SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
(SP4A)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014
Tim Penyusun: Pengarah: - A. Teras Narang, SH (Gubernur Kalimantan Tengah)
- Ir. H. Achmad Diran (Wakil Gubernur Kalimantan Tengah)
Ketua: Siun Jarias, SH.,MH (Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah)
Wakil Ketua: Ir. Syahrin Daulay., M.Eng.Sc. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda)
Anggota: - Ir. Herson, Dipl.I.S.,M.Sc - H. Darliansjah - Masrun Asyirofi - Lukman - Thomas S. Binti - Emi Puji Hastuti
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
KATA PENGANTAR
Tulisan yang berjudul “Sistem Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Penyerapan Anggaran (SP4A) Provinsi Kalimantan Tengah” dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi semua stakeholders dalam pengelolaan anggaran khususnya terkait dengan penyerapan anggaran baik APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun APBN. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa realisasi penyerapan anggaran untuk semua sumber dana dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan yakni 20%, 50%, 85% dan 100% masing-masing untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III dan 15 November tahun berjalan. Secara garis besar sistem ini terdiri dari dua bagian yakni: perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan penyerapan anggaran. Perencanaan dan persiapan meliputi: penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS,APBD dan DPA-SKPD), dokumen tender, gambar teknis/rencana, RAB, penetapan pejabat pengelola anggaran, penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tender yang dilaksanakan pada tahun N-1. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan penyerapan anggaran terdiri dari: penetapan Perda APBD Tahun N, pelaksanaan penandatanganan kontrak secara kolektif, penetapan target penyerapan anggaran, penyusunan dan pengesahan rencana aksi SKPD tentang penyerapan anggaran sesuai target, pelaksanaan rencana aksi, pelaksanaan pra rapim dan rapim. Dalam bagian kedua ini juga menguraikan kegiatan pengendalian yang terdiri dari: monitoring, evaluasi pelaporan, dan tindak lanjut evaluasi. Kami menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna sehingga saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak akan diterima dengan senang hati dalam rangka perbaikan selanjutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
i
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
Akhir kata, kami berharap semoga uraian singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Hebat.
Palangka Raya, Mei 2014 Gubernur Kalimantan Tengah,
A. Teras Narang, SH
ii
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
DAFTAR ISI Hal. Kata Pengantar .........................................................................................
i
Daftar Isi ....................................................................................................
iii
Daftar Lampiran Bab I.
Pendahuluan A. Latar Belakang .....................................................................
1
B. Maksud dan Tujuan .............................................................
2
C. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah .............................................................
3
D. Sistematika Penyajian .........................................................
5
Bab II. Perencanaan dan Persiapan Percepatan Penyerapan Anggaran A. Umum ...................................................................................
6
B. Trend Inflasi di Kalimantan Tengah ................................
6
C. Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ...............................................................
8
Bab III. Pelaksanaan Penyerapan Anggaran A. Umum .............. ..................................................................... 10 B. Penandatanganan kontrak secara kolektif ..................... 10 C. Penyusunan dan Pengesahan Rencana Aksi .................. 11 D. Pelaksanaan Rencana Aksi, Pra Rapim dan Rapim .... 12 E. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .............................. 14
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
iii
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
Bab IV. Penutup A. Kesimpulan .......................................................................... 15 B. Saran ..................................................................................... 16 LAMPIRAN - LAMPIRAN
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Rencana Aksi Percepatan Penyerapan Anggaran ....... 18 Lampiran 2. Jadwal Rapim Percepatan Penyerapan Anggaran ..... 19 Lampiran 3. Contoh Bahan Rapim ..................................................... 20
iv
