SKRIPSI ANALISIS PEMAKNAAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BPKP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
ANDRE SABAM P. MUNTHE
HALAMAN SAMPUL su
DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2017
i
SKRIPSI ANALISIS PEMAKNAAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BPKP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI disusun dan diajukan oleh ANDRE SABAM P MUNTHE
HALAMAN JUDUL su
kepada
DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2017
ii
SKRIPSI ANALISIS PEMAKNAAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BPKP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI disusun dan diajukan oleh ANDRE SABAM P MUNTHE A31115712
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Makassar, 1 Februari 2017 Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS., CA NIP 19630116 198810 1 001
Drs. M. Natsir Kadir, M.Si, Ak., CA NIP 19530812 198703 1 001
Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin HALAMAN PERSETUJUAN
Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA NIP 19650925 199002 2 001
iii
SKRIPSIN ANALISIS PEMAKNAAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BPKP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI disusun dan diajukan oleh
ANDRE SABAM P. MUNTHE A31115712 Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 16 Februari 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan Menyetujui, Panitia Penguji No.
Nama Penguji
Jabatan
Tanda Tangan
1.
Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS., CA
Ketua
1 ........................
2.
Drs. M. Natsir Kadir, M.Si., Ak., CA
Sekretaris
2 ........................
3.
Dr. Ratna A. Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA
Anggota
3 ........................
4.
Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP, CA
Anggota
4 ........................
5.
Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA
Anggota
5 ........................
Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA. NIP 19650925 199002 2 001
iv
PERNYATAAN KEASLIAN Saya yang bertandatangan di bawah ini, nama
:
Andre Sabam P Munthe
NIM
:
A31115712
departemen/program studi
:
Akuntansi
dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul ANALISIS PEMAKNAAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BPKP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70) Makassar, 1 Februari 2017 Yang membuat pernyataan,
Andre Sabam P. Munthe
v
PRAKATA
Puji syukur dipanjatkan oleh peneliti kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pemaknaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP dalam Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini disusun sebagai sebagian syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Peneliti juga tidak lupa mengucap rasa terima kasih sedalam-dalamnya untuk semua pihak yang membantu dengan peran masing-masing atas terselesaikannya skripsi berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak. Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan dosen pembimbing
karena
membimbing
peneliti
dengan
sabar
dalam
menyelesaikan skripsi ini; 2. Bapak Drs. M. Natsir Kadir, M.Si, Ak., CA selaku dosen pembimbing karena membimbing peneliti dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini; 3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si, Ak., CA, selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
vi
4. Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA, Ak., CA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas
Hasanuddin; 5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selama ini telah mengajarkan ilmu dan nasihat kepada peneliti, seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuannya. 6. Ayah saya Boston Munthe dan ibu saya Maretta Marbun dengan jasajasanya yang tidak terukur dan kedua saudara saya Frans H.W.S Munthe dan Eko Bambang P. Munthe. 7. Spesial untuk Monalia Mariana Panjaitan yang selalu menemani dan memotivasi saya dalam penyelesaian skripsi. 8. Adi Lesmana, Fransiskus Xaverius Sinaga dan semua teman-teman di S1 STAR BPKP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas perjuangan bersama selama ini. 9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah memberikan informasi dan bimbingan, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
Makassar, 1 Februari 2017
Peneliti
vii
ABSTRAK Analisis Pemaknaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP dalam Tindak Pidana Korupsi Analysis of Meaning of Calculation of State Financial Losses by BPKP in Corruption Andre Sabam P.Munthe Gagaring Pagalung Natsir Kadir
Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP dalam tindak pidana korupsi, termasuk didalamnya makna perhitungan kerugian keuangan negara, makna kerugian keuangan negara, bukti perhitungan kerugian, dan metode perhitungan yang digunakan oleh BPKP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi memberikan pemaknaan dibalik apa yang tampak. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan subjek auditor BPKP yang pernah melakukan tugas audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan makna perhitungan kerugian keuangan negara sebagai sebuah metode untuk memberikan pendapat tentang nilai kerugian yang muncul akibat sebuah tindak pidana korupsi, bukti yang digunakan dapat berupa bukti langsung dan bukti sirkumtansial, dan metode perhitungan sebagai sesuatu yang tidak dapat diseragamkan antar kasus. Kata kunci: Perhitungan kerugian, penyimpangan, kerugian, bukti perhitungan, metode perhitungan This research aims to understand the meaning of the calculation of financial losses by BPKP in corruption. Including the meaning of the calculation losses to the state, meaning the state of financial losses, evidence of loss calculation, and the calculation method used by BPKP. This research utilizes qualitative research approach phenomenology study to unearth meaning or significance behind what is visible. Data collection uses interview method with subject from BPKP’s auditor that had done the audit assignment for callculation of losses to the state before. This research result showed that the meaning of callculation losses assignment as a method to give an opinion on the value of losses arising from a corruption, the evidence used may be direct evidence and circumtancial evidence, and methods of computation as something which can not be uniform across cases. Keywords: calculation losses, fraud, losses, calculation evidence
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ................................................................................................. i HALAMAN JUDUL ................................................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN..................................................................................... iv PERNYATAAN KEASLIAN .....................................................................................v PRAKATA................................................................................................................ vi ABSTRAK.............................................................................................................. viii DAFTAR ISI............................................................................................................. ix DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ xiii BAB I PENDAHULUAN........................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang............................................................................................... 1 1.2. Rumusan Masalah ......................................................................................... 5 1.3. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 6 1.4. Kegunaan Penelitian ..................................................................................... 6 1.5. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................. 7 1.6. Organisasi/Sistematika Penulisan ................................................................. 7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................. 9 2.1
Fraud.............................................................................................................. 9 2.1.1 Klasifikasi Fraud ..................................................................................10 2.1.2 Deteksi Fraud ......................................................................................12 2.1.3 Investigasi Fraud .................................................................................14 2.1.3 Quantifying Fraud ................................................................................18 2.1.4 Bukti-bukti dalam investigasi fraud .....................................................21
2.2
Tindak Pidana Korupsi ................................................................................ 23 2.2.1 Bentuk-Bentuk Korupsi........................................................................24
2.3
Kerugian Keuangan Negara ........................................................................ 30 2.3.1 Keuangan Negara ..............................................................................31 2.3.2 Berbagai Persepsi Kerugian Keuangan Negara .................................32
ix
2.3.3 Tahap Tahap Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara ..................39 2.4
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ................................................... 40 2.4.1 Pohon Kerugian Keuangan Negara ....................................................40 2.4.2 Langkah-langkah dalam menghitung kerugian keuangan negara .....41 2.4.3 Metode Perhitungan Kerugian Keuangan ...........................................42
2.5
Penelitian Terdahulu .................................................................................... 46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................................... 50 3.1
Rancangan Penelitian ................................................................................. 50
3.2
Kehadiran Peneliti........................................................................................ 50
3.3
Lokasi Penelitian.......................................................................................... 51
3.4
Sumber Data ................................................................................................ 51
3.5
Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 52
3.6
Teknik Analisis Data .................................................................................... 52
3.7
Pengecekan Validitas Data ......................................................................... 54
3.8
Tahap-Tahap Penelitian .............................................................................. 57
BAB IV HASIL PENELITIAN ................................................................................. 58 4.1
Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................................ 58
4.2
Profil Auditor Informan ................................................................................. 61
4.3
Hasil Penelitian ............................................................................................ 62 4.3.1 Makna Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ...............................67 4.3.1 Konstruksi Pemaknaan Perhitungan Kerugian Keuangan Berdasarkan Teori Fraud ....................................................................76 4.3.3 Pengumpulan Bukti Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ..........79 4.3.4 Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara .............................83
BAB V PENUTUP ................................................................................................. 91 5.1
Kesimpulan .................................................................................................. 91
5.2
Saran ........................................................................................................... 93
5.3
Keterbatasan Penelitian .............................................................................. 93
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 95
x
DAFTAR TABEL Tabel
Halaman
2.1
Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi ............................................
25
2.2
Penelitian Terdahulu .........................................................................
48
4.1
Profil Singkat Informan .....................................................................
61
4.2
Horizonalisasi Informan PW .............................................................
63
4.3
Horizonalisasi Informan HR...............................................................
64
4.4
Horizonalisasi Informan MT...............................................................
64
4.5
Horizonalisasi Informan YP ...............................................................
65
4.6
Horizonalisasi Informan RK ...............................................................
65
4.7
Horizonalisasi Informan ZS ...............................................................
66
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar
1.1
Halaman
Persentase Kasus Potensi Kerugian Keuangan Negara .................
xii
3
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Halaman
Biodata ...............................................................................................
xiii
99
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah
mendorong upaya pengembalian seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, secara optimal dan cepat baik melalui hukum pidana atau pun hukum perdata. Keberadaan unsur kerugian negara dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Korupsi sendiri merupakan bagian dari fraud, yang berdampak atas kesejahteraan
dan
kehidupan
perorangan
dalam
masyarakat.
Bahkan
Makawimbang (2014:1) mengategorikan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan yang serius (seriousness crime) yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dengan skala besar. Oleh karena itu tindak pidana korupsi membutuhkan penanganan yang luar biasa (extraordinary treatment) yang profesional dan independen. Dalam menghitung kerugian keuangan negara diperlukan kerjasama antara auditor investigatif dan investigator/reserse karena kedua-duanya memiliki keunggulan masing-masing. Auditor investigatif memiliki keahlian di bidang lingkungan bisnis, keuangan, akuntansi, dan auditing. Di sisi lain dalam mengungkap secara totalitas, auditor investigatif tidak dapat bekerja sendiri melainkan dibutuhkan orang yang mengerti hukum (investigator).
