KEWENANGAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Oleh: Nila Amania Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Email:
[email protected] Abstrak Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi adalah unsur kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian mengenai besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi sangat penting dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti. Menentukan keberadaan dan besarnya kerugian negara selalu menjadi perdebatan antara berbagai pihak, misalnya antara terdakwa dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum. Setiap pihak mempunyai pendapat sendiri sendiri mengenai siapa yang berwenang dalam menentukan adanya kerugian negara beserta jumlahnya. Kata Kunci: Kewenangan Penghitungan, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi.
A. Pendahuluan
pemerintahan negara (Chaerudin et.al.,
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (ekstra ordinary
2009: 1). Rencana
dan
strategi
yang
crime) yang merusak dan mengancam
komprehensif sangat dibutuhkan dalam
sendi-sendi kehidupan bangsa. Berbagai
pengungkapan
peraturan
pidana korupsi, mengingat pembuktian
dimaksudkan
perundang-undangan untuk
yang
memberantas
kasus-kasus
adanya suatu tindak
pidana korupsi
korupsi telah diterbitkan, namun praktik
tidaklah
korupsi masih terus berlangsung dan
modus operandinya serta kecanggihan
semakin kompleks dalam realisasinya.
model transaksinya, dan pada umumnya
Masalah
korupsi
sebenarnya
mudah,
tindak
dilakukan
karena kompleksitas
para
profesional
di
bukanlah masalah baru di Indonesia,
bidangnya. Salah satu unsur yang harus
karena telah ada sejak era tahun 1950-
dibuktikan dalam pengungkapan yang
an. Bahkan berbagai kalangan menilai
sering
memunculkan
bahwa korupsi telah menjadi bagian
unsur
kerugian
dari kehidupan, menjadi suatu sistem
tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Undang-
dan menyatu dengan penyelenggaraan
undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-
polemik
negara
adalah
sebagaimana
Vol. II No. 02, November 2016
undang No 20 Tahun 2001 tentang
dialihkan terdakwa kepada orang lain
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Efi Laila Kholis, 2010: 5).
(Marwan Effendy, 2010: 79). Konsekuensinya, korupsi
tidak
Sesuai
pemberantasan
semata-mata
dengan
tujuan
utama
penegakan hukum pidana korupsi ialah
bertujuan
mengembalikan kerugian negara. Maka
agar koruptor dijatuhi pidana penjara
hampir pasti pada setiap penyelesaian
yang
hukum perkara korupsi (yang dapat
menjerakan,
tetapi harus
juga
dapat mengembalikan kerugian negara
merugikan
yang
mengenai keuangan atau perekonomian
telah
dikorupsi.
Perhitungan
kepentingan
kerugian keuangan negara dalam tindak
negara),
pidana korupsi baru dapat dilakukan
membuktikan
setelah
melawan
kerugian negara secara riel. Pada tahap
hukumnya sebagai penyebab timbulnya
pembuktian mengenai kerugian riel ini,
kerugian keuangan negara.
peran auditor menjadi sangat penting.
ditentukan
Sesuai
unsur
dengan
tujuan
utama
jaksa
dan
hukum
hakim
tentang
Menentukan
selalu
nilai
(angka)
keberadaan
penegakan hukum pidana korupsi ialah
besarnya
mengembalikan kerugian negara, maka
menjadi
hampir pasti pada setiap penyelesaian
pihak, misalnya antara terdakwa dan
hukum perkara korupsi (yang dapat
pembelanya
merugikan
hukum
umum. Untuk menentukan hal tersebut,
mengenai keuangan atau perekonomian
selama ini jaksa banyak dibantu ahli
negara),
dari Badan Pengawasan Keuangan dan
kepentingan
jaksa
membuktikan
dan tentang
hakim nilai
selalu (angka)
kerugian
dan
negara
perdebatan
antara
dengan
Pembangunan,
atau
berbagai
jaksa
ahli
penuntut
lain
ditunjuk.
pembuktian mengenai kerugian riil ini,
pendapat sendiri sendiri mengenai siapa
peran auditor menjadi sangat penting.