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota adalah rendahnya realisasi belanja pada awal-awal tahun dan umumnya selalu menumpuk di akhir-akhir tahun anggaran. Hal ini terlihat dari evaluasi yang dilakukan dalam beberapa tahun sebelum tahun 2012. Akibatnya adalah anggaran yang sudah tersedia di awal tahun dan merupakan hak masyarakat untuk menikmatinya melalui belanja pemerintah terpaksa tidak bisa dilaksanakan dan cenderung dibelanjakan di akhir-akhir tahun. Padahal andai kata realisasi belanja dapat dilaksanakan di awal-awal tahun maka geliat dan pertumbuhan ekonomi telah terjadi di awal tahun dan hal ini akan berdampak positif melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran dan lain-lain. Dari hasil kajian diketahui bahwa salah satu permasalahan rendahnya realisasi penyerapan anggaran adalah karena kurang matangnya perencanaan yakni penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS dan APBD), dokumen lelang dan sebagainya. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sejak beberapa tahun terakhir telah melaksanakan serangkaian perencanaan dan persiapan berupa percepatan penyusunan, pembahasan dan pengesahan seluruh dokumen terkait sehingga proses lelang dapat dilaksanakan pada akhir tahun N-1 atau paling lambat pada awal tahun N. Dengan demikian target penyerapan anggaran dapat dicapai sebagaimana yang telah direncanakan yakni 20% pada triwulan I, 50% pada triwulan II, 85% pada triwulan III dan 100% pada tanggal 15 November tahun berjalan (tahun N). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
1
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
Untuk melaksanakan rencana tersebut di atas, perlu ditetapkan suatu sistem perencanaan dan pengendalian percepatan penyerapan anggaran (SP4A) Provinsi Kalimantan Tengah yang berfungsi sebagai acuan dan panduan bagi seluruh stakeholders. Sistem ini berlaku bagi semua sumber dana yakni: APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN. Dengan sistem ini diharapkan realisasi penyerapan anggaran akan dapat dipercepat sebagaimana yang ditargetkan dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat proses belanja pemerintah berada pada bagian hilir dari suatu rangkaian proses perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan persiapan yang terencana, bertahap, matang serta konsisten mulai dari bagian hulu sampai ke hilir. Beberapa persiapan yang harus dilaksanakan antara lain adalah percepatan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, KUA-PPAS, dan APBD. Disamping itu, persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah juga dilaksanakan sedini mungkin yakni proses lelang dilaksanakan segera setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama antara kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah dan DPRD terkait tentang RAPBD. Dalam rangka percepatan proses lelang, juga dilakukan kegiatan penandatanganan kontrak secara kolektif pada Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Disamping itu, telah ada kebijakan bahwa pekerjaan desain dan gambar dilaksanakan pada tahun N-1, sehingga kegiatan tender untuk pekerjaan fisik sudah bisa dilaksanakan pada akhir tahun N-1 atau paling lambat pada awal tahun N. B. Maksud dan Tujuan Tulisan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi semua stakeholders dalam pengelolaan anggaran khususnya
2
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
terkait dengan penyerapan anggaran baik APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa realisasi penyerapan angaran dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan yakni 20%, 50%, 85% dan 100% masing-masing pada triwulan I, triwulan II, triwulan III dan 15 November tahun berjalan. C. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Penyerapan Anggaran (SP4A) Provinsi Kalimantan Tengah Seperti telah dijelaskan di atas, agar penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai rencana, perlu dibuat sistem pengelolaan anggaran khususnya penyerapan anggaran secara terencana, terstruktur, dan tersistem yang mudah dipahami dan dapat diaplikasikan yang disebut sistem perencanaan dan pengendalian percepatan penyerapan anggaran (SP4A). Secara garis besar sistem ini terdiri dari dua bagian yakni: perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan penyerapan anggaran. Perencanaan dan persiapan terdiri dari: penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUAPPAS, APBD dan DPA-SKPD), dokumen tender, gambar rencana dan RAB, penetapan pejabat pengelola anggaran, penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tender dimana kegiatan ini harus dilaksanakan pada tahun N-1. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan terdiri dari: penetapan Perda APBD Tahun N, pelaksanaan penandatanganan kontrak secara kolektif, penetapan target penyerapan anggaran, penyusunan dan pengesahan rencana aksi SKPD tentang penyerapan anggaran sesuai target, pelaksanaan DIPA/DPA SKPD, dan pelaksanaan pra rapim dan rapim. Pada bagian kedua ini juga akan menguraikan kegiatan pengendalian terdiri dari: monitoring, evaluasi pelaporan, dan tindak lanjut. Untuk lebih jelasnya uraian di atas, disajikan dalam bentuk bagan alir seperti ditunjukkan pada gambar 1.1 di bawah ini.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
3
Gambar 1.1.