1
2
Kerugian yang timbul dapat berupa actual loss dan/atau potential loss. Actual loss adalah kerugian negara yang benar-benar sudah terjadi. Sedangkan potential loss memungkinkan bahwa dengan adanya perbuatan (melawan hukum) memperkaya diri sendiri walaupun belum terdapat kerugian negara secara pasti, unsur kerugian negara sudah dapat diterapkan. Penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pada praktiknya lebih menekankan kepada kerugian yang bersifat nyata (actual loss) dan tidak membahas kerugian yang sifatnya potensi kerugian di masa datang. Kasus yang berupa potensi kerugian negara di Indonesia tidaklah sedikit. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan BPK pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHSP) Semester I Tahun 2016. Menurut IHSP Semester I Tahun 2016, kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan yang terjadi di Indonesia pada Semester I Tahun 2016 terdapat sebanyak 421 kasus senilai Rp 1.664.520,21 juta. Persentase kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 1.1. Gambar 1.1 Persentase Kasus Potensi Kerugian Keuangan
Aset dikuasai pihak lain
16% 31% 13%
Aset tidak diketahui keberadaannya Kelebihan pembayaran pekerjaan ,namun belum dilakukan pembayaran kepada rekanan Piutang berpotensi tidak tertagih
13% 27%
Lain-lain potensi kerugian
Sumber: IHSP BPK Semester I Tahun 2016
3
Menurut
Vona
(2011:287) perhitungan
kerugian
dapat
dilakukan
berdasarkan skenario fraud dan jenis bukti yang tersedia. Bukti kemudian dibagi menjadi 2 bagian besar yakni bukti langsung (direct evidence) dan bukti sirkumtansial (circumstantial evidence). Di banyak kasus kecurangan, bukti langsung cenderung tidak ada. Seringkali, catatan yang dibutuhkan justru tidak ada karena individu yang bersangkutan sering menghapusnya atau manajemen memang tidak membuat atau tidak merawat catatan tersebut. Kekurangan bukti langsung dalam perhitungan kerugian menyebabkan auditor harus menggunakan bukti sirkumstansial. Perhitungan kerugian yang melibatkan bukti sirkumstansial biasanya adalah off the book karena sifat hitungan ruginya memang membutuhkan asumsi. Ada dua tipe kerugian yang menggunakan bukti sirkumtansial, yaitu perhitungan kerugian tanpa bukti langsung yang biasanya menggunakan keterangan dan perhitungan kerugian yang menggunakan nilai pasar. Penggunaan nilai pasar yang wajar (fair market value) terkadang menjadi hambatan bagi perhitungan kerugian keuangan negara. Contohnya pada perkara penjualan VLCC (Very Large Crude Carrier) Pertamina, walaupun telah diketahui pelanggaran hukum pada perkara tersebut namun dikarenakan BPK sebagai pelaksana perhitungan kerugian kesulitan dalam penentuan harga pasar yang wajar untuk kapal tanker sejenis VLCC, perhitungan kerugian pun akhirnya diberhentikan. Perhitungan dengan asumsi yang didukung sumber otoritatif yang memberikan kredibilitas masih menjadi kesulitan tersendiri dalam praktik pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa penghitungan kerugian negara tidak memiliki standar metode yang baku. Berbagai auditor investigatif dalam berbagai kasus cenderung untuk menghitung kerugian negara dengan
4
metode yang secara subjektif paling tepat. Penggunaan bukti sirkumtansial sendiri mengharuskan estimasi/asumsi dalam perhitungan kerugian akan mengurangi tingkat kepastian dari hasil perhitungan kerugian itu sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 berpendapat bahwa kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dihitung meskipun sebuah perkiraan atau estimasi. Ketidaktepatan penggunaan estimasi dalam perhitungan kerugian dapat mengakibatkan
hasil
perhitungan
kerugian
keuangan
negara
gugur
di
persidangan. Auditor investigatif karena kompetensinya dalam bidang akuntansi, lingkungan bisnis, dan auditing, sejatinya berperan dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Namun Tuanakotta (2014:94) menggambarkan akuntansi sebagai pedang bermata dua. Akuntansi dapat membantu auditor investigatif dalam menghitung kerugian namun tidak jarang justru menyesatkan. Auditor investigatif harus memahami keterbatasan konsep-konsep akuntansi tertentu. Tuanakotta (2014:144) bahkan menyatakan bahwa penerapan metode perhitungan kerugian negara sering kali tidak konsisten, meskipun secara umum penyimpangannya tidak jauh berbeda. Tidak terlihat adanya suatu pola penghitungan yang bisa digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menghitung kerugian keuangan negara. Hal tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk meneliti apakah bentuk kerugian keuangan negara yang beraneka ragam tersebut tidak memiliki kesamaan sehingga pola-pola penghitungan tidak ada. Apakah ada tingkat kerumitan yang berbeda dalam merumuskan tindak pidana korupsi secara interaktif mempengaruhi perhitungan kerugian keuangan negara? Berbagai penelitian mengenai penghitungan kerugian akibat korupsi telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa nilai kerugian akibat
5
korupsi akan sangat sulit untuk ditentukan antara lain Zaman dan Rahim (2008) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tidak ada satu angka untuk mengukur korupsi secara memadai. Sedangkan Button, Gee, dan Brooks (2011) menyimpulkan bahwa metode penghitungan untuk mengukur besarnya kerugian akibat kasus kecurangan masih sangat sulit untuk dilakukan. Adapun beberapa penelitian terkait teknik dalam mengukur kerugian fraud antara lain Joseph Atta dan Mensah (2004) yang dalam penelitiannya menggunakan teknik harga opsi untuk menghitung serta menentukan kerugian akibat kasus kecurangan, Astuti (2014) menyimpulkan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan pemeriksa BPK dilakukan dengan metode-metode yang berbeda sesuai dengan kasus korupsinya. Penelitian terkait praktik perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan belum ditemui oleh peneliti. Atas latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk dapat mempelajari pemaknaan para auditor investigatif BPKP terhadap suatu fenomena perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. 1.2.
Rumusan Masalah Merujuk pada gambaran dasar pada latar belakang di atas, yang secara
garis besar menyoroti fenomena perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, maka penelitian ini disusun dengan tujuan menjawab pertanyaan utama berikut: Bagaimana pemaknaan auditor investigatif di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi?
6
1.3.
Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai
melalui penelitian ini adalah mengetahui makna perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor investigatif di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP)
untuk
mengungkap
berbagai pemaknaan
terkait
perhitungan kerugian keuangan negara. 1.4.
Kegunaan Penelitian
1.4.1. Kegunaan Teoritis Manfaat penelitian ini bagi pengetahuan umum diharapkan oleh peneliti menjadi pengembangan ilmu pengetahuan secara spesifik terkait berbagai permasalahan yang menjadi tujuan penelitian yaitu berbagai pemaknaan terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BPKP dari sudut pandang auditor yang melaksanakannya. Untuk mengetahui pemahaman makna audit investigatif maka digunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mendapatkan pemahaman mendalam oleh setiap subjek yang mana masing-masing individu memiliki kesadaran atas pengalaman yang berbeda terkait perhitungan kerugian keuang negara. 1.4.1. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BPKP sebagai salah satu lembaga auditor untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai makna perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor yang melaksanakannya sehingga dapat dipahami oleh auditor maupun institusi BPKP. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi mengenai perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh BPKP dan menjadi
7
referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 1.5.
Ruang Lingkup Penelitian Dalam penelitian ini, terdapat batasan-batasan diantaranya:
a.
Penelitian ditujukan kepada para auditor investigatif pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan auditor investigatif yang sedang melakukan tugas belajar.
1.6.
Organisasi/Sistematika Penulisan Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi akan terbagi ke dalam 5
(lima) bab sebagai berikut. BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup batasan penelitian, dan organisasi/sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian sejenis, dan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. BAB III METODE PENELITIAN Menjelaskan tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, objek penelitian dan analisis data. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. BAB IV PEMBAHASAN Berisi analisis mengenai informan dalam memahami pengertian dari kerugian negara serta bagaimana BPKP melakukan penghitungan kerugian
8
negara. Metode apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian negara. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi kesimpulan, implikasi keterbatasan dan saran bagi pengembangan penelitian selanjutnya
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Fraud Fraud (kecurangan) merupakan bentuk penipuan yang dilakukan secara
sengaja oleh pelaku yang kemudian berakibat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan baik bagi pelaku fraud atau pihak lain. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan penyebab fraud adalah karena adanya tekanan (pressure) untuk melakukan penyalahgunaan, dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada (perceived opportuinity), dan adanya pembenaran (rationalization) terhadap tindakan tersebut. Menurut Vona (2011:8) dalam mendefenisikan fraud maka tindakan tersebut harus dikategorikan sebagai berikut: a.
Tindakan yang dilakukan pada organisasi atau oleh organisasi atau untuk organisasi
b.
Tidakan yang dilakukan oleh sumber internal atau eksternal. skenario dapat mencakup kedua belah pihak.
c.
Tindakan yang disengaja dan tersembunyi.
d.
Tindakan biasanya ilegal atau menunjukkan kesalahan.
e.
Tindakan menyebabkan hilangnya dana perusahaan, nilai perusahaan, atau reputasi perusahaan, atau manfaat yang tidak sah apakah diterima secara pribadi atau oleh orang lain.
9
10
2.1.1
Klasifikasi Fraud Secara skematis Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud tree. Pohon ini memberikan gambaran cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja yang terjadi di perusahaan (kantor,lembaga,dan seterusnya), beserta ranting dan anak rantingnya. Occupational fraud tree memiliki tiga cabang utama, yaitu corruption, asset missappropriation, dan fraudelent statements. a.
Corruption Istilah corruption di sini serupa tapi tidak sama dengan istilah korupsi dalam ketentuan perundang-udangan Indonesia. Istilah korupsi menurut Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi 30 tindak pidana korupsi. Sedangkan ACFE menggambarkan korupsi ke dalam empat ranting yakni conflict of interest, bribery, illegal gratuities dan economic extortion.
b.
Asset Misappropriation Asset misappropriation adalah pengambilan aset secara ilegal, yang dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Dalam konteks hukum, asset misappropriatoin, disebut juga penggelapan aset, adalah pengambilalihan aset secara ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut. ACFE membagi asset missappropriation dibagi ke dalam 2 (dua) ranting utama yaitu: a) Penyalahgunaan aset berupa kas Penyalahgunaan aset berupa kas kemudian dikategorisasi ke dalam 3 kelompok yakni pencurian kas di tangan, pencurian
11
penerimaan kas, dan fraudulent disbursment (billing scheme, payroll scheme dan, lain lain) b) Penyalahgunaan aset berupa inventori dan aset lainnya Penyalahgunaan aset berupa aset lainnya dikategorisasi ke dalam dua kelompok yakni pengunaan yang tidak tepat tujuan (misuse) dan pengelapan (larceny). Hal yang sering menjadi sasaran penjarahan (misappropriation) adalah uang (baik di kas maupun bank). Hal ini karena uang tunai atau uang di bank yang menjadi sasaran dapat langsung dimanfaatkan oleh pelakunya. c.
Fraudelent Statements Jenis fraud ini sangat familiar bagi auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan. Fraudelent statements adalah kecurangan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Menurut Tuanakotta (2016:203). Fraud jenis ini menjadi perhatian lebih auditor, masyarakat, atau para LSM/NGO, namun tidak menjadi perhatian akuntan forensik. Fraudelent Statements dibagi ke dalam dua ranting utama. Ranting pertama menggambarkan fraud dengan penyusunan laporan keuangan yang
menyesatkan
(misstatement).
