siasat si pedas Rupiah yang Berdaulat

G

eraiInfo

w w w.bi.go.id

siasat si pedas sorot

Rupiah yang Berdaulat

Daftar isi 06 Sorot

Rupiah yang Berdaulat

Penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di NKRI menjadi salah satu bentuk pengakuan identitas kebangsaan dan pondasi menuju perbaikan struktur ekonomi.

14 perspektif

Jaga kedaulatan bangsa baca rubrik opini mereka:

EDISI 52 TAHUN VI

2015

18 BI Peduli 20 Potret

Suhaedi

Departemen Pengelolaan Uang Kebangkitan Dimulai dari Rupiah HAL 9

22 Dinamika 24 Aktivitas 25 Etalase

ENI V Panggabean

Departemen Kebijakan & Pengawasan Sistem Pembayaran dinamika implementasi HAL 10

Redaksi

26 Ekspos

Penanggung Jawab : Tirta Segara Pemimpin Redaksi : Arbonas Hutabarat Redaksi Pelaksana : Dwi Mukti Wibowo Ernawati Jatiningrum Wahyu Indra Sukma Surya Nanggala Any Ramadhaningsih T. Rafael Lardhana Kontributor : Syachman Perdymer Aan Sari Mayani

Alamat Redaksi : Departemen Komunikasi Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Contact Center BICARA : 131 Email : [email protected] Website : www.bi.go.id @bank_indonesia flip.it/7A9uk bankindonesia BankIndonesiaChannel

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan. Naskah dikirim ke [email protected]

2 GERAI INFO BANK INDONESIA

PEDOMAN

Perspektif

Agar Rupiah Jadi Tuan Rumah

Tekanan pada nilai tukar rupiah memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian Indonesia secara umum. Sehubungan dengan hal tersebut, pada 1 Juli 2015, BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah. Pemberlakuan regulasi ini sangat penting, karena erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi secara umum, terutama transaksi di Indonesia. Sesungguhnya, Undang-undang Mata Uang telah mengatur rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. Berbagai peraturan yang ada juga menjadi pondasi yang kuat terhadap kewajiban penggunaan rupiah di tanah air, baik yang bersifat tunai maupun non tunai. Namun, kecenderungan penggunaan dolar AS dalam transaksi telah meluas dan menjadi praktik keseharian pada beberapa aktivitas ekonomi tertentu. Maraknya penggunaan mata uang asing turut memberi tekanan pada nilai tukar rupiah. Latar belakang terbitnya PBI tentang kewajiban penggunaan rupiah tak hanya didasari dimensi ekonomi, namun juga dimensi hukum dan kebangsaan. Menjadi pembelajaran bagi kita bahwa transaksi ekonomi dalam rupiah merupakan salah satu bagian dari identitas kita sebagai bangsa.

Bahkan, dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi di hadapan anggota DPR pada 14 Agustus 2015, kepala negara menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dengan selalu menggunakan rupiah. BI meyakini, dalam jangka panjang, kewajiban penggunaan rupiah akan mendukung struktur ekonomi yang lebih sehat. Nilai rupiah diharapkan lebih stabil karena permintaan valuta asing terutama dolar AS bisa ditekan dengan memaksimalkan transaksi dalam rupiah. Untuk mendukung keberhasilan PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah, BI telah dan akan terus-menerus melakukan sosialiasi yang intens kepada pelaku usaha serta masyarakat. BI juga menggalang kerja sama dengan pemerintah dan aparat hukum untuk mengawasi dan menegakkan hukum. Yang terpenting adalah edukasi pada masyarakat. Kesadaran penggunaan mata uang negeri sendiri bisa menjadi landasan kejayaan rupiah, agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Salam

Agus D. W. Martowardojo

3 GERAI INFO EDISI SATU JUNI 2015 33 GERAI GERAIINFO INFO BANK BANKINDONESIA INDONESIA

EDITORIAL

Ayo Gunakan Rupiah!

EDISI 54 TAHUN VI

2015

Menggunakan rupiah dalam transaksi akan turut menjaga kestabilan nilainya (volatilitasnya).

Tirta Segara

Di tengah tekanan yang melanda nilai tukar rupiah, BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan PBI ini sebagai implementasi UU Mata Uang 2011 diharapkan mampu mengurangi, bahkan menghilangkan transaksi dalam valuta asing yang tidak sesuai dengan ketentuan. Implementasi ketentuan penggunaan rupiah disadari tidaklah mudah, namun tidak berarti tak bisa dilaksanakan. BI berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyelaraskan peraturan terkait PBI ini. Yang tak kalah penting adalah edukasi, baik kepada otoritas, pelaku usaha serta masyarakat luas mengenai pentingnya penerapan PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah. BI telah melakukan sosialisasi dan edukasi secara terusmenerus terkait regulasi ini sejak ditetapkan 1 Juli 2015. Untuk memberikan penjelasan dan sebagai sarana konsultasi, BI membuka akses seluas-luasnya melalui berbagai instrumen, antara lain contact center BICARA 131. Selain itu, bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu yang menghadapi masalah, BI siap mengambil kebijakan khusus berdasarkan berbagai pertimbangan. Kita tentu tidak menginginkan regulasi ini memberikan dampak yang tidak diinginkan, yang bersifat kontraproduktif. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran, BI akan memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan denda. Untuk menegakkan dan mengawasi regulasi ini, BI bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kita bisa berharap PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah ini mampu turut menjaga kestabilan nilai rupiah serta menjadi pendorong pergerakan perekonomian Indonesia untuk jangka panjang. Jika bukan kita yang mendayagunakan rupiah agar berdaulat di negeri sendiri, siapa lagi?


Budi Yulianto ([email protected]) - Media Email

A: Permasalahan kewajiban penjual dan pembeli sangat bergantung pada kesepakatan di antara kedua pihak yang tertuang dalam perjanjian. Surat persetujuan BI hanya memberikan kelonggaran kepada penjual. Adapun hubungan antara penjual dan pembeli diatur sesuai kesepakatan kedua pihak, termasuk mengenai konsekuensi apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Secara umum, pada saat dalam proses pengajuan persetujuan penangguhan, suatu perusahaan tetap dapat melakukan kegiatannya dalam valas. Sedangkan hubungan transaksi antara penjual dan pembeli didasari atas kesepakatan kedua pihak.

Q: Berdasarkan konfirmasi, perusahaan leasing dapat membuat kontrak dalam mata uang asing setelah tanggal 1 Juli 2015 sesuai dengan surat OJK. Pada bulan oktober 2015 nanti ada Medium Term Notes (MTN) denominasi USD yang dimiliki PT. SMFL Leasing Indonesia yang dikeluarkan oleh perusahaan leasing lokal yang akan jatuh tempo. Apakah PT. SMFL Leasing Indonesia dapat membeli kembali MTN USD tersebut? A: Sepanjang transaksi dari perusahaan

leasing tersebut dalam bentuk valas sesuai ketentuan perundanganundangan yang mengatur mengenai leasing, maka perusahaan leasing dapat bertransaksi dalam valas. Dyah Sri Untari (dyahsri.untari@ gmail.com) – Media Email

Q: Apa syarat melakukan pengecekan dan pengambilan IDI historis dan BI Checking? A : Informasi Debitur Individual hanya

dapat diberikan kepada : • Pemilik IDI dengan menyerahkan fotokopi identitas diri serta menunjukkan identitas asli, berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP atau Kartu Izin Tinggal Sementara/KITAS. • Penerima kuasa, yaitu dengan menyerahkan surat kuasa asli, fotokopi identitas diri (KTP atau KITAS) pemberi kuasa dan penerima kuasa. Penerima kuasa tetap harus menunjukkan identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.