yang
dapat
menentukan
dan
membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana
berwenang
adanya
kerugian
pihak
yang
kerugian negara secara riil. Pada tahap
Untuk
Setiap
selalu
dalam
mempunyai
menentukan
negara
beserta
jumlahnya. Selama
ini
kerugian
ditafsirkan
masih
disandarkan pada perhitungan ahli yang
saat
biasanya oleh seorang auditor, tetapi
jatuhnya putusan pengadilan, tetapi juga
dalam praktek di persidangan seringkali
harta benda hasil korupsi yang sudah
timbul perbedaan persepsi antara Jaksa
dikuasai
312
oleh
benda terpidana
yang pada
pada
unsur
dari tindak pidana korupsi tidak hanya harta
negara
pembuktian
umumnya
Kewenangan Penghitungan
Vol. II No. 02, November 2016
Penuntun Umum dan Hakim, bahkan
Badan Pengawasan Keuangan dan
ahli itu sendiri mengenai pembuktian
Pembangunan
adanya unsur kerugian keuangan negara.
Jendral, Unit Pengawasan Lembaga
(BPKP),
Pemerintahan B. Hasil Temuan Dan Pembahasan 1. Lembaga Negara Yang Berwenang Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia Di
Indonesia
auditor
Nondepartemen,
Pengawasan
Intern
dan pada
setiap Badan Usaha Milik Negara. Kutipan
dari
Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23 E ayat (1) di atas memberi
adanya
kesan bahwa hanya Badan pemeriksa
Auditor
Keuangan
dikenal
pemerintahan.
Satuan
Inspektorat
Negara
(BPK)
yang
yang
melaksanakan audit. Selain itu kesan
bekerja pada sektor pemerintahan yang
tersebut juga terjadi karena di sektor
bertugas
pemerintahan
adalah
audit
atas
publik
istilah
keuangan
dari
untuk
eksternal
Menurut
istilah
pengawasan
melakukan
pertanggungjawaban organisasi Suradi
auditor
pemerintahan.
(2006:
116),
Auditor
yang
pemeriksaan
digunakan
audit,
sedangkan
digunakan
untuk
internal audit. Oleh karena itu sering
bekerja pada sektor pemerintahan dibagi
ada
menjadi dua kelompok, yaitu:
melakukan
pemeriksaan,
sedangkan
a. Pengawasan Eksternal Pemerintah
Aparat
Pengawasan
Internal
Auditor Eksternal Pemerintah adalah
Pemerintah
melakukan
Badan pemeriksa Keuangan Negara
saja.
(BPK), berdasarkan Pasal 23 E ayat
menimbulkan
(1) Undang-undang Dasar Negara
membahas
Republik Indonesia 1945 dinyatakan
melakukan audit investigatif khususnya
bahwa untuk memeriksa pengelolan
menghitung
dan tanggung jawab keuangan negara
ini
diadakan
kewenangan
satu
Badan
Pemeriksa
Keuangan yang bebas dan mandiri. b. Aparat
Pengawasan
Internal
Struktur
pengawasan
intern
pemerntah pada saat ini terdiri atas:
Kewenangan Penghitungan
Hal
adalah
menghitung
mengenai
tersebut
BPK
pengawasan
yang
kemudian
kontroversi
ketika
kewenangan
untuk
kerugian
negara.
penjelasan
Berikut mengenai
khususnya kerugian
untuk
negara
dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan
Pemerintah (APIP)
pernyataan
Pengawasan
Pembangunan
Keuangan
(BPKP)
dan
berdasarkan
hukum positif di Indonesia.
313
Vol. II No. 02, November 2016
a. Badan (BPK)
Pemeriksa
Keuangan
BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan
Dalam
hal
Pemeriksa
kewenangan Keuangan
lain
yang
Badan
keuangan
(BPK)
ditetapkan oleh BPK;
menghitung kerugian keuangan negara
negara
c) Pelaksanaan
mengelola yang
telah
pengenaan
ganti
dalam kasus tindak pidana korupsi telah
kerugian negara atau daera yang
di atur dalam Pasal 10 Undang-undang
ditetapkan
No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan
pengadilan yang telah mempunyai
Pemeriksa Keuangan, yaitu:
kekuatan hukum tetap.