Sedangkan
ranting
kedua
menggambarkan fraud dalam penyusunan laporan non-keuangan. Ranting kedua ini lebih banyak berhubungan dengan laporan keuangan yang disampaikan kepada instansi perpajakan atau instansi bea cukai. Fraud ini berupa penyampaian laporan non-keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan sebenarnya, dan sering kali merupakan pemalsuan dan pemutarbalikan keadaan. Fraud tree yang dibuat ACFE sangat bermanfaat. Fraud tree memetakan fraud dalam lingkungan kerja. Peta ini membantu akuntan forensik mengenali dan
12
mendiagnosis fraud yang terjadi. Ada gejala-gejala “penyakit” dalam auditing dikenal sebagai red flags. Dengan memahami gejala-gejala ini dan menguasai teknik-teknik audit investigatif, akuntan forensik dapat mendeteksi fraud tersebut. Menurut Tuanakotta (2016:205), akuntan forensik sebaiknya membuat sendiri fraud tree atau peta dari tindak pidana yang diperiksanya, karena kondisi kita berbeda dengan kondisi di Amerika Serikat. Fraud di Indonesia sering kali lebih kreatif dalam melaksanakan tindakannya. 2.1.2
Deteksi Fraud Deteksi fraud merupakan tindakan dilakukan untuk mengetahui
suatu kasus kecurangan memang
benar terjadi,
bahwa
siapa pelakunya, siapa
korbannya, serta apa yang menyebabkan kecurangan itu terjadi. Karena ketika seorang pelaku melakukan tindakan kecurangan pastilah ada alasan atau pendorong yang mengakibatkannya melakukan tindak kecurangan. Kunci utama pada pendeteksian fraud adalah untuk dapat melihat adanya kesalahan dan ketidakberesan. Menurut Albrecht (2012:70) pendeteksian fraud (fraud detection) sendiri merupakan bagian salah satu dari empat pilar utama dalam menghadapi fraud, yaitu pencegahan fraud (fraud prevention), pendeteksian fraud (fraud detection), investigasi fraud (fraud investigation), dan penegakkan hukum (follow-up legal action). Menurut Karyono (2013:92-94) terdapat beberapa langkah dalam mendeteksi fraud. Langkah awal dari pendeteksian fraud adalah memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha. Pada pemahaman itu diidentifikasi apakah organisasi telah menerapkan pengendalian
13
intern yang andal baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun dalam pelaksanaan. Langkah
selanjutnya
adalah
dengan
memahami
tanda-tanda
penyebab terjadinya fraud. Tanda-tanda penyebab terjadinya fraud berupa berbagai keanehan, keganjilan, dan penyimpangan dari keadaan yang seharusnya serta kelemahan dalam pengendalian intern. Pendeteksian fraud terhadap gejala dan tanda-tanda fraud dapat pula dilakukan terhadap kondisi atau situasi tertentu yang disebut bendera merah (red flags) yaitu suatu kondisi yang memberi isyarat dini terjadinya kecurangan (fraud warning signs). Meskipun timbulnya red flag tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan, namun red flag ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Menurut Amrizal (2004) pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap red flag tersebut dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksiadanya kecurangan. Pendeteksian selanjutnya dilakukan dengan critical point of auditing dan teknik analisis kepekaan. Critical point of auditing adalah teknik pendeteksian fraud melalui audit atas catatan akuntansi yang
mengarah
pada
gejala
atau
kemungkinan terjadinya. Teknik analisis kepekaan adalah teknik pendeteksian fraud didasarkan pada analisis dengan memandang pelaku potensial. Analisisnya ditujukan pada posisi tertentu apakah ada peluang tindakan fraud dan apa saja yang dapat dilakukan. Dalam pendeteksian fraud, auditor independen mempunyai tanggung jawab untuk melakukan deteksi atas kecurangan yang terjadi. Tidak hanya auditor independen, akan tetapi auditor intern maupun auditor pemerintah juga memiliki
14
tanggung jawab untuk mendeteksi fraud. Tanggung jawab auditor independen untuk mendeteksi fraud diatur di dalam standar profesinya. Dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) Seksi 316 tentang Pertimbangan Atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan diatur tentang tanggung jawab auditor independen untuk mendeteksi kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum. Pada standar tersebut, tidak ada jaminan penuh bahwa hasil auditor independen akan dapat mendeteksi kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum. Akan tetapi, diatur keharusan bagi para auditor untuk dapat menemukan risiko bahwa suatu kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum yang mungkin menyebabkan laporan keuangan berisi salah satu material. Tanggung jawab yang dimiliki auditor untuk mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan mengharuskan auditor untuk memahami karakteristik dan kerumitan yang terkait dengan berbagai karakteristik tersebut, kemudian dirancang prosedur audit yang cocok dan hasilnya dievaluasi. 2.1.3
Investigasi Fraud Investigasi merupakan tindak lanjut pilar pendeteksian. Suatu investigasi
hanya dimulai apabila ada dasar yang layak, yang dalam investigasi dikenal sebagai predication. Dengan landasan atau dasar ini, seorang investigator mereka-reka mengenai apa, bagaimana, siapa dan pertanyaan lain yang diduganya yang relevan dengan pengungkapan kasusnya. Kemudian, Investigator membangun teori fraud (fraud theory). Dalam investigasi fraud terdapat istilah aksioma. Tuanakotta (2016:322) mendefenisikan aksioma sebagai penyataan (proposition) yang tidak dibuktikan, tidak diperagakan, dan dianggap sudah jelas dengan sendirinya (self-evident).
15
Aksioma merupakan titik tolak untuk menarik kesimpulan tentang suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pembentukan teori. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Tuanakotta (2016:322)
menyebut
tiga
aksioma
dalam
melakukan
investigasi
atau
pemeriksaan fraud. Ketiga aksioma ini oleh ACFE diistilahkan fraud axioms (aksioma fraud), yang terdiri atas: a. Fraud is hidden Hampir seluruh pelaku fraud memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan jabatan. Pelaku fraud merancang cara dan sarana untuk menyembunyikan perbuatannya yang tidak memungkinkan mengarahkan pihak lain termasuk auditor investigatif dengan mudah menemukan fraud tersebut. Upaya- upaya yang dilakukan pelaku untuk menutupi perbuatannya sangat beragam dan seringkali sangat canggih sehingga hampir semua orang termasuk auditor intern dan auditor independen sekalipun akan terkecoh. Agar pelaku terhindar dari terdeteksi, terungkap, tertangkap maka pelaku menyembunyikan perbuatannya dengan merekayasa dokumen, transaksi, atau pencatatan. Tindakan ini dikenal dengan istilah concealment. Pelaku selanjutnya akan menyembunyikan hasil perbuatannya dari penelusuran auditor investigator sehingga organisasi sulit memperoleh aset recovery (pemulihan kerugian karena fraud). b. Reverse proof Dalam upayanya yang sangat keras untuk mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk membongkar dan mengungkap fraud serta menuduh tersangka melakukan fraud, auditor investigatif wajib hukumnya memperhatikan kemungkinan adanya bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa tersangka
16
tidak melakukan fraud. Demikian juga sebaliknya, untuk membuktikan bahwa fraud tidak terjadi, auditor investigatif wajib hukumnya untuk memperhatikan bukti-bukti
bahwa yang bersangkutan melakukan fraud. Aksioma ini
mengingatkan akuntan forensik agar bekerja mendapatkan fakta atau bukti yang dapat membuktikan tersangka melakukan fraud, namun disetiap fakta atau bukti yang dibuat harus dibuat simulasi what-if yaitu bagaimana jika tersangka ternyata memiliki alibi atau bukti sebaliknya yang menghapus semua konstruksi fraud theory. c. Existence of fraud Kepastian adanya fraud dapat dipastikan jika telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan forensik dalam laporannya tidak boleh memberikan opini mengenai kesalahan atau tanggung jawab salah satu pihak atas terjadinya suatu fraud. Akuntan forensik hanya mengungkapkan fakta dan proses kejadian, beserta pihak-pihak terkait dengan terjadinya kejadian tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Menurut Priantara (2013: 224), menginvestigasi fraud akan melibatkan banyak
aktivitas,
sumber
daya,
dan
waktu
seperti
mewawancarai
saksi/tersangka/ahli, mencari/mengumpulkan/menyusun bukti, menulis laporan, dan berhubungan dengan penegak hukum dan pengadilan. Oleh karena itu, menginvestigasi fraud harus memiliki pijakan kuat yaitu keputusan manajemen dan ekspektasi manajemen atas penanganan kasus serta adanya predikasi. Ekspektasi manajemen harus jelas apakah kasus hanya diselesaikan secara internal atau diteruskan ke penegak hukum.
17
Predikasi adalah kondisi yang harus dipenuhi sebelum investigasi dilakukan. Predikasi adalah keseluruhan situasi atau kondisi yang memiliki alasan atau argumentasi dan bukti yang memadai yang dapat menghantarkan individu yang cermat, hati-hati, terlatih secara profesional mempercayai fraud sudah, sedang dan/atau akan terjadi. Menurut Tuanakotta (2016:338) dengan adanya predikasi, akuntan forensik akan membangun teori fraud-nya dan mengarahkan investigasi pada pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan. Dalam membangun teori fraud, akuntan forensik harus menerapkan ketujuh kata tanya yakni what (apa), why (mengapa), when (kapan), how (bagaimana), where (dimana), who (siapa) dan how much (seberapa banyak). Ketujuh kata tanya tersebut akan menjadi panduan bagi akuntan forensik untuk menyusun hipotesis. Menurut Tuanakotta (2016:339) Dalam investigasi, akuntan forensik harus mewawancarai banyak pihak, termasuk pihak yang diduga melaksanakan fraud, pihak yang membantu pelaksanaan fraud maupun yang secara sukarela memberi keterangan. Pihak-pihak yang diwawancarai akan memiliki kepentingan yang mereka lindungi, kekecewaan sejak lama terpendam, dendam kesumat yang membara, hubungan pertemanan yang harus dipelihara, sudah lupa dengan detail peristiwa dan waktunya, dan lain-lain. Semua hasil wawancara ini akan mewarnai keterangan mereka ketika mereka diwawancarai. Keterangan dari berbagai pihak ini akan ada yang besesuaian (konsisten), tetapi ada juga yang berbeda dan mungkin bertentangan. Akuntan forensik memusatkan perhatiannya pada persesuaian keterangan. Keterangan tambahan yang masuk secara bertahap dan dengan macam-macam tehnik investigasi lainnya, akan mengonfirmasi atau melemahkan hipotesis yang dibuat.