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
4
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
D. Sistematika Penyajian Secara garis besar buku ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut: Pada Bab I dijelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan , sistem perencanaan dan pengendalian percepatan penyerapan anggaran Provinsi Kalimantan Tengah serta Sistematika penyajian. Bab II berisi tentang Perencanaan dan Persiapan Percepatan Penyerapan Anggaran, Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, serta Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya pada Bab III dalam buku ini dijelaskan tentang Pelaksanaan Percepatan Penyerapan Anggaran, yang terdiri dari Penandatanganan Kontrak Secara Kolektif, Penyusunan dan Pengesahan Rencana Aksi, Pelaksanaan Rencana Aksi, Pra Rapim dan Rapim. Kemudian pada bab ini juga dijabarkan tentang pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya Kesimpulan dan Saran dituangkan dalam Bab IV pada Buku ini.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
5
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
BAB II PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN A. Umum Kalau pada Bab I telah dijelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, sistem perencanaan dan pengendalian percepatan penyerapan anggaran (SP4A) dan sistematika penyajian, maka pada Bab ini akan diuraikan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam proses perencanaan dan persiapan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. Adapun rangkaian kegiatan dimaksud terdiri dari: penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran yakni RKPD, KUA-PPAS, APBD dan DPA-SKPD, dokumen lelang termasuk gambar rencana dan RAB, penetapan pejabat pengelola anggaran, penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan proses tender. B. Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Perencanaan dan Penganganggaran Pada dasarnya kegiatan belanja anggaran merupakan kegiatan di bagian hilir dalam siklus perencanaan dan penganggaran dan keberhasilannya sangat tergantung pada beberapa kegiatan di bagian hulu yakni penyusunan dan pengesahan beberapa dokumen baik dokumen perencanaan maupun dokumen penganggaran dimana dokumen-dokumen tersebut harus diselesaikan pada tahun N-1. Adapun dokumen-dokumen dimaksud sebagai berikut: 1. Dokumen RKPD. Dokumen RKPD Tahun N harus disusun sedemikian rupa dan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat akhir bulan Mei tahun N-1.
6
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
2. Nota Kesepakatan Bersama antara kepala daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) dan Pimpinan DPRD tentang KUA-PPAS. Nota kesepakatan bersama ini harus disusun, dibahas dan disepakati antara kepala daerah dengan DPRD sedemikian rupa dan Nota Kesepakatan Bersama Tahun N tersebut harus ditandatangani bersama oleh para pihak paling lambat akhir bulan Juli tahun N-1. 3. Pengajuan RAPBD Tahun N kepada Kementerian Dalam Negeri. RAPBD Provinsi Tahun N harus disusun dan dibahas sesuai ketentuan dan harus diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi paling lambat pada pertengahan bulan November tahun N-1. Sedangkan untuk kabupaten/kota diajukan kepada Gubernur untuk dievaluasi dengan jadwal waktu yang sama. 4. Perda Tentang APBD tahun N Peraturan Daerah tentang APBD Tahun N harus ditetapkan paling lambat pertengahan bulan Desember tahun N-1 dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: a. Seluruh dokumen perencanaan dan pengganggaran setelah mendapatkan legalitas harus diunggah pada website www. kaltengprov.go.id untuk provinsi sedangkan bagi kabupaten/ kota sesuai website masing-masing. b. Penyerahan DPA-SKPD harus dilaksanakan paling lambat minggu ke-3 Desember Tahun N-1 dari Gubernur kepada SKPD Provinsi dan dari Bupati/Walikota kepada SKPD Kabupaten/Kota c. Penetapan SK Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Penyimpan Barang dengan keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) paling lambat minggu ke-3 bulan Desember Tahun N-1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
7
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
d. Penetapan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran pada minggu ke-4 bulan Desember Tahun N-1 C. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Proses pengadaan ini merupakan kegiatan lanjutan dari proses sebelumnya sehingga harus direncanakan secara baik. Proses tender tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD tentang RAPBD sebagaimana dijelaskan di atas. Juga proses lelang hanya dapat dilakukan apabila telah tersedia dokumen pendukung seperti dokumen tender, gambar teknis/rencana, RAB yang diadakan pada tahun N-1 atau N-2. Berikut adalah beberapa petunjuk yang harus dilakukan dalam proses tender sebagai berikut: 1. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama antara kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan DPRD tentang Rancangan APBD Tahun N. 2. Dalam rangka transparansi proses pengadaan barang/jasa pemerintah, seluruh SKPD harus menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara online dan diumumkan melalui website sirup.lkpp.go.id pada aplikasi Sistem RUP (SiRUP) Online. 3. Untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dijadwalkan penandatanganan kontrak secara kolektif pada minggu ke-4 Januari Tahun N. Kegiatan ini juga dinilai sangat penting dalam rangka open government karena akan diliput oleh media dan berbagai pihak secara terbuka dan transparan tanpa bisa ditutup-tutupi.
