SITUASI DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RAHA KLAS II ( Di Bawah Pengadilan Tinggi Kendari )
Alamat kantor Telepon Ketua Telepon panitera / Sekretaris Kode pos Kode wilayah Propinsi
: Jl. M.H. Thamrin No. 33 Raha, Telp. (0403) 2521015-2521045 Fax. (0403) 2521015 : : : : :
081245664114 93613 (0403 ) Sulawesi Tenggara
DAFTAR ISI
I. II.
PETA DAERAH HUKUM ………….................................................................................. GEDUNG 1. Gambar (foto) ........................................................................................................... 2. Denah ……................................................................................................................. 3. Keterangan Tentang Gedung .................................................................................... III. TEMPAT SIDANG TEMPAT (ZITTING PLAATZEN) ....................................................... IV. PERSONIL ...................................................................................................................... V. PERKARA ....................................................................................................................... VI. DAERAH - Pembagian Daerah ……………...…...………............................................................. - Tanah ........................................................................................................................ VII. PENDUDUK 1. Golongan ................................................................................................................... 2. Agama ……................................................................................................................ 3. Mata Pencaharian ..................................................................................................... VIII. PEREKONOMIAN ........................................................................................................... IX. PENDIDIKAN ................................................................................................................... X. KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA ...................................................................................... XI. BAHASA ……................................................................................................................... XII. LALU LINTAS DAN PARIWISATA …............................................................................... XIII. SEJARAH PENGADILAN ................................................................................................ XIV. HUKUM ADAT ................................................................................................................. XV. PEMERINTAHAN DAERAH ............................................................................................ XVI. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI SEKARANG .............................................. XVII. MASALAH PERSIDANGAN / FORMULIR DAN REGISTER PERKARA ………………… XVIII. LAIN-LAIN 1. Usul ........................................................................................................................... 2. Saran .........................................................................................................................
1 1 2 2 3 3 5 6 7 10 12 12 12 12 12 13 13 14 15 16 17 17 17 17
I.
PETA DAERAH HUKUM
II.
GEDUNG 1.
Gambar (foto)
1
2.
Denah
3.
Keterangan Tentang Gedung Gedung kantor Pengadilan Negeri Raha di bangun tahun 2006, dengan dana ± Rp. 3.4 dengan luas tanah 2182 m2 merupakan pemberian Pemda Kabupaten Muna yang terletak di Kelurahan Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna. Berikut Pembagian Ruangan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Teras Ruang Ketua Ruang Wakil Ketua Ruangan Pansek Ruang Sidang Utama Ruang Sidang II
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Ruang Hakim I Ruang Hakim II Ruang Wasek Ruang Perpustakaan Ruang Arsip Ruang Tunggu
2
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Ruang IT Ruangan Umum Ruangan Keuangan Ruangan Personalia Ruangan Wapan Ruangan Panmud Perdata Ruangan Panmud Pidana Sel Tahanan
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Gudang Barang Bukti Ruang Darmayuktikarini Ruangan Panmud Hukum Gudang II Musholla Kantin Garasi Toilet 3 (tiga) Tempat
III. TEMPAT SIDANG TETAP (ZITTING PLAATSEN) Pengadilan Negeri Raha memiliki Zitting Plaatsen (Tempat Sidang) di Jl. M.H. Thamrin No. 33 Kecamatan Katobu Kota Raha dengan luas bangunan 1.169 m2 dan luas tanah 2182 m2.
Hingga kini Pengadilan Negeri Raha sebagian yurisdiksinya juga termasuk daerah tingkat II yang baru dimekarkan, yaitu Kabupaten Buton Utara.
IV. P E R S O N I L NO 1
TENAGA TEKNIS Ketua :
PANGKAT/GOLONGAN
KETERANGAN
Pembina / (IV/a)
Ari Widodo, SH. 2
Wakil Ketua : Kairul Saleh, SH.
3
Hakim : 1. Yudhi Kusuma A. P, SH. 2. Hayadi, SH. 3. Moh. Bekti Wibowo, SH. 4. Mohammad Fauzi Salam, SH. 5. Saiful Brow, SH
4
Panitera / Sekretaris : A. Tadjuddin, Sm.Hk.
