisasi,
digunakan
terutama
untuk
memotivasi
pegawai
agar
dapat
mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara secara perorangan maupun kelompok. Disamping itu disiplin bermanfaat mendidik pegawai untuk mematuhi dan menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik.
179
Diagram 4.57 Adanya nilai kemanfaatan organisasi terhadap lingkungan eksternal
P54 0 2
16
SS S
29
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.57 diatas mengenai adanya nilai manfaat organisasi terhadap lingkungan ekternal di organisasi, didapatkan jawaban sangat setuju 16 responden, jawaban setuju 29 responden, jawaban tidak setuju 2 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban yang setuju 29 responden dan jawaban sangat setuju 16 responden, jadi dapat disimpulkan bahwa adanya nilai manfaat organisasi terhadap lingkungan eksternal di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang cukup baik, lingkungan eksternal maupun iternal memberikan manfaat sehingga semua kekuatan yang timbul diluar batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Sehingga kerja sama antara lingkungan internal dan ekternal sangat baik, maka keberhasilan mencapai tujuan organisasi akan lebih cepat.
180
Diagram 4.58 Adanya hasil yang diproleh dalam melakukan kegiatan organisasi
P55 0
0
18
SS S
29
TS STS
Sumber : Data primer diolah 2015 Berdasarkan diagram 4.56 diatas mengenai adanya hasil yang diperoleh dalam melakukan kegiatan organisasi, didapatkan jawaban sangat setuju 18 responden, jawaban setuju 29 responden, jawaban tidak setuju 0 responden, jawaban sangat tidak setuju 0 responden. Dapat diketahui mayoritas jawaban setuju 29 responden dan jawaban sangat setuju 18 responden, jadi dapat disimpulkan bahwa adanya hasil yang diperoleh dalam melakukan kegiatan organisasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang cukup baik dalam melakukan kegiatan organisasi seperti melaksanakan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, penyusunan rencana bidang pendaftaran, penempatan, perluasan tenaga kerja dan trasmigrasi, pelatihan dan produktivitas, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga mewujudkan hasil peningkatan kualitas, keterampilan dan
181
kratifitas pegawai serta pemberdayaan seluruh potensi pegawai maupun struktur dan sistem manajemen pemerintahan daerah yang produktif, efektif, dan efisien. 4.4 Pengujian Hipotesis 4.4.1 Uji Koefisien Korelasi Pearson Product Moment Uji koefisien korelasi Pearson Product Moment bertujuan untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara variabel X (Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) terhadap Y (Efektivitas Kerja) atau untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara satu varibel dengan variabel lainnnya. Tabel 4.8 Nilai Uji Koefisien Korelasi Pearson Product Moment Correlations Penerapan SISKOTKLN Penerapan SISKOTKLN
Efektivitas Kerja
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Efektivitas Kerja
1
,798**
47
,000 47
,798**
1
,000 47
47
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Berdasarkan tabel 4.8, didapatkan hasil uji koefisien korelasi pearson product moment antara penerapan SISKOTKLN terhadap efektivitas kerja adalah sebesar 0,798. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, antara variabel penerapan SISKOTKLN (X) dengan Efektivitas (Y) mempunyai hubungan kuat
182
yang berarti jika penerapan SISKOTKLN makin baik maka efektivitas kerja juga makin baik atau sebaliknya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.9 Tabel 4.9 Interprestasi Terhadap Nilai Koefisien Korelasi Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199
Sangat rendah
0,20 – 0,399
Rendah
0,40 – 0,599
Sedang
0,60 – 0,799
Kuat
0,80 – 1,000
Sangat Kuat
Sumber : Sugiyono, 2011 : 184 Mengacu pada pedoman interprestasi terhadap koefisien korelasi maka koefisien korelasi antara penerapan SISKOTKLN (X) dan efektivitas (Y) adalah kuat karena koefisien korelasi menunjukan angka angka 0,798 yang tergolong pada interval koefisien antara 0,60 – 0,799 4.4.2 Uji Determinasi Untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel X (penerapan SISKOTKLN) terhadap variabel Y (efektivitas kerja), dapat dilakukan dengan cara menghitung koefisien determinasi, dengan cara menguadratkan koefisien yang ditentukan jadi, koefisien determinasi adalah sebagai berikut:
183
Tabel 4.10 Nilai Uji Koefisien Determinasi
Model
R
Model Summary R Square Adjusted R Square ,798a
1
,637
,629
Std. Error of the Estimate 4,711
a. Predictors: (Constant), Efektivitas Kerja
Kd
= r2 x 100% = (0,798)2 x 100% = 0, 6368 x 100% = 63,68% Berdasarkan hasil dari tabel 4.10, ditampilkan nilai koefisien determinasi (R 2)
sebesar 0,798 dan koefisien determinasi (Rsquare) sebesar 0,637 (adalah penguadratan dari koefisien korelasi yaitu R 2 = 0,798). Hal ini menunjukan pengertian bahwa efektivitas kerja (Y) dipengaruhi sebesar 63,68% oleh penerapan SISKOTKLN (X), sedangkan sisanya adalah sebesar (100% - 63,68%= 36,32%) yang ditentukan oleh faktor lain seperti sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi harus dikelola sebaikbaiknya sehingga dapat memberikan sumbangan maksimal terhadapat efektivitas kerja oranisasi.
184
4.4.3 Uji Regresi Linier Sederhana Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional maupun kausal variabel independen dengan satu variabel dependen, persamaan umum regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :
Y’= a + b X Keterangan : Y’ = Nilai yang diprediksikan a = Konstanta b = Koefesien regresi X = Nilai variabel independen Untuk perhitungan maka peneliti menggunakan SPSS 20. Tabel 4.11 Nilai Uji Regresi Sederhana
Coefficientsa Unstandardized Coefficients
Standardize d Coefficients
Model B (Constant) 1
Penerapan SISKOTKLN
Std. Error
13,231
10,417
1,209
,136
a. Dependent Variable: Efektivitas Kerja
Sumber : Peneliti, Output SPSS 20
t
Sig.
Beta
,798
1,270
,211
8,885
,000
185
Y’= a+b X Y’= 13,231 + 1,209X Keterangan : Y = Efektivitas Kerja a = Konstanta sebesar 13,321 artinya penerapan SISKOTKLN (X) nilainya 0, maka efektivitas kerja (Y) nilainya sebesar 13,231. b = Koefisien regresi sebesar 1,209, artinya jika penerapan SISKOTKLN (X) mengalami kenaikan 1, maka efektivitas kerja (Y) mengalami peningktan sebesar 1,209. X = Nilai variabel indepent.
4.4.4 Uji Regresi Linier Sederhana menggunakan Uji F Tabel 4.12 Nilai Regresi Linier Sederhana
Model Regression 1
Residual Total
Sum of Squares 4020,375 2291,838 6312,213
ANOVAa df 1
Mean Square 4020,375
45 46
a. Dependent Variable: Efektivitas Kerja b. Predictors: (Constant), Penerapan SISKOTKLN Sumber : Peneliti output SPSS 20
50,930
F 78,940
Sig. ,000b
186
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 20 di atas diketahui nilai F adalah 78,940 dan nilai p value adalah 0,000. Dengan demikian terlihat bahwa nilai p lebih kecil dari pada tingkat α yang digunakan yaitu 0,05 atau dengan kata lain 0,000 < 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh berarti antara penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri terhadap efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Terdapat nilai hitung F yaitu sebesar 78,940 dan selanjutnya untuk menentukan Ftabel dengan cara melihat tabel distribusi F dengan derajat kebebasan (dk) = n-2 sehingga jika dimasukan dalam nilai, dk=47-2 = 45, maka Ftabel yang diperoleh adalah 4,06. Sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel (78,940 > 4,06), maka terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan SISKOTKLN (variabel X) terhadap efektivitas kerja (variabel Y).
4.5 Interprestasi Hasil Penelitian Berdasarkan
pembahasan
sebelumnya
bahwa
pengaruh
penerapan
SISKOTKLN (variabel X) dengan efektivitas kerja (variabel Y) adalah R hitung sebesar 0,798 termasuk pada kategori hubungan positif yang kuat jadi, terdapat pengaruh yang kuat antara penerapan SISKOTKLN (variabel X) terhadap efektivitas kerja (variabel Y) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Dalam uji korelasi produk moment terdapat nilai Rtabel sebesar 0,288. Ketentuannya jika Rhitung lebih besar dari Rtabel (Rhitung > Rtabel) maka Ha diterima
187
dan Ho ditolak, tetapi sebaliknya jika R hitung lebih kecil dari Rtabel (Rhitung < Rtabel) maka Ha ditolak dan Ho diterima. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa R hitung 0,789 lebih besar dari Rtabel yang nilainya 0,288, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri terhadap efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang. Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan cara menghitung koefisien determinasi atau koefisien penentuan dengan cara mengkuadratkan koefisiensi korelasi dan mengalikannya dengan 100%. Koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah (0,789)2 x 100%, sehingga memproleh hasil sebesar 62,25% hal ini berarti besar pengaruh antara penerapan SISKOTKLN (variabel X) terhadap efektivitas kerja (variabel Y) di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang sebesar 62,25% dan terdapat 36,32% faktor lain yang seperti sumber daya manusia yang kurang dalam mengelola SISKOTKLN sehingga efektivitas kerja organisasi rendah. Berdasarkan perhitungan uji F, didapatkan Fhitung = 78,940, Fhitung tersebut kemudian dibandingkan dengan Ftabel . Untuk kesalahan 5% pada uji dua pihak dan dk = n-2 = 47-2 = 45, maka Ftabel = 4,06. Dalam ini adalah Fhitung (78,940) lebih besar dari Ftabel (4,06) Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan perhitungan uji F maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi terdapat pengaruh penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar(SISKOTKLN) negeri terhadap efektivitas kerrja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang.
188
Interprestasi data selanjutnya adalah skor ideal intrumen pada variabel penerapan SISKOTKLN (X) adalah 4 x 23 x 47 = 4324. Bila setiap butir mendapatkan nilai paling rendah itu 1 (4 untuk nilai tertinggi, 1 untuk nilai terendah) maka hasil yang didapatkan adalah 1 x 23 x 47 = 1081 (23 adalah butir pertanyaan dalam variabel penerapan SISKOTKLN, 47 adalah banyaknya sampel atau responden). Skor penelitian adalah jumlah skor pengumpulan data variabel X yaitu 3580. Maka hasil nilai pengaruh penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) adalah 3580 : 4324 = 0,8279 atau sebesar 82,79%. Lalu, berdasarkan data yang diperoleh dari variabel efektivitas kerja (variabel Y), nilai tertinggi yaitu 4 x 32 x 47 = 6016 dan nilai terendah 1 x 32 x 47 = 1504 (4 nilai tertinggi, 1 nilai terendah, 32 merupakan butir pertanyaan dalam variabel Y, 47 adalah ampel atau responden). Skor penelitian adalah jumlah skor pengumpulan data variabel Y yaitu 4874. Maka, hasil nilai pengaruh efektivitas kerja adalah 4874 : 6016 = 0,8110 atau sebesar 81,10%
4.6 Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang maka dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan SISKOTKLN terhadap efektivitas kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang penerapan sistem komputerisasi sistem informasi
189
manajemen seperti relevansi, akurasi, ketepatan waktu, kelengkapan sudah dilaksanakan atau dijalankan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Selain itu efektivitas kerja yang mencakup produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, kemampuan berlaba, pencarian sumber daya juga sudah dijalankan dan dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Berdasarkan data-data di atas peneliti dapat menganalisis bahwa penerapan SISKOTKLN yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kerjanya, hal ini dapat dilihat dari adanya saling terkaitnya dan saling mempengaruhi antara penerapan SISKOTKLN dengan efektivitas kerja, jika penerapan SISKOTKLN baik pula efektivitas kerjanya. Dari hasil uji coba yang telah peneliti lakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, maka diketahui bahwa koefisien korelasi dari penelitian ini adalah 0,978 yang berarti bahwa hubungan antara penerapan SISKOTKLN dengan efektivitas kerja yang berarti korelasinya kuat. Adapun seberapa besar hubungan atau pengaruhnya antara penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri dengan efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, dapat diketahui dari nilai determinasi, dimana setelah dilakukan perhitungan-perhitungan diperoleh koefisien determinasi sebesar 63,68%. Ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh terhadap X (penerapan
190
SISKOTKLN) terhadap variabel Y (efektivitas kerja) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang 63,68% dan sisanya 36,32%. Berdasarkan
hasil
penelitian
tentang
pengaruh
penerapan
sistem
komputerisasi tenaga kerja luar negeri terhadap efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang maka didapatkan hasil yang diolah dengan SPSS yaitu terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut, juga terdapat pengaruh yang cukup signifikan dari variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Peneliti akan mencoba membahas rumusan masalah yang telah dituliskan dalam BAB 1 sebelumnya yaitu:
1. Berapa besar pengaruh penerapan sistem tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN)
di
Dinas Tenaga
Kerja
dan Transmigrasi
Kabupaten Serang. Dalam pelaksanaanya, dilihat dari kuesioner yang telah disi oleh para pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang berdasarkan empat indikator yang di cetuskan oleh McLoed, yaitu Relevansi, Akurasi, Ketepan Waktu, Kelengkapan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa pegawai yang belum paham secara pasti tentang proses penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Kurangnya sarana an prasarana dalam mengelola dan menyajikan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri dan kurang optimalnya sarana akses jaringan internet di kabupaten
191
serang sering terjadi kases gagal dan gangguan jaringan sehingga mengakibatkan sulitnya mengambil data TKI dari berbagai daerah di kabupaten serang. Sebagian besar pegawai setuju dengan pelaksanaan dan penarapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri(SISKOTKLN) dengan tujuan meningkatan sistem informasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, karena dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan organisasi akan pencapaian target dan tujuan yang lebih baik di masa depan, dalam rangka meningkatkan proses pelayanan penempatan tenaga kerja indonesia secara mudah, murah, aman dan cepat, maka perlu dilakukan perbaikan dalam pelayanan penempatan TKI dengan memberikan akses kepada instansi serta stakeholder sesuai tugas dan fungsi dan weweang masing-masing dengan berbasis teknologi melalui komputerisasi terpadu sesuai dengan PERATURAN KEPALA BNP2TKI NO. PER-26/KAXII/2013. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang juga menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang harus dimiliki oleh instansi dan stakeholder terkait untuk melakukan koneksi dan akses SISKOTKLN yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data/internet dan sumber daya manusia
sebagai berikut memiliki Personal Kompuer, jaringan
