2012 Lembaga Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (LSP FPM) FR. SKEMA
SKEMA SERTIFIKASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LSP FPM) Disusun atas dasar permintaan otoritas kompeten Sektor Jasa Kemasyarakatn Bidang Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Untuk Membangun, Memastikan dan Memelihara Kompetensi Kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Dan Skema ini dapat dipergunakan dalam sertifikasi profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat pada program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah, swasta maupun lembaga sosial masyarakat.
Disahkan tanggal: Oleh:
__________________ Ketua Komite Skema Nomor Dokumen
: SS-SJK-FPM-001-2012 *). Akan disesuaikan dengan ketentuan BNSP
Nomor Salinan Status Distribusi
: : Terkendali Tak terkendali
SKEMA SERTIFIKASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. JUSTIFIKASI 1.1. Peraturan Perundangan: Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 81 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 210 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi. 1.2. Program pemberdayaan masyarakat baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah perlu mendapatkan kepastian fasilitasi oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat yang kompeten. 1.3. Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat yang terus meningkat, perlu diselaraskan dengan membangun sistem penjaminan kualitas kinerja fasilitator. 1.4. Tuntutan untuk peningkatan kualitas fasilitator pemberdayaan masyarakat yang semakin berkembang, memerlukan pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi fasilitator. 2. RUANG LINGKUP 2.1. Sektor Jasa Kemasyarakatan - Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2.2. Lingkup penggunaan : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM–MP) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Perkotaan (PNPM-Perkotaan) Kementerian Pekerjaan Umum. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal / Khusus ( PNPM – P2DTK ) Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Program Pembanguunan Infrastruktur Perdesaan (PNPM-PPIP) Kementerian Pekerjaan Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ( PNPM – PISEW) Kementerian Pekerjaan Umum
2
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ( PNPM PUAP ) Kementerian Pertanian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Kelautan dan Perikanan ( PNPM – Mandiri KP ) Kementerian Kelautan dan Perikanan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perumahan dan Permukiman ( PNPM ..... ) Kementerian Perumahan Rakyat PNPM Mandiri Generasi Sehat dan Cerdas ( kemendagri ) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan ( kemendagri ) PNPM Mandiri Integrasi PNPM Mandiri Pansimas ( PU ) PNPM Mandiri RIS ( PU ) PNPM Mandiri Sanimas ( PU ) PNPM Mandiri Peduli (Kesra) PNPM Mandiri Pariwisata ( Kementerian Pariwisata ) PNPM Mandiri Kehutanan Coorporate Social Responsibilitty ( CSR ) Program Pemberdayaan Masyarakat lainnya yang menggunakan tenaga kerja konsultan/fasilitator; baik yang dikembangkan pemerintah, swasta maupun NGO/LSM. 3. TUJUAN 3.1. Memastikan kompetensi kerja untuk para tenaga kerja yang berprofesi sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 3.2. Memelihara kompetensi untuk para tenaga kerja yang berprofesi sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 4. ORGANISASI PENGUSUL: a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), b. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri, d. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kemeterian Pekerjaan Umum, e. Kemeterian Pembangunan Daerah Tertinggal, f. Asosiasi Profesi (IPPMI, HAPMI, AFPMI), g. Lembaga Swadaya Masyarakat (Swadamas, Bina Swadaya, Driya Media, IGGRD, IRE). 5. PEMENUHAN KOMPETENSI 5.1. Persyaratan Kompetensi Persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah : UNIT KOMPETENSI UMUM SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator 3
SJK.PM01.005.01
Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat UNIT KOMPETENSI INTI SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial SJK.PM02.003.01 Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal SJK.PM02.004.01 Memperkuat PosisiTawar Masyarakat SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat SJK.PM02.009.01 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat SJK.PM02.010.01 Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial UNIT KOMPETENSI KHUSUS (PILIHAN) SJK.PM03.001.01 Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat SJK.PM03.002.01 Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu 5.2. Persyaratan Dasar Peserta Uji 5.2.1. Strata 2 /S2 dan Strata 3 /S3 (semua disiplin ilmu); dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun. 5.2.2. Strata 1/ S1 (semua disiplin ilmu); dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 3 (tiga) tahun 5.2.3. Diploma 3/ D3 (semua disiplin ilmu ); dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun. 5.2.4. SLTA/ Sederajat; dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 7 (tujuh ) tahun 6. PERMOHONAN 6.1. Persyaratan Pendaftaran 6.1.1. Mengajukan permohonan kepada LSP FPM; dengan mengisi dan mengirimkan Formulir Aplikasi Permohonan Sertifikasi (Form APL-01); dengan melampiri fotocopy ijazah pendidikan terakhir, Curriculum Vitae dan fotocopy bukti-bukti pendukung lainnya kepada LSP FPM. 6.1.2. Mengisi formulir aplikasi asesmen mandiri (Form APL-02); dan mengirimkan kepada LSP FPM 6.1.3. Membayar biaya pendaftaran sertifikasi; dengan mengirimkan bukti pembayaran biaya pendaftaran bersamaan dengan Form APL-01 Permohonan Sertifikasi dan Form APL02. Asesmen Mandiri kepada LSP FPM.
