SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN (SP4A) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN

(SP4A)

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014

Tim Penyusun: Pengarah: - A. Teras Narang, SH (Gubernur Kalimantan Tengah)

- Ir. H. Achmad Diran (Wakil Gubernur Kalimantan Tengah)

Ketua: Siun Jarias, SH.,MH (Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah)

Wakil Ketua: Ir. Syahrin Daulay., M.Eng.Sc. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda)

Anggota: - Ir. Herson, Dipl.I.S.,M.Sc - H. Darliansjah - Masrun Asyirofi - Lukman - Thomas S. Binti - Emi Puji Hastuti

SP4A Provinsi Kalimantan Tengah

KATA PENGANTAR

Tulisan yang berjudul “Sistem Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Penyerapan Anggaran (SP4A) Provinsi Kalimantan Tengah” dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi semua stakeholders dalam pengelolaan anggaran khususnya terkait dengan penyerapan anggaran baik APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun APBN. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa realisasi penyerapan anggaran untuk semua sumber dana dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan yakni 20%, 50%, 85% dan 100% masing-masing untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III dan 15 November tahun berjalan. Secara garis besar sistem ini terdiri dari dua bagian yakni: perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan penyerapan anggaran. Perencanaan dan persiapan meliputi: penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS,APBD dan DPA-SKPD), dokumen tender, gambar teknis/rencana, RAB, penetapan pejabat pengelola anggaran, penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tender yang dilaksanakan pada tahun N-1. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan penyerapan anggaran terdiri dari: penetapan Perda APBD Tahun N, pelaksanaan penandatanganan kontrak secara kolektif, penetapan target penyerapan anggaran, penyusunan dan pengesahan rencana aksi SKPD tentang penyerapan anggaran sesuai target, pelaksanaan rencana aksi, pelaksanaan pra rapim dan rapim. Dalam bagian kedua ini juga menguraikan kegiatan pengendalian yang terdiri dari: monitoring, evaluasi pelaporan, dan tindak lanjut evaluasi. Kami menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna sehingga saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak akan diterima dengan senang hati dalam rangka perbaikan selanjutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014

i


Akhir kata, kami berharap semoga uraian singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Hebat.

Palangka Raya, Mei 2014 Gubernur Kalimantan Tengah,

A. Teras Narang, SH

ii

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014


DAFTAR ISI Hal. Kata Pengantar .........................................................................................

i

Daftar Isi ....................................................................................................

iii

Daftar Lampiran Bab I.

Pendahuluan A. Latar Belakang .....................................................................

1

B. Maksud dan Tujuan .............................................................

2

C. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah .............................................................

3

D. Sistematika Penyajian .........................................................

5

Bab II. Perencanaan dan Persiapan Percepatan Penyerapan Anggaran A. Umum ...................................................................................

6

B. Trend Inflasi di Kalimantan Tengah ................................

6

C. Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ...............................................................

8

Bab III. Pelaksanaan Penyerapan Anggaran A. Umum .............. ..................................................................... 10 B. Penandatanganan kontrak secara kolektif ..................... 10 C. Penyusunan dan Pengesahan Rencana Aksi .................. 11 D. Pelaksanaan Rencana Aksi, Pra Rapim dan Rapim .... 12 E. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .............................. 14


iii


Bab IV. Penutup A. Kesimpulan .......................................................................... 15 B. Saran ..................................................................................... 16 LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Rencana Aksi Percepatan Penyerapan Anggaran ....... 18 Lampiran 2. Jadwal Rapim Percepatan Penyerapan Anggaran ..... 19 Lampiran 3. Contoh Bahan Rapim ..................................................... 20

iv



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota adalah rendahnya realisasi belanja pada awal-awal tahun dan umumnya selalu menumpuk di akhir-akhir tahun anggaran. Hal ini terlihat dari evaluasi yang dilakukan dalam beberapa tahun sebelum tahun 2012. Akibatnya adalah anggaran yang sudah tersedia di awal tahun dan merupakan hak masyarakat untuk menikmatinya melalui belanja pemerintah terpaksa tidak bisa dilaksanakan dan cenderung dibelanjakan di akhir-akhir tahun. Padahal andai kata realisasi belanja dapat dilaksanakan di awal-awal tahun maka geliat dan pertumbuhan ekonomi telah terjadi di awal tahun dan hal ini akan berdampak positif melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran dan lain-lain. Dari hasil kajian diketahui bahwa salah satu permasalahan rendahnya realisasi penyerapan anggaran adalah karena kurang matangnya perencanaan yakni penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS dan APBD), dokumen lelang dan sebagainya. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sejak beberapa tahun terakhir telah melaksanakan serangkaian perencanaan dan persiapan berupa percepatan penyusunan, pembahasan dan pengesahan seluruh dokumen terkait sehingga proses lelang dapat dilaksanakan pada akhir tahun N-1 atau paling lambat pada awal tahun N. Dengan demikian target penyerapan anggaran dapat dicapai sebagaimana yang telah direncanakan yakni 20% pada triwulan I, 50% pada triwulan II, 85% pada triwulan III dan 100% pada tanggal 15 November tahun berjalan (tahun N). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014