internet minimal 512 kbps, Printer Laserjet, Webcam minimal 2 MP, FingerPrint, Scanner, Petugas Data Entry, Memiliki User SISKOTKLN. Oleh karena itu pemerintah RI berkomitmen untuk membantu memberikan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan yang layak, cepat, murah,dan efisien kepada warganegaranya yang akan berkerja ke luar negeri yang
192
berbasis teknologi informasi yang terpadu melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKOTKLN) yang melibatkan stakeholder dan instansi terkait. Sehingga tersedia pelayanan penempatan TKI secara layak, cepat dan efisien, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku berbasis teknologi informasi,
tersedinya
pelayanan
BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI/P4TKI
peterbitan
KTKLN
seluruh
indonesia,
secara tersedia
online
di
database
penempatan TKI yang berkerja di luar negeri yang dapat diakses dimana saja secara online real time, sehingga perlindungan yag diberikan kepada TKI dapat lebih optimal. Dengan data yang di atas, maka dapat disimpulkan besar pengaruh penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sebagai berikut:
Bila setiap butir pertanyaan mendapat sekor tertinggi, yaitu 4 x 23 x 47 = 4324 Bila setiap butir pertanyaan mendapat skor terendah, yaitu 1 x 23 x 47 = 1081 Jumlah skor pengumpulan variabel penerapan SISKOTKLN = 3580 Menurut 47 responden mengenai penerapan SISKOTKLN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, yaitu:
Keterangan: 4
= nilai tertinngi
1
= nilai terendah
193
12
= jumlah butir pertanyaan pada variabel penerapan SISKOTKLN Dari hasil 82,79% yang didapatkan, hal ini secara kontinum dapat dibuat
kategori (Sugiyono, 2011:95) sebagai berikut 0%
20%
Sangat tidak baik
40%
tidak baik
60%
cukup baik
80% 82,79%
baik
100%
sangat baik
Dari perhitungan dan keterangan gambar di atas dapat diketahui bahwa penerapan SISKOTKLN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan SISKOTKLN sudah dikatakan sangat baik karena besarannya 82,79 sudah masuk dalam kategori sangat baik. Dapat dikatakan sangat baik karena pernyataan yang diberikan oleh peneliti dalam kuesioner rata-rata para responden menjawab setuju dengan keterangan sebagai berikut: D
C
B
A
3580
1081
Keterangan: A = sangat setuju
2162
3245
4324
194
B = setuju C = tidak setuju D = sangat tidak setuju 2. Seberapa besar efektivitas kerja dalam penempatan Tenaga kerja luar negeri di DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti bahwa rumusan masalah kedua dalam penelitian ini adalah seberapa besar efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Dilihat dari hasil kuesioner yang disi oleh 47 responden dengan 5 indikator dari Richard M.Steers yang dari Produktivitas, Kemampuan adaptasi, Kepuasan kerja, Kemampuan berlaba, Penacarian sumber daya. Dilihat dari yang diperoleh dai data responden, rata-rata sebagian besar responden dan pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah memenuhi kebutuhan organisasi akan pencapaian target dan tujuan yang lebih baik lagi dimasa depan. Dalam kaitanya dengan tujuan, organisasi itu mengejar tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dapat dicapai secara lebih efisien lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Oragnisasi merupakan suatu alat dalam mencapai tujuan dan sangat diperlukan oleh masyarakat, baik dalam bidang profil maupun jasa (pelayanan). Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekata secara optimal pada pencapain tujuan, kemampuan, dan pemanfaatan tenaga manusia. Sehingga Dinas Tenaga
195
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yaitu menyelegarakan penyusunan rencana kegiatan bidang pendaftaran, penempatan, perluasan tenaga kerja dan trasnmigrasi, pelatihan dan produktivitas, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga keja. Dan mewujudkan sistem informasi dan bursa tenaga kerja yang ditopang oleh perencanaan tenaga kerja daerah akurat, sehingga dapat digunakan oleh pencari kerja maupun pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan
keahlian,
keterampilan,
bakat,
minat,
dan
kekampuan
denga
memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dilakukan dengan memperhatikan pemerataan dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan program nasional dan daerah. Dalam ketentuan umum UU No. 39 tahun 2004, yang dipertegas lagi dalam perturan Menaker No.PER.14/MEN/X/2010 tahun 2010, penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan memberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses prekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Dengan data yang terdapat di atas, maka dapat disimpulkan tingkat efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sebagai berikut: Bila setiap butir pertanyaan mendapatkan skor tertinggi, 4 x 32 x 47 = 6016 Bila setiap butir pertanyaan mendapatkan skor terendah , 1 x 32 x 47 = 1504
196
Jumlah skor pengumpulan variabel efektivitas = 4874 Menurut 47 responden mengenai efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, yaitu:
Keterangan: 4
= nilai tertinggi
1
= nilai terendah
12
= jumlah butir pertanyaan pada variabel efektivitas kerja Dari hasil 81,01% yang didapatkan, hal ini secara kontinum dapat dibuat
kategori (Sugiyono, 2011 : 95) sebagai berikut:
0%
20%
Sangat tidak baik
40%
tidak baik
60%
cukup baik
80%81,01%
baik
100%
sangat baik
Dari perhitungan dan keterangan gambar di atas dapat diketahui bahwa efektivitas kerja dalam penempatan tenag kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mengenai efektivitas kerja dalam sebuah organisasi meningkatkan efektivitas kerja sudah dikatakan sangat baik karena besarnya 81,01% sudah dalam kategori sangat baik. Dapat dikatakan sangat baik karena pernyataan yang diberika oleh peneliti dalam kuesioner rata-rata para responden menjawa setuju dengan keterangan sebagai berikut:
197
D
C
B
A
4847 1504
3008
4512
6016
Keterangan: A = sangat setuju B = setuju C = tidak setuju D = sangat tidak setuju 3. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri terhadap efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, maka peneliti dapat menyimpulkan tedapat hubungan yang signifikan antara penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri terhadap efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Besarnya korelasinya yang didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu 0,798 yang berarti terdapat hubungan yang kuat, dengan nilai determinasi sebesar 63,68% yaitu presentase
198
yang dihasilkan dari pengaruh yang diberikan oleh pengaruh penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri untuk meningkatkan efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, 36,32% lainnya dipengeruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah bisa menerapkan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) sebagai sebuah informasi pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan yang layak, cepat, murah, dan efisien kepada warganegaranya yang akan berkerja ke luar negeri berbasis teknologi informasi yang terpadu melalui sistem komputerisasi tenaga kerja indonesia di luar negeri yang melibatkan stakeholder dan instansi terkait. Berikutnya dilakukan pengolahan data agar menjadi informasi yang sesuai dengan keperluan unit masing-masing, siap digunakan kapan saja dan dimana saja, dengan kuantitas dan kualitas yang terjamin baik, dan yang paling penting adalah pengolahan dan biaya yang sesuai. Dengan demikian jaringan sistem informasi akan berjalan efisien dan efektif. Sekarang komputer sudah bukan merupakan peralatan canggih, tetapi merupakan alat kebutuhan utama organisasi untuk mencapai kemajuan, tanpa memakaian komputer organisasi akan kalah bersaing pada semuak sektor kegiatan karena keterlambatan-keterlambatan yang terjadi pada kegiatan informasi. Pada
umumnya
organisasi
menggunakan
sistem
komputer untuk
memproleh keuntungan strategi dalam persaiangan, organisasi seperti Dinas Tenaga Kerja menggunakan komputer-komputer bagi pembuatan produk baru,
199
atau meningkatkan mutu produk, atau meningkatkan mutu pelayanan, yang tidak mungking dapat dilakukan tanpa pemakaian teknologi kompuer. Untuk memproleh keberhasilan, sistem komputer harus didesain dengan sebaik-baiknya, dikembangkan secara teliti, dan digunakan seperlunya, sehingga resiko kegagalan dierkecil. Sehingga sistem informasi dan bursa tenaga kerja yang ditopang oleh perencanaan tenaga kerja daerah akurat, sehingga dapat digunakan oleg pencari kerja maupun pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Sarana dan prasarana pendukung yang harus dimiliki oleh setiap instansi dan stakeholder terkait unuk melaksanakan koneksi dan akses sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data/internet dan sumberdaya manusia, sebagai berikut: (a). Personal komputer, (b), jaringan iternet, (c), printer laserjet, (d), webcam minimal 2 MP, (e), fingerprint, (f), scanner, (g), petugas data entry, (h), memiliki User-ID SISKOTKLN. Fungsi dan wewenang stakeholder dalam sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, SISKOTKLN memberikan akses kepada setiap instansi dan stakehoder terkait sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing berkaitan dengan proses penempatan TKI secara online sebagai berikut (a), validasi data petugas rekrut PPTKIS dengan aplikasi biometric petugas rekrut (b), melakukan registrasi/input biodata calon TKI, capture foto dan sidik jari berdasarkan hasil rekrut calon TKI dari kabupaten/kota yang bersangkutan, (c), membuat berita acara seleksi calon TKI berdasarkan data diatas, (d), mencetak berita acara seleksi
200
calon TKI, (e), membuat surat rekomendasi paspor berdasarkan registrasi TKI, (f), dapat mengakses data TKI yang sedang proses dan/atau sudah memiliki KTKLN serta keberadaan TKI di luar negeri. Faktor lainnya yang menyebabkan pengaruh yang dihasilkan kurang maksimal adalah sumber daya manusia yang masih kurang untuk mengoperasikan alat-alat komputer, salah menyimpan dokumen, tidak lengkapnya dokumen TKI bahwa masih ada permasalahan yang masih terjadi di SISKOTKLN. Di antara masalah tersebut adalah jaringan internet yang lambat/erorr dan penyebarannya masih belum merata di kabupaten serang, selain itu jaringan internet untuk informasi SISKOTKLN masih terhambat dan terbatas. Selain itu, belum optimalnya sarana dan prasarana tempat dan internet diberbagai tempat di kabupaten serang yang mengakibatkan sulitnya mengambil data TKI dari berbagai daerah di Kabupaten Serang. Tetapi dari perhitungan dan data yang diperoleh, sebagian besar penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri sudah menunjujkan hasil positif, ini diperlihatkan dalam hasil regresi linier dan uji F yang telah dilakukan, karena hasilnya positif, ini berarti jika penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) naik atau meningkat, maka tingkat efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang juga akan naik atau meningkat. 4.7.1
Penilaian Per Indikator Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 indikator, yang
terdiri dari dua variabel berbeda, penerapan sistem Komputerisasi tenaga kerja
201
luar negeri dari sistem informasi manajemen dan efektivitas kerja; relevansi, akurasi, ketepatan waktu, kelengkapan, dalam variabel efektivitas keja: produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, kemampuan berlaba, pencarian sumberdaya. 1.
Indikator Relevansi Indikator pertama adalah relevansi yang dimaksud dalam indikator ini
adalaha seberapa besar pengaruh penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dalam relevansi yang ditentukan dapat dilihat beberapa sub-indikator yang digunakan, yaitu dari proses memanfaatkan dan memberikan manfaat bagi pemakai SISKOTKLN. Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner yang telah diberikan kepada 47 pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, nilai diproleh dari indikator relevansi adalah 4 x 47 x 8 = 1504. (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 47 = jumlah sampel yang dijadikan reponden, 8 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator relevansi). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar 1092 : 1504 = 0,726 x 100% = 72,6 % dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses informasi memberikan manfaat bagi pemakaian pengguna SISKOTKLN tersebut. 2.
Indikator Akurasi Indikator kedua dalam variabel penerapan SISKOTKLN dalam sistem
infomasi adalah akurasi. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan akurasi
202
adalah seberapa besar sebuah informasi akurat dan tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan, akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak gangguan (noise) yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Beberapa hal yang dapat berpengaruh sebuah informasi antara lain adalah kualitas dari sebuah informasi. Sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang harus memberikan informasi yang akurat dan faktual. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai 4 x 47 x 5 = 940 (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, krireria skor berdasarkan pada skala Likert, 47 = jumlah sampel yang djadikan responden, 5 = jumlah pernyataan yang pada indikator akurasi). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan hasil skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar 742 : 940 = 0,789 x 100%= 78,9%. Dengan demikian kesimpulan yang didapat adalah akurasi sistem informasi dalam SISKOTKLN sehingga data dan informasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah lebih dari cukup atau dikatakan akurat dengan baik. 3. Indikator Ketepatan Waktu Indikator
ketiga
dalam
penelitian ini
dalam
variabel
penerapan
SISKOTKLN dalam sebuah sistem informasi adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu adalah sebuah informasi yang tepat waktu dan ter-update, informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam
203
pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi sebuah organisasi. Dewasa ini, mahalnya informasi disebabkan karena harus cepatnya informasi tersebut dikirim atau didapat sehingga diperlukan teknologi muktakhir untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkannya. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai 4 x 47 x 5 = 940 (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 47 = jumlah sampel yang disajikan responden, 5 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator ketepatan waktu). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar 782 : 940 = 0,831 x 100% = 83,1%. Dengan demikian kesimpulan yang didapatkan adalah ketetapan waktu untuk sebuah informasi dan data SISKOTKLN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah ter-update dan tersaji dengan baik. 4.
Indikator Kelengkapan Indikator keempat atau terakhir dalam penelitian ini variabel penerapan
SISKOTKLN sebuah sistem informasi manajemen adalah kelengkapan hal ini untuk mengetahui apakah sebuah organisasi sudah lengkap dalam menyajikan sebuah informasi dan data, kelengkapan informasi yang dihasilkan lengkap, informasi yang dihasilkan lengkap jadi tidak ada kekurangan sedikitpun tentang informasi yang akan dicari jadi pengguna lebih leluasa dalam mengakses sebuah informasi tersebut.