1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah
kerugian
negara
yang
berdasarkan
Selanjutnya Pemeriksa
putusan
kewenangan
Keuangan
Badan
(BPK)
untuk
diakibatkan oleh perbuatan melawan
memberikan keterangan ahli mengenai
hukum baik sengaja maupun lalai
kerugian
yang
dalam Pasal 11 huruf c Undang-undang
dilakukan
pengelola lembaga
oleh
bendahara,
BUMN/BUMD, atau
badan
dan
lain
menyelenggarakan
yang
pengelolaan
keuangan negara.
atau
penetapan
Pemeriksa
Keuangan
pihak
ditempatkan
dalam
kerugian sebagaimana tersebut di atas
sebagaimana
yang
ditetapkan dengan keputusan BPK.
dalam
membayar
menjamin ganti
pelaksanaan kerugian,
BPK
berwenang memantau: a) Penyelesaian negara
terhadap
kerugian
daerah oleh
yang
Pemerintah
pegawai negeri bukan
bendahara dan pejabat lain; b) Pelaksanaan
314
Keterangan
pengenaan
kerugian
negara
atau
kepada
bendahara,
bukti
Pasal
keterangan
184
urutan
ahli kedua
disistematisasikan KUHAP.
Ini
menunjukan bahwa alat bukti tersebut berpengaruh penting dalam pembuktian yang
ganti
atau
ditetapkan
yaitu:
kerugian negara atau daerah.”
ganti
pembayaran
(BPK),
“BPK dapat memberikan:
Alat
3) Untuk
diatur
No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan
yang
berkewajiban
daerah
ahli dalam proses peradilan mengenai
2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau
negara
dimana
penyidik,
penuntut,
maupun hakim belum jelas atau terang memandang suatu tindakan pidana. Keterangan ahli dari BPK berbeda dengan
keterangan
pribadi.
Keterangan
oleh
ahli selaku
ahli dari BPK,
ganti
pihak yang memberikan keterangan ahli
daerah
adalah BPK debagai lembaga, bukan
pengelola
pribadi (anggota, karyawan, auditor dan Kewenangan Penghitungan
Vol. II No. 02, November 2016
seterusnya). Berikut ini perbedaan ahli
pengawasan
selaku
pembangunan;
pribadi dan
lembaga (BPK)
(Theodorus M. Tuanakotta, 2009: 195). b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54
keuangan
5) Penyelenggaraan
dan
pembinaan
pelayanan
administrasi
bidang
perencanaan
ketatausahaan,
dan
umum
umum,
organisasi
dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan,
Keputusan Presiden Republik Indonesia
kearsipan,
Nomor
perlengkapan dan rumah tangga.
103
Tahun
Kedudukan,
2001
Tentang
Tugas,
di
hukum,
persandian,
Fungsi,
Jadi ranah pengawasan pelaksanaan
Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan
pemerintahan yang menjadi tugas dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
wewenang BPKP hanya pada kegiatan
Departemen,
lintas
Badan
Pengawasan
sektoral
dan
kebendaharaan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
umum Negara terlepas dari berdasarkan
mempunyai tugas melaksanakan tugas
penugasan dari Presiden. Demikian juga
Pemerintahan
mengenai
keuangan
di
dan
bidang
pengawasan
pembangunan
sesuai
kewenangan
menghitung
kerugian
dalam
negara,
BPKP
dengan ketentuan peraturan perundang-
tidak
undangan yang berlaku.
kecuali berdasarkan penugasan khusus
Dalam
melaksanakan
tugasnya
memiliki
dari
kewenangan
tersebut
Presiden.