4
6.2. Keputusan Menjadi Peserta Uji Kompetensi 6.2.1. LSP FPM memberikan konfirmasi tertulis kepada calon asesi tentang keputusan menjadi peserta uji kompetensi setelah mempelajari Form APL-01 Permohonan Sertifikasi dan form APL-02. Asesmen Mandiri yang telah diisi calon asesi. 6.2.2. Konfirmasi tertulis LSP FPM kepada pendaftar / calon asesi; mengkonfirmasi kepastian pendaftar sebagai calon asesi, Tempat Uji Kompetensi dan waktu pelaksanaan uji kompetensi; serta pemberitahuan penyelesaian pembayaran biaya uji kompetensi. 6.3. Pemberitahuan mengikuti Sertifikasi / Uji Kompetensi 6.3.1. LSP FPM menyampaikan undangan tertulis mengikuti sertifikasi/uji kompetensi kepada calon peserta uji kompetensi yang sudah melengkapi ketentuan pada point 6.1 dan point 6.2 6.3.2. Calon Peserta uji kompetensi wajib menyampaikan konfirmasi kehadiran kepada LSP FPM untuk mengikuti sertifikasi/uji kompetensi sesuai undangan yang diterimanya. 6.4. Biaya Sertifikasi 6.4.1. Biaya sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat meliputi biaya pendaftaraan dan biaya uji kompetensi. 6.4.2. Biaya pendaftaran adalah sebesar Rp. 100.000,- ( terbilang : Seratus ribu rupiah ) 6.4.3. Biaya Uji kompetensi adalah sebesar Rp. 2.000.000,- ( Terbilang : Dua Juta rupiah); yang ditransferkan ke ke rekening LSP FPM 6.4.4. Biaya uji kompetensi sebagaimana tercantum pada poin 6.4.3. tersebut mencakup : a. Biaya proses uji kompetensi : Rp. 1.500.000,- ( Terbilang : Satu juta rupiah ) b. Biaya surveilen kompetensi; sebesar Rp. 400.000,- ( Terbilang : Empat ratus ribu rupiah ) c. Biaya penerbitan Sertifikat kompetensi ; sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ) 7. EVALUASI 7.1. Pelaksanaan Proses Sertifikasi 7.1.1. Proses sertifikasi dilaksanakan dengan tahapan Proses Konsultasi Pra Asesmen, Proses Uji Kompetensi dan Proses Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi. 7.1.2. Proses sertifikasi dilaksanakan pada tempat uji kompetensi (TUK) yang telah diakreditasi oleh LSP FPM dan ditetapkan melalui keputusan Direktur Eksekutif LSP FPM. 7.1.3. Proses uji kompetensi dilakukan oleh Tim Asesor Kompetensi yang ditugaskan oleh LSP FPM melalui Surat Tugas dari Direktur Eksekutif LSP FPM. 7.1.4. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh LSP FPM. 7.2. Metoda Uji Kompetensi 7.2.1. Proses uji kompetensi dilakukan dengan metode analisa portofolio, tes tertulis, tes lisan dan praktek/simulasi, mengacu pada SKKNI FPM. 7.2.2. Metoda analisa portofolio dilakukan pada tahapan konsultasi pra asesmen dan pada saat tes lisan, untuk mendapatkan kesesuaian antara bukti-bukti kompetensi yang dilampirkan dengan persyaratan yang ditetapkan. 7.2.3. Perangkat asesmen/materi uji kompetensi yang digunakan pada saat uji kompetensi adalah perangkat asesmen yang telah divalidasi oleh LSP FPM. 5
7.2.4. Rekomendasi hasil uji kompetensi disampaikan oleh Tim Asesor Kompetensi kepada LSP FPM. Rekomendasi didasarkan kepada hasil evaluasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji Kompetensi. 7.2.5. Peserta uji yang dinilai belum kompeten pada unit kompetensi tertentu, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi ulang pada unit yang belum kompeten dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkan. 7.3. Keputusan Sertifikasi 7.3.1. Rekomendasi hasil uji kompetensi dari Tim Asesor Kompetensi disampaikan kepada LSP FPM, untuk selanjutnya dibahas oleh Komite Teknis LSP FPM. 7.3.2. Hasil rapat Komite Teknis LSP FPM dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Eksekutif LSP FPM untuk dapat ditetapkan. 7.3.3. Direktur Eksekutif LSP FPM menerbitkan Surat Keputusan Sertifikasi Kompetensi. 