18
2.1.3
Quantifying Fraud Fraud yang telah terjadi memiliki impact yang besar. Dalam hal ini, akibat
dari terjadinya fraud diibaratkan sebagai sebuah pukulan hebat terhadap organisasi baik secara materil maupun non-materil. Menurut Vona (2011:287) dalam mengukur kerugian yang muncul didasarkan pada skenario kecurangan dan tipe bukti yang ada. Tidak ada ketentuan hukum tentang bagaimana menyajikan hitungan rugi di laporan saksi ahli. Dalam mengkuantifikasi kecurangan, tidak ada pertanyaan “apa”, “dimana”, atau “siapa”, tapi yang dipertanyakan adalah “bagaimana”, yaitu bagaimana menghubungkan keuntungan
ekonomi dengan
kedudukan pegawai dan
bagaimana menghitung rugi di skenario kecurangan. Berdasarkan klasifikasi kecurangan, penyalahgunaan aset dan skema korupsi dapat menimbulkan kerugian yang dapat diukur dengan mata uang, dan strategi penghindarannya pun masih harus melibatkan denda atau pinalti terhadap tindakan kecurangan. Di klasifikasi lainnya, jumlah pasti kerugiannya belum bisa dipastikan. Contoh, berapa banyak kerugian yang mungkin ada di skema laporan keuangan yang curang? Menurut Vona (2014:284) tidak semua skenario kecurangan menimbulkan kerugian bagi organisasi. Ada kemungkinan bahwa vendor bisa menyuap pegawai dan perusahaan masih menerima harga terbaik. Ini adalah konsep penting yang harus digunakan oleh auditor karena akan menentukan perspektifnya. Sehingga, laporan audit kecurangan perlu membedakan antara perbedaan antara pegawai yang menerima keuntungan dan dampak finansialnya ke organisasi.
19
Identifikasi sebuah skenario kecurangan dapat memprediksi bagaimana seorang pegawai bisa diuntungkan dan jumlah kerugian akibat tindakannya itu. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Contoh 1: Kecurangan Skema gaji melibatkan jam kerja lembur fiktif. Pegawai menerima keuntungan ekonomi dari skema tersebut saat menerima cek gaji. Auditor kecurangan yakin bahwa pegawai sudah menerima keuntungan tersebut, sehingga kerugian dihitung berdasarkan jumlah uang lembur yang tidak sah tersebut. Contoh 2: Seorang manajer meningkatkan pendapatan lewat rekayasa ayat jurnal. Karena perusahaan berhasil meraih goal profitnya, maka manajer menerima bonus. Manajer menerima keuntungan ekonomi keseluruhan ketika perusahaan memasukkan bonus ke akun bank manajer lewat proses deposito gaji langsung. Jumlah kerugian perusahaan adalah jumlah bonus manajer tersebut. Contoh 3: Skema ini menggunakan manipulasi catatan tagihan (billing) lewat vendor fiktif. Perusahaan memasukkan dana ke akun bank perusahaan fiktif. Auditor kemudian menemukan, dengan pasti, dimana uang tersebut disalurkan. Meski begitu, tanpa akses ke perbankan vendor fiktif, maka auditor tidak bisa memastikan siapa yang menerima dana. Kerugian yang dimaksud adalah jumlah dana yang diberikan ke vendor fiktif tersebut. Contoh 4: Vendor dan pegawai melakukan kolusi agar memenangkan sebuah tender. Vendor memberikan dana ke akun bank pribadi pegawai. Karena auditor tidak memiliki akses ke buku vendor atau ke akun bank pegawai, maka auditor tidak bisa menetapkan dengan pasti, apakah pegawai memang menerima
20
keuntungan yang ekonomi yang dipersoalkan. Kerugian yang dirasakan adalah selisih antara harga yang dibayar dan harga pasar fair. Dalam dua contoh pertama, auditor ,pada tingkat keyakinan tertentu, yakin bahwa pegawai memang menerima keuntungan ekonomi. Pada contoh ketiga, auditor memberikan bukti bahwa kerugian memang ada, tapi tidak mengetahui siapa yang menerima keuntungan. Pada contoh keempat, auditor melihat adanya red flag dalam tender, tapi tidak bisa menetapkan, pada tingkat keyakinan tertentu, berapa jumlah kerugiannya atau apakah pegawai menerima suap atau tidak. Mengapa harus ada ukuran “sebuah tingkat keyakinan”? Ketika manajemen dan auditor berbicara tentang audit, pernyataannya terdengar seperti: “Saya tahu dia salah, tapi saya tidak bisa membuktikannya” atau “Apa yang bisa dibuktikan oleh red flag?” Buruknya, ketika auditor menganalisa situasi tersebut, auditor dipusingkan oleh ketiadaan bukti. Auditor perlu memahami apa yang bisa dibuktikan dan apa yang tidak bisa dibuktikan. Untuk membantu memahami ini, pertanyaan berikut ini mungkin bisa dijadikan acuan. a. Apakah pegawai menerima keuntungan ekonomi dari skenario kecurangan yang ada? b. Apakah kita memiliki akses ke buku dan catatan untuk menghubungkan keuntungan ekonomi ke pegawai? c. Apakah ada bukti yang cukup untuk memastikan bahwa pegawai telah menerima dana? d. Apakah perusahaan dirugikakan dari skenario ini?
21
2.1.4
Bukti-bukti dalam investigasi fraud Singleton (2010:213) mengatakan sejak dimulainya investigasi fraud
sebaiknya diasumsikan akan berakhir di pengadilan. Ketika telah masuk pengadilan, bukti akan bersifat forensic (efektif untuk pembuktian di pengadilan). Pengetahuan peraturan sidang, sistem hukum, dan bukti sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan
investigasi
fraud.
Singleton
(2010:214)
mengategorikan
pembuktian terkait investigasi fraud yang dapat diterima secara hukum sebagai berikut: a. Relevan Bukti yang relevan adalah yang sesuai atau tepat jika digunakan untuk suatu maksud tertentu. Beberapa pembuktian dianggap relevan dan dapat diterima sebagai berikut: a) Motif kejahatan b) Kemampuan tersangka untuk melakukan kejahatan c) Kesempatan tersangka untuk melakukan kejahatan d) Sarana untuk melakukan kejahatan e) Bukti fisik terkait kejahatan f)
Perilaku dan komentar tersangka pada saat penangkapan
g) Perbuatan untuk menyembunyikan identitas pelaku h) Perbuatan untuk menghancurkan bukti i) b.
Pengakuan sah
Material Aturan materilitas mengharuskan bukti harus memiliki nilai penting dalam kasus atau membuktikan suatu titik masalah. Detail yang tidak penting hanya akan menambah waktu dalam pengadilan. Dalam peradilan, hakim dapat membatalkan bukti yang bersifat repetitive (berulang-ulang) dan
22
additive (hanya membuktikan hal yang sama). Materialitas menjadi tingkat relevansi bukti. c.
Kompeten Kompetensi bukti artinya bukti sudah cukup memadai, dapat diandalkan, dan relevan terhadap kasus serta dipresentasikan oleh seorang ahli yang telah memiliki kualifikasi dan kapasitas. Kompetensi berbeda dengan kredibilitas. Kompetensi adalah pertanyaan yang muncul sebelum keterangan ahli mengungkapkan temuannya. Sedangkan kreditibilitas adalah kebenaran keterangan ahli. Pendekatan untuk investigasi fraud bervariasi, meskipun beberapa
investigator sangat bergantung pada wawancara. Investigasi kecurangan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis bukti yang ditemukan dan didasarkan pada skenario fraudnya. Tunggal (2016:60) mengategorikan bukti-bukti yang dapat diakumulasikan dalam investigasi fraud ke dalam empat jenis bukti, yaitu: 1)
Bukti Testimonial Bukti ini dikumpulkan dari individu. Teknik investigasi secara khusus digunakan
untuk
mengumpulkan
bukti
testimonial
adalah
wawancara,interogasi, dan uji kejujuran. 2)
Bukti dokumentasi Bukti ini dikumpulkan dari dokumentasi tertulis, program komputer, dan sumber tertulis atau tercetak lainnya. Beberapa teknik investigasi yang umum digunakan untuk mengumpulkan bukti ini antara lain pengujian dokumen, menggunakan komputer, perhitungan kekayaan bersih, dan
23
analisis laporan keuangan. Basis data perusahaan dan penyedia surel menjadi sumber yang sangat berguna untuk bukti dokumentasi. 3)
Bukti fisik Bukti ini meliputi sidik jari, jejak kendaraan, senjata, properti yang dicuri, dan bukti nyata lainnya yang dapat dihubungkan dengan tindakan tidak jujur. Pengumpulan bukti fisik seringkali melibatkan analisis forensik yang dilakukan para ahli.
4)
Pengamatan pribadi Pengalaman pribadi meliputi bukti yang dirasakan (dilihat, didengar, dirasa dan lain-lain) oleh investigator itu sendiri. Teknik investigasi pengamatan pribadi antara lain pengawasan, penjagaan dan investigasi tersembunyi.
2.2
Tindak Pidana Korupsi Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus”.
Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan corruptie/korruptie” (Belanda). Menurut perspektif hukum di Indonesia, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam tiga belas pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, KPK (2006:19) kemudian merumuskan menjadi tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi dalam enam kategori, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-
24
pasal tersebut menguraikan secara rinci tentang perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. 2.2.1
Bentuk-Bentuk Korupsi Priantara (2013:76) menyebutkan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999
jo.UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, suatu tindakan hukum dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi bila memenuhi empat unsur sebagai berikut: 1.
Unsur setiap orang. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Sehingga tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh perseorangan namun juga selain perseorangan misalnya yayasan, perseroan terbatas, organisasi dalam pemerintahan serta bentuk-bentuk korporasi lainnya.
2.
Unsur melawan hukum Unsur ini meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Dalam arti formil yaitu perbuatan melawan hukum tersebut telah melawan peraturan perundang-undangan sedangkan dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat.
3.
Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Tindak Pidana Korupsi timbul akibat perbuatan yang disengaja dari tersangka untuk menerima manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban.
25
4.
Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam unsur ini terdapat kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan negara”. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, dalam hal ini adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usah masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku
yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK : 2006): Tabel 2.1 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia No.
Bentuk Korupsi 1 Kerugian Keuangan Negara
Perbuatan Korupsi Secara
melawan
hukum
melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
26
No.