1


Untuk melaksanakan rencana tersebut di atas, perlu ditetapkan suatu sistem perencanaan dan pengendalian percepatan penyerapan anggaran (SP4A) Provinsi Kalimantan Tengah yang berfungsi sebagai acuan dan panduan bagi seluruh stakeholders. Sistem ini berlaku bagi semua sumber dana yakni: APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN. Dengan sistem ini diharapkan realisasi penyerapan anggaran akan dapat dipercepat sebagaimana yang ditargetkan dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat proses belanja pemerintah berada pada bagian hilir dari suatu rangkaian proses perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan persiapan yang terencana, bertahap, matang serta konsisten mulai dari bagian hulu sampai ke hilir. Beberapa persiapan yang harus dilaksanakan antara lain adalah percepatan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, KUA-PPAS, dan APBD. Disamping itu, persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah juga dilaksanakan sedini mungkin yakni proses lelang dilaksanakan segera setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama antara kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah dan DPRD terkait tentang RAPBD. Dalam rangka percepatan proses lelang, juga dilakukan kegiatan penandatanganan kontrak secara kolektif pada Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Disamping itu, telah ada kebijakan bahwa pekerjaan desain dan gambar dilaksanakan pada tahun N-1, sehingga kegiatan tender untuk pekerjaan fisik sudah bisa dilaksanakan pada akhir tahun N-1 atau paling lambat pada awal tahun N. B. Maksud dan Tujuan Tulisan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi semua stakeholders dalam pengelolaan anggaran khususnya

2



terkait dengan penyerapan anggaran baik APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa realisasi penyerapan angaran dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan yakni 20%, 50%, 85% dan 100% masing-masing pada triwulan I, triwulan II, triwulan III dan 15 November tahun berjalan. C. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Penyerapan Anggaran (SP4A) Provinsi Kalimantan Tengah Seperti telah dijelaskan di atas, agar penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai rencana, perlu dibuat sistem pengelolaan anggaran khususnya penyerapan anggaran secara terencana, terstruktur, dan tersistem yang mudah dipahami dan dapat diaplikasikan yang disebut sistem perencanaan dan pengendalian percepatan penyerapan anggaran (SP4A). Secara garis besar sistem ini terdiri dari dua bagian yakni: perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan penyerapan anggaran. Perencanaan dan persiapan terdiri dari: penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUAPPAS, APBD dan DPA-SKPD), dokumen tender, gambar rencana dan RAB, penetapan pejabat pengelola anggaran, penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tender dimana kegiatan ini harus dilaksanakan pada tahun N-1. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan terdiri dari: penetapan Perda APBD Tahun N, pelaksanaan penandatanganan kontrak secara kolektif, penetapan target penyerapan anggaran, penyusunan dan pengesahan rencana aksi SKPD tentang penyerapan anggaran sesuai target, pelaksanaan DIPA/DPA SKPD, dan pelaksanaan pra rapim dan rapim. Pada bagian kedua ini juga akan menguraikan kegiatan pengendalian terdiri dari: monitoring, evaluasi pelaporan, dan tindak lanjut. Untuk lebih jelasnya uraian di atas, disajikan dalam bentuk bagan alir seperti ditunjukkan pada gambar 1.1 di bawah ini.


3

Gambar 1.1.