8
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
4. Seluruh SKPD Provinsi wajib melaksanakan pelelangan 100% secara elektronik (e-tendering dan e-purchasing) berdasarkan ketentuan Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, termasuk melaksanakan penunjukan/penetapan pemenang lelang dan tanda tangan kontrak.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
9
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
BAB III PELAKSANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN A. Umum Pada Bab III ini akan dijelaskan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran yakni: penetapan target penyerapan anggaran, penetapan Perda APBD Tahun N, pelaksanaan penandatanganan kontrak secara kolektif, penyusunan dan pengesahan rencana aksi SKPD tentang penyerapan anggaran sesuai target, pelaksanaan DIPA/DPA SKPD yang merupakan implementasi rencana aksi, dan pelaksanaan pra rapim dan rapim. Juga pada bagian ini akan dijelaskan pelaksanaan review baik terhadap rencana aksi maupun pelaksanaannya. Disamping itu juga akan diuraikan tentang monitoring evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjutnya. B. Penandatanganan Kontrak Secara Kolektif Salah satu kegiatan awal dalam rangkaian kegiatan proses pelaksanaan anggaran adalah proses lelang dimana seperti diuraikan di depan, kegiatan lelang sudah dapat dilaksanakan setelah kesepakatan bersama antara kepala daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota) dengan DPRD tentang RAPBD Tahun N ditandatangani oleh para pihak. Kegiatan ini harus sudah dilaksanakan pada minggu ke-2 November tahun N-1. Akhir dari kegiatan proses lelang adalah penetapan dan penunjukan pemenang lelang oleh pejabat yang berwenang dan segera dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak oleh para pihak. Ada kebiasaan yang kurang baik pada sebagian pejabat birokrasi yakni kurang terpacu/motivasi melakukan percepatan
10
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
dalam beberapa hal termasuk dalam proses lelang ini. Untuk itu perlu dijadwalkan penandatanganan kontrak secara kolektif yang dipusatkan di suatu tempat pertemuan umum dan dihadiri oleh semua pihak terkait. Untuk lingkup provinsi hal ini telah dilaksanakan sejak tahun 2012 sampai sekarang. Untuk tahun 2013 acara penandatanganan kontrak oleh para pihak secara kolektif ini dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2013 bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah sedangkan untuk pelaksanaan anggaran tahun 2014 acara dimaksud dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2014 juga di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang disiarkan secara langsung melalui video conference ke seluruh 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. Acara penandatanganan kontrak secara kolektif yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2014 terdiri dari 213 paket kontrak dari 30 SKPD, dengan total pagu mencapai Rp. 209,66 Miliar dan total nilai kontrak sebesar Rp. 206,10 Miliar. Acara dimaksud dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, sedangkan Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta seluruh SKPD Kabupaten/Kota berada di Kantor Bupati/Walikota masing-masing dan menyaksikan acara ini secara langsung dengan dukungan fasilitas video teleconference. Acara ini juga dihadiri oleh pejabat dari UKP4, BPKP Pusat, LKPP dan pejabat terkait lainnya. C. Penetapan Target dan Penyusunan Rencana Aksi Seperti telah dijelaskan di atas, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran khususnya pelaksanaan belanja pemerintah baik nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota adalah rendahnya penyerapan anggaran pada awal-awal tahun anggaran dan umumnya selalu menumpuk di akhir tahun anggaran. Akibatnya adalah hak-hak masyarakat yang seharusnya sudah bisa dinikmati di awal-awal tahun melalui realisasi program/kegiatan terpaksa tidak bisa dilaksanakan dan harus menunggu pada akhirakhir tahun anggaran. Untuk mengantisipasi hal ini salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah penetapan target secara rasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
11
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