55 GERAI GERAIINFO INFO BANK BANKINDONESIA INDONESIA

2015

Hermawan Fatkhuroni ([email protected]) - Media Email

EDISI 54 TAHUN VI

Q: Saya memiliki beberapa pertanyaan sehubungan dengan penerapan Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI sesuai PBI No.17/3/PBI/2015 : 1. Jika ada perusahaan (penjual barang) mempunyai surat dari Bank Indonesia terkait persetujuan penangguhan penggunaan rupiah untuk jangka waktu tertentu, artinya perusahaan masih diperbolehkan mempergunakan mata uang selain rupiah dalam transaksi bisnisnya, sehingga perusahaan tersebut diperbolehkan menjual produknya dalam mata uang dolar AS. Oleh karena penjual mempunyai surat persetujuan dari BI tersebut, apakah si pembeli diwajibkan membayar dalam mata uang dolar AS? Jika jawaban ya, bagaimana jika seandainya pihak pembeli tidak mau mempergunakan dolar AS dalam membayar tagihan pihak penjual? 2. Jika ada perusahaan sedang mengajukan surat permohonan penangguhan penggunaan rupiah namun belum mendapat jawaban dari BI, bolehkan perusahaan tersebut tetap menjual produknya di dalam negeri dengan mata uang selain rupiah? Bagaimana perlakuan di sisi pembeli?

EDISI 53 54

TAHUN VI

2015

Sorot

Rupiah yang Berdaulat Penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di NKRI menjadi salah satu bentuk pengakuan identitas kebangsaan dan pondasi menuju perbaikan struktur ekonomi.


otoritas Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah menekankan kewajiban penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) dalam perekonomian nasional. Ketentuan PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah memiliki landasan hukum UU Mata Uang No. 7/2011, UU Kawasan Ekonomi Khusus, serta Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa. Sebagai implementasi Undang-Undang, PBI ini mengikat setiap warga negara Indonesia dan harus dilaksanakan. Dari sudut pandang kebangsaan, rupiah sebagai alat pembayaran negara yang sah

Pasalnya, permintaan dolar AS yang tinggi menjadi salah satu penyebab depresiasi nilai tukar rupiah. satu identitas bangsa, penggunaan rupiah dalam negeri selayaknya menjadi keniscayaan. Sayangnya, selama ini transaksi dalam negeri masih banyak menggunakan valuta asing. Misalnya, agen perjalanan wisata menawarkan harga dalam mata uang asing. Atau penjual barang elektronik yang mencantumkan harganya dalam dolar AS. Hal ini belum termasuk transaksi minyak dan gas, properti, pelayaran, atau penerbangan. Semuanya tentu bernilai tak sedikit.

terhadap kondisi saat ini. Namun kembali lagi, tingginya transaksi domestik dalam dolar AS memberi pengaruh yang sangat signifikan. Yang menjadi masalah, terdapat banyak transaksi dalam dolar AS yang seharusnya bisa dilakukan dalam rupiah. Oleh karena itulah, PBI ini mengatur dan membatasi transaksi valasa di dalam negeri. Tentunya dengan harapan dapat mengurangi permintaan terhadap dolar AS, sehingga nilai tukar rupiah bisa lebih stabil.

Tekanan Nilai Rupiah Meskipun penggunaan dolar AS merupakan hal yang lazim dalam perdagangan internasional, namun semestinya setiap transaksi dalam wilayah NKRI menggunakan rupiah sebagai mata uang resmi. Pasalnya, permintaan dolar AS yang tinggi menjadi salah

Mengapa Wajib Rupiah? Selain aspek ekonomi terkait tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah, kewajiban penggunaan rupiah didasari pula pada dimensi hukum dan kebangsaan. Kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan rupiah di wilayah NKRI menjadi tanggung jawab BI. Karenanya, BI sebagai 7 GERAI INFO BANK INDONESIA

merupakan simbol kedaulatan NKRI. Rupiah harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, serta menjadi identitas bangsa layaknya lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih. Tentu kita masih ingat dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dari wilayah NKRI. Salah satu pertimbangan Mahkamah Internasional melepaskan kedua pulau dari Indonesia adalah karena minimnya transaksi dan aktivitas ekonomi yang menggunakan rupiah di sana. Sebuah catatan sejarah yang penting sekaligus pembelajaran bagi kita agar kejadian serupa tidak terulang. Pendekatan positif Sebagai bentuk tindak lanjut atas PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah, BI berkomitmen memberikan pelayanan informasi lengkap pada publik.

TAHUN VI

satu penyebab depresiasi nilai tukar rupiah. Mengapa? Sesuai hukum supply and demand, transaksi dalam dolar AS akan meningkatkan permintaan mata uang tersebut, sehingga harganya meroket. Akibatnya, terjadi tekanan pada rupiah yang menyebabkan nilai tukar rupiah bisa sangat tidak stabil (volatile). Pada September 2015, nilai tukar rupiah berada pada level Rp14.300-Rp14.550. Memang, dolar AS tidak hanya menguat terhadap rupiah, namun terhadap hampir sebagian besar mata uang lain di dunia. Pun, faktor eksternal seperti devaluasi mata uang Tiongkok (Yuan) dan penundaan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS berpengaruh

EDISI 54

Special offer: USD 2028 to West Europe 12D 10N. Tak asing dengan penawaran ini? Paket perjalanan semacam sering kita jumpai, baik melalui surat kabar, media daring, atau baliho besar di pinggir jalan. Pemandangan semacam ini tak akan kita jumpai lagi setelah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 17/3/ PBI/2015 mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah yang ditetapkan pada 1 Juli 2015. Berdasarkan PBI ini, setiap transaksi serta pencantuman harga di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan rupiah. Menggunakan rupiah dalam transaksi? Ya, tentu demikian yang seharusnya. Sebagai salah

2015

Sorot

EDISI 54

TAHUN VI

2015

Sorot

BI melakukan sosialisasi dan edukasi sistematis kepada publik termasuk kepada pelaku usaha dan jajaran pemerintahan, dengan harapan PBI bisa diterima dan dilaksanakan sebagai kewajiban yang harus ditegakkan demi kedaulatan rupiah. Masyarakat bisa menghubungi call center BICARA 131 pada Senin sampai Jumat, pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB. Selain itu, BI juga menyelenggarakan konsultasi kolektif untuk melayani permintaan informasi dan pertanyaan dari stakeholders setiap Selasa dan Kamis pukul 09.00 WIB dan 13.30 WIB. BI mengadakan sosialisasi kepada asosiasi perbankan dan seluruh bank yang ada, serta kepada seluruh jajaran kementerian. Agar informasi PBI menyebar secara merata, BI juga menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan edukasi yang diselenggarakan stakeholders di seluruh Indonesia. BI telah menandatangani nota kesepahaman terkait PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah dengan pelaku usaha, di antaranya Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO) dan Perhimpunan

Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Salah satu hasilnya, kita bisa melihat banyak hotel, terutama di Bali, yang dulu mencantumkan dolar AS untuk tarif hotel, kini menggantinya dengan rupiah. Penegakan Hukum Regulasi yang ditetapkan tentu harus disertai upaya penegakan hukum. BI berwenang untuk meminta laporan, keterangan serta data kepada pihak-pihak yang terkait pelaksanaan ketentuan ini. BI juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan PBI ini. Apabila terdapat pelanggaran, langkah pertama adalah memberikan peringatan disertai penjelasan dan pemahaman kepada pihak yang melanggar. Namun, jika yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tersebut, BI dapat mengenakan sanksi sesuai ketentuan. BI dan Polri juga telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk penanganan tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA). BI berkoordinasi dengan pihak kepolisian, salah satunya untuk 8 GERAI INFO BANK INDONESIA

mengawasi transaksi tunai dalam negeri. Jika ada transaksi tunai yang menggunakan valuta asing, pelaku transaksi dapat dikenai sanksi pidana. Pidana berdasarkan UU Mata Uang adalah kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp200 juta. Pelanggaran berupa pencantuman harga (quotation) tidak menggunakan rupiah serta kelalaian penyampaian laporan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Terhadap pelanggaran transaksi non tunai, BI berwenang mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban membayar 1% dari nilai transaksi maksimal Rp 1 miliar dan/atau larangan ikut dalam lalu lintas pembayaran. Pelaksanaan PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah akan memberi hasil maksimal jika disertai sinergi dengan para pemangku kebijakan, yaitu pemerintah dan legislatif. Tentu saja, koordinasi penegakan hukum antara BI dengan aparat penegak hukum serta dukungan dari pelaku usaha juga publik pada umumnya akan sangat berperan bagi kedaulatan rupiah.

Sorot

rupiah & kedaulatan

Rupiah yang berdaulat adalah bagian dari awal kebangkitan Indonesia. Oleh: Suhaedi

yang dilakukan semua orang, PBI ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah dari Sabang-Merauke, dan Miangas-Pulau Rote, perorangan maupun badan usaha. Tak dapat dihindari, penerapan PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah menjumpai berbagai hambatan. Contohnya adalah memastikan ketersediaan rupiah beserta pecahan yang dibutuhkan untuk memperlancar transaksi di daerah-daerah terdepan dan wilayah perbatasan. Namun, BI telah menyiapkan langkah 9 GERAI INFO BANK INDONESIA

antisipasi. Secara regular, BI melakukan distribusi rupiah dalam berbagai pecahan yang dibutuhkan. Kendala yang lain adalah adaptasi. BI harus memberikan pemahaman kepada publik agar mampu mengubah kebiasaan penggunaan mata uang selain rupiah dalam pembayaran. Kebiasaan ini telah lama dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari pedagang eceran dengan skala kecil hingga perusahaan berskala besar. Untuk mendorong efektivitas implementasi PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah, seluruh pencantuman harga barang dan/ atau jasa di wilayah NKRI pun wajib ditulis hanya dalam bentuk rupiah. Pencantuman harga (kuotasi) dalam rupiah dan valas atau biasa dikenal sebagai dual quotation tidak diizinkan. Dengan adanya PBI ini, bukan tidak mungkin, dalam lima tahun mendatang, bila neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan mampu bergerak surplus. Syaratnya adalah implementasi transaksi dalam rupiah di seluruh wilayah NKRI, peningkatan produksi dan penggunaan barang dalam negeri, peningkatan ekspor, serta reformasi struktural. Itulah tanda kebangkitan Indonesia.

TAHUN VI

pembayaran, selaras dengan tujuan BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Diberlakukan sejak 1 Juli 2015, PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah merupakan momentum khusus menjelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke70. Karena menyangkut transaksi

EDISI 54

Perekonomian Indonesia kini tengah diselimuti kemelut. Dari sisi internal, maraknya penggunaan dolar AS otomatis turut menyumbang tekanan terhadap mata uang rupiah. Padahal mata uang sah bumi pertiwi ini patut dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Caranya, dengan menggunakan rupiah dalam transaksi di seluruh teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transaksi valas di pasar domestik baik tunai maupun non tunai akan menambah tekanan permintaan valas di pasar domestik. Depresiasi Rupiah juga akan menimbulkan currency mismatch yang akan mengganggu balance sheet bank (terutama karena ada exposure terhadap Utang Luar Negeri valas), buntutnya dapat berdampak pada ketidakstabilan sistem keuangan, yang berpotensi menimbulkan krisis keuangan dan ekonomi. Menindaklanjuti hal tersebut, BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/ PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Sudah menjadi kewenangan BI melakukan pengendalian moneter hingga menetapkan penggunaan alat

2015

Departemen Pengelolaan Uang

Sorot

dinamika implementasi

EDISI 54

TAHUN VI

2015

Lika-liku penerapan kewajiban penggunaan rupiah di lapangan.

Sejak diberlakukannya ketentuan kewajiban penggunaan rupiah di Indonesia pada 1 Juli 2015, Bank Indonesia mendapatkan ba nyak dukungan positif baik dari Kementerian atau instansi peme rintah, juga dari para pelaku usaha. Bahkan, dukungan secara langsung ditunjukkan Presiden RI. Presiden Joko Widodo, di depan sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2015, menyampaikan, “Untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara berdaulat, peme rintah mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri. Hal ini sekaligus untuk mendukung penguatan ekonomi nasional.” Guna memberikan pemaham an kepada masyarakat, pelaku usaha maupun asosiasi terkait Peraturan BI NO. 17/3/PBI/2015 tersebut, BI secara aktif melakukan sosialisasi. Beragam kegiatan dilakukan untuk sosialisasi, baik melalui call center, konsultasi kolektif, maupun audiensi. Menjaga agar implementasi ketentuan tersebut berjalan mulus, BI melakukan beragam koordinasi, terutama untuk harmonisasi dengan ketentuan yang masih berlaku. Misalnya, koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia terkait implementasi ketentuan ini dalam

Oleh: ENI V Panggabean Departemen Kebijakan & Pengawasan Sistem Pembayaran

lingkup perusahaan perminyakan dan pertambangan. Koordinasi dengan Kemen terian Perhubungan menghasilkan surat yang ditujukan kepada Board of Airlines Representatives Indonesia (BARINDO), Garuda Indonesia, PT. Angkasa Pura I & II, Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan (ASTINDO), dan International Air Transport Association (IATA). Surat tersebut menegaskan bahwa terdapat kewajiban pencantuman harga tiket dalam rupiah di sistem re servasi, juga transaksi harus dalam rupiah. Surat juga berisi himbauan agar pelaku usaha menggunakan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), yang dapat dilihat pada website BI (www.bi.go.id), dalam perhitung an harga rupiah terhadap barang atau jasa yang semula dihargai dalam valuta asing. Surat serupa dilayangkan pada maskapai penerbangan domestik maupun maskapai penerbangan 10 GERAI INFO BANK INDONESIA

asing yang menjalankan usaha di Indonesia. Memang, perusahaan perjalanan tetap dapat melakukan penjualan paket perjalanan dalam negeri kepada warga negara asing dengan menggunakan valuta asing, jika pembayaran dilakukan di luar negeri. Jika pembayaran dilakukan di dalam negeri, transaksi tersebut wajib menggunakan rupiah. Ketentuan ini menganut asas teritorial. Arti nya berlaku untuk seluruh transaksi di wilayah NKRI, baik yang dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk. Bagaimana dengan gaji tenaga kerja asing di Indonesia? Tenaga kerja asing (ekspatriat) yang bekerja di Indonesia dapat dibayar menggunakan mata uang asing sepanjang ekspatriat tersebut ditugaskan oleh kantor pusat atau perusahaan di luar negeri. Tentunya, keterang an ini harus dibuktikan dengan surat tugas. Semua perubahan pasti membutuhkan waktu. Antisipasi sudah disiapkan untuk beberapa pelaku usaha yang belum siap melakukan implementasi ketentuan ini. Dalam pasal 16 PBI No. 17/3/ PBI/2015, dimuat ketentuan yang memperbolehkan pelaku u saha dengan karakteristik tertentu untuk mendapatkan penyesuaian

Sorot

Glossary: Dual quotation: Pencantuman harga dalam dua mata uang. Sebagai contoh, rupiah dan dolar AS.