4



D. Sistematika Penyajian Secara garis besar buku ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut: Pada Bab I dijelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan , sistem perencanaan dan pengendalian percepatan penyerapan anggaran Provinsi Kalimantan Tengah serta Sistematika penyajian. Bab II berisi tentang Perencanaan dan Persiapan Percepatan Penyerapan Anggaran, Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, serta Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya pada Bab III dalam buku ini dijelaskan tentang Pelaksanaan Percepatan Penyerapan Anggaran, yang terdiri dari Penandatanganan Kontrak Secara Kolektif, Penyusunan dan Pengesahan Rencana Aksi, Pelaksanaan Rencana Aksi, Pra Rapim dan Rapim. Kemudian pada bab ini juga dijabarkan tentang pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya Kesimpulan dan Saran dituangkan dalam Bab IV pada Buku ini.


5


BAB II PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN A. Umum Kalau pada Bab I telah dijelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, sistem perencanaan dan pengendalian percepatan penyerapan anggaran (SP4A) dan sistematika penyajian, maka pada Bab ini akan diuraikan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam proses perencanaan dan persiapan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. Adapun rangkaian kegiatan dimaksud terdiri dari: penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran yakni RKPD, KUA-PPAS, APBD dan DPA-SKPD, dokumen lelang termasuk gambar rencana dan RAB, penetapan pejabat pengelola anggaran, penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan proses tender. B. Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Perencanaan dan Penganganggaran Pada dasarnya kegiatan belanja anggaran merupakan kegiatan di bagian hilir dalam siklus perencanaan dan penganggaran dan keberhasilannya sangat tergantung pada beberapa kegiatan di bagian hulu yakni penyusunan dan pengesahan beberapa dokumen baik dokumen perencanaan maupun dokumen penganggaran dimana dokumen-dokumen tersebut harus diselesaikan pada tahun N-1. Adapun dokumen-dokumen dimaksud sebagai berikut: 1. Dokumen RKPD. Dokumen RKPD Tahun N harus disusun sedemikian rupa dan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat akhir bulan Mei tahun N-1.

6



2. Nota Kesepakatan Bersama antara kepala daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) dan Pimpinan DPRD tentang KUA-PPAS. Nota kesepakatan bersama ini harus disusun, dibahas dan disepakati antara kepala daerah dengan DPRD sedemikian rupa dan Nota Kesepakatan Bersama Tahun N tersebut harus ditandatangani bersama oleh para pihak paling lambat akhir bulan Juli tahun N-1. 3. Pengajuan RAPBD Tahun N kepada Kementerian Dalam Negeri. RAPBD Provinsi Tahun N harus disusun dan dibahas sesuai ketentuan dan harus diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi paling lambat pada pertengahan bulan November tahun N-1. Sedangkan untuk kabupaten/kota diajukan kepada Gubernur untuk dievaluasi dengan jadwal waktu yang sama. 4. Perda Tentang APBD tahun N Peraturan Daerah tentang APBD Tahun N harus ditetapkan paling lambat pertengahan bulan Desember tahun N-1 dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: a. Seluruh dokumen perencanaan dan pengganggaran setelah mendapatkan legalitas harus diunggah pada website www. kaltengprov.go.id untuk provinsi sedangkan bagi kabupaten/ kota sesuai website masing-masing. b. Penyerahan DPA-SKPD harus dilaksanakan paling lambat minggu ke-3 Desember Tahun N-1 dari Gubernur kepada SKPD Provinsi dan dari Bupati/Walikota kepada SKPD Kabupaten/Kota c. Penetapan SK Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Penyimpan Barang dengan keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) paling lambat minggu ke-3 bulan Desember Tahun N-1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014

7


d. Penetapan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran pada minggu ke-4 bulan Desember Tahun N-1 C. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Proses pengadaan ini merupakan kegiatan lanjutan dari proses sebelumnya sehingga harus direncanakan secara baik. Proses tender tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD tentang RAPBD sebagaimana dijelaskan di atas. Juga proses lelang hanya dapat dilakukan apabila telah tersedia dokumen pendukung seperti dokumen tender, gambar teknis/rencana, RAB yang diadakan pada tahun N-1 atau N-2. Berikut adalah beberapa petunjuk yang harus dilakukan dalam proses tender sebagai berikut: 1. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama antara kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan DPRD tentang Rancangan APBD Tahun N. 2. Dalam rangka transparansi proses pengadaan barang/jasa pemerintah, seluruh SKPD harus menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara online dan diumumkan melalui website sirup.lkpp.go.id pada aplikasi Sistem RUP (SiRUP) Online. 3. Untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dijadwalkan penandatanganan kontrak secara kolektif pada minggu ke-4 Januari Tahun N. Kegiatan ini juga dinilai sangat penting dalam rangka open government karena akan diliput oleh media dan berbagai pihak secara terbuka dan transparan tanpa bisa ditutup-tutupi.