204
Berdasarkan hasil perhitungan, 4 x 47 x 5 = 940 (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan skala Liker, 47 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 5 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator kelengkapan). Setelah menemukan skor ideal kemudain dibagikan skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar 772 : 940 = 0,821 x 100% = 82,1%. Dengan demikian, kesimpulan yang didapatkan adalah kelengkapan suatu sistem informasi pada sebuah organisasi sudah lengkap tersaji, serta SISKOTKLN memberikan informasi yang lengkap kepada pengguna dan informasi yang diberikan menyajikan gambaran yang sesuai, lengkap dan tidak ada kekurangan sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dapat memberikan informasi yang baik dan dibutuhkan. 5.
Indikator Produktivitas Indikator pertama dalam variabel efektivitas Kerja adalah produktivitas
yang dimaksud dalam indikator ini adalah bagaimana pemanfaatkan yang dilakukan oleh pegawai atas sumber-sumber yang ada dalam organisasi secara keseluruhan adalah apa yang disebut man, money, material, machine, method, and market. Apa bila pegawai dapat memanfaatkan dan memadukan sumber-sumber tersebut yang pada akhirnya tercapai tujuan organisasi, ini berarti efektivitas kerja tercapai. Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner yang telah diberikan kepada 47 responden pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, nilai yang diperoleh dari indikator produktivitas adalah 4 x 47 x 8 = 1504. (4= nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor
205
berdasarkan pada skala Likert, 47 = jumlah sampel yang disajikan responden, 8 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator produktivitas). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar 1232 : 1504 = 0,819 x 100% = 81,9%. Dengan demikian dapat dikatakan proses pencapaian tujuan organisasi sehingga efektivitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah berjalan dengan baik dengan target yang ingin dicapai. 6.
Indikator Kemampuan Adaptasi Indikator kedua dalam variabel efektivitas ini adalah kemampuan adaptasi.
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kemampuan adaptasi adalah seberapa besar pegawai mampu beradaptasi dengan lingkungan organisasi dengan adanya efektivitas kerja, kemampuan menyesuaikan diri, suatu kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki oleh setiap pegawai untuk menyusaikan diri dengan lingkungan yang meliputi hubungan sesama pegawai termasuk sikap kepada pimpinan, kemampuan untuk menerima dan memahami pekerjaan yang dilimpahkan dengan cepat, kemampuan unuk mempergunakan mesin-msein atau teknologi yang digunakan dalam lingkungan organisasi. Selain itu, adapatsi organisasi juga harus diteliti untuk mencari tahu apakah sebuah organisasi dapat melakukan adaptasi bukan hanya dengan lingkungannya sendiri melainkan dengan lingkungan lain di laur kantor dinas dengan pihak lain yang berkerja sama. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai 4 x 47 x 6 = 1128 (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 47 = jumlah sampel yang disajikan responden, 6 =
206
jumlah pernyataan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar 927 : 1128 = 0,821 x 100% = 82,1%. Dengan demikian kesimpulan yang didapat adalah kemampuan adaptasi organisasi dan pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah lebih dari cukup atau mampu beradaptasi dengan baik. 7.
Indikator Kepuasan Kerja Indikator ketiga dalam penelitian ini dapat diartikan dan bertujuan untuk
mengetahui sejauhmana tingkat kepuasan dan kenyamanan pegawai dalam efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Serang apakah sudah dapat memenuhi kebutuhan organisasi yang berdampak pada tingkat kepuasan dan kenyamanan pegawai di dalamnya. Kepuasan tinggi dapat menyenangkan para pekerja dan pegawai, sehingga para pegawai cenderung bekerja dalam kondisi yang positif yang diinginkan bersama. Dengan kondisi yang positif, berarti para pegawai berkerja sesuai dengan prosedur, sehingga tidak menyepelekan pekerjaannya, memiliki rasa tanggung jawab tinggi sehingga akhirnya akan mencapai efektivitas yang tinggi pula. Berdasarkan hasil perhitungan, didapat nilai 4 x 47 x 6 = 1128 (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 47 = jumlah sampel yang disajikan responden, 6 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator kepuasan kerja). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar 927 : 1128 = 0,821 x 100% = 82,1%. Dengan demikian kesimpulan yang
207
didapatkan adalah kepuasan kerja para pegawai dalam penempatan tenaga kerja luar negeri ini sudah baik sehinnga pegawai sudah merasa nyaman dan hasil pekerjaan juga akan semakin baik. 8. Kemampuan berlaba Indikator keempat dalam variabel efektivitas kerja adalah kemampuan berlaba sebenarnya merupakan sejauhmana faktor pertama yaitu kemampuan menyesuaikan diri, faktor kedua yaitu produktivitas kerja, dan faktor ketiga yaitu kepuasan kerja telah dimiliki oleh pegawai sehingga terlihat hasil kerja mereka. Kemampuan berlaba yang tinggi akan memperlihatkan tingkat efektivitas kerja yang tinggi pula, sehingga pada akhirnya menjadi ciri tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan hasil perhitungan, didapat nilai 4 x 47 x 6 = 1128 (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 47 = jumlah sampel yang disajikan responden, 6 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator kemampuan berlaba). Setelah menemukan skor ideal kemudain dibagikan dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar 944 : 1128 = 0,836 x 100% = 83,6%. Dengan demikian, kesimpulan yang didapatkan organisasi dalam kemampuan berlaba dengan baik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. 9.
Pencarian sumber daya Indikator kelima atau terakhir dari variabel efektivitas adalah pencarian
sumber daya dalam pencapaian efektivitas kerja, bahwa pencarian sumber daya mencangkup
tiga
bidang
yang
saling
berhubungan
yaitu
kemampuan
208
mengintegrasikan berbagi sub sistem sehingga mampuh mengkoordinasikan dengan tepat dan mengarah pada tujuan organisasi dengan efektif, penetapan dan pemeliharaan pedoman-pedoman kebijakan yang mendukung peningkatan efektivitas kerja pegawai, penalaahan organisasi itu sendiri dengan mengadakan umpan balik dan pengendalian. Ketiga bidang tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi harus dilakukan ketiga-tiganya dengan seiring dan sejalan ketiganya merupakan usaha pemanfaatkan sumber daya sehingga pada akhirnya akan mencapai efektivitas kerja yang diharapkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sebagai organisasi publik yang mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang terampil, mandiri, berkepribadian, dinamis, kreatif, demokrasi dan kooperatif serta adil dan sejahterakan melalui program pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja dan mewujudkan peningkatan kualitas, keterampilan dan kratifitas pegawai serta pemberdayaan seluruh potensi pegawai maupun struktur dan sistem manajemen pemerintah daerah yang produktif, efektif dan efisien. Berdasarkan hasil perhitungan, didapat nilai 4 x 47 x 6 = 1128 (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Liker, 47 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator pencarian sumber daya). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar 950 : 1128 = 0,842 x100% = 84,2%. Dengan demikian, kesimpulan yang didapat adalah mewujudkan peningkatan kualitas, keterampilan dan kreatifitas membangun sumberdaya
209
manusia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah baik dalam usaha pemanfaatan sumberdaya yang akan mencapai tujuan organisasi.
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil
penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem
Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri terhadap Efektivitas Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, maka peneliti mengambil kesimpulan yang berdasarkan penjelasan dan pemaparan bahasan sebelumnya, yaitu: 1.
Besarnya pengaruh antara penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) terhadap efektivitas kerja mencapai sebesar 63,68%, hasil ini didapat berdasarkan uji koefisien dterminasi. Sisanya 36,32% lainya adalah dipengaruhi oleh faktor lain seperti sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi yang harus dikelola sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan sumbangan maksimal terhadap efektivitas kerja oranisasi.
2.
Berdasarkan hasil uji F hitung lebih besar dari F tabel (78,940 > 4,06) maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atau positif antara penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) terhadap efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, dikarenakan masih ada beberapa masalah dalam penerapan
210
211
sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) terhadap efektivitas kerja dalam penempatan tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang: -
Kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam mengelola sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN).
-
Kurangnya kedisiplinan pegawai dan keaktifan pegawai masih kurang untuk memanfaatkan sistem informasi manajemen.
-
Kurangnya sarana dan prasaran dalam pengelola dan penyajian sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN).
3.
Kurang optimalnya akses jaringan internet di kabupaten serang.
Penerapan
sistem
komputerisasi
tenaga
kerja
luar
negeri
(SISKOTKLN) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah mencapai 82,79% yang berarti penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) tersebut sudah sangat
baik.
Sistem
komputerisasi
tenaga
kerja
luar
negeri
(SISKOTKLN) dengan tujuan meningkatkan sistem informasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah memenuhi kebutuhan organisasi akan pencapai target dan tujuan yang lebih baik di masa sekarang dan masa depan, dalam rangka meningkatkan proses pelayanan penempatan tenaga kerja indonesia secara mudah, aman, dan cepat, maka perlu dilakukan perbaikan dalam pelayanan penempatan TKI dengan memberikan akses kepada instansi
212
serta stakeholder sesuai tugas dan fungsi dan wewenang masing-masing dengan berbasis teknologi melalui komputerisasi terpadu. Oleh karena itu pemerintah RI berkomitmen untuk membantu memberikan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan yang layak, cepat, murah dan efisien kepada warganegaranya yang akan berkerja ke luar negeri yang berbasis teknologi informasi yang terpadu melalui sistem
komputerisasi
tenaga
kerja
indonesia
di
luar
negeri
(SISKOTKLN) yang melibatkan stakeholder dan instansi terkait. Kekuranganya yang dirasakan masih ada permasalahan yang masih terjadi di SISKOTKLN. Diantara masalah tersebut adalah jaringan internet yang mengalami down/erorr dan penyebarannya masih belum merata di kabupaten serang. Selain itu jaringan internet untuk informasi SISKOTKLN masih terhambat dan terbatas, selain itu belum optimalnya sarana prasarana internet diberbagai tempat di kabupaten serang mengakibatkan sulitnya mengambil data TKI dari berbagai daerah di Kabupaten Serang. Selain itu juga SISKOTKLN mengalami down dalam kondisi ini SISKOTKLN mengalami permasalahan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi data secara nasional atau sistem down. 4.
Presentase yang didapatkan dalam variabel efektivitas kerja adalah sebesar 81,01% dapat dikatakan secara garis besar, efektivitas kerja sudah sangat baik. Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sudah memenuhi kebutuhan organisasi akan pencapaian target
213
dan tujuan yang akan lebih baik lagi dimasa depan. Dalam kaitannya dengan tujuan, organisasi itu mengejar tujuan-tujuan dan saran-saran yang dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama organisasi merupakan alat dalam mencapai tujuan dang sangat diperlukan oleh masyarakat, baik dalam bidang profil maupun jasa (pelayanan). Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekata secara optimal pada pencapain tujuan, kemampuan, dan pemanfaatan tenaga manusia. Sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
yaitu
menyelegarakan penyusunan rencana kegiatan bidang pendaftaran, penempatan, perluasan tenaga kerja dan trasnmigrasi, pelatihan dan produktivitas, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga keja. Dan mewujudkan sistem informasi dan bursa tenaga kerja yang ditopang oleh perencanaan tenaga kerja daerah akurat, sehingga dapat digunakan oleh pencari kerja maupun pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan denga memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Tetapi masih ada kekurangan seperti pencetakan dokumen yang salah, salah print dokumen, masih kurangnya sumber daya manusia, sikap pegawai yang tidak kooperatif, dan memberikan pelayanan masih belum optimal.
214
5.1 Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran terkait permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1.
Untuk
mencapai
hasil
maksimal
dalam
penerapan
sistem
komputerisasi tenaga kerja luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten
Serang harus meningkatkan
sistem
informasi yang baik sehingga tersedia pelayanan penempatan TKI yang secara layak, murah, cepat dan efisien sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku berbasis teknologi informasi. 2.
Sistem informasi harus ditingkatkan kembali seperti relevansi yaitu memanfaatkan informasi supaya lebih bermanfaat, akurasi yaitu sistem
informasi
harus
akurat
dan
tidak
salah
dalam
penyampaikannya, kelengkapan dalam sistem informasi harus lengkap dan tidak ada kekurangan sedikitpun tentang informasi yang dicari. 3.
Dalam efektivitas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang harus ditingkatkan atas kekurangann diantaranya indikator produktivitas pegawai
dapat
memanfaatkan dan memadukan
sumber-sumber yang ada di dalam organisasi, kemampuan adaptasi yaitu berapa besar pegawai mampu beradaptasi dengan lingkungan organisasi untuk meliputi hubungan sesama pegawai, kepuasan kerja yaitu sejauhmana kepuasan dan kenyamanan pegawai di organisasi, kemampuan berlaba harus ditingkatkan sehingga terlihat hasil kerja
215
mereka kemampuan berlaba yang tinggi akan memperlihatkan tingkat efektivitas kerja yang tinggi pula seingga pada akhirnya menjadi ciri tercapainya tujuan organisasi.
DAFTAR PUSTAKA Buku Abidin, Said Zainal. 2012 . Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika. Amsyah, Zulkiply 2003. Manajemen Sistem Informasi, Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama. Makmur, 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT Refika Aditama. McLeod, Raymond. JR. dan P.Scheell Goerge. 2008. Sistem Informasi Manajemen Edisi ke sepuluh. Jakarta Selatan: Salemba Empat. Nugroho, Eko. 2010. Sistem Informasi Manajemen, Jogyakarta: CV Andi. Riduwan. 2012. Dasar-Dasar Statistik. Bandung: Alfabet Rusli, Hardijan. 2011. Hukum Ketenagakerjaan. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia Sedarmayanti. 2008. Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas kerja. Jakarta: CV. Mandar Maju. Siagian P. Sondang, 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Akasara. . 2002 Sistem Informasi Manajemen, Jakarta : Bumi Aksara, Sugiyono, 2007. Metodologi Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. , 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sutabri, Tata.2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta : Andi
Suwarno, Wiji. 2010. Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan. Yogyakarta : Ar-ruzz Media. Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : PT. Gramedi Widisarana Indonesia. Usman, Husaini. & Akbar, Purnomo Setiady. 2008. Pengantar Statistik. Jakarta:PT Bumi Aksara. Umar, Husein. 2004. Metode Riset Administrasi Negara, Pembangunan, dan Niaga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Ulum, MD Ihyaul. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Malang : UMM Press Dokumen Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007 yaitu meliputi informasi ketenagakerjaan umum, informasi pelatihan dna produktivitas tenaga kerja, informasi penempatan tenagan kerja, informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja, informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memproleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusun Serta Pelaksanaan Perecanaan Tenaga kerja.
Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang – undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER. 19/MEN/IX/2009 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah Nomor PER.25/KA/XII/2013. Informasi Pasar Kerja-Modul Diklat Pengantar Kerja.
Pedoman
Pelaksanaan
Sistem
Komputerisasi
Tenaga
Kerja
Negeri(SISKOKLN) BNP2TKI, BP3TKI. Sumber Lainnya : (www.majidbsz.wordpress.com) Di akses pada hari selasa tanggal 8 oktober 2013 pukul 14.30 WIB. (http://materi-skripsi.blogspot.com/2012/04/efektivitas-kerja.html) Di akses pada hari kamis dini hari tanggal 29 januari 2015 WIB. (http://www.bnp2tki.go.id/) Di akses pada hari kamis tanggal 5 maret 2015 WIB. (http://anitaervina.blogspot.com/2012/02/makalah-kualitas-tenaga-kerjaindonesia.html) Di akses pada hari jumat tanggal 6 maret 2015 WIB. (www.Serangkab.go.id. Di akses pada hari jumat tanggal 29/08/2015 WIB.
Luar
Sari, novitas. 2011. Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Kabupaten Deli Serdang. Medan : Sumatra Utara.
Hidayat, Jumhun Mohammad. 2013. Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Promosi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Dengan Menggunakan Soft System Methodologi. Depok : Universitas Indonesia. Azzahrah, Nissyah. 2014. Efektivitas Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri Di Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Serang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
LAMPIRAN
Lampiran 1 KUISIONER Pengaruh Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri Terhadap Efektivitas Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. No. Responden : Nama : Jenis Kelamin : Umur : : Golongan Pendidikan Terakhir : 1. Dimohon untuk memberikan tanda (√ ) pada kolom tabel yang telah disediakan 2. Mohon seluruh jawaban pertanyaan dijawab sehingga tidak ada jawaban yang terlewatkan 3. Pilihlah jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan keadaan sebenarnya 4. SS = Sangat setuju, S =Setuju, TS = Tidak setuju, STS = Sangat tidak setuju 5. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pernyataan yang berkaitan dengan Sistem Komputerisasi Tenaga kerja luar Negeri (X) No
Pernyataan
SS
Relevansi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Informasi SISKOTKLN yang dikelola sudah tersaji dengan baik Informasi SISKOTKLN yang disajikan cukup jelas Informasi SISKOTKLN yang disajikan harus aktual dan faktual Informasi SISKOTKLN yang tersaji dapat dipertanggungjawabkan Informasi SISKOTKLN mengacu pada kebutuhan pengguna layanan Informasi SISKOTKLN yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi pengguna layanan
1
S
TS
STS
7.
Informasi yang dihasilkan dapat menciptakan komunikasi yang baik 8. SISKOTKLN dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Akurasi 9. 10. 11. 12. 13.
Semua informasi SISKOTKLN yang diberikan akurat dan mempunyai arti nilai yang nyata bagi si penerima Sumber informasi SISKOTKLN yang diberikan kepada penerima benar dan tidak salah dalam penyajiannya Sebuah informasi SISKOTKLN yang bisa dipercaya dan dipertanggung jawabkan bila terjadi kesalahan dalam penyajiannya kepada penerima, Informasi SISKOTKLN yang diberikan tidak bias, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas Informasi SISKOTKLN yang dihasilkan benar-benar akurat, data yang dimasukan dan proses yang dibuat harus sesuai dengan masukan yang dihadapi.
Ketepatan Waktu 14. 15. 16. 17. 18.
Informasi SISKOTKLN selalu updating data setiap saat Informasi SISKOTKLN dapat diakses dengan baik pada waktu yang bersamaan, Informasi SISKOTKLN yang dihasilkan atau dibutuhkan hendaknnya tidak boleh terlambat (usang) Informasi SISKOTKLN yang diberikan kepada penerima tidak boleh terlambat. SISKOTKLN dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan.
Kelengkapan 19. 20. 21. 22. 23.
SISKOTKLN memberikan informasi yang lengkap kepada para pengguna, Informasi SISKOTKLN yang di berikan menyajikan gambaran yang sesuai, Hasil pengolahan data berupa informasi dapat bermanfaat untuk kebutuhan instansi Informasi SISKOTKLN yang dihasilkan harus lengkap dan tidak ada kekurangan SISKOTKLN dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh si penerima/TKI
2
Pernyataan yang berkaitan dengan Efektivitas Kerja (Y) No
Pernyataan
SS
Produktivitas 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Pegawai dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu Fasilitas-fasilitas yang diberikan organisasi dapat menunjang aktivitas kerja/pekerjaan. Organisasi memberikan peluang dan pengembangan karir bagi setiap pegawai. Keragaman keterampilan dalam pekerjaan membuat pekerjaan semakin menyenangkan. Kondisi ruang kerja membuat nyaman dalam bekerja. Pegawai dapat bekerjasama dengan rekan kerjanya
30.
Pegawai bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya 31. Teknologi yang digunakan Organisasi sangat membantu dalam meningkatkan kinerja Kemampuan Adaptasi 32 33. 34. 35.
Pegawai dapat bekerja secara efektif dan efesien Pegawai dapat memahami tugas dan fungsinya Pegawai menguasai bidang teknologi informasi Pegawai dapat mengikuti perkembangan teknologi
36.
Hubungan atasan dan bawahan berjalan sangat baik
37.
Interaksi komunikasi sesama lingkungan organisasi baik internal ataupun eksternal berjalan baik Kepuasan Kerja 38 39 40. 41. 42. 43.
Fasilitas kerja yang dapat menunjang kebutuhan Penggunaan teknologi yang dapat membantu pekerjaan Adanya reward bagi pegawai yang berprestasi Adanya jenjang karir yang memotivasi pegawai Kesesuaian bidang pekerjaan dengan pendidikan pegawai Pegawai memiliki kualifikasi yang baik dalam pekerjaannya
3
S
TS
STS
Kemampuan Berlaba 44. 45 46.
Pegawai memiliki kompetensi yang baik dalam pekerjaan Pegawai memiliki dedikasi penuh bagi pekerjaan Pegawai dapat bekerja dengan tertib dan disiplin
47.
Pegawai melakukan inisiatif dan berinovasi
48.
Pegawai bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam organisasi 49 Pegawai memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya Pencarian Sumber Daya 50.
Perekrutan pegawai sesuai dengan uji kompetensi
51.
Penempatan pegawai berdasarkan kemampuan pada bidang yang dimiliki
52.
Kepatuhan pegawai terhadap aturan kerja dalam organisasi
53.
Adanya budaya disiplin dalam lingkungan kerja
54.
Adanya nilai kemanfaatan organisasi terhadap lingkungan eksternal
55.
Adanya hasil yang di peroleh dalam melakukan kegiatan organisasi
4
Lampiran 2 Tabel Uji Reliabilitas Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (X) Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.909
23
Tabel Uji Reliabilitas Efektivitas Kerja (Y) Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.948
5
32
Lampiran 3 Uji Normalitas Chie – Squarte Test Statistics penerapansiskotkln
Chi-Square df Asymp. Sig.
efektivitaskerja
16,000a
11,085b
20
25
,717
,993
a. 21 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 2,2.
b. 26 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 1,8.
6
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas Instrumen Penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (X)
No.
Butir Pertanyaan
Koefisien Korelasi
r tabel
1
P1
.521**
0.288
Valid
2
P2
.530**
0.288
Valid
3
P3
.525**
0.288
Valid
4
P4
.594**
0.288
Valid
5
P5
.684**
0.288
Valid
6
P6
.411**
0.288
Valid
7
P7
.315*
0.288
Valid
8
P8
.607**
0.288
Valid
9
P9
.741**
0.288
Valid
10
P10
.528**
0.288
Valid
11
P11
.706**
0.288
Valid
12
P12
.717**
0.288
Valid
13
P13
.682**
0.288
Valid
14
P14
.711**
0.288
Valid
15
P15
.630**
0.288
Valid
16
P16
.684**
0.288
Valid
17
P17
.546**
0.288
Valid
18
P18
.501**
0.288
Valid
19
P19
.456**
0.288
Valid
20
P20
653**
0.288
Valid
21
P21
.507**
0.288
Valid
22
P22
.533**
0.288
Valid
23
P23
.484**
0.288
Valid
7
Keterangan
Lampiran 5
Hasil Uji Validitas Instrumen Efektivitas Kerja (Y)
No
Koefisien korelasi
r tabel
Keterangan
1
Butir pertanyaan P24
.608**
0.288
Valid
2
P25
.628**
0.288
Valid
3
P26
.598**
0.288
Valid
4
P27
.564**
0.288
Valid
5
P28
.570**
0.288
Valid
6
P29
.440**
0.288
Valid
7
P30
.688**
0.288
Valid
8
P31
.651**
0.288
Valid
9
P32
.707**
0.288
Valid
10
P33
.646**
0.288
Valid
11
P34
.671**
0.288
Valid
12
P35
.697**
0.288
Valid
13
P36
563**
0.288
Valid
14
P37
.538**
0.288
Valid
15
P38
.584**
0.288
Valid
16
P39
.665**
0.288
Valid
17
P40
.602**
0.288
Valid
18
P41
.688**
0.288
Valid
19
P42
.683**
0.288
Valid
8
20
P43
.590**
0.288
Valid
21
P44
.660**
0.288
Valid
22
P45
.711**
0.288
Valid
23
P46
.584**
0.288
Valid
24
P47
.501**
0.288
Valid
25
P48
.644**
0.288
Valid
26
P49
.490**
0.288
Valid
27
P50
.708**
0.288
Valid
28
P51
.710**
0.288
Valid
29
P52
.744**
0.288
Valid
30
P53
.628**
0.288
Valid
31
P54
.504**
0.288
Valid
32
P55
.620**
0.288
Valid
9
Perhitungan Korelasi Pearson Product Moment Correlations Penerapan SISKOTKLN
Efektivitas Kerja
1
,798**
47
,000 47
,798**
1
Sig. (2-tailed) ,000 N 47 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
47
Penerapan SISKOTKLN
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation
Efektivitas Kerja
10
Lampiran 8
Rekapitulasi Hasil Pengukuran Penerapan SISKOTKLN (X) Bila didasarkan pada tingkat persetujuan maka dapat diketahui tanggapan responden terhadap penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) adalah sebagai berikut: Jumlah pertanyaan X = 23 Jumlah responden
= 47
Sangat setuju
=4
Setuju
=3
Tidak setuju
=2
Sangat tidak setuju
=1
Penentuan batas skor 1.
Skor batas tertinggi = 23 x 4 x 47 = 4324
2.
Skor batas terendah = 23 x 1 x 47 = 1081
Sangat setuju
= 407 x 4 = 1628
Setuju
= 604 x 3 = 1812
Tidak setuju
= 70 x 2 = 140
Sangat tidak setuju
=0x1=0
Jumlah skor
= 3580 13
Berdasarkan pengolahan data diatas, maka tingkat persetujuan terhadap penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (X) adalah ( 3580 : 4324 x 100 = 82, 79)
STS
1081
TS
S
2162
3245
14
SS
3580
4324
Lampiran 9
Rekapitulasi Hasil Pengukuran Efektivitas Kerja ( Y ) Bila didasarkan pada tingkat persetujuan maka dapat diketahui tanggapan responden terhadap efektivitas kerja adalah sebagai berikut: Jumlah pertanyaan X = 23 Jumlah responden
= 47
Sangat setuju
=4
Setuju
=3
Tidak setuju
=2
Sangat tidak setuju
=1
Penentuan batas skor 1.
Skor batas tertinggi = 32 x 4 x 47 = 6016
2.