Apalagi
tersebut, Badan Pengawasan Keuangan
mempertimbangkan Pasal 10 ayat 1
dan
Undang-undang No 15 Tahun 2006
Pembangunan
(BPKP)
menyelenggarakan fungsi : 1) Pengkajian kebijakan
dan nasional
pengawasan
tentang penyusunan di
bidang
keuangan
dan
pembangunan;
dan
jelas
dan/atau
Keuangan
disebutkan
“BPK
menetapkan
jumlah
kerugian negara yang diakibatkan oleh
di
pelaksanaan
maupun
bidang
pengawasan
bendahara,
kegiatan
pemberian
pembinaan
terhadap
Kewenangan Penghitungan
lalai
yang
pengelola
dilakukan
oleh
BUMN/BUMD,
dan lembaga atau badan lain yang
fungsional
dalam pelaksanaan tugas BPKP; 4) Pemantauan,
menilai
dan
keuangan dan pembangunan; 3) Koordinasi
telah
Pemeriksa
perbuatan melawan hukum baik sengaja
2) Perumusan kebijakan
yang
Badan
bimbingan kegiatan
menyelenggarakan
pengelolaan
keuangan negara”. Kemudian pada tahun 2007, telah dibuat
Nota
Kesepahaman
antara 315
Vol. II No. 02, November 2016
Kejaksaan
Republik
Indonesia,
Badan Pengawasan Keuangan dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pembangunan
Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan
memberikan
Pembangunan
pemberantasan
(BPKP)
1093/K/D6/2007 Dalam
No:
Tentang
KEP-
Kerjasama
Penanganan
Penyimpangan
Kasus
Pengelolaan
Negara
Yang
Pidana
Korupsi
Keuangan
Berindikasi
Tindak
selalu
kontribusi
dalam
korupsi
rangka
di
Indonesia
mewujudkan
Governance dan
Good
Good Corporate
Governance.
Dalam
pemberantasan
korupsi,
usaha
BPKP
telah
Dana
bekerja sama dengan aparat penegak
Nonbudgeter, pada Pasal 5 ayat (4)
hukum. BPKP telah melakukan audit
disebutkan “Dalam setiap penyelidikan
investigatif,
dan/atau
penyidikan
keuangan
dilakukan
oleh
POLRI,
Termasuk
dalam
(BPKP)
BPKP
profesional
baik
yang
Kejaksaan
maupun
menugaskan
auditor
untuk
melakukan
penghitungan negara,
kerugian
serta
pemberian
keterangan ahli. Berdasarkan
kewenangannya
audit
menurut hukum positif di Indonesia,
investigatif atau penghitungan kerugian
dapat disimpulkan bahwa BPKP adalah
keuangan
lembaga
negara
sesuai
dengan
audit pemerintah yang ada
permintaan” dan pada Pasal 6 ayat (3)
selain
disebutkan
“Instansi
penyidik
auditor eksternal pemerintah dan BPKP
menetapkan
pelanggaran
hukum,
sebagai bagian dari aparat pengawasan
sedangkan
BPKP
menetapkan
intersn pemerintah. Kedua lembaga ini
kerugian
memiliki kompetensi yang berbeda atas
sehingga
dapat
tindak lanjut kerugian negara melalui
kasus
yang
ada/tidaknya keuangan
indikasi negara,
ditetapkan
status
audit
BPK.
Dimana
investigatif
berindikasi tindak pidana korupsi atau
dengan
bukan tindak pidana korupsi.”
kewenangannnya
Berdasarkan
dalam
sebagai
kaitannya
pidana.
Berdasarkan
yang
diamanatkan
kesepahaman
dari Pasal 23 E UUD 1945, Undang-
antara Kejaksaan Republik Indonesia,
undang No. 15 Tahun 2004 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pemeriksaan
Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan
Pembangunan
tersebut yang
Undang-undang No. 15 Tahun 2006
kemudian menjadi dasar hukum BPKP
Tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
untuk
BPK
negara. 316
nota
unsur
BPK
(BPKP)
menghitung
kerugian
keuangan
lah
pemeriksaan
Pengelolaan
yang
dapat investigatif
dan
melakukan guna
Kewenangan Penghitungan
Vol. II No. 02, November 2016
mengungkap adanya indikasi kerugian
sebagai
eksternal
auditor,
BPKP
negara atau daerah.
sebagai
internal
auditor.