7.4. Asesor Kompetensi 7.4.1. Asesor Kompetensi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah Asesor Kompetensi yang terdaftar pada LSP FPM. 7.4.2. Asesor Kompetensi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah Asesor Kompetensi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Metodologi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Sertifikat Kompetensi Teknis Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang dikeluarkan oleh LSP FPM. 7.4.3. Asesor Kompetensi melaksanakan uji kompetensi berdasarkan surat tugas dari Direktur Eksekutif LSP FPM 7.5. Tempat Uji Kompetensi ( TUK ) 7.5.1. Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah tempat uji kompetensi yang telah ditetapkan dan terdaftar di LSP FPM. 7.5.2. Tempat Uji Kompetensi dalam melaksanakan uji kompetensi berdasarkan penetapan jadwal, agenda, tim asesor kompetensi dan daftar peserta uji kompetensi yang ditetapkan oleh LSP FPM. 8. PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT KOMPETENSI 8.1. Penerbitan Sertifikat Kompetensi 8.1.1. Penerbitan Sertifikat Kompetensi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat didasarkan kepada surat keputusan Direktur Eksekutif LSP FPM. 8.1.2. Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan LSP FPM, memiliki nomor registrasi. 8.1.3. Sertifikat kompetensi berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak ditetapkan oleh Direktur Eksekutif LSP FPM. 8.2. Penggunaan Sertifikat 8.2.1. Penerima/pemegang sertifikat kompetensi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat harus menandatangani persetujuan penggunaan sertifikat yang meliputi: 8.2.1.1. Penggunaan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan 6
8.2.1.2. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Skema Sertifikasi Profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. 8.2.1.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP FPM secara khusus maupun profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat secara umum. 8.2.1.4. Memelihara dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat kompetensinya sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. 8.2.2. Apabila pemegang sertifikat dinilai melanggar ketentuan penggunaan sertifikat atau merugikan LSP FPM maupun profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, maka LSP FPM dapat melakukan penarikan/pencabutan sertifikat; sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan LSP FPM. 9. SURVEILEN 9.1. Pelaksanaan Surveilen 9.1.1. Pelaksanaan surveilen oleh LSP FPM dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. 9.1.2. Surveilen dilakukan minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi. 9.2. Metodologi Surveilen 9.2.1. Proses surveilen dilakukan dengan metoda analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metoda lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi. 9.2.2. Jika dalam satu tahun setelah diterimanya sertifikat kompetensi, pemegang sertifikat tidak aktif dalam kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, maka pemegang sertifikat wajib mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh LSP FPM. 10. SERTIFIKASI ULANG 10.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi yang dimilikinya minimal 2 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat. 10.2. Persyaratan permohonan sertifikasi ulang untuk perpanjangan masa berlaku sertifikat sebagai berikut : 10.2.1. Mengajukan permohonan sertifikasi ulang dengan melampirkan dokumen portofolio yang bisa membuktikan masih aktif di bidang pemberdayaan masyarakat minimal dalam 1 tahun terakhir. 10.2.2. Mengikuti asesmen penuh jika terjadi perubahan skema sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. 10.2.3. Membayar biaya perpanjangan sertifikat. 10.3. Uji kompetensi sertifikasi ulang untuk perpanjangan sertifikat dilakukan dengan metoda analisa/uji validasi rekaman surveilen dan analisa portofolio.
7