Skor batas terendah = 32 x 1 x 47 = 1504
Sangat setuju
= 535 x 4 = 2140
Setuju
= 830 x 3 = 2490
Tidak setuju
= 120x 2 = 240
Sangat tidak setuju
=4x1=4
Jumlah skor
= 4874
15
Berdasarkan pengolahan data diatas, maka tingkat persetujuan terhadap penerapan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (X) adalah ( 4874 : 6016 x 100 = 81, 03%)
STS
1504
TS
S
3008
4512
16
SS
4874
6016
Lampiran 11 Tabel Hasil Perhitungan Kuisioner Efektivitas Kerja (Y) item
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 p41 p42 p43 p44 p45 p46
p47
p48
4 4 3
4 3 3
4 3 3
4 3 3
4 3 3
4 3 3
4 3 3
4 2 3
4 2 3
4 3 3
4 3 3
4 3 3
4 2 3
4 4 3
4 3 3
4 3 3
4 3 3
4 3 3
4 3 2
4 3 3
4 3 3
4 3 2
4 3 3
3 3 3
4 3 3
3 3 3 4
2 3 3 4
3 2 3 3
3 3 3 4
3 2 2 3
3 4 2 3
2 2 3 4
3 3 3 3
2 3 2 4
3 3 2 4
3 2 3 4
3 3 3 4
3 2 2 4
3 2 3 4
3 3 3 3
3 3 3 4
2 2 3 2
2 2 3 2
3 2 3 3
3 3 3 4
3 3 3 3
3 2 2 4
3 3 2 3
3 3 2 3
3 3 3 4
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 2 3 4
3 3 3 4
3 3 3 4
3 3 3 4
4 3 3 3
4 3 3 4
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 2 3
3 3 3 3
3 3 3 4
3 2 2 4
4 3 3 4
4 3 3 3
3 3 3 3
3 3 4 4
3 3 4 4
3 3 4 4
4 3 4 4
3 3 4 4
4 3 4 4
3 3 4 4
3 3 4 4
3 3 4 4
3 3 4 4
3 3 4 4
3 3 4 4
3 3 4 4
3 3 4 3
3 3 4 4
3 3 4 4
3 3 4 4
3 3 4 4
3 3 4 4
3 3 4 4
3 3 4 4
3 3 4 4
3 4 4 4
3 3 3 4
3 4 4 4
3 3 3 4
3 4 3 4
3 4 3 4
4 3 3 4
3 3 4 4
3 3 3 4
4 3 3 4
4 3 3 4
3 3 4 4
3 4 3 4
3 4 3 4
4 3 4 4
3 3 3 4
3 3 3 4
4 3 4 4
4 3 3 4
4 3 3 3
4 3 3 4
4 3 4 4
4 4 3 4
3 4 3 4
3 4 3 4
4 4 4 4
3 4 3 4
3 3 4 4
3 4 2 3
3 4 2 3
4 4 2 3
3 4 3 3
4 4 3 3
4 4 3 3
4 4 3 3
4 4 3 3
4 4 3 3
4 4 3 3
3 4 2 3
4 4 2 3
4 4 3 3
3 4 3 3
3 4 2 3
3 4 2 3
3 4 3 3
4 4 3 3
3 4 3 3
4 4 3 3
3 4 2 3
4 4 3 3
4 4 3 3
4 4 3 3
4 4 2 3
20
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 jumlah
3 4 4 4
3 4 4 3
3 4 4 2
3 4 4 3
3 4 4 4
3 4 3 3
3 3 3 3
3 4 4 4
3 3 4 3
3 3 4 4
3 3 4 3
3 3 4 3
3 4 2 2
3 4 3 4
3 3 4 4
3 4 4 3
3 4 4 4
3 4 4 3
3 4 4 3
3 3 4 3
3 3 4 4
3 3 4 3
3 2 4 4
3 3 4 3
3 3 3 4
4 3 2 3
3 2 2 2
4 3 3 2
3 4 4 4
4 4 4 3
3 3 3 4
4 3 4 4
3 4 4 3
4 3 4 4
3 3 3 3
4 4 3 4
4 3 3 3
4 3 2 3
4 3 4 3
2 3 3 4
3 4 4 3
2 3 3 4
2 3 3 3
3 3 2 4
3 3 4 3
4 3 3 4
3 3 4 3
3 4 3 3
3 3 4 4
3 3 3 3
3 3 3 4
4 3 4 3
3 4 3 3
3 3 3 4
4 4 2 4
4 3 4 3
3 3 3 4
4 4 4 3
4 3 4 3
3 3 3 3
4 3 3 3
3 3 3 3
3 2 3 4
4 3 4 3
4 4 4 4
5 3 3 3
5 4 4 4
4 3 3 3
4 4 4 4
3 3 3 3
4 3 4 4
3 4 3 3
4 3 4 4
4 3 3 3
3 3 4 3
4 3 4 3
3 2 3 3
3 2 3 3
4 4 4 3
3 3 3 4
3 3 3 4
4 4 3 4
3 3 4 4
4 3 3 3
3 4 4 4
3 3 4 3
4 3 4 4
3 4 3 4
4 3 3 3
3 3 3 4
4 4 4 4
3 4 4 3
4 3 3 3
3 4 4 3
3 3 3 4
4 4 4 4
3 3 3 3
4 4 4 4
3 3 3 3
4 4 4 4
3 4 4 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 4 3 3
2 3 2 4
3 3 4 3
4 4 4 4
4 5 4 4
4 5 4 4
3 4 4 3
3 3 3 3
4 3 4 4
3 4 4 3
4 3 3 4
3 3 3 3
3 4 3 3
4 4 4 4
4 3 4 3
4 4 4 4
3 3 3 3
4 4 4 4
4 3 3 4
3 4 4 3
4 3 3 4
4 4 4 4
3 3
3 3
2 2
3 3
3 2
4 4
3 2
4 3
3 3
4 3
3 2
3 3
3 2
3 2
4 3
3 3
3 2
3 2
4 2
4 3
3 3
4 2
3 3
3 3
3 3
3 3 155
3 2 145
3 3 145
3 3 159
3 3 153
3 3 156
3 2 156
3 3 163
2 2 156
3 3 157
3 3 152
3 3 158
3 3 148
3 3 156
3 3 155
3 3 158
3 2 155
3 2 148
3 3 157
3 3 154
4 3 163
2 3 149
3 3 163
3 3 152
3 3 159
21
p49
p50
p51
p52
p53
p54
p55
4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3
4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4
4 2 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4
4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4
4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3
4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2
4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3
4 3 3 3 3
4 2 3 3 3
4 3 3 3 4
4 2 3 3 4
4 3 3 3 4
4 3 3 3 4
4 3 3 3 4
22
Jumlah 127 93 93 91 86 85 115 106 92 91 104 98 98 127 126 107 105 106 124 113 128 85 96 96 113
4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3
4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
23
4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3
4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
121 107 106 100 104 106 117 107 109 110 111 104 112 114 112 112 111 110 102 86 93 91
20
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya; b. bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan; c. bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia; d. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia; e. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional; f. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri; g. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
h. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang; i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Mengingat
: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1.
Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2.
Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3.
Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4.
Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
5.
Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
6.
Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.
7.
Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
8.
Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masingmasing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
9.
Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syaratsyarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. 11. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. 12. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan. 13. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta. 14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu. 15. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum. 16. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. 17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pasal 2 Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. Pasal 3 Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk: a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
Pasal 4 Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. BAB II TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH Pasal 5 (1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban : a. b. c. d. e.
menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri; mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri; melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN TKI Pasal 8
Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk : a. bekerja di luar negeri; b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya; e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan; f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan; g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri; h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.
Pasal 9 Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk : a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan; b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. BAB IV PELAKSANA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI Pasal 10 Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari : a. Pemerintah; b. Pelaksana penempatan TKI swasta. Pasal 11 (1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 12 Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri. Pasal 13 (1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan : a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurangkurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah; d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurangkurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan; e. memiliki unit pelatihan kerja; dan f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI. (2) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.
(3) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan bentuk serta standar yang harus dipenuhi untuk sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 14 (1)
Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)
Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaksana penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri; b. telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI; c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang di audit akuntan publik; dan e. tidak dalam kondisi diskors. Pasal 15
Tata cara pemberian dan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 16 Deposito hanya dapat dicairkan dalam hal pelaksana penempatan TKI swasta tidak memenuhi kewajiban terhadap calon TKI/TKI sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penempatan. Pasal 17 (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi. (2) Pemerintah mengembalikan deposito kepada pelaksana penempatan TKI swasta apabila masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau SIPPTKI dicabut. (3) Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 18 (1) Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI swasta : a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam undangundang ini.
(2) Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri. (3) Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 19 Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain. Pasal 20 (1) Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan. (2) Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan. Pasal 21 (1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat membentuk kantor cabang di daerah di luar wilayah domisili kantor pusatnya. (2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta. (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 22 Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk : a. b. c. d.
melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI; melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI; menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama pelaksana penempatan TKI swasta. Pasal 23
Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.
Pasal 24 (1) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan. (2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan di negara tujuan.
Pasal 25 (1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri. (3) Berdasarkan hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah. (4) Pemerintah mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penetapan Mitra Usaha dan Pengguna baik bermasalah maupun tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 26 (1) Selain oleh Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaannya sendiri atas dasar izin tertulis dari Menteri. (2) Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan : a. perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia; b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri; c. perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia; d. TKI telah memiliki perjanjian kerja; e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi; dan f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN. (3) Ketentuan mengenai penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
BAB V TATA CARA PENEMPATAN Bagian Pertama Umum Pasal 27 (1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atas pertimbangan keamanan Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri. Pasal 28 Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Pasal 29 (1) Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. (2) Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional. Pasal 30 Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundangundangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Bagian Kedua Pra Penempatan TKI Pasal 31 Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi : a. pengurusan SIP; b. perekrutan dan seleksi; c. pendidikan dan pelatihan kerja; d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; e. pengurusan dokumen; f. uji kompetensi; g. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan h. pemberangkatan.
Paragraf 1 Surat Izin Pengerahan Pasal 32 (1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri. (2) Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus memiliki : a. perjanjian kerjasama penempatan; b. surat permintaan TKI dari Pengguna; c. rancangan perjanjian penempatan; dan d. rancangan perjanjian kerja. (3) Surat permintaan TKI dari Pengguna, perjanjian kerja sama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. (4) Tata cara penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 33 Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI. Paragraf 2 Perekrutan dan Seleksi Pasal 34 (1) Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurangkurangnya tentang : a. tata cara perekrutan; b. dokumen yang diperlukan; c. hak dan kewajiban calon TKI/TKI; d. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan e. tata cara perlindungan bagi TKI. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lengkap dan benar. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta. Pasal 35 Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan : a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun; b. sehat jasmani dan rohani; c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.
Pasal 36 (1) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (2) Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri. Pasal 37 Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dari pencari kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
Pasal 38 (1) Pelaksana penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan. (2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
Pasal 39 Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI, dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta.
Pasal 40 Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Paragraf 3 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Pasal 41 (1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. (2) Dalam hal TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pasal 42 (1) Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
(2) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk : a. membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI; b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri; c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan; dan d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI. Pasal 43 (1) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja. Pasal 44 Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja. Pasal 45 Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja. Pasal 46 Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan.
Pasal 47 Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 4 Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Pasal 48 Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui derajat kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.
Pasal 49 (1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi, yang ditunjuk oleh Pemerintah. (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Pasal 50 Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi. Paragraf 5 Pengurusan Dokumen Pasal 51 Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi : a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir; b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah; c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; d. sertifikat kompetensi kerja; e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi ; f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; g. visa kerja; h. perjanjian penempatan TKI; i. perjanjian kerja; dan j. KTKLN. Pasal 52 (1) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan. (2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta; b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI; c. nama dan alamat calon Pengguna; d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan; e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan Pengguna; f. jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja; g. waktu keberangkatan calon TKI; h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya; i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah; j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.
(3) Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pasal 53 Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Pasal 54 (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI. Bagian Ketiga Perjanjian Kerja Pasal 55 (1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. (2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. (3) Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta. (5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat : a.nama dan alamat Pengguna; b. nama dan alamat TKI; c.jabatan atau jenis pekerjaan TKI; d. hak dan kewajiban para pihak; e.kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan f. jangka waktu perjanjian kerja. Pasal 56 (1) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu. (3) Ketentuan mengenai jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 57 (1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau melalui pelaksana penempatan TKI swasta. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir.
Pasal 58 (1) Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. (2) Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta. (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 59 TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.
Pasal 60 Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.
Pasal 61 Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia.
Pasal 62 (1) Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah. (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan. Pasal 63 (1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan : a.telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri; b. telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan c.telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi. (2) Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 64 Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN. Pasal 65 Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan. Pasal 66 Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi syarat. Pasal 67 (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2). (2) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. (3) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat. Pasal 68 (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.
(2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 69 (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan. (2) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan pendalaman terhadap : a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan b. materi perjanjian kerja. (3) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab Pemerintah. (4) Ketentuan mengenai pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat Masa Tunggu di Penampungan Pasal 70 (1)
Pelaksana penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan.
(2)
Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.
(3)
Selama masa penampungan, pelaksana penempatan TKI swasta wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi.
(4)
Ketentuan mengenai standar tempat penampungan dan lamanya penampungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima Masa Penempatan Pasal 71 (1) Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. (2) Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.
Pasal 72 Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan. Bagian Keenam Purna Penempatan Pasal 73 (1) Kepulangan TKI terjadi karena: a. berakhirnya masa perjanjian kerja; b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir; c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan; d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi; e. meninggal dunia di negara tujuan; f. cuti; atau g. dideportasi oleh pemerintah setempat. (2) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pelaksana penempatan TKI berkewajiban : a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut; b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan; c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan; d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan; e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan f. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima. (3) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah bekerja sama mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI. Pasal 74 (1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan. (2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta. Pasal 75 (1) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI. (2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal : a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan; dan c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihakpihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan. (3) Pemerintah dapat mengatur kepulangan TKI. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketujuh Pembiayaan Pasal 76 (1) Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya : a. pengurusan dokumen jati diri; b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja. (2)
Biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
(3)
Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus transparan dan memenuhi asas akuntabilitas. BAB VI PERLINDUNGAN TKI Pasal 77
(1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Pasal 78 (1) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. (2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu. (3) Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 79 Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.
Pasal 80 (1) Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain : a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional; b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan. (2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 81 (1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri. (2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. (3) Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 82 Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan. Pasal 83 Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI. Pasal 84 Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 85 (1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah. (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.
BAB VIII PEMBINAAN Pasal 86 (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Pasal 87 Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dilakukan dalam bidang : a. informasi; b. sumber daya manusia; dan c. perlindungan TKI. Pasal 88 Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dilakukan dengan : a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat; b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri. Pasal 89 Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan : a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing; b. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 90 Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan : a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan; b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI; c. menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 91 (1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya. BAB IX PENGAWASAN Pasal 92 (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 93 (1)
Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Menteri.
(2)
Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
BAB X BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI Pasal 94 (1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. (3) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.
Pasal 95 (1)
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
(2)
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas : a.melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai : 1) dokumen; 2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); 3) penyelesaian masalah; 4) sumber-sumber pembiayaan; 5) pemberangkatan sampai pemulangan; 6) peningkatan kualitas calon TKI; 7) informasi; 8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Pasal 96
(1) Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional. Pasal 97 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 98 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu. (2) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI. (3) Pemberian pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan instansi yang terkait. Pasal 99 (1) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.
BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 100 (1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI; c. pencabutan izin; d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
BAB XII PENYIDIKAN Pasal 101 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI; g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI. (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 102 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang : a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Pasal 103 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang : a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50; f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. Pasal 104 (1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang : a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24; b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); c. mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; d. menempatkan TKI di Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 105 (1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia. (2) Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.
Pasal 106 (1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 107 (1)
Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin penempatan TKI di luar negeri sebelum berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.
(2)
Bagi pelaksana penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelum berlakunya Undang-undang ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak Undang-undang ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Undang-undang ini.
(3) Apabila pelaksana penempatan TKI swasta dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini, maka izin pelaksana penempatan TKI swasta yang bersangkutan dicabut oleh Menteri.
Pasal 108 Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undangundang ini.
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 109 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004 MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 133
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI I.
UMUM Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah penggangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi. Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja illegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.
Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi. Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan eksploitasi terhadap TKI. Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan. Terlebih lagi dengan mudahnya memperoleh informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi. Sementara bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah yang dampaknya mereka biasanya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan-pekerjaan “kasar”, tentunya memerlukan pengaturan berbeda dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Bagi mereka lebih diperlukan campur tangan Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal. Perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasikan suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu dalam Undang-undang ini, prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi.
Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan hak azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam Undang-undang ini, cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah merupakan tindakan pidana. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal untuk bekerja di negara penempatan. Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di negara tujuan penempatan. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Special Missions) Tahun 1969, dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak TKI. Dengan demikian Undang-undang ini diharapkan disamping dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Menempatkan warga negara Indonesia dalam pasal ini mencakup perbuatan dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja pada Pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan. Pasal 5 Ayat (1) Penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilakukan secara seimbang oleh Pemerintah dan masyarakat. Agar penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah perlu mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaannya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pelaksana penempatan TKI swasta sebelum berlakunya Undang-undang ini disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Jaminan bank dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah dimaksudkan agar ada jaminan untuk biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI di dalam negeri dan/atau TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI swasta atau menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta yang masih ada karena izin dicabut atau izin tidak diperpanjang atau TKI tersebut tidak diikutkan dalam program asuransi. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan sarana prasarana pelayanan penempatan TKI antara lain tempat penampungan yang layak, tempat pelatihan kerja, dan kantor. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Yang dimaksud dengan mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI adalah yang dalam praktek sering disebut dengan istilah “jual bendera” atau “numpang proses”. Apabila hal ini ditolerir, akan membuat kesulitan untuk mencari pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal terjadi permasalahan terhadap TKI. Pasal 20 Ayat (1) Pembentukan perwakilan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaksana penempatan TKI swasta. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Kantor cabang dapat dibentuk di provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Pengguna perseorangan dalam pasal ini adalah orang perseorangan yang mempekerjakan TKI pada pekerjaan-pekerjaan antara lain sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi atau perawat manusia lanjut usia, pengemudi, tukang kebun/taman. Pekerjaan–pekerjaan tersebut biasa disebut sebagai pekerjaan di sektor informal. Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Persetujuan Perwakilan Republik Indonesia meliputi dokumen perjanjian kerja sama penempatan, surat permintaan TKI, dan perjanjian kerja. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Perlindungan asuransi yang dimaksud dalam huruf ini sedikit-dikitnya sama dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pertimbangan keamanan pada ayat ini antara lain negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular. Pasal 28 Yang dimaksud dengan pekerjaan atau jabatan tertentu dalam pasal ini antara lain pekerjaan sebagai pelaut.
Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pelatihan kerja bagi calon TKI dapat dilakukan oleh lembaga pelatihan maupun unit pelatihan yang dimiliki pelaksana penempatan TKI swasta. Huruf d Pemeriksaaan psikologis dimaksudkan agar TKI tidak mempunyai hambatan psikologis dalam melaksanakan pekerjaannya di negara tujuan. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Surat permintaan TKI dari Pengguna dalam huruf ini dikenal dengan sebutan job order, demand letter atau wakalah. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Agar informasi dapat diterima secara benar oleh masyarakat, harus digunakan bahasa yang mudah dipahami. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 35 Huruf a Dalam prakteknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan Pengguna, yang dapat mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul-betul matang dari aspek kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa pelaksana penempatan TKI swasta tidak dibenarkan melakukan perekrutan melalui calo atau sponsor baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan mampu berkomunikasi dengan bahasa asing adalah mampu menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan di negara tujuan. Huruf d Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1) Sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan psikologi dalam ketentuan ini dapat merupakan milik pemerintah baik pusat maupun daerah dan/atau masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Paspor diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota setempat. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Jaminan yang dimaksudkan dalam huruf ini adalah pernyataan kesanggupan dari pelaksana penempatan TKI swasta untuk memenuhi janjinya terhadap calon TKI yang ditempatkannya. Misalnya, apabila dalam perjanjian penempatan pelaksana penempatan TKI swasta menjanjikan bahwa calon TKI yang bersangkutan akan dibayar sejumlah tertentu oleh Pengguna, dan ternyata dikemudian hari Pengguna tidak memenuhi sejumlah itu (yang tentunya dicantumkan dalam perjanjian kerja), maka pelaksana penempatan TKI swasta harus membayar kekurangannya.
Demikian pula apabila calon TKI dijanjikan akan diberangkatkan pada tanggal tertentu namun ternyata sampai pada waktunya tidak diberangkatkan, maka pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengganti kerugian calon TKI karena keterlambatan pemberangkatan tersebut. Dengan dimuatnya klausul perjanjian penempatan seperti ini, maka pelaksana penempatan TKI swasta didorong untuk mencari dan menempatkan calon TKI pada Pengguna yang tepat. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Dalam perjanjian penempatan dapat diperjanjikan bahwa apabila TKI setelah ditempatkan ternyata mengingkari janjinya dalam perjanjian kerja dengan Pengguna yang akibatnya pelaksana penempatan TKI swasta menanggung kerugian karena dituntut oleh Pengguna akibat perbuatan TKI tersebut, maka dalam perjanjian penempatan dapat diatur bahwa TKI yang melanggar perjanjian kerja harus membayar ganti rugi kepada pelaksana penempatan TKI swasta. Demikian pula dapat diatur sebaliknya bahwa apabila pelaksana penempatan TKI swasta mengingkari janjinya kepada TKI, maka dapat diperjanjikan bahwa pelaksana penempatan TKI swasta harus membayar ganti rugi kepada TKI. Huruf k Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Ayat (1) Oleh karena proses pengurusan dokumen atau pemeriksaan kesehatan calon TKI membutuhkan waktu yang relatif lama, dan mengingat pelaksanaan pelatihan kerja pada umumnya dipusatkan pada lokasi tertentu sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mereka dapat tinggal di penampungan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 71 Ayat (1) Pada dasarnya kewajiban untuk melaporkan diri sebagai seorang warga negara yang berada di negara asing merupakan tanggung jawab orang yang bersangkutan. Namun, mengingat lokasi penempatan yang tersebar, pelaksanaan kewajiban melaporkan diri dapat dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 72 Penempatan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan dalam ketentuan perjanjian kerja, misalnya di dalam perjanjian kerja TKI tersebut dipekerjakan dalam jabatan baby sitter (pengasuh bayi), maka pelaksana penempatan TKI swasta tersebut dilarang menempatkan pada jabatan selain jabatan yang tercantum dalam perjanjian kerja dimaksud. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Setiap negara tujuan atau Pengguna dapat menetapkan kondisi untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di negaranya. Oleh karena itu terdapat kemungkinan adanya tambahan biaya lainnya yang menjadi beban calon TKI. Agar calon TKI tidak dibebani biaya yang berlebihan, maka komponen biaya yang dapat ditambahkan serta besarnya biaya untuk dibebankan kepada calon TKI. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penetapan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu, dibahas dan dilakukan bersama oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hubungan Luar Negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang Keuangan, Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.
Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pemerintah termasuk di dalamnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas.
Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4445
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.14/MEN/X/2010 TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal 58 ayat (3), Pasal 63 ayat (2), Pasal 69 ayat (4), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2), UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; b. bahwa pengaturan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Keputusan Presiden Nomor 02/M/2007 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 3. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. 4. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. 5. Surat Permintaan TKI adalah surat dari pengguna dan/atau mitra usaha kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh Perwakilan RepubIik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan TKI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu. 2
6. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu. 7. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 8. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI. 9. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. 10. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. 11. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 13. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. 14. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 15. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. 16. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 17. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3
18. Dinas kabupaten/kota adalah instansi ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
yang
bertanggungjawab
di
bidang
19. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi. 20. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. BAB II PENGERAHAN Bagian Kesatu Pengurusan SIP Pasal 2 (1) PPTKIS yang akan merekrut calon TKI wajib memiliki SIP dari Menteri. (2) Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (3) Penunjukan pejabat penerbit SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 3 (1) Untuk memperoleh SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan: a. copy Perjanjian Kerjasama Penempatan TKI antara PPTKIS dengan pengguna atau mitra usaha PPTKIS; b. surat permintaan TKI dari pengguna; c. rancangan Perjanjian Kerja;dan d. rancangan Perjanjian Penempatan. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuat dalam bahasa negara tujuan penempatan dan/atau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta telah mendapat persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. (3) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rencana kerja penempatan yang telah disetujui maka SIP diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Pasal 4 SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), disampaikan kepada PPTKIS dengan tembusan pada dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota daerah rekrut. Pasal 5 (1) PPTKIS yang akan melakukan proses rekrut harus menggunakan SIP asli atau SIP yang telah dilegalisasi oleh pejabat penerbit SIP. (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja. 4
Pasal 6 Dalam hal PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna masih memiliki permasalahan di bidang penempatan dan perlindungan TKI dan belum terselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan, SIP tidak dapat diterbitkan atau dapat dibatalkan.
Pasal 7 (1) SIP memuat: a. nomor dan tanggal surat permintaan TKI; b. nama calon pengguna atau mitra usaha di negara tujuan penempatan; c. jumlah calon TKI yang akan direkrut pada provinsi yang bersangkutan; d. jenis pekerjaan/jabatan serta syarat-syarat dan kondisi kerja; e. jangka waktu berlakunya SIP;dan f. daerah rekrut. (2) Jangka waktu berlakunya SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan surat permintaan TKI dari pengguna dengan ketentuan tidak melebihi 6 (enam) bulan. (3) SIP dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan jangka waktu surat permintaan belum berakhir dan jumlah TKI belum terpenuhi. (4) Dalam hal jangka waktu berlakunya SIP berakhir dan jangka waktu surat permintaan masih berlaku, maka PPTKIS wajib mengajukan permohonan SIP baru dengan ketentuan jumlah TKI yang diminta di dalam surat permintaan belum terpenuhi.
Bagian Kedua Pendaftaran, Rekrut, dan Seleksi Paragraf 1 Pendaftaran Pasal 8 (1) Pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada dinas kabupaten/kota dengan tidak dipungut biaya. (2) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan: a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang; b. surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan; c. surat izin dari suami/isteri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah; d. memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari dinas kabupaten/kota;dan e. memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.
5
Paragraf 2 Rekrut Pasal 9 (1) PPTKIS yang telah memperoleh SIP, melaporkan pada dinas provinsi daerah rekrut dan BP3TKI untuk memperoleh surat pengantar rekrut. (2) Untuk memperoleh surat pengantar rekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS wajib menunjukkan SIP asli atau copy yang telah dilegalisir dan rancangan perjanjian penempatan. (3) Dinas provinsi menentukan daerah rekrut di wilayah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan menerbitkan surat pengantar rekrut dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
Pasal 10 Perekrutan calon TKI didahului dengan memberikan informasi yang sekurangkurangnya memuat: a. lowongan, jenis, dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan; b. lokasi dan lingkungan kerja; c. tata cara perlindungan bagi TKI dan risiko yang mungkin dihadapi; d. waktu, tempat, dan syarat pendaftaran; e. tata cara dan prosedur perekrutan; f. persyaratan calon TKI; g. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh; h. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi, dan kondisi negara tujuan penempatan; i. kelengkapan dokumen penempatan TKI; j. biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya;dan k. hak dan kewajiban calon TKI.
Pasal 11 (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan jabatan, yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja. (2) Penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh dinas kabupaten/kota bersama-sama dengan PPTKIS.
Pasal 12 (1) Petugas PPTKIS bersama-sama dengan petugas dinas kabupaten/kota melakukan rekrut calon TKI yang terdaftar di dinas kabupaten/kota. (2) Petugas PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus karyawan PPTKIS dan terdaftar pada dinas kabupaten/kota di daerah rekrut serta dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan surat tugas dari penanggung jawab PPTKIS. 6
Pasal 13 Petugas PPTKIS dilarang memungut biaya rekrut kepada calon TKI.
Paragraf 3 Seleksi Pasal 14 Seleksi calon TKI, meliputi: a. administrasi; b. minat, bakat, dan keterampilan calon TKI.
Pasal 15 Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
Pasal 16 (1) Seleksi minat, bakat, dan keterampilan calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja dinas kabupaten/kota setempat bersama petugas PPTKIS, sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI. (2) Dalam hal tertentu petugas PPTKIS dapat mengikutsertakan pengguna dan/atau mitra usaha untuk mewawancarai calon TKI, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada dinas kabupaten/kota.
Pasal 17 Dalam hal pengguna dan/atau mitra usaha ikut serta dalam kegiatan wawancara, maka pengguna dan/atau mitra usaha wajib datang ke Indonesia untuk melakukan wawancara terhadap calon TKI yang terdaftar pada dinas kabupaten/kota.
Pasal 18 (1) Seleksi minat, bakat, dan keterampilan terhadap calon TKI dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. (2) Dalam hal seleksi minat, bakat, dan keterampilan membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari kerja harus mendapat persetujuan dari dinas kabupaten/kota.
Pasal 19 (1) Dalam hal seleksi calon TKI telah dilakukan, pengantar kerja atau petugas antar kerja dinas kabupaten/kota bersama petugas PPTKIS membuat daftar nominasi calon TKI yang lulus seleksi. 7
(2) PPTKIS wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI dengan calon TKI yang telah lulus seleksi yang diketahui oleh dinas kabupaten/kota dan menyerahkan bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan. (3) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada: a. calon TKI yang bersangkutan; b. PPTKIS yang bersangkutan; c. dinas kabupaten/kota;dan d. BP3TKI. (4) Dinas kabupaten/kota menerbitkan Berita Acara hasil seleksi calon TKI berdasarkan daftar nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan disampaikan pada PPTKIS dengan tembusan pada dinas provinsi dan BP3TKI. (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat kabupaten/kota mengeluarkan rekomendasi penerbitan paspor TKI.
(4),
dinas
Pasal 20 Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BP3TKI melakukan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
Pasal 21 (1) PPTKIS dapat melakukan penampungan terhadap calon TKI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani Perjanjian Penempatan, untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, dan pengurusan dokumen. (2) Dalam hal PPTKIS melakukan penampungan terhadap calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan di tempat penampungan sesuai dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan Pasal 22 (1) Setiap calon TKI wajib memiliki kemampuan atau kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja dan/atau pengalaman kerja. (2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan/atau kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat pencapaian kompetensi kerja. (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh melalui uji kompetensi, dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (4) Sertifikat pencapaian kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh melalui pelatihan berbasis kompetensi.