Dalam
Berbeda
dengan
BPKP
yang
kedudukan yang berbeda, BPK dan
memperoleh kewenangannya berdasarkan
BPKP
Keputusan Presiden Republik Indonesia
penemuan kasus dengan indikasi tindak
Nomor
pidana
103
Tahun
2001
Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja
merupakan
ujung
korupsi
tombak
(Theodorus
M
Tuanakotta, 2009: 225). Dalam
audit
investigatif
dan
Lembaga Pemerintah Non Departemen,
menghitung kerugian keuangan negara,
yang hanya merupakan bagian dari sistem
BPKP
pengendalian intern pemerintah dalam
sampai saat ini. BPK juga berperan dan
kaitannya dengan pengawasan intern atas
terus meningkatkan kapasitas sumber
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
daya manusianya. Ada peluang bagi
pemerintah yang bersifat prefentif.
BPK dan BPKP untuk bekerja sama
Permasalahaan
peran
terbesar
dalam
mengembangkan
kuantitas sumber daya manusia yang
investigasi
dan
dimiliki oleh BPK yang tidak sebanding
keuangan
negara.
dengan
merupakan perpaduan yang kuat antara
luasnya
menyangkut
mempunyai
lingkup
pemeriksaan
audit
perhitungan
sama
pengetahuan
jawab
serta
khazanah pemberantasan korupsi serta
mengingat masih tingginya kasus tindak
wewenang (Adami Chazawi, disitasi Efi
pidana
Laila Kholis, 2010: 71).
korupsi
di
membutuhkan menghitung
negara,
Indonesia
auditor kerugian
menimbulkan
yang
negara,
permasalahan
akan baru
hanya mengandalkan BPK saja sebagai yang
berwenang
menghitung
kedudukan
seluruh
Dari sudut sifat isi keterangan yang oleh
ahli
di
persidangan,
dan BPK berada dalam
maka menurut Adami Chazawi, ahli
yang
dapat dibedakan antara:
istimewa.
Mereka
mempunyai pandangan yang mendalam (insight)
2. Pengaturan Mengenai Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
diberikan
kerugian negara. BPKP
dalam
untuk
apabila pihak penyelidik dan penyidik
pihak
pengalaman
ini
BPK atas pengelolaan dan tanggung keuangan
dan
Kerja
kerugian
dan lembaga
menyeluruh pemerintahan.
Kewenangan Penghitungan
a. Ahli yang menerangkan tentang hasil
tentang
pemeriksaan
BPK
dilakukannya
sesuatu berdasarkan
yang keahlian 317
Vol. II No. 02, November 2016
khusus. Misalnya seorang dokter ahli
Undang-undang No. 20 Tahun 2001
forensik
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
yang
memberikan
keterangan ahli di sidang pengadilan
Korupsi
tentang
dengan “secara nyata telah ada kerugian
penyebab
seseorang
setelah
melakukan
dokter
bedah
seorang
akuntan
keterangan
di
tentang
tersebut
mayat,
atau
memberikan
sidang
yang
mata
mengenai
erat
lebih
keahlian
mengenai
instansi
yang
kualifikasi akuntan publik yang dapat
yang
dengan
perkara
pemeriksaan
lanjut
khusus
terlebih
ditunjuk
untuk
menghitung
kerugian
keuangan negara. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah diatur bahwa
angka 28
Undang-undang Hukum Acara
Pidana
(KUHAP),
keterangan
adalah
keterangan
yang
diberikan
yang
memiliki
keahlian
khusus
temuan
berwenang dan tidak ada kriteria dan
hal
Berdasarkan Pasal 1
seseorang
hasil
semata-
dahulu.