Kegagalan pembayaran utang saat jatuh tempo karena jumlah utang meningkat sebagai akibat dari perbedaan selisih kurs. Kasus ini banyak dijumpai di Indonesia pada perusahaanperusahaan yang memiliki utang dalam bentuk valuta asing, namun pendapatan yang diperoleh dalam bentuk rupiah.

Balance sheet bank: Laporan keuangan yang menggambarkan kondisi finansial suatu entitas ekonomi atau sebuah perusahaan yang mencakup aset, kewajiban, dan modal.

PPP: Private Public Partnership Bentuk kerjasama pemerintah dengan pihak swasta.


TAHUN VI

kegiat an usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, dari permohonan yang diajukan, terdapat pelaku usaha yang membutuhkan penyesuaian jangka waktu penerapan PBI karena harus mendesain ulang sistem IT dan mempersiapkan sistem pembukuan. Ada juga yang mengajukannya karena sudah terlanjur melakukan perjanjian, yang artinya membutuhkan renegosiasi, dengan pemasok atau pelanggan.

EDISI 54

jangka waktu penerapan PBI. Mekanismenya, pelaku usaha mengajukan permohonan kepada BI, lengkap dengan rencana kerja dan jangka waktu yang diperlukan serta dokumen pendukung. Permohonan disampaikan kepada Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Gedung D lantai 5. BI bisa memberikan kebijakan khusus untuk permohonan ini, mempertimbangkan aspek kesiapan pelaku usaha, kontinuitas kegiatan usaha, kegiatan investasi, dan

2015

Currency mismatch:

Sorot

Harus Rupiah

Payung Hukum

Rp

PBI 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (berlaku mulai 1 Juli 2015).

Rp Rp Rp

EDISI 54

TAHUN VI

2015

$ 

Larangan Penggunaan Valas

Jual beli barang di dalam negeri.

Di label harga barang dan menu restoran.

Sewa menyewa lahan dan properti.

Biaya jasa (jasa konsultan, kepariwisataan, dan lain-lain).

Objek Hukum Warga Negara Indonesia Individu maupun perusahaan Warga negara asing i ndividu tidak kapital maupun perusahaan

Tarif bongkar muat peti kemas, kargo, dan tiket pesawat.

Kontrak (klausul harga, biaya dalam kontrak atau perjanjian).

Dokumen penawaran, pemesanan, tagihan, dan bukti pembayaran.


Sorot

$

$

Pembayaran utang dalam negeri pemerintah dalam valuta asing.

Proyek infrastruktur strategis pemerintah.

Transaksi pembiayaan internasional.

$

Transaksi Yang dikecualikan

BANK

2015

Pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Kegiatan ekspor/ impor.

Simpanan di bank dalam bentuk valas.

EDISI 54

Belanja barang dan modal dasar dari luar negeri.

TAHUN VI

$

Penerimaan negara yang berasal dari penjualan SUN dalam valuta asing.

Perdagangan barang dan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Hibah dari atau ke luar negeri.

Sanksi 1% dari nilai transaksi,maksimal Rp 1 miliar. 13 GERAI INFO BANK INDONESIA

Sorot

Apa Kata Mereka?

EDISI 53

TAHUN VI

2015

BI telah mengeluarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah. Bagaimana tanggapan masyarakat, serta pelaku usaha? “Karena kita dalam wilayah Indonesia, ya harus menggunakan mata uang rupiah,” kata Hari Setyanto, yang ditemui Gerai Info dalam pelaksanaan Car Free Day Bank Indonesia di Simpang Lima, Semarang. Karyawan swasta ini mengaku, ia tidak paham PBI mengenai kewajiban penggunaan rupiah. Namun sebagai mata uang resmi, menurut Hari sudah selayaknya rupiah digunakan da lam transaksi. Senada dengan Hari, Rafael D avid dari Biro Arsitektur A boday menuturkan bahwa bidang de sain arsitektur telah lama men dasarkan semua transaksi dalam rupiah. “Tidak ada alasan bagi kami untuk menggunakan mata uang lain, karena kantor kami di Indonesia. Barangkali yang ter kena imbas dari kewajiban peng gunaan rupiah adalah biro arsitek asing yang membuka kantor di Indonesia,” katanya. Memang, pengaruh PBI, terasa dalam pembelian barang, teruta ma software dan hardware. Na mun menurut Rafael, pihaknya menunggu penyesuaian pen awaran dari pemasok. “Kami se lalu memakai software yang legal untuk operasional. Meskipun nantinya ada perbedaan harga akibat nilai tukar, tapi ketika di ukur dari produktivitas, angka yang besar atau kecil menjadi relatif,” lanjutnya lagi.

Ratu Febriana Erawati dari PT EDMI Indonesia mengaku men galami kendala dalam pelaksa naan PBI ini. Bergerak dalam bidang manufaktur, perusahaan nya harus mengimpor komponen elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri. Pembayaran ten tu dalam dolar AS. Di sisi lain, pangsa pasar produknya adalah domestik yang membayar dengan rupiah. Nilai tukar rupiah yang sempat melemah berpengaruh pada ong kos produksi. PT EDMI harus menanggung kerugian hingga 2 miliar rupiah dalam satu bulan akibat selisih kurs. Menurut Aie, panggilan akrab nya, PT EDMI telah melakukan adjustment untuk mangantisipasi kerugian yang mungkin timbul. “Selain memonitor pergerakan rupiah, kami membuat rent ang harga sebesar 10% ketika menandatangani MoU dengan customer,” tuturnya. Sebagai contoh, ketika MoU ditandatan gi dengan customer, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah sebesar 13 ribu. Jika kemudian nilai tukar naik hingga di atas 10% dari nilai awal MoU, misalnya menjadi 15 ribu rupiah, maka akan diterbit kan MoU baru yang angkanya disesuaikan dengan nilai tukar. Menurut Aie, hal ini dilakukan lantaran pihaknya belum bisa melakukan substitusi terhadap komponen impor yang belum diproduksi di Indonesia. Lain halnya dengan Kantor Akuntan Publik (KAP). Menurut Tarko Sunaryo, chairman Institut 14 GERAI INFO BANK INDONESIA

Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sejauh ini tidak ada kendala yang cukup berarti bagi KAP, khusus nya yang menjadi anggota IAPI. Bagi KAP yang memiliki afliliasi internasional, pembayaran membership memang menggunakan dolar AS. Namun hal itu tidak menyalahi ketentuan PBI. “Mayoritas akuntan di KAP ada lah staf lokal, jumlah akuntan ekspatriat yang biasanya me rupakan tenaga ahli tidak banyak. Maksimal 10% dari jumlah total akuntan. Jadi dari sisi penggajian tidak terlalu berpengaruh, karena lebih banyak menggunakan rupi ah,” jelas Tarko. Menurut Tarko, dampak kewa jiban penggunaan rupiah lebih terasa pada klien yang ia tangani. Ia mencontohkan, selama ini antar perusahaan PMA sering melakukan pembelian bahan baku dengan menggunakan dolar AS. Kini transaksi harus dilaku kan dengan rupiah. “Perusahaan harus menetapkan mitigasi risiko untuk menganti sipasi kerugian. Salah satu con tohnya adalah natural hedging dengan menerapkan prinsip kehati-hatian,” ujar Tarko leb ih lanjut. Natural hedging bisa dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai utang dalam bentuk dolar AS, sedangkan produk nya dijual pada pasar domestik menggunakan mata uang rupiah. Cara lain adalah forward hedging, sehingga perusahaan yang tereksposur secara internasional tidak dirugikan oleh fluktuasi ru piah terhadap dolar AS.