8
Pasal 23 Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Pasal 24 (1) PPTKIS wajib membantu dan memfasilitasi calon TKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
(2) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III PERJANJIAN KERJA Pasal 25 (1) Hubungan kerja antara pengguna menandatangani Perjanjian Kerja.
dan
TKI
terjadi
setelah
para
pihak
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Pasal 26 (1) Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat: a. nama dan alamat pengguna; b. nama dan alamat TKI; c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI; d. hak dan kewajiban para pihak; e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial;dan f. jangka waktu Perjanjian Kerja. (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berdasarkan rancangan Perjanjian Kerja yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
Pasal 27 (1) Perjanjian Kerja ditandatangani calon TKI setelah lulus seleksi, memiliki dokumen TKI, sehat jasmani dan rohani, mengikuti dan lulus pelatihan. (2) Perjanjian Kerja ditandatangani calon TKI pada saat mengikuti PAP dihadapan pejabat dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota. (3) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerja calon TKI harus membaca dan memahami seluruh isi Perjanjian Kerja, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban. 9
Pasal 28 (1) Perjanjian Kerja dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk TKI dan 1 (satu) untuk pengguna. (2) Perjanjian Kerja dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 29 (1) Perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. isi Perjanjian Kerja harus lebih baik atau sekurang-kurangnya sama dengan Perjanjian Kerja sebelumnya; b. jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja paling lama 2 (dua) tahun; c. persetujuan dari keluarga/orang tua/wali;dan d. memperpanjang kepesertaan asuransi TKI. (2) Dalam perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna berkewajiban menanggung: a. premi asuransi TKI sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri; b. legalisasi Perjanjian Kerja perpanjangan; c. imbalan jasa (company fee) bagi PPTKIS pengirim dan mitra usaha;dan d. menyediakan tiket pulang pergi bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dan pengguna berbadan hukum sesuai dengan Perjanjian Kerja. (3) Perjanjian Kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan. (4) Perjanjian Kerja perpanjangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan pengurusannya dilakukan oleh perwakilan PPTKIS.
Pasal 30 (1) Perjanjian Kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak. (2) Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja, maka perubahan Perjanjian Kerja wajib disetujui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
BAB IV PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN Pasal 31 PPTKIS wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program PAP. Pasal 32 (1) Program PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diselenggarakan oleh BP3TKI dan difasilitasi oleh dinas provinsi. (2) Biaya pelaksanaan PAP dibebankan kepada anggaran Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 10
Pasal 33 (1) PPTKIS wajib mendaftarkan setiap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki dokumen untuk mengikuti PAP kepada penyelenggara dan/atau pelaksana PAP. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan rancangan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja calon TKI.
Pasal 34 Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum berangkat ke luar negeri, calon TKI harus sudah selesai mengikuti PAP.
Pasal 35 PAP dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap: a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan, yang meliputi materi: 1) peraturan keimigrasian; 2) peraturan ketenagakerjaan;dan 3) peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara penempatan. b. materi Perjanjian Kerja, yang meliputi: 1) jenis pekerjaan; 2) hak dan kewajiban TKI dan Pengguna Jasa TKI; 3) upah, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, asuransi; 4) jangka waktu Perjanjian Kerja dan tata cara perpanjangan Perjanjian Kerja;dan 5) cara penyelesaian masalah/perselisihan. c.
materi lain yang dianggap perlu.
Pasal 36 (1) Dalam hal-hal tertentu penyelenggara PAP dapat mengikutsertakan narasumber lain yang diperlukan dalam penempatan dan perlindungan TKI. (2) Materi lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PAP ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 37 (1) Calon TKI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh BP3TKI. (2) Dalam hal calon TKI akan bekerja kembali di negara yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti PAP tidak diwajibkan mengikuti PAP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan TKI yang bersangkutan ke Indonesia.
11
BAB V KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI Pasal 38 (1) Setiap calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh Kepala BNP2TKI. (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi penomoran secara terpusat oleh BNP2TKI.
Pasal 39 (1) KTKLN berbentuk empat persegi panjang, ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm (ukuran kartu) dengan bahan dasar terbuat dari bahan mika, yang menampilkan lambang negara, nama dan pas photo TKI, nomor paspor TKI, nomor dan jangka waktu berlakunya KTKLN, serta tanda tangan dan nama jelas Kepala BNP2TKI. (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan jati diri TKI (nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, dan sidik jari), dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna, dan kepesertaan asuransi. (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termuat dalam sistem pendataan TKI pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKO TKLN) di BNP2TKI dan dapat diakses secara on-line oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 40 Untuk mendapatkan KTKLN, calon TKI harus memenuhi persyaratan: a. memiliki dokumen penempatan TKI di luar negeri; b. mengikuti PAP yang dibuktikan dengan surat keterangan; c. diikutsertakan dalam program asuransi TKI yang dibuktikan dengan Kartu Peserta Asuransi (KPA); d. telah dibayarkan biaya pembinaan TKI yang dibuktikan dengan bukti setor pada bank yang telah ditunjuk;dan e. telah menandatangani perjanjian kerja.
Pasal 41 (1) Calon TKI, PPTKIS, atau perusahaan yang menempatkan calon TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri, mengajukan permohonan pembuatan KTKLN kepada BP3TKI. (2) KTKLN diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dinilai lengkap, sah, dan benar.
12
BAB VI KOORDINASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI DAERAH Pasal 42 Dinas provinsi mengkoordinasikan BP3TKI, dinas kabupaten/kota dan instansi pemerintah terkait dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai tugas masing-masing.
BAB VII SISTEM LAYANAN SATU ATAP DI DAERAH Pasal 43 Guna memberikan pelayanan terbaik penempatan dan perlindungan TKI, Gubernur sebagai wakil Pemerintah, dapat menyelenggarakan layanan satu atap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 44 Koordinasi pelaksanaan layanan satu atap dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah dengan melibatkan BP3TKI, dinas provinsi, dinas kabupaten/kota, dan instansi pemerintah terkait sesuai tugas masing-masing.
BAB VIII KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIBEBANKAN KEPADA CALON TKI Pasal 45 (1) PPTKIS hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya: a. pengurusan dokumen jati diri; b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; d. visa kerja; e. akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan; f. tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (airport tax); g. transportasi lokal sesuai jarak asal TKI ke tempat pelatihan/penampungan; h. jasa perusahaan;dan i. premi asuransi. (2) PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon TKI yang telah ditanggung calon pengguna.
Pasal 46 (1) Menteri menetapkan besarnya biaya penempatan sesuai dengan negara tujuan penempatan. (2) PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan kepada calon TKI/TKI di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1). 13
Pasal 47 PPTKIS wajib mencantumkan besarnya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada calon TKI dalam Perjanjian Penempatan dan tidak boleh melebihi biaya yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 48 PPTKIS tidak boleh memungut biaya penempatan kepada calon TKI sebelum Perjanjian Penempatan ditandatangani oleh PPTKIS dan calon TKI.
BAB IX PENEMPATAN TKI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI Pasal 49 Penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah;atau c. perusahaan swasta bukan PPTKIS. Pasal 50 (1) Penempatan TKI oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau perusahaan swasta bukan PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan dalam hal perusahaan: a. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri; b. memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya; c. memperluas usaha di negara tujuan penempatan;atau d. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (3) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan: a. surat pernyataan bahwa TKI akan ditempatkan pada perusahaan sendiri yang berdomisili di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c; b. kontrak pekerjaan antara perusahaan pemohon dengan pemberi pekerjaan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; c. bukti dari instansi berwenang di luar negeri yang menunjukkan adanya perluasan usaha/investasi perusahaan yang bersangkutan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; d. dokumen status kepegawaian TKI yang akan ditempatkan; e. pernyataan tertulis tentang kesediaan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan, kesejahteraan, pemulangan dan perlindungan TKI;dan f. TKI yang akan ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi. (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan lengkap, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja. 14
Pasal 51 Sebelum keberangkatan calon TKI, perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, wajib mengurus KTKLN dengan melampirkan sebagai berikut: a. persetujuan penempatan;dan b. bukti keikutsertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi.
BAB X TKI YANG BEKERJA SECARA PERSEORANGAN Pasal 52 (1) Untuk dapat bekerja secara perseorangan calon TKI harus mengajukan permohonan kepada BNP2TKI guna mendapatkan KTKLN dengan melampirkan persyaratan memiliki: a. bukti permintaan calling visa dari pengguna TKI; b. perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh pengguna dan TKI. (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terpenuhi, BNP2TKI menerbitkan KTKLN dalam waktu 1 (satu) hari kerja. (3) TKI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melapor pada dinas kabupaten/kota dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
BAB XI LAYANAN DATA DAN INFORMASI TKI Pasal 53 (1) Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI diselenggarakan secara terpadu melalui sistem on-line dan dapat diakses oleh publik. (2) Penyelenggaraan layanan data dan informasi TKI dilakukan oleh BNP2TKI.
Pasal 54 Layanan data dan informasi TKI sekurang-kurangnya memuat: a. identitas TKI meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan pas photo; b. nomor paspor; c. nomor KTKLN; d. nama dan alamat PPTKIS yang menempatkan TKI; e. nama dan alamat mitra usaha dan/atau pengguna; f. nomor perjanjian penempatan; g. nomor perjanjian kerja; h. tanggal keberangkatan;dan i. kepersertaan asuransi.
15
BAB XII PEMANTAUAN PENEMPATAN TKI Pasal 55 (1) PPTKIS wajib memantau keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. nama dan alamat pengguna; b. kesesuaian jabatan dan tempat kerja; c. pemenuhan hak-hak TKI;dan d. kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara langsung oleh PPTKIS dan/atau berkoordinasi dengan mitra usaha dan/atau pengguna di negara penempatan. (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI.
BAB XIII PELAYANAN KEPULANGAN TKI Pasal 56 (1) Kepulangan TKI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab PPTKIS. (2) PPTKIS harus menghubungi TKI dan/atau pengguna/mitra usahanya selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja untuk memastikan kepulangan TKI. (3) PPTKIS wajib melaporkan jadual kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan secara tertulis melalui mitra usahanya dan/atau perwakilan PPTKIS dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI.
Pasal 57 (1) Pelayanan kepulangan TKI dilakukan melalui Pos Pelayanan TKI di pelabuhan embarkasi/debarkasi. (2) Pelayanan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dapat mengikutsertakan instansi/lembaga terkait.
16
Pasal 58 Pos Pelayanan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dalam melaksanakan pelayanan kepulangan TKI, mempunyai tugas: a. memantau kedatangan TKI sesuai jadual kepulangan berkoordinasi dengan instansi terkait; b. memandu TKI dengan cara memberikan arahan yang berkaitan dengan perlindungan; c. melakukan pendataan yang meliputi negara asal penempatan TKI, nama dan alamat pengguna, PPTKIS pengirim, nomor dan tanggal paspor, tanggal keberangkatan dan kepulangan, daerah asal TKI dan sebab-sebab kepulangan; d. menangani TKI bermasalah berupa fasilitasi pemenuhan hak-hak TKI; e. menangani TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental; f. mendata dan fasilitasi TKI cuti; g. mendata dan fasilitasi TKI yang memperpanjang masa Perjanjian Kerja; h. fasilitasi kepulangan TKI berupa layanan transportasi, jasa keuangan dan jasa pengiriman barang; i. melakukan pengamanan pemulangan TKI di debarkasi;dan j. melakukan monitoring kepulangan TKI sampai ke daerah asal.
Pasal 59 Dalam hal kepulangan TKI disebabkan karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi atau terjadi perselisihan TKI dengan pengguna yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, maka PPTKIS wajib membantu penyelesaian hak-hak TKI yang belum terpenuhi.
BAB XIV PELAPORAN Pasal 60 (1) BNP2TKI selaku pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri wajib melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pelayanan penerbitan SIP; b. pelayanan penerbitan KTKLN; c. pelaksanaan PAP; d. pelayanan penempatan TKI; e. penyelesaian permasalahan TKI; f. pelayanan kepulangan TKI;dan g. hal lain yang diangap perlu. BAB XV PENGAWASAN Pasal 61 Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 17
BAB XVI KOORDINASI Pasal 62 (1) Menteri menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Kepala BNP2TKI dalam rangka peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali. (2) Apabila dianggap perlu Rapat Koordinasi dapat melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait serta pemangku kepentingan. (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai: a. forum komunikasi dan konsultasi dalam penyelesaian masalah di bidang penempatan dan perlindungan TKI; b. sarana evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri di bidang penempatan dan perlindungan TKI yang dilaksanakan oleh BNP2TKI; c. monitoring dan evaluasi kinerja BNP2TKI dan instansi terkait menyangkut penanganan persoalan-persoalan TKI yang muncul;dan d. mekanisme penyampaian masukan, usulan, dan laporan dari Kepala BNP2TKI kepada Menteri terkait dengan pelaksanaan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI.
BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 63 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 (1) KTKLN atau sejenisnya yang selama ini digunakan oleh TKI sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja. (2) Bagi TKI yang telah menyelesaikan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ingin bekerja kembali ke luar negeri, wajib memiliki KTKLN sesuai Peraturan Menteri ini.
18
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka: 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/VIII/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VIII/2009 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;dan 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.18/MEN/VIII/2009 tentang Bentuk, Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 66 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2010 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd PATRIALIS AKBAR, S.H.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 515
19
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja; Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA.
BAB I . . .
-2BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. 2. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan. 3. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. 4. Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RTK adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja. 5. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. 6. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
maupun. . .
-3maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. 7. Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat RTK Makro adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja makro. 8. Rencana Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat RTK Mikro adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja mikro. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pasal 2 (1) Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah melakukan pengelolaan informasi ketenagakerjaan. (2) Pengelolaan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan. Pasal 3 (1) Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB II . . .