Kitab
berdasarkan
dihitung
undang ini juga tidak dijelaskan secara
pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan
dapat
keuangan suatu
sesuatu
berhubungan
jumlahnya
sudah
kerugian
publik yang ditunjuk. Dalam undang-
menerangkan
tentang
yang
adalah
yang
instansi pemerintah. b. Ahli
negara
negara”
dimaksud
instansi yang berwenang atau akuntan
audit
atas
keuangan
yang
pengadilan
hasil
dilakukannya
kematian
disebutkan,
tentang
hal yang
ahli
diperlukan
BPK
menilai
jumlah
dan/atau
kerugian
diakibatkan
menetapkan
negara
oleh
yang
perbuatan
melawan
hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan
oleh
BUMN/BUMD,
dan
lembaga
atau
badan
pidana guna kepentingan pemeriksaan.
pengelolaan
Namun dalam KUHAP sendiri tidak
dalam kasus tindak pidana korupsi yang
memberikan
dilakukan oleh pegawai negeri selain
mengenai
dan
lanjut
kualifikasi
bendahara.
tertentu sebaga ahli yang dapat di
Belum
dengarkan
kriteria
lebih
keterangannya
di
persidangan. Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. 318
yang
pengelola
untuk membuat terang suatu perkara
pengaturan
lain
bendahara,
menyelenggarakan
keuangan negara.
adanya
pengaturan
namun
yang
jelas mengenai pihak yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara tersebut munculnya
yang
menjadi
banyak
penyebab
penafsiran
dan
Kewenangan Penghitungan
Vol. II No. 02, November 2016
perbedaan pendapat dalam persidangan mengenai
pihak
yang
berwenang
a. Jaksa Meskipun
selaku
Pejabat
Umum
menghitung kerugian keuangan negara
(Openbaar Ambtenaar) mempunyai
dalam kasus tindak pidana korupsi.
posisi yang objektif. Namun, sebagai
Mengenai perbedaan pendapat di dalam persidangan posisi
tidak
masing-masing
berperkara.
lepas pihak
Menurut
akibat dari accusatoir pada proses
dari
peradilan pidana dimana jaksa dan
yang
terdakwa saling berhadapan dalam
pandangan
kedudukan
yang
Prof.M.Trapman (disitasi Theodorus M.
(Alsheilijkwaardige
Tuanakotta, 2009: 213), bahwa masing-
tegenover elkander),
masing pihak dalam suatu persidangan
sebagai
pidana, yaitu Jaksa penuntut Umum,
sendirinya
Pembela
yang subjektif.
atau
Terdakwa, fungsi
Penasehat
dan
yang
Hakim
sama
Hukum, mempunyai
karena
masing-
masing pihak berusaha: a. Mencari
secara
dengan jujur
perbuatan
terdakwa,
akibatnya,
sebagaimana
terdakwa
mempunyai
pendirian
b. Pembela/Penasihat Hukum Karena bukan pejabat umum, maka
yang subjektif. Akan tetapi, pada
dan
berfungsi
mengemukakan
dituduhkan
mengenai
maksud
tertuduh
untuk
sebagaimana
hukuman
dengan
pembela/penasihat
hukum pendirian
perbuatan-perbuatan yang
ditinjau dari sudut
hukumnya
(naar
menghukum
betekenis),
baik
disyaratkan
materiil.
Dengan
dalam undang-undang c. Menilai
umum
dasarnya
b. Menilai apakah fakta itu memenuhi pidana
penuntut
maka jaksa
fakta
dalam surat dakwaan;
unsur
partijen
dengan sendirinya mempunyai posisi
kebenaran
menyelidiki
sejajar
de
juridische
formil
maupun demikian,
pendiriannya bersifat objektif. yang
seadil-
c. Terdakwa
adilnya yang patut dijatuhkan kepada
Seperti
terdakwa.
posisi subjektif. Dalam menghadapi
Meskipun mempunyai fungsi yang sama,
namun
posisi
yang
mereka
karena
berada dalam
berbeda,
mempunyai
sewajarnya
pendirian
yang
tuntutan
pembelanya,
atau
mempunyai
dakwaan
jaksa,
pendiriannya juga subjektif. d. Hakim Selaku
Pejabat
Umum
dengan
berbeda pula (Theodorus M. Tanakotta,
sendirinya
2009: 213).