5
Wakil Panitera : La Pamade
Penata Tk. I / (III/d)
Penata Muda Tk. I / (III/b) Penata Muda Tk. I / (III/b) Penata Muda Tk. I / (III/b) Penata Muda Tk. I / (III/b) Penata Muda Tk. I / (III/b)
Panitera Muda 6
Sub Kepaniteraan Perdata : Satinah Staf : 1. Suwasta, SH. 2. warni
3
7
Sub Kepaniteraan Pidana : Husaeni Staf : 1. La Ode Tombu, SH 2. Agus Merdekawati, SH. 3. Hasdarti, SE
8
Sub Kepaniteraan Hukum : Sofiah Staf : 1. Darwis, SH 2. Mukmin, S.Kom 3. Oktaviani, A.Md. 4. La Ode Iskandar, SH
9
Panitera Pengganti : 1. La Ode Tombu, SH. 2. Budi Djuniarto 3. Musafati 4. Agus Merdekawati, SH.
10
Jurusita : 1. La Ode Kamislihi, SH. 2. Hasan Simpa, SH
NO
TENAGA NON TEKNIS
1
Wakil Sekretaris : Muhamad Abdu, SE
2
Kaur/Kasub Kepegawaian : Muhamad Abdu, SE
PANGKAT/GOLONGAN
KETERANGAN
Staf : 1. Komang Santoso, S.Kom 3
Kaur/Kasub Keuangan : La Ode Sunia, S.Pd.I Staf : 1. Wa Ode Noor Laela R, SE. 2. Maria Bintari Yulisinora, SE
4
Kaur/Kasub Umum : Syamsu Alam Staf 1. La Ode Amanah 2. La Tuba 3. Anwar 4. Andy Arya Pratama
4
V.
PERKARA NO 1 2 3 4 5 6 7 8
NO 1 2 3 4 5
NO 1 2 3 4 5 6 7 8
NO 1 2 3 4 5
PERKARA PIDANA
JUMLAH BIASA
Sisa tahun 2011 Masuk dalam tahun 2012 Putus Sisa tahun 2012 Terdakwa / Jaksa minta banding Terdakwa / Jaksa minta kasasi PK (Peninjauan Kembali) Terdakwa minta grasi
PIDANA CEPAT/RINGAN/LALU LINTAS Sisa tahun 2011 Masuk dalam tahun 2012 Putus Kasasi Grasi
PERKARA PERDATA GUGATAN Sisa tahun 2011 Masuk dalam tahun 2012 Putus Cabut Sisa tahun 2012 Para pihak minta banding Para pihak minta kasasi PK (Peninjauan Kembali)
PERKARA PERDATA PERMOHONAN Sisa tahun 2011 Masuk dalam tahun 2012 Putus Cabut Sisa tahun 2012
SINGKAT
KETERANGAN
36 79 62 53 1 1 -
JUMLAH
KETERANGAN
172 172 -
JUMLAH
KETERANGAN
6 4 3 1 6 2 1 -
JUMLAH
KETERANGAN
4 3 1
5
V.
DAERAH Daerah hukum Pengadilan Negeri Raha mencakup 2 (dua) Daerah Tk. II yaitu Kabupaten Muna dan Buton Utara. Pengadilan Negeri Raha membawahi 39 (tiga puluh sembilan) Kecamatan, yaitu:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Kecamatan Tongkuno Kecamatan Tongkuno Selatan Kecamatan Parigi Kecamatan Bone Kecamatan Marobo Kecamatan Kabawo Kecamatan Kabangka Kecamatan Kontu Kowuna Kecamatan Tiworo Kepualauan Kecamatan Maginti Kecamatan Tiwiro Tengah Kecamatan Tiworo Selatan Kecamatan Tiworo Utara Kecamatan Lawa Kecamatan Sawerigadi Kecamatan Barangka Kecamatan Wadaga Kecamatan Kusambi Kecamatan Kontunaga Kecamatan Watopute
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Kecamatan Katobu Kecamatan Lohia Kecamatan Duruka Kecamatan Batalaiworu Kecamatan Napabalano Kecamatan Lasalepa Kecamatan Napano Kusambi Kecamatan Towea Kecamatan Wakorumba Selatan Kecamatan Pasir Putih Kecamatan Pasi Kolaga Kecamatan Maligano Kecamatan Batukara Kecamatan Kambowa Kecamatan Bone Gunu Kecamatan Kulisusu Kecamatan Kulisusu Barat Kecamatan Kulisusu Utara Kecamatan Wakorumba