8



4. Seluruh SKPD Provinsi wajib melaksanakan pelelangan 100% secara elektronik (e-tendering dan e-purchasing) berdasarkan ketentuan Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, termasuk melaksanakan penunjukan/penetapan pemenang lelang dan tanda tangan kontrak.


9


BAB III PELAKSANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN A. Umum Pada Bab III ini akan dijelaskan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran yakni: penetapan target penyerapan anggaran, penetapan Perda APBD Tahun N, pelaksanaan penandatanganan kontrak secara kolektif, penyusunan dan pengesahan rencana aksi SKPD tentang penyerapan anggaran sesuai target, pelaksanaan DIPA/DPA SKPD yang merupakan implementasi rencana aksi, dan pelaksanaan pra rapim dan rapim. Juga pada bagian ini akan dijelaskan pelaksanaan review baik terhadap rencana aksi maupun pelaksanaannya. Disamping itu juga akan diuraikan tentang monitoring evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjutnya. B. Penandatanganan Kontrak Secara Kolektif Salah satu kegiatan awal dalam rangkaian kegiatan proses pelaksanaan anggaran adalah proses lelang dimana seperti diuraikan di depan, kegiatan lelang sudah dapat dilaksanakan setelah kesepakatan bersama antara kepala daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota) dengan DPRD tentang RAPBD Tahun N ditandatangani oleh para pihak. Kegiatan ini harus sudah dilaksanakan pada minggu ke-2 November tahun N-1. Akhir dari kegiatan proses lelang adalah penetapan dan penunjukan pemenang lelang oleh pejabat yang berwenang dan segera dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak oleh para pihak. Ada kebiasaan yang kurang baik pada sebagian pejabat birokrasi yakni kurang terpacu/motivasi melakukan percepatan

10



dalam beberapa hal termasuk dalam proses lelang ini. Untuk itu perlu dijadwalkan penandatanganan kontrak secara kolektif yang dipusatkan di suatu tempat pertemuan umum dan dihadiri oleh semua pihak terkait. Untuk lingkup provinsi hal ini telah dilaksanakan sejak tahun 2012 sampai sekarang. Untuk tahun 2013 acara penandatanganan kontrak oleh para pihak secara kolektif ini dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2013 bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah sedangkan untuk pelaksanaan anggaran tahun 2014 acara dimaksud dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2014 juga di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang disiarkan secara langsung melalui video conference ke seluruh 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. Acara penandatanganan kontrak secara kolektif yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2014 terdiri dari 213 paket kontrak dari 30 SKPD, dengan total pagu mencapai Rp. 209,66 Miliar dan total nilai kontrak sebesar Rp. 206,10 Miliar. Acara dimaksud dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, sedangkan Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta seluruh SKPD Kabupaten/Kota berada di Kantor Bupati/Walikota masing-masing dan menyaksikan acara ini secara langsung dengan dukungan fasilitas video teleconference. Acara ini juga dihadiri oleh pejabat dari UKP4, BPKP Pusat, LKPP dan pejabat terkait lainnya. C. Penetapan Target dan Penyusunan Rencana Aksi Seperti telah dijelaskan di atas, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran khususnya pelaksanaan belanja pemerintah baik nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota adalah rendahnya penyerapan anggaran pada awal-awal tahun anggaran dan umumnya selalu menumpuk di akhir tahun anggaran. Akibatnya adalah hak-hak masyarakat yang seharusnya sudah bisa dinikmati di awal-awal tahun melalui realisasi program/kegiatan terpaksa tidak bisa dilaksanakan dan harus menunggu pada akhirakhir tahun anggaran. Untuk mengantisipasi hal ini salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah penetapan target secara rasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014

