Sistem Pemungutan, Administrasi dan Perilaku terhadap Peluang Korupsi Pajak Muhammad Arifai Jurusan Tata Niaga Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Lhokseumawe E-mail:
[email protected]
Abstract
The purpose of this study is to investigate whether positive or negative relationship between tax collection systems, tax administration and cultural or behavioral with corruption types opportunity on income tax in Indonesia. This study found mixed results, the lower tax collection system significant with the higher internal corruption opportunity. Similarly, the lower culture is positively relationship with the higher external corruption opportunity. However, low tax administration is not significant with higher internal corruption type based on linier regression model. This study has divided type of corruption into internal and external factors. It is suggest that although tax administration is not significant with level of corruption but this factor is important to ensure high quality of DJP services in Indonesia. The findings also show systemic culture in viewing corruption practices in Indonesia. Results also suggest self assessment system can play important role to effective monitoring and responsible to calculate and reported individual income tax.
Keyword: tax collection system, tax administration, cultural or behavioral, internal corruption type, external corruption type.
1.
PENDAHULUAN
Sektor perpajakan memainkan peranan penting dalam menghimpun pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara. Sektor perpajakan telah memberikan kontribusi nyata terhadap anggaran nasional (APBN). Pada tahun 2000, peran pajak mencapai 56,5 % dari APBN, dan meningkat menjadi 61,7 % pada tahun 2001, selanjutnya mencapai 70,3 % pada tahun 2002, dan terus meningkat hingga 72,5 % pada tahun 2003 serta hampir mencapai 80 % pada tahun 2004 (Burton, 2005). Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa pajak adalah salah satu sumber daya keuangan negara potensial yang perlu dikembangkan dengan memberikan fleksibilitas fiskal di masa mendatang. Penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahun dapat dilihat dari penerimaan perpajakan untuk tahun 1969-1993 sebesar Rp149, 46 triliun, tahun 1994-2000 mencapai Rp520, 65 triliun, angka ini terus meningkat hingga mencapai 675,3 triliun walaupun nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan diakhir tahun 2013 sebesar 995,2 triliun (Depkeu, 2013).
Hal yang sangat disayangkan adalah ketika pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan sektor perpajakan, masalah korupsi pun menunjukkan peningkatan. Koran Tempo (2005) telah menerbitkan indikasi korupsi pajak berdasarkan survei Indeks Persepsi Suap pada tahun 2005 (Bribery Perception Index) yang dirilis oleh Transparency International telah menempatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang paling banyak menerima suap setelah Departemen Bea Cukai (ICW, 2005). Sebelumnya, survei barometer korupsi global pada tahun 2004 yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan bahwa DJP - peringkat ke-6 lembaga terkorup di Indonesia (TII, 2004). Sementara tahun 2001, survei yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform juga melakukan hasil yang serupa, DJP ditempatkan di urutan ke-5 sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia. Berbagai survei dan indeks perbandingan korupsi berdasarkan persepsi publik. Persepsi bukan kenyataan, tetapi ini menggambarkan persepsi realitas. Selain itu, responden-khususnya survei yang melakukan bahwa surveyor adalah pengusaha yang dianggap sebagai pelaku dalam praktek suap. Kasus terkini menyangkut korupsi pajak dan menarik perhatian publik ketika pegawai DJP ”Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika” muncul di berbagai media setelah kasusnya diungkap oleh KPK yang bekerjasama dengan internal DJP. Temuan ini turut menimbulkan keraguan terhadap keberhasilan reformasi yang dilakukan DJP yang telah dimulai sejak tahun 2007. Asher (2002) telah menyebutkan bahwa faktor-faktor umum yang mengarah ke korupsi dalam suatu negara harus dibedakan dari faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi korupsi dalam administrasi pendapatan pada khususnya. Umumnya faktor yang mempengaruhi korupsi yang disebabkan oleh berkisar dari ukuran pemerintah dalam perekonomian pejabat