1. Pembagian Daerah Pengadilan Negeri Raha mempunyai 2 (dua) wilayah hukum Daerah Tk. II yaitu Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara. Kabupaten Muna terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Kecamatan yaitu: 1. Kecamatan Tongkuno 18. Kecamatan Kusambi 2. Kecamatan Tongkuno Selatan 19. Kecamatan Kontunaga 3. Kecamatan Parigi 20. Kecamatan Watopute 4. Kecamatan Bone 21. Kecamatan Katobu 5. Kecamatan Marobo 22. Kecamatan Lohia 6. Kecamatan Kabawo 23. Kecamatan Duruka 7. Kecamatan Kabangka 24. Kecamatan Batalaiworu 8. Kecamatan Kontu Kowuna 25. Kecamatan Napabalano 9. Kecamatan Tiworo Kepualauan 26. Kecamatan Lasalepa 10. Kecamatan Maginti 27. Kecamatan Napano Kusambi 11. Kecamatan Tiwiro Tengah 28. Kecamatan Towea 12. Kecamatan Tiworo Selatan 29. Kecamatan Wakorumba Selatan 13. Kecamatan Tiworo Utara 30. Kecamatan Pasir Putih 14. Kecamatan Lawa 31. Kecamatan Pasi Kolaga 15. Kecamatan Sawerigadi 32. Kecamatan Maligano 16. Kecamatan Barangka 33. Kecamatan Batukara 17. Kecamatan Wadaga 6
Kabupaten Buton Utara terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Kambowa 2. Kecamatan Bone Gunu 3. Kecamatan Wakorumba 4. Kecamatan Kulisusu 5. Kecamatan Kulisusu Barat 6. Kecamatan Kulisusu Utara 2. T a n a h Berdasarkan hasil pemetaan penggunaan tanah kecamatan diseluruh Kabupaten Muna dengan luas keseluruhan 304.753 KM2. Secara garis besar ketinggian daratan kabupaten muna bervariasi antara 0 – 1000m di atas permukaan laut, namun sebagian besar luas daratan kanupaten muna berada pada ketinggian 25 – 100m di atas permukaan laut, yaitu sebesar 33, 13%, sedangkan ketinggian 1000m hanya sekitar 0,02%. Keadaan Tanah Daerah Hukum PN Raha lainnya, yaitu Kabupaten Buton Utara. Kabupaten Buton Utara merupakan dataran rendah dan sebahagian berbukit dengan keadaan tanah yang sangat subur terutama yang terletak pada pesisir pantai sangat cocok untuk pertanian baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Kabupaten Buton Utara bagian utara terdiri dari barisan pegunungan dan sedikit melengkung ke arah utara dan mendatar ke arah selatan dengan ketinggian rata-rata antara 300 – 800 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian timur sepanjang arah pegunungan merupakan daerah berbukit-bukit dan mendatar ke arah pantai timur dengan luas bervariasti. Dataran rendah yang cukup luas yaitu Cekungan Lambale < 29.000 ha sejajar dengan Sungai Lambale dan Sungai Langkumbe. VI. PENDUDUK Penduduk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha saat ini berjumlah 322.956 jiwa (2010) yang terdiri dari : Laki-laki Perempuan
156.983 Orang 165.973 Orang
Penyebaran penduduk kabupaten muna yang terbanyak berada di kecamatan Katobu, yakni sebesar 10.53%, kec. Tongkuno 5,37%, kecamatan lainnya dibawah 5.00%. Ada tiga kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni kecamatan batukara 2.244 jiwa, kontukowuna 3.737 jiwa, dan kec. Pasikolaga 3.854 jiwa.