11


tentang penyerapan anggaran per triwulan. Angka-angka ini akan dijadikan acuan dalam melaksanakan evaluasi penyerapan anggaran. Untuk provinsi Kalimantan Tengah telah disepakati oleh semua stakeholders bahwa target penyerapan anggaran adalah 20%, 50%, 85% dan 100% pada triwulan I, triwulan II, triwulan III dan tanggal 15 November tahun berjalan. Selanjutnya berdasarkan target tersebut, masing-masing SKPD membuat rencana aksi triwulanan, bulanan, dan mingguan mengacu kepada target penyerapan anggaran tersebut, yakni 20% pada triwulan I, 50% pada triwulan II, 85% pada triwulan III, dan 100% pada 15 November Tahun N. Contoh rencana aksi disajikan pada lampiran 1. Seterusnya berdasarkan rencana aksi tersebut di atas dilakukan monitoring baik mingguan, bulanan, dan triwulanan. Monitoring mingguan atau dwi mingguan dilaksanakan oleh pejabat penghubung Teppa dengan pejabat eselon III yang membidangi pengendalian pada SKPD masing-masing. D. Pelaksanaan Rencana Aksi, Pra Rapim dan Rapim Setelah rencana aksi disepakati oleh semua stakeholder, selanjutnya masing-masing SKPD melaksanakan rangkaian kegiatan sesuai DPA/DIPA. Salah satu informasi yang sangat penting dalam rencana aksi adalah besarnya target penyerapan anggaran setiap minggu oleh masing-masing SKPD dalam persen. Dengan demikian apabila masing-masing SKPD mampu mewujudkan target tersebut maka diharapkan target provinsi juga akan dapat terealisasi dengan baik. Namun sebaliknya apabila salah satu atau beberapa SKPD tidak mampu merealisasikan target tersebut maka otomatis target provinsi juga pasti tidak akan terealisasi. Dalam kondisi demikian maka SKPD yang tidak mencapai target tersebut harus merevisi target pada minggu berikut dengan melaksanakan carry over sebesar target yang tidak tercapai tersebut ke minggu berikut sehingga target pada minggu berjalan dapat tercapai dengan baik, demikian

12



seterusnya sampai dengan minggu keempat pada bulan berjalan. Selanjutnya adalah pelaksanaan Rapim yang dipimpin oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rapim dilaksanakan pada awal bulan berikut yang diikuti oleh kepala SKPD lingkup provinsi (tidak diwakilkan), Bupati/Walikota serta pejabat penghubung baik provinsi maupun kabupaten/kota. Jadwal pelaksanaan rapim bulanan selama setahun pada tahun N harus ditetapkan di akhir tahun N-1 untuk menjadi acuan bagi semua stakeholders. Bahan rapim berupa informasi tentang progres penyerapan keuangan dan fisik untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung serta gabungan keduanya pada masing-masing SKPD dan total pemerintah provinsi. Disamping itu informasi tentang permasalahan dan kendala/ hambatan serta alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan rencana aksi pada masing-masing SKPD juga disampaikan pada rapim ini. Juga yang tidak kalah pentingnya dalam acara rapim ini adalah informasi tentang rencana tindak lanjut rapim berupa langkahlangkah yang harus dilakukan terutama bagi SKPD yang mengalami/ menemui permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya. Untuk tahun 2014 dan seterusnya, pelaksanaan rapim provinsi disinergikan dengan pelaksanaan rapim kabupaten/kota yakni dengan mengikutsertakan Bupati/Walikota dan pejabat penghubung kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. Dengan demikian pada rapim juga dibahas progres penyerapan keuangan dan fisik serta permasalahan dan kendala/hambatan pada kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten/Kota. Bahan/materi untuk rapim disiapkan pada rapat pra rapim yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan rapim. Rapat pra rapim dipimpin oleh Pejabat Penghubung Provinsi baik untuk lingkup provinsi maupun untuk lingkup kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. Pra rapim untuk lingkup provinsi dihadiri oleh pejabat setingkat eselon III yang membidangi pengendalian pada masingmasing SKPD sedangkan untuk lingkup kabupaten/kota dihadiri oleh pejabat penghubung kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. Contoh bahan rapim disajikan pada lampiran 3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014

13


E. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan monitoring dalam rangka evaluasi sangat penting dalam siklus pelaksanaan proyek untuk meyakinkan bahwa realisasi penyerapan anggaran telah sesuai dengan rencana. Apabila dari hasil monitoring telah sesuai atau bahkan telah melebihi rencana maka hal ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dan untuk itu perlu dibuatkan rencana aksinya. Namun apabila dari hasil monitoring diketahui bahwa terjadi deviasi minus maka perlu dilakukan upaya-upaya percepatan sehingga periode laporan berikutnya sudah kembali normal atau bahkan melebihi target. Monitoring dilaksanakan melalui rapat-rapat dengan semua pihak terkait baik mingguan maupun bulanan. Adapun hal-hal yang dimonitor pada rapat-rapat tersebut adalah proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, realisasi fisik dan keuangan, permasalahan dan kendala, serta alternatif solusi bagi pemecahan masalah pada masing-masing SKPD dan kabupaten/ kota. Kegiatan pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan rapim bulanan. Pelaporan hasil rapim yang meliputi realisasi fisik dan keuangan, permasalahan dan kendala, serta alternatif solusi pemecahan masalah dilaporkan oleh TEPPA Provinsi kepada TEPPA Pusat di UKP-PPP sesuai format yang telah ditetapkan. Laporan dilaksanakan secara periodik setiap bulan.