Perspektif

ayo Jaga Kedaulatan Bangsa


Ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku untuk transaksi dalam valas yang dilakukan berdasarkan ketentuan UU yang mengatur perbankan dan perbankan syariah, serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan juga dikecualikan untuk transaksi surat berharga yang diterbitkan pemerintah, dan transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan UU. Jika terdapat masalah bagi pelaku usaha berkarakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi non tunai, Bank Indonesia dapat memberikan kebijakan tertentu dengan memperhatikan Pasal 16 PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah. Fleksibilitas dari penerapan ketentuan ini terlihat dari pengaturan dalam PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah, yang mengecualikan seluruh perjanjian yang telah dibuat sebelum berlakunya ketentuan tersebut, yaitu sebelum 1 Juli 2015. Disadari bahwa implementasi kewajiban penggunaan rupiah ini memerlukan penyesuaian sistem dan strategi bisnis dari para pelaku usaha. Komitmen bersama seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan untuk mempertahankan rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

TAHUN VI

yang menyebabkan peningkatan permintaan valas domestik. Akibatnya, perekonomian menjadi rentan karena ada tekanan pada nilai tukar rupiah. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas nilai rupiah dan menambah kompleksitas kebijakan moneter dan nilai tukar. Harus disadari bahwa penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dalam setiap transaksi pembayaran menjadi pilar keberhasilan dan kekuatan ekonomi nasional. Dalam beberapa kali sosialisasi yang diselenggarakan BI, dinyatakan bahwa kewajiban penggunaan rupiah menganut asas teritorial sehingga dalam penerapannya dikhawatirkan akan menghambat dan merugikan transaksi ekspor impor yang dilakukan pelaku usaha di Indonesia. Implementasi ketentuan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga diharapkan tidak mengganggu atau menghambat perekonomian saat ini. Kegiatan yang harus menggunakan valas telah diakomodir, dengan masuk dalam pengecualian kewajiban penggunaan rupiah. Misalnya transaksi perdagangan internasional dan simpanan valas di bank.

EDISI 53

Rupiah sebagai legal tender di wilayah NKRI, sudahkah berdaulat di negeri sendiri? Pertanyaan ini seringkali muncul pada saat kita melakukan transaksi di wilayah NKRI. Bahkan di wilayah tertentu di Indonesia seringkali kita harus menyimpan rupiah kita dan memakai mata uang asing. Bank Indonesia mengeluarkan PBI mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah, mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI. Berbagai reaksi muncul atas pemberlakuan ketentuan tersebut. Banyak pihak mendukung, namun ada juga yang masih mempertanyakan urgensi penerapan ketentuan tersebut. Pihak yang masih mempertanyakan urgensi ketentuan kewajiban penggunaan rupiah umumnya berpendapat bahwa pemberlakuan ketentuan tersebut semata-mata ditujukan untuk mendukung kestabilan nilai tukar Rupiah. Benarkah demikian? Dalam jangka panjang, kewajiban penggunaan rupiah dapat mencegah dolarisasi ekonomi yang terjadi saat ini, sehingga pada gilirannya akan mendukung kestabilan nilai tukar rupiah dan struktur ekonomi yang lebih sehat. Selama ini, transaksi valuta asing dalam negeri merupakan salah satu faktor

2015

Lambang kedaulatan Indonesia adalah bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan mata uang rupiah.

Ekspose

PAKET KEBIJAKAN 9 SEPTEMBER 2015 Pemerintah - Bank Indonesia - OJK Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terus menguatkan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar di tengah dinamika perekonomian saat ini.

EDISI 54

TAHUN VI

2015

3 PAKET KEBIJAKAN PEMERINTAH SEPTEMBER I

01

02

03

Mendorong daya saling industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.

Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional.

Meningkatkan investasi di sektor properti.

10 Turunan Paket Kebijakan

1. Penguatan pembiayaan ekspor melalui National Interest Account. 2. Penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri. 3. Pengembangan kawasan industri. 4. Memperkuat fungsi ekonomi koperasi. 5. Simplifikasi perijinan perdagangan. 6. Simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata. 7. Kebijakan elpiji untuk nelayan. 8. Stabilitas harga komoditi pangan, khususnya daging sapi. 9. Percepatan pencairan dana desa. 10. Pemberian raskin atau beras kesejahteraan untuk bulan ke-13 dan ke-14.


KEBIJAKAN

Mempermudah pembukaan rekening valas bagi WNA.

Ekspose

5 PAKET KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Menjaga kepercayaan pelaku pasar di pasar valuta asing (valas) melalui pengendalian volatilitas nilai tukar rupiah.

Memperkuat kerjasama ekonomi dan keuangan daerah antara BI dengan pemerintah pusat dan daerah.

Rp

Menyesuaikan frekuaensi lalang Foreign Exchange (FX) Swap dari 2 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu. Mengubah mekanisme lelang Term Deposit (TD) Valas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan pricing, dan memperpanjang tenor sampai dengan 3 bulan.

Mengubah mekanisme lelang Reverse Repo (RR) SBN dari variable menjadi fixed rate tender, menyesuaikan pricing, dan menerbitkan RR SBN 3 bulan. Mengubah mekanisme lelang Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dari variable menjadi fixed rate tender, dan menyesuaikan pricing, serta menerbitkan SDBI tenor 6 bulan. Menerbitkan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 bulan dan 12 bulan dengan mekanisme lelang fixed rate tender dan menyesuaikan pricing.

.

04 Memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valas.

03 Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah melalui Operasi Pasar Terbuka, guna mengalihkan likuiditas harian ke waktu atau tenor yang lebih panjang dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

2015

Memelihara kepercayaan pasar terhadap pasar Surat Berharga Negara (SBN) melalui pembelian di pasar sekunder, dengan tetap memerhatikan dampaknya terhadap ketersediaan SBN bagi inflow dan likuiditas pasar uang.

.

Rp

$

05 Langkah-langkah lanjutan untuk pendalaman pasar uang.

Selengkapnya dapat dilihat di website Bank Indonesia

Menyediakan fasilitas swap hedging untuk mendukung investasi infrastruktur dan sekaligus memperkuat cadangan devisa.

www.bi.go.id Menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen underlying dari yang berlaku saat ini sebesar US$100 ribu menjadi US$25 ribu per nasabah per bulan dan mewajibkan penggunaan NPWP. Mempercepat proses persetujuan utang luar negeri bank dengan tetap memerhatikan asas kehati-hatian.

BankIndonesiaChannel bank_indonesia Bank Indonesia Call Center BII : 131


Menyempurnakan keuntungan tentang pasar uang yang mencakup seluruh komponen pengembangan pasar antara lain instrumen, pelaku dan infrastruktur.

TAHUN VI

Memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka akselarasi implementasi Roadmap Pengendalian Inflasi nasional dan daerah. Saat ini telah terdapat lebih dari 430 TPID di seluruh Indonesia dan telah memiliki roadmap inflasi daerah. Bank Indonesia akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengimplementasikan roadmap tersebut.

..