7
Khusus Penduduk Kabupaten Buton Utara Hasil Sensus Penduduk 2010, Penduduk Kabupaten Buton Utara berjumlah 54.816 Jiwa, terdiri dari 27.536 laki-laki dan 27.280 perempuan. Penyebaran Penduduk Kabupaten Buton Utara terbanyak di Kecamatan Kulisusu yakni sebesar 37,73 persen, diikuti ecamatan Kulisusu Utara sebesar 10,09 persen dan Kecamatan Bonegunu sebesar 10,05 persen. Sedangkan Kecamatan lainnya di bawah 12,00 persen. Kulisusu Barat, Kambowa dan Wakorumba adalah tiga Kecamatan yang memiliki jumlah Penduduk paling sedikit masing-masing 5.824 Jiwa, 6.369 Jiwa dan 6.512 Jiwa. Kecamatan Kulisusu merupakan daerah yang paling banyak Penduduknya yakni sebesar 20.684 Jiwa. Distribusi Penduduk Kabupaten Muna menurut Kecamatan Tahun 2010
8
Distribusi Penduduk Kabupaten Buton Utara menurut Kecamatan Tahun 2010
Kepadatan Penduduk Kabupaten Muna
9
Kepadatan Penduduk Kabupaten Buton Utara 2010
1. Golongan Dalam masyarakat Muna mengenal sistem stratifikasi sosial sebagai mana dalam Agama Hindu yang terbagi menjadi 4 golongan, yaitu: 1. Golongan yang menguasai pemerintahan diberi nama Golongan Kaomu. Golongan Kaomu berhak menjadi Raja, Kapitalau (semacam Adipati di Jawa) atau jabatan lainnya yang menyangkut eksekutif. Kaomu mempunyai dua garis keturunan, yaitu sugi dan Titakono dengan gelar La Ode. 2. Golongan Walaka (Biasanya juga dinamakan golongan Sara). Golongan ini adalah mereka yang berhak menjadi Perdana menteri, mengatur adat, menetapkan hukum bersama Raja, memilih dan mengangkat raja bahkan berhak mencopot raja dari jabatannya jika dianggap melanggar hukum negara dan adat serta agama. 3. Golongan yang menguasai perdagangan, diberi nama golongan Anangkolaki. 4. Golongan yang keempat adalah golongan Maradika 10
2. Agama Penduduk di kabupaten muna mayoritas memeluk agama Islam. Pada tahun 2010 jumlah sarana peribadatan sebanyak 493 buah yang terdiri atas masjid 350 buah, langgar/surau/mushallah 97 buah, gereja 24 buah dan pura/vihara 22 buah. Di Kabupaten Buton Utara Pada tahun 2008 jumlah sarana peribadatan sebanyak 119 buah yang terdiri atas masjid 72 buah, langgar/surau/mushallah 27 buah, gereja 4 buah dan pura/vihara sebanyak 16 buah. Jumlah jemaah haji tahun 2008 sebanyak 3 orang terdiri dari laki-laki 2 orang dan perempuan 1 orang. 3. Mata Pencaharian Mata pencaharian masyarakat muna dan buton utara bermacam-macam, yakni petani, peternak, nelayan, dan pedagang. Namun mata pencaharian sebagian besar penduduk daerah ini adalah pada sektor Pertanian dan Perikanan, bidang perikanan daerah ini cukup mendapat minat dari masyarakat karena memang daerah ini kaya akan hasil laut. Pendistribusian hasil mata pencaharian masyarakat tidak mengalami kesulitan karena antara satu dengan daerah lainnya saling membutuhkan, selain itu untuk mengirim barang-barang ke luar daerah juga sangat mudah. VII. PEREKONOMIAN Perekonomian kabupaten muna dan buton utara saat ini semakin membaik, kabupaten muna misalnya pada tahun 2009 tumbuh sebesar 7,76%, pertumbuhan tersebut ditunjang oleh sektor pertanian, pertambangan / penggalian, industri pengolahan, hotel dan restoran, perdangan, komunikasi, dan jasa. VIII. PENDIDIKAN Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Muna selama ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun ajaran 2005/2006 jumlah sekolah Taman Kanakkanak (TK) berjumlah 146 unit, guru berjumlah 339 orang, jumlah murid 6.906 orang. Jumlah Sekolah Dasar pada tahun ajaran 2005/2006 berjumlah 362 unit, jumlah guru sebanyak 2.567 orang, sedangkan jumlah murid sebanyak 52.137 orang. Jumlah sekolah 11
lanjutan tingkat pertama (SLTP) tahun ajaran 2005/2006 berjumlah 65 unit, guru berjumlah 1.324 orang dan murid sebanyak 16,934. Jumlah Sekolah Tanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah 39 unit, jumlah guru 981 orang dan murid sebanyak 1.169 orang. Jumlah perguruan tinggi tahun ajaran 2005/2006 sebanyak 3 (tiga) unit dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.265 orang dan tenaga pengajar/dosen tetap dan tidak tetap sebanyak 159 orang. Sedangkan persentase penduduk Kabupaten Buton Utara yang berhasil memperoleh ijazah SD adalah sekitar 32,79 persen, penduduk laki-laki yang memiliki ijazah SD sebanyak 32,41 persen dan penduduk perempuan yang memiliki ijazah SD sebanyak 33,19 persen. Selanjutnya persentase penduduk berdasarkan ijazah yang dimiliki adalah untuk tingkat SLTP/MTs/Kejuruan adalah 17,37 persen, SMU/MA/SMK 13,32 persen, DI/DII/DIII sebanyak 0,92 persen, dan DIV/Universitas 1,67 persen.