14



BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Penyerapan anggaran belanja pemerintah baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota pada beberapa tahun terakhir sebelum tahun 2012 cenderung menumpuk di akhir tahun meskipun anggarannya telah tersedia di awal tahun. Hal ini merugikan masyarakat karena anggaran yang sudah tersedia tersebut tidak segera dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. 2. Khusus pada Kabupaten/Kota salah satu permasalahannya adalah terlambatnya pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran serta keterlambatan dalam proses lelang. Sedangkan bagi pemerintah provinsi salah satu permasalahannya adalah masih ada beberapa SKPD yang implementasi rencana aksinya mengalami kendala/hambatan. Untuk itu terhadap berbagai permasalahan tersebut harus dicarikan solusinya sehingga penyerapan anggaran terealisasi sebagaimana yang telah direncanakan. 3. Telah disepakati bahwa target penyerapan anggaran adalah: 20%, 50%, 85% dan 100% masing-masing untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III dan 15 November tahun berjalan. 4. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas serta dalam rangka pencapaian target penyerapan anggaran, ditetapkan suatu sistem perencanaan dan pengendalian percepatan penyerapan anggaran (SP4A) Provinsi Kalimantan Tengah yang berfungsi sebagai acuan dan panduan bagi seluruh stakeholders. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014

15


Secara garis besar sistem ini terdiri dari dua bagian yakni: perencanaan dan persiapan, serta pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran termasuk monitoring, evaluasi dan pelaporan. 5. Beberapa kegiatan dalam perencanaan dan persiapan terdiri dari: penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen tender, gambar teknis/rencana, RAB, penetapan pejabat pengelola anggaran, penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tender dimana kegiatan ini harus dilaksanakan pada tahun N-1. Adapun kegiatan pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran terdiri dari: penetapan Perda APBD Tahun N, pelaksanaan penandatanganan kontrak secara kolektif, penetapan target penyerapan anggaran, penyusunan dan pengesahan rencana aksi SKPD sesuai target, pelaksanaan rencana aksi, pelaksanaan pra rapim dan rapim. Kegiatan pengendalian yang terdiri dari: monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjutnya juga diuraikan dalam bagian kedua ini. B. Saran Agar hasil dari sistem perencanaan dan pengendalian percepatan penyerapan anggaran (SP4A) ini dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna kiranya perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengingat pelaksanaan belanja pemerintah dilaksanakan di bagian hilir dari siklus pelaksanaan anggaran, maka kiranya perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang mulai dari penyiapan dokumen perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaksanaan proses lelang. 2. Perlu komitmen dan konsistensi yang tinggi dari semua pihak terkait dalam proses pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut evaluasi.

16



3. Salah satu titik krusial dalam pelaksanaan sistem ini adalah penempatan SDM secara tepat dan berkesinambungan untuk kurun waktu tertentu. Mutasi SDM kiranya perlu diperhatikan dalam kesinambungan sistem dan program secara keseluruhan. 4. Kiranya perlu lebih dipahami oleh semua pihak terkait tentang tupoksi gubernur selaku kordinator perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah provinsi termasuk dalam pengelolaan anggaran.


17

18

(1)

Keterangan: *) Disesuaikan dengan Tahun Anggaran **) Disesuaikan dengan Triwulan yang dilaporkan

(3)

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

JUMLAH KUMULATIF

(2)

Kode

(4)

(5)

Target Lokasi Capaian Kinerja (6)

Pagu Indikatif (Rp.)

Rencana Tahun 2014

(7)

(Rp.)

%

Capaian s/d Triwulan I

(8)

(Rp.)

%

%

Kepala SKPD .........

(9)

(Rp.) (10)

(Rp.)

%

Rencana Serapan per Bulan Jan / April / Juli / Feb / Mei / Agst Maret / Juni / Okt *) / Nov **) Sept / Des **)

(7+8+9+10)

(Rp.)