Bentuk Korupsi 2 Suap Menyuap
Perbuatan Korupsi Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara .... dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara ....karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekatpada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberihadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji; Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan
untuk
menggerakan
agar
melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya; Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah
tersebut diberikan sebagai
akibat ataudisebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak jabatannya,
yang
melakukan sesuatu dalam bertentangan
dengan
kewajibannya; Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut
27
No.
Bentuk Korupsi
Perbuatan Korupsi pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud
untuk
mempengaruhi putusan
perkara; Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk
menghadiri
sidang
pengadilan
dengan
maksuduntuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara; Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memepengaruhi putusan perkara. 3 Penggelapan dalam Jabatan
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berhargatersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain ataumembantu dalam melakukan perbuatan tersebut; Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan adminstrasi; Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan
sengaja
menggelapkan,merusakkanatau
membuat tidak dapatdipakai barang, akta,surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau
28
No.
Bentuk Korupsi
Perbuatan Korupsi membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terusmenerus atau untuk sementara waktu, dengan
sengaja
membiarkan
orang
lain
menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan
sengaja
membantu
orang
lain
menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; 4 Pemerasan
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya
memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima
pekerjaan
seolah-olah padahal
atau
merupakan
diketahui
merupakan utang;
penyerahan
utang
bahwa
hal
kepada tersebut
barang, dirinya, bukan
29
No.
Bentuk Korupsi
Perbuatan Korupsi Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
5 Perbuatan Curang
Pemborong,
ahli
bangunan
yang
pada
waktu
membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan
perbuatan
curang
yang
dapat
membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; ·Setiap
orang
yang
bertugas
mengawasi
pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang; Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan
curang
yang
dapat
membahayakan
keselamatan negara dalam keadaan perang; Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan
perbuatan
curang
dengan
sengaja
membiarkan perbuatan curang. 6
Benturan Kepentingan
Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik
dalam Pengadaan
langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
30
No.
Bentuk Korupsi
Perbuatan Korupsi
7
Gratifikasi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan
dengan
jabatannya
dan
berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Sumber: diolah sendiri
2.3
Kerugian Keuangan Negara Sesuai dengan yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah: “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Dari pasal tersebut Makawimbang (2014:12) merumuskan kerugian keuangan negara menjadi rumusan sebagai berikut: a.
Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk: a) Hak
negara
untuk
memungut
pajak,
mengeluarkan
dan
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas laayanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pajak ketiga; c) Penerimaan negara dan pengeluaran negara; d) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; e) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak
yang
31
lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; b.
Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk: a) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; b) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
2.3.1
Keuangan Negara Pengertian keuangan negara dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan
keuangan
negara
sebagaimana
penjelasan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor
dimaksud
dalam
31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah
32
b. berada dalam penguasan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 telah sejalan. Keuangan negara tidak sematamata yang berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara juga mempunyai arti luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara. Jika menggunakan pendekatan proses, keuangan negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik. 2.3.2
Berbagai Persepsi Kerugian Keuangan Negara
2.3.2.1 Kerugian Menurut Hukum Administrasi Negara Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004) memberikan definisi tentang “kerugian” dalam konteks kerugian negara/daerah.
33
Pasal 1 ayat (22) undang-undang ini berbunyi: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebaggai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian negara/daerah yang timbul karena keadaan diluar kemampuan manusia (force majeure) tidak dapat dituntut. Kerugian negara/daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum dapat dituntut. Pasal yang dikemukakan dalam Pasal 1365 KUHPer tercermin dalam Kerugian Negara/Daerah yang dapat dituntut. Kerugian Negara/Daerah dalam Pasal 1 ayat (22) haruslah “yang nyata dan pasti jumlahnya”. Penjelasan undang-undang mengenai Pasal 1 (termasuk ayat 22) hanya mengatakan “cukup jelas”. Para praktisi menafsirkan nyata dan jelas sebagai sesuatu yang benar-benar dikeluarkan atau terjadi. Dalam lingkup Undang-Undang Perbendaharaan Negara, penafsiran ini tepat, misalnya dalam hal kekurangan uang, surat berharga, dan barang. Mudah bagi yang diperiksa dan memeriksa (auditee–auditor) mencapai kesepakatan tentang “kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya”. Ukuran objektif atau hampir tidak ada unsur penafsiran yang subjektif. 2.3.2.2 Kerugian menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sampai saat ini, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, ada dua pasal yang paling sering digunakan untuk memidanakan koruptor. Kedua pasal ini mengandung unsur “kerugian keuangan negara”.
34
Selengkapnya kedua pasal ini berbunyi: Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Undang-undang memberikan penjelasan sebagai berikut: Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi
35
cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Pasal 2 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang perlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Pasal 3 Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2. Perumusan dalam pasal-pasal di atas berkenaan dengan kerugian keuangan dan perekonomian negara, sangat tegas. Perumusannya menggunakan frasa “dapat” artinya kerugian keuangan negara bisa sudah terjadi, atau mempunyai potensi terjadi. Tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menganut kerugian keuangan negara secara formil, tidak perlu ada kerugian yang nyata. Oleh karena itu putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Direksi Bank Mandiri (ECW Neloe dan dua direktur lain dalam kasus pemberian kredit PT Citra Graha Nusantara) menimbulkan pertanyaan dari pakar hukum. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menggunakan istilah “kerugian” yang dijabarkan dalam penjelasan undang-undangnya. Selengkapnya pasal ini berbunyi:
36
Ayat (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Ayat (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara Penjelasan undang-undang mengenai Pasal 32 di atas adalah sebagai berikut: Ayat (1) Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “putusan bebas” adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2.3.2.3 Kerugian dalam Praktik Hukum Dalam tataran pelaksanaan perhitungan kerugian, ada dua referensi/pedoman yang menafsirkan istilah “kerugian”, yaitu Petunjuk BPK dan Petunjuk BPKP. Menurut Petunjuk BPK dalam Tuanakotta (2014:81) kerugian negara adalah ditasfirkan sebagai berikut.
37
a. Kerugian Negara Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure). b. Besarnya jumlah kerugian negara Dalam masalah kerugian negara pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh Negara. Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar dari pada kerugian yang sesungguhnya diderita. Oleh karena itu pada dasarnya besarnya kerugian negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau ditaksir. Ada dua hal yang menarik dari Petunjuk BPK di atas. Pertama definisi “kerugian” sebagai “berkurangnya aset”. Ini sejalan dengan definisi kerugian dalam ilmu ekonomi (konsep better-offness atau well-offness). Dalam konsep ini, kekayaan pada suatu titik dibandingkan dengan kekayaan pada titik sebelum atau sesudahnya. Kedua, pemahaman bahwa (pada dasarnya) besarnya kerugian negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau ditaksir. Ini merupakan salah satu pemaknaan dari istilah “nyata dan pasti jumlahnya”. Sedangkan menurut Petunjuk BPKP dalam Tuanakotta (2014:89), kerugian negara ditafsirkan sebagai berikut. a.
Pengertian Pemeriksaan Khusus yang dimaksud dalam buku petunjuk ini, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kasus penyimpangan yang menimbulkan
kerugian
keuangan/kekayaan
negara
dan/atau
38
perekonomian negara, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai ada tidaknya indikasi tindak pidana korupsi ataupun perdata pada kasus yang bersangkutan. b.
Sedangkan
pengertian
kerugian
keuangan/kekayaan negara
yang
dimaksud dalam buku petunjuk ini adalah suatu kerugian negara yang tidak hanya bersifat riil yaitu yang benar-benar terjadi namun juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima dan lain sebagainya. Dalam praktik hukum saat ini, meskipun para praktisi hukum seperti hakim dan jaksa sebagian besar hampir selalu berpendapat bahwa yang dianggap sebagai kerugian negara adalah kerugian yang bersifat riil, pengungkapan kerugian yang bersifat potensial haruslah tetap dilakukan oleh pihak BPKP. Menurut Tuanakotta (2014:89) alasan utama dilakukan pengungkapan kerugian yang berifat potensial adalah mengkondisikan dan menyadarkan para penegak hukum bahwa suatu kerugian negara yang benar-benar merugikan negara adalah sedemikian luas tidak terbatas pada pengertian kerugian menurut asas kas, tetapi juga berdasarkan atas akuntansi lain yang dianut oleh suatu entitas. Petunjuk BPKP menunjukkan langkah maju dalam pemikiran dan pemahaman mengenai kerugian negara, sekalipun masih memakai kerangka Undang-Undang
Pemberantasan
Tipikor
yang
lama.
Petunjuk
BPKP
mengarahkan para auditor dan akuntan forensik BPKP ke pengungkapan kerugian negara yang bersifat potensial, disamping kerugian yang nyata atau riil.
39
Dalam kasus tipikor, Menurut Tuanakotta (2014:90) kesederhanaan makna kerugian yang “nyata dan pasti” tidak akan dapat diterapkan. Ciri tindak pidana korupsi, khususnya yang berjumlah besar dan melibatkan penyalahgunaan wewenang adalah benturan kepentingan (conflict of intererst), persekongkolan (collusion), dan kesepakatan di mana “segala sesuatunya diatur”. 2.3.3
Tahap Tahap Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara Menurut Tuanakotta (2014:131) proses terkait dengan kerugian keuangan
negara terbagi ke dalam 4 tahap yaitu: a.
Menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Pada tahap ini, penyelidik, penyidik, dan kemudian penuntut umum merumuskan perbuatan melawan hukumnya berdasarkan fakta hukumnya. Hasil akhir dari tahap ini adalah menentukan apakah ada kerugian keuangan negara.
b.
Menghitung kerugian keuangan negara Pada tahap ini, pihak yang bertanggung jawab menghitung kerugian keuangan negara adalah akuntan/auditor/akuntan forensik. Di UndangUndang, pihak yang menghitung kerugian keuangan negara disebut sebagai Ahli, seperti yang diatur dalam KUHAP pasal 1 angka 28: Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
c.
Menetapkan kerugian keuangan negara Dalam tindak pidana korupsi, tahap ketiga merupakan putusan majelis hakim, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
40
d.
Menetapkan besarnya pembayaran uang pengganti Pembayaran uang pengganti merupakan salah pidana tambahan dalam Undang-Undang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 poin ketiga “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.
2.4
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pada dasarnya metode perhitungan kerugian negara tidak dapat
ditetapkan secara baku untuk dijadikan pedoman/acuan dalam menghitung kerugian
negara.