IX. KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA Pembangunan bidang sosial oleh pemerintah daerah kabupaten muna diarahkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan sosial material dan spritual, utamanya untuk mengatasi masalah-maslah kemiskinan, keterbelakangan, keterlantaraan, dan bencanan alam. Dalam masyarakat muna, merantau merupakan kebiasaan yang sering dilakukan. Kebiasaan ini membawa berbagai informasi dan membuka wawasan masyarakat Muna untuk lebih maju dalam pola kehidupan sosial dan budayanya. Satu hal yang masih tetap dipertahankan dalam masyarakat muna hingga saat ini yakni sistim gotong royong, baik dalam kegiatan untuk kepentingan masyarakat umum maupun kepentingan kerabat terdekat. Saat sebuah keluarga melangsungkan pernikahan putra-putrinya misalnya, penduduk setempat tanpa diminta akan berdatangan membantu keluarga yang melaksanakan hajatan pernikahan tersebut, mulai dari memasak hingga mempersiapkan segala sesuatunya sampai acara hajatan selesai, tidak hanya sampai disitu masyarakat yang datang juga bahkan mempunyai kebiasaan menyumbangkan sebagian hartanya untuk keluarga yang melangsungkan sebuah hajatan.
12
X.
BAHASA Bahasa pengantar resmi yang dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat adalah bahasa daerah, disini terdapat dua bahasa daerah yaitu : Bahasa Ereke dan bahasa muna, sedangkan bahasa indonesia tetap dipergunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah maupun diperkantoran.
XI. LALU LINTAS DAN PARIWISATA Lalu lintas di daerah ini dilakukan melalui darat dan laut, bahkan dalam waktu dekat ini sudah dapat dilakukan melalui perjalan Udara dengan difungsikannya bandar udara kusambi sehingga untuk menuju ke kabupaten muna sudah semakin mudah. Jika melakukan perjalan melalui jalur laut terutama ke kota raha yang merupakan Ibu kota Kabupaten Muna hanya diperlukan waktu ± 4 jam menggunakan kapal cepat dari Ibu Kota Propinsi, alternatif lain untuk menuju kabupaten muna yaitu dari Kota Baubau dengan menggunakan kapal cepat hanya diperlukan waktu ±1 ½ jam saja. Kabupaten muna terletak di daratan pulau muna bagian utara dan sebagian pulaupulau lainnya yang ada di sekitarnya sehingga dalam aktifitasnya masyarakat banyak membutuhkan transportasi laut. Selama kurun waktu tahun 2009/2010 jumlah kapal yang bersandar di pelabuhan raha sebanyak 3.206 buah dengan jumlah penumpang yang turun sebanyak 76.076 orang. Dibidang Pariwisata Kabupaten Muna memiliki sejumlah objek wisata yang potensial dan keragaman seni budaya masyarakat yang unik. Potensi pariwisata dan keragaman seni budaya tersebut tersebar hampir diseluruh pelosok daerah dan saat ini, secara bertahap berupaya dikembangkan dengan harapan agar kabupaten muna menjadi salah satu tujuan wisata di Sulawesi Tenggara. Beberapa objek wisata muna yang sangat menarik, antara lain: -
Batu Berbunga yang terdapat di kota muna
-
Air terjun Kalima-lima terletak di Desa Moolo Kec. Maligano
-
Gua Prasejarah Liang Kabori, pada dinding goa tersebut bisa disaksikan lukisan dinding yang menggambarkan kehidupan suku Muna pada masa lalu, diantaranya gambar
13
seorang menaiki seekor gajah, gambar matahari, gambar pohon kelapa, gambar binatang ternak seperti sapi, kuda dan lain-lainnya. -
Pulau Indo nan cantik dengan hamparan pasir putihnya terletak di Kecamatan Tikep
-
Danau Napabel dan motonunu, Danau Napabale terletak di kaki bukit, dihubungkan ke laut melalui sebuah terowongan alami sedangkan Danau Motonunu merupakan danau yang jernih dan berwarna biru tua, danau ini juga berhubungan dengan laut dan airnya tidak mengandung garam, keduanya terletak ± 15 Km dari Muna.