tentang penyerapan anggaran per triwulan. Angka-angka ini akan dijadikan acuan dalam melaksanakan evaluasi penyerapan anggaran. Untuk provinsi Kalimantan Tengah telah disepakati oleh semua stakeholders bahwa target penyerapan anggaran adalah 20%, 50%, 85% dan 100% pada triwulan I, triwulan II, triwulan III dan tanggal 15 November tahun berjalan. Selanjutnya berdasarkan target tersebut, masing-masing SKPD membuat rencana aksi triwulanan, bulanan, dan mingguan mengacu kepada target penyerapan anggaran tersebut, yakni 20% pada triwulan I, 50% pada triwulan II, 85% pada triwulan III, dan 100% pada 15 November Tahun N. Contoh rencana aksi disajikan pada lampiran 1. Seterusnya berdasarkan rencana aksi tersebut di atas dilakukan monitoring baik mingguan, bulanan, dan triwulanan. Monitoring mingguan atau dwi mingguan dilaksanakan oleh pejabat penghubung Teppa dengan pejabat eselon III yang membidangi pengendalian pada SKPD masing-masing. D. Pelaksanaan Rencana Aksi, Pra Rapim dan Rapim Setelah rencana aksi disepakati oleh semua stakeholder, selanjutnya masing-masing SKPD melaksanakan rangkaian kegiatan sesuai DPA/DIPA. Salah satu informasi yang sangat penting dalam rencana aksi adalah besarnya target penyerapan anggaran setiap minggu oleh masing-masing SKPD dalam persen. Dengan demikian apabila masing-masing SKPD mampu mewujudkan target tersebut maka diharapkan target provinsi juga akan dapat terealisasi dengan baik. Namun sebaliknya apabila salah satu atau beberapa SKPD tidak mampu merealisasikan target tersebut maka otomatis target provinsi juga pasti tidak akan terealisasi. Dalam kondisi demikian maka SKPD yang tidak mencapai target tersebut harus merevisi target pada minggu berikut dengan melaksanakan carry over sebesar target yang tidak tercapai tersebut ke minggu berikut sehingga target pada minggu berjalan dapat tercapai dengan baik, demikian
12
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
seterusnya sampai dengan minggu keempat pada bulan berjalan. Selanjutnya adalah pelaksanaan Rapim yang dipimpin oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rapim dilaksanakan pada awal bulan berikut yang diikuti oleh kepala SKPD lingkup provinsi (tidak diwakilkan), Bupati/Walikota serta pejabat penghubung baik provinsi maupun kabupaten/kota. Jadwal pelaksanaan rapim bulanan selama setahun pada tahun N harus ditetapkan di akhir tahun N-1 untuk menjadi acuan bagi semua stakeholders. Bahan rapim berupa informasi tentang progres penyerapan keuangan dan fisik untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung serta gabungan keduanya pada masing-masing SKPD dan total pemerintah provinsi. Disamping itu informasi tentang permasalahan dan kendala/ hambatan serta alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan rencana aksi pada masing-masing SKPD juga disampaikan pada rapim ini. Juga yang tidak kalah pentingnya dalam acara rapim ini adalah informasi tentang rencana tindak lanjut rapim berupa langkahlangkah yang harus dilakukan terutama bagi SKPD yang mengalami/ menemui permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya. Untuk tahun 2014 dan seterusnya, pelaksanaan rapim provinsi disinergikan dengan pelaksanaan rapim kabupaten/kota yakni dengan mengikutsertakan Bupati/Walikota dan pejabat penghubung kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. Dengan demikian pada rapim juga dibahas progres penyerapan keuangan dan fisik serta permasalahan dan kendala/hambatan pada kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten/Kota. Bahan/materi untuk rapim disiapkan pada rapat pra rapim yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan rapim. Rapat pra rapim dipimpin oleh Pejabat Penghubung Provinsi baik untuk lingkup provinsi maupun untuk lingkup kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. Pra rapim untuk lingkup provinsi dihadiri oleh pejabat setingkat eselon III yang membidangi pengendalian pada masingmasing SKPD sedangkan untuk lingkup kabupaten/kota dihadiri oleh pejabat penghubung kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. Contoh bahan rapim disajikan pada lampiran 3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
13
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
E. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan monitoring dalam rangka evaluasi sangat penting dalam siklus pelaksanaan proyek untuk meyakinkan bahwa realisasi penyerapan anggaran telah sesuai dengan rencana. Apabila dari hasil monitoring telah sesuai atau bahkan telah melebihi rencana maka hal ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dan untuk itu perlu dibuatkan rencana aksinya. Namun apabila dari hasil monitoring diketahui bahwa terjadi deviasi minus maka perlu dilakukan upaya-upaya percepatan sehingga periode laporan berikutnya sudah kembali normal atau bahkan melebihi target. Monitoring dilaksanakan melalui rapat-rapat dengan semua pihak terkait baik mingguan maupun bulanan. Adapun hal-hal yang dimonitor pada rapat-rapat tersebut adalah proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, realisasi fisik dan keuangan, permasalahan dan kendala, serta alternatif solusi bagi pemecahan masalah pada masing-masing SKPD dan kabupaten/ kota. Kegiatan pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan rapim bulanan. Pelaporan hasil rapim yang meliputi realisasi fisik dan keuangan, permasalahan dan kendala, serta alternatif solusi pemecahan masalah dilaporkan oleh TEPPA Provinsi kepada TEPPA Pusat di UKP-PPP sesuai format yang telah ditetapkan. Laporan dilaksanakan secara periodik setiap bulan.