Hal
ini
dikarenakan
modus
operandi,
kasus-kasus
penyimpangan dan bentuk kerugian negara dapat bermacam-macam. 2.4.1
Pohon Kerugian Keuangan Negara Dalam
kasus
kerugian
negara,
Tuanakotta
(2014:157)
menggambarkannya dalam pohon kerugian keuangan negara. Ada empat akun besar yang bisa menjadi sumber
dari
kerugian
negara.
Pohon kerugian
keuangan negara mempunyai empat cabang, dalam hal ini adalah akun. Masingmasing akun mempunyai cabang yang menunjukkan kaitan antara perbuatan melawan hukum dengan akun-akun tersebut. Keempat akun tersebut adalah sebagai berikut. 1)
Aset (Asset) Kerugian keuangan negara yang berkenaan dengan aset meliputi pengadaan, pemanfaatan, dan penempatan aset serta kredit macet.
2)
Kewajiban (Liability)
41
Kerugian keuangan negara yang berkenaan dengan kewajiban meliputi kewajiban akibat perikatan fiktif, kewajiban bersyarat, dan kewajiban tersembunyi 3)
Penerimaan (Revenue) Kerugian keuangan negara yang berkenaan dengan pendabayar tidak disetor, wajib pungut tidak disetor dan potongan penerimaan yang ditinggikan
4)
Pengeluaran (Expenditure) Kerugian keuangan negara yang berkenaan dengan pengeluaran meliputi kegiatan fiktif, pembayaran yang tidak sesuai dengan kemajuan kerja yang disepakati, dan pengeluaran berdasarkan peraturan yang tidak berlaku lagi.
2.4.2
Langkah-langkah dalam menghitung kerugian keuangan negara Menurut Slamet (2010:10) langkah-langkah dalam menghitung kerugian
keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan
sangat
beragamnya
modus
operandi
kasus-kasus
penyimpangan/tindak pidana korupsi yang terjadi. Namun demikian, dalam menghitung kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan yang diaudit, auditor dapat menempuh hal-hal sebagai berikut. a. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi a) Dalam tahap ini auditor mengidentifikasikan jenis penyimpangan yang terjadi misalnya kontrak/pembayaran fiktif, mark-up/kemahalan harga, volume barang lebih kecil dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah dan sebagainya.
42
b) Menelaah dasar hukum kegiatan yang diaudit (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden,
standar akuntansi
keuangan,dan peraturan perundang-undangan lainnya). c) Meneliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori keuangan negara. d) Menentukan
penyebab
kerugiannya
(unsur
melawan
hukum,
penyalahgunaan jabatan, kelalaian dan sebagainya, apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi atau tidak). e) Mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum. b. Mengidentifikasi transaksi a) Mengidentifikasi jenis
transaksi, misalnya: masalah pengadaan
barang/jasa, tanah, ruislag, penyaluran kredit, dan sebagainya. b) Menentukan jenis kerugiannya (misalnya hilang/kurang diterimanya suatu hak, timbul/bertambahnya kewajiban, pengeluaran lebih besar, penerimaan diterima lebih kecil/tidak diterima, dan sebagainya). c. Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi, dan analisis bukti Mengidentifikasi,mendapatkan,memverifikasi,dan
menganalisis
bukti-
buktiyang berhubungandengan perhitungan kerugian keuangannegara ataskasus penyimpanganyang diaudit. d. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara Berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis, kemudian dihitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi. 2.4.3
Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa dapat memilih metode yang
dianggap paling tepat. Tuanakotta (2014:157) membagi konsep atau metode
43
penghitungan kerugian keuangan negara menjadi enam konsep atau metode, yaitu : a.
Kerugian Total (Total Loss) Metode ini menghitung kerugian keuangan negara dengan cara seluruh
jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara. Metode penghitungan kerugian negara kerugian total juga diterapkan dalam penerimaan negara yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Bagian yang tidak disetorkan merupakan kerugian total. b.
Kerugian Total dengan Penyesuaian Metode ini adalah metode kerugian total dengan penyesuaian ke atas.
Penyesuaian diperlukan apabila barang yang dibeli harus dimusnahkan dan pemusnahannya memakan biaya. Kerugian keuangan negara tidak hanya berupa pengeluaran
untuk
pengadaan
barang
tersebut,
tetapi juga biaya yang
diperlukan maupun dikeluarkan untuk memusnahkan barang tersebut. c.
Kerugian Bersih (Net Loss) Metode ini adalah metode kerugian total dengan penyesuaian ke bawah.
Kerugian bersih adalah kerugian total dikurangi dengan nilai bersih barang yang dianggap masih ada nilainya. Nilai bersih merupakan selisih yang bias diperoleh dikurangi salvaging cost. d.
Harga wajar Pada metode penghitungan kerugian keuangan negara ini, harga wajar
menjadi pembanding untuk harga realisasi. Kerugian keuangan negara pada transaksi yang tidak wajar dihitung berdasarkan selisih antara harga wajar dengan harga realisasi. Metode penghitungan kerugian keuangan negara seperti ini
44
digunakan baik dalam kasus pengadaan barang maupun dalam transaksi pelepasan dan pemanfaatan barang. Walaupun menghitung harga wajar terlihat sederhana, akan tetapi penerapannya tidak selalu mudah. Hal ini dikarenakan sulitnya menentukan harga wajar. Hukum Amerika Serikat menggunakan arm’s length transaction untuk menentukan harga wajar. Arm’s length transaction merupakan kesepakatan atau kontrak antara dua pihak seolah-olah mereka tidak saling mengenal. Apabila kriteria arm’s length transaction tidak terpenuhi maka harga yang terjadi bukan merupakan harga wajar. Terminologi apple to apple comparison biasanya digunakan untuk menguji kewajaran harga dalam pengadaan barang, khususnya barang bergerak. Yang dimaksud dengan metode perbandingan apple to apple comparison adalah membandingkan dua obyek yang bukan hanya jenisnya harus sama tetapi unsur-unsur yang membentuk obyek tersebut juga harus sama. Adapun unsur-unsur
yang harus diperhatikan pada saat melakukan
perbandingan harga barang antara lain adalah sebagai berikut: a) spesifikasi suatu barang; b) biaya pengangkutan; c) asuransi; d) pajak; e) biaya pemasangan; f)
biaya pengujian barang;
g) keuntungan rekanan. Selain
penghitungan
berdasarkan
pendekatan apple
comparison, ada dua jenis harga pembanding lain, yaitu:
to
apple
45
a) Harga Pokok Penghitungan berdasarkan harga pokok sering dikritik. Hal ini dikarenakan harga pokok tidak sama dengan harga jual. Harga pokok seharusnya disesuaikan ke atas atau ke bawah untuk dapat mencerminka harga jual. b) Harga Perkiraan Sendiri Dalam pengadaan barang, lembaga yang melaksanakan proses tender memiliki kewajiban dan diharuskan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga perkiraan sendiri dihitung dengan pengetahuan
dan
yangditenderkan
keahlian
dan
mengenai
harus
barang
berdasarkan
data
ataupun yang
jasa dapat
dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, penggunaan harga perkiraan sendiri juga memiliki kelemahan. Karena transaksi yang terjadi bukanlah arm’s length transaction, sehingga harga perkiraan sendiri sudah dimainkan. Dalam menentukan harga wajar, penggunaan harga pembanding yang dihitung atau ditaksir oleh seorang ahli juga sering dipertanyakan. Yang dimaksud dengan ahli dalam hal ini adalah penilai (appraiser). Seorang penilai sangatlah tepat untuk menilai gedung, pabrik, mobil, atau alat berat. Penilai bisa orang yang berspesialisasi atau berpengalaman dalam aset tertentu. Nilai yang diajukan oleh beberapa penilai biasanya lebih dapat diterima oleh pengadilan disbanding dengan yang diajukan oleh hanya seorang penilai. e.
Biaya Kesempatan (Opportunity Cost) Dalam metode biaya kesempatan, apabila ada kesempatan atau peluang
untuk memperoleh yang terbaik, akan tetapi justru peluang ini yang dikorbankan, maka pengorbanan ini merupakan kerugian, dalam arti opportunity cost.
46
f.
Bunga (Interest) Bunga merupakan unsur kerugian negara yang penting, terutama pada
transaksi-transaksi keuangan yang seperti dalam penempatan aset. Para pelaku transaksi ini umumnya paham dengan konsep nilai waktu dari uang. Bunga perlu dimasukkan dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Dalam sengketa perdata, kerugian bunga dihitung berdasarkan jangka waktu (periode) dan tingkat bunga yang berlaku. Menghitung kerugian keuangan negara dapat menggunakan berbagai macam metode. Dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dapat juga digunakan dua metode atau lebih sekaligus, tergantung pada kompleksitas pekerjaan dan jenis kontraknya. Dalam pelaksanaannya penerapan atas metode penghitungan kerugian keuangan negara sering kali tidak konsisten, meskipun secara umum penyimpangannya tidak jauh berbeda. Tidak tertlihat adanya suatu pola penghitungan yang bisa digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menghitung kerugian keuangan negara. 2.5
Penelitian Terdahulu Penelitian yang berfokus pada kasus-kasus korupsi yang terjadi di
Indonesia maupun tentang penghitungan kerugian akibat korupsi belum banyak dilakukan. Penelitian yang membahas pengukuran kerugian negara di Indonesia masih tergolong baru. Akan tetapi, peneltian-penelitian yang berfokus untuk menghitung kerugian akibat kasus kecurangan sudah banyak dilakukan. Topik penelitian-penelitian terdahulu biasanya mengenai pengujian metode-metode yang dapat digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah kerugian yang diakibatkan oleh kasus kecurangan (fraud).
47
Zaman dan Rahim (2008) menyimpulkan bahwa tidak ada satu angka untuk mengukur korupsi secara memadai. Sedangkan Mark Button, Jim Gee, and Graham Brooks (2011) menyimpulkan bahwa untuk dapat melakukan penghitungan untuk mengukur besarnya kerugian akibat kasus kecurangan masih sangat sulit untuk dilakukan. Di antaranya adalah Mensah (2004) yang meggunakan metode teknik harga opsi (Option Pricing Techniques) pada penghitungannya dalam melakukan penghitungan kerugian akibat korupsi. Mensah (2004) menyimpulkan bahwa Untuk dapat mengurangi korupsi, pemerintah dapat mengurangi tingkat dan votalitas harga barang/jasa yang disediakan di pasar pararel serta memotong suku bunga. Astuti (2014) menyimpulkan pemeriksa BPK telah memahami apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Dari pengertian kerugian keuangan negara inilah pemeriksa BPK dapat menentukan unsur-unsur kerugian keuangan negara. Astuti (2014) juga menyimpulkan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan pemeriksa BPK dilakukan dengan metode-metode yang berbeda sesuai dengan kasus korupsinya. Penelitian penghitungan kerugian keuangan negara ini berbeda dengan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengukur dan mencari metode yang diimplementasikan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan penelitian ini meneliti tentang implementasi penghitungan kerugian keuangan negara oleh Instansi Pelaksana SPIP dalam tindak pidana korupsi.