-4BAB II JENIS, SUMBER DAN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN Bagian kesatu Jenis Informasi Ketenagakerjaan Pasal 4 (1) Jenis informasi ketenagakerjaan terdiri dari: a. informasi ketenagakerjaan umum, meliputi: 1. penduduk; 2. tenaga kerja; 3. angkatan kerja; 4. penduduk yang bekerja; dan 5. penganggur. b. informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, meliputi: 1. 2.
standar kompetensi kerja; lembaga pelatihan;
3.
asosiasi profesi;
4. 5. 6.
tenaga kepelatihan; lulusan pelatihan; kebutuhan pelatihan;
7. 8.
sertifikasi tenaga kerja; jenis pelatihan; dan
9.
tingkat produktivitas.
c. informasi penempatan tenaga kerja, meliputi: 1. kesempatan kerja; 2. 3. 4.
pencari kerja; lowongan kerja lembaga penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri; dan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
d. informasi . . .
-5d. informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja, meliputi: 1. usaha mandiri; 2. 3.
tenaga kerja mandiri; tenaga kerja sukarela;
4.
teknologi padat karya; dan
5.
teknologi tepat guna.
e. informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, meliputi: 1. pengupahan; 2. 3.
perusahaan; kondisi dan lingkungan kerja;
4.
serikat pekerja/serikat buruh;
5. 6. 7.
asosiasi pengusaha; perselisihan hubungan industrial; pemogokan;
8. 9.
penutupan perusahaan; pemutusan hubungan kerja;
10. jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja; 11. kecelakaan kerja; 12. keselamatan dan kesehatan kerja; 13. penindakan pelanggaran; 14. pengawasan ketenagakerjaan; dan 15. fasilitas kesejahteraan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan karakteristik data dari jenis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Bagian Kedua Sumber Informasi Ketenagakerjaan Pasal 5 (1) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diperoleh dari sumber antara lain:
a. kementerian . . .
-6a. kementerian negara, departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat; b. instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota; c. instansi pemerintah kabupaten/kota;
provinsi
dan
d. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; e. perguruan tinggi; f. lembaga swadaya masyarakat; g. perusahaan swasta; h. asosiasi pengusaha; dan i. serikat pekerja/serikat buruh. (2) Selain sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui kegiatan survei, media cetak dan elektronik.
Bagian Ketiga Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Pasal 6 (1) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengumpulannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung, baik konvensional maupun elektronik, secara berkala dan insidental. (2) Cara penyampaian informasi ketenagakerjaan dari perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 (1) Informasi ketenagakerjaan yang telah dikumpulkan, diolah dengan menggunakan metoda statistika atau metoda lainnya, baik secara manual maupun komputasi sesuai dengan peruntukannya.
(2) Ketentuan . . .
-7(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan metoda statistika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 8 Informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan dan diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disimpan dalam sistem database.
Pasal 9 (1) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disajikan dalam bentuk tabel, grafik, peta, dan narasi. (2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan dalam bentuk cetakan dan/atau media elektronik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyajian informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 10 (1) Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan pada instansi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhannya, kecuali informasi yang bersifat rahasia. (3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berwenang untuk menolak permintaan informasi ketenagakerjaan dari pengguna, yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan/atau informasi ketenagakerjaan yang bersifat rahasia.
(4) Untuk . . .
-8(4) Untuk memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna tidak dipungut biaya. BAB III JENIS DAN TATA CARA PENYUSUNAN PTK Bagian Kesatu Jenis PTK Pasal 11 (1) PTK terdiri atas PTK Makro dan PTK Mikro. (2) PTK Makro terdiri atas lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral. (3) PTK Makro lingkup kewilayahan meliputi: a. PTK nasional; b. PTK provinsi; dan c. PTK kabupaten/kota. (4) PTK Makro lingkup sektoral meliputi: a. PTK sektor dan sub sektor nasional; b. PTK sektor dan sub sektor provinsi; dan c. PTK sektor dan sub sektor kabupaten/kota. (5) PTK Mikro terdiri atas lingkup badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya. Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan PTK Makro Pasal 12 (1) Penyusunan PTK Makro di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
(2) Penyusunan . . .
-9(2)
Penyusunan PTK Makro lingkup sektoral/sub sektoral nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, dilakukan oleh instansi Pemerintah pembina sektor atau lapangan usaha yang bersangkutan di pusat.
(3) Penyusunan PTK Makro lingkup sektoral/sub sektoral di provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh instansi pemerintah yang membidangi sektor atau lapangan usaha yang bersangkutan di provinsi atau kabupaten/kota. (4) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 13 Untuk menyusun PTK Makro diperlukan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan informasi terkait lainnya. Pasal 14 RTK Makro sebagai hasil dari PTK Makro paling sedikit memuat informasi tentang: a. persediaan tenaga kerja; b. kebutuhan tenaga kerja; c. neraca tenaga kerja; dan d. arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan. Pasal 15 (1) Persediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a penghitungannya dilakukan dengan pendekatan tingkat partisipasi angkatan kebutuhan tenaga kerja atau luaran pendidikan.
(2) Kebutuhan . . .
- 10 -
(2) Kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, penghitungannya dilakukan dengan pendekatan kebutuhan tenaga kerja dan pendekatan pendayagunaan tenaga kerja, dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja internasional. (3) Neraca tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, disusun dengan membandingkan antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja, untuk mengetahui kesenjangan tenaga kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metoda penghitungan persediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghitungan kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 16 (1) Arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, disusun berdasarkan RTK. (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok-pokok pikiran pemecahan masalah ketenagakerjaan. (3) Strategi pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat cara pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan. (4) Program pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kegiatan untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan strategi pembangunan ketenagakerjaan.
Pasal 17 . . .
- 11 -
Pasal 17 (1) RTK Makro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi pemerintah pembina sektor lapangan usaha yang bersangkutan di tingkat pusat.
Pasal 18 (1) PTK nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, diselenggarakan oleh instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan instansi pemerintah lain dan lembaga-lembaga terkait. (2) PTK provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan PTK sektoral/sub sektoral provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan instansi vertikal dan lembaga-lembaga terkait. (3) PTK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dan PTK sektoral/sub sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan instansi vertikal dan lembaga-lembaga terkait. (4) PTK sektoral/sub sektoral nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, diselenggarakan oleh instansi pemerintah pembina sektor lapangan usaha dengan melibatkan instansi pemerintah lain dan lembaga-lembaga terkait.
Pasal 19 . . .
- 12 Pasal 19 (1)
PTK nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), menghasilkan RTK nasional.
(2)
PTK provinsi dan PTK sektoral/sub sektoral provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), menghasilkan RTK provinsi dan RTK sektoral/sub sektoral provinsi.
(3)
PTK kabupaten/kota dan PTK sektoral/sub sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), menghasilkan RTK kabupaten/kota dan RTK sektoral/sub sektoral kabupaten/kota.
(4)
PTK sektoral/sub sektoral nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), menghasilkan RTK sektoral/sub sektoral nasional. Bagian Ketiga Tata Cara Penyusunan PTK Mikro Pasal 20
(1) Penyusunan PTK Mikro diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. (2) PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunannya dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 21 RTK Mikro sebagai hasil dari PTK Mikro paling sedikit memuat informasi tentang : a. b. c.
persediaan pegawai; kebutuhan pegawai; neraca pegawai; dan
d.
program kepegawaian.
Pasal 22 . . .
- 13 Pasal 22 Informasi persediaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, disusun berdasarkan kekuatan pegawai yang dirinci menurut jabatan, status kepegawaian, jenjang dan bidang pendidikan akhir, usia, jenis kelamin, pelatihan dan pengalaman kerja. Pasal 23 Informasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b termasuk kebutuhan pegawai berstatus tenaga asing, dihitung berdasarkan beban kerja yang dirinci menurut jabatan, status kepegawaian, jenjang dan bidang pendidikan akhir, usia, jenis kelamin, pelatihan, dan pengalaman kerja. Pasal 24 Neraca pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, disusun dengan membandingkan antara persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai baik jumlah maupun kualifikasi. Pasal 25 Program kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf d, paling sedikit memuat :
dalam
a. pola pembinaan karier; b. program perekrutan, pemensiunan pegawai;
seleksi,
penempatan
serta
c. pelatihan dan pengembangan pegawai; d. perlindungan, pengupahan serta jaminan sosial; dan e. produktivitas kerja. Pasal 26 (1)
RTK Mikro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Setiap . . .
- 14 (2)
Setiap tahun RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian untuk disesuaikan dengan perkembangan lembaga atau perusahaan.
Pasal 27 Ketentuan lebih lanjut mengenai metoda yang digunakan untuk menyusun RTK Mikro diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PTK Bagian Kesatu Tata Cara Pelaksanaan PTK Makro Pasal 28 Pelaksanaan PTK Makro meliputi kegiatan sosialisasi, pencapaian sasaran, pemantauan, evaluasi, penyesuaian sasaran, dan pelaporan hasil pelaksanaan RTK Makro. Pasal 29 (1) RTK nasional dan RTK sektoral/sub sektoral nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan tingkat nasional. (2) RTK provinsi dan RTK sektoral/sub sektoral provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, dengan mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan tingkat provinsi. (3) RTK...
- 15 -
(3) RTK kabupaten/kota dan RTK sektoral/sub sektoral kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan tingkat kabupaten/kota. Pasal 30 RTK nasional, RTK provinsi, RTK kabupaten/kota, RTK sektoral/sub sektor nasional, RTK sektoral/sub sektor provinsi, RTK sektoral/sub sektor kabupaten/kota dilaksanakan untuk: a. memperluas kesempatan kerja; b. meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja; c. meningkatkan kualitas tenaga kerja; d. meningkatkan produktivitas tenaga kerja; dan e. meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan pekerja. Pasal 31 (1) RTK nasional, RTK provinsi, RTK kabupaten/kota disosialisasikan oleh instansi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (2) RTK sektoral/sub sektoral nasional, RTK sektoral/sub sektoral provinsi dan RTK sektoral/sub sektoral kabupaten/kota disosialisasikan oleh instansi pemerintah pembina sektoral/sub sektoral tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Pasal 32 Instansi pemerintah yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RTK secara berkala. Pasal 33…
- 16 Pasal 33 (1) Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkat nasional disampaikan oleh Menteri kepada Presiden sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan nasional. (2) Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkat provinsi disampaikan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan provinsi. (3) Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkat kabupaten/kota disampaikan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan kepada bupati/walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan kabupaten/kota. (4) Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/sub sektoral untuk tingkat nasional disampaikan oleh instansi sektoral/sub sektoral kepada Menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan nasional. (5) Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/sub sektoral untuk tingkat provinsi disampaikan oleh instansi sektoral/sub sektoral kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan provinsi. (6) Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/sub sektoral untuk tingkat kabupaten/kota disampaikan oleh instansi sektoral/sub sektoral kepada bupati/walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan kabupaten/kota. Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan hasil pelaksanaan RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua . . .
- 17 -
Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan RTK Mikro Pasal 35 RTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya. Pasal 36 (1) Sasaran pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipantau secara berkala untuk mengetahui tingkat pencapaiannya. (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan RTK Mikro. Pasal 37 (1) RTK Mikro disosialisasikan oleh pimpinan lembaga/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada unit kerja di lingkungannya. (2) Sosialisasi RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan komitmen dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Pasal 38 (1) Instansi/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menyusun laporan hasil pelaksanaannya.
(2) Ketentuan . . .
- 18 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN Pasal 39 (1) Pemantauan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan dilakukan secara berjenjang oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup kewilayahan dilakukan secara berjenjang oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (3) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro lingkup sektoral dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (4) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 40 (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, ditujukan untuk mengetahui keberhasilan dan masalah yang dihadapi.
(2) Pemantauan. . .
- 19 (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Pasal 41 (1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 42 (1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain konsultasi, bimbingan, pelatihan dan sosialisasi. Pasal 43 (1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dan RTK Mikro sesuai dengan kewenangan masingmasing. (2) Pembinaan...
- 20 (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain konsultasi, bimbingan, pelatihan dan sosialisasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dan RTK Mikro sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 44 (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pengembangan sistem informasi dalam rangka pengelolaan informasi ketenagakerjaan di instansi pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau APBD kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat daerah. (2) Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan PTK Makro di instansi pemerintah dibebankan pada APBN, APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota. (3) Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan PTK Mikro di badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan. (4) Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PTK Mikro pada lembaga/perusahaan swasta dibebankan kepada lembaga/perusahaan swasta yang bersangkutan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP
.
Pasal 45 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 21 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 34
- 22 -
Dokumentasi
Wawancara dengan ibu Hj.Inue Irawati bagian Bidang Pembinaan Dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) di Disnakertrans Kabupaten Serang Tenatang SISKOTKLN
Operator SISKOTKLN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang
Ruangan Bidang Pembinaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seran
Papan nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang
Papan nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang
Papan nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(BNP3TKI)-Serang Wilayah Kerja Provinsi Banten
Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(BNP3TKI)-Serang Wilayah Kerja Provinsi Banten
Wawancara dengan bapak Hary bagian SISKOTKLN di BNP3TKI Serang
Wawancara dengan bapak uki bagian Tata Usaha BNP3TKI Serang
Layanan pengaduan kasus TKI BNP3TK
Pelayanan KTKLN TKI MANDIRI dan Pelayanan KTKLN & PAP PPTKIS
Dokumen yang harus dimiliki TKI untuk berkerja ke laur negeri
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Identitas Pribadi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Nama Tempat Tanggal Lahir Kewarganegaraan Jenis Kelamin Golongan Darah Agama Pekerjaan Status Perkawinan Alamat Alamat Email
: Asep Hidayat : Serang, 23 Oktober 1992 : Indonesia : Laki – laki :A : Islam : Pelajar/Mahasiswa : Belum Menikah : KP. Sebe RT/RW 18/05 Kopo Serang :
[email protected] [email protected]
Riwayat Pendidikan 1. 2. 3. 4.
SD Garut 2 Serang SMP Negeri 1 Kopo Serang SMA Negeri 2 Rangkasbitung S1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
Riwayat Keluarga 1. 2.
Ayahanda Ibunda
: Halimi : Yayah Julaeha
Kemampuan 1. 2.
Informasi Teknologi Online Bahasa
: Bisa Office, Exell, Power Point Dan : Bahasa Indonesia (Aktif) Inggris (Pasif)
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya Hormat saya,
