Sidang Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama Surabaya, Agustus 2015
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENDAPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI JAWA TIMUR Ari Noerma Pertiwi, Aryo Nugroho, ST, MT Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer,Universitas Narotama Jalan Arief Rahman Hakim Surabaya E-mail:
[email protected] ABSTRAKSI Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berbasisi Kinerja merupakan program aplikasi yang telah dirancang sebagai upayan untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan di Ddinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur. Sistem yang dirancang dan dibangun dibatasi hanya menangani perekaman data berupa maintenance data user; data pegawai, data sumber pendapatan dan data sumber golongan, menangani transaksi DPH, Hitung SPJ dan Ppembuatan bukti potong PPh 21, menangani perancangan pembuatan dan pencetakan daftar bukti potong pengelolaan pajak PPh 21 bidang per bulan dan daftar bukti potong pengelolaan pajak PPh 21 satu dinas per tahun. Hasil dari implementasi yaitu terbentuknya sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur yang mampu menangani transaksi yang telah disebutkan diatas. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat dan gambaran dalam membangun Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur . Kata kunci: sistem informasi, Pendapatan, Kinerja, PPh 21.
1. PENDAHULUAN
kondisi
Peningkatan kualitas sumber daya pegawai menjadi sangat urgen dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka
meningkatkan
profesionalisme.
Sasaran
kemampuan dari
dan
pengembangan
kualitas sumber daya pegawai adalah untuk meningkatkan kinerja operasional pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, kualitas sumberdaya pegawai yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas-tugas rutin sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing secara lebih efisien, efektif, dan produktif. Pemerintah membuat berbagai ketentuan yang
mengatur
tentang kepegawaian karena
kebutuhan
pembangunan
dewasa
ini
dimana pegawai sebagai unsur aparatur negara harus memiliki dedikasi dan kualitas yang tinggi sehingga mampu menghadapi berbagai kesulitan yang akan muncul dalam proses pembangunan. Merujuk pada amanat Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 pasal 12 ayat (2) telah disebutkan bahwa penilaian prestasi kerja Pegawai
Negeri
Sipil
dilaksankaan
untuk
mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberikan petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar
Sidang Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama Surabaya, Agustus 2015 pertimbangan
penetapan
keputusan
kebijakan
pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipil. Sebagai
upaya
untuk
Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berbasis Kinerja Dinas Kepemudaan dan
meningkatkan
Keolahragaan Provinsi Jawa Timur.
pengelolaan pendapatan atas penghasilan di luar gaji diperlukan suatu alat bantu berupa sebuah Sistem
Informasi
Pendapatan
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berbasis Kinerja
Provinsi Jawa Timur merupakan unit kerja
yang terkomputerisasi. Hal ini dituangkan dalam
pemerintah atas sector public yang tugas pokok
Sistem
Pendapatan
dan fungsinya telah ditentukan berdasarkan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berbasis Kinerja
perundangan yang berlaku. Pada peraturan
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi
Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2008
Jawa Timur. Sistem ini mampu mengatasi
menetapkan tentang uraian tugas sekretaris,
beberapa
pada
bidang, sub bagian dan seksi pada Dinas
pengerjaan secara manual dan dapat berdampak
Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa
lainnya serta pemborosan waktu dan tenaga
Timur.
Informasi
Pengelolaan
2. LANDASAN TEORI
Pengelolaan
kendala
yang
dihadapi
untuk melakukan pekerjaan yang sama dan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
berulang. Bertitik tolak dari latar belakang yang
Provinsi Jawa Timur selaku pelaksana urusan
telah dikemukakan, maka permasalahan yang
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
akan dibahas adalah “Bagaimana membuat
dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan
Sistem
dan keolahrgaan mempunyai Visi, Misi dan
Informasi
Pengelolaan
Pendapatan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berbasis Kinerja
Tujuan.
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi a. Visi dan Misi
Jawa Timur?”