48
Penelitian yang berkaitan dengan kasus kecurangan (fraud) serta cara penghitungan kerugian yang diakibatkan oleh korupsi, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.1 berkut ini. Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu No
Nama peneliti
1
Josseph Atta- Memberikan Mensah(2004)
Tujuan
Metode
pengukuran mengukur
metode Studi untuk
Pustaka
korupsi
Untuk
dapat
korupsi,
mengurangi
pemerintah dapat
mengurangi
tingkat
dan
dengan menggunakan
votalitas harga barang/jasa
menggunakan
teknik
yang disediakan di pasar
(Option
pararel serta memotong suku
harga
opsi
Pricing Techniques). 2
Hasil
bunga
Asad
Zaman Menunjukkan
Studi
Terdapat dua aturan dalam
dan
Faizur
Pustaka
mengukur
Rahim (2008)
bahwa strategi yang popular saat ini untuk
korupsi:
mengukur
1.
korupsi
Target
harus dapat
tidak dapat melayani
diukur
tujuan yang bermanfaat
2. Tujuan pengukuran harus
dan juga menyarankan
dapat
alternative
Tidak ada satu angka yang
untuk
spesifik.
menghindari
dapat
pengukuran, dan juga
secara memadai.
apa yang dapat dan sebaiknya diukur.
mengukur
korupsi
49
No
Nama peneliti
3
Mark Jim
Tujuan
Button Memberikan Gee darianalisis
bukti
Metode
Hasil
Analisis
Pengukuran
latihan Kasus
yang akurat
untuk mengukur kerugian
Graham
pengukuran risiko 132
akibat kecurangan
Brooks (2011)
penipuan, biaya rata-
dikatakan
rata
tingkat
mungkin atau terlalu sulit.
lingkup Kualitatif
Menurut para auditor BPK
dan
dapat
sangat tidak
kecurangan. 4
Chandra Ayu Memahami Astuti(2014)
keuangan negara dari
yang
pengertian
kerugian keuangan negara
auditor,
mengidentifikasi
dan
dimaksud
adalah kekurangan atas uang,
mendiskripsikan
barang,
metode
berharga
kerugian
perhitungan keuangan
dengan
ataupun yang
surat
merupakan
milik negara.
negara yang dilakukan Penghitungan oleh BPK kerugian keuangan negara dapat
dilakukan
menggunakan perbandingan
dengan metode
atas
jumlah
yang seharusnya dikeluarkan atau diterima oleh negara dengan jumlah yang nyatanya diterima atau dikeluarkan
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1
Rancangan Penelitian Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif.
Jenis penelitian kualitatif dipilih agar dapat mempelajari struktur interpretatif atas pengalaman para auditor investigatif BPKP terhadap suatu pemaknaan perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Menurut Djamal (2015:11) fenomena atau situasi sosial sering memiliki makna ganda yang sulit dipahami oleh peneliti. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan makna yang sebenarnya, digunakan berbagai metode, sumber data serta waktu yang lama dalam pengumpulan dan analisis datanya. Penelitian
kualitatif
ini
menggunakan
pendekatan
fenomenologi.
Pendekatan fenomenologi digunakan agar dapat memberikan sudut pandang pengalaman subjek tentang perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi secara mendalam dan tidak hanya apa yang tampak tetapi juga untuk mendapat pemaknaan dibalik apa yang tampak. Fenomenologi dipilih karena peneliti menganggap pengalaman subjektif tiap manusia berbeda dan dipengaruhi oleh pemikiran dan interpretasinya terhadap dunia, sehingga dengan pendekatan fenomenologi dapat didapat perspektif masing-masing orang dan bagaimana pemahaman orang tersebut terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. 3.2
Kehadiran Peneliti Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian dan
pengumpul data. Kedudukan peneliti dalam penelitian ini sebagai perencana,
50
51
pelaksana pengumpulan data, analis data, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor atas hasil penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti harus bertemu langsung dan bahkan menjalin komunikasi serta hubungan yang lebih erat dengan sumber data atau informan. Dengan menggunakan kontak langsung, diharapkan informasi yang masih membingungkan atau meragukan bisa ditanyakan langsung kepada informan. 3.3
Lokasi Penelitian Subjek penelitian ini adalah auditor investigatif di Kantor Perwakkilan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan. Termasuk dalam subjek penelitian ini adalah auditor investigatif yang sedang melaksanakan tugas belajar di perguruan tinggi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Tamalanrea Raya No.2, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih karena kantor BPKP perwakilan Sulawesi Selatan adalah salah satu perwakilan besar yang mengawasi 24 kabupaten dan kota se-provinsi Sulawesi Selatan sehingga diperkirakan terdapat banyak melakukan penugasan perhitungan kerugian keuangan negara sehingga terdapat banyak subjek yang merupakan auditor investigatif. 3.4
Sumber Data Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer
diperoleh dari hasil wawancara dengan informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample nonprobabilitas (nonprobability sampling) dengan metode sampel bertujuan (purposive sampling).
52
Kriteria sampel yang digunakan adalah auditor investigatif yang pernah menjalankan tugas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Kriteria ini ditetapkan dengan harapan informan mempunyai kompetensi dan pengalaman tentang perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. 3.5
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan teknik wawancara. Teknik wawancara ini digunakan agar dapat mengeksplorasi dan memotret situasi pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh BPKP secara komprehensif dan mendalam. Dalam melakukan wawancara, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan petunjuk umum wawancara. Pendekatan ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk umum ini merupakan pedoman pokok bagi peneliti agar isi wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari fokus masalah penelitian. Petunjuk ini tidak dimaksudkan bahwa setiap subjek harus mendapat pertanyaan yang sama persis sehingga menghilangkan sifat eksploratif peneliti dalam menggali data di lapangan. Oleh karena itu masih ada ruang terbuka bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk disesuaikan dengan latar-latar yang berbeda0beda sepanjang masih dalam kerangka wawancara yang telah disusun. 3.6
Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini dibantu dengan analisis data fenomenologis. Analisis
ini bertujuan untuk mengungkap secara detail bagaimana partisipan memaknai dunia personal dan sosialnya. Sasaran utamanya adalah makna dari pengalaman,
53
peristiwa, dan status yang dimiliki partisipan. Analisis ini juga mengeksplorasi pengalaman personal serta menekankan pada persepsi atau pendapat personal seorang individu tentang peristiwa perhitungan kerugian keuangan negara. Tahap-tahap analisis data fenomenologis sebagaimana yang ditulis oleh Creswell (2014:268) adalah sebagai berikut: a) Mendeskripsikan pengalaman personal dengan fenomena yang sedang dipelajari tersebut. Peneliti mulai dengan deskripsi utuh tentang pengalamannya dengan fenomena tersebut. Hal ini merupakan usaha untuk menyingkirkan pengalaman pribadi peneliti (yang tidak dilakukan sepenuhnya) sehingga fokus dapat diarahkan pada partisipan dalam studi tersebut. b) Membuat daftar pertanyaan penting. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara atau sumber yang lain) tentang bagaimana individu mengalami topik tersebut, mendaftar pertanyaan penting ini (horizonalisasi data) dan menganggap masing-masing pertanyaan memiliki nilai yang setara, dan bekerja untuk menyusun daftar pertanyaan yang tidak berulang dan tidak tumpang tindih. c) Mengambil pernyataan penting tersebut, kemudian mengelompokkannya menjadi unit informasi yang leih besar, yang disebut “unit makna” atau tema. d) Menulis apakah deskripsi tentang apakah yang dialami partisipan dengan fenomena tersebut. Hal ini disebut deskripsi tekstural dari pengalaman tersebut-apa yang terjadi- dan mencakup contoh verbatim.
54
e) Menulis deskripsi tentang bagaimana pengalaman itu tersebut terjadi. Hal ini disebut deskripsi struktural. Dan peneliti membahas latar dan konteks dimana fenomena tersebut dialami. f)
Menulis
deskripsi
gabungan
tentang
fenomena
tersebut
dengan
memasukkan deskripsi tekstural dan struktural. Bagian ini merupakan “esensi” dari pengalaman tersebut dan menampilkan aspek puncak dari studi fenomenologis. Hal ini biasanya berupa paragraf panjang yang menuturkan pada pembaca apa yang dialami oleh partisipan dengan fenomena tersebut dan bagaimana mereka mengalaminya. 3.7
Pengecekan Validitas Data Untuk memastikan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan
validitas data. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua data yang diperoleh peneliti sesuai dengan realitas yang ada. Sedangkan sebuah penelitian haruslah didukung data yang kredibel. Pemeriksaan validitas data dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. a.
Perpanjangan Keikutsertaan Untuk meningkatkan peningkatan derajat kepercayaan (credibility) data yang dikumpulkan peneliti berencana akan melakukan teknik pemeriksaan keabsahan
data
perpanjangan keikutsertaan. Moleong
(2010:327)
menyatakan bahwa perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Tujuan dari perpanjangan keikutsertaan sendiri adalah: a)
Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks,
b)
Membatasi kekeliruan (bias) peneliti,
55
c)
Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat. Dengan langkah ini, peneliti bisa lebih memahami pemaknaan yang
dimaksud oleh subjek dan menguji ketidakbenaran informasi yang dapat disebabkan oleh bias maupun distorsi, baik dari peneliti sendiri mapun dari informan. Perpanjangan keikutsertaan juga diharapkan oleh peneliti dapat membangun kepercayaan oleh subjek kepada peneliti sehingga dapat memberikan data yang lebih valid. Langkah ini dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi dalam jangka waktu yang cukup panjang sampai peneliti meyakini bahwa data yang diperoleh telah benar-benar valid dan cukup. Dengan perpanjangan keikutsertaan peneliti akan kembali ke lapangan dan melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Diharapkan dengan perpanjangan keikutsertaan hubungan antara peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, dan saling mempercayai sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan serta menghindari distorsi baik dari peneliti sendiri maupun subjek. b.
Ketekunan Pengamatan Ketekunan/keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif (Moleong, 2010:329). Ketekunan pengamatan akan menyediakan kedalaman terhadap data yang didapat oleh peneliti melalui teknik wawancara yang akan dilakukan.