%

TOTAL S/D Triwulan .... **)

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD TA. 20.... *)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

SKPD ..............

Triwunan : I / II / III / IV **)

Lampiran 1 :

(12)

Keterangan




Lampiran 2 : JADWAL RAPIM PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN 2014

No

Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

1

Rapim Januari 2014

07-Jan-14

2

Rapim Februari 2014

05-Feb-14

3

Rapim Maret 2014

05-Mar-14

4

Rapim April 2014

07-Apr-14

5

Rapim Mei 2014

06-Mei-14

6

Rapim Juni 2014

05-Jun-14

7

Rapim Juli 2014

07-Jul-14

8

Rapim Agustus 2014

05-Agu-14

9

Rapim September 2014

05-Sep-14

10

Rapim Oktober 2014

06-Okt-14

11

Rapim November 2014

05-Nov-14

12

Rapim Desember 2014

05-Des-14


19

20

172

-

23

59

-

82

BARANG

KONSTRUKSI

KONSULTANSI

JASA LAINNYA

JUMLAH

55

328,33 684

-

25,23 64

303,10 393

-

Pkt

542,68

52,07

6,47

390,30

93,84

Rp M

PML / LS / SS

PML/LS/SS 285.01 M / 254 Pkt

PML/LS/SS 257.67 M / 430 Pkt

BTL PPKD 1,106.526 M / 9 Pkt

LU / SU / LT BL NON PEG PER JENIS PENGADAAN Pkt Rp M

LU/SU/LT 279.61 M / 37 Pkt

LU/SU/LT 48.71 M / 45 Pkt

BTL PEGAWAI Rp. 413.48 M

BTL : Rp. 1,520.01 M

APBD : Rp. 3,218.91 M

RESUME APBD TA.2014

54

8

5

32

9

Pkt

186,32

5,16

1,89

167,97

11,29

Rp M

PKL

PKL 128.92 M / 27 Pkt

PKL 57.39 M / 27 Pkt

808

50

282

89

387

Pkt

PEGAWAI (5.2.1) Rp.74.59 M

PL

68,85

5,64

5,60

13,28

44,33

Rp M

73.08

3,105.62 BL : Rp. 1,698.90 M

DAK

DAU/REGULER

2592

1105

4

9

1474

Pkt


8506

4099

11

85

4311

Pkt

5317

425

631

6353

Pkt

1.624,16

358,84

39,59

881,14

344,59

Rp M

TOTAL

SWAGRAM 19.05 M / 593 Pkt

385,06 12726

227,47

0,36

3,14

154,08

Rp M

SWAGRAM

SWATIN 4.95 M / 308 Pkt

SWAGRAM 366.01 M / 7913 Pkt

@bappeda provinsi kalteng 2014@

112,94

68,51

0,03

3,35

41,05

Rp M

SWATIN

PL 27.88 M / 406 Pkt

SWATIN 107.99 M / 2284 Pkt

A.2

MODAL (5.2.3) Rp. 748,20/1625

BL NON PEG : Rp. 1,624.16 M

Edisi : 3/3/2014 0:00

47 SKPD

BARANG & JASA (5.2.2) Rp. 876.11/11101

40.20

Lainnya

PL 40.96 M / 402 Pkt

SUMBER DANA (Rp. M)


LAMPIRAN 3 a CONTOH BAHAN RAPIM

23

59

0

82

BARANG

KONSTRUKSI

KONSULTANSI

JASA LAINNYA


JUMLAH

328,33

-

25,23

303,10

Rp M -

LU / SU / LT

Pkt 0

BL PER JENIS PENGADAAN

684

55

64

393

Pkt 172

542,68

52,07

6,47

390,30

Rp M 93,84

PML / LS / SS

54

8

5

32

Pkt 9

186,32

5,16

1,89

167,97

Rp M 11,29

PKL

808

50

282

89

Pkt 387

PL

68,85

5,64

5,60

13,28

Rp M 44,33

PKT KONTRAKTUAL DALAM APBD PROV. KALTENG TA. 2014

1.628

113

410

537

1.126,17

62,87

39,19

874,65

JUMLAH PKT KONTRAKTUAL Pkt Rp M 568 149,46


LAMPIRAN 3 b CONTOH BAHAN RAPIM

21

22

4

5

Rencana Fis (%)

Jan

Rencana Keu (%)