-
Labuan Belanda, kawasan wisata taman laut yang cukup eksotik dengan ragam biota lautnya dan sangat cocok untuk melakukan diving dan berenang. Pelabuhan ini dapat dicapai sekitar 3 jam dengan menggunakan speed boat dari kota Raha.
XII. SEJARAH PENGADILAN Sebelum terbentuk, yurisdiksi Pengadilan Negeri Raha masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baubau yaitu sejak tahun 1957. Gedung PN Raha saat itu masih menggunakan gedung bersejarah milik Pemerintah Daerah kabupaten Muna. Kemudian pada tahun 1976, Pengadilan Negeri Raha resmi berdiri sendiri terpisah dari PN Baubau dengan ketua pertamanya Bapak L Hambuako, SH. Adapun Nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Raha dari masa ke masa : -
Halim ToeboeloeSungkisara, SH
: 1957 – 1962
-
La Ode Abu Bakar, SH
: 1962 – 1976
-
Luters Hambuako, SH.
: 1976 – 1980
-
La Ode Muhamad Djafar, SH
: 1980 – 1985
-
Hasan Basrie, SH
: 1985 – 1989
-
H Muhammad Thalib
: 1989 – 1993
-
Sultan Magun SH
: 1993 – 1997
-
Anasroel Haroen
: 1997 – 1999
-
Djernih Sitanggang, Bc.Ip
: 1999 – 2002
-
L.M. Anami Salihi
: 2002 – 2004
-
Sahman Girsang
: 2004 – 2007
-
Jamaluddin Samosir
: 2007 - 2009
-
Ari Widodo, SH
: 2009 - sekarang 14
XIII. HUKUM ADAT Masyarakat Muna memiliki kearifan lingkungan yang memandang bahwa dalam hidup ini manusia terikat dengan lingkungannya sebagai suatu system makrokosmos. Alam flora dan Fauna dipandang sebagai bagian dari sistem makro kosmos bersama-sama dengan manusia. Alam yang lain di sekitar manusia juga mempunyai hak dan kewajiban serta peranan masigmasing. Karena itu manusia harus bersahabat dengan kehidupan lain dan tidak boleh sewenang-wenang terhadap alam lingkungannya. Untuk itu masyarakat Muna mempunyai nlainilai sendiri dalam mengatur pola hubungan antara manusia dengan alam sekitaranya yang diatur dalam norma adat. Masyarakat muna dilarang sewenang-wenang terhadap lingkungan karena itu dianggap melanggar norma-norma adat. Pohon-pohon tidak boleh ditebang tanpa aturan karena disana ada kehidupan gaib berupa roh-roh. Demikian pula binatang dan benda-benda tertentu. Salah satunya apa yang disebut dengan “KASASI” yaitu areal hutan baik yang sudah pernah diolah maupun yang belum, dilarang untuk diolah atau diolah kembali kecuali atas seizing SARANO WITE (Pemerintahan Pusat Kerajaan). Tujuannya, melindungi habitat satwa liar seperti rusa, kerbau, sapi ayam hutan dan lebah. Masyarakat sangat takut melanggar norma-norma adat ini karena hutan dianggap memiliki kekuatan spritual. Selain KASASI, masyarakat muna juga mengenal adanya ‘SANGIA. SANGIA’ yaitu suatu areal/ kawasan terlarang bagi manusia untuk melakukan segala bentuk aktifitas baik bercocok tanam, menebang kayu sampai pada membunuh hewan yang ada disekitar areal/ kawasan tersebut. Bahkan dilarang masuk dalam kawasan tersebut. Untuk masyarakat hukum adat muna, masuk ke dalam prinsip garis keturunan bilateral atau parental, kedudukan anak laki-laki dan kedudukan anak perempuan adalah sama dan sejajar. Dengan demikian, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Di samping prinsip-prinsip garis keturunan tersebut, hukum waris adat muna masuk ke dalam sistem kewarisan individual dan sistem kewarisan kolektif. Perkawinan dalam masyarakat Muna sangat unik yang berbeda dengan suku lainnya di Indonesia. Sistem perkawinan ini telah ada semenjak dahulu kala sebelum masuknya agama Islam di Muna. Setelah datangnya Islam dan diterimanya agama ini oleh seluruh rakyat Muna, 15
sistem perkawinan yang dahulunya tetap tidak berubah terutama yang berhubungan dengan masalah mahar (mas kawin) yang biasanya ditentukan dengan Bhoka kecuali tiworo pesisir dan tiworo kepulauan menggunakan Real yang berubah dalam masyarakat muna hanyalah proses ijab kabul-nya saja yang mengikuti ajaran Islam sebagai perkawinan dalam Islam.