56
Peneliti akan melakukan langkah ini dengan melakukan pengamatan dan pemikiran terhadap data yang didapat dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan sampai pada suatu titik dimana faktor yang ditelaah dapat dipahami. Untuk mendapatkan pemaknaan yang mendalam terkait perhitungan
kerugian
keuangan
negara
oleh
BPKP,
ketekunan
pengamatan sangat penting karena ketekunan pengamatan akan menyediakan
kedalaman
terhadap
data
yang
diperoleh. Dengan
ketekunan pengamatan maka kepastian data dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati (Sugiyono, 2008:272). Sugiyono (2008:272) juga menyatakan bahwa sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil peneltian atau dokumentasi-dokumentasi terkait dengan temuan yang diteliti sehingga dengan membaca hal tersebut wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam. Ketekunan pengamatan akan dilakukan peneliti dengan mendengarkan rekaman wawancara secara seksama dan membaca catatan lapangan yang dibuat secara seksama dan menuangkannya ke dalam bentuk narasi. c.
Uraian Rinci Teknik pengecekan validitas data selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah dengan cara uraian rinci (thick description). Langkah ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraian tersebut dilakukan seteliti dan secermat mungkin sehingga menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan (Moleong, 2010:338).
57
Sugiono (2008:276) menyatakan bahwa supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Uraian rinci akan dilakukan peneliti dengan membuat narasi yang mengungkapkan segala sesuatu yang terkait temuan data yang didapat saat melakukan penelitian hingga pembaca dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh. Dengan melakukan hal tersebut peneliti akan melakukan uraian data yang cukup banyak atau cukup tebal (thick description). 3.8
Tahap-Tahap Penelitian Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.
Pengajuan proposal penelitian kepada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
2.
Penelitian pendahuluan
3.
Pengembangan desain penelitian
4.
Pengumpulan dan analisis data
5.
Penulisan hasil penelitian dan kesimpulan
BAB V PENUTUP 5.1
Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai makna perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP dalam tindak pidana korupsi, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemaknaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP dilakukan untuk memberikan pendapat mengenai nilai kerugian negara yang timbul akibat suatu penyimpangan. Kesamaan pemaknaan dapat dipahami disebabkan oleh dasar pendidikan sebelum seorang auditor masuk dalam bidang investigasi adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis audit bidang investigasi. Materi diklat yang seragam dan nyaris tidak berubah dari dulu masih dijadikan sebagai model yang patut ditiru oleh seluruh auditor bidang investigasi. 2. Bentuk kerugian yang dihitung oleh BPKP pada dasarnya adalah kerugian yang nyata dan pasti (actual loss). Untuk kerugian yang masih bersifat potensi (potential loss) tetap disampaikan sebagai keterangan tambahan dalam LHPKKN. Bentuk kerugian ini akan menjadi dasar dalam dukungan tindakan litigasi terkait dengan kemungkinan adanya tambahan kerugian di masa depan. 3. Sebelum melaksanakan perhitungan kerugian keuangan negara, auditor BPKP terlebih dahulu akan membangun sebuah teori penyimpangannya (fraud theory) yang didasarkan pada informasi yang diberikan oleh penyidik pada saat ekspose. Penelahaan atas kecukupan informasi dari penyidik untuk membangun sebuah teori fraud (2H+3W) dilakukan oleh seluruh
91
92
auditor di bidang investigasi. Manakala terdapat informasi yang masih sangat minimal, berdasarkan pertimbangan profesional auditor penugasan masih tetap dapat dilakukan asalkan informasi dari ekspose sudah mengandung what, where dan when, meskipun who, why, how dan how much belum terungkap. 4. Data/bukti-bukti dalam perhitungan kerugian keuangan negara seluruhnya berasal dari penyidik. Dengan pertimbangan profesionalnya auditor kemudian melakukan evaluasi atas kecukupan, kekompetenan dan kerelevanan bukti yang berasal dari penyidik. 5. Concealment strategy dari pelaku fraud akan menyebabkan kekurangan bukti langsung dalam pelaksanaan perhitungan kerugian. Auditor investigatif dapat menggunakan “kreatifitas”nya untuk menghubungkan informasi yang ada dengan perhitungan kerugiannya. Penggunaan bukti sirkumstansial ini harus dengan tingkat kecermatan yang tepat. Pertimbangan profesional (profesional judgement) dalam penggunaan bukti sirkumstansial adalah faktor penting diterima atau tidaknya bukti tersebut. 6. Metode yang lazim diterapkan dalam perhitungan kerugian keuangan negara adalah metode nilai perolehan (historical cost). Manakala perhitungan kerugian negara yang memerlukan nilai tidak berbasis cost method ,BPKP dapat meminta bantuan profesi penilai lain yang sesuai konteks dan substansi perkara yang ditangani. 7. Metode perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP dalam tindak pidana korupsi sangat beragam antar kasus. Namun berdasarkan pemaknaan dari informan didapatkan metode perhitungan kerugian keuangan negara secara umum yang dilakukan dibagi menjadi dua yakni
93
metode perbandingan dan metode untuk kerugian secara total (total loss). Total loss diberikan apabila barang/jasa yang dihasilkan tidak memiliki nilai manfaat sama sekali. Untuk metode kerugian perbandingan dapat berupa metode perbandingan nilai yang seharusnya diterima negara dengan nilai nyata yang diterima negara, metode perbandingan harga, atau metode perbandingan terkait kekurangan kuantitas atau kualitas. 5.2
Saran Saran yang dapat diberikan peneliti bagi penelitan berikutnya yang hendak
mengangkat tema yang sama dapat berupa waktu penelitian yang lebih panjang sehingga dapat lebih mendekati subjek penelitian sehingga pengumpulan data dapat dilakukan dengan frekuensi yang lebih banyak dan dengan jangka waktu yang lebih lama, untuk mengungkap hal-hal yang mungkin tidak akan diungkapkan ke peneliti oleh informan sebagai orang luar. Selain itu informan selanjutnya dapat digunakan dari instansi lain seperti kepolisian,kejaksaan, BPK, inspektorat ataupun KPK. Dengan menggunakan informan dari instansi-instansi lain diharapkan dapat diperoleh metode perhitungan kerugian keuangan negara dari sudut pandang berbeda. 5.3
Keterbatasan Penelitian Keterbatasan penelitian terletak pada fokus pada objek perhitungan
kerugian keuangan negara yang hanya fokus pada perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP sehingga tidak berlaku untuk perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan instansi maupun organisasi lain. Subjek penelitian juga dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang mungkin subjektif dan hasilnya akan berbeda antara satu subjek dengan lainnya. Selain itu data yang didapat oleh peneliti selama melakukan wawancara
94
sangat tergantung terhadap interpretasi dan keadaan emosional informan pada saat wawancara dilakukan, meskipun peneliti telah berusaha untuk membuat kondisi wawancara seideal mungkin bagi informan. Terakhir dimungkinkan ada hal yang tidak diungkap oleh informan terkait makna audit investigatif dikarenakan posisi peneliti yang pada saat melakukan wawancara adalah orang luar yang mungkin ada hal-hal yang tidak pantas diungkap oleh informan kepada peneliti karena sensitifitas kasus maupun instansi yang terlibat.
DAFTAR PUSTAKA Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. 2012. Fraud Examination. Ohio: South Western,Cengage Learning. Amrizal. 2004. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor. Association of Certified Fraud Examiner. 2015. Report to the nation on occupational fraud and abuse. Austin: Association of Certified Fraud Examiner. Bandura, Albert. 1986. Social Foundations of Thought and Action: a Social Cognitive Theory. Prentice-Hall. The University of Michigan Brand, S., & Price, R. 2000. The economic and social cost of crime. Home office research study 217. Creswell, J. W. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Djamal, M. 2015. Paradigma Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Karyono M. 2013. Forensic Fraud. Yogyakarta: CV Andi Offset. Kuswarno, E. 2009. Metode penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya. Jakarta: Salemba Humanika Heriansyah, H. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. Indonesia Corruption Watch. 2014. Policy Paper Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami untuk membasmi: Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Makawimbang, H. F. 2014. Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif. Thafa Media. McMillan, E. J. 2006. Preventing Fraud in Nonprofit Organizations. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Padgett, S. 2015. Profiling the Fraudster: Removing the mask to Prevent and Detect Fraud. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
95
96
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2014. Jakarta Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi. 2012. Jakarta. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/05/M.PAN/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 2008. Jakarta Priantara, D. 2013. Fraud auditing & investigation. Jakarta: Mitra Wacana Media. Searcy, D., & Mentzer, J. 2003. A Framework for Conducting and Evaluating Research. Journal of Accounting Literature. Sekaran, U., & Bougie, R. 2013. Research Method for Business: a skill-building approach. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd. Singleton, T. W., & Singleton, A. J. 2012. Fraud Auditing and Forensic Accounting. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Slamet, B. 2010. Metode Perhitungan Kerugian Negara Dalam Audit Investigatif. Jakarta. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Qualitative and Quantitative Research Methods). Bandung: Alfabeta. Sulistiyo, A. B. 2014. Mengungkap Kompleksitas Masalah pada Konsep Substance over form. Jurnal Ekuitas Ekonomi dan Keuangan, Vol 18, No. 3, Surabaya: STIESIA. Tuanakotta, T. 2016. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat. ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 2014. Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Salemba Empat. Tunggal, A. W. 2016. Aspek-Aspek Audit Kecurangan. Jakarta: Harvarindo. Turvey, B. W. 2013. Forensic Fraud: Evaluating Law Enforcement and Forensic Science Cultures in the Context of Examiner Misconduct. Waltham: Elseveir Inc. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2001. Jakarta.
2001
tentang
97
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1999. Jakarta.
1999
tentang
Vona, L. W. 2011. The Fraud Audit: Responding To The Risk of Fraud In Core Business Systems. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Young, M. R. 2014. Financial Fraud Prevention and Detection: Governance and Effective Practices. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
98
LAMPIRAN 1
BIODATA Identitas diri Nama
:
Andre Sabam P Munthe
Tempat, Tanggal lahir
:
Balige, 24 Februari 1990
Jenis Kelamin
:
Laki-laki
Alamat Rumah
:
Jalan panalasa Desa Sitoluama, Toba Samosir, Sumatera Utara
Telepon Rumah/HP
:
082237968138
Alamat Email
:
[email protected]
Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
SD Sw. San Fransisko Balige SMP Sw. Budhi Dharma Balige SMAN 2 Balige D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara S1 Universitas Hasanuddin Pengalaman kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012 - sekarang) Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.
Makassar, 1 Februari 2017
Andre Sabam P Munthe