objektif karena menjalankan fungsi
Kewenangan Penghitungan
mempunyai posisi yang
319
Vol. II No. 02, November 2016
mengadili
terhadap
masing-masing
pendirian subjektif dari kedua belah pihak
yang
kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi.
berseberangan.kedua
Agar tidak merugikan para pencari
belah pihak ini adalah Jaksa Penuntut
keadilan (subyek hukum sebagai obyek
Umum
pemeriksaan),
dan
Terdakwa/penasihat
Hukumnya. Oleh karena itu hakim
penuntut
wajib
menentukan
atau
diharapkan
setidak-tidaknya memegang
pendirian
yang
tidak
sudah
umum ahli
seharusnya
selektif yang
dalam
berkompeten
teguh
dalam menghitung kerugian keuangan
memihak
negara. Pihak yang ditunjuk sebagai ahli
dengan menerapkan pendirian yang
yang
objektif.
jumlah kerugian keuangan negara harus
Penasihat
hukum
menghadirkan
ahli
kerugian
negara.
hukum
adalah
biasanya yang
Strategi
tidak
bisa
menghitung
dituntut
dan
untuk
menetapkan
profesional dan
menghitung
proporsional, disamping harus memiliki
penasihat
integritas moral yang tinggi. Parameter-
dan
parameter yang digunakan harus jelas
yang
dan dapat dipertanggungjawabkan dari
diajukan penuntut umum. Seringkali hal
berbagai sisi dan sudut pandang, logis
ini tidak ditujukan pada keterangan ahli
serta
itu sendiri, melainkan pada kredibilitas
kepentingan
ahli yang dihadirkan Penuntut umum.
Hal ini penting mengingat hukum acara
Hal yang ingin dicapai penasihat hukum
pidana
(dan
pembuktian
bertujuan
untuk
mencari
kerugian negara” atau “adanya kerugian
kebenaran
materiil
dalam
rangka
negara
mewujudkan
ketertiban
dan
keadilan
berdasarkan
kepada
melemahkan
menyerang
keterangan
terdakwa)
adalah
yang tidak
ahli
“tidak
ada
dapat dibuktikan
dengan sah dan meyakinkan.” Mengingat masih tingginya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ada di
transparan,
tidak
tertentu,
berdasarkan
kecuali hukum.
sebagai
landasan
suatu
kepastian
dan
kemanfaatan hukum. Menghadapi
fenomena
yang
Indonesia dan dalam rangka mendukung
demikian, diperlukan suatu pengaturan
percepatan
tindak
mengenai kriteria dan kualifikasi ahli di
sudah
persidangan
pidana saatnya
pemberantasan
korupsi di Indonesia, para
pihak
mempermasalahkan kewenangan penuntut 320
untuk
untuk
ahli
dalam
tidak
menghitung kerugian keuangan negara
mengenai
dalam kasus tindak pidana korupsi, serta
ahli yang ditunjuk umum
khususnya
dari
menghitung
pengaturan
mengenai
langkah-langkah
untuk memperkuat metode dan konsep Kewenangan Penghitungan
Vol. II No. 02, November 2016
dalam
penentuan
kerugian
suatu
keuangan
negara
pada
tindak
pidana
korupsi,
yang dapat dibakukan dan
Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001
Tentang
Fungsi,
Kedudukan,
Kewenangan,
Tugas, Susunan
diterima secara luas sebagai referensi,
Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga
terutama oleh pihak-pihak yang terkait
Pemerintah
dalam
hanya merupakan bagian dari sistem
penanganan
perkara
tindak
pidana korupsi.
Non
Departemen,
yang
pengendalian internal pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan internal
C. Simpulan
atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
Berdasarkan
kewenangannya
menurut hukum positif di Indonesia,
instansi
pemerintah
yang
bersifat
preventif atau pencegahan.