dengan kebijaksanaan yang berlebihan untuk sistem kontrol yang tidak memadai dengan akuntabilitas terbatas pada norma-norma budaya . Faktorfaktor tertentu yang mempengaruhi korupsi di pajak penghasilan termasuk sistem pajak, administrasi pajak dan perilaku budaya. Sebuah sistem pajak yang kompleks dan administrasi pajak dapat menyebabkan lebih banyak korupsi dengan meningkatkan insentif dan negosiasi pajak antara wajib pajak dan petugas. Praktek-praktek tersebut dimotivasi oleh perilaku budaya pejabat dan wajib pajak, hal itu dapat terjadi di antara daerah lain, pengumpulan, penegakan koleksi tunggakan, banding, dan bahkan layanan pelanggan, seperti menjual informasi wajib pajak dan penerbitan nomor identifikasi pajak dan kartu kepada wajib pajak fiktif. Di Indonesia, jenis korupsi yang terjadi pada pajak penghasilan dapat dilihat dari dua kelompok, yaitu internal dan eksternal (Klitgaard, 1998; ICW, 2001), internal terkait dengan masalah kepegawaian, membeli dan menjual informasi, rekrutmen dan penempatan, data yang pencarian, yaitu pertukaran data transaksi wajib pajak dari pemeriksa pajak kepada petugas yang bertanggung jawab atau apakah biaya motif karena untuk mentransfer data wajib pajak dalam rangka menghindari pajak biaya pajak. Selain itu jenis korupsi eksternal yang berhubungan dengan hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak dalam proses administrasi pajak seperti pembayaran tambahan untuk layanan yang dibutuhkan atau uang ekstra untuk proses cepat. Jenis lain korupsi eksternal adalah proses negosiasi pajak terbesar . Negosiasi pajak dapat dilihat berdasarkan pegawai pajak
dan wajib pajak. Negosiasi pajak juga disebut komisi mana petugas pajak telah menerima jumlah tertentu dengan mengurangi jumlah kena pajak untuk lembaga mereka. Ada banyak faktor yang terkait dengan korupsi yang terjadi pada pajak penghasilan di Indonesia. Imam et al (2007) telah mempertimbangkan untuk menghubungkan sistem self assessment, audit pajak dan pemerasan pajak sebagai faktor yang mungkin untuk memfasilitasi korupsi terhadap institusi pajak. Oleh karena itu, studi yang mengkaji materi korupsi di sektor pajak penghasilan menarik untuk dilakukan karena pajak penghasilan merupakan sumber daya utama APBN. Sistem yang diterapkan, administrasi dan budaya diperkirakan sebagai sektor yang mempengaruhi praktek-praktek korupsi yang tinggi. Jadi penelitian ini mencoba untuk meneliti faktor-faktor tersebut dan memberikan kontribusi bukti dalam memahami dan mengeksplorasi korupsi di perpajakan kelembagaan berdasarkan persepsi pelaku usaha.
Pernyataan Masalah Berdasarkan pembahasan di atas , masalah penelitian ini ditujukan untuk meneliti faktor-faktor yang memberi peluang korupsi pajak. Terdapat tiga faktor yang dianggap berpengaruh terhadap peluang korupsi, yaitu: sistem pemungutan, administrasi perpajakan dan perilaku atau faktor budaya. Faktor-faktor tersebut penting untuk memeriksa karena fakta menunjukkan bahwa Indonesia masih lemah dalam kontrol dan sistem peraturan pajak. Pentingnya faktor budaya berhubungan dengan dalam organisasi di mana korupsi endemik, karyawan yang jujur dapat mengarah ke korupsi dengan perilaku orang lain. Karyawan yang korup juga menekan ketika mereka tidak akan menerima bahwa seseorang dalam kelompok harus berperilaku baik sementara yang lain terlibat dalam praktek korupsi. Pertanyaan penelitian studi terkait dengan apakah faktor yang mempengaruhi jenis korupsi pajak penghasilan ? Dan bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut pada jenis korupsi pajak penghasilan ? Untuk menjawab pertanyaan ini, studi telah mengambil sampling data survey dari pelaku usaha berdasarkan kuesioner yang diberikan. TINJAUAN PUSTAKA Penelitian sebelumnya telah memberikan definisi tentang korupsi kelembagaan. Menurut Patrick et al (2007) mendefinisikan korupsi institusional sebagai tindakan melanggar hukum atau tidak sah terlibat dalam oleh pejabat publik menggunakan posisinya untuk menerima suap, secara langsung atau melalui anggota keluarga atau rekan, dalam pertukaran untuk membuat manfaat yang tersedia untuk anggota masyarakat. Kesempatan untuk korupsi dalam administrasi pendapatan dipengaruhi oleh permintaan dari perusahaan dan individu atas tindakan korup dan pasokan oleh pejabat pajak tindak pidana korupsi . Permintaan untuk korupsi meningkat dengan kompleksitas sistem pajak, sementara pasokan bisa meningkat jika hukum memberikan pegawai pajak kebijaksanaan yang berlebihan . Korupsi adalah masalah multidimensi. Faktor-faktor umum yang mengarah ke korupsi di suatu negara harus dibedakan dari faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi korupsi dalam administrasi pendapatan khususnya (Ken 2003). Ashar (2002) menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi korupsi umumnya berkisar dari ukuran pemerintah