02 Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

EDISI 54

01 Memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor riil dari sisi penawaran.

EDISI 54

TAHUN VI

2015

BI Peduli

halo mataram! BI Goes to Campus: Gerakkan Pariwisata Lewat Wirausaha

Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, seperti tenang-tenang saja di tengah serbuan wisatawan. Padahal, pulau dengan karunia lansekap indah tersebut tidak pernah surut memukau setiap orang yang singgah di tanahnya. Pamornya sudah setara Bali, yang letaknya berdekatan. Namun bagaimana kondisi perekonomiannya saat ini? Sudah sebaik pulau tetanggakah? Potensi pariwisata seharusnya menjadi tambang emas bagi pulau seluas 4.700 km ini. Namun kebanyakan

penduduknya masih agraris sentris, belum banyak yang sadar bahwa roda pariwisata bisa berputar dengan rantai-rantai pariwisata dan wirausaha. Tapi, pulau tersebut punya masa depan cerah. Seperti yang terlontar dari ide-ide para mahasiswa yang berkumpul di Auditorium M Yunus Universitas Negeri Mataram (Unram) pada 12 September lalu. Antusiasme lebih dari 2000 peserta yang mengikuti talkshow Bank Indonesia Goes to Campus yang bertajuk 18 GERAI INFO BANK INDONESIA

“Bagaimana Dunia Usaha Menyikapi Situasi Perekonomian Indonesia” hari itu terlihat begitu berapi-api. Banyak dari mereka yang berpikir untuk membuat sesuatu yang khas untuk dibawa para pelancong dari kota mereka. Semua merujuk pada potensi sumber daya alam yang melimpah di pulau tersebut. “Apa ide usaha yang cocok untuk NTB?” tanya Prita Laura. Bakso kalsium, industri pengolahan garam, juga makanan olahan jambu mete merupakan

BI Peduli

Nafas Wirausaha Meski belum berjalan sempurna, ide-ide kreatif berbasis kearifan lokal sudah dimulai para pengusaha muda di kota tersebut. Seperti kolaborasi Erni Rohayu dan Yunita Maharani yang memulai usaha sepatu wanita dengan motif tenun khas Sasak. Dua mahasiswa Unram berusia 21 tahun tersebut mengaku ingin memperkenalkan tenun Sasak yang saat ini terbilang cukup

menjadi salah satu instrumen BI dalam mengayuh roda wirausaha lebih cepat. Pembicara yang hadir diharapkan menjadi pintu bagi wirausahawan untuk melangkah ke arah yang lebih baik. “Sebenarnya kami fokus kepada kota-kota yang membutuhkan informasi lebih banyak, biasanya kota-kota yang lokasinya jauh dari ibu kota,” jelas Dwi Mukti Wibowo, Deputi Direktur Komunikasi Online dan Layanan Informasi Publik BI. Selain itu, ajang ini dimanfaatkan untuk sosialisasi kebijakan BI berikut implementasinya.

negara adalah bila 5% dari total penduduknya berwirausaha. Di Indonesia, saat ini, jumlah pengusaha baru berjumlah 1% saja,” terang Rizal dalam sambutannya. Sepuluh tahun ke depan, BI menargetkan angka ini naik ke 3%. BI ikut memfasilitiasi dengan berbagai program yang memacu semangat wirausaha.

Yang terbaru adalah peraturan tentang penggunaan rupiah. BI kembali mengingatkan agar segala transaksi yang dilakukan di Indonesia harus menggunakan Rupiah. Pulau Lombok, salah satu destinasi turis mancanegara sangat mungkin menggoda adanya transaksi dengan mata uang asing. Hal itulah yang perlu diperhatikan. Bagaimana pun, menggunakan rupiah di Indonesia adalah salah satu cara menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

TAHUN VI

mahal, menjadi produk yang terjangkau dan bisa digunakan sehari-hari, tanpa menurunkan nilai elegansinya. Bekerjasama dengan para penenun di Sukarara, daerah penghasil tenun terbesar di Pulau Lombok, keduanya menghadirkan beragam motif tenun Sasak ke dalam flat shoes. Sepatu tersebut dijual di kampus, juga secara online. Kehadiran para wirausahawan di Indonesia merupakan hal yang begitu penting menurut Rizal A Djaafara, Kepala Departemen Regional IV Bank Indonesia. “Indikator kemajuan sebuah

EDISI 54

beberapa ide yang dilontarkan para mahasiswa pada pembaca berita Metro TV tersebut. Para penggagas ide wirausaha lalu dihadirkan ke atas panggung, dipersilakan menyampaikan semangatnya di depan para pembicara dan seluruh rekan mahasiswa mereka yang juga tak kalah antusias. “I have not failed. I’ve just found ten thousand ways that won’t work.” Kutipan dari ilmuwan penemu lampu pijar, Thomas Alva Edison, yang dilontarkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, semakin membakar semangat para peserta seminar. Serbuan pertanyaan seputar wirausaha lalu membanjiri auditorium. Direktur pemberitaan Media Indonesia, Usman Kansong, juga memberikan tipsnya untuk memulai usaha dari hal yang paling dekat yang bisa dilakukan. Pengalamannya semasa kuliah adalah memberikan jasa alih bahasa untuk para dosen dan rekannya. “Berwirausaha itu layaknya belajar bersepeda. Tidak ada teori pasti, namun kita harus terus mengayuh meski menemukan kegagalan,” ujarnya.

2015

ajang BI GOES TO CAMPUS dimanfaatkan untuk sosialisasi kebijakan BI berikut implementasinya.

Sosialisasi Tepat Sasaran Kota ketiga dari rangkaian BI Goes to Campus ini memang 19 GERAI INFO BANK INDONESIA

Potret

masalah di garis depan

EDISI 54 TAHUN VI

2015

Apa saja kendala penerapan Peraturan BI tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah perbatasan?

Indonesia adalah negeri seluas lebih dari 1,9 juta km persegi. Di beberapa titik, negeri tercinta ini berbatasan langsung dengan negara lain. Batas wilayah negara tentu jelas. Namun, untuk bebe rapa hal yang sifatnya sehari-hari, batas ini seolah kabur. Misalnya dalam interaksi yang b erakhir dengan transaksi antarma syarakat di wilayah perbatasan. Pada Desember 2014, BI melakukan penelitian terkait penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI, terutama di perbatasan. Di Atambua yang berbatasan dengan Timor Leste, 53% masyarakatnya lebih suka menggunakan dolar AS. Ma syarakat Batam yang wilayahnya berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, 95% menggunakan dolar Singapura, 23% menggu nakan ringgit, dan 5% menggu nakan dolar AS. Sementara di wilayah Entikong dan Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia, masyarakat banyak yang meng

oleh: Departemen Pengelolaan Uang

gunakan ringgit Malaysia untuk transaksi sehari-hari. Mata uang non rupiah digu nakan untuk berbagai keperluan. Mayoritas adalah untuk berbe lanja dan biaya transportasi. Mi salnya untuk tiket penyeberangan dari Batam ke Singapura yang sudah ditetapkan dalam dolar Singapura. Di Atambua, mata uang non rupiah bahkan digu nakan untuk pembayaran tagihan listrik. Sementara masyarakat Sebatik dan Entikong menggu nakan ringgit untuk membayar sewa rumah, juga untuk memba yar biaya berobat di wilayah Ma laysia. Mengapa mereka menggu nakan valas? Untuk jual beli, alasan yang mengemuka adalah karena pedagang sudah mene tapkan harga dalam mata uang non rupiah. Apalagi, barang da 20 GERAI INFO BANK INDONESIA

gangannya memang dibeli di negara tetangga, sehingga tran saksi dengan valas dinilai lebih memudahkan dan menguntung kan jika dibandingkan dengan menggunakan rupiah. Pengha silan yang diterima oleh sebagian masyarakat, dari berdagang atau bekerja di negara tetangga, juga ternyata dalam bentuk mata uang non rupiah. Sangat memprihatinkan ketika masyarakat menganggap penggu naan mata uang asing menjadi hal yang lazim dilakukan di wilayah perbatasan. Yang krusial, rupiah dinilai sulit didapat, terutama di Atambua dan Entikong. Meniadakan sama sekali peng gunaan valas sebagai alat pemba yaran di wilayah terdepan NKRI merupakan hal yang menan tang. Interaksi kedua masyarakat demikian intensif. Apalagi, ke biasaan menggunakan uang non rupiah ini telah berlangsung lama. Untuk daerah Entikong dan Seba tik, praktik ini sudah berjalan se