BPKP adalah lembaga pengawas yang
Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1)
ada selain BPK. Dimana BPK sebagai
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
auditor eksternal pemerintah dan BPKP
jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001
sebagai bagian dari aparat pengawasan
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
internal pemerintah. Kedua lembaga ini
Korupsi
memiliki kompetensi yang berbeda atas
dimaksud dengan “secara nyata telah
tindak lanjut kerugian negara melalui
ada kerugian keuangan negara” adalah
audit
kerugian
investigatif
dengan
unsur
dalam
kaitannya
disebutkan
negara
bahwa
yang
sudah
dapat
pidana.
Berdasarkan
dihitung
yang
diamanatkan
temuan instansi yang berwenang, atau
dari Pasal 23 E UUD 1945, Undang-
akuntan publik yang ditunjuk. Dalam
undang No. 15 Tahun 2004 Tentang
undang-undang
Pemeriksaan
dan
dijelaskan secara lebih lanjut mengenai
Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan
instansi yang berwenang dan tidak ada
Undang-undang No. 15 Tahun 2006
kriteria dan kualifikasi akuntan publik
Tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
yang dapat ditunjuk untuk menghitung
BPK-lah
kerugian
kewenangannnya
Pengelolaan
yang
pemeriksaan
dapat
melakukan
investigatif
guna
mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah. Berbeda
dengan
memperoleh berdasarkan
berdasarkan
ini
keuangan
juga
negara
hasil
tidak
akibat
tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undangundang No. 15 Tahun 2006 tentang
BPKP
yang
kewenangannya Keputusan
Kewenangan Penghitungan
jumlahnya
yang
Presiden
Badan Pemeriksa Keuangan telah diatur bahwa
BPK
menetapkan
jumlah
menilai kerugian
dan/atau negara 321
Vol. II No. 02, November 2016
yang
diakibatkan
oleh
perbuatan
Belum
adanya
pengaturan
yang
melawan hukum, baik yang dilakukan
jelas mengenai pihak yang berwenang
secara
menghitung kerugian keuangan negara
sengaja
maupun
kelalaian
yang
dilakukan
bendahara,
pengelola
karena oleh
BUMN/BUMD,
tersebut munculnya
yang
menjadi
banyak
penyebab
penafsiran
dan
dan lembaga atau badan lain yang
perbedaan pendapat dalam persidangan
menyelenggarakan
mengenai
pengelolaan
pihak
yang
berwenang
keuangan negara, namun dalam kasus
menghitung kerugian keuangan negara
tindak pidana korupsi yang dilakukan
dalam kasus tindak pidana korupsi.
oleh
pegawai
negeri
sipil
selain
bendahara.
***
Daftar Pustaka Buku BPKP. 2009. Pedoman Penegasan Bidang Investigasi. Jakarta: Deputi Bidang Investigasi. Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif fadillah. 2009. Tindak Pidana Korupsi (strategi pencegahan dan penegakan Hukum). Bandung: Reflika Aditama. Kholis, Efi Laila. 2010. Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi. Jakarta: Solusi Publishing. Kamaroesid, Herry. 2008. Keuangan Negara Indonesia (Dalam Perspektif Anggaran Dan Perbendaharaan Negara). Jakarta: Mitra Wacana Media. Effendy, Marwan. 2010. Korupsi dan Pencegahan. Jakarta: Timpani Publishing.
(Mengetahui Untuk Jakarta: Sinar Grafika.
Mencegah).
Tuanakotta, Theodorus M.. 2009. Menghitung Kerugian keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. _____________. 2010. Akuntansi Forensik dan audit investigatif. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Tim Bepeka. 1998. Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan. Cetakan Pertama. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. Perundang- Undangan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Suradi. 2006. Korupsi Dalam Sektor pemerintahan dan Swasta. Yogyakarta: Gava Media.
Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Surachmin dan Suhandi Cahya. 2011. Strategi dan Tekhnik korupsi
Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
322
Kewenangan Penghitungan
Vol. II No. 02, November 2016
Undang-undang No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Kewenangan Penghitungan
Internet http://www.bpkp.go.id/public/upload/un it/investigasi/files/Gambar/PDF/data _investigasi.pdf, (diakses tanggal 3 Maret 2012, 11:39 WIB)
323
Vol. II No. 02, November 2016
324
Kewenangan Penghitungan