dalam perekonomian pejabat dengan kebijaksanaan yang berlebihan untuk sistem kontrol yang tidak memadai dengan akuntabilitas terbatas pada norma-norma budaya. Studi di Indonesia telah mendokumentasikan bahwa tingkat korupsi memiliki tingkat sistemik. Praktek korupsi fenomena umum dalam setiap kegiatan (Fatchurrochman, 2005). Ada jenis korupsi di Departemen Pajak. Hal ini dapat dilihat menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. (Klitgaard, 1998; ICW, 2001) mendefinisikan tipe internal mengacu pada masalah kepegawaian, membeli dan menjual informasi, rekrutmen dan penempatan, pencarian data, yaitu pertukaran data transaksi wajib pajak dari pemeriksa pajak kepada petugas yang bertanggung jawab atau apakah biaya motif karena mentransfer data wajib pajak dalam rangka pajak biaya pajak menghindari. Selain itu, jenis korupsi eksternal mengacu pada hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak dalam proses administrasi pajak seperti pembayaran tambahan untuk layanan yang dibutuhkan atau uang ekstra untuk proses cepat. Jenis lain korupsi eksternal adalah proses negosiasi pajak terbesar. Negosiasi pajak dapat dilihat berdasarkan pegawai pajak dan wajib pajak. Negosiasi pajak juga disebut komisi mana petugas pajak telah menerima jumlah tertentu dengan mengurangi jumlah kena pajak untuk lembaga mereka. Patrick ( 2007) menunjukkan bahwa sistem pajak yang kompleks dapat memfasilitasi korupsi. Auditor Pajak dapat memeras wajib pajak dengan mengambil keuntungan dari aturan yang rumit yang mereka miliki karena undang-undang tidak jelas, peraturan dan prosedur. Pembayar pajak yang mungkin akan menghindari pajak dapat memilih untuk menyuap auditor daripada melaporkan pemerasan terhadap administrasi pendapatan. Temuan lain yang tarif pajak yang tinggi dapat menyebabkan lebih banyak korupsi dengan meningkatkan insentif bagi wajib pajak untuk menghindari mereka. Berikut tipe korupsi yang terjadi di DJP menurut ICW (2002). Table 1 Hasil Identifikasi Jenis Korupsi yang terjadi di DJP No 1
Korupsi Internal
Tipe Personal
2
External
Pencarian data Tambahan biaya Negosiasi pajak
Level Manajemen Middle Lower/Operational Lower/Operational Lower/Operational Top Middle Lower/Operational
Source: ICW (2002) Studi lain dari Ivanova et al (2005) menyatakan bahwa kurangnya sanksi dalam sistem pajak merupakan faktor penting merangsang korupsi. Kemungkinan korupsi meningkat jika hukuman tidak cukup parah atau jarang dikenakan. Mereka juga menemukan memakan waktu itu dan mahal untuk menarik mungkin wajib pajak cenderung korup. Bukti dari seluruh dunia telah membuat jelas bahwa korupsi dalam administrasi pendapatan adalah masalah serius. Di beberapa negara, seperti Peru dan Uganda, korupsi dalam administrasi perpajakan begitu endemik pemerintah menutupnya dan memulai yang baru. Namun, harus diakui bahwa perilaku dan tingkat praktek korupsi di negara manapun tidak mencerminkan lingkungan kebijakan secara keseluruhan dan
adat istiadat sosial dan norma-norma negara. Dengan demikian norma akuntabilitas publik, transparansi dan perilaku perlu didorong. Pada akhirnya etos sosial dan politik dan nilai-nilai suatu negara tidak dapat dipisahkan dari masalah pengelolaan ekonomi secara umum termasuk sistem pajak. DESAIN PENELITIAN Variabel bebas dari penelitian ini adalah sistem pemungutan, administrasi perpajakan dan perilaku atau faktor budaya. Sedangkan variabel dependen adalah jenis korupsi yang dibagi menjadi tipe internal dan eksternal. Untuk mengetahui tentang hubungan antara variabel dependen dan independen, langkah penelitian akan memeriksa hubungan terpisah antara faktor-faktor ini pada jenis korupsi. Untuk mengukur variabel bebas penelitian ini mengkaitkan dengan pendekatan Patrick (2007) dalam faktor-faktor yang berhubungan dengan melihat sistem pajak, administrasi pajak dan perilaku atau budaya. Ada karakteristik yang dapat