EDISI 52 TAHUN VI

2015

Potret

masyarakat di wilayah perbatasan menganggap penggunaan mata uang asing lazim dilakukan. lama lebih dari 15 tahun. Sedang kan di Atambua, uang non rupiah mulai digunakan sekitar 10 sam pai 15 tahun lalu. Di Batam juga kira-kira sudah selama itu. Perlu upaya keras untuk menyadarkan masyarakat agar rupiah berdaulat di negara sendiri. Selama masih ada perbedaan dari sisi nilai yang memberikan keuntungan pada satu pihak, kesempatan itu akan dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak-pihak tak bertanggu ngjawab. Seringkali rasa kebang saan dikalahkan oleh kepenting an ekonomi.

BI tidak abai pada tingginya intensitas penggunaan mata uang non rupiah di wilayah perbatasan. Selain memperhatikan distribusi rupiah di wilayah terdepan, him bauan baik lisan maupun tertulis sudah dilakukan. BI memasang baliho besar di beberapa lokasi di Entikong, misalnya. Namun agaknya cara-cara tersebut masih belum cukup. Masyarakat belum sadar untuk menggunakan ru piah sebagai alat transaksi yang legal di wilayah NKRI. Tokoh masyarakat sudah dilibatkan un tuk menyosialisasikan kewajiban 21 GERAI INFO BANK INDONESIA

penggunaan rupiah. Sayangnya, upaya tokoh masyarakat setempat ini belum didukung sanksi tegas kepada yang melanggar. Selama ini, upaya penegakan hukum ter kait penggunaan uang non rupiah bisa dibilang tidak ada. Sosialisasi berkesinambung an mengenai Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah akan ter us dilakukan. Kerja sama antara BI dan pemerintah diharapkan dapat mendorong masyarakat hanya menggunakan rupiah di wilayah NKRI.

Dinamika

EDISI 54

TAHUN VI

2015

Dari BI bagi Civitas Akademika BI memiliki berbagai program langsung ke masyarakat sebagai bagian dari upaya sosialisasi tugas, fungsi, dan peranan BI. Salah satunya adalah BI Goes to Campus yang menyasar civitas akademika. BI Goes to Campus merupakan paparan mengenai kebijakan yang ditempuh BI dalam menanggapi situasi perekonomian negara. Rangkaian acara BI Goes to Campus telah diselenggarakan di empat kampus yaitu di Universitas Jember (UJ) pada akhir Mei 2015, Universitas Mataram (Unram), Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Nusa Tenggara Barat, dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Dalam BI Goes to Campus di UJ, KPw BI Provinsi Jawa Timur Benny Siswanto dan Rektor UJ Drs. M. Hasan M.Sc, Ph.D hadir dengan topik persiapan masyarakat Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo hadir pada acara BI Goes to Campus di Unram dan UTS. Di

Unram, hadir sebagai pembicara Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Wira Sapta Karya, Kepala Departemen Regional IV BI Wilayah Bali, NTB, dan Sulampua, Rizal A. Djafaara serta Theresia Dekaputri, pengusaha kopi Luwak Lanang. Sedangkan di Semarang, hadir sebagai pembicara adalah Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU), Dwi Pranoto, Kepala Departemen Regional II Bank Indonesia, serta Rektor Undip Prof. Yos Johan. Talkshow menghadirkan Iskandar Simorangkir, Kepala KPwBI V Jateng DIY, Achmad Zaky, CEO bukalapak.com, serta Usman Kansong, Direktur Pemberitaan Media Indoenesia. Dipandu Prita Laura, news anchor MetroTV, tema “Optimisme Dunia Usaha Dalam Menghadapi Tantangan Global” didiskusikan bersama para mahasiswa. 22 GERAI INFO BANK INDONESIA

Dinamika

Mengunjungi banten

EDISI 54

TAHUN VI

2015

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, memberikan kuliah umum di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, Banten pada 4 September 2015. Kuliah umum diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi di Serang, pejabat rektorat, dosen, jajaran KADIN Provinsi Banten serta kalangan perbankan dan pimpinan redaksi berbagai media di wilayah Banten. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman pemberian PSBI berupa BI Corner antara KPw BI Provinsi Banten dengan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin. Mirza juga mengunjungi kantor Radar Banten, anggota grup Jawa Pos. Kedatangan Deputi Gubernur Senior disambut oleh General Manager serta Redaktur Pelaksana Harian Radar Banten dan Baraya TV.

BI Bersama Kelautan & Perikanan Indonesia Dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sektor Kelautan dan Perikanan, Gubernur BI Agus D. W. Martowardojo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiasuti menandatangani Nota Kesepahaman pada 10 September 2015. Acara ini dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dihadiri oleh dinas tingkat provinsi seluruh Indonesia. Gubernur BI menyampaikan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dan mengajak jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap

penerimaan negara. “Potensi kelautan dan perikanan sebagai penggerak perekonomian masih sangat besar,” kata Agus. Nota Kesepahaman akan diimplementasikan oleh 44 KPw di seluruh Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait serta Pemda setempat. Nota ini diharapkan mempermudah koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam upaya pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.


Aktivitas

MEMPrediksi Keuangan Asia

EDISI 54 TAHUN VI

2015

Konferensi internasional BI dan IMF: masa depan keuangan negara-negara Asia.

Tantangan perekonomian saat ini adalah mendapatkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruk tur. Apalagi, saat ini pemerintah tengah menekankan pembangun an infrastruktur untuk meng gerakkan perekonomian dan mendukung konektivitas antar daerah. Pengurangan subsidi BBM memberikan ruang fiskal yang cukup untuk membantu sektor pembiayaan. Selain itu, kerjasa ma dalam skema private public partnership (PPP) turut mem bantu memenuhi kebutuhan pembiayaan secara maksimal. Stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang le bih luas dan inklusif pun dapat terdorong dan terjaga melalui pendalaman pasar keuangan (fi nancial deepening) dan inklusi keuangan (financial inclusion). Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo pada sambutan nya dalam Konferensi Internasi onal yang bertema “The Future of Asia’s Finance” pada awal Septem

ber 2015 di Gedung Thamrin BI, Jakarta. Konferensi internasional dengan 3 subtema, yaitu Finan cing for Development, Mobilizing Resources for Development, dan Financial Deepening and Inclu sion yang diselenggarakan oleh BI dan Dana Moneter Internasional (IMF) tesrebut diharapkan dapat memberi masukan, kontribusi, dan solusi dari berbagai masalah ekonomi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bertindak selaku panelis sesi Financing for Devel opment. Sesi awal ini mempredik si perkembangan sektor finansial di regional Asia dengan memak simalkan infrastruktur. Sesi dua, Mobilizing Resources for Develop ment, memprediksi cara mening katkan dan memastikan keterse diaan dana untuk pembangunan. Sebagai panelis adalah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulyaman Hadad dan Wakil Presiden Asian Development Bank Bambang Susantono. Terakhir, sesi Financial Deep 24 GERAI INFO BANK INDONESIA