14
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Penyerapan anggaran belanja pemerintah baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota pada beberapa tahun terakhir sebelum tahun 2012 cenderung menumpuk di akhir tahun meskipun anggarannya telah tersedia di awal tahun. Hal ini merugikan masyarakat karena anggaran yang sudah tersedia tersebut tidak segera dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. 2. Khusus pada Kabupaten/Kota salah satu permasalahannya adalah terlambatnya pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran serta keterlambatan dalam proses lelang. Sedangkan bagi pemerintah provinsi salah satu permasalahannya adalah masih ada beberapa SKPD yang implementasi rencana aksinya mengalami kendala/hambatan. Untuk itu terhadap berbagai permasalahan tersebut harus dicarikan solusinya sehingga penyerapan anggaran terealisasi sebagaimana yang telah direncanakan. 3. Telah disepakati bahwa target penyerapan anggaran adalah: 20%, 50%, 85% dan 100% masing-masing untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III dan 15 November tahun berjalan. 4. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas serta dalam rangka pencapaian target penyerapan anggaran, ditetapkan suatu sistem perencanaan dan pengendalian percepatan penyerapan anggaran (SP4A) Provinsi Kalimantan Tengah yang berfungsi sebagai acuan dan panduan bagi seluruh stakeholders. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
15
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
Secara garis besar sistem ini terdiri dari dua bagian yakni: perencanaan dan persiapan, serta pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran termasuk monitoring, evaluasi dan pelaporan. 5. Beberapa kegiatan dalam perencanaan dan persiapan terdiri dari: penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen tender, gambar teknis/rencana, RAB, penetapan pejabat pengelola anggaran, penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tender dimana kegiatan ini harus dilaksanakan pada tahun N-1. Adapun kegiatan pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran terdiri dari: penetapan Perda APBD Tahun N, pelaksanaan penandatanganan kontrak secara kolektif, penetapan target penyerapan anggaran, penyusunan dan pengesahan rencana aksi SKPD sesuai target, pelaksanaan rencana aksi, pelaksanaan pra rapim dan rapim. Kegiatan pengendalian yang terdiri dari: monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjutnya juga diuraikan dalam bagian kedua ini. B. Saran Agar hasil dari sistem perencanaan dan pengendalian percepatan penyerapan anggaran (SP4A) ini dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna kiranya perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengingat pelaksanaan belanja pemerintah dilaksanakan di bagian hilir dari siklus pelaksanaan anggaran, maka kiranya perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang mulai dari penyiapan dokumen perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaksanaan proses lelang. 2. Perlu komitmen dan konsistensi yang tinggi dari semua pihak terkait dalam proses pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut evaluasi.
16
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
3. Salah satu titik krusial dalam pelaksanaan sistem ini adalah penempatan SDM secara tepat dan berkesinambungan untuk kurun waktu tertentu. Mutasi SDM kiranya perlu diperhatikan dalam kesinambungan sistem dan program secara keseluruhan. 4. Kiranya perlu lebih dipahami oleh semua pihak terkait tentang tupoksi gubernur selaku kordinator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah provinsi termasuk dalam pengelolaan anggaran.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
17
18
(1)
Keterangan: *) Disesuaikan dengan Tahun Anggaran **) Disesuaikan dengan Triwulan yang dilaporkan
(3)
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
JUMLAH KUMULATIF
(2)
Kode
(4)
(5)
Target Lokasi Capaian Kinerja (6)
Pagu Indikatif (Rp.)
Rencana Tahun 2014
(7)
(Rp.)
%
Capaian s/d Triwulan I
(8)
(Rp.)
%
%
Kepala SKPD .........
(9)
(Rp.) (10)
(Rp.)
%
Rencana Serapan per Bulan Jan / April / Juli / Feb / Mei / Agst Maret / Juni / Okt *) / Nov **) Sept / Des **)
(7+8+9+10)
(Rp.)