digunakan sebagai bagian dari pertanyaan di ditujukan kepada responden. Sedangkan variabel dependen diukur sesuai dengan identifikasi yang dilakukan oleh ICW (2002), di mana korupsi dibagi menjadi dua jenis dan setiap independen diharapkan memiliki hubungan dengan korupsi internal atau eksternal pada pajak penghasilan. Selanjutnya, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: H1 = Terdapat pengaruh positif antara lemahnya sistem pemungutan pajak terhadap peluang korupsi internal pendapatan pajak. H2 = Terdapat pengaruh positif antara lemahnya administrasi perpajakan terhadap peluang korupsi internal pendapatan pajak. H3 = Terdapat pengaruh positif antara tingkat budaya yang rendah terhadap peluang korupsi eksternal pendapatan pajak. Untuk menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan independen penelitian , akan diuji dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Sistem Pemungutan (X1)
Peluang Korupsi Internal Pajak -Personal -Pencarian Data
Administrasi (X2) Perilaku (X3)
Peluang Korupsi Eksternal Pajak -Tambahan Biaya -Negosiasi Pajak
Figur 1. Skema Penelitian Terdapat dua model regresi yang dikembangkan berdasarkan kerangka kerja konseptual sebagai berikut:
Korupsi internal ( Y1 ) = β0 + β1 + β2 TxCl TxAdm + Є1 ( 3.1 ) Korupsi Eksternal ( Y2 ) = β0 + β1 Cul + Є1 ( 3.2 ) dimana : Y = Peluang Korupsi Pendapatan pajak X1 = Sistem pemungutan X2 = Administrasi X3 = Perilaku dan budaya Є1 = Error Sampel data dikumpulkan dari pelaku usaha yang masih aktif di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara. Unit analisis ditujukan kepada pelaku usaha. Setiap pelaku usaha merupakan perwakilan wajib pajak badan dan perorangan pada setiap tingkat usaha. Pelaksanaan sistem perpajakan yang sentralistik di seluruh Indonesia menjadikan tidak terdapatnya aturan perpajakan yang berbeda bagi wajib pajak. Selain itu, probability sampling merupakan metode untuk menentukan ukuran sampel karena metode ini yang memberikan probabilitas yang sama untuk semua responden dari populasi yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian. Reliabilitas diukur berdasarkan pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dari pertanyaan yang diajukan adalah menggambar konsisten atau tidak adalah berdasarkan Cronbach Alpha > 70 % yang berarti terdapat konsistensi yang kuat. Sedangkan validitas berkaitan dengan pertanyaan akurasi bertanya penelitian ini menggunakan nilai KMO dan Uji Bartlett yang menunjukkan konsisten lebih tinggi >70%. ANALISIS HASIL PENELITIAN Analisis deskriptif responden dalam kuesioner terdiri dari jenis kelamin, Jenis usaha, pendidikan terakhir dan latar belakang pendidikan. Untuk mengetahui deviasi ratarata dan standar responden deskriptif dapat dilihat pada tabel 1 di bawah. Data deskriptif responden diperlukan untuk menjelaskan latar belakang responden dan juga untuk mendukung hipotesis. Tabel 2. Data Deskriptif Responden Valid
Missing Total
Male Female Total System
Frequency 20 30 50 1 51
Percent 39.2 58.8 98.0 2.0 100.0
Valid Percent 40.0 60.0 100.0
Cumulative Percent 40.0 100.0
Data Primer (2013) Berdasarkan data tabel 1 menunjukkan responden yang terlibat dalam penelitian ini lebih didominasi oleh perempuan yaitu 30 responden atau 58%, dan sebanyak 20 responden, atau 39% adalah laki-laki. Namun, persentasenya telah menunjukkan
kesamaan dalam sampling data antara pria dan wanita, dan tidak ada perbedaan dalam isu-isu gender karena persepsi pelaku usaha diharapkan tidak terdapat perbedaan. Tabel 2 menunjukkan data latar belakang pendidikan responden. Tabel 3. Latar Belakang Pendidikan Responden
Valid
Missing Total
Accounting Management Engineering Other Total System
Frequency 2 6 21 21 50 1 51
Percent 3.9 11.8 41.2 41.2 98.0 2.0 100.0
Valid Percent 4.0 12.0 42.0 42.0 100.0
Cumulative Percent 4.0 16.0 58.0 100.0