Adapun visi, misi dan tujuan dari Dinas
Batasan masalah sistem yang di rancang
Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi
adalah sebagai berikut: a. Menangani
perekaman
data
berupa
maintenance data user, data pegawai, data sumber pendapatan, data sumber golongan; b. Menangani pembuatan DPH, Hitung SPJ dan Pembuatan Bukti Potong Pengelolaan Pajak PPh 21; c. Menangani perancangan pembuatan dan pencetakan dokumen berupa: i. Daftar Bukti Potong Pengelolaan Pajak PPh 21 bidang per bulan. ii. Daftar Bukti Potong Pengelolaan Pajak PPh 21 bidang per bulan. d. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meembuat Sistem Informasi Pengelolaan
Jawa Timur adalah sebagai berikut: i.
Visi Visi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi
Jawa Timur
tahun 2009-2014 yaitu: “ Pemuda dan Olahraga yang Produktif, Prestatif dan Inovatif (POPPI)” ii. Misi Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan tersebut maka Misi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Timur tahun 2009 – 2014 yaitu : 1. Mewujudkan pemuda yang produktif, prestatif,
inovatif
dan
Sidang Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama Surabaya, Agustus 2015 mandiri. 2. Mewujudkan
olahraga
yang
berkualitas,
berprestasi
dan
memasyarakat. 3. Mewujudkan
b.
Sekretariat,
c.
Bidang
olahraga yang
dan
Bidang
insan
sejahtera.
Pengembangan
Aktivitas
Pengembangan
Olahraga
Pengembangan
Olahraga
Pemuda, e.
Bidang
iii.Tujuan
Prestasi,
Tujuan pembangunan kepemudaan dan
f.
Bidang
keolahragaan :
Rekreasi.
1. Tujuan Pembangunan Kepemudaan :
Dalam susunan organisasi bidang
Pembangunan
kepemudaan
sekretariat terbagi menjadi 3 sub bagian
bertujuan untuk membentuk pemuda
yaitu
yang berakhlak mulia, sehat, berdaya
menangani
saing,
perlengkapan, sub bagian penyusunan
berjiwa
kepemimpinan,
kewirausahaan, kepeloporan
dan
sub
bagian
tata
bagian
usaha umum
yang dan
program dan sub bagian keuangan.Pada
berjiwa kebangsaan yang dilandasi
sub
iman dan taqwa
pelaksana keuangan yang mempunyai
kepada
Tuhan
Yang Maha Esa.
bagian
keuangan
terdapat
tim
tugas dan fungsi masing – masing.
2. Tujuan Pembangunan Keolahragaan :
Dalam sistem yang di rancang, pelaku
Pembangunan olahraga bertujuan untuk
utamanya adalah Pembuat Dokumen. Tugas
menciptakan manusia yang sehat, ulet
Pembuat Dokumen adalah memasukkan
dan
data-data master yang diperlukan sistem
berjiwa
sportif. Pembangunan di
bidang keolahragaan merupakan upaya
untuk menghasilkan laporan. Bendahara
meningkatkan kualitas hidup manusia
mempunyai wewenang untuk memverifikasi
Indonesia secara jasmaniah, rohaniah
dari daftar penerima harian yang di buat oleh
dan
pembuat dokumen dan Kasubbag. Keuangan
dan
sosial serta membentuk watak kepribadian
bangsa
yang
bermatabat. b.
Organisasi
Pemuda, d.
pemuda
Pengembangan
Dokumen,
Struktur Organisasi Struktur
sebagai atasan langsung dari Pembuat memiliki
wewenang
untuk
menyetujui Surat Pertanggungjawaban dari organisasi
Dinas
perhitungan pendapatan dan pajak PPh 21.
Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi
Sekretaris DISPORA sebagai atasan dari
Jawa Timur digambarkan pada gambar 1.
Kasubbag.