%
TOTAL S/D Triwulan .... **)
RENCANA AKSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD TA. 20.... *)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan
SKPD ..............
Triwunan : I / II / III / IV **)
Lampiran 1 :
(12)
Keterangan
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
Lampiran 2 : JADWAL RAPIM PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN 2014
No
Kegiatan
Tanggal Pelaksanaan
1
Rapim Januari 2014
07-Jan-14
2
Rapim Februari 2014
05-Feb-14
3
Rapim Maret 2014
05-Mar-14
4
Rapim April 2014
07-Apr-14
5
Rapim Mei 2014
06-Mei-14
6
Rapim Juni 2014
05-Jun-14
7
Rapim Juli 2014
07-Jul-14
8
Rapim Agustus 2014
05-Agu-14
9
Rapim September 2014
05-Sep-14
10
Rapim Oktober 2014
06-Okt-14
11
Rapim November 2014
05-Nov-14
12
Rapim Desember 2014
05-Des-14
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
19
20
172
-
23
59
-
82
BARANG
KONSTRUKSI
KONSULTANSI
JASA LAINNYA
JUMLAH
55
328,33 684
-
25,23 64
303,10 393
-
Pkt
542,68
52,07
6,47
390,30
93,84
Rp M
PML / LS / SS
PML/LS/SS 285.01 M / 254 Pkt
PML/LS/SS 257.67 M / 430 Pkt
BTL PPKD 1,106.526 M / 9 Pkt
LU / SU / LT BL NON PEG PER JENIS PENGADAAN Pkt Rp M
LU/SU/LT 279.61 M / 37 Pkt
LU/SU/LT 48.71 M / 45 Pkt
BTL PEGAWAI Rp. 413.48 M
BTL : Rp. 1,520.01 M
APBD : Rp. 3,218.91 M
RESUME APBD TA.2014
54
8
5
32
9
Pkt
186,32
5,16
1,89
167,97
11,29
Rp M
PKL
PKL 128.92 M / 27 Pkt
PKL 57.39 M / 27 Pkt
808
50
282
89
387
Pkt
PEGAWAI (5.2.1) Rp.74.59 M
PL
68,85
5,64
5,60
13,28
44,33
Rp M
73.08
3,105.62 BL : Rp. 1,698.90 M
DAK
DAU/REGULER
2592
1105
4
9
1474
Pkt
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
8506
4099
11
85
4311
Pkt
5317
425
631
6353
Pkt
1.624,16
358,84
39,59
881,14
344,59
Rp M
TOTAL
SWAGRAM 19.05 M / 593 Pkt
385,06 12726
227,47
0,36
3,14
154,08
Rp M
SWAGRAM
SWATIN 4.95 M / 308 Pkt
SWAGRAM 366.01 M / 7913 Pkt
@bappeda provinsi kalteng 2014@
112,94
68,51
0,03
3,35
41,05
Rp M
SWATIN
PL 27.88 M / 406 Pkt
SWATIN 107.99 M / 2284 Pkt
A.2
MODAL (5.2.3) Rp. 748,20/1625
BL NON PEG : Rp. 1,624.16 M
Edisi : 3/3/2014 0:00
47 SKPD
BARANG & JASA (5.2.2) Rp. 876.11/11101
40.20
Lainnya
PL 40.96 M / 402 Pkt
SUMBER DANA (Rp. M)
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
LAMPIRAN 3 a CONTOH BAHAN RAPIM
23
59
0
82
BARANG
KONSTRUKSI
KONSULTANSI
JASA LAINNYA
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
JUMLAH
328,33
-
25,23
303,10
Rp M -
LU / SU / LT
Pkt 0
BL PER JENIS PENGADAAN
684
55
64
393
Pkt 172
542,68
52,07
6,47
390,30
Rp M 93,84
PML / LS / SS
54
8
5
32
Pkt 9
186,32
5,16
1,89
167,97
Rp M 11,29
PKL
808
50
282
89
Pkt 387
PL
68,85
5,64
5,60
13,28
Rp M 44,33
PKT KONTRAKTUAL DALAM APBD PROV. KALTENG TA. 2014
1.628
113
410
537
1.126,17
62,87
39,19
874,65
JUMLAH PKT KONTRAKTUAL Pkt Rp M 568 149,46
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
LAMPIRAN 3 b CONTOH BAHAN RAPIM
21
22
4
5
Rencana Fis (%)
Jan
Rencana Keu (%)
Uraian
12
10
Feb
20
20
Mar
32
30
Apr
42
40
Mei
50
50
Jun
60
60
Jul
70
70
Agt
85
85
Sep
95
90
Okt
98
93
Nov
100
98
Des