ening and Inclusion bersama pa nelis Dewan Gubernur BI Perry Warjiyo diarahkan pada pendala man pasar keuangan dan keuan gan inklusif yang membantu pembiayaan pembangunan. Hasil dari berbagai macam inisiatif da lam seminar ini akan dibukukan sebagai bagian dari seri The Fu ture of Asia’s Finance. Dalam acara tersebut, Christine Lagarde selaku Direktur Pelak sana IMF memberikan apresia si kepada Indonesia atas upaya menjaga stabilitas perekonomian dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, memperkuat keta hanan ekonomi melalui kebijakan fiskal, mengekang pertumbuhan kredit yang berlebihan, menja ga fluktuasi nilai tukar, menjaga kecukupan cadangan devisa, dan membangun pengawasan serta pengaturan sektor keuangan yang solid, adalah lima hal yang perlu tetap dijaga dalam kondisi saat ini. “Pemerintah di tiap negara harus berpegang pada 4-I: Ino vasi, Integrasi, Infrastruktur, dan Inklusifitas,” tandasnya. Diskusi panel menghasilkan beberapa kesepahaman. An tara lain bahwa pertumbuhan ekonomi haruslah inklusif, mas yarakat harus diberi akses pada beragam layanan finansial. Yang terpenting, semua sepakat bahwa masa depan ekonomi Asia sa ngatlah cemerlang, namun pem bangunannya tidak boleh bergan tung kepada utang.

Etalase

Analisis Dampak PBI BI menjaga agar penerapan PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah di lapangan tidak menjadi kontraproduktif.

proporsi penggunaan rupiah untuk transaksi domestik. Otomatis, tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan berkurang. Dampak negatifnya adalah, pihak yang memiliki dolar di luar negeri cenderung enggan menarik uangnya kembali ke pasar domestik untuk menghindari aturan tersebut. Akibatnya, pasokan dolar secara umum berkurang. Namun, hal ini harus dilihat secara berimbang sehingga bisa diantisipasi. Bagi masyarakat umum, asalkan mendapat edukasi dan sosialisasi

Secara politik harus diupayakan agar masyarakat di perbatasan lebih senang memakai rupiah dibandingkan dengan mata uang negara sebelah. dolar akan menghilang. “Dari sudut pandang transaksi sebenarnya tidak ada masalah, karena di lapangan terbukti 60% transaksi dolar AS seharusnya tidak perlu menggunakan dolar AS,” kata A. Prasetyantioko, pengajar di Universitas Atma Jaya Jakarta. Justru, hal ini akan mengurangi permintaan terhadap dolar AS dan meningkatkan

yang memadai, ketentuan ini tidaklah sulit untuk diikuti. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah ketika nilai valuta asing, misalnya dolar AS, dirupiahkan dengan kurs yang tinggi dalam transaksi. “Hal ini berpeluang merugikan masyarakat karena harus membayar dengan jumlah yang nilainya lebih tinggi daripada yang ada di pasar,” tutur 25 GERAI INFO BANK INDONESIA

Prasetyantioko. Ia menambahkan, BI sebagai otoritas harus memberi perhatian khusus kepada masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Juga, BI harus mengagendakan untuk menjaga pasokan rupiah di daerah tersebut. Selain itu, “Harus ada upaya khusus agar penggunaan rupiah tidak hanya sekadar mematuhi regulasi secara legal. Secara politik harus diupayakan agar masyarakat lebih senang memakai rupiah dibandingkan dengan mata uang negara sebelah,” Prasetyantioko menyarankan. Bagi dunia usaha, realisasi kewajiban PBI juga tergantung pada proses penegakan hukum yang dilakukan. “Jika tidak ada penegakan hukum, maka proses penyesuaian akan lebih lama. Mungkin hanya terjadi sedikit penyesuaian, yang bukan tidak mungkin hanya sementara, suatu saat akan kembali lagi pada praktik sebelumnya,” tambahnya. Menurutnya, BI telah melakukan tindakan yang tepat dengan melakukan sosialisasi yang intensif bersama pemerintah. Tahap selanjutnya adalah intervensi dalam implementasi PBI ini di lapangan, dan memilih pendekatan hukum sebagai tahap terakhir.

EDISI 54 TAHUN VI

Regulasi dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah merupakan salah satu peraturan yang menguatkan pentingnya penggunaan rupiah untuk transaksi di pasar domestik. PBI ini “memaksa” pelaku usaha untuk menggunakan rupiah di setiap transaksi yang berlangsung dalam Wilayah NKRI. Setiap kebijakan pasti memiliki dampak dua sisi, positif dan negatif. Dengan terbitnya PBI ini, transaksi dalam negeri yang sesungguhnya tidak memerlukan

2015

A. Prasetyantioko

Monetaria

Best Practice

Keberhasilan Mereka Kita harus mencontoh kesuksesan negara lain menjaga identitas mereka lewat mata uang.

EDISI 54 TAHUN VI

2015

VietnaM

Australia

Ordinance On Foreign Exchange No. 06/2013 UBTVQH2013 Circular No. 32/2013/TT-NHNN (26 Desember 2013) Semua transaksi, pembayaran, penawaran, pemasaran, pencantuman harga, harga yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian, residen dan nonresiden wajib menggunakan mata uang Vietnam dong.

Currency Act No. 95 of 1965 Setiap penjualan, surat sanggup, jaminan, kontrak, perjanjian, akta, instrumen pembayaran, transaksi, dan hal-hal lain yang terkait dengan keuangan atau pembayaran, atau kewajiban membayar, wajib dibuat, dibayar, dan diatur dalam mata uang dolar Australia.

Singapura Currency Act chapter 69, revisi 2002 Semua kewajiban moneter dan transaksi di Singapura harus dinyatakan dan dicatat, serta dibayar dalam dolar Singapura.

Rusia Federal Law No. 194-FZ, 12 November 2012 tentang Currency Control and Currency Regulation Pembayaran antar residen harus menggunakan rubel. Barang dan jasa di Rusia harus dijual dengan mata uang rubel.

India The Reserve Bank of India Act Pembayaran (settlement) wajib menggunakan rupee.


Rileks

N

A

R

P

Q

P

Q

P

R

T

R

Q

X

S

E

K

A

T

U

N

G

Q

G

S

Q

B

B

D

X

A

R

Y

D

X

T

I

M

G

B

C

G

R

Z

R

A

E

P

V

R

Y

N

R

F

Y

F

O

R

O

H

O

Z

T

J

R

L

Q

T

W N

H

Q

K

N

F

A

U

Q

S

R

E

M

A

B

L

D

A

N

I

P

A

A

A

P

L

A

T

O

F

I

Q

R

A

T

S

F

A

T

G

X

N

T

C

V

D

Y

F

A

Z

A

B

T

K

E

Z

H

T

B

N

N

B

M

Kuis

I

A

N

G

A

S

Z

P

M

I

1. Jelaskan tiga dimensi yang mendasari diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI! 2. Jelaskan sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah!

Ayo cari 10 pulau yang berada di perbatasan Indonesia!

Email jawaban kuis Gerai Info ke: [email protected] paling lambat 31 November 2015. Cantumkan “KUIS” pada subjek email. Sertakan nama dan alamat lengkap, profesi, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Gerai Info berikutnya. Hadiah menarik menanti Anda! 27 GERAI INFO BANK INDONESIA

2015

A

T

EDISI 54 TAHUN VI

D

siasat si pedas Rupiah yang Berdaulat

Recommend Documents