Sumber: data Primer (2013) Tabel 4 merupakan hasil pengujian secara regresi yang menunjukkan sistem pemungutan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peluang korupsi internal yang ditunjukkan dari signifikansi pada alpha <0.05 dengan ß1= 0.6. Pengujian berikutnya terhadap variabel administrasi perpajakan mendapati tidak terdapat pengaruh yang signifikan administrasi perpajakan terhadap peluang korupsi internal yang dilihat dari nilai yang diperoleh sebesar α2 = 0,64 >α=0,05. Hasil ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya (Petrick et al, 2007; McKerchar dan Evans, 2009; Ott 1998). Hal ini mungkin disebabkan oleh aturan yang rumit untuk dijalankan sehingga memberi peran dominan petugas pajak untuk menjadi konsultan yang mendampingi wajib pajak dalam menghitung jumlah pendapatan kena pajak yang dilaporkan dalam data format pendapatan. Selanjutnya, untuk melihat hubungan antara variabel perilaku korupsi eksternal yang dilihat dari hasil uji regresi mendapati hasil terdapat pengaruh yang signifikan antara perilaku terhadap peluang korupsi eksternal (α3=0.00<α=0,05). Hal ini dapat diartikan perilaku negatif akan meningkatkan jenis korupsi eksternal seperti negosiasi pajak atau kolusi antara wajib pajak dengan pejabat kantor pajak. Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Variabel A Intercept X1 X2 X3
Koefisien
Value
SE
T-Statistic
Signifikansi
Prob
Hasil
ß0 ß1 ß2 ß3
8.25 0.60 0.07 0.63
3.23 0.13 0.20 2.92
2.41 4.20 0.46 5.75
0.02 0.00** 0.64 0.00**
0.05 0.05 0.05
Significant Not Significant Significant
r1= 64.1 r2=41.1 r 2 = 0.41 r2 2 = 0.40 n = 50 F = 0.00, Sign = 0.00
Sumber: Data Primer (2013) Secara keseluruhan hasil penelitian mendapatkan hasil yang bercampur, dimana hipotesis (H1) diperoleh hasil yang signifikan sistem pemungutan pajak yang lemah memebri peluang korupsi internal yang tinggi pada pendapatan pajak. Demikian pula
Hipotesis (H3) yang mendapati pengaruh positif antara tingkat budaya dan perilaku yang rendah dengan peluang korupsi eksternal yang tinggi. Sebaliknya, pada hipotesis (H2) tidak didapati pengaruh positif antara lemah administrasi perpajakan dengan tingkat korupsi internal yang tinggi.
KESIMPULAN Hasil pengujian model regresi menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penting yang berhubunganan dengan praktik korupsi internal dan eksternal di sektor perpajakan di Indonesia. Hanya administrasi perpajakan yang menunjukkan hubungan tidak signifikan dalam jenis korupsi internal dengan nilai α = 0,64 2 > α = 0,05. Sedangkan variabel lain secara signifikan hubungan dengan dua jenis variabel dependen, koefisien determinasi adalah 41% , artinya bahwa variabel independen menjelaskan 41 % dari jenis korupsi intern. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini menolak H2 dan diterima H1 dan H3. Administrasi pajak memiliki keterkaitan dengan pembayar pajak, spesialisasi personal, sehingga mungkin terdapat persepsi yang berbeda antara masing-masing responden. References Asher, G Mukul .(2007)The Design of Tax Systems and Corruption. National University of Singapore. Buchanan, J., Tullock, G. (1967). The calculus of consent: Logical foundations of Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D., Zoido-Lobaton, P. (2000). Dodging the grabbing hand: The determinants of unofficial activity in 69 countries. Journal of Public Economics 76: 459-493 Faturochman,Agam (2008) Privatitation of taxation and tax practitioner roles. Gwartney, J., Lawson, R. (2005). Economic freedom of the world: 2005 annual report. Vancouver: The Fraser Institute. Hall, R., Jones, C. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? The Quarterly journal of Economics 114: 83-116 Hasen, R. (2000). Vote buying. California Law Review 88: 1323-1371 Harms, P., Zink, S. (2003). Eating the rich vs. feeding the poor: Borrowing constraints and the reluctance to redistribute. Public Choice 116: 351-366 Kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzi, M., 2005. “Governance matters IV: Governance indicators for 1996-2004”. World Bank Levy, G. (2005). The politics of public provision of education. The Quarterly Journal of McKerchar, Margaret and Evans, Chris (2009). Sustaining Growth in Developing Economies through Improved Taxpayer Compliance: Challenges for Policy Makers and Revenue Authorities. E journal of tax research. Imam, Patrick and Jacobs, Davina (2007) Effect of Corruption on Tax Revenues in the Middle East. IMF Working Paper IMF Institute and Fiscal Affairs Department. Robinson, Mark. (1998) Corruption and Development: An Introduction, The European Journal of Development Research, Frank Cass & Co, UK, vol 10, no 1,
Tanzi, V. and Davoodi, H. R., 2000. Corruption, Growth, and Public Finances. Washington, D. C.: The International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, Working Paper No. 182. www.DJP.com www.korantempo.com