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
LAMPIRAN 3 c CONTOH BAHAN RAPIM
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
TARGET BULAN APRIL TARGET S/D MEI 2014 TARGET S/D JUNI 2014 2014 % % % (Rp.M) (Rp.M) (Rp.M) 1.698.901 616.316 35,92 753.686 44,36 897.523 52,82
PAGU BL (Rp.M)
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
LAMPIRAN 3 d CONTOH BAHAN RAPIM
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
23
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
LAMPIRAN 3 e CONTOH BAHAN RAPIM
24
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
LAMPIRAN 3 f CONTOH BAHAN RAPIM
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
25
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
LAMPIRAN 3 g CONTOH BAHAN RAPIM
26
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
5
4
3
2
1
RO ORGANISASI, BLH, INSPEKTORAT, RO KEU, RO UMUM, BANDIKLAT
E. < 21 % : 6 SKPD
BKPP, DINKES, KORPRI, PERWAKILAN, RO EKONOMI, BKPKP
D. 21 – 24 % : 6 SKPD
DISHUT, RO KESRA, BPPAKB, DISDIK, RO ASET, BPMPD
C. 24 – 27 % : 6 SKPD
DISBUDPAR, DISBUN, RO HUKUM, SETWAN, RO PEMERINTAHAN, BPBD
B. 27 – 30 % : 6 SKPD
POL PP, DISTANAK, DISHUBKOMINFO, DISNAKERTRAS, ARPUSDOK, DISLUTKAN, RO ADPEM, DISPERINDAG, DINSOS, RO HUMASRO, DISPENDA, RSUD, KPID, DISKOP UKM, DISTAMBEN, BAPPEDA, BPMDP, PU, DISPORA, KESBANGPOL
PERINGKAT REALISASI KEU (BL) PROV. KALTENG APBD 2014 PER SKPD S.D 30 APRIL 2014= 28.96 % (TARGET 30 APRIL 2014 : 30 %) A. > 30 % : 20 SKPD
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
LAMPIRAN 3 h CONTOH BAHAN RAPIM
27
28
5
4
3
2
1
RO ORGANISASI, RO UMUM, BANDIKLAT
E. < 21 % : 3 SKPD
PERWAKILAN, INSPEKTORAT, BLH, RO EKONOMI
D. 21 – 24 % : 4 SKPD
BPPAKB, RO KESRA, KORPRI, DISPENDA, BPMPD, DISDIK, BKPP, DINKES, RO ASET, BKPKP
C. 24 – 27 % : 10 SKPD
RSUD, KESBANGPOL, RO HUKUM, BPMDP, DISBUDPAR, DISBUN, RO KEU, SETWAN, BPBD, RO PEMERINTAHAN, DISHUT
B. 27 – 30 % : 11 SKPD
DISTANAK, DISHUBKOMINFO, POL PP, RO ADPEM, ARPUSDOK, RO HUMAS, DISNAKERTRANS, DISLUTKAN, KPID, DISPERINDAG, DINSOS, DISPORA, PU, DISKOP UKM, DISTAMBEN, BAPPEDA
A. > 30 % :16 SKPD
REALISASI KEU (BL + BTL) PROV. KALTENG APBD 2014 PER SKPD S.D 30 APRIL 2014 : 28.50 % (TARGET 30 APRIL 2014 : 30 %)
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
LAMPIRAN 3 i CONTOH BAHAN RAPIM
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014
1628
1.126,17
RP.M
JUMLA PAGU DANA H PKT
1118 961,544
JUMLAH YANG SUDAH PENGADAAN PKT RP. 1074
PKT 881,168
RP.M
SUDAH KONTRAK
44
PKT 80,38
RP.M
BELUM KONTRAK
426
PKT
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014 648
PKT
PKT
JUMLAH PKT KONTRAKTUAL Pkt Rp M 568 149,46 537 874,65 410 39,19 113 62,87 1.628 1.126,17
164,625
RP.M
BELUM PENGADAAN
718,880 510
RP.M
BELUM PHO
Barang Konstruksi Konsultasi Jasa Lainnya Jumlah
162,289
RP.M
SUDAH PHO
PROSES PENGADAAN SUDAH
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
LAMPIRAN 3 j CONTOH BAHAN RAPIM
29
SP4A Provinsi Kalimantan Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014