Keuangan
lampiran jurnal ini. Struktur organisasi
mengetahui
kegiatan
yang ditampilkan secara lengkap dan
bawahannya,
tanpa
detail.
langsung dengan sistem. Kepala Dinas
hanya yang
perlu
cukup dilakukan
berhubungan
Dalam melaksanakan tugas pokok
merupakan penerima laporan dari sistem.
dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan
Diharapkan, laporan yang dihasilkan oleh
Keolahragaan Provinsi Jawa Timur, terdiri
sistem akan berguna bagi Kepala Dinas
atas :
untuk membuat kebijakan-kebijakan demi
a.
Kepala
dinas
kemajuan DISPORA Provinsi Jawa Timur.
Sidang Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama Surabaya, Agustus 2015 Informasi Pengelolaan Pendapatan Pegawai 3. METODE PENELITIAN
Negeri Sipil (PNS) Berbasis Kinerja yang dapat
Metodologi penelitian yang digunakan
dilihat pada gambar 2. lampiran jurnal ini.
dalam kasus ini adalah:
Gambaran mengenai Sistem Informasi
1. Metode Pengumpulan Data
Pengelolaan Pendapatan Pegawai Negeri Sipil
a. Observasi dan Survei
(PNS) Berbasis Kinerja Dispora Provinsi Jawa
Yaitu penulis mengadakan pengamatan
Timur dipaparkan dalam Data Flow Diagram .
secara langsung pada objek penelitian yang
bertujuan
untuk
mendapatkan
Diagram
memperlihatkan
interaksi antara Sistem Informasi Pengelolaan
gambaran jelas entang sistem yang sedang
Pendapatan
berlangsung.
Berbasis Kinerja Dispora Provinsi Jawa Timur
b. Wawancara
Pegawai
Negeri
Sipil
(PNS)
dengan entitas luar yang terdapat disekitarnya.
merupakan pengumpulan data dengan cara
Entitas luar yang terlibat dengan sistem ini yaitu
langsung bertatap muka dan mencari
Bendahara, Kasubbag. Keuangan dan Pembuat
keterangan
(Bendahara
Dokumen. Diagram konteks Sistem Informasi
Pembuat Dokumen, Tim verifikasi dan
Pengelolaan Pendapatan Pegawai Negeri Sipil
Kepala Sub Bagian Keuangan).
(PNS) Berbasis Kinerja Dispora Provinsi Jawa
ke
responden
c. Studi literatur
Timur dapat dilihat pada gambar 3. lampiran
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara
jurnal ini.
membaca literatur yang mendukung dan
Desain
database
dimaksudkan
untuk
berhubungan dengan masalah yang dibahas,
mengidentifikasikan kebutuhan database yang
dalam hal ini mengenai sistem informasi
diperlukan dalam mengimplementasikan Sistem
koperasi. Langkah ini sangat membantu
Informasi Pengelolaan Pendapatan Pegawai
untuk dapat lebih memahami alur data dan
Negeri Sipil (PNS) Berbasis Kinerja Dispora
informasi dari sistem informasi pengelolaan
Provinsi Jawa Timur yang terkomputerisasi.
pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Database
Berbasis Kinerja
masukan
2. Pengembangan sistem
digunakan yang
untuk
direkam,
menampung
selain
itu
juga
diperlukan dalam pembuatan suatu keluaran.
Setelah memperoleh data yang cukup, maka
Sebuah database terdiri dari beberapa tabel.
dilanjutkan dengan proses pengembangan
Struktur dari suatu tabel tergantung dari arus
Sistem Informasi pengelolaan pendapatan
data masuk dan arus data keluar ke atau dari
Pegawai
database tersebut. Dari analisis arus data yang
Kinerja
Negeri
Sipil
Dinas
(PNS)
Berbasis
Kepemudaan
dan
Keolahragaan Provinsi Jawa Timur
masuk dan arus data yang keluar, maka database dari Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan
4.
konteks
Pegawai
Negeri
Sipil
(PNS)
HASIL
Berbasis Kinerja Dispora Provinsi Jawa Timur
Desain dari Alur Kerja Sistem Informasi
dapat
didefinisikan
dengan
struktur
dan
Pengelolaan Pendapatan pendapatan Pegawai
hubungan sebagaimana terlihat pada gambar 4.
