Kerugian Negara: Resiko Bisnis atau Tindak Pidana Korupsi

Kerugian Negara: Resiko Bisnis atau Tindak Pidana Korupsi Hikmahanto Juwana Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI Copyright by Hikmahanto Juwana 2015(c)

1

Apakah Uang BUMN merupakan Uang Negara?  Uang BUMN adalah Uang Negara yang didasarkan pada  Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara (UU No. 17/2003) “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: (g). Kekayaan negara kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hal lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” Copyright by Hikmahanto Juwana 2015(c)

2



Penjelasan Umum UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999)

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Copyright by Hikmahanto Juwana 2015(c)

3

 Putusan Mahkamah Konstitusi 62/PUU-XI/2013 yang menolak permohonan uji materi atas Pasal 2 huruf (g) UU No. 17/2003  Dalam putusan MK ini diakui adanya Business Judgement Rule (BJR) atau Aturan terkait Keputusan Bisnis


4

Apa yang Dimaksud dengan Kerugian Negara?  Jenis Kerugian di BUMN  Kerugian karena disebabkan masalah Perdata  Kerugian karena disebabakan masalah Administratif

 Kerugian karena disebabkan keputusan atau kebijakan bisnis (business judgement)


5

 Kerugian negara karena masalah perdata diselesaikan secara perdata yaitu melalui pengadilan atau arbitrase  Kerugian karena maslah administratif diselesaikan secara administratif yaitu dengan melakukan mutasi atau demosi  Kerugian karena keputusan bisnis didasarkan pada Kode Etik dan ketentuan tentang perundang-undangan tentang salah pengelolaan (mismanagement)


6

Mengapa Keputusan Bisnis Tidak Bisa Dipidanakan?  Apakah membuat suatu keputusan salah yang berkaitan dengan keuangan negara serta merta berkonsekuensi pada jeratan UU Tipikor dan sanksi pidana?  Untuk menjawab ini menarik untuk menyimak hadits Nabi Muhammad SAW bersabda: “Apabila seorang hakim menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan benar, baginya dua pahala. Dan apabila ia menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan keliru, baginya satu pahala”


7

 Bila ijtihad hakim ini dianalogikan dengan keputusan pejabat maka keputusan harus dibuat.

 Pejabat harus mengambil keputusan. Bahkan tidak mengambil keputusan pun dianggap sebagai keputusan yang telah diambil.  Keputusan yang benar tentu akan mendapat apresiasi. Bagaimana bila keputusan salah? Apakah pengambil keputusan pantas diganjar sanksi pidana?

 Kalaulah sanksi pidana dapat disamakan dengan dosa maka pengambil keputusan yang salah, layaknya hakim yang berijtihad, tidak seharusnya diganjar dengan sanksi pidana. Copyright by Hikmahanto Juwana 2015(c)

8

Apakah pengambil keputusan terbebas dari jeratan pidana?

 Pengambil keputusan bisa saja dikenai sanksi pidana apabila dapat dibuktikan saat mengambil keputusan terdapat perilaku koruptif  Disini harus dipahami betul bahwa dapat tidaknya pengambil keputusan dikenai sanksi pidana bukan dilihat dari keputusan yang telah diambil; apakah keputusan tersebut salah dan menyebabkan kerugian negara.  Dalam konteks hukum pidana, sesuai rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor pengambil keputusan akan dikejar dan dijerat secara pidana bila ada dugaan niat dan perbuatan jahat yang secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau badan hukum Copyright by Hikmahanto Juwana 2015(c)

9

 Bahkan untuk kebijakan yang dianggap benar sekalipun, bila ada perilaku koruptif dalam pengambilan kebijakan tersebut sangat bisa untuk dikejar berdasarkan UU Tipikor


10

Pasal 2 UU Tipikor  (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).


11

Pasal 3 UU Tipikor  Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Copyright by Hikmahanto Juwana 2015(c)

12

Unsur yang Harus ditemukan sebagai Bukti dalam BJR?  Dalam membuktikan Perilaku Koruptif dalam pengambilan keputusan maka harus terdapat bukti:  Niat jahat (mens rea) dan Perbuatan jahat (actus reus)  Pasal 2 UU Tipikor: Niat Jahat untuk secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi  Pasal 3 UU Tipikor: Niat Jahat yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Copyright by Hikmahanto Juwana 2015(c)

13

Perlunya Penyusunan Kode Etik BJR  Agar auditor dan aparat penegak hukum tidak selalu mengkatagorikan kerugian BUMN sebagai Tindak Pidana Korupsi maka perlu disusun Kode Etik BJR  Kode Etik BJR ini dijadikan patokan ketika suatu keputusan diambil oleh manajemen  Dalam Kode Etik BJR ini terpenting bukan saja keputusan diambil dengan itikad baik tetapi memastikan keputusan diambil tanpa adanya Niat dan Perbuatan Jahat  Kode Etik ini memiliki peran sama dengan Kode Etik profesi seperti Dokter, Advokat dll Copyright by Hikmahanto Juwana 2015(c)

14

 Dengan adanya Kode Etik maka diketahui secara jelas mana keputusan yang merupakan risiko bisnis dan bukan suatu tindak pidana


15

 Negara terutama BUMN tidak boleh stagnan karena manajemen selalu dibayang-bayangi oleh kekhawatiran dalam mengambil keputusan yang kemungkinan akan ada kerugian  Jangan sampai manajemen berada tidak mengambil keputusan atau mengambil keputusan dengan berbagai perlindungan yang tidak perlu dan menyebabkan biaya tambahan padahal pengambil keputusan serupa di perusahaan swasta tidak mengarah pada masalah pidana


16

Terima Kasih


17

Kerugian Negara: Resiko Bisnis atau Tindak Pidana Korupsi

Recommend Documents