XIV. PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten muna diresmikan pada tanggal 4 Juli 1959 berdasarkan UU No 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat dua di Sulawesi yang berada di bawah pemerintahan administrasi Sulawesi Tenggara, akan tetapi perayaan ulang tahun kabupaten muna dilaksanakan tanggal 2 maret setiap tahunnya. Dalam kurung waktu 62 tahun Kabupaten muna telah melakukan 11 kali pergantian kepemimpinan kepala daerah dan Bupati Kabupaten Muna hasil pemilihan kepala daerah tahun 2010 adalah dr. LM. Baharuddin, M.Kes, berikut Bupati yang pernah menjabat sebagai Bupati Muna, adalah: - Laode Abdul Kudus 02-03-1960 s/d 03-03-1961 - Lettu Inf. M Tholib 21-06-1961 s/d 13-07-1965 - Laode Rasyid 11-11-1965 s/d 03-12-1970 - Drs La Ute 13-12-1970 s/d 22-04-1974 - Drs Laode Kaimoeddin 22-04-1974 s/d 10-03-1981 - Drs Laode Saafi Amane 10-03-1981 s/d 10-03-1986 - Drs Maola Daud 1986 s/d 1997 - Kol Art H M Saleh Lasata 3-10-1997 s/d 1999 - Kol Inf H M Djamaluddin Beddu 1998 s/d 2000 - Ridwan Bae 2000 s/d 2010 - dr LM Baharuddin 2010 s/d Sekarang Saat ini Kabupaten Muna terdiri dari 33 kecamatan yang terbagi menjadi 220 desa, 31 kelurahan, dan 39 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).
16
XV. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI SEKARANG Pengadilan Negeri Raha masih kekurangan pegawai dimana saat ini hanya ada 20 (dua puluh) orang Pegawai, 7 (tujuh) orang Hakim dan 8 (delapan) orang Tenaga Honorer. XVI. MASALAH PERSIDANGAN/FORMULIR DAN REGISTER PERKARA Menghadirkan saksi dalam persidangan, hal ini disebabkan oleh transportasi dan keadaan geografis Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berpulau.
XVII. LAIN-LAIN 1. U s u l a. Pengadilan Negeri Raha mencakup 2 (dua) Wilayah Hukum Daerah Tk. II yaitu Kabupaten Muna dan Buton Utara,. Jarak tempuh dari Pengadilan Negeri Raha ke Kabupaten Buton Utara ± 8 jam, dengan keadaan geografis serta transportasi yang terbatas sehingga menyulitkan / menghambat kegiatan kerja PN Raha dalam melakukan pelayanan hukum
kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja personil
Pengadilan Negeri Raha, mohon persediaan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) demi memperlancar operasional kegiatan pekerjaan dimaksud. b. Untuk meningkatan pelayanan hukum secara merata kepada masyarakat khususnya layanan Perdata Permohonan (prodeo) kepada masyarakat tidak mampu PN Raha bermaksud melakukan program Sidang Keliling ke Buton Utara, mohon kiranya beban biaya yang timbul dianggarkan dalam DIPA PN Raha setiap tahunnya. c. Saat ini Pengadilan Negeri Raha masih kekurangan pegawai, untuk tetap terlaksananya kegiatan kerja dan pelayanan maksimal kepada masyarakat mohon penambahan pegawai PN Raha. 2. S a r a n
17