Uraian

12

10

Feb

20

20

Mar

32

30

Apr

42

40

Mei

50

50

Jun

60

60

Jul

70

70

Agt

85

85

Sep

95

90

Okt

98

93

Nov

100

98

Des


LAMPIRAN 3 c CONTOH BAHAN RAPIM


TARGET BULAN APRIL TARGET S/D MEI 2014 TARGET S/D JUNI 2014 2014 % % % (Rp.M) (Rp.M) (Rp.M) 1.698.901 616.316 35,92 753.686 44,36 897.523 52,82

PAGU BL (Rp.M)


LAMPIRAN 3 d CONTOH BAHAN RAPIM


23


LAMPIRAN 3 e CONTOH BAHAN RAPIM

24



LAMPIRAN 3 f CONTOH BAHAN RAPIM


25


LAMPIRAN 3 g CONTOH BAHAN RAPIM

26



5

4

3

2

1

RO ORGANISASI, BLH, INSPEKTORAT, RO KEU, RO UMUM, BANDIKLAT

E. < 21 % : 6 SKPD

BKPP, DINKES, KORPRI, PERWAKILAN, RO EKONOMI, BKPKP

D. 21 – 24 % : 6 SKPD

DISHUT, RO KESRA, BPPAKB, DISDIK, RO ASET, BPMPD

C. 24 – 27 % : 6 SKPD

DISBUDPAR, DISBUN, RO HUKUM, SETWAN, RO PEMERINTAHAN, BPBD

B. 27 – 30 % : 6 SKPD

POL PP, DISTANAK, DISHUBKOMINFO, DISNAKERTRAS, ARPUSDOK, DISLUTKAN, RO ADPEM, DISPERINDAG, DINSOS, RO HUMASRO, DISPENDA, RSUD, KPID, DISKOP UKM, DISTAMBEN, BAPPEDA, BPMDP, PU, DISPORA, KESBANGPOL

PERINGKAT REALISASI KEU (BL) PROV. KALTENG APBD 2014 PER SKPD S.D 30 APRIL 2014= 28.96 % (TARGET 30 APRIL 2014 : 30 %) A. > 30 % : 20 SKPD


LAMPIRAN 3 h CONTOH BAHAN RAPIM

27

28

5

4

3

2

1

RO ORGANISASI, RO UMUM, BANDIKLAT

E. < 21 % : 3 SKPD

PERWAKILAN, INSPEKTORAT, BLH, RO EKONOMI

D. 21 – 24 % : 4 SKPD

BPPAKB, RO KESRA, KORPRI, DISPENDA, BPMPD, DISDIK, BKPP, DINKES, RO ASET, BKPKP

C. 24 – 27 % : 10 SKPD

RSUD, KESBANGPOL, RO HUKUM, BPMDP, DISBUDPAR, DISBUN, RO KEU, SETWAN, BPBD, RO PEMERINTAHAN, DISHUT

B. 27 – 30 % : 11 SKPD

DISTANAK, DISHUBKOMINFO, POL PP, RO ADPEM, ARPUSDOK, RO HUMAS, DISNAKERTRANS, DISLUTKAN, KPID, DISPERINDAG, DINSOS, DISPORA, PU, DISKOP UKM, DISTAMBEN, BAPPEDA

A. > 30 % :16 SKPD

REALISASI KEU (BL + BTL) PROV. KALTENG APBD 2014 PER SKPD S.D 30 APRIL 2014 : 28.50 % (TARGET 30 APRIL 2014 : 30 %)


LAMPIRAN 3 i CONTOH BAHAN RAPIM


1628

1.126,17

RP.M

JUMLA PAGU DANA H PKT

1118 961,544

JUMLAH YANG SUDAH PENGADAAN PKT RP. 1074

PKT 881,168

RP.M

SUDAH KONTRAK

44

PKT 80,38

RP.M

BELUM KONTRAK

426

PKT

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2014 648

PKT

PKT

JUMLAH PKT KONTRAKTUAL Pkt Rp M 568 149,46 537 874,65 410 39,19 113 62,87 1.628 1.126,17

164,625

RP.M

BELUM PENGADAAN

718,880 510

RP.M

BELUM PHO

Barang Konstruksi Konsultasi Jasa Lainnya Jumlah

162,289

RP.M

SUDAH PHO

PROSES PENGADAAN SUDAH


LAMPIRAN 3 j CONTOH BAHAN RAPIM

29



SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN (SP4A) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Recommend Documents