Negeri Sipil (PNS) Berbasis Kinerja dapat
lampiran jurnal ini.
dilihat
pada
Diagram
Berjenjang
Sistem
Sidang Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama Surabaya, Agustus 2015 O’ Brien, J.A., 2005, Pengantar Sistem Informasi, 5. SIMPULAN
Edisi 12, Penerbit Salemba Empat.
Dari hasil pembahasan mengenai rancang
Raymond, McLeod 2001. “Sistem Informasi
bangun sistem pada bab sebelumnya, dapat
Manajemen” Jakarta : PT. Indeks
ditarik simpulan bahwa telah dirancang dan di
Sutabri, Tata, 2004, Analisa Sistem Informasi, Edisi
bangun
Sistem
Pendapatan
Informasi
Pegawai
Negeri
Pengelolaan Sipil
(PNS)
1, Penerbit Andi, Yogyakarta. Software Engineering, A Practice Aproach, Roger
Berbasis Kinerja Dispora Provinsi Jawa Timur
S.Pressman, Mc.Graw Hill. 3 th Edition
merupakan program yang dibuat khusus untuk
(Pustaka Utama)
mengelola transaksi yang terjadi di keuangan. Dengan dirancang dan dibangunnya sistem
Anonymous D Bappenas, 2006 Manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja
informasi ini, maka tercipta sebuah sistem
instansi pemerintah, Direktorat Aparatus
terkomputerisasi
Negara
yang
dapat
menggantikan
sistem manual pada Keuangan Dispora Provinsi Jawa Timur.
Anonymous Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis
Sistem yang terbentuk nantinya akan
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan
merupakan antisipasi penanggulangan masalah
Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau
yang mungkin timbul akibat terjadinya kelalaian
Pajak Penghasilan Pasal 26
dalam penulisan atau salah dalam memasukkan
Anonymous Peraturan Daerah Propinsi Daerah
data pada setiap transaksi yang dilakukan yang
Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun
kemudian
1997 Tentang Pembentukan, Organisasi
akan
mengakibatkan
tidak
terkontrolnya pengelolaan pendapat.
dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Daerah Propinsi Daerah Tingkat
Daftar Pustaka: Eko, Prasetyo. 2008. “Pemrograman Web PHP dan MySQL. PT. Graha Ilmu Jogiyanto HM, 2005, Analisa dan Desain Sistem
I Jawa Timur Anonymous Undang – undang No 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Anonymous Undang – Undang Republik Indonesia
Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
dan Praktek Aplikasi Bisnis, Edisi 3, Andi
Keolahragaan Nasional
Offset, Yogyakarta.3. Keban Yeremias T, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Penerbit Gava Media Kendall, K.E. dan J.E. Kendall, 2003, Analisis dan Perancangan Sistem, Alih bahasa oleh Thamir Abdul Hafedh Al-Hamdany, Jilid 1 dan Jilid 2, Edisi ke-5, PT. Prenhallindo, Jakarta Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Penerbit Salemba Empat.
Sidang Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama Surabaya, Agustus 2015 LAMPIRAN
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur
Gambar 2. Diagram Berjenjang Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berbasis Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur
Sidang Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama Surabaya, Agustus 2015
Data User Data Pegawai Data Sumber Pendapatan Data Sumber Golongan
1 Daftar Keseluruhan DPH Sistem Informasi Bendahara Pengelolaan Pendapatan Pegawai Username dan Password Negeri Sipil Berbasis Kinerja Username dan Password
+
Daftar Pegawai SPJ Entt_2 Pembuat Dokumen
BP PPh 21 Rekapitulasi Daftar BP PPh 21 Bulanan Per Bidang
Kasubbag Keuangan
Rekapitulasi Daftar BP PPh 21 Satu Dinas Per Tahun
Gambar 3. Diagram Konteks Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berbasis Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur
Gambar 4. Struktur dan Hubungan Antar Tabel Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berbasis Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur
